...

Peraturan No. 1 Tahun 2015

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan No. 1 Tahun 2015
PERATURAN
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT
Menimbang:
Mengingat:
a.
Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat
diangkat sebagai advokat adalah mengikuti magang selama 2 (dua)
tahun terus-menerus pada kantor advokat;
b.
Bahwa untuk lebih menselaraskan peraturan Perhimpunan Advokat
Indonesia (“PERADI”) tentang pelaksanaan magang dengan
ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku tentang
advokat maka perlu dilakukan perubahan dan atau penyesuaian
peraturan pelaksanaan magang untuk calon advokat;
1.
Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5), Pasal 29 ayat (6) UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2.
Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat
Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di
hadapan Buntario Tigris Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan nomor
AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal
08 Desember 2009 nomor 98, Tambahan nomor 82, sebagaimana
telah diubah oleh Akta No. 85 tanggal 21 Januari 2015 yang telah
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang
Persetujuan Perubahan Pengurus, Akta No. 8 tanggal 8 Juli 2015
Page 1 of 7
Tentang Perubahan Pengurus, Keputusan DPN Nomor: KEP.
504/PERADI/DPN/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Tentang
Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan
Keputusan DPN Nomor: KEP. 505/PERADI/DPN/VIII/2015 tanggal
28 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pengurus;
Memperhatikan:
Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN
MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT
BAB I
KANTOR ADVOKAT YANG DAPAT MENERIMA MAGANG DAN ADVOKAT
PENDAMPING
Pasal 1
Kantor Advokat yang dapat menerima magang adalah Kantor Advokat yang memenuhi
syarat-syarat di bawah ini:
a. Didirikan oleh seorang atau lebih advokat yang terdaftar dalam buku daftar anggota
PERADI.
b. Tersedianya advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping untuk para Calon
Advokat yang melaksanakan magang.
c. Bersedia menerbitkan surat keterangan magang yang isinya menjelaskan bahwa Calon
Advokat telah melaksanakan magang di Kantor Advokat dan menerangkan jangka
waktu magang Calon Advokat.
d. Apabila diminta, bersedia memberikan bukti-bukti bahwa Calon Advokat telah
melaksanakan magang di Kantor Advokat.
Page 2 of 7
Pasal 2
Advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Terdaftar dalam buku daftar anggota.
b. Telah menjadi advokat sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai
menjadi Advokat Pendamping.
c. Tidak sedang cuti sebagai advokat.
d. Tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara yang diputus oleh Dewan
Kehormatan PERADI.
e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.
Pasal 3
Kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma,
termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, yang memenuhi persyaratan yang
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c dan d di atas, dapat dipersamakan sebagai Kantor Advokat
yang dapat menerima Calon Advokat melaksanakan magang.
Pasal 4
Kantor Advokat dan Advokat Pendamping dalam waktu bersamaan hanya dapat menerima
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Calon Advokat untuk melaksanakan magang.
BAB II
SYARAT-SYARAT MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT
Pasal 5
(1) Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang
kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 1 di atas
dengan tembusan surat disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
(2) Calon Advokat yang hendak menjalani magang harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Bertempat tinggal di Indonesia.
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
Page 3 of 7
d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
BAB III
RUANG LINGKUP MAGANG
Pasal 6
Selama masa magang 2 (dua) tahun Kantor Advokat melalui Advokat Pendamping
memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik kepada Calon Advokat baik
dibidang litigasi maupun non-litigasi agar Calon Advokat tersebut dapat memiliki
pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan dan etika yang baik dalam
menjalankan profesinya.
Pasal 7
Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien,
hanya diperbolehkan untuk mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam
memberikan jasa hukum.
BAB IV
KARTU TANDA MAGANG
Pasal 8
(1) Apabila diperlukan oleh Calon Advokat, atas permohonan dari Kantor Advokat, PERADI
akan menerbitkan Kartu Tanda Magang untuk Calon Advokat.
