...

PELAYANAN PUBLIK MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PELAYANAN PUBLIK MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
PELAYANAN PUBLIK MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT:
UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTEK MALADMINISTRASI DALAM
MENINGKATAN PUBLIC SERVICE
Oleh : Erick S. Holle
ABSTRACT
Direct contact in the provision of services provide great opportunities happening
maladministration practice (failure to provide service). Therefore, it needs an effort to
minimize or even eliminate the practice maladministration by utilizing information and
communication technology (ICT) in the frame of electronic-government to service delivery, so
that direct contact between service providers and service users no longer occur. In Indonesia,
the opportunity for that already exist with the issuance of Presidential Instruction No. 3 of
2003 on National Policy and Strategy Development of electronic-Government (electronicGovernment framework), with the aim of supporting the change to democratic governance,
facilitating communication between central and local governments, ensure the
implementation of the principles of good governance, and facilitating the transformation
towards an information society.
Kata Kunci: Electronic-Government, Public Services, Maladministration
A. LATAR BELAKANG.
Pemerintahan di seluruh dunia pada
saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai
pihak
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan publik dan meningkatkan
partisipasi aktif dalam pemberian informasi
bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih
efektif. Hal tersebut menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis
elektronik semakin berperan penting bagi
semua pengambil keputusan. Pemerintah
Tradisional (traditional government) yang
identik dengan paper-based administration
mulai ditinggalkan. Transformasi traditional
government menjadi electronic government
(e-Government) menjadi salah satu isu
kebijakan publik yang hangat dibicarakan
saat ini. Di Indonesia e-Government baru
dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan
beberapa tahun lalu.
Di dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam
bagian menimbang butir b dinyatakan :
Bahwa
membangun
kepercayaan
masyarakat atas pelayanan publik yang
dilakukan penyelenggara pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan
seiring dengan harapan dan tuntutanseluruh
warga negara dan penduduk tentang
peningkatan pelayanan publik.
Dalam kaitan tersebut, reformasi
birokrasi pemerintahan muncul pertama kali
karena adanya keinginan pemerintah untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat seperti yang ditentukan oleh
UUD 1945. Peningkatan pelayanan publik
(public
service)
harus
mendapatkan
perhatian utama dari pemerintah, karena
pelayanan publik merupakan hak-hak sosial
dasar dari masyarakat (social rihgts)
ataupun fundamental rights). Landasan
yuridis pelayanan publik atas hak-hak sosial
dasar diatur dalam ketentuan Pasal 18 A
ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.
Dengan demikian Undang-Undang Dasar
mengatur secara tegas tentang pelayanan
publik sebagai wujud hak sosial dasar (the
rights to receive). Penolakan atau
21
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
penyimpangan pelayanan publik adalah
bertentangan dengan UUD 1945.1
Pelaksanaan public service sebagai
hak-hak sosial dasar masyarakat di dalam
realita masih banyak hambatan atau
penyimpangan.
Sering
terjadi
penyimpangan-penyimpangan dan bahkan
kasus-kasus maladministrasi, dan KKN yang
bisa berakibat yuridis pada pengenaan
sanksi pidana.
Pada umumnya, proses pemberian
pelayanan kepada publik (masyarakat)
dewasa ini dilakukan melalui kontak
langsung antara penyedia jasa layanan
(birokrasi pemerintah) dengan warga
masyarakat. Ternyata, kontak langsung
seperti ini telah banyak dimanfaatkan oleh
para pelaku interaksi pelayanan baik itu dari
pihak birokrat (pemberi layanan) maupun
dari pihak warga masyarakat (penerima
layanan) Dari sisi pelayan, beberapa oknum
pelayan sengaja mencari keuntungan dari
pelayanan yang diberikannya misalnya
dengan meminta sejumlah bayaran diluar
ketentuan yang berlaku. Dari sisi warga
masyarakat, beberapa oknum warga
masyarakat yang ingin memperoleh layanan
secara mudah dengan cara menyogok atau
memberi uang “pelican” terhadap oknum
aparat pelayan. Praktek-praktek semacam ini
tentunya akan berdampak kepada pengguna
jasa layanan lainnya, yang pada akhirnya
akan berdampak pula pada kualitas
pelayanan secara umum.
