...

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DI PROVINSI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DI PROVINSI
Indra Zulfikar 1
Universitas Lampung
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DI PROVINSI LAMPUNG
Indra Zulfikar, Nurmayani, S.H., M.H., Sri Sulastuti,S.H., M.H.
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154
Email [email protected]
ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung adalah jaminan kesehatan yang diberikan
kepada seluruh masyarakat lampung yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti asuransi
pribadi (mandiri), Askes, Jamsostek, Asabri, Askeskin/Jamkesmas,atau jaminan kesehatan
lainnya. Namun dihimbau bagi masyarakat yang mampu untuk dapat menjamin kesehatannya
dengan asuransi kesehatan mandiri. Jamkesta sendiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama
antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan PT.ASKES (persero) Divisi Regional III
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Provinsi
Lampung Tahun 2012 No.90/0482/III.03.2/PKS/II/2012;No21/KTR/Reg.III/0212. Sedangkan
tentang pedoman pelaksanaan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.1.a
Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA).
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Semesta di Provinsi Lampung? Dan apa sajakah faktor dalam pelaksanaan Jaminan
Kesehatan di Provinsi Lampung?
Untuk membahas permasalahan penelitian ini, maka digunakan pendekatan yuridis empiris.
yang berhubungan dengan
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta Di kantor Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung dan RSUD H.Abdoel Moeloek.
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaannya Jamkesta yang telah dijalankan sejak tanggal 1
januari 2012 di Provinsi Lampung diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial.
Program Jamkesta ini bertujuan mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan
rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesta dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai
wilayah. Selain itu, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan
kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan seluruh masyarakat Lampung. Iuran
bagi masyarakat miskin dan tidak mampu masyarakat Lampung yang belum mempunyai
jaminan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Semesta bersumber dari Anggaran
Indra Zulfikar 2
Universitas Lampung
Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap
peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang
optimal. Faktor penghambat dalam program Pelaksanaan Jamkesta masih minimnya
koordinasi antara tim Jamkesta dari Tingkat Kabupaten/Kota sampai Tingkat Ptovinsi.dan
dikatakan pula pelaksanaan dari program Jamkesta baru tahap sosialisasi ke masyarakat di
Provinsi Lampung. hanya sebagian kabupaten saja yang sudah bisa menikmati program
Jamkesta itu. Selain itu, dari segi pelayanan masih perlu dibenahi dalam persediaan obatobatan yang dibutuhkan serta perawatan yang semaksimal mungkin.
Saran, diharapkan dari program Pelaksanaan Jamkesta kedepannya mengenai segala
kekurangan dapat segera dibenahi serta tepat sasaran dengan mengacu pada prosedural yang
telah ditetapkan sehingga masyarakat pengguna Jamkesta dapat mendapatkan pelayanan yang
optimal.
Kata kunci : Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta
ABSTRACT
Faculty Of Law Student. Part of Law Adminitrasi state Lampung University. Email
[email protected]
Guarantee Health of Semesta Province Lampung is health guarantee which is passed to by
entire/all society Lampung which not yet owned the health guarantee of like personal
insurance ( self-supporting), Askes, Jamsostek, Asabri, Askeskin / other jamkesmas,or health
