...

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No :98 / Pid.Sus/2012/PN.Bjn)
SKRIPSI
Disusun Oleh :
SUBHAN KURNIA FIRDHAUSYAH
E1A109021
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2014
i
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No :98 / Pid.Sus/2012/PN.Bjn)
SKRIPSI
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
Disusun Oleh :
SUBHAN KURNIA FIRDHAUSYAH
E1A109021
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2014
i
ii
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama
: Subhan Kurnia F
NIM
: E1A109021
Judul penelitian
: Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak
Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis
Terhadap Putusan No : 98 / Pid.Sus/2012/Pn.Bjn).
Menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil karya skripsi dan di dalam skripsi
ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di
suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Purwokerto, Agustus 2014
Subhan Kurnia F
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya
serta kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat
menyelesaikan
skripsi
yang
berjudul
:KEKUATAN
PEMBUKTIAN
KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN
(Tinjauan
Yuridis
Terhadap
Putusan
No
:98
/
Pid.Sus/2012/PN.Bjn).
Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.Berbagai
kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini.Namun
berkat bimbingan, bantuan dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin
menyampaikan terimakasih yang tulus kepada:
1. Dr. Angkasa,SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman.
2. Handri Wirastuti Sawitri,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala
arahan dan masukan untuk skripsi ini.
3. Pranoto,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan dan
masukan untuk skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua saya yang telah banyak memberikan dukungan baik
materiil maupun segalanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta
kakak saya Subhan Rizky Firdhausyah yamg selalu memotivasi saya dan juga
iv
Om Nur Said dan Tante Sri Lestari yang telah banyak membantu
menyeleseikan study saya, sehingga saya menjadi sarjana.
Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan.Meskipun demikian,
penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Purwokerto, Agustus 2014
Subhan Kurnia F
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... ii
SURAT PERNYATAAN .......................................................................... iii
KATA PENGANTAR ............................................................................... iv
DAFTAR ISI .............................................................................................. vi
ABSTRAK ................................................................................................. viii
ABSTRACT ............................................................................................... ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................. 6
D. Kegunaan Penelitian ............................................................ 6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana ..................... 7
B. Asas–Asas Hukum Acara Pidana ........................................ 9
C. Pembuktian .......................................................................... 22
a. Pengertian dan Tujuan Pembuktian ................................ 22
b. Sistem Pembuktian ......................................................... 25
D. Alat Bukti Menurut KUHAP .............................................. 30
E. Pencabulan ........................................................................... 56
F. Anak Dibawah Umur ........................................................... 66
vi
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan ............................................................. 70
B. Spesifikasi Penelitian........................................................... 70
C. Sumber Data ........................................................................ 70
D. Metode Pengumpulan Data ................................................. 72
E. Metode Penyajian Data........................................................ 72
F. Metode Analisis Data .......................................................... 72
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian .................................................................... 73
B. Pembahasan ......................................................................... 90
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan .............................................................................. 107
B. Saran .................................................................................... 108
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. ..........110
vii
ABSTRAK
Proses pembuktian menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan
seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu
proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi korban, hal ini
yang mendorong Penulis melakukan penelitian dengan judul Kekuatan
Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana
Pencabulan
(Tinjauan
Yuridis
terhadap
Putusan
Nomor:
98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn).
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian
keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn dan
juga bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam
Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif,
dengan sumber data berupa data sekunder dan wawancara sebagai penunjang data
sekunder. Data disajikan dalam bentuk uraian yang di susun secara sistematis
dengan analisis kualitatif.
Hasil Penelitian ini adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban
Anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn. Keterangan saksi korban
anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn. tidak mempunyai kekuatan
pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak memenuhi
syarat formil yaitu tidak mengangkat sumpah. Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn, sudah
adanya minimal dua alat bukti yaitu adanya keterangan saksi dan alat bukti surat
berupa Visum et Repertum Nomor 445/775-RM-2011 juga sudah
dipertimbangkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya sehingga
hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana serta
Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terhadap terdakwa.
Kesimpulan Penelitian ini adalah keterangan saksi korban anak dalam
tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian
karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mengangkat sumpah.
Kata kunci: Pembuktian, Saksi korban Anak , Tindak pidana pencabulan
viii
ABSTRACT
Judge proving process into consideration in determining a defendant
convicted of a crime or not, in the process of proving one is listening to witness
testimony of victims, it is encouraging authors conducted research with the title
The testimony of Proof Strength In Crime Child Victims of abuse (Juridical
Review on Decision Number: 98 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bjn).
The problem in this study is how the strength of evidence in the child
victim witnesses Decision Number: 98 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bjn and also how a
basic consideration in imposing criminal judge in Decision No. 98 / Pid.Sus /
2012 / PN. bjn.
The method used in this study is normative, the data sources in the form of
secondary data and interviews as supporting secondary data. The data presented
in the form of description in stacking systematically with qualitative analysis.
The result of this research is proving the power of the Son of victim
witnesses in Decision No. 98 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bjn. Victims of child witness
testimony in Decision No. 98 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bjn. not have the force of proof
or no probative value because it has no formal qualify ie not take the oath.
Dropping Basic Considerations in Criminal Justice in Decision No. 98 / Pid.Sus /
2012 / PN.Bjn, already the existence of at least two items of evidence, namely the
testimony of witnesses and documentary evidence in the form of Visum et
Repertum No. 445/775-RM-2011 has also been considered testimony that the
defendant confessed that judges gain confidence that a criminal defendant as well
as the judges also consider the aggravating and relieve the defendant.
Conclusion This study is the child victim witnesses did not have the
strength of evidence or because it has no probative value does not meet the formal
requirements that do not take the oath.
Keywords: Evidence, Witness Child victims, criminal acts of abuse
ix
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana
maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat
cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara
menegakan hukum pidana. Menurut Darwan Prints 1 hukum acara pidana
adalah:
“Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan
atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga
memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu
harus dilaksanakan.”
Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang
selengkap-lengakapnya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah2, yaitu:
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil,
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan
tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di
dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah
orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”
Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti
keterangan saksi.Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar
pada
1
2
pemeriksaan
keterangan
saksi.Sekurang-kurangnya
di
samping
Darwan prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta : Djambatan, 1989, hal 2.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 1-8.
2
pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian
dengan alat bukti keterangan saksi.3
Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara
pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP,
yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama.Keterangan
saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat
terang suatu perkarayang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan
keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi
dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat
jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam UUD1945 dan Pancasila sebagai
dasar pemikiran hal tersebut.Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang
signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang
mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkaran kejahatan
yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya.Jangan
sampai anak yang menjadi bakal penerus bangsa ini justru menjadi pelaku
maupun korban tindak pidana yang tidak pantas untuk perkembangan pada
masanya.
Lembaga yang melindungi anak, harusnya melindungi mereka yang
notabene baik menjadi korban tindak pidana maupun mereka yang menjadi
pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu
memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Perlindungan anak yang
3
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hal.
286.
3
harusnya mengawasi jalannya peradilan anak harusnya memberikan
dukungan, baik pada korban maupun pelaku tindak pidana anak,sehingga
dalam proses putusan hukum hakim dapat mempertimbangkan masa depan
anak tersebut, sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku maupun korban
tindak pidana. Karena bagaimanapun anak merupakan tumpuan dan harapan
bangsa ini agar semakin maju dan terus berkembang ke depannya, tanpa
mereka siapa yang akan membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.
Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah
pencabulan yang diatur dalam Buku ke II title XIV Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
Peradilan Anak.
Suatu keberhasilan dalam melindungi anak bangsa merupakan cermin
menurunnya angka kriminialitas yang disebabkan oleh anak yang masih
dibawah umur,yang ditandai dengan menurunnya angka tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku yang notabene masih dibawah umur,hak-hak setiap
anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak merumuskan:
4
“Hak-hak setiap anak untuk dapat hidup, berkembang,tumbuh dan
berpartisipasi seecara optimal sesuai dengan harkat,martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan tanpa diskriminasi”.
Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak lebih diperjelas lagi bahwa :
“Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup,berkembang ,tumbuh dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat,martabat kemanusiaan,serta mendapat
perlindungan dan tanpa diskriminasi demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.
Undang-undang yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak
dalam Pasal 290 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang merumuskan :
“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa belum lima
belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum
waktunya untuk dikawin”.
Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
yang mengatur mengenai pencabulan, yaitu rumusannya adalah:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Seharusnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus melihat
dampak yang ditimbulkan oleh putusannya, tidak hanya melihat dari satu sisi.
Misalkan dalam pencabulan, hakim harus melihat keterangan-keterangan
5
semua saksi tak terkecuali keterangan saksi korban yang dalam hal ini
(pencabulan) masih dibawah umur serta masih diragukan dan belum terbukti
kebenarannya sebelum diadakannya sumpah. Akan tetapi saksi korban yang
masih dibawah umur hanya memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih
dahulu. Hal ini menjadi rancu ketika saksi korban yang menjadi korban harus
disumpah tetapi ternyata keterangan tidak dibawah sumpah. Hal ini yang
mendorong
Penulis
melakukan
penelitian
dengan
judul
Kekuatan
Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana
Pencabulan
(Tinjauan
Yuridis
terhadap
Putusan
Nomor:
98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn).
B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan
hal-hal
yang
telah
di
uraikan
di
atas,
maka
penulismerumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:
1.
Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam
Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn?
2.
Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak
dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
6
2. Untuk
mengetahui
dasar
pertimbangan
hakim
dalammenjatuhkan
pidanadalam Putusan Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan infomasi, dokumentasi
kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang kekuatan
pembuktian keterangan saksi korban anak.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat
penegak hukum, praktisi maupun akademisi dalam rangka memberi
pengetahuan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana, karena
keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Untuk
mengetahui arti hukum acara pidana maka harus mengetahui dahulu tentang
hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang
delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu
perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan
tentang pemidanaan, dan mengatur kepada siapa dan bagaimana
pidana itu dapat dijatuhkan.
b. Hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui
alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan
menjatuhkan pidana.4
Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari
hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya
hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain.
Untuk memahami apa hukum acara pidana itu, maka di bawah ini ada
beberapa definisi hukum acara pidana menurut para sarjana, diantaranya
adalah sebagai berikut :
4
Andi Hamzah. Hukum
Grafika.2001.Hal. 4.
Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar
8
J. Dc Bosch Kemper5
Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturanperaturan, undang-undang yang mengatur hak Negara untuk
menghukum bilamana Undang-undang pidana itu dilanggar.
R. Soesilo6
Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara
bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana
materiil, sehingga memperoleh kaputusan hakim dan cara bagaimana
isi putusan itu harus dilakukan.
“Menurut Van Bemmelen7
Seperti yang dikutip oleh R. Atang Ranoemihardjo menyatakan
bahwa kedua definisi di atas agak sempit dan kurang tepat, sebab
keduanya menitikberatkan kepada cara bagaimana hukum pidana
materiil harus dilaksanakan dan karenanya diabaikan tugas utama dari
hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran
selengkap-lengkapnya, tentang apakah perbuatan itu terjadi dan
siapakah yang dapat dipersalahkan. Jadi dapat dikatakan tidak tepat
karena hukum acara pidana tidak selalu dapat melaksanakan hukum
pidana materiil”.
Sedangkan menurut Van Bemmelen seperti yang dikutip Andi
Hamzah, mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah :
“Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara,
karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana,
yaitu sebagai berikut:
1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si
pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah
diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada
hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan
pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
5
Andi Hamzah, Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia
Indonesia,1986,Hal 16.
6
R Soesilo,Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP
bagi penegak Hukum), Bogor: Politeria, 1982. Hal 3
7
R. Atang Ranoemihardjo. Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensic Science). Bandung:
Tarsito.1983.Hal. 11.
9
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan
tata tertib”.