Beberapa hasil survei dari lembaga
survei internasional menunjukkan bahwa
pelayanan publik di Indonesia masih
terburuk di Asia dalam hal pelayanan
publik. Demikian pula halnya berbagai
kajian yang telah dilakukan oleh para
pemerhati pelayanan publik, dengan mana
hampir semuanya berkesimpulan bahwa
pelayanan publik melalui kontak langsung
rentan
terhadap
berbagai
praktek
maladministrasi, yaitu suatu praktek yang
menyimpang dari etika administrasi atau
1
Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak
Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press,
Jogyakarta, 2011, hal. 26
suatu praktek administrasi yang menjauhkan
dari pencapaian tujuan administrasi.
Praktek-praktek yang mengakibatkan
terjadinya
maladministrasi
memang
dimungkinkan dalam penyediaan layanan
melalui kontak langsung. Pelayanan publik
melalui kontak langsung akan sulit dihindari
adanya perlakuan-perlakuan khusus yang
berdampak pada penyimpangan terhadap
ketentuan
administrasi.
Sebagaimana
dicontohkan,
ketika
seorang
warga
masyarakat yang datang kebetulan adalah
keluarga dekat atau orang yang memiliki
kedudukan yang penting di daerah itu, maka
secara otomatis pelayan publik akan
memberikan perlakuan khusus terhadap
warga semacam ini, apakah dengan
memberikan prioritas untuk dilayani, atau
bahkan
sampai
kepada
pengabaian
persyaratan yang semestinya harus dipenuhi.
Tindakan-tindakan seperti ini tentunya akan
berdampak kepada terciptanya pelayanan
yang dikriminatif yang dapat memicu rasa
ketidakadilan masyarakat.
B. PEMBAHASAN
1. Definisi Pelayanan Publik.
Dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 :
“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaiang kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang dielenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”.
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003
mendefenisikan pelayanan publik sebagai:
” Segala
bentuk
pelayanan
yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Miliki Daerah dalam bentuk
22
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
barang dan atau jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan
peraturan
perundangundangan”.
Mengikuti defenisi tersebut di atas,
pelayanan publik atau pelayanan umum
dapatdidefinisikan sebagai segala bentuk
kegiatan
pelayanan
umum
yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
pusat, di daerah, dan lingkungan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) maupun
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam
bentuk barang dan jasa baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun
dalam
rangka
pelaksanaan
ketentuan perundang -undangan.
Hakekat Pelayanan Publik antara lain :
a. Meningkatkan mutu dan produktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
di bidang pelayanan publik.
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem
dan tata laksana pelayanan, sehingga
pelayanan publik dapat diselenggarakan
lebih berdaya guna dan berhasil guna.
c. Mendorong
tumbuhnya
kreativitas,
prakasa, dan peran serta masyarakat
dalam derap langkah pembangunan serta
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat luas.
Pada dasarnya pembangunan nasional
suatu bangsa dilaksanakan oleh masyarakat
bersama pemerintah, masyarakat adalah
pelaku utama pembangunan, sedangkan
pemerintah
berkewajiban
untuk
mengarahkan, membina serta menciptakan
suasana kondusif yang menunjang kegiatan
rakyatnya. Kegiatan masyarakat dan
pemerintah tersebut harus saling mengisi,
saling menunjang, dan saling melengkapi
dalam suatu kesatuan langkah menuju
tercapainya suatu tujuan pembangunan
nasional suatu bangsa.
Pemberian pelayanan umum oleh
aparatur pemerintah kepada masyarakat
adalah merupakan perwujudan dari fungsi
aparat negara, agar terciptanya suatu
keseragaman pola dan langkah pelayanan
umum oleh aparatur pemerintah perlu
adanya suatu landasan yang bersifat umum
dalam bentuk pedoman tata laksana
pelayanan umum. Pedoman ini merupakan
penjabaran dari hal-hal yang perlu
mendapatkan perhatian dalam prosedur
operasionalisasi pelayanan umum yang
diberikan oleh instansi pemerintah baik di
pusat maupun di daerah secara terbuka dan
transparan.
