...

Peraturan - Hukum Acara Pidana dan Peraturan Terkait

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan - Hukum Acara Pidana dan Peraturan Terkait
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SE-004/J.A/11/1993
TENTANG
PEMBUATAN SURAT DAKWAAN
I.
PENDAHULUAN
Menurut hasil eksaminasi perkara terutama perkara-perkara yang
diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum dan hasil pembahasan
permasalahan Surat Dakwaan dalam Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993,
ternyata
kelagaian
penuntutan
pada
umumnya
bermula
pada
kekurangcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan,
dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala
dalam upaya pembuktian dakwaan.
Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa Surat Dakwaan
merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara
mantap.
Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral
dalam perneriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan
merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut
adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umurn dalam penyusunan
Surat Dakwaan.
Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan, maka
kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu
terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta
pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat
Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan
keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan.
II.
FUNGSI SURAT DAKWAAN
Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat
dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.
Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan
perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :
a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus
membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam
penjatuhan keputusan;
b. Bagi
Penutut
Umum,
Surat
Dakwaan
merupakan
dasar
pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya
hukum;
c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk
mempersiapkan pembelaan.
III.
DASAR PEMBUATAN SURAT DAKWAAN
1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (pasal
14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun
yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya
dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan,yang berwenang mengadili
(pasal 137 KUHAP);
3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia
berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan
(pasal 140 ayat 1 KUHAP).
Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta
perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara
merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan
unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang
bersangkutan.
IV.
SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAAN.
Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi
dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan
dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap
terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat
formil.
Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :
a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum
pernbuat Surat Dakwaan;
b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang
meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan
harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak
Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak
Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.
Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi :
a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang
didakwakan;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat
Tindak Pidana itu dilakukan.
Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum
dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi
terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan
pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar
Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap
korek dan teliti.
Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas
dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa -dengan mudah memahami apa
yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan
dengan sebaik-baiknya.
Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur
(elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus
terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat
Dakwaan.
Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat
apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan
utuh tentang :
1) Tindak Pidana yang dilakukan;
2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut
(delik-delik tertentu);
8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.
Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan
jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut
termasuk delik formil atau delik materiii).
Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah
syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang
syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat
Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus
dipenuhi.
Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat
dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil.
menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig).
V.
BENTUK SURAT DAKWAAN
Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya
berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek,
sebagai berikut:
1. Tunggal
Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan,
karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau
dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana
Pencurian (pasal 362 KUHP).
2. Altermatif
Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini
digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang
paling tepat dapat dibuktikan.
Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu
dakwaan saja yang akan dibuktikan.
Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan
dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti.
Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak
perlu dibuktikan lagi.
Misalnya didakwakan
Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau
Kedua
: Penadahan (pasal 480 KUHP).
3. Subsidair.
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri
dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan
maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan
sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak
Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak
Pidana yang diancam dengan pidana terendah.
Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates
sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.
Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut
agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.
misalnya didakwakan :
Primair
: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),
Subsidair
: Pembunuhan (pasal 338 KUHP),
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal
351(3)KUHP).
4. Kumulatif.
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana
sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan
yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tigas dan dituntut
pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal
terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana
merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
Misalnya didakwakan :
Kesatu
Kedua
Ketiga
yang
masingmasing
: Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan
: Pencurian dengan pernberaten (363 KUHP), dan
: Perkosaan (pasal 285 KUHP).
5. Kombinasi
Disebut
dakwaan
kombinasi,
karena
di
dalam
bentuk
ini
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan
alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan
perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam
bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.
Misalnya didakwakan
Kesatu :
Primair
: Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)
Subsidair
: Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);
Lebih Subsidair
: Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
(pasal 351 (3) KUHP);
Kedua :
Primair
: Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);
Subsidair
: Pencurian (pasal 362 KUHP), dan
Ketiga :
VI.
Perkosaan (pasal 285 KUHP).
TEKNIK PEMBUATAN SURAT DAKWAAN
Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk
Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak
Pidana yang didakwakan.
1. Pemilihan Bentuk.
Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang
dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak
pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan
satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana
dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan
ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau
subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang
masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri,
dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.
2. Teknis Redaksional
Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan
terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai
perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan
jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur
Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang
bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian
tentang waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua
komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan
bahasa yang sederhana dan kalimat-kallimat efektif
VII.
PENUTUP
Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan Surat Edaran ini secara
tehnis akan dijabarkan oleh Jaksa Agung Muda yang bersangkutan dalam
bentuk Petunjuk Teknis.
Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Nopember 1993
JAKSA AGUNG R.I.
ttd.
SINGGIH, S.H
Fly UP