...

disini - Hukumonline

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

disini - Hukumonline
www.hukumonline.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PANAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa Panas Bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang
berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna
mewujudkan kesejahteraan rakyat;
b.
bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya
belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna
mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil;
c.
bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit tenaga listrik,
kewenangan penyelenggaraannya perlu dilaksanakan oleh Pemerintah;
d.
bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas
Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI.
1 / 40
www.hukumonline.com
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan
bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem
Panas Bumi.
2.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.
3.
Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas
koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
4.
Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung
pada Wilayah Kerja tertentu.
5.
Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung pada lokasi tertentu.
6.
Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu
apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
7.
Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia,
pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi
geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
8.
Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek
yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
9.
Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur
pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi
produksi Panas Bumi.
10.
Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa
melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk
keperluan nonlistrik.
11.
Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui
proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
12.
Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan
hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum.
14.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 / 40
www.hukumonline.com
15.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
16.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
Pasal 2
Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi menganut asas:
a.
manfaat;
b.
efisiensi;
c.
keadilan;
d.
pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
e.
keterjangkauan;
f.
berkelanjutan;
g.
kemandirian;
h.
keamanan dan keselamatan; dan
i.
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 3
Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi bertujuan:
a.
mengendalikan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi
guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b.
meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi
nasional; dan
c.
meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah
kaca.
Pasal 4
(1)
Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
(2)
Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan
berdasarkan prinsip pemanfaatan.
BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
Pasal 5
3 / 40
www.hukumonline.com
(1)
Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan
terhadap:
a.
b.
(2)
(3)
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
1.
lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
2.
Kawasan Hutan konservasi;
3.
kawasan konservasi di perairan; dan
4.
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dan garis pantai ke arah laut lepas di seluruh
Indonesia.
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan
wilayah laut.
Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
a.
lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan
Hutan lindung; dan
b.
wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.
Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
a.
wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b.
wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
Pasal 6
(1)
(2)
Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) meliputi:
a.
pembuatan kebijakan nasional;
b.
pengaturan di bidang Panas Bumi;
c.
pemberian Izin Panas Bumi;
d.
pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
e.
pembinaan dan pengawasan;
f.
pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;
g.
inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
h.
pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan
i.
pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan dan kemampuan perekayasaan.
Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.
Pasal 7
4 / 40
www.hukumonline.com
Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) meliputi:
a.
pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung;
b.
pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
c.
pembinaan dan pengawasan;
d.
pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan
e.
inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.
Pasal 8
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) meliputi:
a.
pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/ kota di bidang Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung;
b.
pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
c.
pembinaan dan pengawasan;
d.
pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan
e.
inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah
kabupaten/kota.
BAB III
PENGUSAHAAN PANAS BUMI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1)
(2)
(3)
Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas:
a.
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan
b.
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk:
a.
wisata;
b.
agrobisnis;
c.
industri; dan
d.
kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.
Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
5 / 40
www.hukumonline.com
(1) huruf a berada di dalam Kawasan Hutan konservasi, pengusahaan Panas Bumi hanya dapat
digunakan untuk kegiatan wisata alam.
(4)
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum.
Pasal 10
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung menjadi prioritas utama dalam pengusahaan
Panas Bumi.
Bagian Kedua
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
Pasal 11
(1)
Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.
(2)
Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk
Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
(3)
(4)
a.
lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
b.
Kawasan Hutan konservasi;
c.
kawasan konservasi di perairan; dan
d.
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh
Indonesia.
Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk
Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
a.
lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan
Hutan lindung; dan
b.
wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dan garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.
Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota untuk
Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
a.
wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b.
wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
(5)
Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan
berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.
(6)
Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(7)
Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung
wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 12
(1)
Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang
ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan
Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapatkan persetujuan
Menteri.
(2)
Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah
yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi
dengan Menteri.
Pasal 13
(1)
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi yang ditetapkan dalam izin.
(2)
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi
sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 14
Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur oleh Pemerintah.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pengaturan harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Paragraf 1
Wilayah Kerja
Pasal 16
(1)
Menteri menetapkan Wilayah Kerja pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
(2)
Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada tanah negara, hak atas tanah,
tanah ulayat, kawasan perairan, dan/atau Kawasan Hutan.