guarantee. Is but urged by for society capable to to can to guarantee its health with the selfsupporting health insurance. Jamkesta by self pursuant to Cooperation agreement of between
Public Health Service of Province Lampung by PT.ASKES (persero) of Division of Regional
III of About Management Program The Guarantee of Health Semesta (JAMKESTA)
Province Lampung the Year 2012 No.90/0482/III.03.2/Pks/Ii/2012;No21/Ktr/Reg.III/0212.
While about execution guidance arranged by pursuant to Governor Regulation Lampung the
No.1.a Year 2012 about guidance of execution of Guarantee of Health Semesta (
JAMKESTA).
Problem of this research is What Will Be Execution of Guarantee of Health Semesta in
Provinsi Lampung? And what factor in execution of Health Guarantee in Province Lampung?
Indra Zulfikar 3
Universitas Lampung
To study the this research problems, is hence used by empirical approach yuridis. which deal
with execution of Guarantee of Health Semesta In office of Public Health Service of Province
Lampung and RSUD H.Abdoel Moeloek. Pursuant to its execution research result is
Jamkesta which have been run by commencing from 1 januari 2012 in Province Lampung
carried out by pursuant to social insurance concept. Program this Jamkesta aim to realize the
service portability so that highest reference service provided by Jamkesta can be accessed by
entire/all competitor from various region. Others, so that happened by the crossed subsidy in
order to realizing health service which totally for impecunious society and entire/all society
Float the. Fee for impecunious society and society unable to Float which not yet had the
health guarantee in Program of Guarantee of Health Semesta stem from Budget of
Expenditure and Area Expense (APBD), intrinsically health service to competitor become the
responsibility and executed with by Government Provinsi, Regency town is obliged to give
the contribution so that yield the optimal service. Resistor factor in program of its Execution
Jamkesta minim still coordinate between team Jamkesta from Regency Storey;Level Mount
the Province.and told also execution from new program Jamkesta of socialization phase to
society in Province Lampung.
only some of just regency can enjoy the that program Jamkesta. Others, from service facet
still require to be corrected in stock medicinizes required and also maximum treatment.
Suggestion, expected from program of Execution Jamkesta to the fore its his hit all
insuffiency earn is immediately corrected and also zero in on by relate at prosedural which
have been specified so that society of consumer Jamkesta can get the optimal service.
Keyword : execution of health semesta guarantee
I.
pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap
PENDAHULUAN
individu,
A. LATAR BELAKANG
keluarga
dan
indonesia
berhak
perlindungan
terhadap
masyarakat
memperoleh
kesehatannya.
Pada UUD 1945 Pasal 28H dan Undang-
Negara bertanggung jawab mengatur agar
Undang No 36 tahun 2009 tentang
terpenuhinya hak hidup sehat bagi setiap
Kesehatan,
menyatakan
penduduknya tidak terkecuali masyarakat
bahwa setiap orang berhak mendapatkan
miskin dan tidak mampu. Kenyataan yang
secara
tegas
Indra Zulfikar 4
Universitas Lampung
terjadi,
derajat
kesehatan
masyarakat
miskin masih rendah, hal ini tergambarkan
Pemerintah daerah memiliki kewenangan
dari angka kematian bayi
kelompok
untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya
masyarakat miskin tiga setengah sampai
yaitu untuk mengatur dan mengurus
dengan empat kali lebih tinggi dari
sendiri urusan pemerintah berdasarkan
kelompok
miskin.
asas otonomi dan tugas pembantuan,
rendah
dalam Pasal 13 Ayat (1), Butir (e) Undang-
rendahnya
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
produktifitas kerja yang pada akhirnya
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa
menjadi
dan
