...

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
SERI PANDUAN COMMUNITY CENTER
Panduan Masyarakat
Mendapatkan Informasi
Maryati Abdullah
Editor: Diah Tantri Dwiandani
Buku-buku digital PATTIRO free download silahkan
disebarluaskan untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat. Tersedia di
APP Store dan Goggle Play dan Webstore distributor ebook.
PATTIRO
PUSAT ANALISIS DAN TELAAH REGIONAL
PATTIRO adalah sebuah Organisasi Non-Pemerintah
yang didirikan 17 April 1999 di Jakarta, bergerak di isu-isu
pemerintahan daerah dan keterbukaan informasi publik, dengan
memanfaatkan pendekatan multistakeholder engagement.
Misi yang diemban oleh PATTIRO antara lain memperkuat
kapasitas warga untuk berperan dalam proses pembuatan
keputusan publik. PATTIRO mendorong transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat
pusat maupun daerah.
Hubungi kami untuk Informasi dan kerjasama dibidang
penelitian, fasilitator, Capacity Building, advokasi pelayanan
publik, Perbaikan Pelayanan Publik, Reformasi Kebijakan Publik,
dan Reformasi Manajemen Keuangan Publik
Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
T:+62-21 7591 5498 | F:+62-21 751 2503
[email protected] | www.pattiro.org | Facebook page PATTIRO
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Seri Panduan Community Center
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
ISBN .................
Penulis
Maryati Abdullah
Editor
Diah Tantri D
Kontributor
Fatchurrahman
Toifur Bhustomi
Setiawan Dwi Hariyanto
Suci Arofah
Nur Hidayah
Rusmawardi
Ardiansyah Jihad H
Moch. Zaenurrokhim
Desian Sampul & Tata Letak
Agus Wiyono
All right reserved
Cetakan I, Maret 2010
Buku ini diterbitkan atas kerjasama
PATTIRO dan HIVOS
Hak menerbitkan dilindungi oleh Undang-Undang. Pengutipan diperbolehkan dengan
menyebutkan nama penulis dan sumbernya sesuai etika penulisan yang berlaku
PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional)
Jl. Tebet Timur Dalam VIII No.39, Jakarta Selatan
Telp/Fax : +62-21 8379 0541/+62-21 829 4691
E-Mail : [email protected]; [email protected]
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Pengantar Lembaga Penerbit
P
enerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor
14 Tahun 2008 telah di depan mata. Sebuah Undang-Undang yang
memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak bagi setiap warga
untuk mengetahui dan mengakses informasi dari Badan Publik. Dengan adanya
akses terhadap informasi, warga dapat berperan aktif untuk mengetahui dan
terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan publik. Di balik keterbukaan
yang terjadi, sesungguhnya warga masyarakat hendaklah sadar atas
kebutuhannya akan informasi, manfaat dan arti penting informasi baginya serta
mampu menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan pengetahuan
dan taraf hidupnya.
Badan Publik sebagai penyedia informasi bagi masyarakat, harus juga
mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan informasi yang mudah,
tepat waktu, berkualitas dan tidak diskriminatif terhadap setiap permintaan
informasi. Untuk mendukung fungsi kerja tersebut, Badan Publik harus memiliki
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang handal dan prima
dalam memberikan pelayanan, baik terhadap permintaan informasi, maupun
terhadap keluhan dan keberatan yang diajukan berkenaan dengan pemenuhan
hak kebebasan informasi masyarakat. Termasuk dalam melakukan pengecualian
informasi, Badan Publik harus mampu melakukan uji konsekwensi atas
informasi yang dikecualikan, untuk memberikan kepastian dan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat.
Keberadaan Komisi Informasi, sebagai komisi yang independen juga diharapkan
mampu menjadi lembaga yang kuat dan kredibel dalam melayani penyelesaian
konflik informasi yang terjadi. Komisi informasi diharapkan mampu melakukan
mediasi dan ajudikasi nonlitigasi dengan prosedur yang standar dan diterima
oleh berbagai pihak. Kehadiran Komisi Informasi diharapkan menjadi salah satu
tonggak dalam proses reformasi birokrasi dan kebijakan publik di negeri ini.
Akhir kata, selamat datang era kebebasan informasi untuk publik.
Ilham Cendekia Srimarga
Direktur Eksekutif PATTIRO
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Pengantar Penulis
D
alam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan informasi, apakah
itu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kepentingan jasmani
dan rohani, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun
terkait perkembangan ilmu pengetahuan di sekitar kita dan di belahan bumi
lainnya.
Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia
yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam article 19.
Negara kita menjamin hak ini dalam UUD 1945 pasal 28F, dan pada Tahun
2008 yang lalu, lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
yang membawa angin segar bagi pemenuhan hak kebebasan informasi bagi
setiap warga. UU KIP ini mengatur tentang ketentuan hak atas informasi,
kewajiban Badan Publik dalam memberikan layanan informasi, serta
mengatur keberadaan sebuah komisi independen yang akan membuat standar
pelaksanaan kebebasan informasi dan menyelesaikan persoalan sengketa
informasi jika terjadi.
Sementara, masyarakat di tingkat akar rumput (grassroot) disadari atau tidak
selama ini masih menjadi kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan
informasi, baik karena letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan/pusat
informasi, maupun faktor tingkat pendidikan yang rendah dan kesadaran yang
minim akan pentingnya informasi bagi kehidupan sehari-hari.
Karena itu, buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok
warga di tingkat akar rumput, baik yang tergabung dalam community center
yang telah diinisiasi oleh PATTIRO di beberapa daerah dampingan, maupun
untuk masyarakat awam secara luas. Buku panduan Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik bagi komunitas ini juga dimaksudkan sebagai salah satu
buku pelengkap dari seri panduan community center dalam edisi dan tema
sebelumnya yang telah diterbitkan oleh PATTIRO.
Buku ini sekaligus juga dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dari UndangUndang KIP No.14 Tahun 2008 yang akan berlaku mulai bulan April tahun 2010
ini. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk menghadirkannya dalam bahasa
sederhana dengan paparan yang lugas. Penulis juga berusaha memberikan
contoh-contoh sederhana bagi warga untuk mengajukan permintaan informasi,
menyampaikan keluhan ke Badan Publik maupun melakukan pengaduan ke
Komisi Informasi jika masyarakat merasa hak akses informasinya terganggu. Di
bagian akhir buku ini, penulis juga menghadirkan beberapa cerita kongkret yang
telah dilakukan oleh warga masyarakat di beberapa daerah.
Tersaji sudah harapan kami atas penulisan buku ini, namun tiadalah yang
sempurna dalam kehidupan, sehingga buku ini pun dalam perjalannya tentu
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
akan membutuhkan banyak sumbang saran dan perbaikan dari pembaca dan
rekan sekalian. Untuk itulah, penulis senantiasa membuka diri untuk menerima
masukan dan kritik dari pembaca dan rekan-rekan sekalian. Dan atas partisipasi
ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis persembahkan bagi
semua pihak: keluarga, rekan-rekan kerja di PATTIRO, rekan-rekan Community
Center, editor, ilustrator, dan banyak pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan
satu persatu dalam buku ini. Akhir kata, semoga buku ini memberi manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin.
Jakarta, 1 Februari 2010
Maryati Abdullah
[email protected]
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
DAFTAR ISI
Pengantar Lembaga Penerbit ............................................................................ Pengantar Penulis......................................................................................
Community Center [Pusat Informasi Warga]................................................
A.Apa Itu Community Center?.......................................................................
B.Peran Community Center bagi Keterbukaan Informasi Publik....................
C.Mengelola dan Memberdayakan Community Center.................................
Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat ..........................................
A.Undang-Undang KIP dan Hak Asasi Warga................................................
B.Prinsip dan Objek yang Diatur dalam UU KIP.............................................
C.Hak dan Kewajiban Badan Publik...............................................................
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik.......................................................
A.Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi .....................................................
B.Tata Cara Memperoleh Informasi...............................................................
10
C.Jenis dan Klasifikasi Informasi Publik.........................................................
Sengketa Informasi dan Komisi Informasi....................................................
A.Sengketa Informasi & Cara Penyelesaiannya . ...........................................
B.Komisi Informasi.......................................................................................
C.Sanksi dalam UU KIP.................................................................................
Pengalaman Warga dalam Mengakses Informasi.........................................
A.Raih Pupuk dan Traktor Lewat Community Center.....................................
B.Kompor Gas Nan Tak Kunjung Tiba............................................................
C.Yang Selalu Hadir diKala Sakit...................................................................
D.Jembatan Harapan Warga nJengkol..........................................................
E. Untukmu Kepala Desa : Jalan Mulus Tanpa Hutang Budi............................
Daftar Pustaka..........................................................................................
profil penulis dan Editor.............................................................................
11
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Community Center
[Pusat Informasi Warga]
a. Apa itu Community Center?
Community Center adalah forum bersama warga masyarakat yang berfungsi
sebagai pusat informasi, layanan, pendampingan dan kegiatan masyarakat.
Community Center terdiri atas komunitas warga baik laki-laki maupun
perempuan dari berbagai kalangan, kelompok umur, pekerjaan, dan lokasi
tempat tinggal. Community Center secara khusus juga bisa terdiri dari latar
belakang yang sama, seperti pekerjaan, jender, kelompok umur, maupun
lokasi tempat tinggal.
Community Center merupakan salah satu bentuk institusi warga yang
tumbuh, hidup dan berkembang di tengah-tengah komunitas masyarakat.
Community Center dikelola oleh para pegiatnya yakni warga setempat yang
memiliki kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami
oleh masyarakat serta memiliki kemauan untuk berorganisasi dan berbuat
bersama untuk kepentingan bersama.
12
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Community Center merupakan kumpulan individu atau warga negara yang berhak untuk mendapatkan
pelayanan dari badan-badan publik. Individu-individu yang tergabung dalam
Community Center ini memiliki hak kebebasan informasi yang merupakan
hak asasi setiap orang. Sebagai warga negara, anggota Community Center
merupakan subjek/pelaku pokok bagi keterbukaan informasi, yang diatur
dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 (tentang Keterbukaan Informasi
Publik) yang dapat berperan sebagai pemohon informasi sekaligus sebagai
pengguna informasi publik.
b. Peran Community Center bagi Keterbukaan Informasi Publik
Peran dan fungsi Community Center untuk keterbukaan informasi publik
secara umum dapat berwujud :
1. Sebagai Pusat Informasi bagi Masyarakat
Community Center yang terbentuk dengan kesadaran akan pentingnya
informasi ini diharapkan dapat berperan dalam mengupayakan akses
informasi yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi
masyarakat miskin dan perempuan. Informasi tersebut dapat berupa
informasi yang berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat, baik
sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, pelajar maupun yang terkait
dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
tempat tinggal dan sebagainya.
Untuk menjalankan fungsi ini, Community Center mengupakan untuk
13
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
mencari, meminta dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai Badan Publik/Dinas setempat, dari sumber-sumber informasi
dan media yang tersedia maupun dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi yang ada. Kemudian, Community Center
akan mengemas informasi tersebut agar mudah dimengerti, menarik
dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah
mensosialisasikan atau menyebarkan informasi tersebut kepada
masyarakat, baik secara langsung melalui pertemuan warga, melalui
media selebaran, radio, papan pengumuman, media komunitas dan
pemanfaatan teknologi internet.
2. Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat
Community Center dalam hal ini dapat difungsikan sebagai pusat
kegiatan masyarakat. Masyarakat dapat berkumpul, berbincang dan
mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi untuk kemudian membuat
aktivitas-aktivitas bersama guna mengatasi persoalan tersebut.
Sebagai contoh, dalam kegiatan bersama ini akan terjadi saling tukar
pengalaman tentang bagaimana cara memanfaatkan layanan dan
program-program dari pemerintah. Misalnya, bagaimana cara mengurus
dan mendapatkan Askeskin/Jamkesmas; siapa saja yang berhak
mendapatkan Jamkesmas, BLT dan BOS, berapa rupiah yang bisa
diterima, dan harus kemana mengurusnya; bagaimana cara membuat
proposal untuk mendapatkan dana bergulir dari APBD; dan sebagainya.
14
Dalam kegiatan ini, masyarakat tidak akan terlepas dari kegiatan untuk
mencari, meminta, dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Sehingga, kegiatan bersama Community Center ini juga dapat diarahkan
untuk belajar & berlatih bersama guna meningkatkan kapasitas dan
kemampuan warga. Contohnya adalah belajar dan berlatih bersama
menggunakan komputer dan internet sebagai upaya pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi guna mendapatkan informasiinformasi penting yang mereka butuhkan.
3. Sebagai Pendamping Masyarakat
Community Center harapannya juga dapat berperan sebagai pendamping
masyarakat, baik dalam memanfaatkan program dan layanan dari
pemerintah, maupun dalam melakukan pemberdayaan dan penguatan
masyarakat.
Dalam konteks kebebasan informasi, Community Center merupakan
pendamping masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka
butuhkan, baik secara langsung kepada Badan Publik setempat maupun
secara tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi komunikasi
dan informasi yang ada. Pendampingan ini juga dapat dilakukan
ketika terjadi penolakan permintaan informasi oleh Badan Publik, yang
berarti terjadi konflik informasi, maka Community Center akan menjadi
pendamping masyarakat dalam menjalankan mekanisme komplain atas
informasi, maupun dalam upaya untuk mencari penyelesaian terhadap
konflik informasi yang terjadi.
15
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
4. Menjadi Mediator Antara Masyarakat dan Pemerintah
Community Center dalam tingkatan tertentu dapat berfungsi sebagai
mediator yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan
pemerintah setempat. Community Center menjadi jembatan aspirasi
komunitas masyarakat terhadap pemerintah. Begitupun sebaliknya,
Community Center dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setempat
untuk menyampaikan program-program pemerintah yang sedang
dilakukan.
5. Sebagai Wadah untuk Mengupayakan Perubahan Kebijakan
(Advokasi)
Community Center diharapkan menjadi wadah yang solid bagi masyarakat
untuk melakukan advokasi guna mengupayakan perubahan kebijakan.
Misalnya advokasi mendorong kebebasan informasi di daerah
(penerapan UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik)
maupun dalam upaya mendorong adanya aturan tentang keterbukaan
informasi berupa Peraturan Daerah (PerDa) dan upaya untuk mendorong
terbentuknya Komisi Informasi di tingkat Daerah.
C. Mengelola dan Memberdayakan Community Center
Community Center akan memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan
masyarakat jika dikelola secara baik. Karena, Community Center yang dikelola
secara baik akan dapat memberdayakan masyarakat, memberikan manfaat
yang luas serta akan dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Dengan
16
demikian, kehadiran Community Center menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap
warga. Dengan kata lain, Community Center merupakan wadah yang berasal
dari warga, untuk warga dan oleh warga.
