...

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
1
Wayan Edi Suparman, 1Nyoman Trisna Herawati, S.E., M.Pd.Ak., 2Dr. Edy
Sujana, S.E., M.Si.Ak.
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected]
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kualitas sumber
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap keterandalan
pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sebanyak 95 sampel pada
penelitian ini, data Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi
(TI) dan keterandalan pelaporan keuangan dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner. Uji validitas kuesioner menggunakan Product Moment Uji reliabilitas
menggunakan Alpha Cronbach. Uji hipotesis menggunakan Analisis regresi
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kualitas sumber daya
manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Buleleng (t = 2,453 dan sig. 0,016; p < 0,05). Kedua, Pemanfaatan Teknologi
informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng (t = 6,670 dan sig. 0,000; p < 0,05).
Kata kunci: Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
Abstract
The research aimed at finding the effect of human resources quality and
utilization of information technology upon rely on government financial report of
Buleleng regency. There are 95 choose as a sample, the data of human resources
quality, utilization of information technology and rely on financial report were collected
through questionere.The validity testing of questionnaire and test was analyzed by
using Product Moment The reliability testing of questionnaire was done by using
Alpha Cronbach. Hypothesis testing was analyzed by regresi ganda. The result of this
research showed that: firstly human resources quality has an influence upon rely on
government financial report of Buleleng regency (t = 2,453 and sig. 0,016; p < 0,05).
Secondly, utilization of information technology has an influence upon rely on
government financial report of Buleleng regency (t = 6,670 and sig. 0,000; p < 0,05).
Keywords: human resource quality, utilization of information technology, rely on
government financial report.
PENDAHULUAN
Laporan keuangan pemerintah
daerah digunakan oleh beberapa pihak
yang berkepentingan sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
informasi yang terdapat di dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
harus bermanfaat dan sesuai dengan
kebutuhan para pemakai.
Demi tercapainya kebutuhan ke
para pemakai diperlukan penggunaan
teknologi
informasi.
Penggunaan
tekonologi informasi digunakan dan
diandalkan dalam pelaporan keuangan
yang dipublikasikan oleh pemerintah
daerah sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, informasi
tersebut harus bermanfaat bagi para
pemakai sama dengan mengatakan
bahwa informasi harus mempunyai nilai
(Suwardjono, 2005).
Informasi
laporan
keuangan
bermanfaat jika informasi tersebut dapat
dipahami dan digunakan oleh pemakai
dan juga bermanfaat kalau pemakai
mempercayai informasi tersebut. Informasi
yang bermanfaat bagi para pemakai
adalah informasi yang mempunyai nilai.
Informasi akan bermanfaat apabila
informasi tersebut dapat mendukung
pengambilan keputusan dan dapat
dipahami oleh para pemakai. Oleh karena
itu,
pemerintah
daerah
wajib
memperhatikan informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan,
pengendalian
dan
pengambilan
keputusan.
Informasi
akuntansi yang terdapat di dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah harus
mempunyai
beberapa
karakteristik
kualitatif yang disyaratkan.
Pengelolaan keuangan pemerintah
daerah harus dilakukan berdasarkan tata
kelola kepemerintahan yang baik (good
governance
government),
yaitu
pengelolaan keuangan yang dilakukan
secara transparan dan akuntabel, yang
memungkinkan para pemakai laporan
keuangan untuk
dapat
mengakses
informasi tentang hasil yang dicapai dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Laporan keuangan yang baik
dighasilkan melalui pengelolaan kualitas
sumber daya manusia dan penggunaan
teknologi informasi yang optimal. Kualitas
sumber daya manusia adalah kemampuan
sumber
daya
manusia
untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya dengan bekal
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman
yang cukup memadai. (Widodo, 2001
dalam Kharis, 2010).
