...

PETUNJUK NOMOR 2002/08 MENGENAI STRUKTUR ORGANIK

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PETUNJUK NOMOR 2002/08 MENGENAI STRUKTUR ORGANIK
UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor
NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations Unies
au Timor Oriental
UNTAET
UNTAET/DIR/2002/08
18 Mei 2002
PETUNJUK NOMOR 2002/08
MENGENAI STRUKTUR ORGANIK KEMENTERIAN DAN
SEKRETARIAT NEGARA PEMERINTAH TRANSISI KEDUA TIMOR
LESTE
Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal (untuk selanjutnya disebut: Administratur
Transisi),
Sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya di bawah Resolusi Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) pada tanggal 25 Oktober 1999,
sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa
1338 (2001) pada tanggal 31 Januari 2001,
Mengingat Peraturan No. 1999/1 dari tanggal 27 Nopember 1999 mengenai
Wewenang Administrasi Transisi di Timor Leste;
Mempertimbangkan Peraturan UNTAET No. 2001/28 mengenai Pendirian Dewan
Menteri dan Peraturan UNTAET No. 2002/7 mengenai Struktur Organik Pemerintah
Transisi Timor Leste dan supaya dapat mengubah Peraturan UNTAET No. 2001/28, dan
sesuai dengan Bagian 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2 dan 17.2
dari Peraturan UNTAET No. 2002/7
Untuk kegunaan mengatur kewenangan Kementerian dan Sekretaris Negara
Pemerintah Transisi Kedua UNTAET atas badan dan instansi-instansi Administrasi
Umum Timor Lorosae (untuk selanjutnya disebut: Administrasi Umum), dan
Menurut rekomendasi Dewan Menteri Pemerintah Transisi Timor Leste, sesuai
dengan alinea d) dari Bagian 3.1 dalam Peraturan UNTAET No. 2001/28,
Mengumumkan sebagai berikut:
Bagian 1
Kantor Menteri Ketua
Badan-badan dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut, serta
badan-badan atau instansi-instansi yang belum ditetapkan dengan jelas di bawah
wewenang Kementerian atau Sekretaris Negara, akan berfungsi di bawah wewenang
Kantor Menteri Ketua:
a) Kantor Inspektorat-Jenderal;
b) Komisi Perencanaan, yang sebelumnya disebut Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional; dan
c) Unit Koordinasi Donor.
Bagian 2
Kementerian Kehakiman
2.1
Kementerian Kehakiman terdiri
Administrasi Umum sebagai berikut:
dari
badan-badan
dan
instansi-instansi
a) Pelayanan Kehakiman Administratif, yang dihasilkan penggabungan instansiinstansi sebagai berikut:
i. Pelayanan Jaksa Penuntut Umum, dengan komponen administrasi,
keuangan dan pengelolaan asetnya; dan
ii. Reformasi Kehakiman dan Administrasi Pengadilan, dengan komponen
administrasi, keuangan dan pengelolaan asetnya;
b) Pelayanan Penasehat Hukum dan Perancangan, yang sebelumnya disebut
Reformasi Kehakiman dan Administrasi Pengadilan, dengan komponen
reformasi kehakimannya;
c) Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, yang sebelumnya disebut Pelayanan
Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dan Pelatihan.
d) Pelayanan Pencatatan dan Pensyahan, yang sebelumnya disebut Pencatatan
Sipil;
e) Pelayanan Tanah dan Harta Milik;
f) Pelayanan Pembela Umum, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pembela
Umum, Bantuan Hukum dan Pelatihan Hukum, dengan komponen bantuan
hukumnya; dan
g) Pusat Pelatihan Kehakiman, yang sebelumnya disebut sebagai Pelayanan
Pembela Umum, Bantuan Hukum dan Pelatihan Hukum, dengan komponen
pelatihan hukum dan kehakimannya.
2.2
Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah
Kementerian Keadilan:
a) Kantor Pelajaran Legislatif;
b) Kantor Hak Warga Negara; dan
c) Pelayanan Administratif dan Kementerian Keadilan.
Bagian 3
Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan
3.1
Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari badan-badan dan
instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:
a) Pelayanan Industri, yang sebelumnya disebut Divisi Perniagaan, Industri dan
Pariwisata, dalam komponen industrinya;
b) Pelayanan Perdagangan, yang sebelumnya disebut Divisi Perniagaan, Industri
dan Pariwisata, dalam komponen perniagaannya;
c) Pelayanan Penanaman Modal dan Pariwisata, yang menghasilkan
penggabungan instansi-instansi sebagai berikut:
i. Lembaga Penanaman Modal; dan
ii. Divisi Perniagaan, Industri dan Pariwisata, dengan komponen
Pariwisatanya;
d) Pelayanan Tenaga, yang sebelumnya disebut Divisi Tenaga, Air Bersih dan
Kebersihan, dalam komponen tenaganya;
e) Pelayanan Statistik, yang sebelumnya disebut Sensus dan Statistik; dan
f) Pelayanan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya disebut Perlindungan
Lingkungan Hidup.
