...

1 Tahun 1997

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1 Tahun 1997
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara di Asia dalam
beberapa bulan terakhir telah memberi pengaruh yang besar dan menimbulkan
gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan kehidupan
perekonomian pada umumnya;
b.
bahwa untuk menghadapi keadaan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang cepat dan
tepat agar sejauh mungkin dapat mengurangi dampak yang tidak menguntungkan
terhadap kehidupan perekonomian, khususnya upaya-upaya dalam memajukan
kesejahteraan rakyat;
c.
bahwa dalam kondisi sebagai di atas, pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang akan mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 1998, secara langsung akan memberi pengaruh yang luas terhadap
kehidupan perekonomian nasional dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
d.
bahwa sehubungan dengan hal di atas dan untuk memelihara kondisi yang lebih
menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan
kehidupan perekonomian nasional pada umumnya, dipandang perlu menangguhkan
saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut.
Mengingat:
1.
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
Pasal 1
Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), selama enam bulan dari tanggal 1 Januari 1988
sampai dengan tanggal 30 Juni 1988.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1997
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIONO
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1997
TANGGAL 31 DESEMBER 1997
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
UMUM
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
telah diundangkan tanggal 29 Mei 1997 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998.
Penyusunan Undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk meningkatkan
penerimaan negara yang dinilai penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Berdasarkan pemikiran itu pula, subjek pajak yang memperoleh hak
atas tanah dan bangunan dianggap wajar apabila diwajibkan untuk menyerahkan sebagian nilai
ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak yang diberi nama Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan memperhatikan fungsi tanah yang
demikian penting bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat ataupun bagi pembangunan,
penggalian sumber penerimaan pajak tersebut sudah barang tentu akan berarti sekali terutama
sebagian sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun demikian dengan terjadinya gejolak moneter yang demikian besar pengaruhnya
terhadap kehidupan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan, maka penggalian sumbersumber penerimaan pajak yang baru menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Gejolak
moneter yang terjadinya beberapa bulan terakhir dalam semester II tahun 1997 telah memberi
pengaruh yang besar dan mulai dirasakan berat pula oleh perekonomian nasional. Diantara
berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengaruh gejolak moneter
yang tidak menguntungkan tadi adalah penangguhan rencana pengenaan beban baru terhadap
masyarakat. Beban baru seperti ini akan merupakan tambahan biaya ekonomi, yang dalam
keadaan perekonomian yang sulit akan mengurangi kemantapan penciptaan lapangan kerja dan
menurunkan kesempatan kerja yang baru, yang besar artinya terhadap kesejahteraan
masyarakat.
Melalui penangguhan beban tersebut, tujuan yang ingin diwujudkan adalah mengurangi
tambahan beban biaya terhadap kehidupan perekonomian. Salah satunya, adalah biaya dari
perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Dengan pemikiran tersebut diambil langkah-langkah untuk menangguhkan waktu mulai
berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan. Penangguhan tersebut hanya untuk sementara sampai saat yang lebih
memungkinkan bagi pelaksanaan Undang-undang tersebut.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3723
Fly UP