PP Nomor 105 Tahun 2000 dan
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah
membawa
perubahan
besar
dan
memberikan pendekatan baru dalam
pengelolaan keuangan daerah. Perubahan
yang mendasar dalam PP Nomor 105
Tahun 2000 adalah terkait dengan
perubahan dalam sistem penganggaran,
baik proses penganggarannya maupun
bentuk dan struktur APBD. Perubahan
tersebut merupakan suatu perubahan
yang bersifat paradigmatik, sementara
perubahan yang lebih bersifat pragmatik
dan teknis operasional diatur dalam
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu
terkait dengan penatausahaan daerah.
Perubahan itu sudah sampai pada teknik
akuntansinya yang meliputi perubahan
dalam pendekatan sistem akuntansi dan
prosedur pencatatan, dokumen dan
formulir yang digunakan, fungsi-fungsi
otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian
intern, laporan serta pengawasan.
Dukungan teknologi dan sumber
daya manusia memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi yang memadai
dibutuhkan untuk menghasilkan laporan
keuangan pemerintah daerah yang baik.
Pemerintah perlu mengoptimalisasi
pemanfaatan
kemajuan
teknologi
informasi untuk membangun jaringan
sistem informasi manajemen dan proses
kerja yang memungkinkan pemerintahan
bekerja
secara
terpadu
dengan
menyederhanakan akses antar unit kerja.
Kriteria
dan
unsur-unsur
pembentuk kualitas informasi yang
menjadikan informasi dalam laporan
keuangan pemerintah mempunyai nilai
atau manfaat yang disebutkan dalam
Rerangka
Konseptual
Akuntansi
Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005)
terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat
dibandingkan dan (d) dapat dipahami.
Andal, yaitu informasi dalam
laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan
dan
kesalahan
material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi
yang andal memenuhi karakteristik antara
lain (a) Penyajian jujur yaitu Informasi
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
menggambarkan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lainnya yang seharusnya
disajikan atau secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan, (b) dapat
diverifikasi (verifiability) yaitu Informasi
yang disajikan
dalam
laporan
keuangan dapat diuji dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh
pihak yang berbeda, hasilnya tetap
menunjukkan
simpulan
yang
tidak
berbeda jauh dan (c) Netralitas
yaitu
informasi diarahkan pada kebutuhan
umum dan
tidak
berpihak
pada
kebutuhan pihak tertentu.
Terwujudnya laporan keuangan
yang baik diperlukan kualitas sumber daya
manusia yang bisa mengaplikasikan logika
akuntansi pada pembuatan laporan
keuangan pemerintah daerah. Kualitas
sumber
daya
manusia
merupakan
kemampuan sumber daya manusia untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan dengan bekal pendidikan,
pelatihan dan pengalaman yang cukup
memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis,
2010).
Menurut Celviana Winidyaningrum
(SNA, 2010), Kinerja sumber daya
manusia adalah kemampuan seseorang
atau individu untuk melaksanakan fungsifungsi
atau
kewenangannya
untuk
mencapai tujuannya secara efektif dan
efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai
kemampuan untuk mencapai kinerja,
untuk menghasilkan keluaran-keluaran
(output) dan hasil-hasil (outcomes).
Kualitas sumber daya manusia
(SDM) yang mampu memahami logika
akuntansi dengan baik, maka kegagalan
sumber daya manusia Pemerintah Daerah
dalam memahami dan menerapkan logika
akuntansi akan tidak akan berdampak
pada kekeliruan laporan keuangan yang
dibuat dan laporan tersebut akan sesuai
dengan
standar
yang
ditetapkan
pemerintah (Warisno, 2008).
Sumber daya manusia yang tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup
dalam bekerja akan banyak menemui
hambatan
yang
mengakibatkan
pemborosan bahan, waktu dan tenaga
(Celviana Winidyaningrum, 2010).
Berdasarkan beberapa pengertian
kualitas sumber daya manusia dapat
disimpulkan bahwa kemampuan manusia
untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang yang sudah dibekali dengan
pendidikan serta pengalaman yang cukup
khusunya dalam membuat laporan
keuangan pemerintah daerah.
