...

Penyiksaan di Papua: Kekerasan yang Terus Berlanjut

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Penyiksaan di Papua: Kekerasan yang Terus Berlanjut
Penyiksaan di Papua:
Kekerasan yang Terus Berlanjut
Tangan dan kakiku sering terasa sakit. Hatiku
juga belum sembuh dari luka penyiksaan yang
pernah aku alami. Aku tidak tahu kapan semua
ini akan membaik.
~Seorang perempuan Papua, korban penyiksaan
The seven detainees in the Sasawa military raid case.
(Credit: AlDP, Aliansi Demokrasi untuk Papua)
Ucapan Terima Kasih
AJAR, ELSHAM dan TAPOL berterima kasih kepada para penulis: Indria Fernida,
Sofia Nazalya, Ferry Marisan, Zandra Mambrasar, Ani Sipa, Galuh Wandita and
Pia Conradsen. Kami mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang tak ternilai
dari para pengacara HAM dan pembela HAM di Papua yang berkontribusi
memberikan informasi dan dokumentasi, termasuk Aliansi Demokrasi untuk Papua
(AlDP) KontraS Papua, Koalisi HAM, Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan
Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan
Ciptaan, Gereja Kristen Injili, (KPKC-GKI). Terakhir, kami mengucapkan terima kasih
atas dukungan editor Tony Francis dan koordinator desain Rizki Affiat.
Dukungan untuk penelitian dan publikasi ini diberikan oleh Uni Eropa. Isi publikasi
ini menjadi tanggung jawab AJAR, ELSHAM dan TAPOL, dan tidak mencerminkan
posisi Uni Eropa.
ELSHAM PAPUA (Lembaga Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia), berdiri pada
5 Mei 1998, berupaya mendorong penghormatan prinsip-prinsip HAM dan
membangun kesadaran kritis terhadap nilai-nilai prinsip HAM dan demokrasi di
Tanah Papua. ELSHAM melakukan monitoring, investigasi dan advokasi terhadap
isu-isu HAM.
AJAR (Asia Justice and Rights) adalah organisasi HAM regional yang berbasis di
Jakarta. AJAR bekerja untuk meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan nasional
untuk berjuang melawan impunitas yang mengakar dan berkontribusi untuk
membangun budaya yang berbasis pada akuntabilitas, keadilan dan keinginan
untuk belajar dari akar masalah atas pelanggaran HAM yang masif di Asia Pasifik.
www.asia-ajar.org
TAPOL adalah organisasi yang berbasis di Inggris, yang melakukan kampanye
atas isu HAM, perdamaian dan demokrasi di Indonesia. Lebih dari 40 tahun, TAPOL
secara konsisten berkampanye untuk keadilan di Indonesia, termasuk Aceh, Timor
Leste dan Papua.
www.tapol.org
EIDHR (The European Instrument for Democracy and Human Rights) adalah
inisiatif yang dijalankan oleh Komisi Eropa yang bertujuan untuk mendorong HAM,
demokrasi dan pencegahan konflik di negara-negara non EU dengan memberikan
dukungan dana terhadap kegiatan yang mendukung tujuan di atas.
Ringkasan
Ringkasan
S
etelah berhasil lepas dari tiga puluh tahun pemerintahan militer yang otoriter,
Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan khususnya dalam perlindungan
HAM di hampir semua wilayah, kecuali Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat
(selanjutnya disebut Papua) di wilayah timur Indonesia telah menderita akibat
sejarah konflik yang berkepanjangan serta pelanggaran HAM yang serius. Toleransi secara
formal terhadap tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta impunitas untuk
pelaku kejahatam telah menyuburkan bentuk pelanggaran HAM yang buruk hingga saat ini.
Presiden Joko Widodo telah memberikan pengampunan terhadap 5 tahanan politik di bulan
Mei 2015. Hal ini sudah merupakan sebuah langkah tepat; namun langkah-langkah lainnya
perlu lebih segera dilakukan.
Ditulis berdasarkan 18 kasus penyiksaan1 (5 kasus terjadi sebelum reformasi tahun 1998 dan
13 kasus yang terjadi setelahnya), laporan ini merupakan catatan tindakan penyiksaan dan
pelanggaran HAM dalam skala besar yang belum mendapat perhatian pemerintah Indonesia.
Kasus-kasus ini menunjukkan impunitas yang mendarah daging terkait pelaku kekerasan
yang berasal dari pemerintah sejak konflik di tahun 1963. Pelanggaran, penyanggahan
dan impunitas telah membuat banyak orang Papua merasa kecewa. Ekspresi damai selalu
ditangani dengan kekerasan, penahanan masal dan penyiksaan. Alhasil, orang Papua merasa
adanya ketidakadilan yang menimbulkan perpecahan semakin dalam, kebencian dan
keterasingan dari tujuan-tujuan kesatuan nasional.
Kedelapan belas kasus dalam laporan ini menyuguhkan contoh kecil dari pola kekerasan
yang telah terjadi dan terus berlanjut hingga masa kini. Tindakan penyiksaan secara fisik
yang dilaporkan sebagai bagian dari penelitian ini tidak terbatas pada luka akibat diborgol,
tendangan sepatu boots, luka bayonet, penelanjangan, setruman listrik, pemukulan dengan
moncong senjata dan ekor ikan pari, penyeretan sepanjang jalan, perendaman dengan air
kotor yang terkontaminasi dengan ulat serta sisa makanan, pemaksaan untuk minum air
kolam yang terinfeksi bakteri, pemaksaan untuk minum air seni, pemerkosaan, pembakaran
alat kelamin dengan lilin dan korek api, pengirisan kulit di sekitar organ kelamin dan
penyiksaan seksual lainnya.
Selain penyiksaan fisik di atas, para tahanan juga mengalami penyiksaan emosional, mental
dan psikologis melalui ancaman dan intimidasi, pelecehan verbal, pemaksaan untuk makan
semut, penahanan di sel sempit, lembab dan gelap yang mana mereka tidak dapat bergerak
atau bernapas dengan baik, pelecehan di depan tahanan lainnya dan provokasi dengan
melecehkan agama.
Mereka yang bersedia bercerita pada peneliti dalam laporan ini kebanyakan adalah laki-laki.
Meski demikian, para korban perempuan yang selamat juga berbagi pengalaman mereka
tentang berbagai bentuk penyiksaan yang mereka alami. Para petugas yang mendapat
keluhan tidak menyediakan perawatan medis yang cukup untuk para korban dan tidak
melakukan tindakan yang layak untuk mengurangi penderitaan korban. Para korban
penyiksaan tidak menerima ganti rugi terhadap tindakan buruk yang mereka terima.
Istilah penyiksaan dalam laporan ini digunakan untuk menjelaskan semua bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
1
3
Ringkasan
Kebanyakan korban penyiksaan harus menderita kondisi buruk dari segi sosial dan ekonomi
saat ini. Korban penyiksaan perempuan yang selamat mendapat perlakuan tidak adil melalui
pandangan negatif dan sanksi masyarakat, seolah-olah mereka harus disalahkan karena
menjadi korban tidak bersalah dari tindakan kriminal yang keji.
Pelaku penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang ada dalam laporan ini merupakan
representasi dari aparat keamanan Indonesia meliputi aparat polisi dan militer yang masih aktif.
Para pelaku tersebut telah melakukan dan mendorong tindakan penyiksaan yang sistematis dan
meluas kepada korban. Terlepas dari kekejaman tindakan kriminal yang telah dilakukan, hanya
sedikit sekali pelaku yang diadili. Sebuah pengadilan militer dibentuk untuk beberapa kasus
penyiksaan di tahun 2010, tapi pelaku hanya menerima hukuman ringan dan peradilan yang
berjalan tidak terbuka. Tindakan kasus penyiksaan yang terus berlanjut telah dilaporkan pada
aparat yang berwenang di tingkat lokal dan nasional. Namun, laporan tersebut tidak diindahkan.
Jika pemeritah Indonesia dan komunitas internasional tidak mengambil langkah untuk
menangani tindakan penyiksaan dan impunitas yang terus berlanjut, dapat diperkirakan
bahwa usaha untuk membawa kedamaian dan keamanan di Papua tidak akan berhasil. Luka,
kebencian dan ketidakadilan akibat dari tindakan kriminal tidak hanya dirasakan oleh korban,
tapi juga oleh keluarga dan anggota komunitas dan juga diwariskan ke generasi selanjutnya.
Membiarkan penyiksaan dan impunitas akan memperdalam luka dan perpecahan yang sudah
ada, serta menjauhkan orang Papua dari mereka yang dianggap bertanggung jawab.
Surat penangkapan dan foto-foto harpan Hans Awendu, korban penyiksaan.
4
Pendahuluan
Pendahuluan
T
ahun ini merupakan tahun ke17 sejak reformasi Indonesia
dari pemerintahan Soeharto
yang otoriter dan tahun ke-70
sejak kemerdekaan. Meskipun Indonesia
telah mengalami perkembangan yang
signifikan dalam memperluas basis
demokrasi dan penegakan HAM untuk
rakyatnya, Papua masih menjadi zona
konflik dimana kekerasan digunakan untuk
menekan ekspresi ketidakpuasan rakyat.
