...

petunjuk penyelenggaraan dewan kerja pramuka penegak dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

petunjuk penyelenggaraan dewan kerja pramuka penegak dan
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA
PENEGAK DAN PANDEGA
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 214 TAHUN 2007
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA
PENEGAK DAN PANDEGA
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 214 TAHUN 2007
Diterbitkan oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
bekerjasama dengan
PUSTAKA TUNASMEDIA
Balai Penerbit Gerakan Pramuka
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 214 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA
Diterbitkan oleh:
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
bekerjasama dengan
PUSTAKA TUNASMEDIA
Balai Penerbit Gerakan Pramuka
Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110
Dibiayai dengan Dana APBN 2007
Design dan Layout:
Mohamad Irvan
Bob Ariawan
Wishnu Sidarta
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL
GERAKAN PRAMUKA
Salam Pramuka,
Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik
Indonesia selaku Ketua Mabinas Gerakan Pramuka pada Upacara Hari Pramuka
ke-41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi
Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan Pramuka yang sudah ada dilakukan
secara sistimatis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi
organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi serta tugas pokok Gerakan
Pramuka.
Salah satu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk merealisasikan
revitalisasi adalah dengan menerbitkan Petunjuk Penyelengaraan bagi anggota
muda, anggota dewasa muda dan anggota dewasanya guna lebih memantapkan
peran dan fungsinya secara seimbang dengan perkembangan lingkungan yang
dinamis.
Agar petunjuk penyelenggaraan tersebut dapat mencapai sasaran, maka Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka menerbitkannya dalam bentuk buku.
Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas
dan ikhlas, serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di
seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar kakak-kakak
pembina, pelatih pembina, andalan, anggota majelis pembimbing mempelajari
dan memahami petunjuk penyelenggaraan ini, serta menerapkannya sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk
penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan.
Kami dengan gembira menerima saran-saran tertulis dari Kakak-kakak.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan
buku petunjuk penyelenggaraan ini kami menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan bimbingan kepada kita
semua.
Amin.
Selamat bekerja.
Jakarta, 4 Desember 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
DAFTAR ISI
Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.................................... 1
Daftar Isi....................................................................................................... 3
Visi, Misi dan Strategi Kepengurusan Kwarnas
Gerakan Pramuka Masa Bakti 2003-2008..................................................... 4
Ajakan Presiden Republik Indonesia
Dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka................................................ 6
Revitalisasi Gerakan Pramuka
Kutipan dari sambutan Presiden Republik Indonesia
Dalam acara Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-45.................................. 7
Ajakan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Dalam Rangka Meningkatkan Peran Pramuka
sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional Bagi Kaum Muda....................... 9
Ralat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 214 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaran
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega...............................................11
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 214 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaran
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega...............................................12
Lampiran I
BAB I - Pendahuluan...............................................................................15
BAB II - Maksud dan Tujuan.....................................................................16
BAB III - Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab...............17
BAB IV - Organisasi dan Masa Bakti.......................................................... 18
BAB V - Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja.............................................18
BAB VI - Administrasi dan Keuangan.........................................................19
BAB VII - Keanggotaan..............................................................................20
BAB VIII - Kepengurusan.............................................................................23
BAB IX - Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang....................... 24
BAB X - Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
Putri Putra............................................................................... 27
BAB XI - Formatur.....................................................................................31
BAB XII - Sidang Paripurna dan Rapat-rapat...............................................32
BAB XIII - Penutup......................................................................................34
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
VISI, MISI DAN STRATEGI
KEPENGURUSAN KWARNAS GERAKAN PRAMUKA
MASA BAKTI 2003-2008
Visi:
Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalahmasalah kaum muda.
Misi:
1. Mempramukakan kaum muda
Yang dimaksud dengan mempramukakan tidak berarti bahwa seluruh kaum
muda itu dimasukkan sebagai anggota Gerakan Pramuka tetapi lebih pada
tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia.
2. Membina anggota yang berjiwa dan berwatak Pramuka, berlandaskan iman
dan taqwa (Imtaq) serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek).