Penggunaan teknologi informasi
diperlukan dalam pelaporan keuangan
pemerintah
daerah
yang
andal.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mencakup adanya (a) pengolahan data,
pengolahan informasi, sistem manajemen
dan proses kerja secara elektronik dan (b)
pemanfaatan
kemajuan
teknologi
informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negeri ini
(Hamzah, 2009).
Pemanfaatan teknologi informasi
merupakan penggunaan secara optimal
dari komputer (mainframe, mini, micro),
perangkat lunak (software), database,
jaringan (internet, intranet), electronic
commerce, dan jenis lainnya yang
berhubungan dengan teknologi (Wilkinson
et al. , 2000).
Teknologi
Informasi
adalah
teknologi yang digunakan untuk mengolah
data,
termasuk
memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan,
memanipulasi data dalam berbagai cara
untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas yaitu informasi yang, relevan,
akurat dan tepat waktu, yang digunakan
untuk keperluan pribadi, bisnis dan
pemerintahan dan merupakan informasi
yang
strategis
untuk
pengambilan
keputusan.
Pelaporan
keuangan
meliputi
segala aspek yang berkaitan dengan
penyediaan dan penyampaian informasi
keuangan. Aspek-aspek tersebut antara
lain lembaga yang terlibat (misalnya
penyusunan standar, badan pengawas
dari pemerintah atau pasar modal,
organisasi profesi, dan entitas pelapor),
peraturan yang berlaku termasuk PABU
(Prinsip Akuntansi Berterima Umum).
Laporan keuangan hanyalah salah satu
medium dalam penyampaian informasi.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
Laporan keuangan pada dasarnya
adalah asersi dari pihak manajemen
pemerintah yang menyajikan informasi
yang
berguna
untuk
pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber
daya
yang
dipercayakan
kepadanya.
Pemerintah daerah mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upayaupaya
yang telah dilakukan serta hasil yang
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada
suatu
periode
pelaporan
untuk
kepentingan antara lain: (a) Akuntabilitas
yaitu dapat dipertanggung jawabkan
pengelolaan
sumber
daya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan
dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik, (b) Manajemen yaitu
membantu
para
pengguna
untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas
pelaporan
dalam
periode
pelaporan, sehingga memudahkan fungsi
perencanaan,
pengelolaan
dan
pengendalian
atas
seluruh
aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
untuk kepentingan masyarakat,
(c)
Transparansi yaitu Memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada
masyarakat
berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundangundangan,
(d)
Keseimbangan
Antargenerasi (intergenerational equity)
yaitu membantu para pengguna dalam
mengetahui
kecukupan
penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut
menanggung
beban
pengeluaran
tersebut.
Keterandalan adalah kemampuan
informasi untuk memberi keyakinan bahwa
informasi tersebut benar atau valid.
Informasi dalam laporan keuangan harus
andal, yakni bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta
dapat
diverifikasi
(Celviana
Winidyaningrum, 2010).
Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005, Andal, yaitu
informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap
fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi
yang
andal
memenuhi
karakteristik yaitu Penyajian jujur, dapat
diverifikasi
(verifiability)
dan
Netralitas(tidak berpihak).
Penelitian
mengenai
kualitas
sumber daya manusia yang ada di instansi
pemerintah pernah dilakukan. Penelitian
Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Sumatera Barat pada tahun 2008 dan
2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi
aparatur di daerah untuk menyampaikan
laporan keuangan pemerintah daerah
secara transparan dan akuntabel, tepat
waktu, dan disusun mengikuti Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Berpijak pada permasalahan di
atas maka perlu dikaji mengenai Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Terhadap
Keterandalan
Pelaporan
Keuangan.