Pasal 17
(1)
Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan
berdasarkan hasil Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
7 / 40
www.hukumonline.com
(2)
Menteri melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
(3)
Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali
kota.
(4)
Dalam melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri dapat menugasi pihak lain.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Survei Pendahuluan atau Eksplorasi dan tata cara penugasan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1)
Menteri melakukan penawaran Wilayah Kerja secara lelang.
(2)
Ketentuan mengenai tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1)
Luas Wilayah Kerja ditetapkan dengan memperhatikan sistem Panas Bumi.
(2)
Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 2
Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Pasal 20
(1)
Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung meliputi:
a.
Eksplorasi;
b.
Eksploitasi; dan
c.
pemanfaatan.
(2)
Badan Usaha pemegang lzin Panas Bumi wajib melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Kerjanya.
(3)
Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terpadu atau secara terpisah.
(4)
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pembangkitan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri atau kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 21
Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi harus mengikuti kaidah keteknikan,
keuangan, dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional serta menjunjung tinggi etika bisnis.
8 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 22
(1)
Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Pemerintah dengan
mempertimbangkan harga keekonomian.
(2)
Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Izin Panas Bumi
Pasal 23
(1)
Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi.
(2)
Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha
berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.
Pasal 24
(1)
(2)
Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit:
a.
nama Badan Usaha;
b.
nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
c.
jenis kegiatan pengusahaan;
d.
jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;
e.
hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;
f.
Wilayah Kerja; dan
g.
tahapan pengembalian Wilayah Kerja.
Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan
Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a.
mendapatkan:
1.
izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan
lindung; atau
2.
izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi,
dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
b.
(3)
melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama
pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin memanfaatkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin
pemanfaatan jasa lingkungan.
9 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 25
Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah
konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
Pasal 26
(1)
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya.
(2)
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruh
Wilayah Kerja kepada Pemerintah.
Pasal 27
(1)
Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain.
(2)
Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengalihkan kepemilikan saham di bursa Indonesia setelah selesai
melakukan Eksplorasi.
(3)
Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan
Menteri.
Pasal 28
Pemerintah dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan
umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi.
Pasal 29
(1)
Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
(2)
Menteri dapat memberikan perpanjangan Izin Panas Bumi untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
tahun setiap kali perpanjangan.
(3)
Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengajukan perpanjangan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum Izin Panas Bumi
berakhir.
(4)
Menteri wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Izin Panas
Bumi paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan permohonan diajukan secara lengkap.
Pasal 30
Izin Panas Bumi diberikan untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan.
Pasal 31
(1)
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
Izin Panas Bumi diterbitkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.
(2)
Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan.
10 / 40
www.hukumonline.com
(3)
Sebelum melakukan pengeboran sumur Eksplorasi, pemegang Izin Panas Bumi wajib memiliki izin
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 32
(1)
Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.
(2)
Sebelum melakukan Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a.
memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dalam Studi Kelayakan; dan
b.
menyampaikan hasil Studi Kelayakan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
Pasal 33
Izin Panas Bumi berakhir karena:
a.
habis masa berlakunya;
b.
dikembalikan;
c.
dicabut; atau
d.
dibatalkan.
Pasal 34
Izin Panas Bumi berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a jika:
a.
permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi tidak diajukan; atau
b.
permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi diajukan tetapi ditolak.
Pasal 35
(1)
Izin Panas Bumi berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan
melalui permohonan tertulis dari pemegang Izin Panas Bumi kepada Menteri disertai alasan yang jelas.
(2)
Pengembalian Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui
oleh Menteri.
Pasal 36
(1)
(2)
Menteri dapat mencabut Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pemegang
Izin Panas Bumi:
a.
melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas Bumi;
dan/atau
b.
tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pemegang Izin
11 / 40
www.hukumonline.com
Panas Bumi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Pasal 37
Menteri dapat membatalkan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika:
a.
pemegang Izin Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam
permohonan; atau
b.
Izin Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.