Bahwa semua sendi program pendidikan yang dilaksanakan Gerakan
Pramuka harus dilandaskan pada iman dan taqwa dan selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apapun yang
dilakukan perlu mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan
kebutuhan pada eranya.
3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela
negara.
Gerakan Pramuka memiliki salah satu tugas yakni menyiapkan kader bangsa
sehingga diperlukan adanya pendidikan yang khusus. Untuk itu, disadari
bahwa perlunya pendidikan bela negara sebagai bagian dari kebutuhan
bangsa dan negara.
4. Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka agar peduli dan
tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.
Hal ini dilakukan untuk memantapkan jati diri Gerakan Pramuka melalui
kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota Pramuka
yang tanggap terhadap permasalahan pada lingkungan sekitarnya.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Strategi:
1. Meningkatkan citra Pramuka
Hal ini diperlukan untuk dapat lebih dipahami dan sekaligus diminati oleh
kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya dan sekaligus dapat
menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan
eksternal Gerakan Pramuka.
2. Mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan
minat kaum muda
Hal ini diperlukan karena Gerakan Pramuka pada hakikatnya adalah
kegiatan kaum muda yang memiliki karakteristik dan minat yang khas,
dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota Pramuka dalam mengisi diri
untuk selanjutnya dikembangkan sebagai bagian dari penjabaran program
Pramuka secara menyeluruh.
3. Mengembangkan Program Pramuka Peduli
Bahwa program kegiatan Pramuka Peduli dimaksudkan untuk menciptakan
kader yang memiliki watak sosial dan pengabdian masyarakat yang tinggi
dalam rangka kepedulian terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.
4. Memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumber daya Pramuka
Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural
diperlukan adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan
penyegaran organisasi sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada
kepemimpinan dan kesiapan sumber daya Pramuka.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
P erkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa
Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas dan ikhlas
Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara
Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan
Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya
Kokohkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia
Amalkan Satya dan Darma Pramuka
Jakarta, 14 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia
ttd
DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
KUTIPAN DARI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM ACARA
UPACARA PERINGATAN HARI PRAMUKA KE-45
1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.
Bagi generasai muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan
menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki
mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah,
disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan
keberhasilan.
2. Raih keberhasilan, hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan
kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya
menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas
dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui berbagai
ragam kegiatan Gerakan Pramuka.
3. Ajaklah kaum muda meningkatkan semangat bela negara. Utamakan
program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam
membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya
dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga
terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.
4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan. Tantangan
negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini.
Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan
maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan
menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang
nyata.
5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Pendidikan
dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang
memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini
mungkin untuk tidak membeda-bedakan identitas, seperti agama, etnis,
suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan
tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mementingkan kepentingan
bangsa dibandingkan kepentingan diri dan golongan.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Galang
terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Pramuka,
sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan.
Kembangkan berbagai metodelogi dan kegiatan yang dapat membangun
harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang di antara
sesama kaum muda.
7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka. Inti Satya dan Darma bagi Gerakan
Pramuka adalah, semangat, tekad, kode etik termasuk pesan-pesan moral
dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik, serta pesan-pesan itu bukan
harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan
dan diamalkan. Melalui pangamalan Satya dan Darma Pramuka, saya
berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam
menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
AJAKAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PERAN PRAMUKA SEBAGAI BAGIAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL BAGI KAUM MUDA
Perkuat kepemimpinan dan manajemen kwartir di semua jajaran
Rapatkan barisan Pelatih, Pembina dan Andalan
Aktifkan perindukan, pasukan, ambalan dan racana di setiap gugusdepan
Mantapkan sistem dengan permainan edukatif dan menantang di alam terbuka
Utamakan program peserta didik yang meningkatkan semangat bela negara,
patriot pembangunan dan perekat bangsa
Kokohkan kemitraan dan dukungan sumber daya dari semua komponen bangsa
Amalkan Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari
Jakarta, 17 Agustus 2006
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
halaman ini sengaja dikosongkan
RALAT
KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA
PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
1.
