...

eksistensi hak pengelolaan atas tanah (hpl) dan realitas

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

eksistensi hak pengelolaan atas tanah (hpl) dan realitas
349
EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL)
DAN REALITAS PEMBANGUNAN INDONESIA
Elita Rahmi
Fakultas Hukum Universitas Jambi
E-mail: [email protected]
Abstract
Management Right on Land (HPL) is right outside in Act No. 5 of 1960 on Basic Regulation on
Agrarian Principles (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) that grow and develop in accordance with
the demands of the development. Rights that has existed since the colonial era already formulated
in a special regulation, so that the holders of HPL with are third parties who utilize HPL within the
law and morals. Development held in Indonesia still requires the existence of HPL, due to limited
government funds and the empowerment of government agencies central government and local
government. HPL may become a test of the right control of the country. Are the economically weak
have a place in existence in order to compensate parties who HPL always "land eklpoitation " the
investors.
Key word: Management Right, value, development.
Abstrak
Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai
dengan tuntutan pembangunan. Hak yang telah ada sejak zaman penjajahan perlu dirumuskan dalam
suatu peraturan perundang-undangan, sehingga antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang
memanfaatkan HPL berada dalam koridor Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Pembangunan yang berlangsung di Indonesia masih membutuhkan eksistensi HPL, akibat keterbatasan
dana pemerintah, dan dalam rangka pemberdayaan Instansi Pemerintah (pusat) maupun Pemerintah
Daerah. HPL dapat menjadi alat uji terhadap hak menguasai dari negara. Apakah golongan ekonomi
lemah telah mendapat tempat dalam eksistensi HPL guna mengimbangi pihak yang senantiasa
“mengeklpoitasi tanah” yaitu pihak pemodal.
Kata Kunci: Hak Pengelolaan, nilai, Pembangunan
Pendahuluan
Pro dan kontra terhadap eksistensi Hak
Pengelolaan atas Tanah (selanjutnya disingkat
HPL) terus bergulir. Apabila kerancuan ini terus berlangsung, maka akan berdampak kepada persoalan pertanahan yang tidak kunjung
selesai.1 Suka atau tidak suka HPL adalah realitas pembangunan Indonesia yang masyarakat
sangat heterogen dan struktur tanahnya sangat
variatif. Di sisi lain, sistem pendaftaran tanah
belum maksimal,2 sehingga luas tanah negara
akan lebih luas dibanding tanah hak, sebagai
contoh 85 juta bidang tanah di Indonesia, baru
31 persen yang terdaftar, dibutuhkan waktu
paling cepat 20 tahun untuk pendaftaran semua tanah.3 Akibatnya banyak terjadi tanah
terlantar.4
2
3
1
Sejak 2000 - Juni 2010, ada 1.012 kasus yang melibatkan petani dan nelayan. Sebanyak 630 kasus terkait
penguasaan lahan. Akar masalahnya tidak meratanya
penguasaan lahan. Petani hanya menguasai rata-rata
0,3 hektar. Lihat Kompas, 2010, Reforma Agraria
Untuk Tuntaskan konflik, tanggal 29 Juli, hlm.12.
4
Lihat
Mhd Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum
Pendaftaran Tanah, Mandar Maju Bandung 2008, hlm. 6.
Bandingkan dengan Adrian Sutedi, 2006, Politik dan
Kebijaksanaan Hukum Pertanahan Serta Berbagai
Permasalahannya, Jakarta: BP.Cipta Jaya, hlm. 1.
Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh
negara (Pasal 1 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1953 Tentang
Penguasaan Tanah Negara), dengan kata lain tanah
negara adalah tanah yang belum dilekati sesuatu hak.
Sejatinya menurut hukum tanah negara adalah, tanah
yang kontras dengan tanah hak
Suhariningsih, 2007, Aspek Yuridis Tanah Terlantar Dan
Penyelesaiannya (Kajian Teerhadap Tanah HGU (Perke-
350 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 3 September 2010
Pembangunan Indonesia menuntut eksistensi HPL perlu disempurnakan untuk dikoreksi
sesuai dengan hakekat dan prinsip-prinsip
hukum baik itu segi filosofis, yuridis dan
sosiologis. Fakta hukum menunjukkan pembangunan yang tengah berlangsung di Indonesia masih memerlukan keberadaan HPL sebagai bagian dari hak menguasai dari negara,
segera diatur dengan tepat dalam rangka
mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakmerataan penduduk, letak geografis Indonesia,
pemusatan pembangunan, dan dampak dari
tanah terlantar.
Penyeimbangan pengunaan HPL untuk
golongan ekonomi lemah dengan akses yang
terbatas adalah mimpi yang harus diwujudkan
negara. Kecenderungan tanah HPL pada komoditas ekonomi, dimana tanah dieksploitasi
untuk kepentingan spekulasi dan pembangunan
yang kurang berpihak kepada rakyat, harus
diwaspadai baik secara preventif dan refresif
oleh sistem perundang-undangan nasional.
Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak
atas tanah di luar UU Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA). Sekalipun para
ahli banyak yang menyangsikan bahwa HPL
bukanlah hak atas tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 16 UUPA (Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna usaha,
dan lain-lain) atau hak-hak Keperdataan atas
tanah. Namun Pasal 12 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah telah mengkontruksikan HPL adalah hak
administrasi tanah. HPL merupakan salah satu
wujud nyata bahwa hukum pertanahan adalah
bagian hukum administrasi.5
Ketidaksingkronan perundang-undangan
mendudukkan eksistensi HPL menimbulkan
5
bunan) Di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa
Timur (Disertasi), Malang:Universitas Brawijaya, hlm.