penanganan bidang kesehatan merupakan
Untuk menjamin akses
urusan wajib yang menjadi kewenangan
Derajat
masyarakat
kesehatan
berpengaruh
pemerintah.
kesehatan
dalam
yang
terhadap
beban
penduduk
tidak
miskin
masyarakat
terhadap
sebagaimana
Undang-Undang
pelayanan
diamanatkan
Dasar
Pemerintah
demikian
Daerah
dalam
Provinsi.
Dengan
menangani
bidang
1945.
kesehatan, situasi, kondisi dan potensi
Pemerintah melalui Dinas Kesehatan yang
daerah perlu diakomodasi dalam rangka
ada mengambil langkah-langkah untuk
melaksanakan
mengantisipasi sebagaimana yang telah
agar lebih efesien. Pasal 22, Ayat (1) UU
diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1),
No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa
ayat (2) Undang-Undang 36 tahun 2009
dalam menyelenggarakan otonomi, daerah
tentang kesehatan, didalam ketentuan-
mempunyai
ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa:
fasilitas pelayanan kesehatan.
Pasal 14 mengatakan ;
pada
1. Pemerintah bertanggungjawab
pembangunan
kewajiban
tahun
menerjamaahkan
menyediakan
2012
hal
pemeritah
tersebut
membuat
menyelenggarakan, dan mengawasi
Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dengan
penyelenggaraan upaya kesehatan
mengutamakan mengatasi permasalahan
yang merata dan terjangkau oleh
kesehatan yang selama ini lebih banyak
masyarakat.
timbul disebabkan oleh lingkungan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikhususkan pada pelayanan
publik.
program
dengan
merencanakan, mengatur,
2. Tanggungjawab Pemerintah
suatu
kesehatan
Jaminan
pola hidup masyarakat yang tidak tepat.
Selain
itu
juga
masyarakat
perlu
mendapatkan wawasan tentang pola hidup
sehat agar terhindar dari berbagai wabah
Indra Zulfikar 5
Universitas Lampung
penyakit dari mulai lingkungan rumah
menjamin kesehatannya dengan asuransi
tangga
kesehatan mandiri.
tempat
tinggal,
lingkungan
pendidikan, pola hidup perkotaan dan
pedesaan.Pemerintah Provinsi Lampung
menyelenggarakan
Program
Jaminan
Kesehatan Semesta (JAMKESTA) pada
tahun 2012. Program ini menjangkau
hingga seluruh penduduk Lampung.
Program
prinsipnya
Jamkesta
itu
sama
dengan
sendiri
pada
Jamkesmas
maupun Jamkesda. Namun ada perbedaan
didalam pelaksanaannya, yakni : cakupan
wilayah pelayanan Jamkesta lebih terbatas
dari pada Jamkesmas. Pelayanan Jamkesta
Jamkesta sendiri berdasarkan Perjanjian
hanya sebatas tingkat Provinsi. Sedangkan,
Kerjasama
Jamkesmas itu sendiri pelayanannya bisa
antara
Dinas
Kesehatan
Provinsi Lampung dengan PT.ASKES
(persero) Divisi Regional III Tentang
Penyelenggaraan
Kesehatan
Provinsi
Program
Semesta
Jaminan
(JAMKESTA)
Lampung
Tahun
2012
sampai di luar Provinsi( jakarta).1
A.
Permasalahan
Permasalahan
Kesehatan
TR/Reg.III/0212.
Provinsi
diatur berdasarkan Peraturan Gubernur
Lampung No.1.a Tahun 2012 tentang
pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Semesta (JAMKESTA).
Jaminan
Kesehatan
Semesta
kepada
seluruh
(mandiri),
seperti
Askes,
Jamsostek,
Asabri,
Askeskin/Jamkesmas,atau
Lampung
di
mengenai
Pelaksanaan
Jaminan
Jaminan Kesehatan Semesta di Provinsi
Lampung.
II. METODE PENELITIAN
a. Pendekatan Masalah
masyarakat
pribadi
(JAMKESTA)
Faktor apa sajakah dalam Pelaksanaan
Provinsi
asuransi
akan
Kesehatan di Provinsi Lampung dan
lampung yang belum memiliki jaminan
kesehatan
Semesta
bagaimanakah
Lampung adalah jaminan kesehatan yang
diberikan
sekarang
dikemukakan dalam Pelaksanaan Jaminan
No.90/0482/III.03.2/PKS/II/2012;No21/K
Sedangkan tentang pedoman pelaksanaan
yang
Penelitian
ini
mengungkapkan
mengenai
jaminan
empiris
berupaya
permasalahan
aspek-aspek
tentang
yuridis
pelaksanaan
kesehatan lainnya. Namun dihimbau bagi
masyarakat yang mampu untuk dapat
KOMPAS.”Pandangan Umum Pelayanan Jamkesta” 12
Februari 2012
1
Indra Zulfikar 6
Universitas Lampung
Jamkesta di Provinsi Lampung.
Pendekatan
yuridis
empiris