Definisi yang diberikan oleh Van Bemmelen 8 dikatakan lebih
lengkap dan tepat karena dalam definisi tersebut merinci pula
substansi hukum acara pidana seperti disebutkannya tahap
penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada
proses di pengadilan. Jadi bukan permulaan dan akhirnya saja.
Pengertian hukurn acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh para
sarjana, pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum
acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara
pidana.
Menurut R. Soesilo9, tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai
berikut:
“Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari
kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai pada
hakim dalam menyelidiki, menuntut dan mengadili perkara senantiasa
harus berdasarkan kebenaran, harus mendasarkan hal-hal yang
sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas yang
selain berpengalaman luas, berpendidikan yang bermutu dan berotak
yang cerdas, juga berkepribadian yang tangguh, yang kuat
mengelakkan dan menolak segala godaan.”
B. Asas-asas Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta
martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang, baik pada
waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan.
Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum
8
Andi Hamzah.Opcit.Hal. 6.
Ibid. Hal. 19.
9
10
sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak
hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.
Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang
bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan
kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagian yang lain berasal dari
pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi. Rumusan
pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah
kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari
peraturan hukum.
Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana
a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu
asas dimana suatu proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara
cepat dan sederhana sehingga biayanyapun ringan, sehingga tidak
menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada
pihak yang berperkara.
Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut contante justitie
semakin ditekankan dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e
dikatakan:
“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”
11
Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal
dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), misalnya Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27
ayat (4), 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat
ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam
ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah
mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini
mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat
penyelesaian perkara tersebut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) Pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan
terdakwa untuk “segera” diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan
oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).
Pasal 102 ayat (1) KUHAP juga mengatakan penyelidik yang
menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang
patut diduga merupakan tindak pidana wajib “segera” melakukan tindakan
penyelidikan yang diperlukan. Selain bagi penyelidik berlaku juga bagi
penyidik dalam hal yang sama, penyidik juga harus segera menyerahkan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Penuntut umumpun menurut
Pasal 140 ayat (1) diperintahkan untuk secepatnya membuat surat dakwaan.
12
Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menghendaki
peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
Menurut Yahya Harahap10 menjabarkan mengenai asas sederhana
dan biaya ringan adalah sebagai berikut :
1) Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi
yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami
kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa.
2) Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut
ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya
sebagai pelaksana dari prinsip menyederhanakan proses
penahanan.
3) Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyatanyata member makna menyederhanakan penanganan fungsi dan
wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolakbalik, tumpang tindih atau overlappingdan saling bertentangan.
b. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence).
Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) adalah asas
yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak
bersalah
sampai
adanya
putusan
pengadilan
yang
menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum
butir 3 huruf c yang merumuskan :
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapankan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
10
M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I).,Jakarta :
Pustaka Kartini,2001, Hal 54.
13
Menurut M. Yahya Harahap11 menyatakan pendapatnya yaitu :
“Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun
dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur”. Prinsip
akusatur menemspatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap
tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan objek
pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukan atau
diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat
martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan
dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang
dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Karena itulah pemeriksaan
ditujukan”.
c. Asas Oportunitas
Hukum acara pidana mengenal suatu badan yang khusus diberi
wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut
penuntut umum. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan
kepadanya, jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut
umum karena penuntut umum memiliki hak penuntutan, dalam hubungan
dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan asas
oportunitas.
Asas Oportunitas adalah adanya hak yang dimiliki oleh penuntut
umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang. Di Indonesia
wewenang ini hanya diberikan pada kejaksaan (Pasal 6 butir a dan b serta
Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP).
Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :
11
Ibid. Hal. 38.
14
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundangini
untuk bertindak sebagai penuntut umum sertamelaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang olehundangundang ini untuk melakukan penuntutan danmelaksanakan
penetapan hakim.
Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :
Pasal 137
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun
yangdidakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya
dengan'melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang
mengadili.
Pasal 138
(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan
itu sudah lengkap atau belum.
(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai
petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan
dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,
penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu
kepada penuntut umum.
Pasal 139
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil
penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah
berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak
dilimpahkan ke pengadilan.
Pasal 140
(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil
penyidikandapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu
secepatnya membuatsurat dakwaan.
(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk
menghentikanpenuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwatersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
perkaraditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal
tersebutdalam surat ketetapan.
15
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka
dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada
tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah
tahanan negara, penyidik dan hakim.
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum
dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
Pasal 141
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan
membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang
sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara
dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap
penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang
lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan
yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada
hubungannya,yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi
kepentingan pemeriksaan.
Pasal 142
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang
memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang
tersangka yangtidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut
umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa
secara terpisah.
Pasal 143
(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut
disertai dengan surat dakwaan.
(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan
pekerjaantersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan.
(3)
Surat
dakwaan
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan
disampaikan
kepada
tersangka
atau
kuasanya
atau
16
penasihathukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan
denganpenyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke
pengadilan negeri.
Pasal 144
(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum
pengadilanmenetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk
menyempurnakan
maupun
untuk
tidak
melanjutkan
penuntutannya.
(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu
kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia
menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat
hukum danpenyidik.
Sebagai kebalikan dari asas ini adalah asas legalitas, asas ini
mengandung arti bahwa jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk
melakukan penuntutan terhadap seseorang jika kepentingan umum akan
dirugikan.
A.Z. Abidin Farid 12 memberi perumusan tentang asas oportunitas
sebagai berikut :
“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum
untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat
seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi
kepentingan hukum.”
d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum ialah asas yang
memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk
umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali
dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya
anak-anak.
12
A.Z. Abidin Farid,Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia, Ujung Pandang:
UNHAS, 1981. Hal. 12.
17
Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan
sebagai berikut :
“Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka
sidang dan menyataka terbuka untuk umum kecuali dalam perkara
mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”.
Uraian di atas mengemukakan bahwa saat membuka sidang hakim
ketua harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Pelanggaran atas
ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan
pengadilan “batal demi hukum” (Pasal 153 ayat (4) KUHAP) ada
pengecualian dalam ketentuan ini yaitu sepanjang mengenai perkara yang
menyangkut kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak, yang dalam hal
ini persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup.
Andi Hamzah13 berpendapat mengenai hal ini bahwa :
“Seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan
sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk
umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang
dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang
artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup.
Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim
melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut
umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar
sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik
keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban
memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan
kesaksiannya”.
e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum
Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum maksudnya
ialah hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya atau apapun
jabatannya dalam melakukan pemeriksaan.
13
Andi Hamzah.Opcit.Hal. 18.
18
Romli Atmasasmita14 dalam bukunya mengatakan bahwa :
“Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang
dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkannya asas ini sebagai satu
kesatuan menunjukan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata
kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia.”
Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum
ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umum butir 3a.
Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan :
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang.”15
f. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap
Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya
terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
Hakim-hakim tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap. Ini disebut
dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang merumuskan :
“Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di negeri
Belanda yang dahulu menganut sistem juri, tetapi sejak tahun 1813
dihapuskan. Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari
Inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem itu maka
Jerman juga tidak menganutnya.”
Menurut D. Simons 16 sebagaimana dikutip dalam bukunya Andi
Hamzah, menyatakan sebagai berikut:
14
15
Romli Atmasasmita,Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Jakarta : Bina Cipta, 1983.hal.30.
Ibid. Hal. 20.
19
“Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di Negara
Belanda yang dahulu juga menganut sistem juri pula, tetapi sejak tahun
1813 dihapuskan.Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu
dari Inggris.Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem tersebut
maka Jerman juga tidak menganutnya.”
g. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa
adalah suatu upaya yang secara filosifi melindungi hak asasi manusia dari
diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh
bantuan hukum dari seorang penasehat hukum.
Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang
bantuan hukum dimana tersangka / terdakwa mendapat kebebasankebebasan yang sangat luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain sebagai
berikut :
a.) Bantuan Hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau
ditahan.
b.) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
c.) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada semua
tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
d.) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh
penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut
keamanan negara.
e.) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum
guna kepentingan pembelaan.
f.) Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari
tersangka / terdakwa.17
Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasihat hukum
menyalahgunakan hak-hak tersebut. Kebebasan-kebebasan ini hanya dari
16
M Yahya Harahap.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan
Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.hal. 22.
17
Andi Hamzah. Opcit.Hal. 21.
20
segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, social, dan ekonomi. Segisegi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan
bantuan hukum yang merata.
Menurut Adnan Buyung Nasution18
“setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah
banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persoalannya
bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi, disebabkan
oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf tinggi dan
keadaan kesehatan yang memburuk.”
h. Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitor)
Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan
Terdakwa sebagai subyek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang
sebagai obyek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa
dipandang sebagai obyek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan
pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting,
sehingga untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka sering digunakan
tindakan kekerasan ataupun penganiayaan.
Asas akusatoir ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi
ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun
terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya.
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa :
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut
tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”
18
Andi Hamzah. Loc.Cit. Hal. 21.
21
Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan
universal, maka asas inkisitor ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri
beradab. Hal ini terbukti dengan adanya hak memperoleh bantuan hukum
sejak awal pemeriksaan ditingkat penyidikan. Selain itu juga dibuktikan
dengan berubahnya pola sistem pembuktian di mana alat-alat bukti berupa
pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”.
Dalam bukunya, Andi Hamzah19 mengatakan bahwa:
“Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukan
bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti
perbedaaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang
pengadilan pada asasnya telah dihilangkan.”
i. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan
Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan artinya yaitu,
dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim
secara langsung kepada terdakwa dan saksi.Ini berbeda dengan acara
perdata di mana tergugat dapat mewakili oleh kuasanya.Sedangkan arti dari
lisan sendiri yaitu pemeriksaan hakim bukan dilakukan secara tertulis tetapi
secara lisan antara hakim dan terdakwa.
Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalamUndang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan bahwa :
a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang
pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia
yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
19
Andi Hamzah. Loc.Cit. Hal. 21.
22
b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan
pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi
memberikan jawaban secara tidak bebas.
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara
langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.Sedangkan
pemeriksaan hakim dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara
hakim dan terdakwa.
Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan
dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek atau in absentia.
Bambang Poernomo20 berpendapat bahwa :
“Pemeriksaan perkara pidana antara para pihak yang terlibat dalam
persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis tetapi harus dengan
lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar
dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara
pemeriksaan perkara pidana dengan mendengarkan keterangan
langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa
untuk mengeluarkan pendapatnya atau jika perlu memberikan
keterangan ingkar karena pada waktu pemeriksaan permulaan tidak
bebas keterangannya yang diperiksa secara tertutup.”
C. Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses,
perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si
terdakwa dalam sidang pengadilan.
20
Bambang Poernomo,Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty,
1985.Hal. 79.
23
Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo21 yaitu:
“Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah
suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran
peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian
adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP
menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:
1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di persidangan;
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.
Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam
hukum acara pidana secara keseluruhan.”
1. Penyidikan
Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :
“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan
tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan
tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang
diperlukan.”
2. Penuntutan
Pasal
137
Undang-Undang
Hukum
Acara
Pidana
(KUHAP)
menyebutkan :
“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap
siapapun yangdidakwa melakukan suatu tindak pidana dalam
daerah hukumnya denganmelimpahkan perkara ke pengadilan yang
berwenang mengadili.”
3. Pemeriksaan di Persidangan
Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :
“Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan
secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada
terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat
21
Martiman Prodjohamidjojo.Sistem
Indonesia.1983.Hal. 12.
Pembuktian
dan
Alat-Alat
Bukti.Jakarta:Ghalia
24
tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman
terakhir.”
4. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengamatan Putusan Pengadilan
Pelaksanaan putusan pengadailan diatur dalam Pasal
270 Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa :
“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera
mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”
Pengawasan, dan pengamatan putusan pengadilan diatur dalam Pasal
277 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang menyebutkan bahwa :
(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas
khususuntuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan
danpengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan
pidanaperampasan kemerdekaan.
