...

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS 2016
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 13
tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri
21 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses
perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang
sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang nomor 23 tahun 2014
dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua
aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman
kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses
penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan
daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses
penyusunan hingga pengawasan APBD.
RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun
oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD
yang kemudian menjadi dokumen APBD.
Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun
berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang
tahun 2016.
Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa
dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan
dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen
PPAS tahun anggaran 2016 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS
dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Prioritas belanja daerah Kabupaten Pinrang yang menjadi substansi PPAS
disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 dan Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016
serta dengan memperhatikan hasil reses DPRD Kabupaten Pinrang serta
kebijakan pembangunan nasional.
Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program menjadi acuan dalam penyusunan
RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Dengan demikian dokumen PPAS
dan KUA terlebih dahulu disepakati bersama DPRD untuk kemudian digunakan
sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan selanjutnya digunakan sebagai dasar
penyusunan RAPBD.
PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi
sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan
anggaran SKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS adalah sebagai acuan dalam
evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD
dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (Pasal 314 Undang
Undang nomor 23 tahun 2014).
Penyusunan PPAS Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 dilakukan
melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Pinrang
Tahun 2014-2019, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, serta memperhatikan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pinrang dan juga hasil reses anggota DPRD Kabupaten
Pinrang.
Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2016 tersusun, selanjutnya
dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pinrang untuk dibahas
dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2016.
Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa
Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada
DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
berikutnya.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
Menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS
yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan
yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD
dalam waktu bersamaan.
Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran
Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala
SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen
RKA-SKPD/ tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD
Tahun Anggaran 2016. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan
penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut.
Gambar I.1. Bagan Proses Penyusunan PPAS 2016
Berdasarkan pada Gambar I.1. di atas maka dapat disimpulakan
bahwa dokumen PPAS mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan PPAS yang berkualitas
dan akuntabel maka diharapkan dokumen APBD yang tersusun juga
berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Pinrang.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
3
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
1.2
Tujuan penyusunan PPAS 2016
Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam
KUA tahun 2016 maka PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016 bertujuan:
1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2016;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran
2016 menurut urusan /bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD
penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif
untuk setiap program dan kegiatan.
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya
peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
1.3
Dasar Hukum Penyusunan PPAS 2016
Dasar hukum penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016, antara lain:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
4
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016;
11. Peraturan
Daerah
Nomor
1
Tahun
2008
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang
Tahun 2009-2022;
11. Peraturan
Daerah
Nomor
2
Tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pinrang 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2016.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
5
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah
dalam rancangan KUA Tahun 2016, maka target pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah
yang meliputi SiLPA dan Pinjaman daerah akan dijelaskan sebagai berikut:
2.1
Rencana Pendapatan
Pada Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Kabupaten Pinrang direncanakan
sebesar Rp. 1.278.032.150.474,00 Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.
93.793.056.694,00,00 Dana Perimbangan sebesar Rp.947.590.425.935,00 dan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.236.648.667.845. Apabila
dibandingkan dengan Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015 mengalami
kenaikan sebesar Rp.234.139.746.641,00 atau 22,43%. Secara rinci pendapatan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
2.1.1
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2016 mengalami
kenaikan sebesar 4,45% apabila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun
Anggaran 2015 yaitu naik sebesar Rp.3.992.316.251,00
2.1.1.1 Pajak Daerah
Pajak terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Pada Tahun Anggaran 2016, Pajak Daerah direncanakan sebesar
Rp.16.277.728.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 23,52% dari target
Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.13.178.728.000,00.
2.1.1.2 Retribusi Daerah
Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan
Retribusi Perizinan Tertentu.Pada Tahun Anggaran 2016, penerimaan Retribusi
Daerah
ditargetkan
sebesar
Rp.3.474.336.000,00
atau
atau
mengalami
penurunan sebesar 22.02 % dengan APBD Tahun Anggaran 2015.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
6
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada
Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.6.275.000.000 sedangkan
pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 7.924.516.251,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp. 1.649.516.251,00 atau 26.29 %.
2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan
dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi
daerah. Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar
Rp.65.891.476.443,00 sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.
66.116.476.443,00 naik sebesar Rp.225.000.000,00 atau 0.34 %.
2.1.2
Dana Perimbangan
Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah,
Dana
Perimbangan terdiri dari:
a.
Dana Bagi Hasil Pajak,Bukan Pajak;
b.
Dana Alokasi Umum; dan
c.
Dana Alokasi Khusus.
Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.