Laporan ini dibuat berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh ELSHAM AJAR
dan TAPOL serta dokumen tindakan
penyiksaan dan tidak manusiawi di Papua
sejak tahun 1960 hingga saat ini. Terdapat
dua tujuan utama dari pembuatan laporan
ini. Pertama, laporan ini menitikberatkan
pada pola penyiksaan yang masih terus
berlanjut di Papua. Kedua, laporan ini
diharapkan dapat mendorong pemerintah
Indonesia untuk mengambil tindakan
efektif dalam menghentikan penyiksaan
yang masih berlanjut, menindaklanjuti
pelanggaran HAM di masa lampau dan
berkomitmen untuk mengadakan sebuah
dialog berdasarkan agar dapat menjamin
keamanan dan kedamaian di Papua.
Dalam LP Abepura (ALDP)
5
Metodologi
Metodologi
T
im peneliti mengumpulkan informasi dari korban penyiksaan baik
laki-laki dan perempuan di Biak, Jayapura, Manokwari, Sorong,
Fakfak dan wilayah Paniai. Jika memungkinkan, tim tersebut
menggunakan alat-alat penelitian partisipatif untuk mendengarkan
pengalaman dari korban, menyediakan dukungan terhadap trauma dan
menggunakan metode untuk menjalin solidaritas di antara korban yang selamat.
Para peneliti mengunjungi penjara dan rumah korban. Mereka merekam dan
memotret aspek kehidupan korban termasuk foto lokasi dan objek terkait
dengan pengalaman mereka. Alat penelitian partisipatif itu meliputi bendabenda yang berarti bagi korban (yang dikumpulkan dalam sebuah “kotak
memori”). Pemetaan komunitas dan sumber daya juga digunakan sebagai
metode untuk membentuk pemahaman terhadap siklus kemiskinan yang
dialami oleh korban selamat, terutama perempuan, setelah konflik terjadi.2
Tim juga mengumpulkan pernyataan dan testimoni dari korban selamat dan
saksi mata dari tindakan penyiksaan untuk mengklarifikasi dan menguatkan
catatan, artikel dan laporan dalam kasus penyiksaan yang telah dibuat oleh
grup masyarakat sipil di Papua, termasuk data dari pemantauan kolektif yang
bernama Orang Papua di Balik Jeruji (Papuan Behind Bars).
2
6
Lihat AJAR “Melepas Belenggu Impunitas: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas” 2015.
Latar Belakang
Latar Belakang
T
Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa seluruh
wilayah bekas jajahan Belanda termasuk Papua, yang kemudian dikenal dengan
nama Papua Nugini Barat, sebagai bagian dari Republik Indonesia. Akan tetapi,
Belanda sebagai bekas penjajah dan pemerintah Indonesia masih terlibat dalam
sengketa terkait kekuasaan dan rencana masa depan untuk orang-orang Papua. Dari tahun
1954 hingga 1961, Indonesia mengajukan tuntutannya terhadap wilayah Papua kepada Majelis
Umum PBB. Amerika Serikat mendorong Belanda dan Indonesia untuk memenuhi kata
sepakat, yang pada akhirnya berujung pada penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal
16 Agustus 1962. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kewenangan Eksekutif Sementara PBB,
akan menjalankan mandat kekuasaan administrasi terhadap wilayah tersebut hingga otoritas
diserahkan pada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Persyaratan utama dari perjanjian tersebut
adalah adanya jajak penentuan pendapat tahun 1969 untuk memberikan kesempatan pada
penduduk di wilayah tersebut untuk memilih status politik mereka di masa mendatang.
Sebelum jajak pendapat atau referendum, pihak militer Indonesia mulai menekan kebebasan
berpendapat dan organisasi yang terkait dengan isu penentuan pendapat rakyat di wilayah
tersebut. Banyak pemimpin Papua yang ditangkap, ditahan sewenang-wenang, disiksa,
dibuang atau dibunuh. Alih-alih memberikan suara pada setiap orang yang berhak dalam
jajak pendapat, pihak pemerintah Indonesia membujuk petugas PBB untuk menyetujui
bentuk pemungutan suara yang terhadap 1,026 orang untuk mewakili semua orang Papua.
Selama proses yang dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), perwakilan
yang telah dipilih sebelumnya tersebut memberikan suaranya agar masa depan Papua berada
di bawah kekuasaan Indonesia.3 Akan tetapi, banyak orang di wilayah tersebut yang tidak
mendapat kesempatan untuk memberikan pendapat pribadi mereka, sehingga penolakan
setelah pelaksanaan Pepera masih berlanjut. Bentuk penolakan ini ditangani dengan kontrol
militer yang berlebihan yang mengakibatkan pelanggaran HAM masal di Papua, yang
ditentukan sebagai satu dari tiga zona militer di Indonesia selain Aceh dan Timor Timur.
Mundurnya Soeharto sebagai presiden setelah demonstrasi mahasiswa di tahun 198
mengakibatkan adanya pergantian politik signifikan di seluruh wilayah. Pada tahuntahun pertama reformasi, orang-orang Papua dan lainnya mendapatkan kebebasan untuk
mengekspresikan pendapat mereka. Untuk mengatasi perpecahan yang mendalam terkait isu
penentuan pendapat rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Otonomi Khusus di
tahun 2000. Aturan ini mengakui adanya identitas Papua yang sah selama wilayah tersebut
masih berada di bawah kekuasaan Indonesia. Aturan tersebut juga memberikan mandat
untuk membentuk Pengadilan HAM dan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Papua, dengan alasan untuk mengakui pederitaan dan ketidakadilan yang telah terjadi serta
memberikan keadilan bagi korban. Meski begitu, harapan adanya perkembangan di area
ini masih tidak jelas. Lima belas tahun kemudian, tidak ada langkah yang diambil untuk
mendirikan mekanisme yang dimandatkan oleh UU Otonomi Khusus di tahun 2000. Hal ini
telah menenggelamkan harapan untuk menyediakan basis kebenaran, kejujuran dan keadilan
untuk menciptakan kedamaian.
3
UNSF-Background, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr.html, p. 1-8.
7
Latar Belakang
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ELSHAM dan International Centre for
Transitional Justice (2012) khusus mendokumentasikan 794 tindakan pelanggaran HAM
sejak 1960 hingga 2012. Sembilan puluh tujuh kasus di antaranya merupakan tindakan
penyiksaan, termasuk kekerasan seksual pada perempuan. Sejak 2012-2014, pemantauan
koletif masyarakat sipil, Orang Papua di Balik Jeruji (Papuan Behind Bars), telah
mendokumentasikan adanya penangkapan politik terhadap 1,288 orang dimana 106 di
antaranya mengalami tindakan penyiksaan. Hingga saat ini, pelaku dari tindakan pelanggaran
HAM yang kejam ini telah menghindari proses hukum dan bentuk tanggung jawab lainnya.
Banyak yang dicurigai sebagai pelaku justru mendapat promosi sebagai posisi tinggi dalam
pemerintahan dan satuan keamanan. Bentuk pelanggaran HAM masih ditemukan di Papua,
dan pelakunya masih dilindungi dan diperkuat dengan adanya penyanggahan dan impunitas.
sebuah bangunan militer dimana salah seorang korban disiksa
8
Studi Kasus
Studi Kasus
S
tudi kasus berikut merupakan
dokumentasi penyiksaan dan tindakan
buruk lainnya yang dikumpulkan oleh
tim peneliti di Papua.
1. Hans Awendu, Biak (1965)
Hans ditangkap pertama kali di tahun 1963
dan ditahan selama 3 bulan karena dituduh
terlibat dalam Gerakan Papua Merdeka. Dia
ditahan lagi di tahun 1965 bersama dengan
temannya: Baldus Mofu, Noak Rumaropen
dan Sem Wambrau. Selama penyelidikan,
seorang petugas jaga memaksanya berlari
dengan menarik gerobak dan mengancam
untuk menembak jika ia jatuh. Dia berkata,
“Ketika kami dipukul, mereka menggunakan
moncong senapan dan kayu. Makanan yang
diberikan adalah sisa makanan. Mereka
mencampurnya dengan makanan yang harus
kami makan.”
Suatu malam, Hans diberi interogasi, dipukul
dan dimasukkan dalam sel. Dia berkata, “Pada
pukul 2 pagi, saya dibangunkan dan diberikan
tiga pil yang dihancurkan seperti gula dan
dicampurkan ke dalam kopi hitam saya. Saya
meminumnya tapi tidak manis, rasanya pahit.
Lalu saya menjadi mudah lupa. Saya dilepaskan
pagi itu.”
Hans juga menyaksikan penyiksaan
temannya Baldus, seorang mantan anggota
Parlemen Papua Nugini yang bekerja di
Kantor Pendidikan dan Budaya Biak. Baldus
diseterum dengan listrik dan diletakkan di
dalam bak air kotor yang dipenuhi ulat serta
sisa makanan.
Setelah Pepera, operasi militer ditekankan
pada pemusnahan anggota Gerakan Papua
Merdeka yang masih berjuang di hutan.