1.
Utrecht mengatakan, Hukum Agraria (Hukum Tanah)
adalah menjadi bagian Hukum Administrasi Negara,
yang mengkaji hubungan hukum, terutama yang
memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus
soal-soal agraria, penting sekali hak-hak yang bersifat
agraris diurus secara baik. Dikutip dari Ali Achmad
Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia),
Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm.1.
pendapat bahwa telah terjadi pergeseran sifat
HPL cenderung ke arah Perdata6. Puncak dari
keinginan Pemerintah untuk mengiring HPL
pada ranah privat terakumulasi pada konsep
Rancangan Perubahan UUPA “pernah ada keinginan” untuk memasukkan hak pengelolaan
pada hak keperdataan (Pasal 16 UUPA). Apabila keinginan ini terwujud maka “asas domein” (negara pemilik tanah) sebagai politik
penjajah akan kembali berkibar di Indonesia.
Akibatnya banyak pihak yang kontra terhadap
eksistensi HPl. Diantaranya pendapat Soedjarwo Soeromihardjo “Hak-hak pemegang HPL
meningatkan kembali pada hak-hak pertuanan
dalam tanah partikelir, sehingga hak-hak yang
bertentangan dengan tujuan UUPA hidup
kembali7.
Ke depan HPL perlu dikembalikan pada
khitohnya yaitu hak publik atau bagian dari
hak menguasai dari negara, perundang-undangan perlu menselaraskan fungsi hak pengelolaan baik secara vertikal maupun horizontal,
sehingga kehadiran HPL tidak mengacaukan
sistem hukum pertanahan nasional. Pemegang
HPL maupun pihak ketiga yang memanfaatkan
tanah HPL tetap dalam kerangka hukum dan
moral8, bahwa tanah sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyat bukan kemakmuran
kelompok pemodal dan “tuan tanah”.
Harus diakui bahwa sejarah HPL telah
ada sejak Pemerintahan Hindia Belanda dengan menggunakan istilah “in beheer”, yang
kemudian oleh pemerintah Indonesia diterbitkan PP Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah Negara. Filosofi penjajah terhadap eksistensi HPL adalah ingin menguasai
tanah jajahan sedangkan pada masa pemerintah Indonesia eksistensi HPL adalah jawaban terhadap kebutuhan pembangunan dan
kondisi obyektif bangsa dan negara Indonesia.
6
7
8
Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif
Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: Kompas, hlm
203.
Soemardijono, 2006, Analisis Mengenai Hak Pengelolaan (HPL), Jakarta: Penerbit Lembaga Pengkajian Pertanahan (LPP), hlm Sampul Belakang
Moral adalah alat penuntun, pedoman sekaligus alat
kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Dalam Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, hlm. 12.
Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia
Pembahasan
Pembaharuan Pengaturan dan Pergeseran
Istilah serta Subyek HPL
Hak Pengelolaan atas tanah yang sering
disebut HPL. Hak Pengelolaan lahir bukanlah
didasarkan atas undang-undang akan tetapi di
dasarkan atas Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Peraturan inilah yang pertama kami
mengunakan istilah hak pengelolaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang
Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas
Tanah dan ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan yang menentukan bahwa, “Jika
tanah negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1,
selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga
untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak
kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan
tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan 6,
yang berlangsung selama tanah tersebut
dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi
yang bersangkutan”
Padahal UU No 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pada bagian Penjelasan Umum tidak menyebutkan dengan istilah “hak pengelolaan” melainkan “pengelolaan”. Hal itu dapat ditemui
pada Penjelasan Umum II angka (2) yang
menyebutkan bahwa dengan berpedoman pada
tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat
memberikan tanah yang demikian (yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dipunyai
dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak
lain)kepada seseorang atau badan-badan
dengan sesuatu hak menurut peruntukkan dan
keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan Penguasa ((Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masingmasing(Pasal 2 ayat 4) .
351
Dapat dikatakan bahwa Hak Pengelolaan dalam sistem hukum pertanahan nasional
tidak disebut dalam UUPA secara nyata, tetapi
hanya tersirat dalam penjelasan umum. Apabila diperhatikan secara seksama antara penjelasan umum UUPA dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah
dan ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan, terdapat penambahan kata “Hak”
didepan istilah “Pengelolaan”. Perkembangan
selanjutnya “fungsi” atau aspek “kewenangan” pengelolaan telah bergeser kepada “hak”.
Pergeseran subyek HPl terjadi antara
pasal dan Penjelasan UUPA. Perbedaan Pasal
2 ayat (4) dan penjelasan UUPA cukup dramatis. Pasal 2 ayat (4) hanya menyebut (2)dua
subyek HPL yaitu daerah swatantra dan masyarakat hukum adat9. Pada Penjelasan Subyek
HPL dengan tiba-tiba muncul kata “Departemen”, sedangkan kata-kata “masyarakat
hukum adat” hilang.10 Dengan demikian secara
yuridis antara pasal dan Penjelasan UUPA
tidak singkron, dalam memaknai subyek HPL,
ada yang “dikembangkan” dan ada bagian
yang “dihilangkan”. Dalam dinamikanya subjek HPL semakin meluas ke badan profit
pemerintah yakni BUMN dan BUMD.
Istilah “hak pengelolaan” semakin sering
dijumpai baik dalam praktik, maupun teori
hukum pertanahan, sebagaimana ditemui di
dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan
Hak Pengelolaan, yang memberi definisi Hak
Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegangnya.
