...

PP 5/1946, PEMBENTUKAN MAHKAMAN TENTARA LUAR BIASA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PP 5/1946, PEMBENTUKAN MAHKAMAN TENTARA LUAR BIASA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBENTUKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI SERANG DAN PAMEKASAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang
: bahwa untuk mempermudah langsungnya pengadilan Tentara dibeberapa
daerah Indonesia, berhubung dengan keadaan sekarang, perlu diadakan
Pengadilan Tentara Luar Biasa.
Mengingat
: pasal 22 Undang-undang No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan
Tentara.
Memutuskan:
Menetapkan peraturan sebagai berikut:
Pasal 1.
(1)
(2)
Untuk sementara waktu diadakan Mahkamah-Tentara-Luar-Biasa yang bertempat
kedudukan di Serang dan Pamekasan.
Jikalau keadaan daerah memaksa, opsir tentara tertinggi dalam daerah Karesidenan Banten
dan Madura, untuk daerahnya masing-masing dapat memindahkan tempat kedudukan
Mahkamah-Tentara-Luar-Biasa.
Pasal 2.
(1)
(2)
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang meliputi:
a. seluruh daerah kabupaten Serang.
b. seluruh daerah kabupaten Lebak.
c. seluruh daerah kabupaten Pandeglang.
d. dari daerah Karesidenan Jakarta.
1e. daerah kabupaten Tanggerang.
2e. daerah kawedanan Kemayoran.
e. dari daerah Karesidenan Bogor, kabupaten Bogor:
1e. daerah kawedanan Bogor.
2e. daerah kawedanan Jasingo.
3e. daerah kawedanan Leuwiang.
f. dari daerah Karesidenan Bogor, Kabupaten Sukabumi:
1e. daerah kawedanan Cicurug.
2e. daerah kawedanan Cibadak.
3e. daerah kawedanan Pelabuhanratu.
Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Pamekasan meliputi:
a. seluruh daerah kabupaten Bangkalan.
b. seluruh daerah kabupaten Pamekasan.
c. seluruh daerah kabupaten Sumenep.
Pasal 3.
Dengan menyimpang dari yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam ketetapan tanggal
16 Juli tahun 1946 No. A/46/1946 dibawah A No. 1 dan 6 untuk sementara waktu
daerah-daerah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah
Tentara di Garut dan daerah-daerah tersebut pada pasal 2 ayat 2 dikeluarkan dari daerah
hukum Mahkamah Tentara di Mojokerto.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Pasal 4.
Mahkamah Tentara Luar Biasa terdiri atas seorang ahli hukum sebagai Ketua, dua orang opsir
tentara sebagai anggota, seorang jaksa sebagai Jaksa Tentara dan seorang Panitera.
Pasal 5.
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta kejaksaan Pengadilan Negeri di Serang
masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa
di Serang.
Pasal 6.
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Pamekasan
masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Luar Biasa di
Pamekasan.
Pasal 7.
Dua orang opsir tersebut dalam pasal 4 ditunjuk oleh opsir tertinggi yang tersebut pada pasal 1
ayat 2.
Pasal 8.
(I) Dalam hal Ketua Jaksa Tentara berhalangan, maka ia diwakili oleh opsir tertinggi yang
termaksud dalam pasal 1 ayat 2.
(II) Dalam hal Panitera berhalangan, maka ia diwakili oleh seorang pegawai yang biasa
mewakilinya pada pengadilan Negeri atau oleh orang lain atau petunjuk Ketua.
Pasal 9.
Dalam daerah hukumnya, Mahkamah Tentara Luar Biasa menjalankan segala kekuasaan dan
kewajiban Mahkamah Tentara.
Pasal 10.
Atas keputusan Mahkamah Tentara Luar Biasa ada kemungkinan pemeriksaan kedua oleh
Mahkamah Tentara Agung.
Pasal 11.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 19 juli 1946.
Ditetapkan di Jogyakarta
pada tanggal 18 Juli 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.
Menteri Pertahanan.
ttd.
AMIR SJARIFOEDDIN.
Diumumkan
pada tanggal 19 Juli 1946.
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.
Fly UP