Beberapa cara untuk mengelola dan memberdayakan Community Center
antara lain:
1. Membuat kepengurusan organisasi
Kepengurusan ini terdiri atas pegiat Community Center, baik yang berasal
dari kelompok sektoral petani, nelayan, pedagang, buruh maupun
pemuda dan kelompok perempuan. Dengan adanya kepengurusan, maka
koordinasi dan kegiatan-kegiatan serta layanan dari Community Center
dapat diatur dengan baik. Struktur kepengurusan ini disesuaikan dengan
kebutuhan Community Center, sehingga masing-masing pegiat juga akan
mendapatkan tugas sesuai dengan porsi dan pembagian kerja yang telah
disepakati bersama.
2. Membuat program kerja dalam jangka waktu tertentu
Program kerja Community Center disusun dan disepakati bersama
oleh pegiat. Program kerja ini dibuat untuk jangka waktu tertentu dan
meliputi beberapa aspek seperti bentuk kegiatan, tujuan, dampak yang
diharapkan, sasaran, tempat hingga aspek pendanaan dan penanggung
jawabnya. Program kerja ini akan menjadi acuan bagi Community Center
dalam melakukan kegiatan, pelayanan dan pemberdayaan kepada
masyarakat sekitar. Program dan agenda kerja ini juga dapat dibuat lebih
17
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
sederhana, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di
komunitas tersebut.
3. Membuat Pelatihan & Training untuk Penguatan Kapasitas Pegiat
Community Center
Community Center juga dapat membuat pelatihan guna menambah
pengetahuan dan keterampilan warga sekitar. Pelatihan juga berfungsi
sebagai upaya penguatan kapasitas bagi pegiat Community Center
agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal untuk
kepentingan masyarakat. Contohnya pelatihan pemanfaatan teknologi
internet bagi pegiat Community Center. Dengan pelatihan ini, pegiat
Community Center kemudian diharapkan dapat memanfaatkan internet
untuk mengakses berbagai macam informasi yang dibutuhkan,
menyebarkan informasi sekaligus membuat media komunitas untuk
masyarakat sekitar.
4. Berperan/berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan
pemerintah
Salah satu cara untuk memberdayakan Community Center adalah
dengan melibatkan secara aktif pegiat Community Center dalam proses
pembuatan kebijakan pemerintah daerah setempat. Keterlibatan
tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian masukan kepada
pemerintah maupun dengan ikut serta dalam proses perumusan
kebijakan, misalnya dalam proses penganggaran yang dimulai dari
18
Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Bentuk
partisipasi lain adalah dengan mengusulkan atau mengikuti forum dengar
pendapat atau hearing dengan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
wakilnya di DPRD.
5. Berperan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (advokasi)
Bentuk pemberdayaan lain adalah dengan keterlibatan aktif pegiat
Community Center dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai
contoh, untuk keterbukaan informasi publik, Community Center berperan
aktif dalam memperjuangkan adanya Peraturan di Daerah (PerDa)
tentang keterbukaan informasi publik dengan menggalang dukungan
dan mendorong pihak-pihak terkait yakni pemerintah daerah dan DPRD
untuk memperjuangkan adanya PerDa tersebut. Dalam advokasi ini,
Community Center juga bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari
organisasi sosial masyarakat setempat maupun dari kalangan media
guna memperoleh dukungan dan keterlibatan masyarakat yang lebih
luas.
6. Berperan dalam Pembentukan Komisi Informasi Daerah
Untuk memperjuangkan keterbukaan informasi publik, Community
Center berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat
akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan kaitannya dengan
kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat juga harus aktif dalam meminta
19
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
informasi kepada Badan Publik, tanpa ragu ataupun takut karena hal
tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang (UU No.14 Thn 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Ketika dalam meminta informasi terdapat kendala, maka masyarakat
dapat langsung menyampaikan komplain/keluhan kepada Badan Publik
terkait. Namun, jika tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan,
masyarakat dapat membawa persoalan kepada Komisi Informasi Daerah
yang hak, tugas dan kewenangannya juga telah diatur di dalam UndangUndang.
Karena itu, Community Center perlu berperan aktif untuk mendorong
pembentukan Komisi Informasi Daerah, mengingat dalam UndangUndang KIP, pembentukan komisi ini dilakukan hanya jika dianggap
perlu. Mengingat pentingnya keberadaan komisi ini dalam menjamin
kebebasan informasi bagi masyarakat di tingkat lokal, yang dekat
dengan kebutuhan masyarakat akar rumput, maka Community Center
diharapkan aktif untuk mendorongnya.
20
21
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Keterbukaan Informasi Publik
bagi Masyarakat
Keterbukaan Informasi adalah Hak Asasi Warga
Setiap manusia memiliki hak asasi, yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan
dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. Salah satu hak asasi manusia dalam hal ini adalah Hak Kebebasan
Informasi.
Hak kebebasan Informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui
secara internasional (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948, pasal 10).
Sejak 1946 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi
59(1) yang menyatakan bahwa “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang
fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik
perhatian PBB”, (Freedom of Information as an Internationally Protected Human
Right, Toby Mendel, Head of Law Programme, Article 19. www.Article19.org).
22
Di Indonesia, hak kebebasan informasi dijamin oleh konstitusi tertinggi
kita yakni UUD 1945, Pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia”. Itu berarti kebebasan informasi merupakan
hak asasi dan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Ketentuan dalam UUD 1945 dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang
No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP
memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi
yang dimiliki oleh Badan Publik. UU KIP berisi acuan yang jelas tentang tata
cara memperoleh informasi dari Badan Publik, hak dan kewajiban Badan
Publik, serta tata cara penyelesaian sengketa ketika hak masyarakat untuk
memperoleh informasi terhambat/dihambat. Dalam UU KIP ini juga diatur
tentang keberadaan, tugas dan kewenangan sebuah lembaga independen
bernama Komisi Informasi.
Apa Manfaat UU KIP bagi Masyarakat?
UU KIP disahkan dengan tujuan untuk:
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan
keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
23
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan dibalik dikeluarkannya suatu kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencer-daskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Asas/Prinsip Dasar UU KIP:
1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan melalui cara yang
sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup
24
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
25
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Objek apa saja yang diatur dalam UU KIP?
1. Pemohon Informasi Publik
Adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik.
2. Pengguna Informasi Publik
Adalah orang yang menggunakan informasi publik.
3. Informasi
Adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Informasi Publik
Adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Badan Publik
Adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
26
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau
organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.
Setiap orang mempunyai hak untuk:
1. Memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang KIP.
2. Melihat dan mengetahui informasi publik.
3. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
informasi publik.
4. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan
undang-undang ini
5. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan.
7. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi
publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini.
Pengguna informasi publik mempunyai kewajiban untuk:
1. Menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Mencantumkan sumber dari mana kita memperoleh informasi publik,
27
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan
publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui UU KIP ini masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas
maupun anggaran setiap badan-Badan Publik berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara maupun berkaitan dengan kepentingan publik
lainnya.
Hak dan Kewajiban Badan Publik
Hak Badan Publik adalah:
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
paraturan perundang-undangan.
2. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah:
a. Informasi yang dapat membahayakan negara.
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat.
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
28
Kewajiban Badan Publik adalah:
1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada di bawah kewe-nangannya kepada pemohon informasi publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
Untuk itu Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan yang
dimaksud di sini antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
29
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Tata Cara Memperoleh
Informasi Publik
1. Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi Masyarakat
Sebelum memulai untuk mengakses/mendapatkan/memperoleh informasi
publik, maka Community Center harus mengidentifikasi kebutuhan
komunitas warga terhadap informasi. Untuk mengetahui kebutuhan
informasi warga, warga mengemukakan persoalan-persoalan yang
dihadapinya terlebih dahulu, kemudian dari permasalahan yang ada
ditentukan jenis informasi yang dibutuhkan, misalnya:
30
Sektor
Permasalah
Kebutuhan Informasi
Pendidikan
- Mahalnya biaya pendidikan
- Adanya pungutan liar dari
sekolah
- Kebutuhan anak didik akan
buku pelajaran
- Kebutuhan warga terhadap
bantuan pendidikan
- dan lain sebagainya
- Berapa alokasi anggaran pendidikan di daerah (dalam APBD)?