9
10
Pasal 2 ayat (4) berbunyi UU No 5 Tahun 1960 Tentang
UUPA menyatakan : Hak Menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum
adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasioal menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.
Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Atas
Eksistensi Tanah Aset Daerah), Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.13.
352 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 3 September 2010
Istilah Hak pengelolaan ternyata tidak
hanya dipergunakan oleh peraturan-peraturan
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku badan negara yang menyelenggarakan bidang pertanahan, tetapi telah
merambah kepada produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) sampai pada undangundang. Hal tersebut dapat ditemui pada
Pertama, Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang memberi definisi bahwa hak pengelolaan adalah
hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya. Pada Pasal 9 ayat (1) PP Nomor
24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah,
juga mengatur bahwa hak pengelolaan merupakan salah satu obyek pendaftaran tanah;
Kedua, PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak
Pakai atas Tanah, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan
hak pengelolaan adalah hak menguaai dari
negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
Ketiga, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 tahun
1985 yang berbunji: Rumah susun hanya dapat
dibangun di atas tanah hak milik, hak guna
bangunan, hak pakai atas tanah negara atau
hak pengelolaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; Keempat,
UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada
Bab II Tentang Obyek pajak Pasal 2 ayat (3)
huruf (f), hak pengelolaan termasuk salah satu
obyek pajak
Istilah “hak pengelolaan” dari beberapa perundang-udangan di atas sudah demikian
populer dalam perundang-undangan di Indonesia tidak hanya dalam bidang pertanahan,
tetapi juga bidang-bidang Sumber Daya Alam
dan perpajakan, property, dan lain-lain. Semua produk perundang-undangan berkeinginan
mengkontruksikan kewenangan pengelolaan
menjadi hak pengelolaan. Menurut hemat penulis salah satunya dipengaruhi oleh politik
hukum sentralisasi. Untuk itu perlu diimbangi
dengan politik hukum yang populis melalui
pemberdayaan otonomi (menginventarisasi
ulang hak-hak masyarakat adat). Di masa
mendatang “desa” dirasa perlu untuk dijadikan subjek HPL.
Istilah hak pengelolaan dari kalangan
para ahli, sering dilihat dari segi makna dan
subtansi yang diberikan perundang-undangan
atas keberadaan hak pengelolaan, Pertama,
Maria S.W. Sumardjono11, memaknai hak
pengelolaan (HPL) adalah hak menguasai dari
negara yang kewenangan pelaksanaaannya
sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya
(dalam hal ini pemegang HPL); Kedua, Boedi
Harsono12, Hak pengelolaan sebagai gempitan
Hak Menguasai dari negara; Ketiga, A.P.
Parlindungan adalah hak atas tanah di luar
UUPA.13 Pendapat ahli di atas, sama-sama
memberi arti bahwa HPL adalah bagian dari
hak menguasai negara yang diatur di luar
UUPA. Padahal yang menarik dari HPL tidak
hanya ari pergeseran kewenangan tetapi
“meluas” dan “menghilangnya” subyek HPL
dalam UUPA itu sendiri.
Perkembangan kebijakan hak pengelolaan atas tanah yang dikontruksikan pemerintah, menggambarkan bahwa Hak Pengelolaan sebagai suatu hak atas permukaan bumi
yang didelegasikan oleh negara kepada suatu
lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah,
badan hukum pemerintah, atau badan hukum
pemerintah daerah, masyarakat hukum adat
dengan kewenangan untuk: merencanakan
peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; Menggunakan tanah tersebut untuk
keperluan pelaksanaan usahanya; menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak
ketiga menurut persyaratan yang ditentukan
oleh pemegang hak pengelolaan tersebut,
yang meliputi segi peruntukkan, penggunaan,
jangka waktu dan keuangan, dengan ketentuan bahwa pemberi hak atas tanah kepada
pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh
pejabat-pejabat yang berwenang menurut
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 6
Tahun 1972 Tentang pelimpahan Wewenang
11
12
13
Maria S.W. Sumardjono, op.cit, hlm. 213.
Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hlm. 277.
A.P. Parlindungan, 1994, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.
Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia
Pemberian Hak Atas Tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keadaan semakin rumit dengan hadirnya
UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah. Mendefinisikan Barang Milik Negara
adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah. Apakah HPL aset atau tidak ?
karena HPL bukanlah diperoleh dari dana
APBN. Apakah HPL dapat dikategorikan pada
“perolehan lainnya”. Lebih tegas lagi aturan
PP Nomor 6 Tahun 2006 menegaskan bahwa
pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah
di atas HPL tidak diperkenankan menjadikan
objek bangun, kelola, sewa, serah (Build,
Operate, and Transfer-BOT). Padahal di
sebagian Daerah telah mengatur melalui Perda
tentang
kerjasama dengan pihak ketiga,
seperti Kota Bandung melalui Perda Nomor 3
Tahun 2004.
Pertanyaan yang muncul adalah mampukah pemerintah mengelola sendiri seluruh
aset tanah yang dimilikinya? Dan bagaimana
dengan HPL yang selama ini telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui perjanjian yang mengikat?. Perundang-undangan
di Indonesia tidak memberikan solusi yang
cukup untuk mengatur masa transisi ini?.