3.2
Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikian di bawah
Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan:
a) Kantor Pembangunan;
b) Pelayanan Sumber Daya Pertambangan; dan
c) Pelayanan Administratif Kementerian Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
Bagian 4
Kementerian Keuangan
4.1
Kementerian Keuangan terdiri
Administrasi Umum sebagai berikut:
dari
badan-badan
dan
instansi-instansi
a) Pelayanan Pendapatan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pendapatan
Timor Leste;
b) Pelayanan Perbendaharaan, yang sebelumnya disebut Kantor Perbendaharaan;
c) Kantor Anggaran;
d) Pelayanan Bea dan Cukai, yang sebelumnya disebut Pelayanan Perbatasan,
dalam komponen bea cukainya; dan
e) Pelayanan Administrasi Pusat.
4.2
Pelayanan Administrasi dari Kementerian Keuangan dengan ini didirikan di
bawah Kementerian Keuangan.
Bagian 5
Kementerian Administrasi Dalam Negeri
5.1
Kementerian Administrasi Dalam Negeri terdiri dari badan-badan dan instansiinstansi Administrasi Umum sebagai berikut:
a) Dinas Kepolisian Timor Leste;
b) Kantor Kepegawaian Negeri, yang sebelumnya disebut sebagai Pelayanan
Kepegawaian Negeri dan Pekerjaan Umum, dalam komponen pengelolaan
sumber daya manusia pegawai negerinya;
c) Komisi Kepegawaian Negari;
d) Sekolah Kepegawaian Negari, yang sebelumnya disebut Akademi
Kepegawaian Negeri dalam komponen pelatihan pegawai negerinya;
e) Pelayanan Administrasi untuk Pemerintah Setempat dan Pembangunan, yang
sebelumnya disebut Kantor Urusan Distrik;
f) Pelayanan Perbatasan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Perbatasan dalam
komponen emigrasi dan imigrasinya;
g) Pelayanan Keamanan Sipil, yang sebelumnya disebut Kantor Keamanan Sipil,
Bantuan Pemadam Kebakaran dan Keadaan Darurat; dan
h) Pengarsipan Nasional.
5.2
Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah
Kementerian Administrasi Dalam Negeri:
a) Pelayanan Tipografi dan Dokumentasi; dan
b) Pelayanan Administratif untuk Kementerian Administrasi Dalam Negeri.
Bagian 6
Kementerian Kesehatan
6.1
Kementerian Kesehatan terdiri dari badan dan instansi-instansi Administrasi
Umum sebagai berikut, yang menghasilkan pemisahan Divisi Pelayanan Kesehatan:
a)
b)
Pelayanan Persediaan;
Pelayanan Kebijakan Kesehatan dan Perencanaan.
6.2
Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah
Kementerian Kesehatan:
a) Pelayanan Kesehatan Distrik, dan
b) Pelayanan Administratif, Keuangan dan Logistik untuk Kementerian
Kesehatan.
Bagian 7
Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum
7.1
Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum terdiri dari badan-badan dan
instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:
a) Pelayanan Pekerjaan Umum, kecuali jembatan dan jalan;
b) Pelayanan Jembatan dan Jalan, yang sebelumnya disebut Pelayanan Pekerjaan
Umum, dalam komponen jembatan dan jalannya; dan
c) Pelayanan Air Bersih dan Kebersihan, yang sebelumnya disebut sebagai
Divisi Tenaga, Air Bersih dan Kebersihan, dalam komponen air bersih dan
kebersihannya.
7.2
Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah
Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum:
a) Pelayanan Perencanaan;
b) Pelayanan Penelitian Ilmiah dan Perkembangan Teknis; dan
c) Pelayanan Administratif dari Kementerian Air Bersih dan Pekerjaan Umum.
Bagian 8
Kementerian Transportasi dan Komunikasi
8.1
Kementerian Transportasi dan Komunikasi terdiri dari badan dan lembaga
Administrasi Umum yang berikut:
a) Pelayanan Transportasi Darat, yang sebelumnya disebut Divisi Transportasi,
dalam komponen transportasi daratnya;
b) Pelayanan Penerbangan Sipil, yang sebelumnya disebut Divisi Transportasi,
dalam komponen penerbangan sipilnya;
c) Pelayanan Transportasi Laut, yang sebelumnya disebut Divisi Transportasi,
dalam komponen transportasi lautnya; dan
d) Pelayanan Pos dan Telekomunikasi, yang sebelumnya disebut Divisi
Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi.