Berdasarkan
pemaparan
di
atas,
dibutuhkan pembuktian lebih lanjut
dengan melakukan eksperimen mengenai
“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terhadap
Keterandalan
Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Buleleng”. Tujuan penelitian ini adalah (1)
untuk mengetahui pengaruh kualitas
sumber
daya
manusia
terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah Kabupaten Buleleng dan (2)
untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan
teknologi informasi terhadap keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
METODE
Penelitian
ini
menggunakan
metode penelitian eksperimen, secara
keseluruhan banyak Sampel penelitian
berjumlah 95 sampel.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
Variabel
dependen
dalam
penelitian ini adalah keandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah (Y) dan
Variabel independen dalam penelitian ini
adalah kualitas sumber daya manusia (X1)
dan pemanfaatan teknologi informasi (X2).
Data
keandalan
pelaporan
keuangan pemerintah daerah, kualitas
sumber daya manusia dan pemanfaatan
teknologi informasi dikumpulkan dengan
kuesioner dengan skala likert, sebelum
instrumen tersebut digunakan terlebih
dahulu diuji validitas instrumen kuesioner
menggunakan korelasi product moment
dan
Uji
reliabilitas
kuesioner
menggunakan Alpha Cronbach.
Pada pengujian validitas instrumen
diperoleh bahwa seluruh kuesioner berada
pada kategori valid hasil uji realibilitas
keseluruhan instrumen berada pada
kategori
tinggi
sehingga
instrumen
tersebut layak digunakan pada penelitian
ini.
Data hasil penelitian dianalisa
secara
bertahap,
tahapan-tahapan
tersebut adalah uji asumsi klasik dilakukan
untuk
menguji
normalitas,
heterokedastisitas, multikolinieritas dan
autokorelasi data penelitian, jika uji asumsi
klasik sudah terpenuhi maka dapat
dilanjutkan dengan uji hipotesis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian ratarata (mean) masing-masing variabel
diataranya
Keterandalan
Pelaporan
Keuangan sebesar
32,85,
Kualitas
Sumber Daya Manusia sebesar 28,47 dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar
31,12. Standar deviasi dari masing-masing
variebel tersebut adalah sebagai berikut
Keterandalan
Pelaporan
Keuangan
sebesar 3,39, Kualitas Sumber Daya
Manusia sebesar 2,87 dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi sebesar 3,02.
Hasil uji hipotesis I, ditemukan
bahwa Kualitas sumber daya manusia
berpengaruh secara signifikan terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah Kabupaten Buleleng, hal
tersebut dibuktikan berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti
menemukan
bahwa
Keterandalan
Pelaporan Keuangan dan Kualitas Sumber
Daya Manusia diperoleh thitung = 2,453
dengan sig. 0,016. Jika dibanding dengan
taraf sig. 0,05 maka sig.<0,05.
Kualitas sumber daya manusia
sangat menentukan keterandalan dalam
pelaporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten Buleleng, sehingga kualitas
sumber daya manusia itu harus di
perhitungkan. Wiley (2002) dalam Azhar
(2007) menyatakan bahwa Sumber daya
manusia merupakan pilar penyangga
utama sebagai penggerak roda organisasi
dalam usaha mewujudkan visi dan misi
serta tujuan dari organisasi tersebut
termasuk dalam hal Pelaporan keuangan
yang meliputi segala aspek yang berkaitan
dengan penyediaan dan penyampaian
informasi keuangan.
Pentingnya sumber daya manusia
dalam pelaporan keuangan pemerintah
untuk mencegah
kegagalan
dalam
penyusunan laporan sesuai dengan
standar yang telah ditentukan, seperti
yang diutarakan oleh Warisno (2008)
bahwa Kegagalan sumber daya manusia
Pemerintah Daerah pada pemahaman dan
penerapan
logika
akuntansi
akan
berdampak pada kekeliruan laporan
keuangan
yang
dibuat
dan
ketidaksesuaian laporan dengan standar
yang ditetapkan pemerintah, yang dilihat
pada sumber daya manusia tersebut
adalah kinerjanya.