(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut
hakimpengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan
untuk palinglama dua tahun.
Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di
dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu
dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental
yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan
pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim berbeda dengan negara-negara
Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri
yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin
sidang dan menjatuhkan pidana.
Beberapa ajaran mengenai teori atau sistem pembuktian dalam hukum
acara pidana, yaitu :
25
a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara
Positif (Positive Wettelijk Bewijs Theorie)
Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori
pembuktian formal (formele bewijstheorie), teori pembuktian ini dikatakan
secara positifkarena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa
undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu
perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka
keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin
dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat
dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup
untuk menentukan kesalahan terdakwa. 22
Menurut D. Simons23seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah:
“Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara
positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua
pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat
menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di
Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam
acara pidana.”
Teori ini menekankan pada ketentuan perundangan sehingga hakim
hanya sebagai corong undang-undang yang hanya mengucapkan sesuai
dengan bunyi undang-undang yang terkait. Keuntungan dari sistem ini
adalah pembuktian bersifat obyektif yang artinya hakim wajib benar-benar
menerapkan
mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau
tidaknya terdakwa sesuai dengan cara pembuktian dengan alat-alat bukti
yang telah ditentukan undang-undang.
22
23
Yahya Harahap.Op.cit. Hal.257.
Andi Hamzah.Op.cit.Hal.251.
26
b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu
(Conviction-in Time)
M. Yahya Harahap24 berpendapat:
“Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
atau yang disebut juga sistem pembuktian conviction-in time, untuk
menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan
oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang
menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan diambil
oleh hakim secara langsung dengan mengabaikan alat-alat bukti
yang ada.”
Sistem pembuktian ini mendasarkan bahwa dalam memutus suatu
perkara pidana hakim mendasarkan pada hati nuraninya sendiri. Dalam hal
ini maka nilai pembuktian berada penuh ditangan hakim dan bersifat
subyektif karena segala sesuatunya itu hakim yang menentukan. Seorang
hakim dapat saja menjatuhkan putusan hanya dengan keyakinannya tanpa
melihat pembuktian melalui alat-alat bukti yang cukup dipersidangan
sehingga dapat timbul kemungkinan bahwa hakim dapat saja melepaskan
terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya walaupun
dipersidangan telah cukup bukti kalau terdakwa benar-benar bersalah dan
hakim bisa saja memutus terdakwa bersalah atas dakwaan yang
didakwakan
kepadanya
walaupun
dalam
persidangan
pembuktian
terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas
Alasan yang Logis (Conviction Raisonee)
Sistem pembuktianberdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang
logis hampir sama dengan teori pembuktian keyakinan melulu, akan tetapi
24
Yahya Harahap.Op.cit.Hal. 256.
27
teori ini faktor kebebasan hakim lebih dibatasi dimana setiap keyakinan
hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan alasanalasan yang jelas, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasanalasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa
sehingga bisa mengambil putusan tersebut. Keyakinan hakim harus
mendasar dengan alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima secara
logika.
“Sistem atau teori pembuktian atas alasan yang logis merupakan
jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas
tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, sistem atau teori
pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasanalasan keyakinannya, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim
atas alasan yang logis dan yang kedua teori pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan keduanya
ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya
terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim
bahwa ia bersalah.sedangkan perbedaan keduanya adalah jika
keyakinan hakim atas alasan yang logis pangkal tolaknya ada
keyakian hakim sedangkan yang pembuktian berdasarkan undangundang secara negatif pada ketentuan undang-undang. Kemudian
pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak
didasarkan undang-undang sedangkan pada yang kedua didasarkan
kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.”25
d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara
Negatif (Negatief wettelijk)
Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem
pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan atau conviction in time yang kemudian menimbulkan rumusan
salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang
25
Yahya Harahap.Ibid.Hal. 257.
28
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut
undang-undang.
Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut
sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua
komponen yaitu :
1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan
subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak
ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebu. Jika salah
satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung
keterbuktian kesalahan terdakwa.26
Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus
didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti
tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.
e. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP
Sistem pembuktian yang dianut olehUndang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau
teori
pembuktian
berdasarkan
Undang-Undang
Negatif
(negatief
wettelijke). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
isinya:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwa yang bersalah melakukannya.
26
Yahya Harahap.Op.cit.Hal.279.
29
Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan
salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana
kepada terdakwa, harus :
a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah
b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.27
M. Yahya Harahap28 berpendapat :
“Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183
KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang
seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran
sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Dari
penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah
menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat
dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi
tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.”
Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah29:
“Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara
negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan,
Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim
tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang
sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua,
ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam
menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu
yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”
R. Soesilo 30 , berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah
kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan,
maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan
senantiasa berusaha untuk membuktikan :
27
Ibid.Hal. 280.
Ibid. Hal. 256-259.
29
Andi Hamzah. Opcit.Hal. 264.
30
R. Soesilo. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP
bagi penegak Hukum). Bogor: Politeria. 1982. Hal. 109.
28
30
a. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
c. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
d. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.
D. Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP
Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal
184ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), yaitu:
a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e.Keterangan terdakwa.
Dari alat bukti di atas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran
materiil dari kejadian yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain
alat bukti tersebut.
Sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu, Pasal 184 ayat (1)
KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah
menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu,tidak dibenarkan
dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang,
penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum terikat dan terbatas
hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka
tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar
alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat
bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya
terbatas pada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar
jenis alat bukti tersebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai
nilai serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.31
Tidak setiap hal harus dibuktikan dalam persidangan, Pasal 184 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
31
M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Jakarta : Sinar
Grafika.2002. Hal.252.
31
(KUHAP) yang rumusan ini disebut sebagai notoire feiten notorious
(generally known) yang disebut sebagai hal yang sudah umum diketahui. Halhal yang bersifat umum yang diketahui oleh setiap orang secara patut maka
tidak perlu dibuktikan. Biasanya dalam hal ini adalah berdasarkan
pengalaman setiap manusia secara umum karena hal ini sudah diketahui dan
sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dari penjelasan Pasal 184 ayat
(2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) diterapkan :
1. Majelis hakim dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu
kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta tanpa membuktikan
lagi;
2. Akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari notoire feiten, tidak
bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Tanpa
dikuatkan oleh alat bukti yang lain, kenyataan yang ditarik dan
diambil hakim adri notoire feiten tidak cukup membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bukankah pada
hakikatnya notoire feiten tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui
oleh undang-undang sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam
Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal yang secara umum sudah
diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu
pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan sesuatu yang dapat
membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.32
a. Keterangan Saksi
Menurut Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa:
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami
sendiri.”
32
Ibid. Hal.276.
32
Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat
1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam
sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi
itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan
tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah
agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk
disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di
persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal
sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya
yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam
persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah
atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya
sesuai dengan Pasal 160 ayat (4)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan
sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena
33
saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan
dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan
sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi
akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh
hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian
relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan
diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan
pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah
maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan
hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari
(Pasal 161 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana).
Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), yang merumuskan sebagai berikut :
"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".
Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau
biasa disebut dengan "testimonium de auditu" bukan merupakan
keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh
34
dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185
ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana).
Dari penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dihubungkan
dengan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri
dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang
dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi,
keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan
atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi,
tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan
semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
b. Testimonium de auditu keterangan saksi yang diperoleh sebagai
hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai
sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan
berupa keterangan ulang dari yang didengarnva dari orang lain,
keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat
bukti.
c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan
merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat
atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari
pernbuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran
pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.33
Mengenai keterangan saksi de auditu ini, Mr. S.M. Amin34 dalam
bukunya "Hukum Acara Pengadilan Negeri" telah memberikan penjelasan
sebagai berikut :
33
M. Yahya Harahap.Op.cit.Hal. 266.
Leden Marpaung.Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi.Jakarta :Sinar
Grafika. Jakarta. 1994. Hal. 33.
34
35
"Kesaksian de auditu adalah keterangan tentang kenyataankenyataan, dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan
oleh saksi sendiri akan tetapi keterangan-keterangan yang
disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataankenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri
oleh orang lain tersebut".
Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, selain
karena ketidak cakapannya menjadi saksi, yang tidak dapat menjadi
terutama karena mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa karena
cenderung tidak bernilai obyektif dan cenderung membela terdakwa,
diantaranya :
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, (Pasal 168 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana);
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai
derajat ketiga, (Pasal 168 butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana);
c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang
bersama-sama sebagai terdakwa, (Pasal 168 butir c Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
d. Orang yang mempunyai hubungan pekerjaan, harkat, martabat, atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang ditentukan undangundang.
36
Kemudian dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak
disumpah yaitu:
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum
pernah kawin;
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik
kembali.
Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang
belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit
ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang
dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak
dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum
pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam
memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya
dipakai sebagai petunjuk saja.
Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi
lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari
seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup
membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan
yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus testis).
Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui
kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi
sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena
disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan
minimum pembuktian dan the degree of evidence yakni
keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang
dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah :
1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit
harus didukung oleh dua orang saksi;
2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka
kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan
salah satu alat bukti yang lain.35
35
Ibid. Hal.288.
37
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam
pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)untuk
menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:
a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang
lain;
c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi
keterangan yang tertentu;
d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu
dipercaya.
b. Keterangan Ahli
Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua
pihak yang sedang berperkara, dimana yang digunakan adalah keterangan
berkaitan
dengan
ilmu
pengetahuannya
dalam
perkara
yang
dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam
Pasal 186 KUHAP menunjukkan keterangan ahli dari segi pembuktian,
yaitu:
Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang
Pengadilan (Pasal 186Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana).
Penjelasan :
1. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang
dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat
sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
2. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidik
atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang,
diminta untuk memberikan keterangan (ahli) dan dicatat dalam
38
Berita Acara Pemeriksaan (berita acara pemeriksaan
persidangan) Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP.
Maka setiap orang yang diminta pendapatnya untuk
memberikan keterangan ahli secara lisan di persidangan jo.
Pasal 180 ayat (1), Pasal 186 dan penjelasan jo. Pasal 1 butir 28
KUHAP, jo. Pasal 184 ayat (1) sub b KUHAP, jo. Stb. 1937
No.350, yang mendasarkan dari berbagai pasal tersebut,
berdasarkan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki
masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karena keahliannya
itu, dapat meliputi :
1. Ahli kedokteran forensik atau;
2. Dokter, bukan ahli kedokteran forensik (jo.Stb.1937
no.3500; atau;
3. Ahli lainnya, yaitu keterangan yang diberikan oleh orang
yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria Pasal 1 butir 28
KUHAP; atau
4. Saksi ahli yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan
tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok) yang
diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa)
serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan keahliannya
yaitu, selanjutnya dengan menarik kesimpulan daripadanya,
untuk membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna
bagi kepentingan pemeriksaan.36
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menerangkan lebih
lanjut mengenai pengertian keterangan ahli, yaitu:
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.”
Pasal 184 (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembentuk undang-undang meletakkan
keterangan ahli dalam urutan kedua hal ini dinilai bahwa dalam
pemeriksaan
perkara
pidana
sangat
dibutuhkan
dikarenakan
perkembangan ilmu dan teknologi telah berdampak terhadap kualitas
36
Ibid.Hal.72-73.
39
metode kejahatan yang memaksa para penegak hukum harus bisa
mengimbanginya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan
pengetahuan, dan keahlian.
Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
terdapat dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal
180 dan Pasal 186.