Pasal 38
(1)
Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang
Izin Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(3)
Menteri menetapkan persetujuan pengakhiran Izin Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi
melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Panas Bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4
Sanksi Administratif
Pasal 40
(1)
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan/atau Pasal 32
ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(3)
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, atau pemanfaatan; dan/atau
c.
pencabutan Izin Panas Bumi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PENGGUNAAN LAHAN
12 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 41
Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
Pasal 42
(1)
Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau
Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin
Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di
atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Dalam hal Menteri melakukan Eksplorasi untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan
dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian
lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak.
(4)
Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapat
penugasan khusus dari Pemerintah, penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 43
(1)
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Izin Panas Bumi sebelum melakukan
pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan
harus:
a.
(2)
memperlihatkan:
1.
Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau
2.
Izin Panas Bumi atau salinan yang sah;
b.
memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan
c.
melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas
tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib
mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi untuk
melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.
Pasal 44
Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi telah diberi Wilayah Kerja terhadap bidang tanah yang dipergunakan
langsung untuk pengusahaan Panas Bumi dan area pengamanannya, pemegang Izin Panas Bumi diberi hak
pakai atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
13 / 40
www.hukumonline.com
Penyelesaian penggunaan tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46
Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang:
a.
Izin Pemanfaatan Langsung; atau
b.
Izin Panas Bumi,
dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung
Pasal 47
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan izin yang
diberikan.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung
Pasal 48
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib:
a.
memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
b.
melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
c.
menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya; dan
d.
menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran
serta kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 49
(1)
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:
a.
iuran produksi;
14 / 40
www.hukumonline.com
(2)
b.
pajak daerah; dan
c.
retribusi daerah.
Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 50
(1)
Setiap Orang pemegang Izin Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(3)
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;
dan/atau
c.
pencabutan Izin Pemanfaatan Langsung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Hak Pemegang Izin Panas Bumi
Pasal 51
Pemegang Izin Panas Bumi berhak:
a.
melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berupa Eksplorasi,
Eksploitasi, dan pemanfaatan di Wilayah Kerjanya sesuai dengan Izin Panas Bumi yang diberikan;
b.
menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi di Wilayah Kerjanya.
Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Panas Bumi
Pasal 52
(1)
Pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a.
memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
b.
melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
c.
melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik
dan benar;
15 / 40
www.hukumonline.com
(2)
d.
mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri secara transparan dan bersaing;
e.
memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi Panas Bumi;
f.
memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan
sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
g.
melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
h.
menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri
yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya
cadangan;
i.
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; dan
j.
menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
kepada Menteri secara berkala atas:
1.
rencana kerja dan rencana anggaran; dan
2.
realisasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 53
(1)
Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan bonus produksi kepada Pemerintah Daerah yang wilayah
administratifnya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan berdasarkan persentase tertentu dari
pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
(2)
Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 54
(1)
Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan
daerah.
(2)
Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan
negara bukan pajak.
(3)
Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan
Pemerintah, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)
Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
(5)
a.
iuran tetap;
b.
iuran produksi; dan
c.
pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
pajak daerah;
16 / 40
www.hukumonline.com
(6)
b.
retribusi daerah; dan
c.
pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
Pemerintah dapat memberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal kepada Badan Usaha untuk mengembangkan
dan memanfaatkan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 56
(1)
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 53
ayat (1), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(3)
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau
c.
pencabutan Izin Panas Bumi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 57
(1)
Semua data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi merupakan milik
negara yang pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2)
Setiap Orang dilarang mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin Pemerintah.
Pasal 58
Ketentuan mengenai penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59
17 / 40
www.hukumonline.com
(1)
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(2)
Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota.
Pasal 60
(1)
Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan
oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.
(2)
Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan
penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung setiap tahun kepada Menteri.
Pasal 61
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung yang dilakukan oleh pemegang Izin Panas Bumi.
Pasal 62
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.
keselamatan dan kesehatan kerja; dan
b.
lindungan lingkungan.
Pasal 63
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling sedikit meliputi:
a.
Eksplorasi;
b.
Studi Kelayakan;
c.
Eksploitasi dan pemanfaatan;
d.
keuangan;
e.
pengolahan data Panas Bumi;
f.
keselamatan dan kesehatan kerja;
g.
pengelolaan lindungan lingkungan dan reklamasi;
h.
pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
i.
pengembangan tenaga kerja Indonesia;
j.