(2) Syarat-syarat penerbitan Kartu Tanda Magang adalah sebagai berikut:
a. Kantor Advokat dimana Calon Advokat melaksanakan magang mengajukan
permohonan kepada PERADI dengan melampirkan fotokopi surat permohonan
magang dari Calon Advokat.
b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
c. Menyerahkan fotokopi ijasah yang telah dilegalisasi.
d. Menyerahkan pas photo berwarna dengan latar belakang biru ukuran 2x3 sebanyak
1(satu) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
e. Menyerahkan fotokopi bukti telah membayar biaya administrasi penerbitan Kartu
Tanda Magang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan melalui
Rekening PERADI.
Page 4 of 7
BAB V
TUGAS ADVOKAT PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN MAGANG
Pasal 9
Advokat Pendamping bertugas:
a. Memberikan bimbingan dan pembelajaran dalam berpraktik hukum, dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
b. Melakukan pengawasan terhadap kerja dan perilaku Calon Advokat yang menjalankan
magang agar Calon Advokat tersebut dapat memiliki pengalaman praktis yang
mendukung kemampuan, ketrampilan dan etika yang baik dalam menjalankan
profesinya.
BAB VI
LARANGAN PERMINTAAN IMBALAN
Pasal 10
Kantor Advokat dan Advokat Pendamping dilarang meminta imbalan dalam bentuk apapun
dari Calon Advokat yang melakukan magang di Kantor Advokat.
BAB VII
SURAT KETERANGAN MAGANG
Pasal 11
(1) Surat Keterangan Magang adalah alat bukti yang menerangkan bahwa Calon Advokat
telah melaksanakan magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus
menerus.
(2) Surat Keterangan Magang ditandatangani oleh pimpinan Kantor Advokat dan Advokat
Pendamping dengan mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA) dan melampirkan
fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat.
(3) Apabila Pimpinan Kantor Advokat merangkap juga sebagai Advokat Pendamping maka
Surat Keterangan Magang ditandatangani oleh advokat yang sama dengan menerangkan
kedudukannya sebagai pimpinan Kantor Advokat dan sebagai Advokat Pendamping.
(4) Magang tidak harus dilakukan pada satu Kantor Advokat, yang menjadi keharusan adalah
magang tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun dilaksanakan pada lebih dari
satu Kantor Advokat.
Page 5 of 7
(5) Apabila Calon Advokat melaksanakan magang pada lebih dari satu Kantor Advokat maka
masing-masing Kantor Advokat menerbitkan Surat Keterangan Magang sesuai lamanya
melaksanakan magang di Kantor Advokat dimaksud.
(6) Surat Keterangan Magang yang berasal dari lebih dari satu Kantor Advokat, akan diterima
sebagai bukti telah melaksanakan magang terus menerus sekurang-kurangnya selama 2
(dua) tahun apabila masa magang yang disebutkan dalam Surat Keterangan Magang
menunjukan adanya keberlanjutan melaksanakan magang tanpa ada jeda.
BAB VIII
VERIFIKASI SURAT KETERANGAN MAGANG
Pasal 12
(1) PERADI berwenang penuh untuk melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan
Magang terkait kebenaran dan atau kesesuaian dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam peraturan ini.
(2) Dalam hal diketahui bahwa Surat Keterangan Magang tidak sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya, baik Advokat Pendamping yang menerbitkan Surat Keterangan Magang
maupun Calon Advokat yang menggunakannya akan dikenai sanksi berupa diberhentikan
dari profesi advokat secara tetap dan apabila Calon Advokat dimaksud belum diangkat
sebagai advokat maka terhadap yang bersangkutan tidak akan pernah dapat diangkat
sebagai advokat.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Bagi para Calon Advokat yang telah melaksanakan magang sebelum diberlakukannya
peraturan ini, sepanjang memiliki Surat Keterangan Magang yang sesuai dengan
persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 11, dinyatakan telah melaksanakan
magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
(2) Izin Sementara Praktik Advokat yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya
peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
(3) Bagi para Calon Advokat yang telah memiliki Izin Sementara Praktik Advokat, dapat
mengajukan permohonan penerbitan Kartu Tanda Magang dengan memenuhi persyaratan
sesuai Pasal 8 ayat (2) dan mengembalikan Kartu Izin Sementara Praktik Advokat, tanpa
dipungut biaya.
BAB X
Page 6 of 7
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat berlakunya peraturan ini maka:
a. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
b. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
c. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Oktober 2015
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Ketua Umum
Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal
Page 7 of 7
Fly UP