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 214 Tahun 2007
tanggal 30 September 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan
Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, terdapat kesalahan yang
perlu diralat.
2.
Kesalahan tersebut terdapat pada:
Menetapkan semula tertulis:
Pertama
:
MEMUTUSKAN
: Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
nomor 031 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
seharusnya tertulis:
Pertama
: Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Nomor 131 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
3.
Dengan demikian maka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Nomor: 214 Tahun 2007, tanggal 30 September 2007, tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega,
telah diadakan diralat.
Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
11
KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Menimbang
: a. bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega mer upakan wadah pengembangan
kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega, berkedudukan sebagai bagian dari kwartir yang
mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka
Penegak dan Pramuka Pandega yang ditetapkan dengan
Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor: 131
Tahun 2003 perlu disempurnakan sesuai perkembangan
Gerakan Pramuka saat ini dan aspirasi Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega;
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat
keputusannya.
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan
Pramuka.
2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 080
Tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131
Tahun 2003, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan
Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Memperhatikan : Saran Pimpinan, Andalan dan Dewan Kerja Nasional
Gerakan Pramuka
12
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
MEMUTUSKAN:
:
: Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
nomor 031 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
: Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
: Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka
untuk melaksanakan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan
Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ini.
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
13
halaman ini sengaja dikosongkan
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a.
Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka
Penegak dan Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader
pemimpin, baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan
di luar Gerakan Pramuka.
b.
Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di setiap jajaran
Kwartir.
2. Dasar
a.
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004
tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
b.
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 2005
tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
c.
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun
1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan
Pandega.
d.
Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2004-2009.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan
pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan
tata urut sebagai berikut:
a.
Pendahuluan
b.
Maksud dan Tujuan
c.
Tugas Pokok, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
15
d.
Organisasi dan Masa Bakti
e.
Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja
f.
Administrasi dan Keuangan
g.
Keanggotaan
h.
Kepengurusan
i.
Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang
j.
Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera
k.
Formatur
l.
Sidang Paripurna dan Rapat-rapat
m. Penutup
4. Pengertian dan Kedudukan
a.
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya
disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan
kaderisasi kepemimpinan di tingkat Kwartir yang beranggotakan
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat
kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir,
berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi
wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega.
b.
Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan di dalam
Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan
Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan dan
kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok,
kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya di dalam Dewan Kerja
dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
5. Maksud
Dewan Kerja dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan
kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka.
16
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
6. Tujuan
Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi,
pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan
pribadi dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa
dan negara.
BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
7. Tugas Pokok
Tugas Pokok Dewan Kerja adalah:
a.
Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega
Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega sesuai
dengan rencana kerja Kwartirnya.
b.
Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di
Kwartirnya.
c.
Mendukung Dewan Kerja dan wadah pembinaan Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif
dan konsultatif.
d.
Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega Puteri Putera di tingkat Kwartirnya.
8. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dewan Kerja berfungsi
sebagai:
a.
Pelaksana rencana kerja Kwartir tentang Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega.
b.
Pengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di
Kwartirnya.
c.
Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan
Kwartir.
d.
Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwartir serta memberikan
sumbangan pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian
dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada
khususnya dan Gerakan Pramuka pada umumnya.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
17
9. Tanggung Jawab
Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dari Kwartir, bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada Kwartirnya.
BAB IV
ORGANISASI DAN MASA BAKTI
10. Struktur Organisasi
a.
Di tingkat Kwartir Nasional dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional
disingkat DKN.
b.
Di tingkat Kwartir Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah
disingkat DKD.
c.
Di tingkat Kwartir Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang
disingkat DKC.
d.
Di tingkat Kwartir Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting
disingkat DKR.
11. Masa Bakti
a.
Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan
Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
b.
Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.
c.
Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang baru oleh
surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus
Dewan Kerja lama tetap melaksanakan tugasnya.
BAB V
WILAYAH KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
12. Wilayah Kerja
18
a.
Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.
b.
Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
13. Hubungan Kerja
a.
Hubungan Kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja
dalam melaksanakan tugas pokoknya.
b.