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
k.
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Panas Bumi;
l.
penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar; dan
m.
kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.
18 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65
(1)
(2)
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk:
a.
menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi; dan
b.
menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di wilayah
kegiatan pengusahaan Panas Bumi.
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk:
a.
memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
b.
memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk
memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar;
c.
memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.
mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan Panas
Bumi yang menyalahi ketentuan.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 66
(1)
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus
sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2)
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan
tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi;
b.
melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam
pengusahaan Panas Bumi;
c.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak
pidana pengusahaan Panas Bumi;
d.
menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
dalam pengusahaan Panas Bumi;
19 / 40
www.hukumonline.com
e.
melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengusahaan Panas Bumi dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f.
menyegel dan/atau menyita alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagai alat bukti;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam pengusahaan Panas Bumi; dan
h.
menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi.
(3)
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan
penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan basil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya
dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(5)
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa
Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 68
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
Pasal 69
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan
Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Pasal 70
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau
pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh
miliar rupiah).
20 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 71
Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
tanpa Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pasal 72
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai
dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 73
Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 74
Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung terhadap pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00
(tujuh puluh miliar rupiah).
Pasal 75
Setiap Orang yang dengan sengaja mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi
tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Pasal 76
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 75
dilakukan oleh Badan Usaha, selain pidana penjara atau pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.
Pasal 77
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 76, pelaku
tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a.
perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b.
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
c.
kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
21 / 40
www.hukumonline.com
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
(1)
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
semua kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya UndangUndang ini, dinyatakan tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diundangkannya
Undang-Undang ini;
b.
semua kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ditandatangani
sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa
kontrak; dan
c.
semua izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya UndangUndang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin,
dengan ketentuan harus melakukan Eksploitasi paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
(2)
Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya
Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang menjadi Izin Panas Bumi dan kegiatan usahanya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 79
(1)
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua izin usaha pertambangan Panas Bumi yang telah
ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi yang ditetapkan
oleh Menteri, dan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
(2)
Dalam rangka penyesuaian menjadi Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen izin usaha
pertambangan Panas Bumi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada
Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.
Pasal 80
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang
telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dianggap telah memiliki izin dan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini wajib disesuaikan menjadi Izin Pemanfaatan
Langsung.
Pasal 81
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang
Wilayah Kerja dan belum mendapatkan izin usaha pertambangan Panas Bumi, proses pemberian Izin Panas
Bumi selanjutnya dilakukan oleh Menteri.
Pasal 82
Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas
22 / 40
www.hukumonline.com
Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan izin usaha
pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat melakukan kegiatan di Kawasan
Hutan konservasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.
Pasal 83
Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas
Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan izin usaha
pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memberikan bonus produksi kepada
Pemerintah Daerah yang wilayah administratifnya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan kotor dengan ketentuan:
a.
yang telah berproduksi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
b.
yang belum berproduksi, terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
Pasal 84
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya
Panas Bumi yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah tetap berada pada Pemerintah.
b.
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan Panas Bumi yang
sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah beralih menjadi kewenangan Pemerintah sejak Izin Usaha
Pertambangan Panas Bumi disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi.
Pasal 85
Badan Usaha yang telah melakukan perjanjian jual beli uap atau tenaga listrik Panas Bumi sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dapat melakukan negosiasi ulang berdasarkan kelaziman bisnis dengan prinsip saling
menguntungkan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327), dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 87
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 88
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 217
24 / 40
www.hukumonline.com
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PANAS BUMI
I.
UMUM
Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memiliki potensi Panas Bumi yang
besar. Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan
untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi merupakan
kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah
dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi.
Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit
menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas
ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut membantu program
Pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.