Peraturan Gubernur Lampung
No.1.a Tahun 2012 tentang
dilakukan dengan cara pengamatan,
pedoman pelaksanaan Jaminan
wawancara
Kesehatan Semesta (JAMKESTA)
informasi
dan
mengumpulkan
terhadap
pihak-pihak
yang dianggap mengetahui masalah
yang
berhubungan
dengan
b. Bahan Hukum Sekunder
c. Bahan Hukum Tersier
pelaksanaan Jamkesta di Provinsi
Lampung.
C. Metode Pengumpulan Data dan
Metode Pengelolaan Data
b. Sumber dan Jenis Data
Sumber
data
dalam
penelitian
ini
1. Pengumpulan Data
menggunakan data lapangan dan data
Dalam rangka pengumpulan data yang
kepustakaan. Sedangkan jenis data dalam
akurat dalam penelitian ini ditempuh
penelitian ini menggunakan dua jenis data,
prosedur sebagai berikut:
yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data primer,
a. Bahan HukumPrimer
Bahan hukum primer adalah bahan
a. Studi Kepustakaan (Library
Research)
b. Studi Lapangan (Field Research)
hukum yang mengikat (Soerjono


Soekanto, 1990:52) antara lain :
2. Pengolahan Data
Undang-Undang No 32 Tahun
Setelah semua data yang diperlukan
2004 Tentang Pemerintahan
terkumpul,
Daerah
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
pengolahan
data
berikut:
Undang-Undang No 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan.

maka
a. Rekonstruksi Data
(reconstrusion)..
Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 19 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Lampung
b. Penelaah Data (editing)..
c. Sistematika data (systematizing.
Indra Zulfikar 7
Universitas Lampung
Program
III. PEMBAHASAN
A.
Pelaksanaan
Jaminan
Kesehatan
Semesta Di Provinsi Lampung
Jaminan
Kesehatan
Semesta
bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan
Belanja Daerah (APBD), pada hakikatnya
pelayanan
kesehatan
terhadap
peserta
Masalah kesehatan Provinsi Lampung
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
sampai saat ini masih cukup tinggi dilihat
bersama
dari kasus kematian Perinatal se-Provinsi
Kabupaten/Kota
Lampung tahun 2011 sebanyak 776, kasus
memberikan
kematian Neonatal sebanyak 97, kasus
menghasilkan pelayanan yang optimal.
kematian
bayi
sebanyak
106,
kasus
kematian balita sebanyak 65 dan kasus
kematian ibu tahun 2011 sebanyak 152.2
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
semesta merupakan upaya untuk menjaga
kesinambungan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
memiliki
Lampung
jaminan
merupakan
sampai
kepada
Penyelenggara
belum
kesehatan
transisi
diserahkannya
yang
Jaminan
sosial
yang
dengan
Badan
sesuai
dengan Undang-Undang Sistim Jaminan
Sosial Nasional.
oleh
Pemerintah
Provinsi,
berkewajiban
kontribusi
sehingga
Program ini diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan
bekerjasama
dengan
pihak
PT.Askes berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan
Nomor
903/Menkes/PER/IV/2011
tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat. Program ini terus diupayakan
untuk ditingkatkan melalui perubahanperubahan setiap tahun. Program Jaminan
Kesehatan
Semesta
diselenggarakan
asuransi
(Jamkesta)
berdasarkan
sosial.
konsep
Program
ini
diselenggarakan secara menyeluruh di
Program
Jaminan
Kesehatan
Semesta
memberikan perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin masyarakat
miskin dan tidak mampu serta masyarakat
Lampung yang belum mempunyai jaminan
kesehatan dapat terpenuhi. Iuran bagi
Provinsi Lampung dengan tujuan untuk3:
1) mewujudkan portabilitas pelayanan
sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang
disediakan Jamkesta dapat diakses oleh
seluruh peserta dari berbagai wilayah;
masyarakat miskin dan tidak mampu
2) agar terjadi subsidi silang dalam rangka
masyarakat
mewujudkan pelayanan kesehatan yang
mempunyai
2
Lampung
jaminan
yang
belum
kesehatan dalam
Buku Saku Jaminan Kesehatan Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
3
Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta)
Indra Zulfikar 8
Universitas Lampung
menyeluruh bagi masyarakat miskin dan
obatan dan pelayanan kesehatan yang
seluruh masyarakat Lampung.
dibutuhkan.
Melalui
Jamkesta
diharapkan
dapat
Penyelenggaraan
Program
mendapatkan konstribusi meningkatkan
dibedakan
umur harapan hidup di Provinsi Lampung,
berdasarkan tingkat pelayanannya yaitu:
menurunkan
angka
kematian
ibu
melahirkan, menurunkan angka kematian
bayi dan balita disamping itu dapat
dalam
Jamkesta
dua
kelompok
1) Jamkesta untuk pelayanan dasar di
puskesmas termasuk jaringannya;
terlayaninya kasus-kasus kesehatan peserta
2) Jamkesta untuk pelayanan kesehatan
pada
lanjutan di rumah sakit.
umumnya.Meskipun
program
Jamkesta diperuntukan bagi masyarakat
miskin,
ekonomi
menengah
dan
masyarakat yang belum memiliki jaminan
kesehatan
lainnya.
kenyataannya
di
Namun
pada
lapangan
banyak
mengalami kendala. Ini berkaitan dengan
banyak
masyarakat
miskin,
ekonomi
menengah serta masyarakat yang belum
memiliki jaminan kesehatan lainnya yang
enggan mengansuransikan diri pribadi
sehingga untuk memperoleh pelayanan
jaminan
kesehatan
menimbulkan
di
Rumah
Sakit
banyak kendala dari segi
persyaratan dalam mendapatkan jaminan
kesehatan tersebut. Selain itu, dari segi
pelayanan bagi peserta Jamkesta kurang
sekali mendapatkan perhatian dari pihak
pemerintah maupun pihak rumah sakit
dalam
bentuk
persediaan
obat-obatan
dalam hal ini selalu saja membebani
masyarakat
untuk
mendapatkan
obat-
A.1 Proses Mekanisme Rujukan Jamkesta
1. Khusus Pasien dengan kelainan jiwa
dapat langsung dirujuk ke Rumah Sakit
Jiwa
Kurungan
Nyawa
Provinsi
Lampung dengan syarat :
a. Membawa KK, KTP
b. Membawa
puskesmas
rujukan
dan
dari
atau
RS
kabupaten/Kota
2. Pasien yang dapat dirujuk ke RS
Tingkat
Lanjut/Provinsi
(RSUD
Abdoel Moeloek), hanya setelah
ditangani oleh tenaga kesehatan
spesialistik yang ada di RSUD
Kabupaten/Kota
masing-masing
kecuali jika tidak ada peralatan
yang penunjang.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak
memiliki Rumah Sakit (RS) harus
bekerja
sama
dengan
RS
Indra Zulfikar 9
Universitas Lampung