2. Praktek
Maladministrasi
Pelayanan Publik
Dalam
Pengertian
maladministrasi
sebagaimana dalam kamus Cambridge
mendefinisikan maladministrasi sebagai lack
of care, judgment or honesty in the
management of something, atau dapat
diartikan sebagai kekurangpedulian atau
ketidakjujuran seseorang dalam mengelola
sesuatu. Sedangkan dalam Wikipedia
mendefenisikan maladministrasi sebagai
sesuatu yang memiliki makna yang luas dan
mencakup antara lain:2
a. Delay (menunda-nunda pekerjaan)
b. Incorrect action or failure to take any
action (kesalahan dalam bertindak atau
melayani)
c. Failure to follow procedures or the law
(mengabaikan prosedur atau hukum yang
berlaku)
d. Failure
to
provide
information
(kesalahan
dalam
memberi
kan
informasi)
e. Inadequate record-keeping (pencatatan
yang tidak memadai)
f. Failure to investigate (kesalahan dalam
penyelidikan)
g. Failure to reply (kesalahan dalam
menjawab)
h. Misleading or inaccurate statements
(pernyataan yang menyesatkan atau tidak
akurat)
i. Inadequate
liaison
(
kurangnya
penghubung)
2
www.wikipedia.com
23
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
j. Inadequate consultation (kurangnya
konsultasi)
k. Broken promises (ingkar janji)
Sementara itu Hartono, dkk (2003)
dalam Buku Panduan Investigasi untuk
Ombudsman
Indonesia
memberikan
pengertian maladminsitrasi secara umum
adalah perilaku yang tidak wajar (termasuk
penundaan pemberian pelayanan), tidak
sopan dan kurang peduli terhadap masalah
yang menimpa seseorang disebabkan oleh
perbuatan
penyalahgunaan
kekuasaan
termasuk penggunaan kekuasaan secara
semena-mena
atau
kekuasaan
yang
digunakan untuk perbuatan yang tidak
wajar, tidak adil, intimidatif atau
diskriminatif, dan tidak patut didasarkan
seluruhnya atau sebagian atas ketentuan
undang-undang atau fakta, tidak masuk akal,
atau
tidak
berdasarkan
tindakan
unreasonable, unjust, oppressive, improper,
dan diskriminatif.3
Lebih
lanjut
Hartono,
dkk
menyebutkan bahwa maladministrasi dapat
merupakan perbuatan, sikap maupun
prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal
administrasi atau tata usaha saja. Hal-hal
maladministrasi tersebut menjadi salah satu
penyebab bagi timbulnya pemerintahan yang
tidak efisien, buruk dan tidak memadai.
Dengan kata lain, bahwa tindakan atau
perilaku maladministrasi bukan sekedar
merupakan penyimpangan dari prosedur
atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau
aparat negara atau aparat penegak huku,
akan tetapi juga dapat
merupakan perbuatan melawan hukum.
Masthuri dalam bukunya yang
berjudul “Mengenal Ombudsman Indonesia”
mengklasifikasikan bentuk dan jenis
maladministrasi menjadi enam kelompok
berdasarkan kedekatan karakteristik sebagai
berikut :4
3
4
Hartono, Sunaryati; Budhi Masthuri, Enni Rochmaeni,
Winrso. Panduan Investigas untuk Ombudsman
Indonesia, The Asia Foundation Indonesia, 2003
Masthuri, Budi,
Mengenal OmbudsmanIndonesia.
Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
a. Bentuk-bentuk maladministrasi yang
terkait dengan ketepatan waktu dalam
proses
pemberian pelayanan umum,
dapat berupa tindakan-tindakan seperti
berikut ini:
1. Penundaan Berlarut
Dalam proses pemberian pelayanan
publik kepada masyarakat, seorang
pejabat publik secara berkalikali
menunda atau mengulur-ulur waktu
tanpa alasan yang jelas sehingga
proses administrasi yang sedang
dikerjakan menjadi tidak tepat waktu
sebagaimana ditentukan (secara patut).
