...

PANDUAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEREMPUAN

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PANDUAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEREMPUAN
PANDUAN PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PEMILIH PEREMPUAN
Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2013
18 SEPTEMBER 2013
i
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
ii
PENGANTAR
“Pilih Walikota dan Wakil Walikota yang peduli kepentingan Perempuan” merupakan tema pendidikan politik perempuan Solidaritas Perempuan untuk Pemilihan
Walikota tahun 2013. Tema ini menegaskan bahwa Solidaritas Perempuan ingin mendorong banyak perempuan untuk memilih calon yang selain memahami masalah perempuan dan berpihak pada perempuan. Dan tentu saja memiliki gagasan, program
dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan, anakanaknya, keluarganya dan komunitasnya. Bukan calon yang memiliki cara pandang
patriarki (pandangan yang berorientasi pada laki-laki).
Pelajaran dari Pemilihan Walikota di berbagai tempat menunjukkan banyak calon
Walikota tidak memiliki program konkret untuk menangani masalah strategis perempuan, yaitu: (1) masalah kemiskinan dan pemiskinan yang makin menghancurkan
keberlanjutan kehidupan, (2) korupsi yang sudah menggerogoti biaya kesejahteraan
rakyat termasuk biaya kesejahteraan perempuan, (3) berbagai bentuk diskriminasi
terhadap perempuan maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, (4) berbagai
bentuk kekerasan yang menghancurkan pluralisme dan menimbulkan rasa tidak aman
bagi perempuan, (5) penegakan dan perlindungan hak azasi manusia dan hak-hak perempuan.
Hal ini mendorong munculnya kesadaran feminis di kalangan perempuan. Kesadaran feminis adalah kesadaran tentang situasi ketidakadilan yang bersumber
pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan maupun relasi kuasa
modal, budaya, ilmu pengetahuan, hukum dan politik yang tidak adil. Dalam hal ini,
perempuan menilai bahwa momentum Pemilihan Walikota Makassar 2013 tentu saja
bukan sekedar sebuah pesta yang harus dimeriahkan dengan dukungan suara kepada calon yang peduli pada kepentingan perempuan. Tetapi juga merupakan upaya
memperkuat posisi politik untuk ikut menentukan keputusan apa saja yang berkaitan
dengan dirinya sebagai perempuan, dengan kehidupan anak-anak, keluarga, komunitas dan bangsanya.
Memilih calon Walikota yang peduli kepentingan perempuan diharapkan akan
membuka ruang yang lebih luas bagi tercapainya suatu tatanan masyarakat yang adil
bagi perempuan. Sebuah tatanan yang membebaskan perempuan dari belenggu stereotyping, diskriminasi, marginalisasi, dominasi, kekerasan, dan beban berlipat.
Buku ini merupakan buku panduan yang diadaptasi dari buku panduan pendidikan politik pemilih perempuan yang digunakan pada kegiatan yang sama dalam pemilihan Walikota Makassar 18 September 2013.
Jakarta, Agustus 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan
iii
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
PENULIS:
Risma Umar
Wahidah Rustam
Hasmia Djalil
Jusmiati Lestari
Hijrah Lahaling
EDITOR:
Rio Ismail
ILUSTRATOR:
Deni Rodendo
LAYOUT:
Galih Gerryaldy
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
III
BAGIAN I:
PENDAHULUAN
1. Sekilas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar 2013
2. Mengapa Perempuan Bicara tentang Pemilihan Walikota Makassar
3. Mengapa Menggunakan Kerangka Analisis Gender
1
BAGIAN II:
BAGAIMANA CARA MERUMUSKAN KEPENTINGAN
PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR
9
1
3
5
BAGIAN III:
BAGAIMANA CARA MEMBEDAH
VISI-MISI-PROGRAM CALON WALIKOTA
13
BAGIAN IV:
BAGAIMANA CARA MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN
PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR
17
BAGIAN V:
BAGAIMANA CARA MEMANTAU KAMPANYE
DAN PROSES PEMILIHAN WALIKOTA
1. Memantau Kecurangan Teknis Pelaksanaan Pemilu
2. Memantau Perilaku Kampanye yang Merugikan atau Melecehkan
Perempuan
3. Memantau Politik Uang (Money Politik)
4. Memantau Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas Negara
5. Memantau Komitmen tentang Pemenuhan Kepentingan Perempuan
6. Sejumlah Tindakan yang Diperlukan
19
19
21
22
23
24
24
BAB VI:
BAGAIMANA BERSIKAP DAN BERTINDAK
PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA
27
BAB VII:
MEMANTAU PROSES KERJA WALIKOTA TERPILIH
1. Apa yang Harus Dipantau
2. Cara Menangani Hasil Pemantauan
29
29
31
v
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
vi
PENDAHULUAN
BAGIAN I:
Pendahuluan
1. Sekilas Pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar 2013
PEMILIHAN Walikota Makassar Sulawesi Selatan akan berlangsung
pada 18 September 2013. 10 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
akan bertarung memperebutkan dukungan983, 990 suara warga kota
Makassar yang tersebar di 2,300 TPS yang tersebar di 14 Kecamatan. Dari
jumlah itu tercatat ada 480,855 pemilih laki-laki ( 48,87%)dan 503,135
pemilih perempuan (51,13%).