947.590.425.935,00 apabila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp.721.932.622.000,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp.207.053.393.380,00 atau 27.96%.
2.1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah dalam APBD Kabupaten Pinrang
berasal dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya berupa Dana
Desa, Tunjangan Guru Sertifikasi. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada
Penetapan
APBD
Tahun
Anggaran
2015
dianggarkan
sebesar
Rp.213.554.630.835,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan
sebesar
Rp.236.648.667.845,00
mengalami
peningkatan
sebesar
Rp.
23.094.037.010,00 atau 10,81%.
2.2
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
7
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dengan
kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
Untuk anggaran pokok Tahun 2016 penerimaan pembiayaan direncaakan
sebesar Rp. 60.948.578.660,00 yang berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun berjalan, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak direncanakan
atau nihil.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
8
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
BAB III
RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH
Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Pinrang yang dituangkan
dalam RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis,
partisipatif dan top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan
dalam 7 prioritas pembangunan tahun 2016 dalam upaya pencapaian visi dan misi
RPJMD tahun 2014-2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2016. Adapun 12 prioritas pembangunan berdasarkan misi
RPJMD tahun 2014-2019 antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan
kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan
karakter masyarakat yang tangguh.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pengamalan
agama,pemeliharaankerukunan
beragama,
pelestarian
keragaman
dan
kekayaan buda, revitalisasi kearifan lokal, pengembangan karakter pemuda
dan remaja, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Memperkokoh toleransi, soliditas
pengembangan nilai-nilai demokrasi.
dan
kohesivitas
sosial
serta
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan harmoni sosial,
pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi dan
proses politik, penguatan gotong-royong dan keberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing
sumberdaya manusia
Misi ini mencakup upaya pokok dalam perbaikan pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pengerahan
tenaga terdidik untuk pembangunan pedesaan, pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan
masyarakat dan aparatur pemerintah, pengembangan investasi yang atraktif,
penanggulangan
kemiskinan,
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan
pertanian,
pembangunan
peternakan,
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
pembangunan
perikanan,
dan
9
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
optimalisasi
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan
serta
pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemantapan kualitas sistem dan
tata kelola pelayanan publik, pembenahan administrasi pemerintahan dan
keuangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,
perbaikan kesejahteraan SDM aparatur, penataan organisasi dan tata laksana,
perbaikan proses dan mekanisme perencanaan, perbaikan pengawasan
pembangunan dan peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan kecamatan.
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
Misi ini mencakup upaya pokok dalam meneruskan pembangunan
kawasan andalan yakni kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan serta
kawasan cepat tumbuh dalam suatu kerjasama kawasan dan integrasi
pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan skala usaha masyarakat,
peningkatan daya saing komoditas dan pengembangan koridor perdagangan
komoditas unggulan.
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi
fungsi infrastruktur perdesaan, pengembangan sarana/prasarana perkotaan
dan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya
tersebut mencakup optimalisasi fungsi pelabuhan, jaringan pengairan dan
saluran irigasi,
jalan tani,
jalan
antar kecamatan
dan
antar desa,
sarana/prasarana perhubungan, serta upaya pelestarian hutan, penanganan
degradasi lahan, pengananan sampah dan limbah, serta penanganan bencana.
Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 ditampilkan
dalam tabel sebagai berikut.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
10
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
No.
Misi
Tujuan
Sasaran
1.
Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilainilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai
utama kemasyarakatan dan pengembangan
karakter masyarakat yang tangguh
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan
agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
(1)
Terpenuhinya
kebutuhan
dan
fasilitas
bagi
penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat
beragama (2)
Meningkatkan
ketahanan
budaya
dalam
menghadapi dinamika perubahan (2)
Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta
masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal (3)
Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan
dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (4)
2.
Memperkokoh toleransi, soliditas dan
kohesivitas sosial serta pengembangan nilainilai demokrasi
Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta
kesatuan bangsa (5)
Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan
politik (6)
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan
partisipasinya dalam pembangunan (7)
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
11
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya dan
potensi pariwisata (3)
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan
masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling
menghargai
(sipakelebbi),
saling
menghormati
(sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase)
dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)
Terkendalikannya gangguan ketertiban, ketenteraman,
keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat (5)
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa
dalam masyarakat (6)
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan
mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan
fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
(7)
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam
pemecahan masalah lokal secara mandiri dan
partisipasi dalam pembangunan (8)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
3.
Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas
pendidikan dan daya saing sumberdaya
manusia
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak
dan gizi (10)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
pendidikan (9)
Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia (10)
.
4.
Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan
kesejahteraan sosial
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan (9)
Meningkatkan koordinasi penanggulangan
kemiskinan (11)
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam
masyarakat (11)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan
penyakit menular (12)
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca
masyarakat (13)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang
pendidikan (14)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh
jenjang pendidikan (15)
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan
tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan
perempuan (17)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga
berencana (18)
Berkurangnya penduduk miskin (19)
Mengembangkan daya tarik investasi (12)
Meningkatnya nilai investasi (20)
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) (13)
Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas
unggulan (14)
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) (21)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
pertanian (22)
12
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
peternakan (24)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perikanan (25)
Meningkatkan penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (15)
5.
Memantapkan tata kelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
Memantapkan kualitas
pelayanan publik (16)
sistem dan
tata
kelola
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan
dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan
nasional (26)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan (27)
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak
terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya (28)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi (17)
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
13
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM
aparatur (32)
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan
tata laksana (33)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah (34)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan (35)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
6.
7.
Mengembangkan kawasan andalan dan
integrasi pembangunan
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan
lingkungan hidup
Mengembangkan
tumbuh (18)
kawasan
terpadu
dan cepat
Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
(19)
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah (20)
Memelihara daya dukung lingkungan hidup (21)
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
14
Berkembangnya
agropolitan (36)
kawasan
pembangunan
terpadu
Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan
minapolitan (37)
Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan
(38)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan (39)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi (40)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi / pengairan
(41)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
(42)
Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan
kebersihan (46)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
Tujuh misi yang telah diuraikan diatas bukanlah merupakan misi yang berdiri
sendiri, namun merupakan misi yang saling terkait antara satu misi dengan misi
yang lain. Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap ketujuh misi tersebut
secara komprehensif agar diperoleh pemahaman yang utuh, sehingga proses
perwujudan misi tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat
sasaran.
Adapun
prioritas
pembangunan
dan
sasaran,
SKPD
yang
melaksanakan serta program pembangunan terkait dijabarkan dalam RKPD 2016
dengan 7 prioritas antara lain.
1.
Pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing.
2.
Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.
3.
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya
saing sumber daya manusia.
4.
Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri
secara terpadu.
5.
Pengembangan iptek untuk inovasi pengelolaan potensi dan sumber daya
alam daerah.
6.
Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah
lingkungan.
7.
Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
15
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 tahun 2011, urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing.
Pada proses perencanaan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran tetap memperhatikan azas efektif,
efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan
dalam RKPD dan Renja SKPD 2016. Selain itu, SKPD harus mempedomani
RPJMD Tahun 2014 – 2019. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap SKPD
dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui penentuan skala prioritas
kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD
2016. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif antara SKPD
dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2016 yang benarbenar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pinrang. Hasil dari
proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada
Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang berbunyi Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan
RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan
dan berdasarkan program kegiatan dijelaskan sebagai berikut:
4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
[
Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi
dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
serta Urusan Pemerintahan Pilihan.
Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan
pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana yang tercamtum pada table berikut :
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
16
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
REKAP RENCANA BELANJA LANGSUNG PERURUSAN TAHUN ANGGARAN 2016
NO
INSTANSI
POKOK 2016
%
1
2
3
4
URUSAN WAJIB
539,447,476,334
91.15
Pendidikan
53,545,139,100
9.05
1
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
53,545,139,100
117,795,384,804
64,755,408,380
53,039,976,424
19.90
2
3
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG
238,083,095,250
202,473,125,750
35,609,969,500
40.23
4
5
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
6,595,864,000
6,595,864,000
1.11
6
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
4,255,733,000
0.72
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
KEBAKARAN
16,486,500,000
4,468,000,000
7
8
9
4,255,733,000
2.79
12,018,500,000
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3,108,500,000
3,108,500,000
0.53
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2,699,440,180
0.46
2,258,500,000
2,258,500,000
0.38
12
Sosial
DINAS SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1,508,500,000
1,508,500,000
0.25
13
Ketenagakerjaan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2,258,500,000
2,258,500,000
0.38
14
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS KOPERASI DAN UKM
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9,830,156,000
1.66
10
11
15
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
2,699,440,180
1,258,500,000
17
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
16
17
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,238,500,000
6,333,156,000
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
DINAS PENDAPATAN. PENG KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN
KECAMATAN WATANG SAWITTO
KECAMATAN PALETEANG
KECAMATAN TIROANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
KECAMATAN SUPPA
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KECAMATAN LANRISANG
KECAMATAN PATAMPANUA
KECAMATAN DUAMPANUA
KECAMATAN BATULAPPA
KECAMATAN CEMPA
KECAMATAN LEMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T)
SEKRETARIAT KORPRI
1,178,500,000
1,178,500,000
0.20
37
Ketahanan Pangan
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN
DESA
5,208,500,000
0.88
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN , KEARSIPAN DAN
DOKUMENTASI
1,658,500,000
18
19
20
38
39
72,976,664,000
12.33
30,931,050,000
12,650,500,000
8,527,614,000
6,140,000,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
558,500,000
5,108,500,000
2,458,500,000
458,500,000
5,208,500,000
0.28
1,658,500,000
URUSAN PILIHAN
52,384,321,000
8.85
Pertanian
29,136,700,000
4.92
40
41
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
BP4K
26,343,700,000
2,793,000,000
4,540,180,000
4,540,180,000
0.77
42
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
11,537,041,000
11,537,041,000
1.95
43
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
18
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
44
Perindustrian
7,170,400,000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN MINERAL
7,170,400,000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
591,831,797,334
1.21
100.00
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan Tahun
Anggaran 2016 Kabupaten Pinrang merupakan hasil renja SKPD yang diverifikasi
guna menjaga sinergitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran,
secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran I PPAS.