- Bagaimana ketentuan tentang
program bantuan dana BOS (Biaya
Operasional Sekolah) atau BOS
Buku?
- Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan?
Kesehatan
- Cara mendapatkan layanan
kesehatan yang memadai
- Mahalnya biaya layanan
kesehatan
- Adanya diskriminasi pelayanan
kesehatan bagi warga miskin
- Ketersediaan obat yang minim
bagi pemakai kartu jamkesmas
- dan lain sebagainya
- Bantuan kesehatan apa saja yang
bisa didapatkan oleh masyarakat?
- Bagaimana cara mendapatkan
Askeskin/Jamkesmas?
- Bagaimana ketersediaan obat
untuk masyarakat yang memegang Jamkesmas?
- Bagaimana standar pelayanan
minimum di bidang kesehatan?
- Fasilitas jalan yang rusak.
Fisik/
Infrastruktur - Fasilitas penerangan jalan
yang tidak memadai.
- Fasilitas kebersihan kota yang
tidak memadai
- dan lain sebagainya
- Berapa alokasi dana untuk
pembangunan jalan di desa
tersebut?
- Kapan pemasangan lampu
penerangan jalan akan dilaksanakan?
- Mengapa fasilitas kebersihan kota
tidak memadai?
- dan sebagainya
31
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Tata cara memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 (Pasal 21-22)
adalah sebagai berikut :
Permintaan bisa secara
lisan/tulisan, langsung atau
dikirim lewat pos/e-mail
Pemohon
Informasi
PPID Wajib Mencatat :
nama & alamat pemohon,
subjek & format informasi,
cara penyampaian
informasi yang diminta
pemohon,
permintan informasi yg
diajukan secara tidak
tertulis.
BADAN PUBLIK/BP
(Pejabat Pengelola Informasi & Data/PPID)
BP/PPID memberi Tanda Bukti Penerimaan
Permintaan Informasi (No. Pendaftaran)
BP wajib menyampaikan Pemberitahuan
Tertulis (10 hari kerja)
Atau
Pemberitahuan Tertulis dapat
diperpanjang (7 hari kerja)
PEMBERITAHUAN
TERTULIS
Permintaan Dirujuk/
Dialihkan ke BP lain
Informasi di bawah
penguasaannya/tidak
Permintaan Diterima/Ditolak disertai
Alasan bawah penguasaannya/tidak
Materi informasi yg akan
diberikan/dihitamkan
32
Alat penyampai, Format
Informasi & biaya
Contoh Surat Permintaan Informasi oleh Warga (disertai alasan)
C O M M U N I TY C E N T E R
PEKALONGAN UTARA
Sekretariat : Jl. Sarimin Rt.03/II, Kelurahan Pabean,
Kecamatan Pekalongan Utara, Kode Pos 51144
------------------------------------------------------------------------No
Lamp
Hal
: 001/B/VII/2009
: ,: Permintaan Informasi dan Data
Kepada Yth,
Kepala Bagian Pengelola Informasi dan Data
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Di Tempat
Dengan Hormat,
Terkait dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas) di Kota
Pekalongan, dengan ini kami atas nama kelompok warga masyarakat yang tergabung dalam Community Center Pekalongan Utara mengajukan permintaan
informasi terkait dengan JamKesMas yang meliputi :
A. Data Jumlah Warga yang mendapatkan Kartu JamKesMas
33
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
B. Informasi tentang Prosedur/Tata Cara untuk mendapatkan Kartu JamKesMas
C. Informasi tentang Prosedur/Tata Cara Penggunaan Kartu JamKesMas
D. Data & Informasi tentang jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Dana
Dampingan sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan
JamKesMas
Permintaan ini kami ajukan karena masih adanya warga miskin di kelurahan
kami yang belum mendapat kartu Jamkesmas dan tidak mengetahui cara mengurusnya, sehingga melalui permintaan informasi ini kami dapat mensosialisasikan hasilnya kepada warga masyarakat lainnya.
Demikian permintaan informasi ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Pekalongan, 22 Juli 2009
Community Center Pekalongan Utara
Muzaki
Koordinator
a. Jenis dan Klasifikasi Informasi Publik
Berdasarkan ketentuan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008, jenis-jenis informasi
publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik terdiri atas :
34
Informasi yg wajib diumumkan secara BERKALA
1. Informasi yg berkaitan dengan badan publik
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
3. Informasi mengenai laporan keuangan
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan
Ketentuan :
- Penyampaian informasi paling lambat 6 (enam) bulan sekali
- Disampaikan dengan cara yg mudah dijangkau dan bahasa yg mudah
dipahami masyarakat.
- Ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi di
badan publik terkait.
- Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi
Setiap tahun, badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang
meliputi:
Jumlah permintaan informasi yang diterima
Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan
informasi
Jumlah pemberian dan penolakan permintan informasi; dan atau
alasan penolakan permintaan informasi
35
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan
2. Hasil keputusan Badan Publik & Pertimbangannya
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang KIP (No.14/2008)
9. Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa 36
Informasi yang wajib diumumkan secara
SERTA MERTA
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum
Informasi ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat
Informasi yang wajib disediakan oleh Organisasi
nonpemerintah/LSM
1. Asas dan tujuan
2. Program dan Kegiatan Organisasi
3. Nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
4. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat,
dan/atau sumber luar negeri
5. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi
6. Keputusan-keputusan organisasi ; dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan
37
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Informasi publik yang wajib disediakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/
atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara :
1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan
usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana diatur
dalam anggaran dasar
2. Nama lengkap pemegang sahan, anggota direksi, dan anggota dewan
komisaris perseroan
3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan
laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit
4. asil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan
lembaga pemeringkat lainnya
5. Sistem dan alokasi dana renumerasi anggota komisaris/dewan pengawas
dan
6. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai
Informasi Publik
7. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian, dan kewajaran
8. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang
9. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
38
10.Perubahan tahun fiskal perusahaan
11.kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum
atau subsidi
12.Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
13.Informasi lain yang ditentukan oleh undang-Undang yang berkaitan
dengan BUMN/BUMD
Informasi yang wajib disediakan oleh Partai Politik adalah :
1. Asas dan tujuan
2. Program umum dan kegiatan partai politik
3. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya
4. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau
APBD
5. Mekanisme pengambilan keputusan partai
6. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas
dan/atau keputusan lainnya yang menurut Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) partai terbuka untuk umum; dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan
dengan partai politik
39
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
b. Jenis-Jenis Informasi yang Dikecualikan
Jenis-Jenis Informasi yang dikecualikan meliputi :
a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum seperti:
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi, dan/atau korban
yang mengetahui.
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk
kejahatan transnasional.
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau
keluarganya, dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana
penegak hukum.
b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
seperti:
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
40
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran
atau evaluasi dalam kaitan ancaman dari dalam dan luar negeri.
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi.
3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi ,kekuatan dan kemampuan
dalam penyelenggaraan sistem dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya.
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau
instalasi militer.
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas
pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/
atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati
dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
6. Sistem persandian negara dan/atau
7. Sistem intelijen negara.
d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
41
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing,
saham dan aset vital milik negara.
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi
institusi keuangan.