Sesuai nomor urut pasangan yang ditetapkan Komisi Pemilihan
Uumum Daerah (KPUD) Kota Makassar, kesepuluh calon tersebut
terdiri dari: Adil Patu-Isradi Zaenal (1), Supomo Guntur-Kadir Halid
(2), Rusdin Abdullah- M Idris Patarai (3), Herman Handoko-Abd Latif
Bafadhal (4), Erwin Kallo-Hasbi Ali (5), Tamsil Linrung-Das’ad Latif (6),
Sitti Muhyina-M Syaiful Shaleh (7), M Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal
(8), Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah (9), dan Apiati K Amin Syam-H
Zulkifli Gani Otto (10).
Dari 10 pasangan, enam pasang diantaranya didukung oleh partai
politk, masing-masing:
Pasangan Adil Patu-Isradi Zaenal didukung Partai Demokrasi
Kebangsaan (PDK) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
2. Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid diusung Partai Golkar dan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
1
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
3. Pasangan Tamsil Linrung-Das’ad Latif diusung Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura)
4. Pasangan M Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal didukung Partai
Demokrat (PD) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
5. Pasangan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah didukung oleh satu
partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN).
6. Pasangan Apiati K Amin Syam-H Zulkifli Gani Otto didukung partaipartai non parlemen yaituPartai Kebangkitan Nasional Ulama
(PKNU), Partai Pelopor, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Barisan
Nasional (PBN), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Penegak Demokrasi
Indonesia (PPDI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), PKBIB, Partai
Kedaulatan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI),
Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pemersatu Nasional
(PPN), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Peduli
Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Republikan.
Sedangkan empat pasangan calon lainnya maju sebagai calon
independen, masing-masing:
7. Pasangan Rusdin Abdullah- M Idris Patarai
8. Pasangan Herman Handoko-Abd Latif Bafadhal
9. Pasangan Erwin Kallo-Hasbi Ali
10. PasanganSitti Muhyina-M Syaiful Shaleh.
Pemilukada kali ini merupakan pemilu dengan jumlah pasangan
calon terbanyak dalam sejarah pemilihan walikota Makassar.
Banyaknya pasangan calon sering dinilai oleh berbagai pihak sebagai
wujud pertumbuhan semangat demokrasi di kota Makassar. Dalam
artian bahwa warga kota Makassar sudah memiliki semangat dan
2
PENDAHULUAN
kemampuan untuk menentukan siapa yang layak dicalonkan sebagai
pemimpin Makasaar 5 tahun kedepan. Namun, jumlah dan penentuan
calon dinilai lebih didasari pada kepentingan sejumlah elit politik
untuk berkuasa, belum pada kepentingan masyarakat khususnya
perempuan persoalan dan kepentingan perempuan marginal yang
belum mencerminkan adanya kesadaran, keinginan dan kemampuan
para calon Walikota untuk menjawab kebutuhan perempuan marginal.
2. Mengapa Perempuan Bicara tentang Pemilihan Walikota
Makassar
APA manfaat pemilihan Walikota Makassar bagi perempuan? Pertanyaan ini selalu sulit dijawab oleh ratusan ribu pemilih perempuan atau
lebih separuh dari jumlah pemilih. Bahkan pada tataran perempuan akar
rumput atau perempuan marginal, pertanyaan seperti ini sering memunculkan keprihatinan. Betapa tidak, di tengah-tengah gempita kampanye 10 pasang kandidat calon Walikota, sosok perempuan marginal
tidak menjadi pusat perhatian.
Pada pemilihan Gubernur Sulsel, kepentingan perempuan tidak
banyak disebut-sebut oleh para kandidat. Sementara dalam penentuan Walikota Makassar, ada beberapa kandidat yang menyatakan berpihak pada perempuan, namun isu-isu perempuan bukanlah isu penting atau prioritas di mata para kandidat yang dapat dilihat dalam Visi
dan Misi kandidat. Berdasarkan hasil pemetaan dan pendidikan politik
yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, menunjukkan hingga saat ini banyak perempuan marginal di kota Makassar,
terutama yang ada pada tataran akar rumput diperhadapkan dengan
beberapa situasi dan persoalan yang serius, seperti:
n
Pendidikan yang murah dan mudah dijangkau oleh perempuan
marginal
3
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
n
Layanan kesehatan yang murah dan mudah diakses, tanpa
diskriminasi
n
Banjir yang selalu mengancam pemukiman dan kesehatan warga
n
Penanganan kemacetan dan penataan Jalan di kawasan kumuh
n
Penyediaan lapangan kerja bagi perempuan dan penerapan
standar upah buruh yang layak
n
Penghancuran keberagaman dan kebijakan-kebijakan yang
diskriminatif
n
Penggusuran kelompok miskin dan kelompok marginal lainnya
baik tempat tinggal maupun tempat usaha atau sumber-sumber
penghasilan mereka
n
Layanan air bersih yang buruk dan makin mahal
n
Listrik yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin
n
Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan (difabel,
kelompok Lesbian, Bisex, Transgender, Intersex/LBTI, dll)
Karena itu pada pemilihan sejak Pemilukada Gubernur/Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan, Januari 2013 maupun Pemilukada
Walikota Makassar September 2013, banyak perempuan yang menilai
penting untuk berbicara tentang hubungan antara Pemilukada
dengan kepentingan perempuan marginal. Mengapa demikian,
karena pemerintah/Walikota Makassar adalah pihak yang memiliki
kewenangan menentukan kebijakan alokasi sumberdaya secara tepat
untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan perempuan
marginal.