Panas Bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar berada pada daerah
terpencil dan Kawasan Hutan yang belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang
memadai. Keberadaan Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi sama sekali belum dapat dimanfaatkan
sehingga pemanfaatan Panas Bumi perlu ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna
mengurangi ketergantungan energi fosil. Selain itu, pemanfaatan Panas Bumi diharapkan dapat
menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kebutuhan Indonesia akan energi (energy demand) terus meningkat seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi ini tidak diimbangi
oleh penyediaan energinya (energy supply). Sementara itu, sumber energi fosil semakin berkurang
ketersediaannya dan tidak dapat diperbaharui serta dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga
pemanfaatan energi terbarukan khususnya Panas Bumi terutama yang digunakan untuk pembangkitan
tenaga listrik perlu ditingkatkan.
Dalam perkembangan lebih lanjut, pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung atau
untuk pembangkitan tenaga listrik bersifat sangat strategis dalam menunjang ketahanan energi nasional
karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik Panas Bumi dapat dimanfaatkan lintas batas
administratif. Dalam jangka panjang harga listrik yang dihasilkan dari Panas Bumi lebih kompetitif dan
lebih andal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil sehingga Pemerintah memandang perlu
meletakkan kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi ke Pemerintah. Pemerintah fokus melakukan
penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang digunakan sebagai
pembangkitan tenaga listrik. Adapun penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dibagi
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka mempercepat pengembangan
Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah selain diberi kewenangan
melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi juga diberi kewenangan untuk melakukan Eksploitasi dan
Pemanfaatan.
Landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan
peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab tantangan dalam pengembangan Panas Bumi secara
optimal. Hal itu antara lain terkait dengan istilah kegiatan penambangan/pertambangan yang membawa
25 / 40
www.hukumonline.com
konsekuensi bahwa kegiatan Panas Bumi yang dikategorikan sebagai kegiatan
penambangan/pertambangan tidak dapat diusahakan di Kawasan Hutan konservasi karena tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, belum adanya
pengaturan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang komprehensif.
Berdasarkan hal di atas, perlu dibentuk suatu undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah
pembaruan dan penataan kembali kegiatan Panas Bumi. Undang-Undang ini diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum kepada pelaku sektor Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif.
Adapun materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain: penyelenggaraan Panas Bumi;
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan
lahan; hak dan kewajiban; data dan informasi; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi harus
bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dapat
dinikmati secara proporsional oleh rakyat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi" adalah
bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber
energi yang dimanfaatkan secara optimal.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi dapat
terjangkau dari aspek harga energi dan aksesibilitas oleh masyarakat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dikelola
dengan baik agar dapat menghasilkan energi secara berkesinambungan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi dapat
memperkuat kemandirian energi nasional.
26 / 40
www.hukumonline.com
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi
harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah bahwa penyelenggaraan
Panas Bumi harus memperhatikan dan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kesinambungan dari energi itu sendiri.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kawasan hutan konservasi" adalah kawasan pelestarian alam dan kawasan
suaka alam yang meliputi daratan dan perairan.
Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di perairan" adalah kawasan konservasi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:
1.
pembuatan dan penetapan standardisasi;
2.
penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi;
3.
penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
4.
penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan
5.
perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi.
Huruf b
Cukup jelas.
27 / 40
www.hukumonline.com
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi wisata, antara lain berupa
perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan.
Huruf b
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi agrobisnis, antara lain berupa
pengeringan teh, kopra, jagung, dan green house.
Huruf c
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi industri, antara lain berupa
28 / 40
www.hukumonline.com
pengolahan kayu, kulit, dan rotan.
Huruf d
Ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi pemanfaatan Panas
Bumi seiring dengan perkembangan teknologi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Persetujuan dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung pada Wilayah Kerja, sehingga perlu adanya persetujuan dari Menteri.
Ayat (2)
Koordinasi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung sehingga perlu adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
29 / 40
www.hukumonline.com
Ayat (1)
Eksplorasi dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka menambah kualitas data sehingga menarik untuk
dikembangkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengaturan pelaksanaan lelang juga memuat hak bagi pelaku penugasan Survei Pendahuluan dan/atau
Eksplorasi dalam proses lelang.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sistem Panas Bumi" adalah sistem yang terdiri atas sumber panas, reservoir,
area penyerapan, batuan tudung (cap rock), dan aliran atas (upflow) atau aliran luar (outflow), yang
memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, dan pemindahan panas (heat transfer) yang cukup, terutama
terkonsentrasi di reservoir untuk membentuk sumber daya energi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pengusahaan Panas Bumi secara terpadu" adalah kegiatan yang meliputi
Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Usaha.