Hubungan kerja dengan Kwartir
Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam
kedudukannya sebagai badan kelengkapan Kwartir adalah hubungan
koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas pokoknya.
c.
d.
Hubungan antar Dewan Kerja
1)
Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah
dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan,
koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan hubungan dari
jajaran yang lebih bawah ke atas adalah koordinasi, konsultasi
dan pelaporan.
2)
Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah hubungan
koordinasi, informasi dan kerjasama.
Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka
1)
Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama
dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka.
2)
Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan
Kwartir.
BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
14. Administrasi
a.
Sebagai badan kelengkapan Kwartir, maka sistem adminsitrasi Dewan
Kerja mengikuti sistem administrasi Kwartirnya.
b.
Sistem administrasi internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang
aktifitas Dewan Kerja, meliputi:
1)
Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka
Penegak dan Pramuka Pandega.
2)
Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan
Kwartirnya.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
19
15. Keuangan
a.
Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh
Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
b.
Sumber Keuangan:
c.
1)
Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari:
a) Kwartir
b) Iuran peserta kegiatan
c) Usaha dana Dewan Kerja
2)
Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan
Kwartir
Pengelolaan
1)
Dana yang digunakan untuk kegiatan Dewan Kerja dikelola oleh
Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di
Kwartirnya.
2)
Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.
d.
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja
dan disampaikan kepada Kwartir.
e.
Hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan
Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan
sepengetahuan Kwartir.
BAB VII
KEANGGOTAAN
16. Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri
Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan
tugas pokok Dewan Kerja.
17. Persyaratan
a.
b.
Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi
anggota Dewan Kerja.
Persyaratan terdiri atas:
1)
20
Umum
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
a)
b)
c)
2)
Anggota aktif di Gugusdepannya.
Belum menikah.
Minimal telah menjadi Pramuka Penegak Bantara atau
Pramuka Pandega
Khusus
Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain
persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang
ditentukan dalam Musppanitera, selama tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan
Pramuka.
18. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota
a.
b.
Pemilihan anggota
1)
Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan
Kerja.
2)
Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui:
a) Formatur.
b) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja, sedangkan
anggota Dewan Kerja lainnya dipilih oleh formatur.
c) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja dilakukan
secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui
Musppanitera
3)
Pengangkatan anggota disahkan dengan keputusan Kwartir atas
usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir
19. Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota
a.
Penggantian Ketua
Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Kerja:
1)
Menikah
2)
Meninggal Dunia
3)
Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan
Kerja
Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan
Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir
4)
Mengajukan permintaan sendiri
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
21
b.
5)
Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
6)
Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka
7)
Diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Dewan Kerja yang harusnya
hadir pada saat Musppanitera, kecuali Dewan Kerja Ranting,
diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Ambalan dan Racana yang
harusnya hadir pada saat Musppanitera Ranting.
8)
Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Kerja dengan
sepengetahuan Kwartir
9)
Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.
Mutasi Anggota
1)
Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan
anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
2)
Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan
kedudukan anggota.
3)
Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan
Kwartir.
4)
Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan
keputusan Kwartir.
20. Pemberhentian anggota
22
a.
Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.
b.
Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Kerja:
1)
Menikah.
2)
Meninggal dunia.
3)
Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan
Kerja.
Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan
Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.
4)
Mengajukan permintaan sendiri.
5)
Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
6)
Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
c.
Jenis pemberhentian anggota terdiri atas:
1)
Pemberhentian dengan hormat.
2)
Pemberhentian dengan tidak hormat.
d.
Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian
disebabkan ketentuan Pasal 20 b. (1), Pasal 20 b. (2) dan
Pasal. 20 b. (3), Pasal 20 b.( 4) dan Pasal 20 b. (5).
e.
Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian
disebabkan karena ketentuan Pasal. 20 b. (6) setelah melalui Dewan
Kehormatan.
f.
Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Kerja dengan
sepengetahuan Kwartir.
g.
Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.
21. Penggantian Anggota
a.
Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Kerja
yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari
keanggotaan.
b.
Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang
bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.
c.
Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.
22. Hak dan Kewajiban Anggota
a.
Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial,
setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
b.
Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan
kepengurusan.