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
5. Rencana awal investasi asing.
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga
keuangan lainnya; dan/atau
7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kapada pemohon
informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri seperti:
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara
dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
2. Korespondensi diplomatik antar negara.
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam
menjalankan hubungan internasional.
4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar
negeri.
42
Pengecualian yang dimaksud dalam point a hingga f di atas tidak
bersifat permanen, melainkan ada jangka waktu pengecualian yang
diatur dalam Peraturan yang lebih lanjut, yaitu Peraturan Pemerintah.
g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seperti:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
seseorang.
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan
rekomendasi kemampuan seseorang.
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam point g dan h
adalah, jika :
- Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/
atau
- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan
publik
43
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan.
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
Tidak termasuk dalam Kategori Informasi yang Dikecualikan:
a. Putusan badan peradilan.
b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan
lain, baik yang tidak mengikat maupun yang mengikat ke dalam ataupun ke
luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum.
c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.
d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum.
e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum
f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.
g. Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka melalui mekanisme keberatan
dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi.
44
•Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan,
Kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah
Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan
Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh
Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan dalam
point a, b, c, d, e, f, i dan j.
•Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas,
dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada presiden
•Permintaan izin untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata
yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan,
permintaan izin diajukan oleh jaksa Agung sebagai pengacara negara
kepada presiden
•Izin tertulis sebagaimana dimaksud di atas diberikan oleh presiden
kepada kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak
Hukum lainnya, atau ketua Mahkamah Agung
•Dengan mempertimbangkan kepentingan perta-hanan dan keamanan
negara dan kepentingan umum, presiden dapat menolak permintaan
informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas.
45
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Contoh Form Permintaan Informasi yang harus disediakan oleh Badan
Publik
Pusat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Veteran No.31 Pekalongan Telp.(0285) 421621 10
---------------------------------------------------------------------------------FORM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Nomor Permintaan : ...............................
Data Pemohon
Nama
Alamat
No.Identitas
Format Permintaan
Cara Permohonan
: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________
: ______________________(Tertulis/Lisan)
: ______________________(Surat/ Telepon/Datang Langsung)
Permintaan Informasi
Jenis Informasi
: ___________________________________
Alasan Permintaan : ___________________________________
Format yang Diminta : ________________________(Tertulis/Lisan/ SoftFile/HardCopy)
Penyampaian Informasi (Diisi Oleh Petugas)
Cara Penyampaian : _____________________________(Diambil Pemohon/Dikirim)
Biaya yang Dikenakan : ___________________________________
Lama Waktu : ___________________________________
Pekalongan, 20 Januari 2010
46
Pemohon Informasi
Petugas PPID
(............................)
(..............................)
47
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Sengketa Informasi & Komisi Informasi
a. Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaiannya
Sengketa Informasi Publik
jika masyarakat selaku pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan
dan hambatan saat meminta informasi, misalnya Badan Publik tidak memberikan
informasi yang diminta, kemudian masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi Sengketa Informasi.
Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008, Sengketa Informasi Publik
diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna
informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan perundang-undangan.
Alasan-alasan terjadinya sengketa informasi :
Sengketa informasi dapat terjadi karena alasan- alasan (Pasal 35) sebagai berikut:
a. Adanya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian;
48
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP;
Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.
Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Jika terjadi sengketa informasi sebagaimana disebutkan di atas, maka
masyarakat dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur
dalam UU KIP sesuai tahapan sebagai berikut:
Tahap I (Keberatan)
1. Selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan
informasi, maka Badan Publik wajib mengeluarkan surat pemberitahuan
disertai alasan (pertimbangan) penolakan permintaan.
2. Jika jawaban (pemberitahuan) yang diberikan oleh Badan Publik tidak
memuaskan Pemohon Informasi Publik, maka pemohon dapat mengajukan
keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya alasan (yang menjadi
objek sengketa).
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus memberikan
keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30
hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.
49
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
4. Apabila atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menguatkan
putusan bawahannya (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),
maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan atas
pengajuan keberatan yang diberikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
bersengketa.
5. Apabila Pemohon Informasi Publik tidak puas dengan keputusan/tanggapan
atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, maka dapat
mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi
selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya Keputusan/tanggapan
tertulis dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
50
Contoh Surat Keberatan Warga atas Jawaban Badan Publik
COMMUNITY CENTER
P E KA LO NGA N UTA RA
Sekretariat : Jl. Sarimin Rt.03/II, Kelurahan Pabean,
Kecamatan Pekalongan Utara, Kode Pos 51144
------------------------------------------------------------------------No : 002/B/VIII/2009
Lamp
: Surat Jawaban atas Permintaan Informasi Warga
Hal: Pernyataan Keberatan
Kepada Yth,
Bpk. Dwi Herri
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Di Tempat
Dengan Hormat,
Terkait dengan Jawaban terhadap Surat Permintaan Informasi Warga (No.001/B/
VII/2009) tentang Program JamKesMas, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelola Informasi dan Data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada Hari Senin, 27
Juli 2009 (No.235/B/KaBag Info&Data/VII/2009), dengan ini kami mengajukan
KEBERATAN atas jawaban tersebut, karena kami menganggap bahwa informasi yang diberikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan informasi
yang kami ajukan.
51
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Demikian Surat Keberatan ini kami ajukan, kami mohon kepada Bapak Kepala
Dinas untuk menindaklanjuti pernyataan KEBERATAN kami. Atas perhatiannya
kami mengucapkan terima kasih.
Pekalongan, 3 Agustus 2009
Community Center Pekalongan Utara
Muzaki
Koordinator
Tahap II (Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi)
1. Apabila Pemohon Informasi Publik tidak puas dengan keputusan/tanggapan
dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka dapat
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi
selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian
sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian
sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi.
3. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi
Informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi tersebut diselesaikan paling
lambat 100 hari kerja.
52
4. Apabila pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan
tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi
Informasi berdasar pada kesepakatan para pihak serta bersifat final dan
mengikat.
5. Apabila pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi
penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi
melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui a judikasi.
6. Apabila pemohon penyelesaian sengketa tidak menerima/tidak puas dengan
putusan Komisi Informasi melalui ajudikasi maka dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut
dan disertai pernyataan tertulis mengenai ketidakpuasan/tidak menerima
putusan ajudikasi komisi.
53
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Tahap III (Gugatan ke Pengadilan)
1. Apabila Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi tidak puas/tidak menerima
dengan putusan Komisi Informasi, maka Pemohon Informasi Publik tersebut
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyatakan secara
tertulis bahwa Pemohon Informasi Publik tersebut tidak menerima putusan
Ajudikasi Komisi Informasi.
2. Gugatan dan pernyataan tertulis diatas diajukan ke pengadilan selambatlambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan Komisi Informasi.
3. Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang
digugat (tergugat) adalah Badan Publik negara
4. Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat
(tergugat) adalah Badan Publik selain negara.
5. Apabila penggugat (Pemohon Informasi Publik yang mengajukan gugatan)
tidak menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha
Negara, penggugat dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
6. Pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya
putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
54
55
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Komisi Informasi
Pengertian Komisi Informasi
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang KIP (No.14/2009) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (tanpa melalui lembaga
peradilan)
Kedudukan Komisi Informasi
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi
dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi
Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota
berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
56
Susunan Keanggotaan
1. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
2. Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/
Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan
unsur masyarakat.
3. Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan
didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
5. Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan musyawarah
seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan
dilakukan pemungutan suara.