Kualitas sumber daya yang baik
akan menghasilkan kinerja sumber daya
manusia yang baik pula, Celviana
Winidyaningrum (SNA, 2010) menyatakan
bahwa Kinerja sumber daya manusia
adalah kemampuan seseorang untuk
melaksanakan
fungsi-fungsi
atau
kewenangannya
dalam
mencapai
tujuannya secara efektif dan efisien.
Melihat pandangan tersebut bahwa
perekrutan sumber daya manusia yang
tepat dengan memperhitungkan kualitas
sumber daya manusia dalam suatu
organisasi maka penyusunan peloran
keuangan tidak akan mendapatkan
hambatan.
Sumber daya manusia yang
memiliki kualitas yang disyaratkan, maka
pelaksanaan fungsi akuntansi akan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
berjalan secara optimal dan akhirnya
informasi akuntansi sebagai produk dari
sistem akuntansi mempunyai kualitas
yang baik.
Informasi yang dihasilkan menjadi
informasi yang memiliki nilai diantaranya
adalah
keandalan.
Celviana
Winidyaningrum
(2010)
menyatakan
bahwa
Keterandalan
merupakan
kemampuan informasi untuk memberi
keyakinan bahwa informasi tersebut benar
atau valid. Informasi dalam laporan
keuangan harus andal, yakni bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap
fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Berdasarkan hal tersebut kualitas sumber
daya manusia dan pelaporan keuangan
saling berkorelasi antara satu dengan
yang lainnya, sumber daya manusia
sebagai
kemampuan
yang
harus
diperhatikan agar untuk menciptakan dan
menghasilkan keluaran-keluaran (output)
dan
hasil-hasil
(outcomes)
yang
accountable yang dapat dipercaya.
Hasil uji hipotesis ke dua
menemukan
bahwa
pemanfaatan
teknologi informasi (TI) berpengaruh
secara signifikan terhadap keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
Pemanfaatan teknologi informasi
(TI) dan keterandalan pelaporan keuangan
diperoleh thitung = 6,670 dengan sig.
0,000. Jika dibanding dengan taraf sig.
0,05 maka sig.<0,05. Jadi pemanfaatan
teknologi informasi (TI) berpengaruh
terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Buleleng.
Teknologi informasi bukan semata
pada
penggunaan
komputer
yang
berhubungan
dengan
pemrosesan
infomasi, tetapi tekonogi informasi juga
mencakup
dalam
pengiriman
dan
penyampaian informasi. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
mengembangkan dan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi untuk
meningkatkan kemampuan mengelola
keuangan daerah dan menyalurkan
Informasi Keuangan Daerah kepada
pelayanan publik. Melalui perkembangan
teknologi informasi yang pesat serta
potensi pemanfaatannya secara luas,
maka peluang bagi berbagai pihak untuk
mengakses,
mengelola,
dan
mendayagunakan informasi keuangan
daerah secara cepat dan akurat semakin
terbuka lebar.
Manfaat lain yang ditawarkan
dalam pemanfaatan teknologi informasi
adalah
proses
pencarian
informasi
semakin cepat dan dapat diakses secara
mudah dan murah yang tidak terbatas
oleh jarak dan waktu. Seperti yang
diungkapkan oleh Hamzah (2009) yang
menyatakan
bahwa
Pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelaporan
keuangan pemerintah daerah mencakup
pengolahan data, pengolahan informasi,
sistem manajemen dan proses kerja
secara elektronik serta dapat diakses
secara
mudah
dan
murah
oleh
masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.
Martin (1999) juga menyatakan
bahwa teknologi informasi bukan hanya
sekedar
teknologi
komputer
untuk
memproses dan menyimpan informasi
tetapi juga
mencakup
teknologi
komunikasi untuk mengirimkan informasi.
