...

KORPRI Bukan Berangkat Telat Pulang Gasik Penulis mengambil

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KORPRI Bukan Berangkat Telat Pulang Gasik Penulis mengambil
KORPRI Bukan Berangkat Telat Pulang Gasik
Penulis mengambil judul itu bukan tanpa alasan. KORPRI adalah
wadah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jadi setiap PNS adalah anggota dari
KORPRI, dengan sedikit mengabaikan berita di media massa beberapa
tahun lalu, dimana diberitakan bahwa Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni,
mengatakan, pemerintah akan membubarkan Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) jika RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) selesai dibahas
dan telah diberlakukan. Senada, H. Irianto Lambrie sebagai Ketua Dewan
Pengurus Provinsi KORPRI Kaltim menjelaskan, pernyataan Sekretaris
Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, terkait rencana
pemerintah akan membubarkan KORPRI sebenarnya hanya pergantian
nama organisasi pegawai. (http://bappeda.kaltimprov.go.id/bappenas/373korpi.html) Toh plakat-plakat di kantor-kantor ataupun Rumah Sakit
pemerintah masih tertulis KORPRI.
Sejak puluhan tahun yang lalu beredar stigma di masyarakat bahwa
paling “enak” menjadi PNS, berangkat telat, pulang duluan. Kita harus
menyadari bahwa stigma itu ada, dan ironisnya, hampir seluruh masyarakat
Indonesia percaya. Karena alasan itulah, penulis memilih judul tersebut.
Mengapa Stigma itu ada?
Sebenarnya
stigma
itu
ada
karena
para
PNS
sendiri
yang
mengadakan, artinya bermula dari pribadi-pribadi PNS itu sendiri. Sebagai
contoh, dahulu, mereka (PNS) bercerita sendiri kepada keluarga atau temantemannya tentang enaknya menjadi seorang PNS, berangkat seenaknya
alias terlambat, pulang pun sebelum jam nya pulang. Dia menganggap
bahwa dirinya tidak bisa dipecat sebagai PNS (beruntunglah anda apabila
tidak beranggapan seperti ini) yah, walaupun pemecatan seorang PNS
memang prosesnya njlimet dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan
yang diambil.
Kemudian akhir-akhir ini banyak di media massa ataupun kita sendiri
melihat, beberapa PNS terjaring razia oleh Satpol PP di pusat perbelanjaan,
rumah makan, atau pusat keramaian lain pada saat jam kerja aktif. Mereka
bisa beralasan, memang ada urusan kantor, atau alasan lain, tetapi
terkadang masyarakat tidak bisa menerima alasan itu. Mereka juga berdalih
banyak pegawai lain, yang notabene bukan Pegawai Negeri Sipil melakukan
hal yang sama. Dalam hal ini, mereka harus sadar bahwa PNS merupakan
aparatur negara yang gajinya diperoleh dari masyarakat, jadi masyarakat
akan terus memantau. Hal itulah yang sedikit banyak menguatkan stigma itu.
Bagaimana Menanggapinya?
KORPRI sebagai wadah bagi para Pegawai Negeri Sipil harus
berperan secara proaktif menghapus stigma itu, dengan melakukan
pendekatan kepada masyarakat. Tunjukkan dan buktikan bahwa stigma yang
sudah melekat selama berpuluh-puluh tahun dalam masyarakat itu sudah
tidak benar. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dari segi
keramahan,
profesionalitas,
kemudahan
dan
kecepatan
proses
(pemangkasan birokrasi), dan tentu dari Sumber Daya Manusianya.
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
sudah
di
rumuskan
tentang
cara
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat. Pada pasal 1 tentang Sistem Merit yang merupakan kebijakan
dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara),
disitu jelas bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk keramahan dan kecepatan proses (pemangkasan birokrasi)
dijelaskan dengan cara memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
(Pasal 4 poin j, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN)
Untuk pengaturan perilaku pegawai pun sudah tertuang dalam pasal 5
(isi bisa dilihat dalam UU No. 5 2014 tentang ASN) dan para PNS, yang
dalam UU ini disebut APS, dituntut untuk menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. (Pasal 23 Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN)
Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memperoleh SDM yang
berkualitas diperlukan seleksi yang jujur, transparan, dan adil. Sistem Seleksi
CPNS Nasional (SSCN), program yang ditawarkan kepada masyarakat saat
ini sudah mencerminkan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN tersebut agar
dapat diperoleh SDM yang memang mempunyai integritas, disiplin,
profesional dan mempunyai kompetensi dibidangnya. Penulis mengakui
bahwa seleksi ini jauh lebih bagus dan lebih transparan dibanding seleksi
terdahulu.
Harapan Kepada KORPRI
KORPRI sebagai wadah Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat
menghapus stigma tersebut diatas yang sudah melekat selama berpuluhpuluh tahun dalam masyarakat. Dengan menerapkan UU no 5 tahun 2014
tentang ASN secara sungguh-sungguh dan konsekuen kita yakin stigma
tersebut pelan-pelan akan hilang dan PNS atau ASN, dalam hal ini KORPRI,
bagi masyarakat dilihat sebagai pegawai yang berintegritas tinggi, disiplin,
dan mempunyai kompetensi yang tinggi, bukan sebagai “berangkat telat
pulang gasik” lagi, sehingga masyarakat percaya kepada pelayannya sendiri.
Penulis sebenarnya menuliskan judul itu sebagai sampel saja,
mengenai gambaran yang ada di masyarakat. Kembali lagi kepada
kesadaran individu masing-masing. Mau menjalankan UU no 5 tahun 2014
secara sungguh-sungguh dan konsisten, atau hanya menganggap UndangUndang tersebut sebagai tulisan bertanda tangan saja?
Akhir kata, dirgahayu KORPRI ke-43. Kita yakin, Korps Pegawai
Republik Indonesia akan terus selalu berbenah untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat. Jayalah selalu KORPRI.
(B. Fernando Andri. R)
Fly UP