HPL tidak dapat dilihat dari “kaca mata
kuda”, tetapi diperlukan pandangan yang komprehensif dan harmonis, karena HPL terkait
dengan persoalan pertanahan, khususnya pengelolaan aset tanah pemerintah, tidak dapat
dipungkiri diperlukan kerja sama dari pihak
ketiga sebagai mitra kerja sama, karena tidak
cukup tersedia dana untuk melakukan kegiatan
operasional pembangunan maupun pemeliharaannya. Pada sisi lain pihak ketiga tersebut
memerlukan bantuan dana atau jasa perbankan untuk membiayai kegiatan usahanya.
Indonesia sebagai penganut negara hukum material (negara kesejahteraan), dimana
negara ikut campur dalam berbagai bidang
termasuk tanah. Suatu negara kesejahteraan
menuntut adanya kebebasan yang diberikan
353
kepada badan atau pejabat administrasi dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan.14 Peran seluruh lapisan masyarakat, badan usaha
dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, tak terkecuali pihak swasta. Artinya pemerintah tidak dapat sendirian melaksanakan
pembangunan “one man show”.
Persoalan hukum yang krusial adalah
bagaimana caranya prinsip-prinsip hukum15
secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai
asas hukum yang obyektif diterjemahkan dalam norma hukum dalam wujud UndangUndang atau setidak-tidaknya Peraturan Pemerintah yang mengatur aspek administrasi
sebagai asas obyektif yang harus dipedomani
dalam mengatur dan mengurus HPL. Hak dan
kewajiban pemegang HPL, pihak ketiga (mitra
kerja pemegang HPL) maupun hak pakai ruang
yang biasanya terjadi pada pemakai kios-kios
HGB di atas HPL.
Pemegang HPL diharapkan “tidak menjadi tuan tanah”. Kasus yang terjadi, pemegang HPl, mengalihkan kewajibannya kepada
pihak ketiga, seperti pembuatan sertifikat
HPL, pengosongan penghuni liar dibebankan
kepada pihak ke III (ketiga) dalam perjanjian
kerja sama. Dibutuhkan tanggung jawab notaris dalam meletakkan hak dan kewajiban
pemegang HPL dan pihak ketiga sesuai dengan
prinsip-prinsip perjanjian yang seimbang dan
beritikad baik. Secara yuridis pihak ketiga
hanyalah pihak yang menumpang tanah. Seperti halnya hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak atas tanah yang bersifat
sementara, karena dinikmati dalam waktu
terbatas. Kedudukan antara pemegang HPL
14
15
Abdul Latief, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII Press, hlm. xi.
Prinsip dapat dianalogikan dengan pemahaman tentang
asas hukum. Asas hukum dibedakan asas hukum yang
obyektif dan asas hukum yang subyektif. Asas hukum
yang obyektif adalah prinsip yang menjadi dasar bagi
pembentukan hukum. Asas hukum obyektif dibedakan
asas hukum yang bersifat moral dan asas hukum yang
bersifat rasional. Sedangkan asas hukum subyektif adalah prinsip yang menyatakan kedudukan subyek da-lam
hubungannya dengan hukum. Asas hukum subyektif ada
yang bersifat moral dan bersifat rasional, yaitu hak-hak
yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum. Hujbers, sebagaimana dikutip Ida Nurlinda,2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum), Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.
354 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 3 September 2010
dengan pihak ketiga harus taat hukum dan
taat asas.
Eksistensi HPL
Keberadaan HPl baik secara vertikal
maupun horizontal perlu diharmonisasikan.
Secara vertikal dan rorizontal perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Demikian
pula antara sesama undang-undang lainnya
yang sederajat. Bukankah Secara Filosofi
UUPA bercita-cita bahwa tanah untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat?. Oleh
karena itu secara normatif hukum tidak boleh
menutup peluang kepada siapapun yang ingin
berpartisipasi dalam pembangunan. Jujur,
harus diakui bahwa pemerintah “belum profesional” memanfaatkan aset tanahnya yang
demikian banyak dan demikian luas. Namun
kunci dari aspek filosofis dan yuridis adalah
harus ada asas keseimbangan atau keadilan
dalam membagi tanah HPl, sudah seperberapakah kebijakan pemerintah “care”
terhadap “ekonomi lemah”. Bukankah HPL
baru dinikmati golongan pemodal ?.
HPL adalah “ujung tombak” hak menguasai dari negara. Artinya apabila pemegang
HPl dapat mengsinergikan HPL untuk golongan
“ekonomi lemah” yang dalam UUPA diistilahkan dengan “masyarakat hukum adat” dan golongan “ekonomi kuat”. Cita-Cita Hak menguasai dari negara terwujud, tapi sebaliknya
apabila HPL hanya untuk kelompok pemodal
yang mengeksploitasi tanah untuk golongan
tertentu, maka cita-cita hak menguasai dari
negara “gagal”. Dengan demikian asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan
materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan tujuan;
dan keterbukaan.16 Harus tercermin dalam
perundang-undangan yang mengatur HPL .
Program pemerintah yang mendelegasikan HPL pada golongan ekonomi lemah
adalah program transmigrasi (setiap peserta
transmigrasi mendapat tanah sekitar 2 (dua)
hektare yang terdiri lahan usaha dan pemukiman. Tanah HPL Departemen Transmigrasi dapat dialihkan menjadi tanah hak milik
bagi peserta transmigrai. Program pemerintah
di bidang transmigrasi, juga dimaksudkan
pelaksanaan dari landreform17. Untuk bidang
Perumahan peralihan hak milik melalui Hak
Guna Bangunan(HGB) dengan seizin pemegang
HPL, yang biasanya terjadi dalam bidang
property. Seperti alih rumah perumnas.