Teknologi informasi merupakan media
yang mempermudah setiap individu untuk
mengakses informasi dan mambantu
pelaporan keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundangundangan.
Teknologi
infomasi
berperan
membantu
para
pengguna
untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas
pelaporan
dalam
periode
pelaporan, sehingga memudahkan fungsi
perencanaan,
pengelolaan
dan
pengendalian atas
seluruh aset,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
untuk kepentingan masyarakat.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
Temuan peneliti dalam penelitian
ini bahwa
Keterandalan
Pelaporan
Keuangan dipengaruhi sebesar 66,9%
oleh Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi.
Temuan tersebut dapat dikatakan bahwa
Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
memberikan andil yang cukup tinggi untuk
memberikan informasi yang benar serta
bebas dari informasi-informasi yang
menyesatkan dan informasi-informasi
yang salah.
Hasil
temuan
peneliti
jika
dibandingkan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Zetra (2009) yang
dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada
tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa
masih sulit bagi aparatur di daerah untuk
menyampaikan
laporan
keuangan
pemerintah daerah secara transparan dan
akuntabel, tepat waktu, dan disusun
mengikuti
Standar
Akuntansi
Pemerintahan.
Pelaporan keuangan pemerintah
daerah
berjalan
optimal
apabila
pemerintah
daerah
tersebut
memperhatikan aspek Kualitas Sumber
Daya Manusia dan aspek Pemanfaatan
Teknologi
Informasi.
Seperti
yang
ditemukan peneliti bahwa kualitas sumber
daya manusia dan teknologi informasi
sangat memberikan kontribusi terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
pemerintah. Melihat temuan dari Zetra
bahwa perlunya menempatkan sumber
daya manusia yang tepat dalam
penyusunan laporan keuangan dan
diperlukan pemanfaatan teknologi yang
tepat guna.
Kualitas sumber daya manusia
sebagai
kinerja
yang
mampu
melaksanakan fungsi akuntansi, memiliki
latar belakang pendidikan yang linier dan
memiliki keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan kemampuan (ability)
untuk melaksanakan kegiatan akuntansi
yang mampu menghasilkan pelaporan
keuangan optimal. Pelaporan keuangan
yang optimal dibantu dengan pemanfaatan
teknologi
informasi
yang
mumpuni
sehingga
laporan
tersebut
mudah
diproses,
disusun,
disimpan,
data
dimanipulasi untuk menghasilkan data
yang berkualitas yakni yang relevan,
akurat
dan
tepat
waktu,
mudah
diinformasikan di akses oleh seluruh
masyarakat.
Pelaporan keuangan pemerintah
daerah
berjalan
optimal
apabila
pemerintah
daerah
tersebut
memperhatikan aspek Kualitas Sumber
Daya Manusia dan aspek Pemanfaatan
Teknologi Informasi. Kualitas Sumber
Daya Manusia sebagai kinerja yang
mampu melaksanakan fungsi akuntansi,
memiliki latar belakang pendidikan yang
linier dan memiliki keterampilan ,
pengetahuan, dan kemampuan untuk
melaksanakan kegiatan akuntansi yang
mampu
menghasilkan
pelaporan
keuangan optimal. Pelaporan keuangan
yang optimal dibantu dengan pemanfaatan
teknologi
informasi
yang
mumpuni
sehingga
laporan
tersebut
mudah
diproses,
disusun,
disimpan,
data
dimanupulasi untuk menghasilkan data
yang berkualitas yakni yang relevan,
akurat dan ketepat waktuan, mudah
diinformasikan
diakses
olehseluruh
masyarakat.
Hasil penelitian tersebut sangat
membuktikan bahwa untuk menyusun
pelaporan keuangan yang baik diperlukan
kualitas sumber daya manusia yang
expert, dengan sumber daya yang
memadai,
pelaporan
keuangan
Pemerintah Daerah tidak akan ada yang
bermasalah, sehingga data-data yang ada
dilaporan tersebut layak untuk diaudit.