4.3
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga
Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 dilihat pada
Tabel IV.1 berikut.
Tabel IV.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan danBelanja Tidak Terduga Tahun
2016
NO.
URUT
1
URAIAN
2
RENCANA POKOK
2016
3
BELANJA
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
747.148.931.800.00
2.1.1
BELANJA PEGAWAI
670.031.182.100.00
2.1.2
BELANJA SUBSIDI
2.1.3
BELANJA HIBAH
4.845.000.000.00
2.1.4
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.050.000,000.00
2.1.5
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAHAN DESA
2.1.6
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN
PARTAI POLITIK
2.1.7
BELANJA TIDAK TERDUGA
-
-
67.722.749.700.00
2,500,000,000.00
Sumber : Bappeda dan DPKAD Kabupaten Pinrang
Berdasarkan Tabel IV.1 diatas dapat dijelaskan bahwa belanja pegawai
sebesar Rp. 670.031.182.100,00 meliputi gaji dan tunjangan bagi Kepala
Daerah, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pinrang. Sementara
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
19
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
belanja bunga yang dianggarkan merupakan konsekwensi dari pinjaman
daerah yang didapatkan dari pihak lain. Belanja hibah dan bantuan sosial.
Dianggarkan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang pelaksanaannya
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 tahun 2012 tentang
perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 tahun 2011 dan peraturan
perundangan yang berlaku.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
20
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
Kabupaten Pinrang dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA tahun 2015,
sementara pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pinrang meliputi penyertaan
modal daerah dan pembayaran pokok utang. Berdasarkan kondisi perekonomian
pada tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016 yang tertuang dalam kebijakan umum
APBD tahun 2016. Untuk anggaran pokok 2016 rencana pembiayaan Kabupaten
Pinrang sebesar Rp. 60.948.578.660,00 yang berasal dari Silpa tahun berjalan
sebagai sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah sedangkan untuk pengeluaran
pembiayaan tidak direncanakan.
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
21
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
BAB VI
PENUTUP
Dokumen PPAS Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 telah disusun
melalui proses teknokratik dengan berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
serta Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019, memperhatikan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pinrang, hasil reses anggota DPRD Kabupaten Pinrang
dan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya PPAS yang telah disepakati
akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2016.
Dokumen PPAS Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 disusun
dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat memedomani
dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional sehingga
bermanfaat bagi masyarakat Pinrang.
Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016
menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kondisi yang
menyebabkan
perubahan
pada
PPAS
ini,
maka
dapat
dilakukan
penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak
kedua.
BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
22
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pinrang Tahun 2016
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar belakang Penyusunan PPAS 2016 …………………………..…….
1
1.2.
Tujuan Penyusunan PPAS 2016………………………………..…….
3
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan PPAS 2016 ……………………..………
4
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6
2.1 Rencana Pendapatan Daerah ……………………………….………….
6
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah ………………………………….……..
6
2.1.2 Dana Perimbangan ………………………………………….……
7
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah ………………………….……..
7
2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ……..……..…….
7
BAB III
RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH
9
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
16
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
16
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
19
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga
19
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN
20
BAB VI
PENUTUP
21
Daftar Lampiran
Lampiran Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2016
PPAS Kabupaten Pinrang Tahun 2016
23
Fly UP