Dikatakan, bahwa keterangan ahli amat diperlukan dalam setiap
tahapan pemeriksaan, oleh karena ia diperlukan baik dalam tahap
penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di
sidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan
atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan
pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat
menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh
Hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan
hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang
bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus perkasus
dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindak
pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari
penuntut umum di sidang pengadilan.37
Keterangan yang diberikan oleh ahli harus diberikan di suatu
persidangan yang terbuka untuk umum. Salah satu syarat seorang ahli
untuk memberikan keterangan adalah disumpah dalam persidangan agar
keterangan yang diberikan sesuai dengan pengetahuannya dan syarat yang
lainnya
adalah
ahli
memberikan
keterangan
berdasarkan
ilmu
pengetahuan yang dimilikinya. Jika dalam persidangan seorang ahli tidak
dapat hadir, maka dapat memberikan keterangannya dalam surat yang
37
R. Soeparmono. Keterangan Ahli & Visum EtRepertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana.
Bandung: Mandar Maju.2002. Hal. 3.
40
nantinya dibacakan disidang pengadilan yang sebelumnya juga diangkat
sumpah pada ahli.
Keterangan ahli dapat juga diberikan untuk membantu pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dalam Pasal 120
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)yang nantinya dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan ahli
mengingat sumpah jabatan waktu pertama menerima jabatannya dan
diucapkan dimuka penyidik bahwa ahli akan memberi keterangan
menurut pengetahuannya sebaik-baiknya. Akan tetapi ada pengecualian
bagi ahli untuk tidak memberikan keterangannya dalam pengadilan yaitu
dalam suatu hal karena pekerjaan atau jabatan, harkat dan martabat yang
mewajibkan ahli menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan
keterangan yang diminta.
Ahli dalam Pasal 133Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)menekankan kepada ahli dalam
kedokteran forensik yang menangani korban baik luka, keracunan ataupun
mati yang diakibatkan suatu tindak pidana. Untuk itu disetiap satuan
kepolisian diperlukan tim ahli dalam kedokteran forensik, psikiatri,
antropologi forensik, ilmu kimia forensik, fisika forensik dan lain
sebagainya untuk membantu penyidikan dalam mengungkap kasus dan
mempermudah proses identifikasi korban, tersangka ataupun barang bukti
yang ada dalam tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh tim ahli
41
disini harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab
berdasarkan sumpah jabatan dan profesi yang diembannya.
I Ketut Martika dan Djoko Prakoso38 berpendapat, bahwa:
Keterangan ahli dalam KUHAP dapat dilakukan pemeriksaan ulang
atau penelitian ulang karena diperlukan/ dibutuhkan oleh hakim
kepada ahli apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa
atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli tersebut yang
diatur dalam Pasal 180 (2),(3), dan (4) KUHAP.
Seorang ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak hanya ahli
dalam kedokteran forensik saja akan tetapi juga ahli dalam bidang tertentu
yang berkaitan dengan pemeriksaan di persidangan sesuai dalam Pasal
179Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) bisa dihadirkan oleh hakim, penuntut umum, dan penasehat
hukum. Ahli dipersidangan yang bertugas membantu hakim, penuntut
umum, penasehat hukum dan terdakwa mengenai segala sesuatu yang
tidak diketahuinya yang dapat diketahui mengenai keterangan ahli yang
mempunyai keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi
jelas dan terang, dan tujuan pemeriksaan ahli ini untuk membuat terang
perkara pidana yang sedang dihadapi. Sifat dari keterangan ahli ini
menunjukkan suatu keadaan tertentu atau suatu hal dan belum
menunjukkan mengenai siapa yang dapat dipersalahkan dalam suatu
perkara tindak pidana yang bersangkutan.
38
I Ketut Martika& Djoko Prakoso.Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Rineka
Cipta. 1992. Hal. 66.
42
Yahya Harahap39 berpendapat:
Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar
keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :
1. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang
mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada
hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
2. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak
mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada
hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak
mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undangundang.
Adanya tata cara pembuktian dari ahli sebagai alat bukti di tahap
penyidikan dengan menggunakan laporan atau dalam bentuk surat sesuai
dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)dan meminta keterangan ahli secara lisan di
sidang pengadilan berdasarkan Pasal 179 dan 186 menimbulkan dualisme,
terutama yang berasal dari laporan atau visum et repertum yaitu :
a) Pada suatu alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan
atau visum et repertum, tetap dapat dinilai sebagai alat bukti
keterangan ahli;
b) Pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan,
juga menyentuh alat bukti surat yang terdapat dalam Pasal 187
huruf c KUHAP.40
Untuk menjawab dualisme diatas maka yang dapat dijadikan
pedoman adalah pendapat hakim akan mempergunakan nama alat bukti
apa yang akan diberikan karena keduanya sama-sama bersifat kekuatan
pembuktian yang bebas dan tidak mengikat, hakim bebas menentukan
apakah akan membenarkan alat bukti tersebut atau malah akan
menolaknya.
39
40
Yahya Harahap. Op.cit. Hal.299.
Ibid.Hal. 303.
43
Nilai kekuatan pembuktian dengan keterangan ahli tidak jauh
berbeda dengan keterangan saksi yaitu :
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau vrij
bewijskaracht yang ditentukan oleh penilaian hakim apakah
akan menerima keterangan dari ahli tersebut atau akan
menolaknya.
2. Keterangan ahli yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh
alat bukti yang lain tidak memadai untuk membuktikan
tentang tidak atau bersalahnya terdakwa. Oleh karena itu agar
keterangan ahli dapat digunakan sebagai dasar memutus
perkara pidana oleh hakim harus disertai dengan alat bukti
yang lain.41
Suatu kasus akan sering terdapat dua keterangan ahli yang
digunakan yaitu keterangn ahli yang berupa laporan dan juga berasal dari
keterangan yang diberikan secara lisan di pengadilan. Jika keterangan ahli
tersebut menjelaskan hal yang sama maka alat bukti keterangan ahli
masih bernilai satu alat bukti, akan tetapi jika keterangan ahli ini yang
berupa laporan dan juga dari keterangan lisan di sidang pengadilan
menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dan menunjukan hal yang
berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat dinyatakan
bahwa keterangan ahli tersebut ada dua alat bukti keterangan ahli yang
sah yang masing-masing berdiri sendiri dan telah memenuhi batas
minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
c. Surat
A Plito seperti yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo42:
41
42
Ibid.Hal. 253.
Martiman Prodjohamidjojo. Komentar Atas KUHAP. Jakarta :Pradya Paramitha. 1983.Hal. 24.
44
“Pengertian surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang
berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk
kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat
tanda bacaan, surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187
KUHAP dimaksudkan adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabatpejabat resmi yang terbentuk berita acara, akta, surat keterangan
ataupun surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan
perkara yang sedang diadili.”
Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)yang menurut ketentuan ini:
“Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan
menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah
jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti
surat menurut definisi Asser-Anema yaitu segala sesuatu yang
mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud
untuk mengeluarkan isi pikiran.”43
Sebagai syarat dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat
itu dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa
surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah. Surat resmi yang dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbentuk
berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang mempunyai
hubungan dengan perkara yang diadili.
Berdasarkan bunyi Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
“Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah, adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
43
Andi Hamzah.Op.cit. Hal. 276.
45
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal
atau sesuatu keadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli yamng memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya
dengan isi dan alat pembuktian yang lain”.
Rumusan dalam Pasal 187 huruf dUndang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbeda dengan
ketentuan dalam huruf a,b dan c karena huruf d menunjukkan surat secara
umum yang tidak berlandaskan sumpah jabatan dan sumpah di sidang
pengadilan yang bersifat resmi dan cenderung bersifat pribadi. Penjelasan
selanjutnya menyebutkan bahwa berlakunya alat bukti surat lain harus
mempunyai hubungan dengan alat bukti lain agar mempunyai kekuatan
pembuktian artinya alat bukti surat lain tidak dapat berdiri sendiri secara
utuh.
Bentuk surat lain yang diatur dalam huruf d “hanya dapat berlaku”
jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang
lain. Nilai berlakunya masih digantungkan dengan alat bukti yang
lain. Kalau isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu
terdapat salng hubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai
sebagai alat bukti surat.44
Berdasarkan pasal diatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang kekuatan
pembuktian dari surat lain karena tidak mempunyai bobot sebagai alat
bukti hanya mengatur surat-surat resmi saja. penerapan surat lain sebagai
44
Yahya Harahap.Op.cit.Hal.309.
46
bentuk alat bukti surat terlihat ganjil karena jika suatu alat bukti surat
digantungkan dengan alat bukti yang lain yaitu jika mempunyai hubungan
isinya dengan alat bukti yang lain sehingga terkesan tidak mempunyai
nilai pembuktian bahkan cenderung menjadi alat bukti petunjuk yang
intinya saling menghubungkan antara alat bukti satu dengan yang lainnya
sehingga tercipta suatu urutan suatu peristiwa yang terjadi dalam perkara
pidana yang diperiksa di sidang pengadilan.
Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dapat diartikan bahwa pejabat yang mempunyai
wewenang untuk membuat surat-surat tersebut, dibebaskan untuk
menghadap sendiri dipersidangan dan pembacaan surat-surat tersebut
telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila
mereka menerangkan sendiri secara lisan dihadapan persidangan
pengadilan.
Surat yang dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan biasanya
berasal dari kedokteran forensik yang meneliti barang bukti yang
ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian diteliti
dimana barang bukti mati kemudian dituangkan dalam bentuk surat dan
dapat dijadikan suatu pegangan bagi hakim untuk memutus suatu tindak
pidana yang bersangkutan karena barang bukti mati tersebut tidak bisa
berbohong dan terdakwa tidak bisa mengelak jika barang bukti tersebut
telah nyata menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
yang dituntutkan kepadanya.
47
Nilai kekuatan pembuktian surat menurut Yahya Harahap45jika
dinilai dari segi teoritis serta dihubungkan dengan prinsip pembuktian
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
1. Ditinjau dari segi formal
Alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c adalah
alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat ini dibuat
secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan
perundang-undangan. Alat bukti surat resmi mempunyai nilai
pembuktian formal yang sempurna dengan sendirinya bentuk
dan isi surat tersebut :
a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti
yang lain;
b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk
dan pembuatannya;
c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang
dituangkan pejabat yang berwenang didalamnya sepanjang
isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat
bukti yang lain;
d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan
yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan
dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan
saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
2. Ditinjau dari segi materiil
Alat bukti surat tidak mempunyai kekuatan mengikat sama
dengan alat bukti saksi, dan ahli yang sama-sama mempunyai
nilai pembuktian yang bersifat bebas yang penilaiannya
digantungkan dari pertimbangan hakim. Ketidakterikatannya
hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa
asas, antara lain :
a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk
mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materiel
waarheid), bukan mencari kebenaran formal. Nilai
kebenaran dan kesempurnaan formal dapat disingkirkan
demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil
atau kebenaran sejati yang digariskan oleh penjelasan Pasal
183 KUHAP yang memikul kewajiban bagi hakim untuk
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum
bagi seseorang.
45
Ibid. Hal.309-312.
48
b. Asas keyakinan hakim sesuai yang terdapat dalam Pasal
183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian
menurut undang-undang secara negatif. Dimana hakim
dalam memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut
hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah
atau tidak. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan
putusan yang diambilnya dengan tetap memperhatikan
tanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan
tanggung jawab demi mewujudkan kebenaran sejati.
c. Asas batas minimum pembuktian yaitu sesuai dengan
Pasal 183 KUHAP hakim dalam memberikan putusan
harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan dengan alat
bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan untuk
memberikan keputusan dipersidangan.
d. Petunjuk
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau karena keadaan yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal
188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dari bunyi Pasal 188 ayat (1) KUHAP dijumpai kata-kata
“menandakan” yang maksudnya adalah bahwa justru oleh karena
tidak mungkin dapat diperoleh oleh karena tidak mungkin dapat
diperoleh kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya secara
pasti, maka dari kata-kata demikian dipergunakan kepadanya
secara pasti, maka dari kata-kata demikian dipergunakan, sehingga
dari sekian banyak petunjuk yang ada telah dapat terbukti. Bahwa
perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk
haruslah ada kesesuaian antara satu dengan yang lain, karena
justru pada persesuaian itulah letak kekuatan utama dari petunjukpetunjuk sebagai sebagai alat bukti. Dan dari bunyi Pasal 188 (1),
yang menyatakan bahwa diantara petunjuk-petunjuk itu harus ada
“persesuaian”, maka hal itu berarti bahwa sekurang kurangnya
harus ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah, namun
49
kalau bunyi pasal itu lebih diteliti lagi ternyata satu satu perbuatan
saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah
dengan satu alat bukti yang lain dan yang berkesesuaian
keseluruhannya, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan
bahwa menurut hukum perbuatan yang didakwakan telah
terbukti.46
Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa petunjuk itu
diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan juga keterangan dari terdakwa
dimana diantara ketiganya harus ada kesesuaian dan saling berhubungan.