Selain itu, ada alasan lain yang memotivasi kalangan perempuan
untuk berbicara, yaitu, jika tidak dipengaruhi dan dikendalikan, maka
kekuasaan Walikota akan digunakan oleh berbagai pihak untuk
pemenuhan kepentingan yang tidak berpihak pada kebutuhan
perempuan marginal.
4
PENDAHULUAN
Upaya penting perempuan dalam momentum politik ini adalah
melibatkan diri dalam pemilihan dan mengendalikan kekuasaan
Walikota pada pasca pemilu. Sebab hanya dengan demikian, maka
perempuan dapat mewujudkan hak atas kehidupan dan hak atas
keberlanjutan kehidupannya. Dalam konteks kepentingan jangka
panjang, keterlibatan ini diharapkan akan lebih membuka peluang
bagi perempuan untuk:
n
Memperoleh sumber-sumber kehidupan dan mendapatkan layanan negara untuk peningkatan kesejahteraan bersama secara
proporsional.
n
Mengaktualisasikan hak-hak dan peran-peran politiknya di wilayah
publik
n
Terlibat aktif didalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kekuasaan politik atau negara
n
Dapat menggunakan hak dan kewenangannya untuk menentukan arah dan pemanfaatan sumber-sumber kehidupan, termasuk
alokasi dana APBD, secara adil dan transparan
3. Mengapa Menggunakan Kerangka Analisis Gender
ANALISIS Gender digunakan untuk melihat sejauhmana arah kebijakan (visi-misi-program) calon Walikota Makassar diwarnai oleh keberpihakan terhadap kepentingan perempuan, yaitu kepentingan menciptakan tatanan sosial yang adil dan dilandaskan pada hubungan kuasa yang
lebih adil antara perempuan dan laki-laki. Analisis Gender akan menggunakan lima kerangka dasar analisis tentang ketidak-adilan terhadap
perempuan, yaitu: (1) stereotipi atau stereotyping, (2) diskriminasi, (3)
dominasi-subordinasi, (4) beban berlapis, dan (5) kekerasan.
5
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
Stereotipi
Stereotipi atau stereotyping adalah cara pandang yang melekatkan
predikat atau identitas atau label atau sebutan tertentu kepada perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan
atau mengabaikan posisi dan keberadaan yang bersangkutan. Sebagai
contoh: dalam proses pengelolaan pemerintahan, stereotipi muncul
dalam bentuk kebijakan yang memposisikan perempuan sebagai “penunjang suami”. Atau perempuan sering diidentikkan dengan “usaha
rumahan” atau “lemah lembut”.
Diskriminasi
Diskriminasi adalah suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan karena perempuan dianggap memiliki atribut atau
identitas yang tidak dikehendaki. Contohnya: perempuan ditolak
dalam suatu pekerjaan atau sengaja tidak dipromosikan untuk jabatan
tertentu karena dia perempuan. Atau tidak boleh menjadi Ketua, Direktur atau pemimpin karena dianggap lebih memperhatikan keluarga
ketimbang pekerjaan. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan
sering kali dikaitkan dengan diskriminasi atas dasar etnik, ras, agama,
kepercayaan, budaya, hukum, dan politik. Terjadi pada hampir semua
ruang kehidupan baik di kantor, sekolah, pasar, organisasi bahkan lembaga-lembaga publik lainnya.
Dominasi-Subrodinasi
Dominasi-subordinasi adalah kekuatan atau cara yang dimiliki dan
dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk
menundukkan atau melemahkan perempuan. Contoh: perempuan
harus menerima keputusan sepihak suami menjual tanah karena dia
adalah istri. Atau, perempuan harus memilih pasangan calon Walikota
tertentu karena suaminya mendukung pasangan tersebut.
6
PENDAHULUAN
Beban Berlapis
Beban ganda atau berban berlapis adalah status sekaligus beban
nyata yang ditanggung oleh banyak perempuann dalam kehidupan sosial . Pada satu sisi perempuan adalah istri /ibu rumah tangga dan juga
penjaga keberlanjutan keturunan suami (fungsi repsoduksi). Tetapi
pada sisi yang lain dia juga bertanggungjawab sebagai “tiang agama”
dan “penjaga martabat” suami. Juga sebagai “pengaman kebutuhan”
ekonomi keluarga apabila terjadi krisis ekonomi. Lalu menjadi “pihak
pertama” yang terpapar pencemaran air dan udara atau “pihak terakhir” yang mengurus dampak banjir di rumah. Dalam kondisi seperti itu,
perempuan masih diberi “kewajiban” oleh negara untuk merawat kehidupan sosial atau “mendidik dan merawat” anak-anak sebagai kader
bangsa dan negara.