Tugas Komisi Informasi
Secara umum, Komisi Informasi bertugas untuk :
a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan
oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang KIP.
b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Komisi Informasi Pusat bertugas :
57
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di daerah
selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota
belum terbentuk.
c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangUndang KIP kepada Presiden dan DPR RI setahun sekali atau sewaktu-waktu
jika diminta.
Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi
Wewenang Komisi Informasi
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang untuk:
a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik
terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik.
c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun
pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi
Publik.
d. Mengambil sumpah sebagai saksi yang didengar keterangannya dalam
ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
58
e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat
dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi
dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di
Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk.
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian
sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.
Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
Pertanggungjawaban Komisi Informasi
1. Komisi Informasi Pusat bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya
kepada DPR RI.
2. Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya kepada DPRD provinsi yang bersangkutan.
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/
Walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas,
dan kewenangannya kepada DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud di atas bersifat
terbuka untuk umum.
59
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
Sebagaimana dijelaskan pada tahapan penyelesaian sengketa diatas,
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila telah
melalui upaya pengajuan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi. Jika Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas setelah
menerima keputusan/tanggapan tertulis atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja
setelah diterimanya keputusan/tanggapan tersebut.
a. Mediasi dan Ajudikasi dalam Komisi Informasi
Komisi Informasi yang menerima permohonan penyelesaian sengketa wajib
melakukan upaya penyelesaian sengketa selambat-lembatnya 14 hari kerja
sejak diterimanya permohonan tersebut. Komisi Informasi harus menawarkan
atau mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu
sebelum dilakukan upaya ajudikasi non-litigasi. Apabila upaya mediasi berhasil,
maka kesepakatan yang dihasilkan ditetapkan melalui Putusan Komisi Informasi
yang bersifat final dan mengikat.
Definisi Mediasi dan Ajudikasi
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi adalah proses
penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
Komisi Informasi.
60
1) Ajudikasi oleh Komisi Informasi
• Ajudikasi dilakukan setelah upaya mediasi gagal dilakukan melalui
pernyataan tertulis para pihak atau salah satu pihak. Upaya mediasi juga
dapat dinyatakan gagal apabila salah satu atau para pihak menyatakan
menarik diri dari perundingan.
• Setelah mediasi dinyatakan gagal, maka Komisi Informasi harus
menyelesaikan sengketa melalui ajudikasi non-litigasi dengan memeriksa
dan memutus perkara/sengketa.
• Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. Jika pemeriksaan
menyangkut dokumen yang dikecualikan (berdasar Pasal 17), maka
pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan anggota komisi wajib
menjaga kerahasiaan dokumen tersebut.
(2)Prosedur pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi melalui
ajudikasi
• Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik serta memberikan salinan permohonan tersebut kepada
pihak termohon.
• Pihak termohon adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang
ditunjuk dan yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
Keterangan yang diberikan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis
berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
• Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada
wakil yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
61
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
62
Sanksi dalam Undang-Undang KIP
Pasal yang memuat Sanksi
Penjelasan
Pasal 51
Yang dikenakan sanksi dalam
ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
Informasi Publik secara melawan hukum Dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah).
Pasal 52
Badan Publik yang dengan sengaja tidak
menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak
menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi
Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang
wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik
yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai
dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan
kerugian bagi Orang lain Dikenakan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun danlatau pidana denda
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 53
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan
hukum menghancurkan, merusak, dan/atau
menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam
bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau
yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
Yang dapat dikenakan sanksi
pidana terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh korporasi
dijatuhkan kepada:
a. badan hukum, perseroan,
perkumpulan, atau yayasan;
b. mereka yang memberi perintah
melakukan tindak pidana
atau yang bertindak sebagai
pimpinan dalam melakukan
tindak pidana; atau
c. kedua-duanya.
Yang dikenakan sanksi dalam
ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
63
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Pasal 54
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak mengakses dan 1 atau memperoleh danlatau
memberikan informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf
b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan
huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak mengakses dan/atau memperoleh danlatau
memberikan informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan
huruf e dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pasal 55
Setiap orang yang dengan sengaja membuat
Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).
64
Yang dikenakan sanksi dalam
ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Yang dikenakan sanksi dalam
ketentuan ini meliputi setiap
orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
65
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Pengalaman Warga Mengakses
Informasi
Raih Pupuk dan Traktor Lewat CC
Sebagian besar warga di desa Tegal Sari yang bermata pencaharian sebagai
petani mengeluhkan hasil panen mereka yang tidak maksimal. Warga merasa
hal itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang cara bercocok
tanam yang baik serta minimnya tenaga penyuluh pertanian yang mendampingi
petani. Warga juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi
karena distribusinya yang terbatas dan tidak merata.
Karena minimnya hasil garapan mereka, sebagian petani memilih beralih
profesi menjadi pekerja bangunan, penarik ojek, kuli pasar dan sebagainya.
Bahkan, tidak jarang dari mereka yang berbondong-bondong hijrah ke kota
untuk mengadu peruntungan menjadi pekerja rumah tangga, kuli bangunan
66
atau berdagang. Sementara, lahan pertanian yang menjadi sumber mata
pencaharian selama ini mereka garapkan ke petani lain atau dianggurkan begitu
saja.
Sekelompok warga yang tergabung dalam Community Center (CC) tergugah
untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Mereka kemudian berusaha
mencari informasi bantuan pertanian yang mungkin tersedia bagi warga desa
Tegal Sari seperti penyuluhan pertanian ataupun pupuk bersubsidi. Mereka
pun mendatangi kantor kelurahan. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan
informasi yang berarti. Setelah itu mereka mendatangi UPTD pertanian (Unit
Pelaksana Teknis Daerah) di tingkat kecamatan. UPTD ini merupakan badan
yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pertanian sebagai pelaksana dinas sekaligus
sebagai penyuluh pertanian di wilayah setempat.
Di UPTD, anggota CC tersebut ditemui oleh Pak Rosyid (Kepala UPTD). Dari
perbincangan yang berlangsung, mereka mendapati bahwa saat itu terjadi
kekurangan tenaga penyuluh. Empat orang tenaga penyuluh yang ada harus
melayani 12 desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Sehingga, keinginan
CC untuk menambah intensitas tenaga penyuluh di desa tersebut tidak
dapat dipenuhi. Akhirnya, mereka disarankan untuk langsung bertandang
ke Dinas Pertanian. Sedangkan mengenai pupuk bersubsidi, UPTD hanya
merekomendasikan petani yang tergabung dalam kelompok tani saja yang
berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sepulang dari UPTD, anggota CC melakukan perembugan dan memutuskan
untuk membentuk kelompok tani yang beranggotakan petani-petani di desa
67
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
tersebut yang belum masuk dalam kelompok tani dan mendaftarkan kelompok
tani tersebut ke UPTD. Akhirnya, petani yang tergabung dalam kelompok tani
yang dibentuk CC ini mendapat jatah pupuk bersubsidi dari UPTD, dengan
selisih harga sekitar Rp. 60.000 dari harga pupuk tanpa subsidi (Rp. 120.000;)
Selain itu, saat bertandang ke UPTD, anggota CC memperhatikan beberapa
traktor yang menganggur di pekarangan UPTD. Keberadaan traktor tentunya
akan mempermudah kerja petani-petani di desa Tegal Sari. Ternyata, warga
diperbolehkan memanfaatkan traktor tersebut asalkan mereka menanggung
sendiri biaya bahan bakarnya. Kini, warga secara bergantian menggunakan
traktor tersebut.