Tindakan
seperti
ini
dapat
mengakibatkan pelayanan publik yang
diberikan
memiliki
tingkat
ketidakpastian yang tinggi.
2. Tidak Menangani
Seorang pejabat publik sama sekali
tidak melakukan tindakan yang
semestinya wajib dilakukan dalam
rangka memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat.
3. Melalaikan Kewajiban
Dalam proses pemberian pelayanan
publik, seorang pejabat publik
bertindak kurang hati-hati dan tidak
mengindahkan apa yang semestinya
menjadi tanggung jawabnya.
b. Bentuk-bentuk maladministrasi yang
mencerminkan keberpihakan sehingga
menimbulkan rasa ketidakadilan dan
diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari
tindakan-tindakan:
1. Persekongkolan
Beberapa pejabat
publik
yang
bersekutu dan turut serta melakukan
kejahatan,
kecurangan,
melawan
hukum sehingga masyarakat merasa
tidak memperoleh pelayanan secara
baik dan berkeadilan. Tindakan seperti
ini dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap pelayan publik.
2. Kolusi dan Nepotisme
Dalam proses pemberian pelayanan
kepada masyarakat, seorang pejabat
publik melakukan tindakan ter tentu
24
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
untuk mengutama kan keluarga/sanak
famili, teman dan kolega sendiri tanpa
kriteria objektif dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan
(tidak
akuntabel), baik dalam hal pemberian
pelayanan maupun untuk dapat duduk
dijabatan atau posisi dalam lingkungan
pemerintahan.
3. Bertindak Tidak Adil
Dalam proses pemberian pelayanan,
seorang pejabat publik melakukan
tindakan memihak, melebihi atau
mengurangi dari yang sewajarnya
sehingga masyarakat memperoleh
pelayanan umum tidak sebagaimana
mestinya.
4. Nyata-nyata Berpihak
Dalam proses pemberian pelayanan
umum, seorang pejabat publik
bertindak berat sebelah dan lebih
mementingkan salah satu pihak tanpa
memperhatikan
ketentuan
yang
berlaku sehingga keputusan yang
diambil merugikan pihak lainnya.
c. Bentuk-bentuk maladministrasi yang
lebih mencerminkan sebagai bentuk
pelanggaran terhadap hukum dan
peraturan perundangan. Kelompok ini
terdiri dari tindakan-tindakan sebagai
berikut:
1. Pemalsuan
Perbuatan meniru sesuatu secara tidak
sah atau melawan hukum untuk
kepentingan menguntungkan diri
sendiri, orang lain dan/atau kelompok
sehingga menyebabkan masyarakat
tidak memperoleh pelayanan secara
baik.
2. Pelanggaran Undang-Undang.
Dalam proses pemberian pelayanan,
seorang pejabat publik secara sengaja
melakukan tindakan menyalahi atau
tidak
mematuhi
ketentuan
perundangan yang berlaku sehingga
masyarakat
tidak
memperoleh
pelayanan secara baik.
3. Perbuatan Melawan Hukum
Dalam proses pemberian pelayanan,
seorang pejabat publik melakukan
perbuatan
bertentangan
dengan
ketentuan ber laku dan kepatutan
sehing ga merugikan masyarakat yang
semsetinya memperoleh pelayanan
publik.
d. Bentuk-bentuk maladministrasi yang
terkait
dengan
kewenangan
kompetensi atau ketentuan yang
berdampak pada kualitas pelayanan yang
diberikan
pejabat
publik
kepada
masyarakat. Kelompok ini terdiri dari
tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Diluar Kompetensi
Dalam proses pemberian pelayanan
publik, seorang pejabat publik
memutuskan sesuatu yang bukan
menjadi kewenangannya sehingga
masyarakat
tidak
memperoleh
pelayanan secara baik.
2. Tidak Kompeten
Dalam proses pemberian pelayanan,
seorang pejabat publik tidak mampu
atau tidak cakap dalam memutuskan
sesuatu sehingga pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat menjadi
tidak memadai (tidak cukup baik).
3. Intervensi
Seorang pejabat publik melakukan
campur tangan terhadap kegiatan yang
bukan
menjadi
tugas
dan
kewenangannya mempengaruhi proses
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat.