Peralihan HPL menjadi hak milik, bukan
lah tanpa persoalan, karena program transmigrasi di Indonesia merupakan program
pemindahan penduduk terbesar di dunia yang
dikelola pemerintah.18 Persoalan yang terjadi
diantaranya kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang (peserta transmigrasi). Dengan demikian asas hukum harus dipertimbangkan dalam peralihan HPL menjadi hak
milik adalah Pertama, Asas kearifan lokal;
Kedua, Asas Adat istiadat setempat
Asas hukum yang dimaksud adalah landasan atau latar belakang dari lahirnya peraturan perundang-undangan, atau merupakan
dasar-dasar pemikiran yang umum dan abstrak, serta di dalamnya terkandung nilai-nilai
etis, sehingga peraturan yang lahir nantinya
mengandung nilai-nilai etis pula.19 Formula
asas, akan menentukan norma hukum, dari
abstrak menjadi konkrit. Norma yang tidak
didasari asas hukum akan menjadi “kering”
dan “tidak berwibawa”, akibatnya norma
menjadi “rapuh” dan tak dipatuhi masyarakat.
17
18
16
Pasal 5 UU
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan
menurut Pasal 6 pada materi muatan Peraturan
perundang-undangan mengandung asas : Pengayoman;
kemanusiaan, kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan dan bhinneka tunggal ika; keadilan dan kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keteriban
19
dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian
dana keselarasan.
Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak
Atas Tanah. Lihat juga Pasal 23,24 UU Nomor 29 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997
Tentang Ketransmigrasian.
Siswono Yudo Husodo, 2003, Transmigrasi (Kebutuhan
Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan
Persebaran Yang Timpang}. Penerbit PT Tema Baru.
Jakarta, hlm 3. Banding Mirwanto Manuwiyoto,2008,
Mengenal dan memahami Transmigrasi. Jakarta:Pustaka
Sinar Harapan, hlm. Xiii.
J.B. Dalijo, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT.
Prenhalindo, hlm. 90.
Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia
Sebutan masyarakat hukum adat dalam literatur adalah kelompok masyarakat
yang memiliki asal usul leluhur (secara turun
menurun) di wilayah geografis tertentu, serta
memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri20. Pengakuan hak-hak masyarakat adat secara universal oleh PBB dimuat dalam Resolusi Sidang
Umum PBB. Pasal 5, menyatakan: Masyarakat
Adat berhak untuk mempertahankan dan
memperkukuh lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya, kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya dari negara.21
Resolusi ini menggambarkan bahwa dalam
mempertahankan kearifan lokal masyarakat
adat perlu diberi ruang yang cukup oleh suatu
kebijakan negara.
Pengakuan masyarakat adat dalam program-program pemerintah sering kali justru
diabaikan, karena dinilai menghambat program pemerintah. Padahal hukum adat adalah
sumber hukum materiil yang dapat digunakan
dalam dan bagi pembangunan nasional. Bukankah Mazhab sejarah telah memberi pandangan
bahwa hukum adat sebagai pencerminan dari
nilai-nilai budaya asli penduduk pribumi.
Bahkan dalam filsafat hukum aliran “sociological jurisprudence” mangatakan bahwa
hukum positif yang baik dan efektif adalah
hukum positif yang sesuai dengan living law.
Demikian urgennya peran hukum adat dalam
pembangunan Indonesia, sehingga Sunaryati
mengistilahkan dengan sebutan asas Bhineka
Tunggal Ika. 22
Peralihan HPL menjadi Hak Guna Bangunan adalah bidang tanah yang paling ba20
21
22
Bambang Daru Nugroho, 2008, Pengelolaan Hak Ulayat
Kehutanan Yang Berkeadilan Dalam Kaitannya Pemberian Izin HPH Dihubungkan Dengan Hak Menguasai
Negara Atas Sumber Daya Alam (Disertasi), Bandung:
Unpad, hlm. 199.
Sem Karoba (Penerjemah), 2007, Hak Asasi Masrakat
Adat (United nations Declaration The Rights Of Indigenous Peoples). Sidang Umum Perserikatan BangsaBangsa Sesi ke-61 New York, Yogyakarta : Galang Press,
hlm. 17.
Sunaryati Hartono, 2006, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai
Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23 – 35.
355
nyak menimbulkan persoalan baik bagi pemegang HPL maupun bagi pihak ketiga. Bidang
pembangunan yang memanfaatkan peluang ini
diantaranya Perumnas; Industri; Pariwisata,
dll. Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor
9 Tahun 1965, memberi wewenang kepada pemegang HPL untuk menerima uang pemasukan
dan/atau uang wajib tahunan yang ditetapkan
sesuai dengan perjanjian, banyak kasus yang
terjadi antara pemegang HPL dengan pihak
ketiga sering terjadi perselisihan berkaitan
dengan uang pemasukan ini. Untuk itu kehadiran peraturan perundang-undang menjadi
demikian penting untuk menentukan prosentasi minimal dan maksimal penentuan uang
pemasukan. Apakah standar-standar yang dapat dijadikan patokan penentuan uang pemasukan (umpamanya Nilai Jual Obyek PajakNJOP). Di samping itu pihak ketiga juga di
tuntut untuk membayar Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana diatur dalam UU nomor 21 Tahun
1997.HPL memberi kontribusi positif terhadap
keuangan negara melalui pajak.
HPL dan Realitas Pembangunan di Indonesia
Fungsi hukum dalam proses pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan.