Kompor Gas Nan Tak Kunjung Tiba
Curug dan Walantaka adalah dua kecamatan yang warganya saat itu belum
mendapat jatah pembagian kompor gas dari program konversi minyak tanah ke
LPG. Padahal, jauh-jauh hari warga telah diminta oleh RT/RW setempat untuk
mengumpulkan iuran sebesar lima belas ribu rupiah (Rp. 15.000;-) per Kepala
Keluarga. Namun beberapa bulan berlalu, warga belum juga mendapat jatah
kompor gas yang dijanjikan.
Seorang warga yang tergabung dalam Community Center Pattiro menanyakan
persoalan tersebut dalam sebuah diskusi komunitas di CC. Usut punya usut,
ternyata pungutan lima belas ribu yang diminta tersebut tidak ada dalam
68
ketentuan program ini, alias iuran tersebut adalah pungli (pungutan liar).
Warga menanyakan informasi tersebut ke Kepala Desa. “Saya tidak tahu
kalau ada pungutan-pungutan seperti itu, itu inisiatif RT/RW saja dan tidak
diwajibkan,” kilah Kepala Desa.
Warga juga bertanya ke Kecamatan. Di sana, warga ditemui oleh seorang
fasilitator pembagian kompor gas. Berdasarkan penjelasan fasilitator, jatah
kompor gas belum turun karena data penduduk miskin penerima kompor gas di
dua kecamatan tersebut belum diterima. Informasi ini kemudian diteruskan ke
desa-desa lain di kedua kecamatan tersebut.
Sepulang dari kecamatan, warga kemudian memutuskan untuk mengumpulkan
data penduduk miskin berdasarkan data yang telah ada untuk direkap kembali
sesuai dengan kondisi terkini. Melalui koordinasi dengan kepala desa, data-data
pun terkumpul dan diserahkan ke fasilitator di kecamatan. Akhirnya, kompor
gas nan dinanti pun tiba.
Yang Selalu Hadir di Kala Sakit
Abdul Mughni adalah seorang warga di Kecamatan Sampangan, Pekalongan
Timur. Kepala keluarga yang telah berumur 53 tahun ini menderita penyakit
pembengkakan hati yang membutuhkan operasi kecil. Sebagai seorang warga
miskin, Abdul kesulitan membiayai operasi untuk penyakitnya tersebut.
69
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Ditambah lagi Pak abdul tidak mendapatkan Kartu JamKesMas meski tergolong
warga miskin.
Secara kebetulan Syakir Ilmi, tetangga Abdul menghadiri pertemuan Community
Center yang membahas mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang terkait
dengan layanan dan program-program kesehatan dan pendidikan. Pertemuan
tersebut difasilitasi oleh Pattiro Pekalongan yang bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kesehatan setempat. Dari situ, Syakir mengetahui adanya Dana
Rampingan APBD sebesar dua juta rupiah (Rp2.000.000) yang diperuntukkan
bagi warga tidak mampu yang tidak memiliki kartu Jamkesmas.
Setelah itu, Syakir bergegas menyampaikan hal tersebut kepada Abdul yang
saat itu sedang dirawat di RSUD Kraton, Pekalongan. Mendengar paparan
Syakir, Abdul meminta pertolongan Syakir untuk menguruskan bantuan
tersebut. Keluarga Abdul kemudian segera menyerahkan syarat-syarat berupa
KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SKTM (Surat Keterangan
Tidak Mampu) dari kelurahan kepada Syakir. Dengan senang hati Syakir
membantu Abdul untuk mendapatkan Dana Dampingan guna meringankan
beban biaya penyembuhan penyakit Abdul.
Setelah syarat-syarat diajukan, tim dari Dinas Kesehatan dibantu oleh
petugas rumah sakit terdekat melakukan survei lapangan dengan mendatangi
kediaman dan rumah sakit tempat Abdul dirawat. Dari kriteria warga miskin
yang ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Abdul termasuk kedalam
kategori warga miskin (dengan skor 9+). Akhirnya, Dana Dampingan yang
diajukan pun disetujui dan langsung dikirim ke RSUD tempat Abdul dirawat.
70
Nilai bantuan yang keluar adalah sebesar satu juta sembilan ratus ribu rupiah
(Rp1.900.000,00), dengan potongan seratus ribu (Rp100.000,00) untuk biaya
administrasi. Rona sumringah terpancar dari wajah Abdul. Harapan untuk
sembuh dari penyakitnya kini bukan hanya angan semata.
Bantuan yang sama juga diberikan oleh Syakir kepada Ima (31 Tahun), istri
dari Shobirin (37 Tahun), warga desa kelurahan Sampangan. Ima saat itu harus
melahirkan melalui operasi Caesar dikarenakan adanya kelainan di dalam
kandungannya. Akan tetapi, mereka tidak mampu membayar biaya kelahiran
sebesar dua juta tiga ratus ribu rupiah (Rp2.300.000,00 di Rumah Bersalin Siti
Khodidjah. Shobirin pun termasuk keluarga miskin yang saat itu tidak memiliki
JamKesMas. Dengan informasi dan bantuan dari Syakir bersama anggota
Community Center lainnya di Pekalongan Timur, Ima kemudian mendapatkan
Dana Dampingan sebesar dua juta rupiah (Rp. 2.000.000;-) untuk biaya
persalinan. Shobirin dan Ima pun dapat pulang dengan lega membawa sang
buah hati dalam timangan.
Jembatan Harapan Warga Jengkol
Secara administratif, Dusun Jengkol terletak di Desa Kedungboto, Kecamatan
Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Letaknya jauh di balik bukit.
Dusun tersebut dihuni oleh sekitar 144 Kepala Keluarga dengan keseluruhan
penduduknya berjumlah 491 jiwa. Untuk mencapai desa tersebut harus
71
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
melewati jalan terjal bebatuan, naik-turun bukit yang licin di musim hujan serta
menyeberangi sungai selebar 25 Meter yang memisahkan antara dusun Jengkol
dengan desa Kedungboto.
Sulitnya akses transportasi menuju dan dari Dusun ini mengakibatkan minimnya
akses pelayanan kesehatan bagi warga dusun. Warga bermimpi untuk memiiliki
jembatan yang dapat menghubungkan dua sisi sungai. Warga juga berharap ada
jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun empat. Sebab selama
ini, untuk menjangkau jalan utama desa, warga harus berjalan kaki sejauh
2 km. Sedangkan untuk mendatangi Puskesmas desa, warga harus berjalan
kaki sejauh 2 km (termasuk menyeberangi sungai) yang dilanjutkan dengan
naik angkutan umum sejauh 3 km. Sedangkan untuk mendatangai Puskesmas
Kecamatan, warga harus menempuh jarak lebih jauh lagi hingga 12 km.
Akibatnya, banyak kasus-kasus penanganan kesehatan warga yang tidak
tertangani. Dalam 6 tahun terakhir, hampir setiap tahun terdapat kejadian
ibu melahirkan/bayi yang dilahirkan meninggal dunia akibat terlambat
mendapatkan penanganan medis. Kasus terakhir menimpa seorang ibu
bernama Ayem, yang meninggal akibat pendarahan yang terlambat ditangani
secara medis.
Mustari, 36 tahun, adalah satu-satunya warga Dusun Jengkol yang sempat
mengenyam pendidikan hingga tamat SMP. Saat Pemilihan Kepala Dusun
(KaDus), Mustari dijemput oleh sejumlah warga dusun untuk diajukan menjadi
salah satu Calon Kadus. Berkat bujukan dan pengharapan warga, Mustari yang
saat itu merantau sebagai buruh pabrik di daerah Cibinong akhirnya memenuhi
72
permintaan warga untuk kembali membangun dusunnya. akhirnya terpilihlah
Mustari sebagai Kepala Dusun Jengkol.