4. Penyimpangan Prosedur
Dalam proses pemberian pelayanan
publik, seorang pejabat publik tidak
mematuhi tahapan kegiatan yang telah
ditentukan dan secara patut sehingga
masyarakat
tidak
memperoleh
pelayanan secara baik.
e. Bentuk-bentuk maladministrasi yang
mencerminkan sikap arogansi seorang
pejabat publik dalam proses pemberian
pelayanan publik kepada masyarakat.
25
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
Kelompok ini terdiri dari beberapa
tindakan sebagai berikut:
1. Bertindak Sewenang-wenang
Seorang pejabat publik menggunakan
wewenangnya (hak dan kekuasaan
untuk bertindak) melebihi apa yang
sepatutnya
dilakukan
sehingga
tindakan
dimaksud
bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku,
menjadikan pelayanan publik tidak
dapat diterima secara baik oleh
masyarakat.
2. Penyalahgunaan Wewenang
Seorang pejabat publik menggunakan
wewenangnya (hak dan kekuasaan
untuk bertindak) untuk keperluan yang
tidak sepatutnya sehingga menjadikan
pelayanan publik yang diberikan tidak
sebagaimana mestinya.
3. Bertindak Tidak Layak/ Tidak Patut
Dalam proses pemberian pelayanan
publik, seorang pejabat publik
melakukan sesuatu yang tidak wajar,
tidak patut, dan tidak pantas sehingga
masyarakat
tidak
mendapatkan
pelayanan sebagaimana mestinya.
f. Bentuk-bentuk maladministrasi yang
mencerminkan sebagai bentuk-bentuk
korupsi secara aktif. Kelompok ini
terdiri dari tindakan-tindakan sebagai
berikut:
1. Permintaan Imbalan Uang/Korupsi,
Dalam proses pemberian pelayanan
publik kepada masyarakat, seorang
pejabat publik meminta imbalan uang
dan sebagainya atas pekerjaan yang
sudah semestinya dia lakukan (secara
cuma-cuma)
karena
merupakan
tanggung jawabnya, dan telah digaji
oleh pemerintah dari uang rakyat yang
dibayarkan melalui pajak mereka.
Seorang pejabat publik menggelapkan
uang negara, perusahaan (negara), dan
sebagainya untuk kepentingan pribadi
atau orang lain sehingga menyebabkan
pelayanan umum tidak dapat diberikan
kepada masyarakat secara baik.
2. Penguasaan Tanpa Hak
Seorang pejabat publik menguasai
sesuatu yang bukan milik atau
kepunyaannya secara melawan hak,
padahal semestinya sesuatu tersebut
menjadi bagian dari kewajiban
pelayanan publik yang harus diberikan
kepada masyarakat.
3. Penggelapan Barang Bukti
Seorang pejabat publik terkait dengan
proses penegakan hukum telah
menggunakan barang, uang dan
sebagainya secara tidak sah, yang
merupakan alat bukti suatu perkara.
Akibatnya,
ketika
fihak
yang
berperkara meminta barang bukti
tersebut (misalkan setelah tuduhan
tidak terbukti) pejabat publik terkait
tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Demikian beberapa praktek-praktek
maladministrasi yang dapat terjadi dari
kegiatan pelayanan publik yang diberikan
para pejabat publik kepada warga
masyarakat.
Praktek
maladministrasi
sebagaimana
disebutkan
di
atas
kecenderungannya besar terjadi pada
pelayanan publik yang disediakan dengan
cara kontak langsung antara penyedia
layanan dengan pengguna jasa layanan
terutama yang berkaitan dengan sikap
arogansi pelayan publik.
3. Konsep Dasar Electronic Government
(e-Gov)
Perkembangan teknologi informasi
dan
komunikasi
(Information
and
communication Technology, ICT) telah
membawa pengaruh yang besar terutama
bagi
organisasi
pemerintahan.