Kekerasan
Kekerasan merupakan cara atau alat yang mudah dikenali dan sangat efektif untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya. Pada konteks kekerasan berbasis berbasis gender, yaitu kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, di mana
yang selalu menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan berbasis
gender selalu muncul dalam beberapa kategori, diantaranya eksploitasi,
kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan di wilayah publik, dan
kekerasan oleh negara.
Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Makassar 2013, perempuan
akan menggunakan analisis gender untuk melihat bagaimana Walikota
mengakomodir kepentingan perempuan. Juga bagaimana cara, tindakan atau pola dan kebijakan (program) yang akan dikembangkan untuk
merespon kepentingan tersebut. Termasuk cara yang digunakan untuk
mengingkari, mengancam, bahkan mendominasi kepentingan perempuan baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan psikologis.
7
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
8
MERUMUSKAN
KEPENTINGAN PEREMPUAN
BAGIAN II:
BAGAIMANA CARA
MERUMUSKAN KEPENTINGAN
PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA MAKASSAR
APA kepentingan perempuan? Pertanyaan ini nampak sederhana
namun sering kali membingungkan siapapun. Mengapa? Karena setiap
orang termasuk perempuan sangat berbeda kepentingannya. Berbeda
latar belakang masalah, berbeda latar belakang budaya, berbeda cara
berikir, berbeda cara belajar, dan berbeda pengalaman.
Dalam menentukan kepentingan perempuan, perlu dilakukan
langkah-langkah sebegai berikut:
1.
Mendiskusikan bersama perempuan mengenai berbagai persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi atau alami sehari-hari. Terutama terkait dengan masalah kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, perbaikan ekonomi, lingkungan hidup yang bersih dan sehat,
air bersih, keamanan, dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Sebagai
bahan bandingan, gunakan rumusan 21kategori kepentingan perempuan dan indikator pemenuhannya (lihat lampiran).
9
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
2.
Galilah dari pengalaman perempuan, bagaimana prestasi pemerintah selama ini dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan
perempuan. Kembangkan berbagai pertanyaan yang didasarkan
pada lima (5) kategori ketidakadilan jender untuk menilai bagaimana situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan di tempat Anda,
yaitu:
n
Adakah pelabelan yang tidak adil (stereotyping) terhadap
perempuan dan laki-laki di sekitar kita? Misalnya, adakah pandangan, sikap dan tindakan yang menilai perempuan “hanya
sebagai pelayan keluarga” atau menilai laki-laki “hanya sebagai pemimpin”?
n
Adakah pembedaan yang tidak adil (diskriminasi) terhadap
perempuan dan laki? Misalnya, “perempuan tidak perlu ikut
rapat” karena “yang berhak ikut rapat adalah laki-laki” sebagai
pemimpin didalam rumah tangga. Atau adakah kesempatan
dan jaminan bagi perempuan untuk mendapatkan manfaat
langsung dari pelayanan sosial oleh negara atau pemerintah
(tidak dipinggirkan atau dimarginalisasi)?
n
Adakah jaminan dan perlakuan bagi perempuan untuk bisa
berkembang secara mandiri sehingga mampu berbagi dengan laki-laki (tidak didominasi/di-sub-odinasi atau dikuasai)?
n
Adakah jaminan dan perlakukan yang tidak memberikan pembebanan berlapis(multiple burden) terhadap perempuan? Misalnya tidak memperlakukan perempuan untuk mengurus semua
hal: penerus keturunan, pekerja didalam rumah, pemelihara
kehidupan sosial, pemelihara keberlanjutan negara, penjaga
kemurnian agama, pengaman krisis ekonomi, dan pihak pertama yang bersentuhan dengan pencemaran lingkungan.
10
MERUMUSKAN
KEPENTINGAN PEREMPUAN
n
Adakah jamian dan perlakuan bagi perempuan untuk bebas
dari kekerasan pisik, psikis, seksual, bebas dari kekerasan
negara, dan bebas dari ancaman premanisme?
3.
Diskusikan lebih dalam dan temukan apa dampak ketidakadilan
tersebut terhadap perempuan. Lalu gali lebih dalam dan temukan
apa akar masalah ketidakadilan tersebut. Jika ada kesulitan, lakukan diskusi sekali lagi hingga peserta diskusi bisa merumuskan apa
masalah, kebutuhan dan kepentingan uatama perempuan.
4.
Tuliskan rumusan kebutuhan dan kepentingan perempuan, lalu
diskuskan bagaimana kemungkinan para kandidat calon Walikota Makassar bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan
perempuan.
5.
Alur diskusi di tingkat kampong maupun diskusi yang membahas
kepentingan perempuan dapat dilakukan dengan tahaoan sebagai berikut:
n
Pembukaan
n
Penjelasan maksud dan tujuan
n
Perkenalan
n
Pembahasan Materi Diskusi:
a.
Menggali masalah dan kepentingan perempuan
b.
Melakukan analisis gender untuk melihat keterkaitan
kepentingan dengan visi dan misi para kandidat Walikota
c.
Membahas sistem dan tahapan Pemilukada Walikota
d.