Kabupaten/Kota terdekat, bila RS
tersebut tidak mampu memberikan
pelayanan
dapat
melihat
jenazah
untuk
pasien
c. Kemoterapi
d. Kasus Jantung Kongenital,
pemulangan
Jamkesta
THT,
Kebidanan (Stent)
mekanisme rujukan pada point b.
4. Transport
Bedah,
beserta bila ada kasus-kasus
ke
tertentu (in case) dapat
Kabupaten/Kota masuk ke dalam
dilayani bila mendapatkan
pembiayaan
rekomendasi dari Kepala
Jamkesta
Provinsi
Lampung.
5. Untuk
Dinas Kesehatan Provinsi
program
RSUDAM
Jamkesta
juga
dan PT.Askes
memberikan
pelayanan:
A.2 Prosedur Pelayanan Jamkesta
a. Pemeriksaan Diagnostik CT
a
Scan
Pertama
b. Alat Medis Habis Pakai
(AMHP)
diklaim
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat
yang
dapat
terpisah
adalah
a) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat
Pertama (RJTP) diberikan di
Puskesmas
hanya:
dan
beserta
jejaringnya.

Mata (IOL)

Utologi (J Stent)

Neurologi (VP Shunt)

Gigi (Mimi Plate)
Pertama

Orthopedi
a.
b) Peserta
(Implant
wajib
menunjukan
fotocopi KTP.
b
Pelayanan Rawat Inap Tingkat
Pelayanan Rawat Inap Tingkat
Spine dan Non Spine)
Pertama ( RITP) diberikan di

Prothesa Kusta
Puskesmas

Mata (Alat Vitrektomi)
jejaringnya.

Thalassemia(Pompa
Hemodialisa
(Kateter
Double Lumen)

Rekontruksi
(Implant)
wajib
beserta
menunjukan
fotocopi KTP.
Kelasi)

