...

UU Nomor 7 Tahun 2015

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

UU Nomor 7 Tahun 2015
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE
ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif
merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan
informasi, mendorong kerja sama bidang pertahanan;
c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Islam Pakistan, pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah
ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja
Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic
Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of
Defence);
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on
Cooperative Activities in the Field of Defence) dengan UndangUndang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4012);
3. Undang-Undang
Nomor
16
Tahun
2012
tentang
Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5343);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: . . .
-3-
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD
OF DEFENCE).
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di
Bidang
Pertahanan,
yang
telah
ditandatangani
pada
tanggal
21 Juli 2010 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di
Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on
Cooperative Activities in the Field of Defence) yang naskah aslinya
dalam bahasa Indonesia, bahasa Pakistan, dan bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 50
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON
COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
I.
UMUM
Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah
satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup
negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman
dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak
bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas
hubungan
dan
interdependensi
antarnegara.
Sejalan
dengan
peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama
internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk
kerja sama di bidang pertahanan.
Kerja sama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan
diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan
Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of
Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence) yang telah
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 dan selanjutnya
perlu disahkan dengan Undang-Undang.
Beberapa . . .
-2-
Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah:
1. Kegiatan kerja sama di bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan
konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan
keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi
terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, kerja sama
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui
pertukaran personel, kunjungan-kunjungan, pelatihan, serta
bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya, mempromosikan
pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dan
Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan, pelatihan,
saling kunjung dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan,
penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait dan kerja sama
di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama bidang Pertahanan.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual,
informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen Para Pihak untuk mengedepankan
keamanan dan integritas masing-masing negara.
kepentingan,
5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi
Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap
sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila
diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5675
Fly UP