...

standar operasional prosedur pencatatan transaksi saldo awal

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

standar operasional prosedur pencatatan transaksi saldo awal
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id
Dokumen
:
Judul Dokumen
:
Standar
Bagian
:
:
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pencatatan Transaksi Saldo Awal Barang
Milik Negara
Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
No. Dok
:
SOP/PNL/UPM-03/06-03
Revisi
:
00
Tgl Eff
Jlh Hal
:
:
2
Pebruari 2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN TRANSAKSI SALDO AWAL
BARANG MILIK NEGARA
Disiapkan oleh,
Diperiksa oleh,
Disahkan oleh,
Amirullah, SE
Ka. Bag. Adm. Dan Keuangan
Ir. Herri Mahyar, MT
Ketua Unit Penjaminan Mutu
Nanang Prihatin, S. Kom, M.Cs
Wakil Direktur II
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id
Dokumen
:
Judul Dokumen
:
Standar
Bagian
:
:
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pencatatan Transaksi Saldo Awal Barang
Milik Negara
Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
No. Dok
:
SOP/PNL/UPM-03/06-03
Revisi
:
00
Tgl Eff
Jlh Hal
:
:
2
Pebruari 2016
Tujuan
SOP ini bertujuan untuk:
1. Pencatatan Saldo Awal Barang Milik Negara yang penerimaannya sebelum tahun
anggaran berjalan;
2. Pengelolaan BMN agar memenuhi azas fungsional, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian;
3. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
4. Mempermudah pengawasan dan penyelamatan barang milik/kekayaan Negara;
5. Mempermudah dalam menghitung kekayaan Negara;
6. Tercapainya penghematan keuangan Negara;
7. Menjamin keamanan barang milik Negara: fisik, administrative dan hukum;
Pengertian/ Defenisi
SIMAK-BMN adalah sub sistem dari SAI yang merupakan prosedur pengolahan
dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi yang tepat dan valid untuk
penyusunan neraca dan laporan BMN sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
Laporan tersebut meliputi semua laporan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ruang Lingkup
SOP ini meliputi:
1. Menyediakan data sebagai bahan pijakan untuk merencakan dan menentukan
kebutuhan barang-barang milik/kekayaan Negara;
2. Memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk pengadaan barang
milik/kekayaan Negara;
3. Menjadi pedoman dalam pendistribusian barang milik/kekayaan Negara;
4. Menyediakan data / informasi dalam menentukan kondisi barang milik/kekayaan
Negara (rusak/berlebih) dan penghapusan serta pertanggungjawabannya;
5. Membina katalogisasi dan standarisasi barang milik/kekayaan Negara.
Pelaksana
SOP ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe
terkait dengan proses Pencatatan Saldo Awal Barang Milik Negara.
Dasar Hukum
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keppres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;
4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
5. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id
Dokumen
:
Judul Dokumen
:
Standar
Bagian
:
:
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pencatatan Transaksi Saldo Awal Barang
Milik Negara
Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
No. Dok
:
SOP/PNL/UPM-03/06-03
Revisi
:
00
Tgl Eff
Jlh Hal
:
:
2
Pebruari 2016
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara
Pelaksanaan Pelaksanaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara.
Fly UP