BAB VIII
KEPENGURUSAN
23. Pengurus
a.
Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris
merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa
orang anggota.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
23
b.
Apabila Ketua dijabat oleh Pramuka Penegak/Pandega Putera, maka
Wakil Ketua dijabat Pramuka Penegak/Pramuka Pandega Puteri, dan
sebaliknya
c.
Komposisi pengurus dalam Dewan Kerja disusun dengan
memperhatikan perbandingan antara putra dan putri serta
perbandingan antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
d.
Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan keputusan Musppanitera
dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.
e.
Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
Bendahara.
24. Pembidangan
a.
b.
Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya
memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut:
1)
Bidang Kajian Kepramukaan
2)
Bidang Kegiatan Kepramukaan
3)
Bidang Pengabdian Masyarakat
4)
Bidang Evaluasi dan Pengembangan
BAB IX
PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG
25. Pembagian Tugas
a.
b.
Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan
kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja.
Pembagian tugas diatur sebagai berikut:
1)
24
Ketua
a) Memimpin dan mengelola Dewan Kerja
b) Bersama dengan seluruh Anggota Dewan Kerja Pramuka
Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugas pokok Dewan Kerja.
c) Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega Kwartirnya
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2)
Wakil Ketua
a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
b) Mewakili Ketua apabila berhalangan
c) Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega Kwartirnya.
3)
Sekretaris
a) Melaksanakan mekanisme administrasi kesekretariatan
yang berkenaan dengan Dewan Kerja.
b) Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua
berhalangan.
4)
Bendahara
a) Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja
b) Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris
berhalangan.
5)
Ketua Bidang
Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin
anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sesuai bidang masing-masing.
6)
Anggota Bidang
a) Melaksanakan tugas bidang
b) Bersama-sama dengan Ketua
kebijaksanaan bidang.
Bidang
merumuskan
26. Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka, anggota
Dewan Kerja menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka di
Kwartirnya.
27. Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur
lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.
28. Fungsi Bidang
Fungsi Bidang diatur sebagai berikut:
a)
Bidang Kajian Kepramukaan
1)
Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan
pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega secara konsepsional.
2)
Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kwartir
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
25
maupun wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu
peraturan mengenai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
b)
Bidang Kegiatan Kepramukaan
1)
Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya
peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega
2 ) B e r t a n g g u n g j a w a b a t a s p e l a k sanaan kegiatan Kepramukaan.
c)
d)
Bidang Pengabdian Masyarakat
1)
Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan
citra Gerakan Pramuka.
2)
Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak
lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega di luar Gerakan Pramuka.
Bidang Evaluasi dan Pengembangan
1)
Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi
atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan
mutu, pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
2)
Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta
pelaksanaan kegiatan pengembangan.
29. Mekanisme Bidang
a.
Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam
melaksanakan fungsi bidangnya.
b.
Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang
bersangkutan.
30. Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja, Sangga Kerja/
panitia pelaksana dan Unit Kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka
Pandega yang bertindak sebagai suatu pelaksana kegiatan dan
bertanggungjawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.
26
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
BAB X
MUSYAWARAH PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
PUTERI PUTERA
31. Pengertian
a.
Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera
yang disingkat Musppanitera adalah suatu forum atau tempat
pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri
Putera sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kwartirnya.
b.
Hasil Musppanitera merupakan bagian dari rencana kerja Kwartir.
32. Jenis Musppanitera
a.
b.
Musppanitera
Musppanitera adalah Musppanitera yang diselenggarakan dalam
keadaan terpenuhi kuorum dan tepat waktu.
Musppanitera Luar Biasa
1)
Musppanitera luar biasa adalah Musppanitera yang
diselenggarakan antara dua Musppanitera karena ada hal-hal
yang bersifat khusus.
2)
Musppanitera Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Kerja
bersangkutan atau usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah utusan
yang seharusnya hadir.
33. Pelaksanaan Musppanitera berdasarkan Keputusan Kwartir.
34. Tingkat dan waktu Pelaksanaan
a.