Bantuan teknologi informasi membantu
menghasilkan laporan keuangan yang
transparan, akuntabel serta tepat waktu.
Selain temuan Zetra, Ketua BPK,
Anwar Nasution menemukan bahwa
laporan
keuangan
daerah
banyak
mengalami
kebocoran,
adanya
pengeluaran
yang
belum
dipertanggungjawabkan
sebesar
Rp
211,48 miliar, laporan tersebut tidak ada
bukti yang dilengkapi dan diduga terjadi
penyimpangan
(Suara
Karya,
17
Desember 2005). Melihat hal tersebut,
perlu adanya kebijakan untuk melakukan
rekrutmen pegawai yang mempunyai
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
kualitas sumber daya manusia khususnya
dalam bidang akutansi dan bukan sumber
daya manusia yang hanya bermodalkan
diklat
atau
bimbingan,
dengan
memperhatikan kualitas sumber daya
manusia dan pemanfaatan teknologi
informasi maka keterandalan dalam
pelaporan
keuangan
pemerintah
kabupaten buleleng akan terwujud secara
optimal.
Daerah
Kepada
Masyarakat:
Renungan Bagi Akuntan Pendidik.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal.
18-30.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI). 2006. BPK
Ungkap 10 Kelemahan Laporan
Keuangan
Pemerintah.
[email protected]
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis dan pembahasan tersebut dapat
ditemukan berbagai hal sebagai berikut.
Pertama, Kualitas sumber daya
manusia sangat berpengaruh terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Kedua, Pemanfaatan Teknologi
informasi
(TI)
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
Mengacu
kepada
temuan
penelitian
ini,
dapat
dikemukakan
beberapa saran sebagai antara lain: (1)
kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng,
hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai
acuan
untuk
menciptakan
kridebilitas pelaporan keuangan yang baik.
(2) bagi Undiksha, hasil penelitian ini
dapat digunakan referensi ilmiah yang
dapat
digunakan
sebagai
acuan
khususnya bagi yang meneliti Pengaruh
Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Terhadap
Keterandalan
Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Buleleng dan (3) bagi peneliti lain yang
ingin melaksanakan penelitian yang
sejenis
diharapkan
lebih
dapat
mengembangkannya penelitian ini dengan
melibatkan sampel yang lebih luas.
BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan
Keuangan
Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2006 dan
2007.www.bpk.com
DAFTAR PUSTAKA
Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo
Andono. 2004. Kesiapan Sumber
Daya
Manusia
Sub
Bagian
Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ”
dan
Kaitannya
Dengan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Desi Indriasari. 2008. Pengaruh Kapasitas
Sumber
Daya
Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Pengendalian Intern Akuntansi
Terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah.
Tesis.
Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.
2006.
Standar
Akuntansi
Pemerintahan: Telaah Kritis PP
Nomor 24 Tahun 2004. BPFE,
Yogyakarta.
Governmental
Accounting
Standards
Boards (GASB). 1999. Concepts
Statement No. 1: Objectives of
Financial Reporting in Governmental
Accounting Standards Boards Series
Statement No. 34: Basic Financial
Statement
and
Management
Discussion and Analysis for State
and Local Government. Norwalk.
Gujarati, Damodar
Econometrics.
New York.
N. 2003. Basic
McGraw-Hill, Inc.
Harian Aceh. Rabu, 20 Mei 2009. Laporan
Keuangan Pemda Buruk, Aceh
Tengah
Satu-satunya
Daerah
Berpredikat WTP.
Harian Bisnis Indonesia. 2007. Laporan
Keuangan
Daerah
Perlu
Akuntabilitas.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
Henley, D., A. Likierman, J. Perrin, M.
Evans, I. Lapsley, & J. Whiteoak.
1992. Public Sector Accounting and
Financial Control. Fourth Edition.
Chapman & Hall.
Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for
Internal Control in New York State
Government. www.osc.state.ny.us.
Hidayat Makmum, Heri. 2008. Peranan
Sistem Teknologi Informasi dalam
Pengelolaan Keuangan daerah. Tim
Teknologi Informasi Way Kanan.
Indriantoro,
Nur,
2002,
Metodologi
Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi
dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.
Imam Ghozali. 2001. Aplikasi analisis
multivariate dengan program SPSS.
Universitas Diponegoro.
Jambi Ekspres. 2009. Keterlambatan
Pemda
Dalam
Penyampaian
Laporan Keuangan Kepada BPK.
Jones, Rowan & Maurice Pendlebury.
1996. Public Sector Accounting. Fifth
Edition. London: Pitman.
Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002.
Pengaruh Faktor Kesesuaian TugasTeknologi dan Pemanfaatan TI
terhadap Kinerja Akuntan Publik.
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.
Mulyana, I Eka. 2008. Kualitas Informasi.
www.kutukomputer.co.nr.
Nugroho, B.A. 2005. Strategi Jitu Memilih
Metode Statistik Penelitian dengan
SPSS. Yogyakarta : Andi Offset
Riduwan, 2008, Skala
Variabel-Variabel
Alfabeta, Bandung.
Pengukuran
Penelitian,
Republik
Indonesia,
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
-------------------, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
-------------------, Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah.
-------------------, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Santoso, Singgih, 2004, Mengatasi
Berbagai Masalah Statistik dengan
SPSS Versi 11,5, PT. Elek Media
Komutindo, Jakarta
Sekaran, Umar, 2006, Research Methods
For Business, Edisi 4, Jakarta,
Salemba.
Mahmudi.
2007.
Analisis
Laporan
Keuangan Daerah: Panduan Bagi
Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat
dalam
Pengambilan
Keputusan
Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP
STIM YKPN.
Sudjana, Nana. 1992. Metode Statistik.
Bandung. Tarsiro.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor
Publik. Ed. II. Yogyakarta : Andi
Sugijanto.
2002.
Peranan
Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam
Meningkatkan
Akuntabilitas
Keuangan dan Implikasi UU No.
22/25
Tahun
1999.
Lintasan
Ekonomi. Volume XIX Nomor 1.Hal.
50-66.
Mardiasmo.
2006.
Perwujudan
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Publik Melalui Akuntansi Sektor
Publik:
Suatu
Sarana
Good
Governance.
Jurnal
Akuntansi
Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
Suhanda. 2007. Akuntansi
Pemerintah
Daerah.
Andalas Lima Sisi
Keuangan
Penerbit
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)
Sugiyono dan Eri Wibowo. 2004. Statistika
untuk Penelitian dan Aplikasinya
dengan SPSS 10.0 for windows.
Cetakan Keempat : November.
Bandung : ALFABETA
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi:
Perekayasaan Pelaporan Keuangan.
Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari
2001. Pengembangan Kapasitas
bagi Pemerintahan Daerah-Suatu
Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan
Dukungan Donor. Laporan Akhir:
Studi
Pengkajian
Kebutuhan
Pengembangan
Kapasitas
bagi
Pemerintah Daerah dan DPRD.
www.gtzsfdm.or.id.
Tim
GTZ-Support for Decentralization
Measures/P4D.
Mei,
2005.
Pengembangan
Kapasitas
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara. Jilid II: Sumber
Daya
Manusia
Aparatur
dan
Kelembagaan Pemerintah.
Wahana Komputer. 2003. Panduan
Aplikatif Sistem Akuntansi Online
Berbasis Komputer. Penerbit ANDI,
Yogyakarta.
Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo,
Vasant Raval, & Bernard Wong-OnWing. 2000. Accounting Information
Systems: Essential Concepts and
Applications. Fourth Edition. John
Wiley and Sons. Inc.
Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika.
Teori dan Aplikasi. Ekonisia.
Fly UP