Selama itu, di tahun 1972, Hans ditangkap lagi
oleh petugas militer dan dibawa ke Biak Barat
yang dekat dengan laut. Dia ditahan selama
satu hari, diinterogasi oleh komandan militer,
dan dibawa lagi ke kota.
2. Konstan Atanay, Sorong (1965)
Di Sorong tahun 1965, petugas dari unit
militer daerah di Pattimura, Cendrawasih,
Hasanudin dan Udayana melakukan satuan
operasi bersama di beberapa desa untuk
menangkap penduduk yang telah mengibarkan
bendera Bintang Kejora, sebuah simbol
kemerdekaan Papua.
Konstan Atanay masih berusia 16 tahun
ketika tentara dari Pattimura memerintahkan
penangkapannya di desa Sasnek. Tangannya
diikat dan dia dipaksa untuk berlutut ketika
tentara menendang dan berdiri di atas
tubuhnya. Dia dan beberapa tahanan lainnya
dibawa ke Sorong di kapal tentara AL dan
dimasukkan dalam sel di wilayah militer. Dia
berkata: “Selama penahanan, kepala kami dipukuli
dengan sepotong kayu dan moncong senjata.
Mereka kemudian memaksa kami untuk minum
air seni kami. Saya dilepaskan tahun 1970.”
Dia juga menyaksikan kekerasan seksual
terhadap perempuan dan anak gadis di
desanya. Para tentara dari Pattimura
mengumpulkan perempuan di dalam satu
rumah, dan setiap malam mereka harus
melayani nafsu seksual tentara tersebut. “Saya
menyaksikan tentara memerintahkan perempuan
untuk menanggalkan pakaian mereka dan
berjalan telanjang di depan mereka. Tentara
memaksa mereka untuk menjadi pekerja seks
setiap malam. Tidak hanya malam hari, tapi juga
pada siang hari, tentara mengambil perempuan
yang mereka suka dan memaksa mereka berjalan
tanpa baju. Saya melihat itu tapi tidak dapat
melawan atau marah karena mereka memiliki
senjata. Orang-orang di Ayamaru tidak dapat
mengeluh. Mereka hanya melihat apa yang
tentara lakukan pada anak perempuan mereka.”
9
Studi Kasus
3. Maryones Yarona, Jayapura (1980)
Pada bulan Agustus tahun 1980, seorang
perempuan berusia 24 tahun di kampung
Ormuwari, Refenirara Jayapura mendengar
rencana untuk mengibarkan bendera Bintang
Kejora. Maryones dan dua temannya, Persila
Jakadewa dan Florida Jakadewa terlibat
aksi ini. Keesokan paginya, pada tanggal 2
Agustus 1980, ketiga orang tersebut serta tiga
perempuan lainnya ditangkap dan dibawa ke
kantor polisi di Jayapura untuk diinterogasi.
Pada tanggal 3 Agustus 1980, mereka dibawa
ke kompleks militer di Jayapura dan ditahan
di sel yang sempit, gelap dan lembab. Mereka
ditahan di Kantor Komando Militer selama
9 bulan. Selama dalam tahanan, Maryones
jatuh sakit dan menderita penyakit kuning.
Dia dibawa ke rumah sakit di Aryoko untuk
dirawat sambil diborgol setiap malam. Para
perempuan tersebut kemudian dipindahkan
ke pusat penahanan di Kantor Polisi Pusat
Militer di Klofkamp selama satu tahun. Meski
peradilan membebaskan dua perempuan
lainnya, Maryones dan tiga lainnya dijatuhi
tahanan selama 4 tahun. Dia berkata, “Saya
hanya bertumpu pada Tuhan selama perjuangan
dalam kehidupan saya.” Bertahun-tahun setelah
dilepaskan, Maryones masih menderita sakit
pada perutnya. Dia meninggal pada tanggal 9
Juni 2015.
4. Frans Adolof Arfusau, Biak (1982)
Pada tanggal 18 April 1982, Frans ditangkap
di Sekolah Menengah Ekonomi Atas pada
hari terakhir ujian. Dia tidak diberitahu alasan
penangkapannya. Seorang petugas militer,
diperintahkan oleh komandan Komando
Militer 1708 membawanya. Dia berkata:
“Dalam perjalanan dari sekolah ke kantor polisi,
saya dipaksa meminum air dari sebuah kolam di
tengah jalan, dari jam 9 pagi sampai 12 siang.
Sebelum saya minum, seorang tentara akan
mengaduk kolam tersebut hingga airnya menjadi
coklat. Kemudian, saya dibawa ke kantor polisi
dan ditahan selama satu minggu. Selama masa
tahanan, saya disiksa. Saya disetrum dan dipukul
hingga kepala saya berdarah.”
Setelah satu minggu, Frans mendapat surat
penahanan yang menyatakan bahwa dia
ditahan karena dituduh terlibat dalam sebuah
10
organisasi pelajar. Selama dua tahun, dia
dipindahkan ke berbagai tahanan, termasuk
Komando Distrik Militer, tahanan Angkatan
Laut, Laksusda Jayapura Cendrawasih Dok
V Mess, dan terakhir di Tahanan Militer
Cendrawasih di Kolfkam. Pada tanggal 14
April 1984, dia dilepaskan dan dikembalikan
ke rumah. Akan tetapi, dia tetap berstatus
tahanan.
Dia diadili di peradilan distrik di Biak dan
menjalani 13 tahun penjara. Di penjara Biak,
dia dipukul dengan ekor ikan pari dan dipaksa
memakan semut merah. Dia dilepaskan pada
tanggal 17 Agustus 1996.
Saat ini Frans merupakan anggota aktif di
gerejanya.
5. Naomi Masa, Jayapura (1983)
Pada tahun 1983, petugas militer mendatangi
rumah Naomi Masa untuk mencari
suaminya, seorang anggota Gerakan Papua
Merdeka. Pihak militer memaksa Naomi dan
anaknya masuk ke dalam truk agar mereka
menunjukkan keberadaan suaminya. Di dalam
truk, dia dipukuli hingga tak sadarkan diri
dan anaknya jatuh dari dekapannya. Suaminya
akhirnya ditangkap dan ditahan di pos militer
di Besum, Jayapura. Naomi juga ditahan dan
menyaksikan suaminya diikat dan disiram air.
Dia berkata: “Lima petugas memperkosa saya
dalam tahanan militer. Saya akhirnya tidak
sadar. Alat kelamin saya sobek sehingga saya
harus mendapat 12 jahitan. Saya menjadi trauma
dan sangat malu.” Setelah itu, dia dan suaminya
dibawa ke Jayapura dan diinterogasi oleh
Satuan Khusus.
Setelah dilepaskan, dia dan suaminya harus
wajib lapor secara berkala. Mereka kabur ke
hutan dan berjuang untuk bertahan hidup. Di
tahun 1986, dengan dukungan gereja, mereka
kembali ke desa Besum, Jayapura.
Meski begitu, di tahun 2005, suaminya menikah
lagi dengan perempuan lainnya di desa mereka.
Dia berkata, “Saya merasa sedih karena hal ini
terjadi pada saya. Saya mengalami kekerasan
untuk menyelamatkan suami saya, tapi dia
malah meninggalkan saya dan menikah dengan
perempuan lain karena apa yang telah saya alami.”
memasukkannya ke dalam alat kelamin saya.
Darah keluar dari alat kelamin saya. Kami
berteriak tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan
dan kaki kami diikat. Mereka juga menyalakan
rokok. Saya seperti mau mati. Saya mendengar
suara boots lewat, menendang dan menginjak
seluruh tubuh-tubuh di sana.”
6. Tinneke Rumbaku, Biak (1998)
Sejak tanggal 2-6 Juli 1998, Filep Karma,
seorang pemimpin Papua, mengadakan sebuah
demonstrasi damai di Biak. Pihak keamanan
menggagalkan demonstrasi, membunuh
setidaknya 8 orang dan melukai orang-orang
yang terlibat. Seorang perempuan muda,
Tinneke Rumbaku, disiksa secara seksual
dan menyaksikan penyiksaan selama masa
tersebut. Dia dan temannya NB mengikuti
demonstrasi di menara air di Biak. Mereka
tiba-tiba diserang oleh petugas militer yang
mendorong, memukul dan menyerang Tinneke
dan temannya. Mereka diseret, ditarik kakinya
sepanjang jalan dan dipukul di bagian leher.
Satu petugas berkata padanya, “Bu, saya
mungkin harus menembak Ibu. Tapi Ibu harus
lari. Kita memiliki keyakinan agama yang sama.”
Dia dan NB melarikan diri dan bersembunyi
di dalam tangki kotoran yang baru digali di
sebuah rumah kosong. Dalam perjalanan
pulang ke desa, mereka ditahan oleh petugas,
ditutup matanya dan diseret ke belakang truk.
Dia berkata: “Ketika mereka melempar saya ke
truk, saya jatuh di atas banyak tubuh lainnya.
Saya mendengar banyak orang berteriak kesakitan
dan meminta pertolongan. Sepertinya, polisi
menyiksa mereka. Saya juga disiksa.”
Seorang tentara menyiram air ke korban
dan memberitahu mereka, “Saya tidak ada
pakaian untuk kasih kamu pakai, tapi Tuhan
kasih kekuatan di air putih ini dan kamu lari.
