...

penjelasanatas peraturan pemerintah republik indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

penjelasanatas peraturan pemerintah republik indonesia
PENJELAS AN
AT AS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2003
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA
I.
UMUM
Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai
dengan peran dan fungsi masing-masing. Namun sebagai pelaksana kebijakan pertahanan
negara, berdasarkan permintaan atau peraturan perundang-undangan, Tentara Nasional
Indonesia disamping tugas utamanya, bila diperlukan dapat memberikan perbantuan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan
dalam negeri.
Pelaksanaan tugas penanggulangan gangguan keamanan yang dilakukan oleh anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
dan Pegawai Negeri Sipil, serta warga negara lainnya merupakan pengabdian yang besar
terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup negara dan bangsa, disamping adanya resiko
yang tinggi sebagai konsekuensi suatu pengabdian. Oleh karena itu merupakan hal yang
wajar bila pengabdian tersebut diberikan suatu penghargaan berupa tanda kehormatan.
Selama ini untuk memberikan penghargaan atas jasa seseorang kepada negara dan
bangsa, khususnya kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, telah dikeluarkan berbagai peraturan tentang Satyalancanasatyalancana peristiwa, yaitu tanda penghargaan yang diberikan berdasarkan suatu
peristiwa tertentu.
Sebagai rasa terima kasih dan penghargaan negara kepada prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta
warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajiban dalam bidang keamanan yang
membahayakan keutuhan negara dan bangsa serta menunjukkan kemampuannya untuk
menanggulangi gangguan keamanan di wilayah Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu
peraturan tentang pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana ?DHARMA NUSA? yang
mempunyai derajat yang sama dengan Satyalancana-satyalancana yang telah ada.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Kata ?Dharma? mempunyai arti membaktikan diri, sedangkan kata ?Nusa?
mempunyai
arti
nusantara
yaitu
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Satyalancana Dharma Nusa berarti penganugerahan tanda kehormatan kepada
seseorang berupa Satyalancana karena telah mendharmabaktikan dirinya untuk
keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penentuan lama penugasan 90 (sembilan puluh) hari terus menerus
berdasarkan hasil uji psychotes batas seseorang dapat menanggulangi
stress di daerah operasi secara formal dan umum, sedangkan lama 120
(seratus dua puluh) hari terputus-putus dimaksudkan untuk mewadahi bagi
yang sering bertugas secara terputus-putus karena pelaksanaan dan macam
tugas yang diembannya.
Yang dimaksud dengan ?waktu 90 (sembilan puluh) hari terus-menerus?
adalah kurun waktu sejak diterbitkannya surat perintah penugasan sampai
dengan dikeluarkannya surat perintah selesai penugasan.
Dalam hal penugasan melebihi 2 (dua) kali atau lebih dari 90 (sembilan
puluh) hari dan tidak terputus-putus, maka tetap dihitung sebagai satu kali
penugasan.
Jumlah hari penugasan dihitung dari penugasan pada satu tempat operasi
atau berkali-kali penugasan di beberapa tempat di seluruh wilayah
Nusantara.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil
di luar lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia lainnya adalah Warga Negara
Indonesia selain prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Huruf a
Pencabutan hak memakai Tanda Kehormatan harus berdasarkan putusan Hakim
atas perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Kepada mereka yang telah berjasa di suatu wilayah yang bergejolak berdasarkan
bukti-bukti yang sah namun telah meninggal dunia sebelum diberikan Tanda
Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa akibat keterlambatan administrasi, dapat
diberikan secara anumerta.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Penetapan waktu tanggal 7 Agustus 1998 adalah saat mulai dihapuskannya Daerah
Operasi Militer di seluruh Nusantara.
Pasal 20
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4299
Fly UP