Hukum merupakan sarana yang membuka jalan
dan menyalurkan kehendak-kehendak dan
kebutuhan masyarakat ke arah yang dikehendaki23. Dalam Prespektif masa depan, dunia
akan menjadi sebuah perkampungan besar,
sementara batas-batas negara menjadi sangat
kabur. Sementara itu ekonomi global mengikuti logikanya sendiri24. Untuk itu peran negara dalam memprotek warga negaranya menjadi unsur penting, disamping mengakomodasi
perubahan-perubahan yang terjadi.
Praktik pemanfaatan HPl dalam pembangunan di Indonesia, dapat dikategorikan
pada 3 (tiga) bagian besar.yaitu pemanfaatan
23
24
Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Pembinaan Hukum
Dalam Rangka Pembangunan Nasional (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH Unpad, Bandung:
Bina-cipta.
Khudzaifah Dimyati, 2005, Teorisasi Hukum. Studi
Perkem-bangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 19451990, Surakarta: UMS Press, hlm. 9.
356 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 3 September 2010
HPL untuk Golongan ekonomi menengah ke
bawah, Pemanfaatan HPL untuk Golongan
ekonomi menengah ke bawah, Pemanfaatan
Untuk Fasilitas Umum.
Tanah adalah aset dan modal pembangunan sekaligus non ekonomi. Keduanya
merupakan satu kesatuan, dimana di atasnya
terdapat manusia sebagai penghuninya dan
kandungan sumber kekayaan alam di dalamnya. Indonesia merupakan negara kepulauan
yang terdiri dari 17.508 dan bahkan dijuluki
sebagai Benua Maritim. Seluruh wilayah
yurisdiksinya 7,8 juta Km2, termasuk luas
daratan 2.027.087 Km2.25
Berdasarkan kondisi di atas, maka secara geografi untuk memajukan pulau-pulau di
atas, perlu keikutsertaan swasta dalam upaya
mempercepat pembangunan. Melibatkan badan usaha swasta dalam suatu program pembangunan mengingatkan pada pemikiran David
Osborne, yang menggambarkan semangat
atau jiwa wirausaha (entrepreneurial spirit)
ke dalam birokrasi, menawarkan 10 (sepuluh)
prinsip dalam menata ulang birokrasi, yaitu
Pertama, pemerintahan yang katalis, yaitu
mengutamakan pengarahan, daripada melaksanakan sendiri (steering-rowing); Kedua,
Pemerintahan merupakan milik masyarakat,
yaitu lebih mengutamakan pemberian wewenang dibandingkan sekedar melayani (empowering service); Ketiga, Pemerintahan yang
kompetitif, yaitu menyuntikkan unsur persaingan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Keempat, Pemerintahan
yanag digerakkan oleh misi; Kelima, Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil dan
mengutamakan penganggaran untuk membiayai hasil dan bukan masukan (input); Keenam, Pemerintahan yang beroriantasi pelanggan, bukan sekedar memenuhi persyaratan
birokrasi; Ketujuh, Adanya pemerintahan yang
berjiwa wirausa, yaitu lebih berorientasi pada
pendapatan, bukan pengeluaran (belanja);
25
Agum Gumelar, Kebijakan Agraria/pertanahan dari
Perspektif Pertanahan keamanan Dalam Konteks negara
Kesatuan Republik Indonesia, dalam Brahmana Adhie
dan Hasan Basri Nata Menggala (Penyunting), 2002,
Reformasi Pertanahan, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1314.
Kedelapan, Pemerintahan yang antisipatif,
yaitu mengutamakan pencegahan, dibandingkan pengobatan/perbaikan; Kesembilan, Pemerintahan yang didesentralisasi Kesepuluh,
pemerintahan yang beroriantasi pasar, dimana
perubahan didorong melalui pasar.26
Ide Osborne di atas, menggambarkan
bahwa pemencaran kekuasaan kepada satuan
yang lebih kecil akan mengefektifkan suatu
pemerintahan untuk mengeksplorasi potensi
tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam
melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. A pabila hal ini dihubungakan dengan
HPL, maka pendelegasian hak menguasai negara kepada badan pemerintah akan mendatangkan manfaat bagi pemegang HPL berupa
profesionalisme dalam menjalin kemitraan
dengan pihak ketiga, yang dikenal dengan
sebutan “ Prinsip enterprenership ”
Pulau Batam adalah salah satu contoh
HPl “sukses”. sejak pemberian Hak Pengelolaan atas seluruh wilayah di Pulau Batam, di
tetapkan berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri
Pulau Batam. dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Melalui Keputusan Mendagri
tersebut, hak pengelolaan pulau Batam diserahkan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (selanjutnya disebut
Otorita Batam). Namun dengan hadirnya
pemerintah Kotamadya Batam , dikhawatirkan
banyak persoalan baru di bidang pertanahan
yang muncul (Di Batam ada tiga instansi yang
mengurus tanah, Kantor Pertanahan, Dinas
Pertanahan, otorita Batam). Inilah bukti tarik
menarik kewenangan pemerintah di urusan
pertanahan antara pemerintah (pusat) dan
26
David Osborne dan Ted Gaebler (Terjemahan Abdul
Rosyid,1992, Mewirausahan Birokrasi, Pustaka Binaman
Pressindo, Jakarta , hlm. 1-343. Lihat juga Surat Kabar
Harian Kompas, Selasa 16 Desember 1997, Tulisan Sutrisno Iwantoro. Ide Osborne : Reinventing Government.