b. Peserta
dan
Kosmetik
c. Peserta
wajib
kartu
menunjukan
Jamkesda
Kabupaten/kota
d. Peserta
wajib
surat rujukan
menunjukan
Indra Zulfikar 10
Universitas Lampung
e. Peserta
wajib
surat
menunjukan
pernyataan
B.
tidak
Faktor-faktor
penghambat
dalam
pelaksanaan Pelayanan Jamkesta di
memiliki Asuransi Kesehatan
Provinsi Lampung
apapun
c
Peserta Rawat Inap Lanjutan
Hasil wawancara dengan bapak Gunawan
a
Pelayanan diberikan di Rumah
Riadi,S.H. selaku Kepala Biro Hukum
Sakit
Pemerintah Provinsi Lampung mengatakan
b
Peserta wajib menunjukan KTP
bahwa
c
Peserta
pelaksanaan
Jamkesta
kurangnya
koordinasi
Kota
koordinasi
Jamkesta
Peserta wajib menunjukan surat
Kabupaten/Kota sampai Tingkat Provinsi
rujukan
yang belum berjalan secara efektif dan
Peserta wajib menunjukan surat
efisien. Dapat dikatakan pula pelaksanaan
pernyataan
dari Program Jamkesta ini baru tahap
kartu
d
e
wajib
menunjukan
Jamkesda
Kabupaten/
tidak
memiliki
Asuransi Kesehatan apapun
faktor
penghambat
dalam
adalah
masih
antara
dari
tim
Tingkat
Sosialisasi ke Masyarakat di Provinsi
Lampung pada umumnya.
A.3 Kepesertaan dalam Program Jamkesta
Peserta
Jamkesta
adalah
seluruh
masyarakat lampung yang memiliki KK
atau KTP, tidak termasuk:
Askes (persero)
jaminan
Kurangnya
koordinasi
dalam
pelaksanaan
Hasil wawancara dengan bapak Aries
Aviantoro selaku Kepala Seksi Bidang
a. Peserta program Askes Sosial PT
b. Peserta
a.
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di
Dinas
pemeliharaan
kesehatan (JPK) PT.JAMSOSTEK
Kesehatan
Provinsi
Lampung
mengatakan bahwa faktor penghambat
dalam
Pelaksanaan
Jamkesta
adalah
c. Peserta Asabri
minimnya kesadaran masyarakat mampu
d. Peserta Jamkesmas
dan
e. Peserta Asuransi pribadi
mengansuransikan
f. Ibu melahirkan
asuransi
ekonomi
sosial
kewalahan
pembiayaan
melaksanakan
menengah
dalam
diri
bentuk
dalam
sehingga
dalam
bagi
hal
pemerintah
pembagian
unit-unit
program
yang
Jamkesta.
Indra Zulfikar 11
Universitas Lampung
Meskipun program Pelaksanaan Jamkesta
Sakit dalam pelayanannya masih perlu
bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan
dibenahi kembali dalam kebutuhan obat
Belanja Daerah (APBD) akan terasa sulit
dan perawatan dalam menangani pasien
mengkoordinasi manajemen pelayanan dan
yang memiliki pelayanan Jamkesta. Dalam
adminitrasi
dalam
mendapatkan obat hanya sedikit sekali
tingkat
apotek yang ada di Rumah Sakit yang
keuangan
penyelengaraan
Jamkesta
Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi.
menyediakan
rujukan
dari
jamkesta
sehingga untuk memperoleh obat yang
b.
Terbatasnya Pelayanan
dibutuhkan
Hasil wawancara dengan Ibu Haliya Sifa
harus
mencari
diluar
lingkungan Rumah Sakit.
selaku Koordinator Pelayanan Jamkesta di
RSUD H.Abdoel Moeloek mengatakan
IV. KESIMPULAN
bahwasanya Program Jamkesta itu ada
sedikit
kesamaan
dengan
Jamkesmas
namun dalam perbedaan dilihat dari
pelaksanaannya. Cakupan wilayah dalam
pelayanan
Jamkesta
dibandingkan
Jamkesmas
sedikit
dengan
yang
bisa
terbatas
pelayanan
sampai
diluar
provinsi lampung.
1.
Pelaksanaan program Jamkesta
Pelaksanaan Program Jamkesta yang telah
dijalankan sejak tanggal 1 januari 2012
diharapkan berjalan secara efektif dan
efisien sesuai harapan dari semua pihak.
Selain
itu
percepatan
pula
diharapkan
dalam
adanya
peningkatan
mutu
pelayanan kesehatan dengan digunakannya
c.
Kesulitan
dalam
pengurusan
adminitrasi
yaitu Bapak Febri Haryanto usia 32 tahun
yang beralamatkan Bukoposo RT 004 RW
007 Kec Way Serdang
Bawang
Kab. Mesuji
Lampung
Utara
mengatakan dalam mendapatkan rujukan
untuk
pelayanan
pelayanan
secara
tepat,
penggunaan standar alat, obat dan bahan
Hasil wawancara dengan keluarga pasien
Tulang
standar
Jamkesta
sedikit