Perkembangan teknologi informasi ini telah
memaksa organisasi pemerintah untuk
melakukan transformasi besar-besaran agar
selalu memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya
26
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
dalam produk layanan, tetapi juga pada
struktur dan manajemen organisasi.5
Di Negara-negara maju, e-gov
merupakan hasil transformasi mekanisme
interaksi birokrasi dengan masyarakat yang
menjadi lebih bersahabat. Demikian halnya
di Negara berkembang, banyak pengambil
kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang
bersih, berwibawa, dan transparan dapat
diwujudkan melalui e-government.6
Secara konseptual, konsep dasar
dari e-Government sebenarnya adalah
bagaimana memberikan pelayanan melalui
elektronik (e-service), seperti melalui
internet, jaringan telepon seluler dan
komputer, serta multimedia. Melalui
pengembangan e-Gov ini, maka sejalan
dengan itu dilakukan pula penataan system
manajemen informasi dan proses pelayanan
publik dan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.7
Adapun ruang lingkup dari e-Gov
ini adalah mencakup interaksi antara
pemerintah
dan
masyarakat
(G2Cgovernment to citizens), pemerintah dan
perusahaan bisnis (G2B-government to
business enterprises) dan hubungan antar
pemerintah
(G2G-inter-agency
relationship). Sementara itu, Forman
memberikan defenisi e-government secara
lebih spesifik lagi yakni penggunaan
teknologi digital untuk mentransformasi
kegiatan-kegiatan
pemerintah
yang
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi penyampaian layanan. Dari
defenisi yang dikemukakan oleh Forman
tadi bermakna bahwa penyampaian layanan
melalui teknologi digital dapat memberikan
tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan
pemerintah yang lebih baik. Efisiensi dalam
5
W. Bennis. and M.Mische,. The 21 Century Organization.
Pfeiffer&Company.NewYork, 1995
6
R.E. Indrajit. E-Government: Strategi Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis
Teknologi Digital, Jogyakarta, 2002
7
Alexander Rusli (ed), Telematika Indonesia: Kebijakan
dan Perkembangan. Tim Koordinasi Telematika
Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informasi
Republik Indonesia, Jakarta,2004
hal ini baik dari segi waktu, biaya, maupun
tenaga. 8
Menurut Okut-Uma dan Caffrey
sebagaimana yang dikutip oleh Suprawoto,
e-Government didefenisikan sebagai the
processes and structures pertinent to the
electronic delivery of government services to
the public.9
Bank
Dunia
menyebut
EGovernment
mengarahkan
untuk
penggunakan Teknologi Internet oleh semua
agen pemerintahaan (seperti WAN, internet,
mobile computing) yang mempunyai
kemampuan untuk mengubah hubungan
dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang
terkait dengan pemerintahan. Sementara,
Yong menyebut e-Government adalah upaya
penggunaan teknologi dalam mengubah
organisasi publik untuk melakukan penataan
ulang dan perbaikan struktur, proses
administrasi dan jaringan serta jangkauan
layanan publik.
Dari
beberapa
definisi
yang
dikemukakan di atas, setidaknya terdapat
tiga karakteristik utama dari e-Government,
yaitu: (1) merupakan suatu mekanisme
interaksi baru antara pemerintah dan
masyarakat dan kalangan lain yang
berkepent
ingan
(stakeholders);
(2)
melibatkan penggunaan teknologi informasi
(terutama internet dan jaringan seluler); (3)
memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan
publik.
Meskipun
demikian
dalam
kenyataannya tidak ada standar baku dalam
pengembangan e-Government.
4. Meminimalisir
Praktek
Maladministrasi Melalui Pemberian
Pelayanan
Publik
Melalui
EGovernment (E-Services).