Persesuaian antara perbuatan, kejadian satu sama lain menunjukkan
adanya suatu tindak pidana atau tidak, jika tidak ada persesuaian diantara
ketiga alat bukti diatas maka belum bisa ditentukan itu merupakan
petunjuk dan yang dapat melakukan penilaian itu merupakan petunjuk
dalam setiap keadaan atau bukan adalah hakim, dimana harus melakukan
pemeriksaan secara seksama dan cermat berdasarkan hati nuraninya. Pasal
188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) menerangkan bahwa:
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Bunyi pasal 188 ayat (3)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sangat berpengaruh dalam setiap
penggunaan alat bukti petunjuk sebagai syarat dan dasar penilaian
pembuktian kesalahan terdakwa, karena nantinya akan berpengaruh
46
I Ketut Martika & Djoko Prakoso.Op.cit.Hal.44.
50
terhadap tanggung jawab sebagai seorang hakim yang merangkai alat
bukti yang ada sehingga menjadi dasar penjatuhan hukuman.
Syarat-syarat untuk dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti
haruslah:
a. Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang
terjadi.
b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain
dengan sengaja kejahatan yang terjadi.
c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa
maupun saksi di persidangan.47
Penggunaan alat bukti petunjuk dalampraktek persidangan sangat
dihindari, bila perlu menggunakan alat bukti yang lainnya kecuali jika
dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali maka alat bukti
petunjuk dapat digunakan jika alat bukti yang lain belum mencukupi
untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dinilai juga bahwa alat bukti
petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain belum mencukupi batas
minimum pembuktian yang sesuai dala Pasal 183 KUHAP.
Alat bukti petunjuk dalam persidangan dilihat dari persesuaian
antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga hakim memperoleh
gambaran mengenai proses terjadinya tindak pidana dan penyebab
terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk diperoleh hakim
dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga diperoleh
persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya.
47
Andi Hamzah dan Indra Dahlan.Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar.Jakarta.:Ghalia.
Indonesia. 1984. Hal. 263.
51
Pasal 188 ayat (2) KUHAP ditentukan secara limitatif untuk mencari
bukti petunjuk yaitu diperoleh dari :
a) Keterangan saksi
b) Surat
c) Keterangan terdakwa
Alat bukti petunjuk tidak mencantumkan alat bukti ahli karena
keterangan ahli diperoleh dari keterangan dari pakar dalam bidang
keilmuan yang terkait yang bersifat subyektif dari pengetahuan masingmasing ahli dan dalam hal ini kemungkinan besar sudah telah bercampur
dengan nilai-nilai budaya, keyakinan, latar belakang hidup, pendidikan
dari ahli itu sendiri dan cenderung akan selalu membenarkan pendapatnya
sehingga tidak bernilai obyektif.
Alat bukti petunjuk baru ada jika sudah ada alat bukti yang lain
sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau “asessoir”.
Dengan kata lain alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada jika tidak ada
alat bukti lain.
Djisman Samosir48 berpendapat bahwa:
“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi
bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.”
Menurut Yahya Harahap 49 sendiri berpendapat bahwa nilai
kekuatan pembuktian petunjuk serupa dengan sifat dan kekuatan alat
bukti yang lain yakni:
48
C. Djisman Samosir. Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana.Bandung. Binacipta. 1985. Hal.
90.
49
Yahya Harahap.Op.cit.Hal.317.
52
a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang
diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas
menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri
membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada
prinsip batas pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus
didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.
e. Keterangan terdakwa
Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), merumuskan:
“Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau
alami sendiri.”
Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa
yang ada dalam HIR, akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih luas
baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan
sebagian dari perbuatan atau keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara
keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah
keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan
beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya
perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.Pengaturan tentang
keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189-193 KUHAP.
Dengan dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai
alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua
keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berbentuk
penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari
perbuatan atau keadan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh
keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR
dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944, NJ.44/45 No.59.
53
sedangkan pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat
berikut.
a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
b. Mengaku ia bersalah.50
Menurut Memorie van Toelichting Ned Sv. Penyangkalan
terdakwa atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya boleh menjadi alat
bukti yang sah, hal ini lah yang menjadi konsekuensi penggunaan kata
keterangan terdakwa sehingga hakim harus mendengarkan penyangkalan
dan pengakuan dari terdakwa.
Keterangan terdakwa yang dapat diambil sebagai alat bukti yang
sah harus mengandung beberapa asas, yaitu :
1. Keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan.
2. Keterangan terdakwa bisa menjadi alat bukti jika dikemukakan disidang
pengadilan, baik itu yang berbentuk penjelasan yang diutarakan sendiri,
penjelasan ataupun jawaban terdakwa yang diajukan kepadanya oleh
hakim, penuntut umum atau penasehat hukum baik yang berbentuk
penyangkalan ataupun pengakuan. Ada juga keterangan terdakwa yang
dikemukakan diluar persidangan seperti pada waktu penyidikan dan
penyelidikan di kepolisian dapat digunakan untuk membantu untuk
menemukan bukti disidang asalkan keterangan didukung oleh suatu alat
yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal
189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana) dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain itu keterangan yang
50
Andi Hamzah.Op.cit.Hal.278.
54
diberikan haruslah dinyatakan di depan penyidik, dicatat dalam berita
acara penyidik, kemudian ditanda tangani oleh penyidik dan terdakwa;
3. Keterangan terdakwa berisi tentang perbuatan yang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
4. Keterangan terdakwa hanya mempunyai alat bukti terhadap diri sendiri.
Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, bahwa
seperti alat bukti yang lainnya untuk menemukan kebenaran materiil maka
harus memenuhi Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu paling tidak harus memenuhi batas
minimum pembuktian dengan 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu pada
Pasal 189 (4)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), juga menjelaskan:
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
Paling tidak dalam suatu tindak pidana selain keterangan terdakwa
harus ada satu alat bukti lain yang mendukung sehingga hakim dapat
mengambil putusan, selain itu dengan alat bukti tersebut timbul keyakinan
hakim atas tindak pidana tersebut bahwa terdakwa bersalah atau tidak atas
dakwaan yang ditujukan padanya. Kemudian sifat nilai kekuatan
pembuktiannya adalah bebas, maka dengan ini hakim tidak terikat pada
nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa atau menyingkirkan
kebenaran yang terkandung didalamnya, karena segala sesuatunya harus
ada alasan yang logis yang bisa diterima oleh hakim.
55
Alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut dapat
dihadirkan oleh terdakwa dan juga oleh pihak kejaksaan. Alat bukti yang
dihadirkan oleh terdakwa biasanya terkait untuk meringankan hukuman
terdakwa yang sering disebut saksi yang meringankan sedangkan alat bukti
yang
dihadirkan
oleh
jaksa
terkesan
memberatkan
atau
untuk
membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana karena peran dari
jaksa penuntut umum dalam persidangan adalah sebagai wakil negara yang
harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara
sehingga sifatnya harus bersifat obyektif.
Selain itu dengan alat bukti tersebut hakim telah menemukan
keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan
terdakwalah yang melakukan tindak pidana, jika dengan alat bukti tersebut
hakim tidak menemukan keyakinannya maka alat bukti tersebut tidak bisa
dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa itu merupakan tindak pidana.
Dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar
kebenaran materiil agar terdakwa diperiksa jangan membawa-bawa orang
lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan untuk
menghindari adanya fitnah terhadap diri orang lain yang tak bersalah.
56
E. Pencabulan
1. Pengertian Pencabulan
Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam
mendefinisikan
tentang
pencabulan
berbeda-beda
seperti
yang
dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu
usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang
perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku
melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu
pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang
melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana
perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang
berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan
ialah:
seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya
untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman
kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke
dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian
mengeluarkan air mani.51
Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut
adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta
kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan
dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria.
Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada
unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria
51
P.A.F. Lamintang,Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997),
hal. 41.
57
tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang
pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai
pencabulan.
Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan
tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air
mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman
Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk
melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.52
Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya
kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun
dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk
mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita,
perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara
lain sebagai berikut :
a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini
berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan
tindakan perlakuan pelaku.
52
Ibid hal. 41
58
c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin
dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap wanita tertentu.
Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang
dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan
fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan
ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak
dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu
kejahatan.53
Dari perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan
ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan)
karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku
dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan
pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki
meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan. Fungsi dari
kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah
sebagai berikut :
a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di
sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal
verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya
kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari
memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang
53
Ibid., hal. 45
59
mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah
yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda,
membuat utang atau menghapuskan piutang.
b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana
bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan
pada Pasal 211 atau 212.54
Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting
dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :
a.
Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang
berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan
permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih
besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang
menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa
takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima
kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya
tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan
itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat
penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak
timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan
dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.55
54
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
2005), hal. 64
55
Ibid., hal. 66
60
Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan
kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah
yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga lakilaki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan
perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah
“bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas (baca: kekerasan)
dari seksualitas (the agressive expression of sexuality)akan tetapi
merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (sexual expression of
aggression)”. 56 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang
bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam
pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :
a.
Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang
signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain
sebagai berikut :
1) Wanita belum dewasa yang masih perawan.
2) Wanita dewasa yang masih perawan.
3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
4) Wanita yang sedang bersuami.57
56
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung : Mandar Maju,
1995), hal. 108
57
Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cet. 2, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2004), hal. 50
61
b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau
ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban
mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat
dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan
khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang
dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam
pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia)
dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut :
a.
Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke
dalam vagina), tetapi juga :
1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke
dalam vagina atau mulut wanita.
b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi
juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
c.
Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang
tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap
wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap
wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman,
karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.58
58
Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, (Jakarta : IND-HILL-CO, 1997),
hal. 67.
62
Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat
juga disebut dengan chid molester, dapat digolongkan ke dalam lima
kategori yaitu:
a.
Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh
ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran
seksual sebagai orang dewasa.
b. Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai
reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap
orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka
sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
c.
Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya
dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang
keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
d. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol
dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan
organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile
deterioration).
e.
Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.59
2. Unsur-unsur Pencabulan
Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk
bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang
59
Ibid., hal. 45
63
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat (1)
dan (2) yang menyebutkan :
a.
Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.60
Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur
pencabulan ialah sebagai berikut :
a.
Setiap orang,yang berarti subyek atau pelaku.
b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
c.
Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam
prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan.
Memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan
dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak
(korban).
d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa
perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu,
membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.
60
Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23Tahun 2002, ps. 81 ayat (1) dan (2).