Membahas pemantauan Proses Pemilukada Walikota
n
Kesimpulan
n
Penutup
11
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
12
MEMBEDAH
VISI-MISI-PROGRAM
BAGIAN III:
BAGAIMANA CARA MEMBEDAH
VISI-MISI-PROGRAM
CALON WALIKOTA
SAAT ini ada enam pasang kandidat Walikota Makassar yang diusung
partai-partai politik dan empat pasang lainnya merupakan calon non
partai politik (independen), yang juga memiliki latar belakang yang
berbeda-besa.Bagaimana membedah visi-misi-program mereka? Ini
pertanyaan yang sulit. Sebab hingga kini tak ada informasi yang jelas
mengenai hal ini. KPU sendiri belum mempublikasikan dokumen resmi
mengenai visi dan misi Kandidat. Sesuai jadual di KPU, dokumen tersebut
baru akan disampaikan secara resmi oleh para kandidat pada tanggal 1
September 2013.
Penjadualan seperti ini sebetulnya merugikan kepentingan
masyarakat. Sebab jika melihat pelaksanaan pemungutan suara yang
akan berlangsung pada 18 September, maka berarti perempuan hanya
punya kesempatan yang pendek, yaitu 17 hari untuk bisa memahami
13
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
visi dan misi para kandidat. Hal seperti ini bisa saja bisa berakibat
kalangan perempuan marginal tidak bisa menggunakan hak pilihnya
secara kritis.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membedah atau
mendiskusikan visi-misi-program para kandidat calon Walikota:
1.
Pastikan bahwa kita sudah memahami enam ukuran dasar yang
sering digunakan banyak untuk menilai ketidakadilan gender,
yaitu: pelabelan (stereotyping), pembedaan secara tidak adil
(diskriminasi), peminggiran (marginalisasi), penguasaan dan
pengendalian (dominasi-subordinasi), pembebanan berlapis, dan
kekerasan.
2.
Gunakan rumusan kebutuhan atau kepentingan perempuan
sebagai titik-tolak untuk melihat atau menilai apakah visi-misiprogram para kandidat berpihak pada kepentingan perempuan
(lihat contoh daftar kategori kepentingan dan ukuran pemenuhan
kepentingan perempuan).
3.
Bacalah dokumen visi-misi-program kandidat atau amati
pemberitaan di media cetak, radio atau TV maupun media poster/
baliho dan bahan publikasi lainnya. Jangan lupa mengamati
kampanye kandidat, dan perhatikan beberapa hal-hal sebagai
berikut:
a.
Ada tidaknya informasi yang lengkap dan memudahkan
perempuan untuk mengetahui atau memahami tahapan
pemilihan maupun substansi program para kandidat.
b.
Ada tidaknya kesungguhan memasukkan aspek-aspek
dasar kepentingan perempuan didalam program, mulai dari
perencanaan, implementasi dan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan.
14
MEMBEDAH
VISI-MISI-PROGRAM
c.
Ada tidaknya rencana kebijakan pemerintahan yang terukur
dan bisa menjamin pemenuhan kepentingan perempuan
(lihat kategori kepentingan perempuan yang terlampir).
d.
Ada tidaknya upaya proaktif untuk mempromosikan isuisu, gagasan, strategi, cara pendekatan, model atau profile
orang/kelompok atau kebijakan pro keadilan gender yang
memudahkan upaya mempercepat penanganan masalah
ketidakadilan jender.
e.
Ada tidaknya penghargaan khusus bagi pihak-pihak yang
bisa mengintegrasikan kepentingan keadilan gender didalam
penanganan masalah ketidakadilan gender di berbagai
tingkatan pemerintahan. Perhatikan siapa saja kandidat calon
Walikota yang menunjukkan kedekatan dengan kepentingan
perempuan di sekitar Anda. Jika perlu, berikan skor/angka
tertentu untuk menunjukkan peringkat calon yang peduli/
punya kedekatan hingga yang tidak peduli atau tidak punya
kedekatan dengan kebutuhan/kepentingan perempuan.
4.
Diskusikan temuan Anda dengan kelompok-kelompok perempuan
di sekitar Anda, dan temukan kesimpulan serta sikap bersama.
Proses seperti ini akan memudahkan perluasan pemahaman dan
pernyamaan kepentingan antar sesama perempuan.
15
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
16
MEMPERJUANGKAN
KEPENTINGAN PEREMPUAN
BAGIAN IV:
BAGAIMANA CARA
MEMPERJUANGKAN
KEPENTINGAN PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA MAKASSAR
ADA banyak cara yang bisa dilakukan dalam meperjuangkan kepentingan
perempuan selama proses pemilihan. Cara-cara ini bisa dilakukan secara
individu maupun berkelompok, antara lain:
1.
Catat dan publikasikan rumusan kepentingan perempuan kepada
sesama perempuan lainnya atau sampaikan kepada media massa
atau simpul media sosial untuk disebarluaskan kepada publik di
berbagai tempat.
2.
Berbicaralah kepada lebih banyak orang mengenai apa yang
dirasakan, dilihat, dan didokumentasikan.
3.
Sampaikan hasil rumusan tersebut secara langsung ke kandidat
calon atau melalui tim sukses kandidat.
4.
Jika diperlukan, lakukan negosiasi dan tekanan oleh banyak
kelompok perempuan agar pada kandidat mau mendiskusikan
dan bersedia memenuhi kebutuhan perempuan pada saat
mereka terpilih. Apabila memungkinkan, mintalah para kandidat
membuat komitmen tertulis untuk memperjuangkannya pada
saat berkuasa.