Yang dimaksud dengan "pengusahaan Panas Bumi secara terpisah" adalah Eksplorasi yang dilakukan
30 / 40
www.hukumonline.com
oleh Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Harga energi Panas Bumi dalam ketentuan ini berupa harga uap dan harga listrik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan fungsi hutan yang meliputi:
a.
hutan produksi untuk kelestarian hasil hutan;
b.
hutan lindung untuk fungsi perlindungan tata air; dan
c.
hutan konservasi untuk kelestarian keanekaragaman hayati.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan jasa lingkungan" adalah izin yang diperoleh dari pemanfaatan
kondisi lingkungan dalam Kawasan Hutan konservasi, antara lain dalam bentuk potensi ekosistem dari
Panas Bumi.
Pasal 25
Cukup jelas.
31 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Huruf a
Yang dimaksud dengan "masa berlakunya” adalah masa yang diberikan untuk Izin Panas Bumi termasuk
perpanjangannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
32 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai:
a.
pengembalian Wilayah Kerja secara bertahap;
b.
Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah;
c.
Studi Kelayakan serta persetujuan Studi Kelayakan; dan
d.
syarat dan tata cara permohonan dan penyerahan Izin Panas Bumi.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
33 / 40
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 46
Yang dimaksud dengan "menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi" adalah segala bentuk
tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara
materiil.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "iuran produksi" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara berupa
penerimaan negara bukan pajak atas hasil yang diperoleh dari usaha Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
34 / 40
www.hukumonline.com
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat memberikan informasi dimaksudkan untuk
menyelaraskannya dengan program pembangunan jangka panjang Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, termasuk jumlah investasi.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Wilayah Kerja yang bersangkutan" adalah Wilayah Kerja yang terdapat kegiatan
pengusahaan Panas Bumi.
Ayat (2)
Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai penetapan besaran, tata cara penyetoran dan bagi hasil,
serta tata cara penghitungan bonus produksi.
Besaran bonus produksi ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan keekonomiannya.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
35 / 40
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "iuran tetap" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan
atas kesempatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "iuran produksi" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil
yang diperoleh dari pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
Huruf c
Pungutan negara lainnya, antara lain, berupa jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penelitian
dan pengembangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 55
Kemudahan fiskal dapat berupa fasilitas pajak dan/atau bea masuk.
Kemudahan nonfiskal dapat berupa pemberian jaminan kelayakan usaha dari Pemerintah dan perlakuan khusus
untuk pengembangan Panas Bumi.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai data dan informasi yang tidak boleh dimiliki, disimpan, dan/atau
diserahkan serta dialihkan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah.
Pasal 59
Cukup jelas.
36 / 40
www.hukumonline.com
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lindungan lingkungan" adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau menanggulangi kerusakan di lingkungan kerja Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.
Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pengelolaan lindungan lingkungan" adalah upaya sistematis dan terpadu untuk
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau penanganan kerusakan di lingkungan kerja Panas Bumi yang
disebabkan oleh kegiatan usaha Panas Bumi, antara lain pembukaan lahan, pekerjaan infrastruktur,
pekerjaan konstruksi, dan kegiatan pengeboran.
Yang dimaksud dengan "reklamasi" adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan
lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha Panas Bumi agar dapat berfungsi dan berdaya guna
sesuai dengan peruntukannya.
Huruf h
Cukup jelas.
37 / 40
www.hukumonline.com
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi antara lain berupa pembuatan infrastruktur jalan,
irigasi, dan pembibitan pohon untuk penghijauan kembali, serta kegiatan yang terkait dengan tanggung
jawab sosial perusahaan.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
38 / 40
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen izin usaha pertambangan Panas Bumi antara lain berupa dokumen yang terkait dengan
pelaksanaan pelelangan, penetapan pemenang pelelangan, laporan pembinaan dan pengawasan,
laporan kewajiban keuangan, serta izin usaha pertambangan Panas Bumi.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
39 / 40
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5585
40 / 40
Fly UP