Bandingkan juga Wihana Kirana Jaya.1997, Visi Institusi
Birokrasi Dalam Memandang Kerjasama dengan Pihak
Ketiga (Makalah), Pada Rakor BUMD di Depdagri Jakarta
26-28 Februari 1997.
Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia
daerah masih menjadi persoalan besar di
republik ini.27
Pulau Batam adalah salah satu pulau kebanggaan di Indonesia karena menjadi kawasan kompetitif di Asia Pasifik28 atau disebut
juga “Bayi ajaib Indonesia”, dan mampu menjadi “mesin pencetak uang” bagi Indonesia.
HPL Pulau Batam dapat menjadi inspirasi
bahwa daerah-daerah kepulauan yang pada
umumnya berbatasan dengan negara lain
dapat menjadi pertumbuhan ekonomi baru
bagi Indonesia.
Pelabuhan termasuk salah satu tanah
HPL. Bicara HPL Pelabuhan, mengingatkan kita
pada Kasus Mbah Priok yang cukup menghebohkan, (kerusuhan berdarah di kelurahan
Koja Jakarta Utara, pada Kamis 15 April 2010.
Antara Satpol PP yang menjalankan tugas dari
Walikota berdasarkan instruksi dari Wakil
Gubernur DKI Jakarta). Persengketaan antara
PT Pelindo II (BUMN) Pengelola Pelabuhan Tanjung Priok dengan masyarakat lokal. Secara
yuridis PT Pelindo II, merasa pihak yang paling
berwenang memanfaatkan tanah HPL seluas
145 hektar. Dengan alas hak atas tanah berupa
sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Koja Utara
yang terbit tahun 1987. Di sisi lain ahli waris
Mbah Priok adalah pihak yang mempunyai hubungan bathin dengan tanah makam yang
dipersengketakan seluas 5,4 hektar.
Kasus HPL Tanjung Priok, mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip HPL Pelabuhan perlu
diperhitungkan, diantaranyan adalah prinsip
lingkungan hidup. Prinsip lingkungan hidup
dianut oleh undang-undang agraria nasional.
Misalnya Asas pelestarian Fungsi Lingkungan
hidup, sayangnya asas ini tidak diuraikan dalam penjelasan Umum (II) UUPA, akan tetapi
27
28
Elita Rahmi, 2009, Tarik Menarik Antara Desentralisasi
dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Urusan Pertanahan, Jurnal Hukum
Vol 16 . UII
Yogyakarta ISSN 0854-8498 , hlm 137.
Apul D. Maharaja (Penyunting), 2003, Membanguan
Indonesia Studi Kasus Batam,Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan, hlm 35. Lihat juga Abdul Karim Lesar, 2003 ,
FTZ Batam Demi Kemakmuran Indonesia, Jakarta : UI
Press,Jakarta, hlm. 12; Aksara Karunia,
Batam
Komitmen Setengah Hati, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, hlm 63. Bandingkan. Development Progress of
Batam yang diterbitkan Batam Industrial Development
Authority.
357
norma hukumnya bahkan telah tertuangkan
dalam Pasal 15 UUPA: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya, adalah kewajiban tiaptiap orang, badan hukum atau instansi yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah
itu”.
Asas kearifan lokal termasuk hal yang
cukup penting dalam pengembangan pelabuhan. Mari kita belajar dari Pelabuhan Kaohsiung
di Taiwan, dimana Kuil keramat, bangunan tua
yang dihuni nelayan berikut tempat ibadah
peninggalan nenek moyang berbaur dengan
berbagai aktivitas pelabuhan truk pengangkutan peti kemas, kapal cargo dan super tanker menjadi daya tarik pelabuhan Kaohsiung.29
Sebagaimana diakui Imam Koeswahyono30 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan megabaikan variabel non hukum
yang justru sangat besar relevansi dan pengaruhnya terhadap variabel hukum. HPl Pelabuhan memegang peranan penting dalam
mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan,
seperti di Singapur, Hongkong, Tokyo, dll. Kota pelabuhan merupakan pusat pertumbuhan
dengan penggerak utama jasa-jasa yang
berkaitan dengan perhubungan31. Indonesia
sebagai negara maritim dapat mengembangkan kota-kota pantai berbasis pelabuhan sebagai lokomotif ekonomi.
Penutup
Simpulan
Eksistensi Hak Pengelolaan sebagai hak
publik merupakan bagian hak menguasaan
dari negara. HPL adalah hak administratif, di
mana pemegang HPl diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus tanah yang didelegasikan negara. Antara pemegang HPL dan
29
30
31
Kompas,16 April 2010, hlm. 25.
Imam Koeswahyono, 2008, Melacak Dasar Konstitusional
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan
Bagi Umum, Jurnal Konstitusi, PPK-FH Univ. Brawijaya
Malang, hlm. 33.
Laode M. Kamaluddin, 2002, Pembangunan Ekpnomi
Maritim di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, hlm. 57.
358 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 3 September 2010
pihak ketiga selaku mitra kerja, memiliki hak
dan kewajiban masing-masing. Perjanjian sebagai dasar peralihan HPL menuntut tanggung
jawab notaris dalam memberikan kedudukan
yang proporsional. Ketidaksesuaian antara
norma hukum Pasal 2 ayat (4) dengan Penjelasan UUPA. Mengindikasikan ada “politisasi”
terhadap masyarakat hukum adat dalam
sistem hukum pertanahan di Indonesia.