5.
Carilah dukungan sebanyak mungkin perempuan maupun lakilaki agar tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan/kepentingan
perempuan disuarakan oleh banyak orang.
17
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
18
MEMANTAU KAMPANYE
DAN PROSES PEMILIHAN
BAGIAN V:
BAGAIMANA CARA MEMANTAU
KAMPANYE DAN PROSES
PEMILIHAN WALIKOTA
1. Memantau Kecurangan Teknis Pelaksanaan Pemilu
Ada sejumlah tahapan dalam teknis pelaksanaan pemilihan
Walikota yang perlu dipantau:
a. Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu:
Perhatikan jangan sampai ada kemungkinan terjadi manipulasi
data jumlah penduduk potensial pemilih. Misalnya, pencantuman
data tanpa melakukan pendataan ulang dengan metoda sensus.
b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS):
Perhatikan jangan sampai terjadi kecurangan dalam bentuk data
pemilih ganda atau pemilih kadaluwarsa (meninggal dunia, tidak
memiliki hak pilih, sakit jiwa atau berubah status profesi menjadi
anggota militer/polisi, atau penduduk musiman yang difasilitasi
pejabat setempat).
19
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
c. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT):
Perhatikan jangan sampai terjadi kecurangan seperti pada
pengumuman DPS.
d. Undangan/Pemberitahuan Kepada calon Pemilih:
Perlu dicek silang kepada sesama perempuan jangan sampai
ada calon pemilih secara sengaja yang tidak diberi undangan/
pemberitahuan untuk memilih.
e. Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS):
Perhatikan jangan sampai ada penambahan jumlah TPS fiktif atau
penggabungan TPS yang berpotensi menghilangkan suara calon
pemilih.
f.
Pendistribusian Kelengkapan Logistik Pemilu (Kotak
Suara, Surat suara, Formulir C1, dll):
Perhatikan jangan sampai terjadi penambahan surat suara yang
tidak tercatat atau ada keterlambatan distribusi surat suara ke TPS
di masing-masing tempat.
g. Kecurangan pada saat Kampanye:
Perhatikan jangan sampai ada kekerasan atau “skenario kerusuhan”
atau cara-cara lainnya yang menimbulkan rasa tidak aman bagi
perempuan untuk ikut kampanye. Juga perhatikan kemungkinan
adanya politik uang atau “kampanye negatif” atau “kampanye
hitam” dan pengerahan masa yang bisa merugikan kepentingan
perempuan.
h. Pemungutan Suara:
Perhatikan jangan sampai ada pemilih ganda, kertas suara yang
telah dicontreng terlebih dahulu atau rusak, pemilih yang tidak
terdaftar atau calon pemilih yang pindah mendadak.
i.
Perhitungan Suara:
Perhatikan jangan sampai ada penghitungan suara secara tidak
sah, manipulasi Formulir C1 dan DA.
20
MEMANTAU KAMPANYE
DAN PROSES PEMILIHAN
j.
Pengiriman Surat Suara/Kotak Suara Hasil Pemungutan/
Perhitungan Suara dari TPS ke Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK):
Perhatikan jangan sampai terjadi manipulasi atau penggantian
kertas suara atau pengrusakan surat dan kotak suara.
k. Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh PPK:
Perhatikan jangan sampai terjadi manipulasi formulir DA dan
Berita Acara.
l.
Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh KPU Kota:
Perhatikan jangan sampai terjadi manipulasi formulir DB dan
Berita Acara.
2. Memantau Perilaku Kampanye yang Merugikan atau
Melecehkan Perempuan
a.
Bacalah dokumen visi-misi-program kandidat atau amati
pemberitaan di media cetak, radio atau TV maupun media poster/
baliho maupun komunikasi lisan selama kampanye. Perhatikan
beberapa hal-hal sebagai berikut:
n Ada tidaknya sikap atau tindakan bias jender atau ucapan,
sikap, tindakan atau penggunaan simbol, bahasa, gambar
yang melecehkan perempuan. Misalnya penggunaan katakata: “montok, menggairahkan, mempesona, bibir seksi, dan
bodi aduhai”.
n Ada tidaknyapenggunaan simbol atau kata atau kalimat yang
melebihkan laki-laki dari perempuan, antara lain: “lelaki lebih
mandiri, tangguh, kuat, berpikir logis, lebih bertanggungjawab,
jujur, dan lebih bermoral”.
21
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
n Ada tidaknya penggunaan idiom atau pengambaran dengan
kalimat, gambar, rekaman gambar, foto atau sketsa atau
grafis yang memperkuat enam kategori ketidakadilan gender
yaitu stereo typing, diskriminasi, dominasi, sub-ordinasi,
marginalisasi, kekerasan dan beban berlapis terhadap
perempuan.
b.
Cermati apakah sebelum dan selama masa kampanye maupun
saat minggu tenang atau menjelang hari H terjadi hal-hal sebagai
berikut:
n
Ada atau tidak ada mobilisasi dukungan dengan menggunakan cara-cara patriarki, misalnya menggunakan para suami
untuk membujuk atau memaksa istri dan anak-anak memilih
pasangan tertentu.
n
Ada atau tidak ada upaya memberikan informasi yang bohong/tidak benar untuk tujuan menyesatkan pemilih perempuan
3. Memantau Politik Uang (Money Politik)
a.
Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai bentuk tindakan politik uang (money politic) seperti yang dimaksud pada
pasal 117 ayat 2 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang
atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan
hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya degan cara tetentu sehingga surat suaranya
menjadi tidak sah”.
b.
Perhatikan berbagai modus politik uang yang bisa ditemukan di
sekitar wilayah kerja masing-masing, antara lain:
n
22
Pembagian uang secara langsung,
MEMANTAU KAMPANYE
DAN PROSES PEMILIHAN
n
Pemberian sembako
n
Pengobatan gratis
n
Pembagian doorprize dan undian
n
Pemberian alat ibadah (sarung, mukena dll)
n
Pemberian material bangunan (semen, pasir besi dll)
n
Pemberian asuransi
n
Pemberian uang di majlis taklim, masjid dan gereja
n
Liburan dan tamasya gratis
n
Pemberian ambulans (untuk warga RT/RW)
n
Pemberian beasiswa
n
Pemberian raskin
n
Dan tindakan lainnya yang memenuhi unsur yang dimaksud
pada pasal 117 ayat 2 UU 32/2004.
4. Memantau Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas
Negara
a.
Cermati pelaksanaan pasal 79 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 yang
melarang pelibatanhakim pada semua peradilan;pejabat BUMN/
BUMD; pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
dan kepala desa, didalam kampanye Pemilukada.
b.
Cermati pelaksanaan pasal 79 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 yang
melarang pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah untuk menggunakan fasilitas Negara dalam
melaksanakan kampanye. Juga larangan melibatkan pegawai
negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota
Kepolisian Negara RepublikIndonesia sebagai peserta kampanye
dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah (ayat 4).
23
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
5. Memantau Komitmen tentang Pemenuhan Kepentingan
Perempuan
Cermati apakah selama masa kampanye para kandidat maupun
tim suksesnya benar-benar menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
a.
Ada tidaknya penyampaian komitmen untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan perempuan.
b.
Ada tidaknya penyampaian prioritas strategi yang terkait dengan
pemenuhan kepentingan perempuan.
6. Sejumlah Tindakan yang Diperlukan
Apabila selama pemantauan terhadap semua tahapan pemilihan
terdapat berbagai kecurangan, penyimpangan atau tindakan yang
merugikan kepentingan perempuan, sebaiknya dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:
a.
Kumpulkan, catat dan simpanlah bukti-bukti pelanggaran yang
terkait dengan dengan: apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan
bagaimana.
b.
Jika berkaitan dengan politik uang, kumpulkan bukti-bukti
menyangkut hal-hal sebagai berikut:
n
Apa Kasus Politik uangnya? (Misal : Pemberian sembako dalam
kampanye)
n
Kapan terjadinya? (Hari, tanggal, jam)
n
Siapa yang melakukan (calon Walikota/tim sukses/partai/
relawan)
24
n
Dimana Tempat kejadiannya? (tempat saat kejadian )
n
Jelaskan bagaimana kejadiannya? (Misalnya, seorang anggota
tim sukses membagi-bagikan sembako kepada warga yang
terkena banjir)
n
c.
Apa buktinya? (satu bungkus paket Sembako)
Gunakan buku catatan untuk menuliskan kejadian atau gunakan
seluler (handphone) untuk mendokumentasikan dalam bentuk
foto atau video seluluer.
d.
Sampaikan temuan ke SMS Center Solidaritas Perempuan. Atau,
jika berminat, bisa disampailkan pada khalayak luas melalui media
massa atau melalui media jejaring sosial, bahkan melalui berbagai
diskusi atau pertemuan tatap muka yang melibatkan lebih banyak
orang.
e.
Laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) apabila ada
pelanggaran hukum oleh para kandidat atau tim sukses kandidat.
f.
Jika diperlukan, galang kekuatan sesama perempuan untuk
memberikan sanksi sosial dalam bentuk “anjuran tidak memilih”
kandidat yang dengan sengaja merugikan atau mengabaikan
kepentingan perempuan.
25
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
26
BERSIKAP DAN BERTINDAK PADA
SAAT PEMUNGUTAN SUARA
BAB VI:
BAGAIMANA BERSIKAP
DAN BERTINDAK PADA SAAT
PEMUNGUTAN SUARA
BAGI perempuan, memilih kandidat calon adalah sikap politik yang akan
menentukan masa depannya, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Tidak banyak yang harus dilakukan pada saat pemungutan suara, terkecuali meyakinkan diri sendiri bahwa:
“...memilih adalah hak, dan sebaik-baik penggunaan hak pilih
adalah memilih hanya calon yang benar-benar dipercaya dapat
memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan...”
Atau,
“...tunjukan keberanian untuk memberi sanksi terhadap calon
yang membohongi dan tidak peduli pada kebutuhan dan kepentingan
perempuan. Galang dukungan sesama perempuan untuk memboikot
atau tidak memilih calon yang bersangkutan..”