64
3. Jenis-Jenis Pencabulan
Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui
beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :
a. Sadistic rape
Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif
berpadu dalam bentuk yang merusak.Pelaku pencabulan telah Nampak
menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya,
melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan
tubuh korban.
b. Angea rape
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi
sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan
marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan
objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas
prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
c. Dononation rape
Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.Tujuannya
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap
memiliki keinginan berhubungan seksual.
d. Seduktive rape
Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang,
yang tercipta oleh kedua belah pihak.Pada mulanya korban
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai
sejauh kesenggamaan.Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan
65
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa
bersalah yang menyangkut seks.
e. Victim precipitatied rape
Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan
korban sebagai pencetusnya.
f. Exploitation rape
Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan
melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan
mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang
bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.Misalnya, istri yang
dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa
majikannya,
sedangkan
pembantunya
tidak
mempersoalkan
(mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.61
F. Anak Dibawah Umur
1. Pengertian Anak dibawah Umur
Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan
dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah
sebagai berikut :
manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk
Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak
menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah
dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsabangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan
dalam Al-Hujurat 13.62
61
62
Wahid, op. cit., hal. 46
Hamzah, op.cit., hal. 169
66
Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang
dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang
pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana
keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang
kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu
kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan
keturunannya.
“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.63
Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak
tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain,
karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak
tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak
harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :
a.
Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
b.
Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
c.
Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari
orang lain.
Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus
perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh
karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun
sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.
63
Irsan, op.cit., hal. 1.
67
2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur
Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau
bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa
peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia
yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan
sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada
intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang
belum mencapai lima belas tahun.
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
Di
dalam
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata,
yang
dikategorikanusia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa
seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.
c. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak
adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin”.
64
Dalam pasal tersebut dapat
diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah
usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
64
Tribowo Hersandy Febriyanto, Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak, UU No 4, L.N
No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).
68
d. Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat
dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin”. 65 Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan
bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari
delapan tahun sampai delapan belas tahun.
e. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang
pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentingannya”.66Menurut pasal ini, yang dikategorikan
sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas
tahun dan belum menikah. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan
sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.67Menurut pasal tersebut
65
Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak, UU No 3, L.N. No. 3
Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1).
66
Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, L.N.
No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat (5).
67
Soerjarno Soekanto, Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 109
Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1).
69
di atas bahwa yang di kategorikan sebagai anak ialah seorang yang
berusia di bawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan
sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.
f. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Pada Pasal 1 ayat (4) yanga menyebutkan “anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.68 Berarti kategori dikatakan
usia seorang anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas
tahun.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak
seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak,
akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi
dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan
nantinya.
68
Edward Elgar, Indonesia, Undang-undang Pornografi, UU No 44, L.N. No. 181Tahun 2009,
T.L.N No. 4928, ps. 1 ayat (4)
70
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalamkajian ini,
hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai
sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas antara
sistem hukum dengan sistem lainnya.69
B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif 70yaitu suatu
penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dikaitkan dengan
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan anak.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber data sebagai
berikut:
69
Jhonny, Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Cetakan Ketiga,
Bayumedia Publishing, Hal. 296.
70
Soerjono soekanto,1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Cetakan Pertama, UII Press, Hal .10.
71
Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta-fakta
yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, Peraturan
perundang-undangan,
laporan,
arsip,
literatur,
dan
hasil
penelitian
lainnya.71Sumber data sekunder yang digunakan Penulis antara lain :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan
Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang
digunakan adalah :
a)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang-Hukum Acara Pidana (KUHAP).
c)
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
e)
Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor:
98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum
dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder
digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat
menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum
primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi
suatu realitas.
71
Ibid.,Hal. 12
72
D. Metode Pengumpulan Data.
Data yang dikumpulkan dilakukan melalui studi kepustakaan.Studi
kepustakaan yaitu dengan melihat buku literatur, kumpulan bahan hukum
ukuliah, dan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi pedoman
dalam pembuatan karya tulis ini.
E. Metode Pengajian Data
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun
secara sistematis, maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan
dihubungkan
satu
dengan
yang
lainnya
disesuakan
dengan
pokok
permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.
F. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode
normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang
diperoleh
berdasarkan
norma-norma
atau
kaidah-kaidah,
teori-teori,
pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu
hukum, khususnya dalam Hukum Acara Pidana.
73
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian
Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam Putusan Nomor
:No :98 / Pid.Sus/2012/PN.Bjn, tentang Tindak Pidana Pencabulan, diperoleh
sebagai berikut:
1.
Duduk Perkara
Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 dan tanggal 27
Juli 2011 di persawahan belakang Kantor BPP (Balai Penyuluh
Pertanian) Banjarnegara dengan sengaja melakukan tipu muslihat
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengan cara datang ke rumah saksi Iren pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli
2011 kemudian sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban
pulang kerumahnya dengan alasan diperintah oleh ibu korban dan saksi
korban sempat menolak namun terdakwa memaksa;
Kemudian terdakwa dan korban membeli nasi goreng dengan
dibungkus lalu dibawa ke belakang Kantor Balai Penyuluh Pertanian
Banjarnegara di Kelurahan Argasoka untuk dimakan bersama;
Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB dilokasi sawah belakang
Kantor Balai Penyuluh Pertanian Banjarnegara di kelurahan Argasoka
terdakwa menyetubuhi saksi;
74
Persetubuhan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011
sekira jam 23.00 WIBdilokasi sawah belakang kantor Balai Penyuluh
Pertanian Banjarnegara di Kelurahan Argasoka;
Sebelum melakukan persetubuhan yaitu pada hari Sabtu tanggal 23
juli 2011 setelah selesai makan nasi goreng sekira jam 23.00 WIB
terdakwa timbul nafsu dan birahinya memeluk saksi korban dan saksi
korban bertanya kepada terdakwa “MENGKO NEK METENG PRIYE
?atau dalam Bahasa Indonesia “NANTI KALU HAMIL BAGAIMANA
? dan dijawab terdakwa “MENGKO NEK KO METENG ENYONG
AREP TANGGUNG JAWAB NIKAHI KO ? atau dalam bahasa
Indonesia
“NANTI
KALU
KAMU
HAMIL
SAYA
AKAN
TANGGUNG JAWAB MENIKAHI KAMU ? dan selanjutya terdakwa
melepas celana pendek jean warna hitam yang dipakai saksi korban
sampai diturunkan sebatas lutut dan terdakwa dengan posisi berdiri
kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan penis
terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan mengeras selanjutnya
dimasukkan kedalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun
layaknya orang senggama yang dilakukan kurang lebih 2 (dua) menit
merasa klimak dan kemudian penis terdakwa ditarik dari dalam vagina
saksi korban dan cairan spermanya dibuang diluar diatas rumput;
Selanjutnya untuk yang kedua kali dilakukan
pada hari Rabu
tanggal 27 Juli 2011 pada waktu dan tempat seperti kejadian yang
pertama dan yang kedua kalinya terdakwa melakukan dengan saksi
75
korban dengan posisi tidur dan cairan spermanya dibuang diluar diatas
rumput;
2.
Dakwaan Jaksa
Berdasarkan uraiandi atas, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berisikan sebagai berikut:
a) Menyatakan terdakwa Roni bin Rohim tersebut telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN
SENGAJA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR”; sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan 30 (tiga puluh) hari wajib
latihan kerja;
c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d) Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
1 (satu) buah celana panjang jeans jenis pensil warna hitam;
76
1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan manihara;
Dikembalikan kepada saksi Irma;
e) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,(seribu rupiah);
3.
Barang Bukti
Barang bukti yang di bawa oleh jaksa penuntut umum berupa:
1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
1 (satu) buah celana panjang jeans jenis pensil warna hitam;
1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan manihara;
4.
Pembuktian
a. Keterangan Saksi
Saksi korban menerangkan bahwa korban di paksa untuk
melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak dua kali, saksi
korban mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan
korban menyatakan bahwa korban tidak mencintai terdakwa.
Saksi adalah ibu korban menyatakan bahwa mengetahui
persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yaitu
setelah saksi menanyakan kepada saksi korban secara langsung, saksi
mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
Saksi
adalah
tante
korban
menyatakan
bahwa
saksi
mengetahui bahwa saksi korban telah diajak pergi selama empat hari
dan di setubuhi terdakwa tanpa ijin orang tuanya dan saksi mengenal
terdakwa serta mengetahui atau mendengarkan pengakuan dari
77
korban sendiri dan saksi menyatakan bahwa korban masih duduk di
bangku SMP Negeri 3 Banjarnegara.
Saksi adalah teman korban menyatakan bahwa saksi
mengetahui terdakwa telah membawa korban tanpa ijin orang tuanya,
saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh ibu korban yang
mengatakan bahwa korban sejak hari Sabtu 23 Juli 2011 setelah
pulang sekolah tidak pulang dan pergi bersama terdakwa.
Saksi adalah ayah terdakwa menyatakan bahwa saksi
mengetahui terdakwa membawa korban tanpa sepengetahuan orang
tuanya setelah diberi tahu oleh ibu korban bahwa sejak hari Sabtu 23
Juli 2011 setelah pulang sekolah tidak pulang dan pergi bersama
terdakwa, dan sejak itu ibu korban sering menanyakan keberadaan
terdakwa. Saksi menyatakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011
terdakwa bersama korban datang ke rumah saksi dan kemudian di
antar pulang oleh saksi ke rumah korban.Saksi menyatakan bahwa
terdakawa sudah tidak sekolah.
b. Surat
Yakni berupaVisum et Repertum Nomor 445/775/RM/2011
tanggal 10 September 2011 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr
Haryata, Sp. OG dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada
Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara yang berisikan
bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sinta binti
Waluyo mengalami tampak robekan selaput dara pada jam 4 dan jam
78
6 luka lama (robekan lama sampai dasar tidak ada cairan dalam
lobang Vagina) sesuai dengan adanya
c. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa dalam perkara ini yaitu menyatakan
bahwa
terdakwa
terdakwa
mengakui
segala
perbuatannya
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa juga membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan
di persidangan.
5.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Banjarnegara yang memeriksan dan mengadili perkara ini
memutus sebagai berikut:
a) Menyatakan terdakwa Roni bin Rohim tersebut telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN
SENGAJA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR”; sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda
79
tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan 30 (tiga puluh) hari wajib
latihan kerja;
c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d) Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
1 (satu) buah celana panjang jeans jenis pensil warna hitam;
1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan manihara;
Dikembalikan kepada saksi Irma;
e) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,(seribu rupiah);
6.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri
a. Pertimbangan Hukum Hakim
Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah
didakwa melakukan tindak dalam dakwaan PERTAMA melanggar
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak atau KEDUA melanggar pasal 287 ayat (1)
KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak atau KETIGA melanggarpasal 332 ayat (1) ke 1
KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak;
80
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum
disusun secara alternative atau pilihan dalam dakwaan, maka hakim
akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu
melanggar yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 tahun
2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan
atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau memberikan persetubuhan dengannya atau
orang lain;
Ad. 1 Setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap
orang” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang
perseorangan atau koorporasi;
Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah manusia
(natuurlijk persoonen) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang
dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah
dilakukannya;
Menimbang,
bahwa
yang
dimaksud
unsur
“orang
perseorangan” dalam perkara ini adalah terdakwa Roni bin Rohim
yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang yang normal
sehat jasmani dan rohani dan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-
81
hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya
terdakwa sebagai subyek hukum pendukng hak dan kewajiban dapat
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dihadapan hukum, maka
menururt hakim dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk anak;
Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini diatur secara
alternative dengan pengertian apabila salah satu dari perbuatan dalam
unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tesebut dianggap telah
terbukti secara lengkap, sedangkan “Dengan sengaja” dalam hal ini
berarti bahwa tindakan tersebut disadari, diinsyafi dan dikehendaki
oleh pelaku termasuk segala akibatnya yang mungkin atau pasti akan
terjadi;
Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian
kebohongan
atau
membujuk
adalah
perbuatan
pelaku
untuk
meyakinkan koerban bahwa apa yang dilakukan oleh korban pada saat
kejadian adalah sudah benar dan keadaan tersebut bertentangan dengan
keadaan yang sebenarnya, karena baik kata-kata atau keadaan yang
digambarkan oleh pelaku semata-mata untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki, sehingga korban dalam memberikan penilaian atas
sesuatu atau melakukan perbuatan didasarkan atas gambaran yang
salah;
82
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan;
Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak secara jelas dan tegas telah
memberi batasan atau definisi tentang siapa yang dimaksud dengan
anak, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam perkara ini
saksi korban yang bernama Sinta binti Waluyo adalah termasuk anak
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut;
Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umumm
telah menyatakan bahwa saksi Iren binti Jamaludin adalah anak
perempuan yang pada saat kejadian berumur 13 tahun 8 bulan (lahir
pada tanggal 11 Desember 1997);
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta
yang
terungkap
dipersidangan awalnya saksi korban Sinta berada di rumah Iren pada
hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 kemudian sekitar jam 20.00 WIB
terdakwa mengajak saksi korban pulang kerumahnya dengan alasan
diperintah oleh ibu korban dan saksi korban sempat menolak namun
terdakwa memaksa;
Bahwa kemudian terdakwa dan korban membeli nasi goreng
dengan dibungkus lalu dibawa ke belakang Kantor Balai Penyuluh
83
Pertanian Banjarnegara di Kelurahan Argasoka untuk dimakan
bersama;
Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB dilokasi sawah
belakang kantor Balai Penyuluh Pertanian Banjarnegara di Kelurahan
Argasoka terdakwa menyetubuhi saksi;
Bahwa persetubuhan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27
Juli 2011 sekira jam 23.00 WIB dilokasi sawah belakang kantor Balai
Penyuluh Pertanian Banjarnegara di Kelurahan Argasoka;
Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yaitu pada hari Sabtu
tanggal 23 juli 2011 setelah selesai makan nasi goreng sekira jam
23.00 WIB terdakwa timbul nafsu dan birahinya memeluk saksi
korban dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “MENGKO NEK
METENG PRIYE ?atau dalam Bahasa Indonesia “NANTI KALU
HAMIL BAGAIMANA ? dan dijawab terdakwa “MENGKO NEK KO
METENG ENYONG AREP TANGGUNG JAWAB NIKAHI KO ?