Pembangunan hukum adalah pembaharuan hukum. Dalam hukum pertanahan HPL
harus diberi tempat sebagai hak administrasi
dalam rangka mempercepat pembangunan
Indonesia, terutama daerah-daerah perbatasan, kepulauan, dan lain-lain. HPL telah banyak
memberikan kontribusi positif tehadap pembangunan Indonesia. Contoh bidang Transmigrasi. Perumnas, Pelabuhan. Perkeretaapian,
Pariwisata. Sebagai negara hukum material
(negara kesejahteraan), pemerintah bersama
badan usaha dan masyarakat, menggerakkan
pemerintahan melalui prinsip enterprenership.
HPL adalah ujung tombak dari hak
menguasai dari negara. Agar Hak menguasai
dari negara tidak terus menerus digugat
sebagai hak yang terlalu luas, maka HPL harus
lebih dominan meningkatkan taraf hidup
ekonomi lemah yang akses politik ,sosial dan
ekonominya sangat rendah.
tangga untuk mencuri pulau yang ada. Belajar
dari kasus Sipadan Lagitan.
Saran
Jaya, Wihana Kirana. 1997. Visi Institusi Birokrasi Dalam Memandang Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Makalah pada Ra-kor
BUMD di Depdagri Jakarta 26-28 Februari 1997;
Perintah Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 5
Tahun 1960 Tentang UUPA, bahwa pendelegasian hak menguasai negara kepada badan
pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah, segera ditindak lanjuti oleh pemerintah.
Hak dan kewajiban antara pemegang HPl dan
pihak ketiga maupun Hak pakai ruang menjadi
materi hukum yang sangat diperlukan dalam
praktek pengalihan HPL.
Pembangunan Indonesia, menuntut keberanian pemerintah membangun daerah strategis seperti, daerah perbatasan, kepulauan
(17.508) melalui pemberian HPL pada tanahtanah negara tersebut sesuai dengan potensi
yang dimiliki masing-masing wilayah. Membangun berarti “memperkecil” negara te-
DAFTAR PUSTAKA
Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata
Menggala (ed). 2002. Reformasi Pertanahan. Bandung: Mandar Maju;
Chomzah, Ali Achmad. 2003. Hukum Agraria
(Pertanahan Indonesia) Jilid 1. Jakarta:
Prestasi Pustakaraya;
Dalijo, JB. 1992. Pengantar Ilmu Hukum.
Jakarta: PT. Prenhalindo;
Dimyati, Khudzaifah. 2005. Teorisasi Hukum.
Studi Perkembangan Pemikiran Hukum
Di Indonesia 1945-1990. Surakarta: UMS
Press;
Hartono, Sunaryati. 2006. Bhinneka Tunggal
Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional. Bandung: Citra
Aditya Bakti;
-------. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya. Jakarta:
Djambatan;
Husodo, Siswono Yudo. 2003. Transmigrasi
(Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran
Yang Timpang). Jakarta: Penerbit PT
Tema Baru;
Ida Nurlinda. 2009. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria (Prespektif Hukum). Jakarta: Rajawali Perss;
Kamaluddin, Laode M. 2002. Pembangunan
Ekonomi Maritim di Indonesia. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama;
Karoba, Sem. 2007. Hak Asasi Masrakat Adat
(United nations Declaration The Rights
Of Indigenous Peoples). Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa Sesi ke-61
New York. Yogyakarta: Galang Press;
Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Pembinaan
Hukum Dalam Rangka Pembangunan
Nasional. Bandung: Bina-cipta;
Latief, Abdul. 2005. Hukum dan Peraturan
Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII
Press;
Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia
Lesar, Abdul Karim. 2003. FTZ Batam Demi
Kemakmuran Indonesia. Jakarta: UI
Press;
359
Lubis, Mhd Yamin dan Rahim Lubis. 2008.
Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung:
Mandar Maju;
Suhariningsih. 2007. Aspek Yuridis Tanah
Terlantar Dan Penyelesaiannya (Kajian
Teerhadap Tanah HGU (Perekebunan) Di
Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
Jawa Timur. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya;
Maharaja, Apul D. (ed). 2003. Membanguan Indonesia Studi Kasus Batam. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan;
Sumardjono, Maria SW. 2008. Tanah Dalam
Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan
Budaya. Jakarta: Kompas;
Manuwiyoto, Mirwanto. 2008. Mengenal dan
memahami Transmigrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
Soemardijono. 2006. Analisis Mengenai Hak
Pengelolaan (HPL). Jakarta: Penerbit
Lembaga Pengkajian Pertanahan (LPP);
Nugroho, Bambang Daru. 2008. Pengelolaan
Hak Ulayat Kehutanan Yang Berkeadilan
Dalam Kaitannya Pemberian Izin HPH
Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam. Disertasi.
Bandung: Unpad;
Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika;
Osborne, David dan Ted Gaebler (Terjemahan
Abdul Rosyid). 1992. Mewirausahan Birokrasi, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo;
Parlindungan, AP. 1994. Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA. Bandung: Mandar
Maju;
Rahmi, Elita. 2009. “Tarik Menarik Antara
Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan”. Jurnal Hukum. Vol 16.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Pancasila;
-------.2010. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah
(Menemukan Keadilan, Kemanfaatan
dan Kepastian Atas Eksistensi Ta-nah
Aset Daerah). Jakarta: Prestasi Pustaka;
Sutedi, Adrian. 2006. Politik dan Kebijaksanaan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya. Jakarta: BP.Cipta
Jaya;
Sutrisno Iwantoro. “Ide Osborne : Reinventing
Government”. Kompas. Selasa 16 Desember 1997.
360 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 10 No. 3 September 2010
Fly UP