Di tingkat Kwartir Nasional diselenggarakan Musppanitera
Tingkat Nasional selanjutnya disebut Musppanitera Nasional yang
diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
b.
Di tingkat Kwartir Daerah diselenggarakan Musppanitera
Tingkat Daerah selanjutnya disebut Musppanitera Daerah yang
diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
c.
Di tingkat Kwartir Cabang diselenggarakan Musppanitera
Tingkat Cabang selanjutnya disebut Musppanitera Cabang yang
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
27
diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
d.
Di tingkat Kwartir Ranting diselenggarakan Musppanitera
Tingkat Ranting selanjutnya disebut Musppanitera Ranting yang
diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
35. Penyelenggara
a.
Penyelenggara adalah Dewan Kerja yang bersangkutan.
b.
Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Musppanitera diatur
oleh penyelenggara dengan persetujuan Kwartir.
36. Peserta
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Peserta adalah utusan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk
mengikuti Musppanitera.
Peserta Musppanitera Nasional adalah:
1)
Anggota Dewan Kerja Nasional
2)
Utusan Dewan Kerja Daerah
Peserta Musppanitera Daerah adalah:
1)
Anggota Dewan Kerja Daerah
2)
Utusan Dewan Kerja Cabang
Peserta Musppanitera Cabang adalah:
1)
Anggota Dewan Kerja Cabang
2)
Utusan Dewan Kerja Ranting
Peserta Musppanitera Ranting adalah:
1)
Anggota Dewan Kerja Ranting
2)
Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.
Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja
Ranting, maka utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang
berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya
sebagai utusan dalam Musppanitera Cabang.
37. Utusan dan Mandat
a.
Utusan
1)
28
Utusan adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang
mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi Pramuka
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
2)
b.
Jumlah dan persyaratan lain yang berkenaan dengan utusan,
diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja penyelenggara.
Mandat
1)
Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh Kwartir kepada
utusannya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2)
Mandat bagi utusan Dewan Kerja diberikan oleh Kwartirnya atas
usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
3)
Mandat bagi utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana
diberikan oleh Pembina Gugusdepan atas usulan Dewan Ambalan
dan Dewan Racana.
4)
Mandat untuk Musppanitera Cabang bagi yang tidak terdapat
Dewan Kerja Ranting, mandat bagi yang mewakili Dewan Kerja
Ranting tersebut diperoleh dari Kwartir Rantingnya.
38. Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih
a.
Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing utusan untuk
diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan
pengambilan keputusan, dengan setiap kwartir berhak atas satu
suara.
b.
Khusus di tingkat kwartir ranting utusan pramuka penegak dan
pramuka pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan
aspirasi pramuka T/D di Ambalan dan Racana masing-masing.
c.
Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan
usul, saran dan pendapat.
d.
Hak pilih adalah hak yang dimiliki utusan untuk dipilih dan memilih
e.
Hal-hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam
pengambilan keputusan secara bersama diatur lebih lanjut dalam
Musppanitera.
39. Pimpinan Musppanitera
a.
Musppanitera dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari
peserta Musppanitera melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan
Kerja penyelenggara, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan
secara berhasil guna dan berdaya guna.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
29
b.
Unsur Presidium terdiri atas:
1)
Satu orang dari unsur Dewan Kerja penyelenggara yang
mendapat mandat dari Ketua Dewan Kerja penyelenggara.
2)
Dua orang dari dua unsur utusan yang berlainan yang dipilih oleh
peserta Musppanitera.
c.
Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium.
d.
Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib
Musppanitera.
40. Penasehat Musppanitera
a.
Penasehat Musppanitera adalah orang yang memiliki fungsi untuk
memberi nasehat, petunjuk dan saran kepada Musppanitera untuk
dijadikan bahan pertimbangan
b.
Penasehat Musppanitera adalah unsur Andalan yang mendapat
mandat dari Kwartirnya.
c.
Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musppanitera
diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.
41. Nara Sumber
Bila dianggap perlu, Musppanitera dapat mengundang narasumber dari
kalangan di dalam atau luar Gerakan Pramuka atau Dewan Kerja setingkat
di atasnya.