Maladministrasi dalam berbagai
bentuk dan jenis sebagaimana yang telah
diuraikan dalam pembahasan sebelumnya
8
Mark Forman,. E-Government: Using IT to Transform the
Effectiveness and Efficiency of Government.,2005
9
Suprawoto, Pelayanan Publik Melalui E-Government
(Studi tentang Pelayanan KTP, e- Procurement dan PSBOnline di Kota Surabaya). Universitas Brawijaya,
Malang, 2007
27
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
dapat diminimalisir atau bahkan dapat
dihilangkan apabila pelayanan publik tidak
lagi diberikan secara tatap muka atau kontak
langsung, melainkan diberikan melalui
elektronik yang dikenal dengan istilah eservices. Meskipun memang diakui bahwa
tidak semua jenis pelayanan publik dapat
disediakan sepenuhnya melalui elektronik
dalam bingkai e-Gov. Akan tetapi beberapa
dari kegiatan pelayanan publik ini dapat
disediakan melalui elektronik, misalnya saja
jenis pelayanan administratif seperti
pelayanan kependudukan (KTP, akta
kelahiran, surat nikah), pelayanan perizinan,
dan lain-lain. Demikian pula halnya dalam
hal pelayanan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan instansi pemerintah. Dalam
beberapa tahun terakhir dikembangkan
electronic procurement (e-procurement)
oleh pemerintah.
Dengan e-procurement ini maka,
maladministrasi seperti persekongkolan
antara pengusaha (pelaku tender) dengan
oknum panitia tender tidak lagi bisa terjadi.
Secara rinci dapat dicontohkan beberapa
jenis pelayanan publik yang memungkinkan
untuk disediakan melalui e-govantara lain
adalah: pengurusan KTP, pelayanan
perizinan, pembayaran pajak, pelaporan
pindah alamat, pelaporan kelahiran,
pendaftaran pernikahan, motor vehicle
registration, Informasi pelayanan kesehatan,
perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM),
mencari dan melamar kerja.
E-Services yaitu suatu metode
pemberian pelayanan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi dengan
mana aparat pelayan publik tidak lagi
bertemu langsung (seemless) dengan warga
masyarakat pengguna jasa layanan. Dengan
demikian,
maka
praktek-praktek
maladministrasi
sebagaimana
yang
disebutkan di atas tidak lagi mudah terjadi.
Pelayanan tidak lagi melihat langsung siapa
orang yang dilayani karena hanya terhubung
dengan teknologi. Demikian pula halnya
yang dilayani, ia tidak lagi melihat siapa
yang melayaninya, sehingga peluang
terjadinya kolusi dan nepotisme dalam
pelayanan publik akan terhindarkan.
Disamping
bertujuan
untuk
menghindarkan
praktek-praktek
maladministrasi dalam pelayanan publik, eservices memiliki beberapa manfaat
langsung lainnya antara lain sebagai berikut:
a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kerja dari pemerintah.
b) Mempercepat proses pemberian layanan
kepada masyarakat
c) Informasi yang diberikan akan lebih
lengkap, cepat dan akurat dengan biaya
yang lebih efisien dalam pengeloloaan
data dan pencarian informasi.
d) Secara
umum
dapat
mendukung
terciptanya good governance
e) Dapat meningkatkan daya tarik bagi
investor dan dunia usaha untuk masuk ke
wilayah pemerintah.
f) Mempercepat
proses
penyampaian
pelaporan ketika dibutuhkan oleh para
pengambil kebijakan.
g) Meningkatkan interaksi dengan dunia
usaha
h) Memberdayakan masyarakat melalui
distribusi informasi dan transparansi serta
dalam pengambilan keputusan.
i) Tersedianya database kabupaten/kota yang
up to date
Dari uraian di atas, secara ringkas
tujuan yang ingin dicapai dengan
implementasi
e-Gov
adalah
untuk
menciptakan customer online dan bukan
inline. E-Gov bertujuan memberikan
pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai
institusi publik dan sistem antrian yang
panjang hanya untuk mendapatkan suatu
pelayanan yang sederhana. Selain itu e-Gov
juga bertujuan untuk mendukung good
governance. Penggunaan teknologi yang
mempermudah masyarakat untuk mengakses
informasi dapat mengurangi korupsi dengan
cara meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas lembaga publik.
E-Gov dapat memperluas partisipasi
publik dimana masyarakat dimungkinkan
untuk terlibat aktif dalam pengambilan
keputusan/kebijakan oleh pemerintah. E-gov
28
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
juga diharapkan dapat memperbaiki
produktifitas dan efisiensi birokrasi serta
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi.