Kalian keluar, kalau Tuhan kehendaki, kalian
akan selamat. Yang penting lari dari tempat ini”.
Mereka berlari dan bersembunyi di hutan dekat
desa selama tiga bulan.
Tinneke dipukul dengan moncong senjata
hingga berdarah dan disiram air ketika
tangannya diikat. Seorang tentara mengiris
siku tangannya, hingga ia akhirnya pingsan
karena kehilangan darah. Ketika dia sadar,
dia mendengar seseorang berkata: “Daripada
diperkosa, lebih baik bunuh saja mereka.”
Dia menyaksikan orang-orang disiksa di dalam
sebuah kamar gelap yang mana tumpukan
tubuh berada dalam genangan darah. Dia
mendengar mereka berkata: “Lihat! “Ibu lihat!
Sebentar lagi dong bunuh ko!, ko siap-siap! Ko pu
giliran sebentar! Dia melanjutkan, “Kemudian,
para petugas menyalakan sebuah lilin besar dan
Studi Kasus
Saat ini, mantan suami Naomi telah meninggal
dunia dan dia sekarang tinggal dengan
dua anak dan cucunya di desanya. Naomi
masih menderita trauma dan merasakan
ketidakadilan. Dia ingin lepas dari masa
lalunya dan membuka sebuah kios dan
menjaga cucunya di sekolah.
Karena siksaan seksual terhadap tubuhnya,
Tinneke dibawa ke Jayapura untuk perawatan.
Saat ini, dia masih menderita konsekuensi
jangka panjang dari penyiksaan yang ia
alami. Di komunitasnya, beberapa laki-laki
menyalahkan korban kekerasan seksual karena
membawa aib bagi keluarga. Tinneke akhirnya
bercerai dengan suaminya dan menemukan
dorongan untuk berbagi cerita.
7. Amion Karunggu, Jayapura (2000)
Amion Karunggu (15) sedang belajar di
tingkat pertama sekolah menengah di
Jayapura. Dia dan saudaranya Johny dan Irene
tinggal di asrama pelajar bernama Ninmin,
yang disediakan oleh misionaris gereja.
Pada tanggal 7 Desember 2000, sekelompok
polisi menyerang asrama Ninmin. Amion
dan pelajar lainnya dikumpulkan di sebuah
lapangan di dekat asrama. Anggota Brimob
(brigade mobil) memukul, menendang dan
menginjak para pelajar tersebut. Mereka
kemudian dilempar ke atas truk dan dibawa
ke kantor polisi Jayapura. Setibanya di kantor
polisi, mereka dibagi menjadi beberapa
kelompok. Amin terkejut melihat kakak lakilakinya dipukuli dengan sepotong kayu. Para
petugas menyuruh para pelajar untuk melucuti
baju dan saling memegang tangan. Mereka
kemudian dipukuli menggunakan rotan dan
sepotong kayu. Para pelajar tersebut disiram
air garam sehingga luka mereka menjadi
perih. Para petugas juga mengejek mereka
sembari berkata, “Kalian tidur dengan babi, otak
11
Studi Kasus
babi, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang
kami di Jayapura semua baik. Kamu orang dari
Wamena datang untuk menghancurkan daerah
ini!” Mereka dipukuli dari jam 3 pagi hingga
siang. Salah satu teman Amion, Ori Doronggi
dipukuli kepalanya. Dia akhirnya meninggal di
kantor polisi.
Amion dan pelajar lainnya dikembalikan ke
rumah tanpa ada penjelasan. Amion mendapat
jahitan di kepalanya, dan kakaknya meninggal
karena luka akibat penyiksaan tersebut.
8. Yoseph Yoweni, Wasior (2001)
Pada tanggal 13 Juni 2001, anggota Brimob
polisi menggeledah rumah penduduk di
Wonoboi, Wasior, Manokwari untuk mencari
tersangka pembunuh 6 anggota Brimob.
Sebanyak 4 orang dibunuh, satu orang
menderita kekerasan seksual, 5 orang dipaksa
pergi dan 39 orang menderita siksaan. Komnas
HAM megadakan investigasi, tapi, Kejaksaan
Agung menolak untuk menindaklanjuti
investigasi tersebut.
Pada tanggal 17 Juli 2001, Yosef Yoweni
(59), seorang guru SD di YPK Wondoboi
ditangkap ketika menungunjungi keluarganya
di Manokwari. Dia ditangkap ketika melewati
sebuah pos pemeriksaan polis. Dia dipukuli
dengan moncong senjata dan sepatu boots
militer. Dia berkata, “Mereka menyiksa berat saya.
Saya tidak berdaya. Pemukulan ini membuat rongga
mata saya berdarah. Selama tiga hari, saya meludah
darah.” Seorang petugas berkata bahwa Yoseph
ditahan karena terlibat serangan yang terjadi di
Wonoboi, yang disanggah oleh Yoseph. Akan
tetapi, dia dan lainnya dituduh dan ditahan serta
mengalami siksaan yang berat.
9. Kasus Penyerangan Gudang Amunisi
Wamena (2003)
Pada tanggal 4 April 2003, sekelompok
orang menyerang Komando Distrik Militer
Wamena dan membobol gudang senjata dan
amunisi. Tidak lama kemudian, pihak militer
merespon secara brutal dengan mengadakan
operasi penyisiran di sebuah desa di Wamena.
Terdapat 9 orang yang dilaporkan meninggal,
11 orang ditahan dan 38 disiksa. Selama
dalam tahanan, Apotnalogik Lokobal diborgol
dan ditendang hingga tak sadarkan diri oleh
12
10 petugas dari Komando Satuan Khusus
yang memaksa dia menandatangani sebuah
pernyataan. Beberapa hari kemudian, pada
tanggal 19 April 2003, anggota polisi Brimob
menyiksa dirinya lagi dengan membenturkan
sebuah botol ke dalam mulutnya dan
membakar ketiak, lutut dan alat kelaminnya
dengan puntung rokok. Banyak orang lainnya
disiksa dengan metode yang sama.
Pada tanggal 9 Mei 2015, lima tahanan
yang masih tersisa dalam kasus penyerangan
amunisi Wamena dilepaskan setelah mendapat
grasi presiden.
10. Kasus Pengibaran Bendera Yalengga
(2010)
Pada tanggal 20 November 2010, setidaknya ada
6 laki-laki yang ditahan ketika mereka sedang
menuju sebuah pemakaman di desa Piramis di
dekat Distrik Bokondini di Kabupaten Tolikara.
Korban dilaporkan jatuh sakit setelah disiksa oleh
polisi beberapa bulan sebelumnya dan akhirnya
meninggal dunia. Meki Elosak, Wiki Meaga,
Obeth Kosay, Oskar Hilago, Meki Tabuni,
Wombi Tabuni, Pastor Ali Jikwa dan Peres
Tabuni disiksa ketika ditahan karena dilaporkan
memiliki bendera Bintang Kejora. Pada
bulan April 2014, bukti foto terkait perlakuan
merendahkan martabat terhadap 6 orang ini
disebarkan di media sosial. Foto yang telah
diverifikasi oleh Meki Elosak selama wawancara
dengan LSM berbasis di Jayapura, ALDP,
menunjukkan para pria terbaring di sebuah
selokan. Elosak menjelaskan bahwa mereka
dipaksa untuk berguling berkali-kali di selokan
berlumpur yang cukup luas oleh polisi dari distrik
Bolakme di provinsi Jayawijaya. Dia bersaksi
bawa petugas polisi menggunakan moncong
senjata untuk mematahkan hidungnya ketika
dia terbaring di selokan. Dia juga menyatakan
bahwa beberapa petugas polisi merekam seluruh
kejadian dengan telepon genggam mereka.
Enam orang tersebut dihukum 6 tahun penjara
karena tuduhan makar. Meki Elosak dan
Wiki Meaga masih berada di balik tahanan di
penjara Wamena.
11. Kasus Aktivis KNPB Jayapura (2012)
Pada tanggal 7 Juni 2012, Jefri Wandikbo
ditangkap bersama dengn Buchtar Tabuni
pria dibebaskan bulan Agustus 2013 setelah
menjalani seluruh hukuman. Selama di
penjara, Klembiap berusaha melakukan
tindakan bunuh diri. Pada tanggal 1 April
2014, Klembiap ditahan kembali bersama
lima temannya. Polisi memberikan informasi
bahwa mereka dituduh melakukan pelecehan
seksual pada anak di bawah umur, tapi mereka
diinterogasi terkait keterlibatan mereka dengan
KNBP (Komite Nasional Papua Barat).
Mereka telah dibebaskan saat ini.
Terlepas dari alibi yang dia miliki, Wandikbo
ditahan 8 tahun penjara karena tuduhan
membunuh berdasarkan Ayat 340 dan 56
KUHP dan Undang-Undang 9/1981. Dia
masih berada dalam tahanan di penjara
Abepura.