27
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
28
MEMANTAU PROSES
KERJA WALIKOTA
BAB VII:
MEMANTAU PROSES KERJA
WALIKOTA TERPILIH
1. Apa yang Harus Dipantau
Setelah proses pemilihan Walikota, penting bagi perempuan untuk memastikan sejauhmana Walikota terpilih menjalankan programprogram yang dijanjikan ketika berkampanye. Misalnya, program
penanganan banjir, penanganan macet, biaya kesehatan perempuan,
dan sebagainya, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang
dilahirkan menjawab kebutuhan perempuan di Kota Makassar.
Adapun aspek-aspek penting pada pasca pemilihan yang perlu
dipantau secara terus menerus oleh masyarakat, khusus perempuan di
Kota Makassar, adalah:
a. Kebijakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah):
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
satu komponen yang penting untuk dipantau. Tidak hanya untuk
29
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
memastikan terjadinya transparansi, tetapi juga memastikan bahwa
APBD dialokasikan untuk kebutuhan atau kepentingan perempuan.
Adapun hal yang penting dilihat dan dianalisa terkait dengan APBD,
yaitu:
n
Bacalah dan cermati, Apakah APBD yang dianggarkan sesuai
kepentingan atau kebutuhan perempuan
n
Bandingkan berapa persentase anggaran yang diperuntukan
bagi pemerintah daerah, Walikota, maupun bagi masyarakat,
khususnya anggaran bagi perempuan.
n
Apa saja komponen APBD yang diperuntukan bagi kebutuhan
atau kepentingan perempuan.
n
Penganggaran deteil dapat dilihat di dalam buku induk APBD,
dan tidak dapat dilihat didalam dokumen ringkasan APBD yang
biasanya dibagikan ke publik.
b. Keputusan-Keputusan dan Program Prioritas Walikota
Terpilih:
Program prioritas Walikota serta keputusan-keputusan merupakan
hal yang penting untuk dipantau, sehingga dapat menjawab kebutuhan
atau kepentingan perempuan. Adapun hal-hal yang penting untuk
dipantau terkait program dan keputusan-keputusan Walikota terpilih
adalah:
n
Sejauhmana keputusan yang dilahirkan Walikota terpilih
bermanfaat bagi perempuan
n
Melihat program yang direncanakan dan dilaksanakan, apakah
sesuai atau tidak dengan janji ketika kampanye.
n
Pastikan bahwa keputusan-keputusan dan program yang
direncanakan tidak diskriminatif terhadap perempuan.
n
30
Pastikan bahwa perempuan terlibat dalam proses pengambilan
MEMANTAU PROSES
KERJA WALIKOTA
keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
program.
n
Pastikan apa saja jenis program yang direncanakan oleh Walikota
terpilih khusus bagi kebutuhan/kepentingan perempuan.
n
Pastikan apakah program atau keputusan tersebut benarbenar memenuhi tuntutan atau kepentingan yang disampaikan
perempuan.
2. Cara Menangani Hasil Pemantauan
Ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menindak-lanjuti
hasil pemantauan terhadap pemenuhan kepentingan perempuan:
a. Lakukan Komunikasi dengan Walikota Terpilih untuk membahas hal-hal sebagai berikut:
n
Menyampaikan situasi atau masalah yang dihadapi dan
kepentingan perempuan
n
Meminta pemerintah menyediakan informasi yang terbuka, jelas
dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya perempuan.
n
Menyediakan media, saluran komunikasi, dan mekanisme yang
memudahkan perempuan untuk menyampaikan keluhan mereka.
n
Memastikan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Walikota
tidak mengandung unsur ketidakadilan gender, seperti mengandung unsur pelecehan, contohnya penyataan bahwa “pemerkosaan terjadi akibat perempuan menggunakan rok seksi”, dan sebagainya.
b. Diskusi Bersama Lintas Kelompok Perempuan:
Berdiskusi bersama perempuan merupakan sebuah cara untuk
hasil pemantauan bersama dan menentukan strategi bersama strategi
31
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
dalam mengefektifkan pemantauan dan mengadvokasi temuan
terhadap kinerja Walikota terpilih.
c. Menyampaikan Informasi kepada Media:
Catatan temuan-temuan dari hasil pemantauan, baik dari
aspek penganggaran, keputusan-keputusan, program, maupun
cara berkomunikasiWalikota terpilih, penting untuk disampaikan
ke Media. Sebab hanya dengan demikian, masyarakat luas dapat
mengetahui apakah Walikota terpilih melaksanakan janji-janji yang
pernah disampaikan ketika berkampanye. Atau sebaliknya justru
tidak kehadirannya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat
khususnya perempuan.
d. Melakukan Aksi-Aksi Mengingatkan Walikota:
Untuk mengingatkan kandidat terpilih atas janji-janji program
yang dilakukan ketika masa kampanye, juga perlu dilakukan aksi-aksi
bersama untuk mengingatkan kembali Walikota terpilih untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan perempuan.
32
33
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEREMPUAN
Solidaritas Perempuan
Jl. Siaga II No.36 Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510-Indonesia
Telp: (62-21) 79183108,79181260
Fax: (62-21) 7981479
Email: [email protected]
Website: www.solidaritasperempuan.org
34
Fly UP