Praktek-praktek maladministrasi seyogyanya
telah dapat diminimalisir dengan berupaya
untuk memberikan pelayanan melalui e-gov
(e-services). Namun dalam kenyataannya,
khususnya di Indonesia, dari beberapa
penelitian
yang
dilakukan
terhadap
pengembangan
e-gov
untuk
tujuan
pelayanan publik, baru beberapa pemerintah
daerah yang telah mampu mengembangkan
e-gov mereka untuk tujuan pemberian
pelayanan kepada masyarakat. Sebut saja
misalnya Kabupaten Sragen yang telah
menjangkau 298 desa dan 20 kecamatan . Egov yang telah dikembangkan di Kabupaten
Sragen sejak tahun 2002 ini sangat
membantu memperlancar pelayanan di
lingkungan
pemerintahan
Kabupaten
Sragen, misalnya saja untuk mengurus KTP
pemohon tidak perlu menunggu lama.
Karena keberhasilan ini, maka Sragen
menjadi pusat studi banding e-gov, dan
bahkan telah mendampingi lebih dari 25
kabupaten/kota dalam pengembangan e-gov.
Keberhasilan Kabupaten Sragen dalam
mengembangkan e-gov rupanya bukan hal
yang mudah untuk dilakukan.
Berbagai upaya yang harus dilakukan
oleh pemerintah kabupaten/kota apabila
ingin seperti apa yang telah dicapai oleh
Sragen antara lain adalah perlunya
komitmen yang kuat dari pemerintah daerah
untuk mengembangkan e-gov. Komitmen ini
dapat dilihat dari pengalokasian dana yang
tidak sedikit, terutama untuk penyediaan dan
pemeliharan
jaringan
internet/website,
penyediaan sumberdaya manusia yang
handal untuk mendukung kesuksesan
pelaksanaan e-gov.
C. P E N U T U P
Kontak langsung dalam pemberian
pelayanan memberi peluang yang besar
terjadinya praktek maladministrasi. Oleh
karenanya, maka diperlukan sebuah upaya
untuk
meminimalisir
atau
bahkan
menghilangkan praktek maladministrasi
dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi dalam bingkai electronic
government dalam pemberian pelayanan,
sehingga kontak langsung antara penyedia
layanan dan pengguna layanan tidak lagi
terjadi. Di Indonesia, peluang untuk itu
sudah ada dengan dikeluarkannya Inpres
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Gov
(electronic-Government framework) , salah
satu
tujuannya
adalah
memberikan
pelayanan publik yang berkualitas yang
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
DAFTAR PUSTAKA
Bennis,W. and M.Mische, 1995. The 21
Century
Organization.
Pfeiffer&Company.NewYork.
Forman, Mark, 2005. E-Government: Using
IT to Transform the Effectiveness
and
Efficiency
of
Government.
Hartono, Sunaryati; Budhi Masthuri, Enni
Rochmaeni, Winarso, Panduan
Investigasi untuk Ombudsman
Indonesia,
Diterbitkan
atas
dukungan The Asia Foundation
Indonesia.2003
Hadjon M. Philipus, dkk, Hukum
Administrasi dan Tindak Pidana
Korupsi, Gadjah Mada University
Press, Jogyakarta, 2011
Indrajit, R.E. E-Government: Strategi
Pembangunan
dan
Pengembangan Sistem Pelayanan
Publik
Berbasis
Teknologi
Digital.
Penerbit:
Andi,
Yogyakarta.2002
Masthuri, Budi, Mengenal Ombudsman
Indonesia. Penerbit: Pradnya
Paramita, Jakarta, 2005
29
Erick S. Holle, Pelayanan Publik Melalui E-Gov………………….
Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011
Rusli,
Alexander
(ed),
Telematika
Indonesia:
Kebijakan
dan
Perkembangan. Tim Koordinasi
Telematika
Indonesia
Kementerian Komunikasi dan
Informasi Republik Indonesia,
Jakarta, 2004
Suprawoto, Pelayanan Publik Melalui EGovernment
(Studi
tentang
Pelayanan KTP, e- Procurement
dan
PSB-Online
di
Kota
Surabaya). Disertasi. Universitas
Brawijaya, Malang.2005
Aturan Hukum :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003 tentang
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Gov (electronicGovernment framework)
30
Fly UP