Dua remaja, Oktovianus Tabuni berusia 15
tahun dan Cabang Tabuni berusia 19 tahun,
ditahan dan disiksa dalam tahanan untuk
dipaksa mengakui pencurian. Oktovianus
ditembak 12 kali di lutut dan perutnya,
sementara Cabang ditembak 12 kali di bagian
tangan, dada dan lutut. Mereka dibawa ke RS
Bhayangkara di Jayapura. Namun Cabang
tidak dioperasi. Setelah menderita selama
6 bulan, pada tanggal 29 Juli 2014, Cabang
meninggal dunia. Oktovianus menjalani
operasi tapi dia masih menderita sakit di
bagian perut dan lutut. Pemantau HAM
khawatir Oktovianus tidak menerima
perawatan medis yang mencukupi di RS
Bhayangkara dan mengeluarkannya secara
sembunyi-sembunyi dari RS.
12. Kasus Aktivis Depapre (2013)
Pada tanggal 15 Februari 2013, tujuh orang
laki-laki dituduh memiliki hubungan dengan
aktivis pro-kemerdekaan yang ditahan oleh
polisi Depapre dan dibawa ke Kantor Polres
Jayapura. Selama 3 hari, mereka disiksa untuk
memberitahu keberadaan dua aktivis prokemerdekaan. Selama dalam tahanan, Daniel
Gobay, Arsel Kobak dan Eneko Pahabol
dipukuli dengan tongkat rotan dan disetrum.
Selain itu, polisi memaksa memasukkan laras
senjata ke dalam mulut dan telinganya.Yosafat
Satto, Salim Yaru, Matan Klembiap dan Obed
Bahabol ditangkap terpisah tapi mengalami
siksaan yang serupa. Mereka dipaksa
menanggalkan baju sebelum disiksa.
Ketika tahanan lainnya dibebaskan tanpa
dakwaan, Matan Klembiap dan Daniel Gobay
dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun
penjara karena memiliki senjata berdasarkan
Undang-Undang Darurat 12/1951. Dua
Studi Kasus
dan Assa Alua. Tiga anggota KNPB
(Komite Nasional Papua Barat) sedang
dalam perjalanan pulang setelah bertemu
dengan anggota DPRD Papua ketika mereka
dihentikan dan digeledah oleh polisi yang
menemukan belati dari tulang Kasuari (sebuah
senjata tradisional Papua) di dalam tasnya.
Berdasarkan wawancara dengan Wandikbo, dia
telah membeli sebuah belati di pasar Sentani
untuk dikirimkan ke orang tuanya di Wamena
agar dapat digunakan untuk perabotan rumah
tangga. Ketika diinterogasi, polisi menuduhnya
telah membunuh seorang pengemudi taksi
di Wamena sebulan sebelumnya. Untuk
mendapatkan pengakuan ini, tangan dan
kaki Wandikbo dihantam, bajunya dilucuti
dan alat kelaminnya ditusuk berkali-kali
dengan ujung gagang sapu. Tanpa kehadiran
pengacara selama interogasi, Wandikbo
dipaksa menandatangai sebuah Berita Acara
Pemeriksaan Polisi, diancam akan dibunuh jika
dia menolak.
13. Kasus Pnyerangan Gereja Pirime (2014)
Pada tanggal 26 Januari 2014, pihak militer
dan petugas polisi melakukan penyerangan
skala besar di distrik Pirime di kabupaten
Jayawijaya untuk membalas aksi pencurian
senjata dari pos polisi Kurilik. Lusinan satuan
keamanan menggeledah sebuah gereja selama
ibadah Minggu. Satuan keamanan kemudian
dilaporkan menghujani tembakan, membunuh
dua anggota jemaah gereja.
Dua hari kemuadian, Oktovianus dibawa
ke luar negeri. Ketika dokter melihat hasil
x-ray Oktovianus, terdapat sepasang penjepit
di perutnya yang telah dioperasi di RS
Bhayangkara. Ketika dioperasi keesokan
harinya, para dokter menemukan sebuah
paket, diduga berisi racun, tertempel di
penjepit bedah tersebut. X-ray pada lututnya
menunjukkan bahwa ada racun kimia di
pembuluh darahnya.
13
Studi Kasus
Oktovianus tidak dapat kembali ke rumah di
Pirime. Informasi yang diterima menyatakan
bahwa dia belum mendapatkan perawatan
medis yang dibutuhkan.
demostrasi di Jayapura untuk meminta
pembebasan tahanan politik Papua. Mereka
ditahan, ditangkap dan disiksa selama lebih
dari 24 jam di Kantor Polisi Jayapura.
14. Kasus Penyerangan Militer Sasawa (2014)
Pada tanggal 1 Februari 2014, setidaknya 17
laki-laki, perempuan dan anak-anak ditangkap
selama penyerangan bersama skala besar di
desa Sasawa di Kepulauan Yapen.
Yali berkata, “Setelah menangkap kami,
mereka memukuli kami dan melempar kami ke
kerumunan di atas truk. Selama hampir 1.5 jam,
kami ditahan di truk sembari dipukuli dengan
moncong senjata dan tongkat rotan kemudian
ditendang dengan sepatu boots. Tidak ada yang
dapat kami lakukan, hanya melindungi kepala
dan wajah dengan tangan kami.” Dua pelajar
dibawa ke Kantor Polisi Daerah Jayapura.
Dalam perjalanan ke kantor polisi, petugas
polisi menaruh tameng di atas kepala mereka
dan memukulkannya pada mereka ketika
mereka terbaring. Alfares menyatakan, “Kami
dipukuli seolah-olah kami bukan manusia. Badan
kami dipenuhi darah. Di tengah malam, dokter
kepolisian datang dan memandikan kami dan
membersihkan luka kami. Dia memaksa kami
mengganti baju yang berlumuran darah dengan
baju yang masih bersih utuk menghilangkan
bukti. Kami dipukuli dari atas kepala hingga
kaki. Kepala kami berdarah. Tulang rusuk
saya patah dan telinga Yali sobek sehingga
membutuhkan tiga jahitan. Sangat menyakitkan
ketika kami duduk, dan kami hampir tidak bisa
makan. Tubuh kami masih gemetar.”
Polisi dan petugas polisi menyiksa Jemi
Yermias Kapanai, Septinus Wonawoai, Rudi
Otis Barangkea, Kornelius Woniana, Peneas
Reri, Salmon Windesi dan Obeth Kayoi.
Petugas keamanan merantai para laki-laki
dan memaksa mereka untuk merangkak
di atas tanah. Salmon Windersi bersaksi,
“Karena tangan kami diikat, terasa seperti ada
air mendidih yang disiram. Bagian belakang
kepala saya terluka ketika dipukul dengan sebuah
pistol… Saya kemudian merasa pusing dan jatuh,
tapi mereka masih terus menendang bagian
kiri badan saya.” Peneas Reri berkata, “Dua
petugas polisi dan satu petugas militer bergantian
menendang dan memukuli saya. Petugas militer
menyetrum mulut saya. Tangan saya diikat
ke belakang dan saya disetrum terus menerus.”
Petugas keamanan juga memukul telinga
Jemi Yermias Kapanai hingga berdarah. Otis
Barangkea memberikan pernyataan, “Saya juga
disetrum dan dipukuli hingga berdarah. Ketika
kami di dalam truk menuju kantor polisi, seorang
petugas militer menyorongkan sebuah bayonet ke
pipi dan leher saya. Dia mengancam saya dan
berkata ‘Saya akan memotong leher kamu sampai
lepas.’”
Pengacara HAM dari ALDP melaporkan
tujuh laki-laki bukan anggota kelompok
bersenjata dipimpin oleh Fernando Worawoai
tapi mereka hanya penduduk biasa di desa
Sasawa. Berdasarkan informasi dari pengacara,
pengadilan tidak dapat dikatakan adil karena
mereka menggunakan laporan polisi yang
dimanipulasi sebagai bukti hukuman.
15. Hari Aksi Global bagi Kasus Tahanan
Politik (2014)
Pada tanggal 2 April 2014, Alfares Kapisa
dan Yali Wenda, mahasiswa Universitas
Cendrawasih (UNCEN) ditahan saat
14
Dua pelajar dipaksa menandatangai sebuah
pernyataan yang menyatakan bahwa polisi
tidak memukul mereka dan mereka tidak
akan melakukan demonstrasi lagi. Mereka
dilepaskan keesokan harinya dan dibawa ke
RS Dian Harapan untuk menerima perawatan
medis. Sejak dilepaskan pada tanggal 3 April,
polisi telah mendatangani rumah Wenda
selama dua kali untuk mengintimidasinya.
16.Kasus Yotefa Berdarah (2014)
Pada tanggal 2 Juli 2014, sebuah pertikaian
terjadi antara pejudi dan dua petugas polisi di
sarang judi di pasar Yotefa di Jayapura dan satu
petugas dibunuh. Petugas yang tersisa memicu
polisi lainnya dan Satuan Komando Khusus
yang tidak berseragam untuk melakukan
operasi pencarian di daerah tersebut.