atau dalam bahasa Indonesia “NANTI KALU KAMU HAMIL SAYA
AKAN TANGGUNG JAWAB MENIKAHI KAMU ? dan selanjutya
terdakwa melepas celana pendek jean warna hitam yang dipakai saksi
korban sampai diturunkan sebatas lutut dan terdakwa dengan posisi
berdiri kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan
penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan mengeras selanjutnya
dimasukkan kedalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun
layaknya orang senggama yang dilakukan kurang lebih 2 (dua) menit
84
merasa klimak dan kemudian penis terdakwa ditarik dari dalam vagina
saksi korban dan cairan spermanya dibuang diluar diatas rumput;
Bahwa yang kedua kali pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011
pada waktu dan tempat seperti kejadia yang pertama dan yang kedua
kalinya terdakwa melakukan dengan saksi korban dengan posisi tidur
dan cairan spermanya dibuang diluar diatas rumput;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sinta
binti Waluyo mengalami tampak robekan selaput dara pada jam 4 dan
jam 6 luka lama (robekan lama sampai dasar tidak ada cairan dalam
lobang Vagina) sesuai dengan adanya Visum et Repertum Nomor
445/775/RM/2011 tanggal 10 September 2011 yang dibuat dan tanda
tangani oleh dr Haryata, Sp. OG dokter Spesialis Obstetri dan
Ginekologi pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
anak” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;
Ad.3 Untuk
melakukan
atau
memberikan
persetubuhan
dengannya atau orang lain;
Menimbang, bahwa karena kedudukan saksi
Iren binti
Jamaludin, dalam perkara ini adalah sebagai saksi korban langsung
dari adanya tindak pidana / kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa
sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada
85
terdakwa, maka dalam hal ini adil apabila korban berhak mendapat
perlindungan Hukum;
Menimbang,
bahwa
dari
fakta-fakta
yang
terungkap
dipersidangan dari keterangan saksi korban Sinta binti Waluyo dan
saksi Iren binti Jamaludin, yang tidak dibantah atau telah diakui sendiri
oleh terdakwa dipersidangan adalah telah melakukan persetubuhan
sebanyak 2 (dua) kali;
Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011
sekitar jam 20.00 WIB saat saksi korban di rumah, warga dukuh
Legok,
Kelurahan
Rejasa,
Kecamatan
Madukara,
Kabupaten
Banjarnegara diajak terdakwa ke alun-alun kota Banjarnegara,
kemudian membeli nasi goreng dengan dibungkus lalu dibawa ke
belakang kantor Balai Penyuluh Pertanian Banjarnegara di kelurahan
argasoka untuk dimakan bersama selanjutnya sekitar jam 23.00
WIBdilokasi sawah belakang kantor Balai Penyuluh Pertanian
Banjarnegara di Kelurahan Argasoka terdakwa menyetubuhi saksi;
Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua pada hari Rabu
tanggal 27 juli 2011 sekira jam 23.00 WIBdilokasi sawah belakang
kantor Balai Penyuluh Pertanian Banjarnegara di Kelurahan Argasoka;
Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan yaitu
pada hari Sabtu tanggal 23 juli 2011 setelah selesai makan nasi goreng
sekira jam 23.00 WIB terdakwa timbul nafsu dan birahinya memeluk
saksi korban dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “MENGKO
86
NEK METENG PRIYE ?atau dalam Bahasa Indonesia “NANTI
KALU HAMIL BAGAIMANA ? dan dijawab terdakwa “MENGKO
NEK KO METENG ENYONG AREP TANGGUNG JAWAB
NIKAHI KO ? atau dalam bahasa Indonesia “NANTI KALU KAMU
HAMIL SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB MENIKAHI KAMU ?
dan selanjutnya terdakwa melepas celana pendek jean warna hitam
yang dipakai saksi korban sampai diturunkan sebatas lutut dan
terdakwa dengan posisi berdiri kemudian terdakwa membuka kedua
kaki saksi korban dan penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan
mengeras selanjutnya dimasukan kedalam vagina saksi korban dengan
gerakan naik turun layaknya orang senggama yang dilakukan kurang
lebih 2 (dua) menit merasa klimak dan kemudian penis terdakwa
ditarik dari dalam vagina saksi korban dan cairan spermanya dibuang
diluar diatas rumput;
Bahwa persetubuhan yang kedua kali pada hari Rabu, tanggal
27 Juli 2011 pada waktu dan tempat seperti kejadian yang pertama dan
yang kedua kalinya terdakwa melakukan dengan saksi korban dengan
posisi tidur dan cairan spermanya dibuang diluar diatas rumput;
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut tidak
dibantah oleh terdakwa, maka perbuatan tersebut dianggap telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan dalam
perbuatan terdakwa, maka menurut hakim dengan demikian unsur
87
“untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan dengannya atau
orang lain” telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim berkesimpulan dan
berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “untuk melakukan atau
membiarkan persetubuhan dengannya atau orang lain”;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim wajib
mempertimbangkan saran dari Balai Pembimbing Kemasyarakatan,
menurut hemat Hakim putusan yang dijatuhkan adalah putusan dengan
mempertimbangkan untuk kepentingan si anak;
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak
terdapat unsur pembenar maupun pemaaf dari perbuatan terdakwa,
maka ia terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya tersebut, serta dibebani pula untuk membayar biaya
perkara;
Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan penghukuman
bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh
terdakwa tetapi adalah untuk mengayomi masyarakat dan mendidik
serta membina terdakwa supaya jera dan tidak lagi mengulangi
88
perbuatan yang salah tersebut, maka sudah tepat dan adil putusan yang
dijatuhkan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaannya
terdakwa telah ditahan di RUTAN, maka masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan kepadanya;
Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan
lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,
maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk supaya tetap
berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana,
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
f) Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik keluarga
g) Korban Sinta menjadi malu, menjadi gunjingan teman-teman dan
lingkungannya;
Hal-hal yang meringankan
h) Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang
perbuatannya;
i) Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak serta serta peraturan-peratuan lain
yang bersangkutan;
89
b. Amar Putusan Pengadilan Negeri
Mejelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan
terhadap terdakwa yaitu:
a) Menyatakan terdakwa Roni bin Rohim tersebut telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“DENGAN
SENGAJA
MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR”;
b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan 30 (tiga puluh) hari
wajib latihan kerja;
c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d) Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
1 (satu) buah celana panjang jeans jenis pensil warna hitam;
1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan manihara;
Dikembalikan kepada saksi Irma;
e) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);
90
B. Pembahasan
1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam
Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
Pembuktian
tentang
benar
tidaknya
terdakwa
melakukan
perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara
pidana. Dalam hal ini pun
hak asasi
manusia dipertaruhkan,
sehinggabagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi hal tersebut
tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari
kebenaran materiil.Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara
pidana.
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.Pembuktian
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan
undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan
yang didakwakan.Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan
semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.72
Putusan Nomor :98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn, hakim memeriksa alat
bukti yakni 5 orang saksi dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum
Nomor 445/775-RM-2011.
Alat bukti tersebut di atas memenuhi rumusan minimum
72
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 273.
91
pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak
dibawah umur.
Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat
1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam
sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi
itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan
tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.
Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah
agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.
Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk
disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di
persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal
sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya
yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam
persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah
atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya
92
sesuai dengan Pasal 160 ayat (4)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan
sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena
saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan
dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan
sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi
akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh
hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian
relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan
diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan
pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah
maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan
hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari
(Pasal 161 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana).
Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), yang merumuskan sebagai berikut :
"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
93
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".
Menurut Hibnu Nugroho 73menerangkan bahwa:
“Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengan sendiri,ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri”
Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree
of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa
syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai
berikut;74
1) Harus mengucapkan sumpah atau janji;
2) Keterangan saksi yang bernilai sebagi alat bukti.
Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang
sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:
1)
2)
3)
4)
5)
Yang saksi lihat sendiri;
Saksi dengan sendiri;
Saksi alami sendiri;
Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu;
Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan
Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau
biasa disebut dengan "testimonium de auditu" bukan merupakan
keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh
dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185
ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana).
73
Hibnu Nugroho, Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang : BadanPenerbit
Undip, 2010, hal. 34.
74
M.Yahya HarapanOp cit,, hal. 265
94
Dari penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dihubungkan
dengan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri
dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang
dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi,
keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan
atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi,
tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan
semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
b. Testimonium de auditu keterangan saksi yang diperoleh sebagai
hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai
sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan
berupa keterangan ulang dari yang didengarnva dari orang lain,
keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat
bukti.
c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan
merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat
atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari
pernbuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran
pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.75
Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum
pernah kawin;
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik
kembali.
Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang
belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit
ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang
dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak
75
M. Yahya Harahap.Op.cit.Hal. 266.
95
dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum
pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam
memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya
dipakai sebagai petunjuk saja.
Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi
lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari
seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup
membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan
yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus testis).
Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui
kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi
sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena
disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan
minimum pembuktian dan the degree of evidence yakni
keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang
dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah :
1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit
harus didukung oleh dua orang saksi;
2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka
kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan
salah satu alat bukti yang lain.76
Darwan Prints,77 mengemukakan beberapa syarat bagi saksi agar
kesaksiannya tersebut dipakai sebagai alat bukti, diantaranya yaitu :
a) Syarat formal
Bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan
itudiberikan dibawah sumpah;
b) Syarat materiil
Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah
sebagai alatpambuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi
adalah cukup untuk alatpembuktian untuk suatu kejahatan yang
dituduhkan dan keterangan saksi tersebut adalah yang dia lihat, dia
dengar serta dialamainya sendiri.
76
77
Ibid. Hal.288.
Darwan prints, Op cit, hal 108.
96
Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu
harus dinyatakan disidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan
Pasal 185 ayat 1, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang
didengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu
peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan
itu saksi nyatakan disidang pengadilan.
1) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP, keterangan
seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup
untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau “unnus testis nullus
testis. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum
hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan
saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti
ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk
membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat
ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal
185 ayat 2 KUHAP, yaitu:
a) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus
didukung oleh dua orang saksi;
b) Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian
tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti
yang lain
97
2) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri
Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1987,
No 28 K/Kr./ 1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja,
sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya
dan keterangan saki-saksi lainya tidak memberi petunjuk terhadap
kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan
kesalahan terdakwa, disinilah dituntut kemampuan dari keterampilan
penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang
secara
kualitatif
dapat
memberikan
keterangan
yang
saling
berhubungan, hal seperti itu ditegaskan dalam Pasal 185 ayat 4
KUHAP yaitu ;
a) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah,
dengan syarat;
b) Apabila keterangan saksi itu ada hubunganya satu dengan yang lain
sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu
kejadian atau keadaan tertentu.
Keterangan
saksikorban
dalam
Putusan
Nomor:
98/Pid.Sus/2012/PN.Bj menerangkan bahwa korban di paksa untuk
melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak dua kali, saksi
korban mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan
korban menyatakan bahwa korban tidak mencintai terdakwa.
98
Saksi adalah ibu korban menyatakan bahwa mengetahui
persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yaitu
setelah saksi menanyakan kepada saksi korban secara langsung, saksi
mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
Saksi adalah tante korban menyatakan bahwa saksi mengetahui
bahwa saksi korban telah diajak pergi selama empat hari dan di
setubuhi terdakwa tanpa ijin orang tuanya dan saksi mengenal terdakwa
serta mengetahui atau mendengarkan pengakuan dari korban sendiri dan
saksi menyatakan bahwa korban masih duduk di bangku SMP Negeri 3
Banjarnegara.
Saksi adalah teman korban menyatakan bahwa saksi mengetahui
terdakwa telah membawa korban tanpa ijin orang tuanya, saksi
mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh ibu korban yang
mengatakan bahwa korban sejak hari sabtu 23 Juli 2011 setelah pulang
sekolah tidak pulang dan pergi bersama terdakwa.
Saksi adalah
ayah terdakwa menyatakan bahwa saksi
mengetahui terdakwa membawa korban tanpa sepengetahuan orang
tuanya setelah diberi tahu oleh ibu korban bahwa sejak hari Sabtu 23
Juli 2011 setelah pulang sekolah tidak pulang dan pergi bersama
terdakwa, dan sejak itu ibu korban sering menanyakan keberadaan
terdakwa. Saksi menyatakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011
terdakwa bersama korban datang ke rumah saksi dan kemudian di antar
99
pulang oleh saksi ke rumah korban.Saksi menyatakan bahwa terdakawa
sudah tidak sekolah.
Jika penulis analisis keterangan saksi korban dalam Putusan
Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn yaitu keterangan saksi korban anak
tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena
yang
memberikan keterangan itu adalah anak dibawah umur, menurut
ketentuan Kemudian dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi
yang tidak disumpah salah satunya adalah anak dibawah umur dan
apabila
dihubungkan
dengan
teori
dari
Darwan
Prints,78mengemukakan beberapa syarat bagi saksi agar kesaksiannya
tersebut dipakai sebagai alat bukti, diantaranya yaitu :
a) Syarat formal
Bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan
itudiberikan dibawah sumpah;
b) Syarat materiil
Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah
sebagai alatpambuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi
adalah cukup untuk alatpembuktian untuk suatu kejahatan yang
dituduhkan dan keterangan saksi tersebut adalah yang dia lihat, dia
dengar serta dialamainya sendiri.
Oleh karena itu, dapat penulis ketahui dari teori / dokrin dan juga
dari peraturan perundangan sebagaimanaketerangan saksi korban anak
78
Darwan prints, Op cit, hal 108.
100
dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn jelas tidak mempunyai
kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun
saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan
dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat
sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan
tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangananya
bersesuaian dengan keterangan saksi lainya, tetapi saksi korban anak
tersebut tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji
dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan
agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh
Pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusanya menyatakan bahwa saksi
anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah
kawin tidak disumpah.
2. Dasar Pertimbangan Hakim DalamMenjatuhkan PidanaDalam
Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
101
Adapun 2 hal yang penting yang terkandung dalam Pasal 183 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yakni:
a) Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah/minimum
pembuktian;
b) Adanya keyakinan hakim.
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam
sidang pengadilan.Menurut C. Djisman Samosir 79 mengenai alat-alat bukti
dan pembuktian yaitu ;
”Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa,
acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna
membantu hakim untuk pengambilan keputusannya.Alat-alat bukti ini
adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.
Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha
penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang
melakukan perbuatan tersebut”.
Sistem pembuktian yang dianut olehUndang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau
teori
pembuktian
berdasarkan
Undang-Undang
Negatif
(negatief
wettelijke). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
isinya:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
79
C. Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan, Bandung: Bina Cipta, 1985.
halaman 79.
102
Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem
pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan atau conviction in time yang kemudian menimbulkan rumusan
salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut
undang-undang.
Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut
sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua
komponen yaitu :
1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan
subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak
ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebu. Jika salah
satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung
keterbuktian kesalahan terdakwa.80
Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus
didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti
tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.
Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan
salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana
kepada terdakwa, harus :
a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah
b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.81
80
81
Yahya Harahap.Op.cit.Hal.279.
Ibid.Hal. 280.
103
M. Yahya Harahap82 berpendapat :
“Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183
KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang
seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran
sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Dari
penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah
menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat
dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi
tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.”
Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah83:
“Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara
negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan,
Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim
tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang
sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua,
ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam
menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu
yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”
R. Soesilo 84 , berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah
kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan,
maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan
senantiasa berusaha untuk membuktikan :
a. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
c. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
d. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.
Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim adalah “hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai
dengan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar
82
Ibid. Hal. 256-259.
Andi Hamzah. Opcit.Hal. 264.
84
R. Soesilo. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP
bagi penegak Hukum). Bogor: Politeria. 1982. Hal. 109.
83
104
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada
peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan
dengan suatu motivasi”.
Putusan Nomor :98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn bahwa majelis hakim yang
memeriksa perkara tersebut menyatakan :
“Menimbang, bahwa selain menghadirkan para saksi, Penuntut Umum
juga telahmengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
1 (satu) buah celana panjang jeans jenis pensil warna hitam;
1(satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan manihara;
Berdasarkan pemaparan di atas maka hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa :
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan
terhadap Anak dibawah umur;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan 30 (tiga
puluh) hari wajib latihan kerja;
Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan ini diperoleh dari alat
bukti keterangan saksi korban dan keterangan saksi biasa serta alat bukti
surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/775-RM-2011 dan juga
keterangan terdakwa yang mengakui perbuatanya yang bersesuaian pula
dengan keterangan para saksi, maka majelis telah mendapat bukti yang sah
dan merupakan sumber keyakinan hakim dalam memberikan putusan, bahwa
terdakwa terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan putusan pidana bagi
terdakwa atas perbuatannya itu.
.
105
Penjatuhan putusan oleh hakim di pengadilan tergantung dari hasil
mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari
surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam
pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
Putusan perkara Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjnmerupakan bentuk
putusan pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1)
KUHAP menyebutkan bahwa :
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan
pidana.”
Berdasarkan Undang-Undang secara negatif yang dianut oleh KUHAP
serta berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim memberikan keputusan
dalam perkara ini bagi terdakwadengan hukuman pidana penjara selama 3
(tiga) tahun karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat
(2)Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.
Putusan perkara pidana Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn, dengan
penjatuhan pidana 3 (Tiga) tahun penjara dinilai sudah sesuai dengan
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan
sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap anak
dibawah umur.
Dapat disimpulkan dari semua alat bukti yang diajukan di sidang
pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan keyakinan hakim yaitu keterangan
saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum
106
Nomor 445/775-RM-2011 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana
jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans jenis pensil
warna hitam, 1(satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan manihara.
Alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang
dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Terdakwa juga telah terbukti secara
sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81
Ayat (2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yaitu
unsur
setiap
orang,
dengan
sengaja
melakukan
tipu
muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan
atau membiarkan persetubuhan denganya atau orang lain telah dapat
dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.
107
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Banjarnegara Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1) Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Putusan Nomor:
98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
Keterangan
saksi
korban
anak
dalam
Putusan
Nomor:
98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn. tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak
mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat
materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi
korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri
serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga
keterangananya bersesuaian dengan keterangan saksi lainya, tetapi saksi
korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji
dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan
agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal
171 KUHAP yaitu salah satu rumusanya menyatakan bahwa saksi anak yang
umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak
disumpah.
108
2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Putusan
Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn, didasarkan pada:
Alat bukti yang diajukan di sidang pemeriksaan oleh Penuntut Umum
dan keyakinan hakim yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat
bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/775-RM-2011dan barang
bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) buah
celana panjang jeans jenis pensil warna hitam, 1(satu) buah celana pendek
warna biru bertuliskan manihara. Alat bukti tersebut telah memenuhi asas
batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP.
Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur setiap orang, dengan
sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk
anak, untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan denganya atau orang
lain
telah
dapat
dibuktikan
di
persidangan.
Majelis
Hakim
juga
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap
terdakwa.
B. Saran
Mengenai kasus tindak pidana anak memang perlu penanganan yang
khusus, oleh karena itu penulis mempunyai saran, yaitu jika dalam suatu
tindak pidana yang menjadi korban adalah anak, maka saksi korban anak
tersebut didudukan sebagai suatu saksi yang tidak mempunyai kekuatan
109
pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga jelas hal tersebut
sangat tidak adil, maka perlu adanya suatu peraturan yang memberikan
kedilan bagi saksi korban anak supaya ada peraturan yang memberikan
kedudukan bahwa keterangan saksi korban anak itu mempunyai kekuatan
pembuktian.
110
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Literatur :
Atmasasmita, Romli.
:BinaCipta.
1983.
BungaRampaiHukumAcaraPidana.
Jakarta
C.S.T. Kansil,1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta :
Balai Pustaka.
Farid, A.Z. Abidin. 1981. Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di
Indonesia, Ujung Pandang: UNHAS.
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia
Indonesia 1985.
Harahap,Yahya.2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyelidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
, 2008.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar
Grafika.
Ibrahim, Jhonny.,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.Malang:
Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, 2007.
Makarao ,Muhamad Taufik dan Suhasril, 2004.Hukum Acara Pidana Dalam
Teori Dan Praktek, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Nugroho, Hibnu. 2010, Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia,
Semarang :Badan Penerbit Undip.
P.A.F. Lamintang,Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia, (Bandung, : Citra
Aditya Bakti, 1997)
Prinst, Darwan. 1989, Hukum Acara Pidana dalam Praktik.Jakarta: Djambatan.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana Indonesia.Bandung: Sumur
Bandung 1985.
Salam, Moch. Faisal, 2001.Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek,
Bandung: Mandar Maju.
111
Salam,
Faisal .Moch,.Hukum Acara
Bandung:MandarMaju,2005.
Peradilan
Anak
di
Indonesia.
Soesilo, R. Hukum Acara Pidana. Bandung : Politea, 1982.
Soekanto, Soerjono.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: CetakanPertama,UII
Press. 1981.
Tanusoebroto, S.Dasar-dasar Hukum Acara Pidana. , Bandung: Armico 1989.
Yuwono, Soesilo. Penyelesian Perkara Pidana. Berdasarkan KUHAP ( Sistem dan
Prosedur). Bandung : Alumni, 1982.
B. Peraturan Perundangan:
Indonesia,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP).
________,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP).
________,Undang-Undang Republik
TentangPengadilan Anak.
Indonesia
Nomor
3
Tahun
1997
________,Undang-Undang Republik
TentangPerlindungan Anak.
Indonesia
Nomor
23
Tahun
2002
C. Sumber lain:
Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn.
Fly UP