8.2
Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah
Kementerian Transportasi dan Komunikasi:
a) Pengelolaan Bandar Udara dan Kontrol Lalu Lintas Udara;
b) Administrasi Pelabuhan;
c) Administrasi Terminal;
d) Pelayanan Meteorologi; dan
e) Pelayanan Administrasi Kementerian Transportasi dan Komunikasi.
Bagian 9
Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
9.1
Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga terdiri dari badan-badan
dan instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:
a) Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sebelumnya disebut Divisi
Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pendidikan
dasar dan menengahnya;
b) Pelayanan Pendidikan Tinggi, yang sebelumnya disebut sebagai Divisi
Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pendidikan
tingginya;
c) Pelayanan Pendidikan Kejuruan Teknis dan Tidak Resmi, yang sebelumnya
disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen
pendidikan kejuruan teknis dan tidak resminya;
d) Pelayanan untuk Pelatihan Guru yang Terus-menerus, yang sebelumnya
disebut Divisi Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen
pelatihan guru secara terus-menerusnya;
e) Pelayanan Budaya, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan Pendidikan,
Pemuda dan Budaya, dalam komponennya budayanya; dan
f) Pelayanan Pemuda dan Olahraga, yang sebelumnya disebut Divisi Pelayanan
Pendidikan, Pemuda dan Budaya, dalam komponen pemuda dan olahraganya.
9.2
Pelayanan Administratif Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
dengan ini didirikan di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
Bagian 10
Kementerian Pertanian dan Perikanan
10.1 Kementerian Pertanian dan Perikanan terdiri dari badan-badan dan instansiinstansi Administrasi Umum sebagai berikut:
a) Pelayanan Pertanian dan Peternakan, yang sebelumnya disebut Divisi Urusan
Pertanian, dalam komponen pertanian dan peternakannya;
b) Pelayanan Kehutanan, yang sebelumnya disebut Divisi Urusan Pertanian,
dalam komponen urusan kehutanannya; dan
c) Pelayanan Kadastral, yand sebelumnya disebut Lembaga Nasional Kadastre
dan Geodesi.
10.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagai berikut dengan ini didirikan di bawah
Kementerian Pertanian dan Perikanan:
a) Pelayanan Perikanan;
b) Pelayanan Penelitian dan Perpanjangan; dan
c) Pelayanan Administratif Kementerian Pertanian dan Perikanan.
Bagian 11
Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas
11.1 Sekretaris Negara Perburuhan dan Solidaritas terdiri dari badan-badan dan
instansi-instansi Administrasi Umum sebagai berikut:
a) Pelayanan Urusan Perburuhan, yang sebelumnya disebut Divisi Perburuhan
dan Pelayanan Sosial, dalam komponen urusan Perburuhannya;
b) Pelayanan Sosial, yang sebelumnya disebut Divisi Perburuhan dan Pelayanan
Sosial, dalam komponen pelayanan sosialnya; dan
c) Pelayanan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan, yang sebelumnya disebut
Divisi Perburuhan dan Pelayanan Sosial, dalam komponen pelatihan
profesional dan pekerjaannya.
11.2 Badan-badan dan instansi-instansi sebagaiberikut dengan ini didirikan di bawah
Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas:
a) Kantor Pendukung bagi Dewan Perburuhan Nasional; dan
b) Pelayanan Administratif Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas.
Bagian 12
Sekretaris Negara untuk Pertahanan
12.1 Sekretaris Negara untuk Pertahanan terdiri dari Kantor Perkembangan Angkatan
Pertahanan.
12.2 Hingga tanggal pelantikan Sekretaris Negara untuk Pertahanan, Kantor
Perkembangan Angkatan Pertahanan akan termasuk di bawah wewenang Kantor Menteri
Ketua.
Bagian 13
Sekretaris Negara Dewan Menteri
Sekretaris Negara Dewan Menteri terdiri dari Sekretariat Dewan Menteri, yang
sebelumnya disebut Sekretariat Kabinet.
Bagian 14
Pemberlakuan
14.1 Petunjuk ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya, dan, kecuali
Bagian 14.2 di sini, akan dianggap berlaku dari tanggal 14 September 2001, tanggal
pelantikan Pemerintah Transisi Kedua Timor Leste.
14.2 Bagian 12.1 akan mulai berlaku dari tanggal 18 April 2002, tanggal pelantikan
Sekretaris Negara Untuk Pertahanan.
Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi
Fly UP