Meki Pahabol yang berusia 14 tahun dan
temannya Abis Kabak sedang berjualan
pinang ketika mereka mendengar tembakan
Sehari setelah operasi pencarian, petugas polisi
Jayapura menyerang sebuah komunitas desa di
Kilo 9 di Koya. Dua orang laki-laki, Urbanus
Pahabol dan Asman Pahabel ditangkap dan
di bawah todongan senjata mereka ditutup
dengan kain gelap dan diintimidasi oleh
dua pria. Mereka dipukul dan ditendang
bergantian oleh petugas polisi yang berbeda
untuk diinterogasi tentang pistol curian dan
pembunuhan seorang petugas polisi di sarang
judi. Asman dipukul di bagian lengan dan
pergelangan tangan. Urbanus ditendang dan
ditusuk dengan bayonet di bagian kaki dan
wajah sementara punggungya dipukuli dengan
balok kayu. Urbanus kemudian dipaksa berada
di penampungan air kotor yang berisi air
dingin selama 5 jam. Dia kemudian dipaksa
keluar dan dipaksa untuk berbaris. Setelah itu,
polisi membawa dua laki-laki ke kantor polisi
dan polisi melecut mereka dengan sepotong
kabel listrik sepanjang perjalanan. Luka
Urbanus sangat parah sehingga polisi harus
membawanya ke RS Bhayangkara dimana
dia mendapat 12 jahitan di wajah. Selama
interogasi, Asman dilaporkan dipukul dan
ditusuk untuk memberikan pernyataan bahwa
ia mendukung aktivitas pro-kemerdekaan.
Pada tanggal 7 Juli, Meki, Urbanus dan Asman
dibebaskan tanpa dakwaan. Pada tanggal 8
Juli, Abis Kabak dikirim untuk menerima
perawatan medis lebih lanjut dan dibebaskan
dari tahanan pada tanggal 11 Juli 2014.
17. Kasus Penangkapan Boikot Pemilu
Pisugi (2014)
Pada tanggal 12 Juli 2014, setidaknya ada
Studi Kasus
peringatan. Meki dikejar oleh sekelompok
orang non-Papua yang memukulinya dengan
palu dan sepotong kayu dan menusukya
dengan sebuah pisau. Abis diserahkan
ke kerumunan yang menunggu untuk
memukulinya hingga pingsan. Meki dan Abis
kemudian dibawa ke RS Bhayangkara, yang
mana mereka menerima perlakuan buruk.
Ketika Kabak tidak sadarkan diri, polisi
memukulinya dengan tongkat logam. Dua pria
tersebut dipaksa berlutut menghadap tembok
dengan tangan dan pergelangan kakinya terikat
sembari ditendang terus menerus oleh petugas
yang menggunakan boots.
18 orang yang ditahan karena dituduh
berpartisipasi dalam boikot Pemilu Presiden
di distrik Pisugi, kabupaten Jayawijaya.
Yosep Siep, Jhoni Marian, Marthen Marian,
Yali Walilo dan Ibrahim Marian kemudian
didakwa menyebar konspirasi membahayakan
keamanan orang dan properti berdasarkan
Ayat 187 dan 164 KUHP. Mereka dilaporkan
membuat bom molotov, sebuah tuduhan yang
mereka sanggah. Mereka dirantai dengan tali,
dipukuli dengan moncong senjata dan diseret
ke sebuah selokan menuju sebuah kendaraan
yang diparkir di jalan utama.
Selama ditahan di Kantor Polisi Daerah
Jayawijaya, mereka ditendang, dipukuli dan
disetrum. Selama persidangan di Wamena
bulan Maret 2015, empat tahanan bersaksi
bahwa mereka dipaksa mengakui dakwaan
ketika disiksa. Jhoni Marian bersaksi bahwa
selama interogasi, dia dipukul berkali-kali dan
disetrum oleh petugas polisi dan mengakui
dakwaan karena ia takut dibunuh. Marthen
Marian menyatakan bahwa seorang petugas
polisi memaksanya melepas baju dan menyabet
tangannya dengan parang. Dia juga ditusuk dan
dipukuli dengan anak panah. Ibrahim Mariam
menyatakan bahwa seorang Brigadir Polisi
bernama Alex Sianturi meninjunya dengan
memakai besi tangan sehingga mematahkan
giginya dan menghancurkan jarinya di bawah
kaki kursi. Dia juga dipukuli di kepala dengan
palu dan diberitahu bahwa dia akan dibunuh jika
dia tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan.
Yali Walilo menyatakan bahwa Brigadir Polisi
bernama Yeskel F.M. memukulnya dengan balok
kayu dan moncong senjata dan kakinya dihantam
oleh para petugas polisi.
Pada bulan Desember 2014, Yosep dirawat
karena sakit di dada dan telinga yang ia
dapatkan setelah disiksa dalam tahanan. Sejak
itu, dia dinyatakan tidak sehat untuk menjalani
persidangan dan diperintahkan untuk
mendapat perawatan medis sebelum proses
lainnya dapat dilanjutkan.
Pada tanggal 1 April 2015, empat tahanan
lainnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Bulan Mei 2015,Yali Walilo dan Ibrahim Marian
dilaporkan melarikan diri dari penjara Wamena.
Ketika Jhono Marian dan Marthen Marien
15
Studi Kasus
telah dilepaskan setelah menjalani hukuman satu
tahun penjara, mereka masih beresiko ditahan
kembali karena kasasi Mahkamah Agung yang
memberikan tambahan hukuman dari tiga tahun
penjara masih dalam proses.
dua bulan perawatannya di RS Bhayangkara.
Selama di sana, dia mengalami siksaan dan
pukulan lebih lanjut. Dia dipaksa makan
tulang ikan dan tulang ayam dan disiram air
mendidih sebanyak tiga kali.
18. Kasus Pistol Lanny Jaya (2014)
Pada tanggal 9 Desember 2014, Kamori
Murib bepergian dengan sepeda motornya dari
Lanny Jaya menuju DPRD Wamena. Kamori
telah memutuskan untuk melakukan hal
tersebut setelah mendengar seruan dari Lukas
Enembe, Gubernur provinsi Papua, yang
mendesak mereka yang memiliki senjata api
untuk menyerahkannya ke pemerintah yang
berwenang. Teman Kamori, Kelpis Wenda,
telah menemukan pistol di dalam sebuah
lemari di sebuah honai (rumah tradisional)
milik saudaranya yang telah meninggal.
Pada tanggal 16 Februari 2015, Murib dibawa
ke Polres Papua di Jayapura. Dia kemudian
diizinkan mengenakan baju dan borgolnya
dilepas. Setelah ditahan selama 40 hari, dia dibawa
kembali ke Wamena. Pada tanggal 27 April,
persidangan Murib dimulai tapi dia tidak bisa
hadir ke persidangan karena sakitnya yang parah.
Para dokter di Wamena yang memeriksa Murib
mengatakan bahwa Murib menderita trauma.
Selama perjalanan ke Wamena, Kamori melewati
pos polisi di luar Kantor Polres Pirime. Takut
dia akan terlihat mencurigakan karena dia
sedang membawa pistol, Murib memutuskan
untuk mengangkat tangannya dan memberitahu
polisi bahwa ia sedang membawa sebuah pistol
dan ingin menyerahkannya pada otoritas yang
berwenang. Setelah mendengar pengakuannya,
polisi kemudian mulai memukuli Murib dan
menyeretnya ke kantor polisi. Lima petugas
Brimob, lalu menyiksanya selama beberapa jam.
Setelah memangkas rambutnya dengan pisau
bayonet, petugas Brimob mengiris kepalanya dan
menaburi sambal cabe ke luka yang berdarah.
Setelah itu, air mendidih disiramkan ke luka
sebanyak lima kali. Pahanya diiris dengan pisau
bayonet sebanyak empat kali. Ujung kaki kirinya
dan bagian telinganya dipotong. Dia disiram
dengan air mendidih sehingga lukanya terbakar.
Dia juga dipukuli di bagian punggung dan tulang
rusuk dengan senjata api.
Dalam pengawasan yang ketat, Murib dibawa
ke RS Bhayangkara di Jayapura. Dia dipaksa
untuk telanjang dan tangannya diborgol selama
16
Karena polisi belum memberikan informasi
penangkapan Kamori, Kepis berusaha mencari
Murib. Dia ditangkap pertama kali di bulan
Februari 2015. Saat penahanan, dia dipaksa
masuk kendaraan dengan diseret di sepanjang
jalan dan dipukul dengan moncong senjata di
bagian atas perutnya. Dalam tahanan, 7 cm paku
dipalu ke bagian tangan kirinya hingga ke tulang
pada sepotong kayu. Kelpis kehilangan dua
gigi dan menderita luka wajah karena dipukuli
dengan moncong senjata. Ibu jari kirinya hancur
dan punggungnya dipukuli dengan sebuah
kursi. Dia juga dipukuli dengan sepotong kayu.
Keesokan harinya, Wenda dibawa ke Kantor
Polisi Pusat di Jayapura untuk investigasi lebih
lanjut. Meskipun dia dilepaskan tidak lama
kemudian, dia ditahan kembali ketika Kamori
di bawah siksaan mengakui bahwa Kelpis
mengetahui tentang pistol tersebut.