mengalami kendala dalam pengurusan
adminitrasi seperti pengurusan surat-surat
yang dibutuhkan sedangkan di Rumah
habis pakai, standar kebutuhan tenaga
kesehatan serta lainnya.Jamkesta dalam
hal ini merupakan suatu sub bagian
program jaminan pelayanan
kesehatan
yang sudah ada. Program Jamkesta itu
sendiri
upaya
hanya mengcover bagaimana
pemerintah
pemerintah
dalam
daerah
hal
ini
untuk
menyelenggarakan jaminan kesehatan agar
Indra Zulfikar 12
Universitas Lampung
masyarakat
mampu
maupun
ekonomi
birokrasi-birokrasi
yang
berkesan
menengah bisa mendapatkan pelayanan
adanya proses panjang dan berbelit-
jaminan
belit.
kesehatan.
Dengan
cara
masyarakat mengansuransikan diri dengan
berdasarkan konsep asuransi sosial.
2.
Faktor
Penghambat
pelaksanaan Program Jamkesta
a.
DAFTAR PUSTAKA
dalam
Buku
Dalam mendapatkan informasi data
tentang
pelaksanaan
pelayanan
Imawan, 2005. Pelayanan Publik di
Jamkesta di RSUD Abdoel Moeloek
Indonesia.
tersendat dari segi biaya riset yang
Yogyakarta.
teramat mahal serta terkesan menutup-
Pelajar.
LAN, 1998. Reformasi Karakter Manusia
nutupi dalam perolehan data tentang
dalam Pembangunan. Yogyakarta.
pelayanan di RSUD Abdoel Moeloek.
b.
Pustaka
UGM
Untuk wilayah Kabupaten mesuji
sudah
bisa
dikatakan
menikmati
Lenvinne,
1990.
Responsiveness,
pelaksanaan dari Program Jamkesta
Responsibility, Accountability. Free
walaupun
Print Mobile Collections Report
dalam
mendapatkan
Document
pelayanannya di Rumah Sakit belum
sesuai apa yang menjadikan pedoman
Joni Kurniawan Saputra, 2012. Pelayanan
pelayanan Jamkesta di Rumah Sakit
itu
sendiri.
Pelaksanaan
Jaminan
Program
Rumah
Jamkesta dinilai belum berjalan secara
Kesehatan
Sakit
Dr.Abdul
efektif dan efisien. Pada dasarnya
Daerah
di
Umum
Daerah
Moeloek
Bandar
Lampung. Skripsi
program Jamkesta baru sebatas tahap
sosialisasi.
koordinasi
Kabupaten/Kota
Masih
antara
sampai
minimnya
Salim
&
Woodward,
1992.
Analisis
Tingkat
Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar:
Tingkat
Yogyakarta
Provinsi sehingga masyarakat yang
ingin mendapatkan pelayanan jaminan
kesehatan harus berhadapan dengan
Soerjono Soekanto, 1990. Sosiologi Suatu
Pengantar. PT. Rajawali. Jakarta
Indra Zulfikar 13
Universitas Lampung
Suryono, 2008. Kebijakan Publik. Pustaka
Peraturan
Pelajar: Yogyakarta
Kesehatan
Nomor
903/Menkes/PER/IV/2011
Wijianto,(2007).
tentang Pedoman Pelaksanaan
Pendidikan
kewarganegaraan.Piranti
Jaminan
Darma
Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990.
Quality.
Kesehatan
Masyarakat
Kalokatama:Jakarta
Delivering
Menteri
Peraturan
Gubernur
Lampung
No.1.a
Tahun 2012 tentang pedoman
Service:
Balancing Customer Perception and
Expextation. Jurnal of Marketing
pelaksanaan
Jaminan
Kesehatan
Semesta
(JAMKESTA)
Vol. 49.
Buku Profil Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung. 2009.
Internet
Buku Saku Jaminan Kesehatan Semesta
Pengertian Rumah Sakit
(Jamkesta),
Dinas
Kesehatan
Provinsi Lampung, 2012
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumahsakit
diakses tanggal 11 mei 2012.
Jaminan Kesehatan Provinsi
lampung
Peraturan Perundang-undangan
2012.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia
http://www.jamsosindonesia.com/jamsosd
1945
a/detail/430#refprocedure
Undang-Undang No 32 Tahun 2004
diakses tanggal 22 mei 2012.
Tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang No 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
Peraturan
Daerah
Provinsi
Lampung
Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Media Massa
Kompas,12
februari
2012,Pandangan
Umum Pelayanan Jamkesta
Organisasi dan Tata Kerja
Lampung Post, 4 september 2012.sekilas
Dinas
info tentang Jamkesta
Lampung
Daerah
Provinsi
Fly UP