...

perizinan untuk usaha mikro dan kecil

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perizinan untuk usaha mikro dan kecil
w w w .bpkp.go.id
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa
dalam
ekonomidaerah
rangka
perlu
mendorong
pertumbuhan
melakukan
pemberdayaan
terhadappelaku usaha mikro dan kecil;
b. bahwa
pemberdayaan
sebagaimana
dimaksud
padahuruf a, perlu dilakukan dengan memberikan
izinkepada
pelaku
secarasederhana
usaha
melalui
mikro
penerbitan
dan
izin
kecil
dalam
bentuknaskah satu lembar, serta kemudahan akses
dalampelayanannya
dengan
mendekatkan
penyelenggaraanpelayanan terpadu satu pintu pada
pelaku usahamikro dan kecil;
c. bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraanpelayanan
terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudpada huruf
b, perlu dilakukan pendelegasianwewenang kepada
perangkat
daerah
kabupaten/kotayang
terdekat
dengan pelaku usaha mikro dan kecil;
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b dan
huruf c, perlumenetapkan Peraturan Presiden tentang
PerizinanUntuk Usaha Mikro dan Kecil;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
tentangPemerintahan
RepublikIndonesia
32
Daerah
Tahun
Tahun
2004
(Lembaran
Negara
2004
Nomor
125,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437)sebagaimana
Undang-Undang
telah
Nomor
diubah
12
terakhir
Tahun
2008
dengan
tentang
w w w .bpkp.go.id
-2PerubahanKedua
atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang
UsahaMikro,
Nomor
Kecil
20
dan
Tahun
2008
Menengah
tentang
(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);
4. Undang-Undang
Nomor
tentangPerdagangan
7
(Lembar
Tahun
Negara
2014
Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2013
tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun
2008tentang
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5404);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
PERIZINAN
UNTUKUSAHA MIKRO DAN KECIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangandan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria UsahaMikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan
w w w .bpkp.go.id
-3atau badan usaha yang bukanmerupakan anak
perusahaan
atau
bukan
cabang
perusahaan
yangdimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung
maupun
tidaklangsung
dari
Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhikriteria
Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
3.
Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat
dengan IUMKadalah tanda legalitas kepada seseorang
atau pelaku usaha/kegiatantertentu dalam bentuk
izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satulembar.
4.
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegangkekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia
Undang
sebagaimanadimaksud
Dasar
Negara
Republik
dalam
Undang-
IndonesiaTahun
1945.
5.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota
danperangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggaraan pemerintahandaerah.
6.
Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja
Camat sebagaiperangkat daerah kabupaten/kota.
7.
Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlahpenduduk
yang
mempunyai
organisasi
pemerintah terendah langsungdi bawah camat dan
tidak berhak menyelenggarakan rumah tanggasendiri.
8.
Desa
atau
selanjutnya
yang
disebut
disebut
dengan
desa,adalah
nama
lain,
kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan
dihormati
dalam
sistem
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 2
PemerintahanNegara
w w w .bpkp.go.id
-4-
(1)
IUMK
dimaksud
untuk
memberikan
kepastian
hukum dan saranapemberdayaan bagi pelaku usaha
mikro dan kecil dalammengembangkan usahanya.
(2)
Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro
dan kecil untuk:
a.
mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam
berusahadilokasi yang telah ditetapkan;
b.
mendapatkan
pendampingan
untuk
pengembangan usaha;
c.
mendapatkan
kemudahan
dalam
akses
pembiayaan ke lembagakeuangan bank dan nonbank; dan
d.
mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan
dari pemerintah,pemerintah daerah dan/atau
lembaga lainnya.
Pasal 3
(1)
Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan
pemberianIUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
(2)
IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil
sesuaipersyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kotadengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
(3)
IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.
(4)
Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil
dibebaskan ataudiberikan keringanan dengan tidak
dikenakan
biaya,
retribusi,dan/atau
pungutan
lainnya.
Pasal 4
(1)
Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan
pendelegasiankewenangan dari Bupati/Walikota.
w w w .bpkp.go.id
-5(2)
Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapatdidelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa
dengan mempertimbangkankarakteristik wilayah.
(3)
Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
diaturdengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri.
(4)
Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana
dimaksud
terhadap
padaayat
pelaku
(1),
usaha
dilakukan
mikro
pendataan
dan
keciloleh
Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya.
(5)
Lurah/Kepala
Desa
melaporkan
pendataan
sebagaimana dimaksudpada ayat (4) secara periodik
kepada Camat.
Pasal 5
(1)
Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan
IUMK
dilakukanoleh
kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.
(2)
Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan
dan pengawasanpenyelenggaraan IUMK.
(3)
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
IUMK kepadaBupati/Walikota.
Pasal 6
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian
danpenyelenggaraan serta pembinaan, dan pengawasan
IUMK
dibebankankepada
Belanja
Negara
Anggaran
dan/atau
Pendapatan
dan
AnggaranPendapatan
dan
Belanja Daerah.
Pasal 7
Peraturan
Presiden
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
w w w .bpkp.go.id
-6-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundanganPeraturan
penempatannya
Presiden
dalam
Lembaran
memerintahkan
ini
dengan
NegaraRepublik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR.
H.
SUSILO
BAMBANG
YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 222
Fly UP