Kamori dan Kelpis sedang berada dalam
persidangan berdasarkan Undang-Undang
Darurat 12/1951 dan masih berada dalam
tahanan di penjara Wamena.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Kurangnya kemauan politik untuk mencegah penyiksaan dan menghukum mereka yang
bertanggung jawab telah melahirkan situasi dimana korban hampir tak memiliki harapan
atas keadilan. Pelaku meyakini bahwa mereka dapat melakukan kejahatan tanpa khawatir
adanya penghukuman dan memberikan ganti rugi. Meskipun Indonesia menandatangani
Konvensi PBB terkait Penyiksaan di tahun 1998, Indonesia masih belum mengubah aturan
hukum untuk memasukkan definisi penyiksaan, satu dari persyaratan utama sebuah negara
untuk mematuhi Konvensi. Kurangnya kerangka hukum yang resmi untuk menangani
penyiksaan menambah lapisan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Akan tetapi, meskipun
di bawah kerangka hukum, pelaku dapat diadili dengan tindakan penganiayaan sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Meskipun polisi dan institusi militer harus menaati peraturan khusus terhadap penyiksaan
(Peraturan Kapolri mengenai HAM No. 8/2009 dan Peraturan Panglima TNI No. 73/
IX/2010), mekanisme internal mengenai pertanggungjawaban masih lemah. Mekanisme
lainnya seperti mandat PROPAM (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) juga gagal
menangani laporan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Minimnya efek jera terhadap tindakan penyiksaan telah mempersulit aparat negara
untuk diadili. Dalam beberapa kasus dimana sedikit bentuk pertanggungjawaban telah
diusahakan, pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan. Hal ini menyiratkan bahwa negara
dan peradilan tidak benar-benar mengadili tindakan penyiksaan. Sebuah siklus impunitas
telah terjadi dengan membiarkan tindakan penyiksaan berlanjut sejak masa lalu hingga saat
ini di Papua. Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengakui
kebenaran tentang penggunaan tindakan penyiksaan meluas yang dilakukan oleh aparat
negara, mengadili pelaku, mencegah terulangnya penyiksaan atau pelanggaran lainnya, dan
menawarkan ganti rugi pada korban. Penyiksaan ini telah mengakar dalam fungsi dan budaya
aparat negara setelah transisi menuju demokrasi.
Rasisme, stigma, pemberian label dan tuduhan sebagai separatis, terlibat dengan Gerakan
Papua Merdeka, atau tuduhan makar merupakan pembenaran umum untuk menyiksa
korban. Korban penyiksaan terus menjadi korban setelah mereka dilepaskan, dengan terus
menerima perlakuan diskriminasi serta berhadapan dengan tindakan kemiskinan, dan trauma
psikologi dan kesehatan.
Rekomendasi
Untuk pemerintah Papua dan parlemen Papua:
Segera membuat peraturan daerah khusus provinsi untuk membentuk mekanisme
pencarian kebenaran dan rekonsiliasi di Papua, sebagaimanan disebutkan dalam UndangUndang Otonomi Khusus Papua (2000), dengan berkonsultasi dengan masyarakat sipil
dan kelompok korban.
Segera mengesahkan draf peraturan daerah khusus provoinsi untuk melindungi dan
menangani korban kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan, yang dibuat oleh
MRP (Majelis Rakyat Papua) dan Komnas Perempuan.
17
Kesimpulan dan Rekomendasi
Untuk pemerintah Indonesia:
Mempercepat pengesahan draft perubahan KUHP dan draf UU Penyiksaan untuk
menguatkan kerangka hukum tentang tindakan penyiksaan. Draf KUHP harus meliputi
pengadaan penghukuman yang efektif bagi pelaku, sementara Draf UU Penyiksaan harus
meliputi perlindungan komprehensif dan pencegahan tindakan penyiksaan serta ganti
rugi untuk korban.
Memastikan Komnas HAM untuk membuat penyelidikan yang efektif terkait tuduhan
penyiksaan dan perlakuan buruk dalam tahanan serta merekomendasian proses
penuntutan secara adil dan kredibel kepada Jaksa Agung terhadap pihak-pihak yang
memerintahkan atau melakukan penyiksaan.
Memastikan Jaksa Agung untuk mengambil langkah cepat dan efektif untuk mengadili
para individu yang diduga sebagai pelaku penyiksaan sebagai hasil dari penyelidikan
formal yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Membentuk program reparasi atau ganti rugi untuk membantu korban memperbaiki
dan membangun kembali kehidupan mereka dengan melibatkan LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban) dan Komnas Perempuan.
Meratifikasi Optional Protocol dalam Konvensi Penyiksaan dan Perlakuan atau
Hukuman Lain yang Tindakan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
Manusia untuk meningkatkan mekanisme pencegahan penyiksaan nasional yang efektif.
Mengembangkan mekanisme pelaporan individu dimana korban penyiksaan dan
pelanggaran HAM dapat menceritakan hal yang mereka alami secara detil dan aman
serta menjamin bahwa laporan korban ditindaklanjuti secara memuaskan melalui
investigasi dan peradilan efektif.
Melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan yang menjamin pemenuhan standard
HAM serta pertanggungjawaban individu dan institusi.
Segera membentuk Pengadilan HAM di Papua sesuai dengan mandat Undang-Undang
21/2001 dalam UU Otonomi Khusus Papua
Mengimplementasikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia yang telah disediakan
oleh pihak PBB terutama dalam Peninjauan Universal Berkala 2012, dan rekomendasi dari
Komite HAM PBB di tahun 2013, juga laporan dari Pelapor Khusus PBB, sebagai indikasi
adanya komitmen Indonesia dalam mencegah segala bentuk penyiksaan dan tindakan
kejam dari penghukuman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Melanjutkan pembebasan tahanan tanpa syarat di Papua, terutama mereka yang
mengalami penyiksaan selama investigasi dan penahanan.
Untuk Komunitas Internasional:
Melanjutkan keterlibatan dengan pemerintah Indonesia dalam melaporkan tindakan
penyiksaan sebagai kewajiban untuk mencegah upaya penyiksaan dan mengadili mereka
yang bertanggung jawab.
Melanjutkan pengawasan ketat terhadap situasi di Papua termasuk tindakan penyiksaan
dan memberikan respon terhadap tindakan penyiksaan yang telah dilaporkan.
Mempromosikan secara aktif kebutuhan akan kebenaran, keadilan dan pencegahan
penyiksaan sebagai elemen dasar yang tanpanya perjanjian damai atas konflik di Papua
tidak akan terjadi.
Mendorong pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajibannya untuk menyediakan
ganti rugi bagi korban penyiksaan
Mendukung organisasi masyarakat sipil yang telah berani terlibat dalam
mendokumentasikan kasus penyiksaan, memberikan dukungan psikologi bagi korban,
dan mendukung langkah efektif untuk mempromosikan keadilan.