Sebagai KaDus, Mustari berupaya mencari jalan keluar dari permasalahanpermasalahan dusun tersebut, termasuk mengusulkan pembangunan jembatan
melalui petinggi desa. Namun upaya tersebut seringkali menemui jalan buntu.
Hingga suatu hari Mustari, melalui Pattiro, bergabung dalam Community Center.
Mustari kemudian mengajak warga lainnya untuk terlibat dalam kegiatankegiatan Community Center yang difasilitasi Pattiro.
Melalui diskusi-diskusi bersama Community Center, Mustari dan warga
Jengkol terbuka wawasannya untuk mulai berhubungan dengan pihak lain,
termasuk membawa persoalan warga tersebut dalam forum-forum diskusi
yang juga menghadirkan pembuat kebijakan, baik di tingkat kecamatan,
maupun Kabupaten. Salah satu forum yang diikuti oleh Mustari adalah
audiensi dengan Komisi A DPRD. Di forum tersebut, Mustari mengemukakan
permasalahannya. Namun sayangnya tanggapan anggota dewan biasa saja,
malah membandingkannya dengan daerah lain yang dianggap mengalami
kesulitan yang sama.
Tanpa putus asa, Mustari dan warganya terus mencari jalan keluar bagi masalah
di dusunnya. Melalui informasi yang tersebar, dusun Jengkol kemudian menjadi
salah satu daerah sasaran program kepedulian masyarakat dari Akademi
Perawat Sultan Agung Semarang. Hasil dari Bakti Sosial yang digelar oleh Akper
itu kemudian disalurkan untuk dana pembangunan jembatan Dusun Jengkol
tersebut.
73
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Tak hanya itu. Universitas Negeri Semarang (UNNES) pun menjadikan Dusun
Jengkol sebagai salah satu area KKN (Kuliah Kerja Nyata) bagi mahasiswanya.
Setelah KKN Usai, mahasiswa UNNES tersebut berinisitaif untuk membuat
proposal pembangunan jembatan ke pihak universitas. Akhirnya pihak
universitas memberikan bantuan berupa material untuk pembuatan jembatan
dan membuatkan gambar rancang bangun jembatan bagi Dusun tersebut.
Setelah mendapat bantuan material tersebut, warga bergotong-royong untuk
membangun jembatan tersebut melalui kerja bakti rutin. Mulailah warga
membendung aliran sungai, mencari batu-batuan dan sebagainya. Bahkan
terbersit kabar bahwa warga dusun lainnya yakni dusun Sampang juga turut
membantu warga dusun Jengkol dalam beberapa kali kerja bakti yang digelar
setiap minggu.
Dalam salah satu pekan kerja baktinya, Mustari atas bantuan Pattiro
mengundang beberapa wartawan media meskipun akhirnya hanya satu
wartawan yang datang ke tempat tersebut. Persoalan minimnya akses jalan dan
pembangunan jembatan di dusun tersebut kemudian dimuat oleh salah surat
kabar Suara Merdeka, salah satu media lokal di Jawa Tengah. Dengan dimuatnya
berita persoalan dusun tersebut, akhirnya Pemerintah Kabupaten dan Propinsi
merespon dengan memberikan bantuan material. Akhir kisah, jembatan itupun
jadilah juga. Meski tidak semegah yang dibayangkan, jembatan ini telah
membuka harapan bagi warga dusun untuk kehidupan yang lebih baik.
74
Untukmu Kepala Desa :
Jalan Mulus Tanpa Hutang Jasa
Tinggar merupakan salah satu desa yang mendapat alokasi dana dari APBD
2008 sebesar 50 juta rupiah yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur
desa. Awalnya, warga setempat mengira bahwa dana tersebut adalah
sumbangan kepala desa setempat. Warga baru mendapat kejelasan bahwa dana
tersebut berasal dari APBD setelah mendapat informasi dari pegiat Pattiro yang
kebetulan melakukan analisis APBD bersama warga yang tergabung dalam
Community Center .
Beberapa warga yang mendapat informasi ter-sebut kemudian mengadakan
pertemuan yang menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda
setempat. Melalui forum tersebut, warga sepakat untuk mengusut keberadaan
dana yang mereka sebut sebagai fresh money itu. Perwakilan warga kemudian
berusaha untuk menanyakan hal tersebut kepada kepala desa. Namun kepala
desa yang dimaksud sulit ditemui.
Ketika akhirnya warga dapat bertemu dengan kepala desa, terjadi perdebatan
yang cukup sengit. Kepala Desa menyatakan telah menurunkan 36 truk batu kali
yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan, namun menurut warga baru 7 truk
yang terealisasi di lapangan. Perdebatan menemui jalan buntu. Akhirnya warga
berencana untuk mengklarifikasi informasi tersebut ke kecamatan. Persoalan
75
Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi
Daftar Pustaka
1. Faisal, Ahmad, dkk, Panduan Memahami Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Depkominfo, 2008.
2. Guza, Afnil, SS. Himpunan Undang-Undang Informasi Publik, Cetakan Pertama,
Penerbit Asa Mandiri, Mei 2008
3. Kleden, Marianus & Hamid, M. Transparansi & Silence: Sebuah Survei UndangUndang Akses Informasi dan Prakteknya di 14 Negara, Pusat Data & Analisa
TEMPO-Yayasan Tifa, 2008.
4. Subagiyo, Henri, dkk. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Cetakan Pertama, Komisi Informasi Pusat-ICEL,
2009.
5. Wibowo, Agus, dkk. Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan
Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat, PATTIRO, 2007.
6. Wibowo, Agus, dkk. Peran Community Centre dalam Mekanisme Komplain
terhadap Pelayanan Publik, PATTIRO, 2007.
76
Profil Penulis
Maryati Abdullah, bekerja di Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
sebagai Program Manager untuk Isu-Isu Transparansi dan Pembangunan.
Perempuan kelahiran 1979 ini adalah mantan ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa/
Senat Universitas Gadjah Mada. Ibu dari dua anak ini pernah menulis beberapa judul
buku bersama penulis lainnya, diantaranya : Masa Depan Yogyakarta dalam Bingkai
Keistimewaan (2002), Advokasi Anggaran untuk Komunitas (2006), Modul Pelatihan
Anggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender (Edisi Revisi 2008), dan Modul Aliran
dan Perhitungan Pendapatan Minyak dan Gas Bumi (2009). Sebelum di PATTIRO,
Maryati pernah aktif di Parliament Watch (PARWI) Foundation sebagai Kepala Divisi
Penelitian dan Pengembangan.
Profil Editor
Diah Tantri Dwiandani, saat ini aktif bekerja sebagai penulis, editor serta
penerjemah lepas. Ketertarikannya kepada dunia tulis menulis telah muncul sejak
masih di bangku sekolah. Majalah sekolah dan berbagai pelatihan penulisan hanya
segelintir dari aktivitasnya. Melanjutkan kuliah di bidang komunikasi dengan
spesialisasi media dan jurnalistik, ibu satu anak ini semakin aktif dalam kerja-kerja
peliputan sebagai reporter paruh waktu bahkan sejak masih berstatus mahasiswa.
Ketertarikannya pada kerja-kerja pembangunan dan perbaikan lingkungan kemudian
membawanya aktif bergelut di dunia LSM sambil terus menjalankan kecintaannya
terhadap jurnalistik yang terwadahi lewat aktivitas di beritabumi.or.id dan satudunia.
net (saat itu masih berupa projek dibawah Hivos). Meski begitu, kegemarannya
menulis kreatif masih dituangkan ke dalam beberapa blog yang rutin di perbaharui
setiap minggunya. Diah Tantri dapat dihubungi di [email protected]
77
Fly UP