42. Acara Musppanitera
30
a.
Acara Musppanitera adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai
materi pembahasan dalam suatu Musppanitera.
b.
Pada acara Musppanitera atau Musppanitera Luar Biasa sekurangkurangnya harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1)
Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat
oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana
kerja selama masa bakti.
2)
Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di
wilayah selama masa bakti.
3)
Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Kwartir
dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
4)
c.
Pemilihan anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang
perlu.
43. Pengambilan Keputusan
a.
Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang
ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
Musppanitera sehingga didapat putusan akhir.
b.
Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui
musyawarah untuk mufakat.
c.
Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka
keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.
BAB XI
FORMATUR
44. Pengertian.
a.
Formatur adalah peserta Musppanitera yang diberi hak dan kewajiban
untuk memilih anggota Dewan Kerja.
b.
Formatur dipilih dalam Musppanitera.
45. Tugas dan Masa Tugas
a.
Formatur bertugas untuk:
1) Memilih anggota Dewan Kerja.
2)
Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan
Kerja.
b.
Masa tugas formatur selama 1 (satu) bulan sejak Musppanitera
berakhir.
c.
Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.
46. Keanggotaan Formatur
a.
Anggota Formatur terdiri atas unsur:
1)
Dewan Kerja Penyelenggara.
2)
Peserta Musppanitera.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
31
3)
Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Kerja
Terpilih menjadi Ketua Tim Formatur.
b.
Anggota formatur berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan
secara keseluruhan berjumlah ganjil, yang mewakili wilayah secara
berimbang.
c.
Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur
dalam Musppanitera.
d.
Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara
pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Kwartir.
47. Penasehat Formatur
a.
Penasehat Formatur adalah andalan Kwartir yang mendapat mandat
dari Kwartir.
b.
Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan
pendapat kepada formatur.
c.
Penasehat formatur tidak memiliki hak suara.
d.
Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.
BAB XII
SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT
48. Sidang Paripurna
a.
Pengertian
Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega merupakan
pertemuan berkala yang dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka
Penegak dan Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian
operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama
dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
b.
Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
c.
Peserta Sidang Paripurna
1)
Peserta Sidang Paripurna terdiri atas:
a) Anggota Dewan Kerja Penyelenggara.
b) Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Kwartir
penyelenggara dan mendapat mandat dari Kwartirnya.
c) Khusus untuk Sidang Paripurna Ranting:
32
(1) Anggota Dewan Kerja Ranting
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
d)
(2) Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang
mendapat mandat dari Gugusdepannya atas usulan
Dewan Ambalan dan Dewan Racana
Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan
Kerja Ranting, maka utusan Dewan Ambalan dan Dewan
Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili
Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Sidang Paripurna
Cabang dengan mendapat mandat dari Kwartir Ranting.
2) Penasehat Sidang Paripurna
a) Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki
fungsi untuk memberi petunjuk dan saran kepada Sidang
Paripurna.
b) Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Andalan Kwartir
yang mendapat mandat dari Kwartir.
c) Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat
Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.
49. Rapat-rapat
a.
Pengertian
Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja
untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
pokok Dewan Kerja.
b.
Jenis Rapat
1)
Rapat Pleno
2)
Rapat pleno merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Kerja
dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan
yang akan diambil yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota
Dewan Kerja.
3)
Rapat Pimpinan
4)
Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Dewan
Kerja untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang
telah digariskan dalam rapat pleno.
5)
Rapat Bidang
6)
Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota
bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja sesuai dengan
bidangnya.
7)
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Kerja
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
33
untuk membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas
pokoknya, baik dengan pihak kwartir maupun di luar Gerakan
Pramuka.
Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat,
selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Kerja.
BAB XIII
PENUTUP
50. Masa Peralihan
Seluruh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama
1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk
Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan sejak tanggal ditetapkannya
petunjuk penyelenggaraan ini.
51. Lain-lain
Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan
diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan
mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap
memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Penegak
dan Pramuka Pandega.
Jakarta, 30 September 2007
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
ttd
Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH
34
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6
Jakarta 10110
Fly UP