18
Metode
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Alat
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Pelaku
Jenis
Kelamin
Tanggal
Kejadian
Hans Awendu
Baldus Mofu
Ani Ap
L
L
P
1965,
1972
Samofa,
Biak
Dipaksa berlari
sambil menarik
gerobak berat
Disetrum
Ditaruh di dalam
tanki air kotor
yang berisi ulat
dan sisa makanan
Diperkosa
Gerobak
Senjata
Potongan kayu
Pelecehan seksual
Angkatan
Laut
Aparat militer
Biak
Dituduh
terlibat
dengan OPM
dan gerakan
Sapari
Konstan Atanay
(Menyaksikan
kekerasan
seksual terhadap
perempuan dan
gadis)
L
1965
Sorong
Dipukul dengan
potongan kayu
dan moncong
senjata
Dipaksa
meminum air
seninya sendiri
Diperkosa
Potongan kayu
Moncong senjata
Air seni
Pelecehan seksual
Aparat militer
dari Aparat
kodam
Pattimura
dan Udayana
Menaikkan
bendera
Bintang
Kejora dan
dituduh
terlibat
dengan OPM
Maryones
Yarona
P
1980
Jayapura
Dipenjara
dengan kondisi
yang tidak
manusiawi
Ruang tahanan
Aparat
Kodam
Cendrawasih,
Aparat POM
Klofkamp
Menaikkan
bendera
Bintang
Kejora
Frans Adolof
Arfusau
L
1982
Biak
Dipaksa minum
air kolam
Disetrum
Dipukul dengan
ekor ikan pari
Dipaksa makan
semut merah
Air kotor
Kabel listrik
Ekor ikan pari
Semut merah
Aparat militer
Komando
Militer 1708
Polisi Biak
Penjaga
penjara Biak
Dituduh
terlibat
dengan
Organisasi
Aksi Bumi
Pelajar Bumi
Papua
Naomi Masa
AB (Suami
Naomi Masa)
P
L
1983
Jayapura
Diikat tali dan
dimasukkan
dalam air
Diperkosa
Tali
Air
Pelecehan seksual
Aparat militer
dari Unit 751
dan 753
Terlibat
dengan OPM
Kasus
Pembunuhan
Biak
P
L
1998
Biak
Diseret kakinya
sepanjang jalan
Dipukuli dengan
moncong senjata
Lilin dimasukkan
dalam vagina
Alat kelaminnya
sobek
Menyaksikan
payudara korban
lainnya dipotong
Moncong senjata
Lilin
Pisau
Pelecehan seksual
dan kekerasan
Aparat militer
Terlibat
dalam
demonstrasi
damai
dimana
bendera
Bintang
Kejora
dinaikkan di
atas menara
air dekat
pelabuhan
Biak
L
2000
Jayapura
Dipukul dengan
potongan kayu,
sekop dan
tongkat rotan
Dipaksa to
telanjang
Lukanya ditaburi
air garam
Melihat Johny
Karunggu
dipukul
keras hingga
meninggal dunia
Tongkat kayu
Tongkat rotan
Air garam
Sekop
Petugas
Brimob
Tertangkap
dalam
pertikaian
antara polisi
Abepura
police adan
grup yang
menyerang
kantor Polisi
Abepura
Nama
Tempat
Tinneke
Rumbaku
Korban
lainnya dari
pembunuhan
Biak
Kasus Abepura
2000
Amion Karunggu
Johny Karunggu
Pelajar lainnya
Alasan
Penyiksaan
19
Ringkasan dari Studi Kasus
Ringkasan dari Studi Kasus
Ringkasan dari Studi Kasus
Nama
Kasus Wasior
Jenis
Kelamin
Tanggal
Kejadian
L
2001
L
Tempat
Aparat
Brimob
Pembalasan
terhadap
pembunuhan
5 petugas
Brimob
4 April
2003
Wamena
Botol
disorongkan ke
mulut
Ketiak, lutut dan
alat kelamin
dibakar dengan
puntung rokok
Leher ditarik
dengan tali
Luka bakar di
badan
Kuku jempol
ditarik
Jempol kaki dan
jari ditumbuk
Botol
Rokok
Tali
Meja
Tang
Aparat militer
Wamena
Diduga
terlibay
dalam
penyerangan
di Komando
Distrik Militer
Wamena dan
melarikan
diri dengan
senjata dan
amunisi
L
20
November
2010
Tolikara
Dipaksa
berguling
di selokan
berlumpur dan
berbaring di
selokan kering
Dipukuli dengan
moncong senjata
Senjata
Aparat
polisi distrik
Bolame
Memiliki
bendera
Bintang
Kejora
L
7 Juni
2012
Jayapura
Tangan dan kaki
dihancurkan
Dipaksa
telanjang
Alat kelamin
ditusuk dengan
gagang sapu
Meja
Gagang sapu
Kapolda
Jayapura
Dilaporkan
untuk
membuat
pengakuan
terhadap
pembunuhan
supir taxi
L
15
Februari
2013
Jayapura
Disetrum di
kedua kaki
Memasukkan
secara paksa
laras senjata ke
dalam mulut dan
telinga
Dipaksa
telanjang
Ditendang
berkali-kali
Dipukuli dengan
tongkat rotan
Tongkat listrik
Senjata
Tongkat rotan
Aparat polisi
Jayapura
Diduga
terlibat
dengan
aktivis prokemerdekaan
Jefri Wandikbo
Kasus Aktivis
Depapre
1. Daniel Gobay
2. Matan
Klembiap
3. Arsel Kobak
4. Eneko
Pahabol
5. Yosafat Satto
6. Salim Yaru
7. Obed Pahabol
20
Alasan
Penyiksaan
Senjata
Sabuk
Jackboots
Pelecehan seksual
1. Meki Elosak
2. Wiki Meaga
3. Obeth Kosay
4. Oskar Hilago
5. Meki Tabuni
6. Wombi Tabuni
7. Pastor Ali
Jikwa
8. Peres Tabuni
Kasus Aktivis
KNPB Jayapura
Pelaku
Dipukuli dengan
moncong senjata
dan sabuk
Ditendang
dengan
jackboots
Korban lainnta
diperkosad dan
dilecehkan
1. Kimanus
Wenda
2. Apotnalogolik
Lokobal
3. Michael
Heselo
4. Kanius Murib
5. Jefrai Murib
6. Yapenas Murib
Kasus
Pengibaran
Bendera
Yalengga
Alat
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Wasior,
Manokwari
Yoseph Yoweni
Korban lainnya
dari desa
Wondiboi (Yulius
Webori)
Kasus
penyerangan
Wamena
Metode
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Penyerangan
Gereja Pirime
Jenis
Kelamin
Tanggal
Kejadian
L
26 Januari
2014
Pirime
Ditembak
Tidak diberi
perawatan medis
yang cukup
Senjata
Aparat polisi
dan militer
Jayawijaya
Terlibat
dugaan
pencurian 8
senjata api di
kantor polisi
Kurilik
L
1 Februari
2014
Sasawa,
Yapen
island
Dirantai bersama
dan dipaksa
untuk merangkak
Dipukuli dengan
pistol, ditendang
dan diinjak
Disetrum
Senjata
Tali
Tongkat listrik
Aparat polisi
dan militer
Pulau Yapen
Terlibat
dengan
kelompok
bersenjata
yang
dipimpin oleh
Fernando
Worawoai
L
2 April
2014
Jayapura
Dipukuli dengan
moncong
senjata, tongkat
rotan, ditinju dan
ditendang
Tameng
diletakkan di atas
kepala sambil
diinjak
Disetrum
Tameng polisi
Tongkat listrik
Moncong senjata
Tongkat rotan
Aparat polisi
Brimob
Jayapura
Terlibat
dalam
demonstrasi
yang
menuntut
pembebasan
tak bersyarat
dari tahanan
politik Papua
L
2 Juli 2014
Jayapura
Dipukuli dengan
palu dan
potongan kayu
Ditusuk dengan
pisau, pisau
bayonet
Dipukuli dengan
tongkat logam
Ditendang
berkali-kali
sementara
tangan dan
pergelangan kaki
ditali
Wajah dan
punggung
dipukuli dengan
balok kayu
Dipaksa
berada dalam
penampungan
air berisi kotor
yang dingin
selama 5 jam
Dipecut dengan
kabel listrik
Palu
Potongan kayu
Pisau
Pisau bayonet
Tongkat logam
Tangki air
Kabel listrik
Aparat polisi
Jayapura
Terlibat
dalam
kematian
petugas
polisi dan
pencurian
pistol selama
pertikaian di
sarang judi
Tempat
1. Oktovianus
Tabuni
2. Cabang
Tabuni
Kasus Militer
Penyerangan
Sasawa
1. Jemi Yermias
Kapanai
2. Septinus
Wonawoai
3. Rudi Otis
Barangkea
4. Kornelius
Woniana
5. Peneas Reri
6. Salmon
Windesi
7. Obeth Kayoi
Hari Aksi Global
untuk kasus
Tahanan Politik
1. Alfares Kapisa
2. Yali Wenda
Kasus Yotefa
Berdarah
1. Abis Kabak
2. Meki Pahabol
3. Urbanus
Pahabol
4. Asman
Pahabol
Alat
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Pelaku
Alasan
Penyiksaan
21
Ringkasan dari Studi Kasus
Nama
Metode
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Ringkasan dari Studi Kasus
Nama
Kasus
Penangkapan
Boikot Pemilu
Pisugi
1. Kamori Murib
2. Kelpis Wenda
22
Alat
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Jenis
Kelamin
Tanggal
Kejadian
Tempat
L
12 July
2014
Pisugi,
Jayawijaya
Dirantai bersama
dan diseret
sepanjang
selokan
Dipukuli dengan
moncong
senjata, palu dan
balok kayu
Disetrum
Dipaksa
telanjang
Disobek dengan
parang
Ditusuk and
dipukuli dengan
anak panah
Ditinju dengan
sarung tinju
berlogam
Jari dihancurkan
Diinjak dan
ditendang
Tali
Moncong senjata
Palu
Balok kayu
Tongkat listrik
polisi
Parang
Sarung tinju
berlogam
Kursi
Panah
Aparat polisi
dan militer
Jayawijaya
Diduga
terlibat dalam
boikot Pemilu
Presiden juli
dan dituduh
membuat
bom molotov.
L
9
December
2014
Pirime,
Lanny Jaya
Kepala dibotak
Kepala disobek
dan lukanya
dibubuhi sambal
cabe
Disiram dengan
air mendidih
Paha disobek
Ujung jempol
kiri dan bagian
telinga disobek
Dipukul dengan
senjata
Dipaksa tetap
telanjang dan
diborgol selama
2 bulan
Dipaksa makan
tulang ikan dan
tulang ayam
Diseret
sepanjang jalan
Paku dipalu
ke tangan
kiri dengan
potongan kayu
Dipukul dengan
kursi dan
potongan kayu
Pisau bayonet
Sambal cabe
Air mendidih
Senjata
Borgol
Tulang ayam dan
ikan
Paku 7 cm
Potongan kayu
Kursi
Aparat
Brimob
Polisi Lanny
Jaya
Memiliki
pistol milik
saudara yang
meninggal
yanga akan
mereka
serahkan ke
pihak DPRD.
1. Yosep Siep
2. Jhoni Marian
3. Marthen
Marian
4. Yali Walilo
5. Ibrahim
Marian
Kasus Pistol
Lanny Jaya
Metode
penyiksaan,
perlakuan
kejam atau
merendahkan
martabat
Pelaku
Alasan
Penyiksaan
Empat tahanan dalam kasus serangan militer Sasawa (ALDP)
Fly UP