...

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat:
: a. bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara
tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak, baik di dalam maupun di luar
negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,
minat, dan kemampuan;
b. bahwa keberadaan pekerja Indonesia di luar negeri
merupakan salah satu upaya untuk mengatasi
permasalahan pengangguran di dalam negeri dan
meningkatkan kesejahteraan;
c. bahwa pekerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan
obyek perdagangan manusia, korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan
martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar
hak asasi manusia;
d. bahwa masih terdapat kelemahan dalam manajemen dan
pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja Indonesia
di luar negeri saat pra penempatan, masa penempatan,
dan purna penempatan;
e. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
perlindungan hukum calon pekerja Indonesia di luar
negeri dan/atau pekerja Indonesia di luar negeri dan
keluarganya;
f. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
1
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENEMPATAN
DAN
PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap pencari kerja yang
telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi serta memperoleh sertifikat.
2. Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri yang telah menandatangani perjanjian kerja.
3. Keluarga adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan yang
terdiri atas isteri/suami, anak, orang tua, atau orang yang sah menjadi
tanggungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
4. Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah proses
menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja
Indonesia di Luar Negeri.
5. Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah upaya untuk
melindungi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja
Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya dalam mewujudkan
terjaminnya pemenuhan haknya dalam seluruh kegiatan pra
penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.
6. Pra penempatan adalah proses persiapan penempatan dimulai dari
pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan
kesehatan dan psikologi, penyelesaian dokumen, Persiapan Akhir
Pemberangkatan, dan persiapan pemberangkatan.
7. Masa Penempatan adalah proses penempatan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri yang dimulai dari pemberangkatan, verifikasi akhir terhadap
kontrak kerja, tempat kerja, dan pengguna, sampai diterima oleh
Pengguna.
8. Purna penempatan adalah proses pemulangan dari negara penempatan
sampai tiba di daerah asal di Indonesia.
9. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri yang selanjutnya disingkat BNPPPILN adalah lembaga pemerintah
2
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
non kementerian yang mempunyai fungsi utama sebagai pelaksana
kebijakan Pemerintah tentang penempatan dan perlindungan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri.
Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disingkat PPPILN adalah perusahaan yang menyelenggarakan
pelayanan penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum
di negara penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri pada Pengguna.
Pengguna jasa Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum
Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara
penempatan yang mempekerjakan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara
PPPILN dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta
perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPPILN
dengan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Calon Pekerja Indonesia
di Luar Negeri dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan
keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengguna dengan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Persiapan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah
kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Calon
Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan berangkat ke luar negeri.
Kartu Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan
KPILN adalah kartu identitas bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disingkat SIPPPILN adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi
PPPILN.
Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin tertulis
yang diberikan oleh Kepala BNPPPILN kepada PPPILN untuk
menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
3
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan
Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara
resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara
penempatan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri berasaskan:
a. keterpaduan;
b. persamaan hak;
c. pengakuan atas harkat dan martabat;
d. partisipasi;
e. non-diskriminasi;
f. transparansi;
g. akuntabilitas; dan
h. berkelanjutan.
Pasal 3
Penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri bertujuan
untuk:
a. memberikan dan menjamin perlindungan sejak pra penempatan, masa
penempatan, dan purna penempatan;
b. menjamin pemenuhan dan penegakan hak Pekerja Indonesia di Luar
Negeri sebagai perwujudan hak asasi manusia; dan
c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan
keluarganya.
4
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4
Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:
a. mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri;
b. memilih jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,
minat, dan kemampuan;
c. memperoleh informasi yang benar mengenai penempatan dan perlindungan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan
yang sama selama pra penempatan;
e. memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja serta PAP;
f. memperoleh kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya; dan
g. mengetahui isi perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja.
Pasal 5
Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:
a. memperoleh peningkatan kapasitas diri baik pendidikan formal maupun
nonformal;
b. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan di negara penempatan;
c. memperoleh pelayanan yang profesional pada masa penempatan dan purna
penempatan;
d. memperoleh jaminan kesehatan;
e. memperoleh kebebasan memeluk agama serta beribadat menurut agama
dan kepercayaannya;
f. memperoleh dokumen Perjanjian Kerja yang asli;
g. menyimpan semua dokumen pribadi;
h. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara
penempatan;
i. melakukan transfer pendapatan kepada keluarga;
j. berkomunikasi dengan keluarga; dan
k. bersosialisasi, berserikat dan/atau berorganisasi dengan komunitas
Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
5
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 6
Setiap keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri berhak:
a. memiliki akses untuk memperoleh informasi Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
b. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Pekerja Indonesia di
Luar Negeri;
c. memperoleh layanan pendidikan formal yang difasilitasi oleh perwakilan
Republik Indonesia bagi anggota keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri
yang ikut ke negara penempatan;
d. menerima hak yang diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
meninggal dunia selama bekerja; dan
e. memperoleh seluruh harta benda milik Pekerja Indonesia di Luar Negeri
yang meninggal dunia.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7
Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib:
a. memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap
dokumen;
b. membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan
paspor, dan premi asuransi dan/atau jaminan sosial.
c. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan baik di dalam
negeri maupun di negara penempatan; dan
d. memahami isi Perjanjian Penempatan dan/atau Perjanjian Kerja.
Pasal 8
Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib:
a. memberitahukan atau melaporkan kedatangan dan keberadaan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri, perwakilan PPPILN, dan/atau Mitra Usaha di negara penempatan;
b. melaporkan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada
perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha di negara penempatan;
c. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di
negara penempatan; dan
d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja.
Pasal 9
Setiap keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib memberitahukan atau
melaporkan permasalahan yang menimpa Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
6
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pemerintah
Pasal 10
Pemerintah bertugas:
a. menjamin perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau
Pekerja Indonesia di Luar Negeri serta keluarganya;
b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan
penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri serta keluarganya;
d. membentuk dan mengembangkan sistem komputerisasi Pekerja Indonesia
di Luar Negeri;
e. mengoordinasikan kerja antar instansi terkait dalam menanggapi
pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
f. mengoordinasikan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,
BNPPPILN, dan Pemerintah Daerah untuk mengurus kepulangan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang,
bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi; dan
g. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara optimal di negara
penempatan.
Pasal 11
Pemerintah berwenang:
a. menyusun kebijakan mengenai perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
b. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;
c. menentukan negara tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri;
d. memberikan dan mencabut SIPPPILN kepada PPPILN;
e. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan
perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
f. menetapkan komponen biaya penyelenggaraan penempatan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri; dan
g. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di
Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri atau Kepala
Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas di bidang
ketenagakerjaan.
7
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pasal 12
Pemerintah Daerah Provinsi bertugas:
a. melindungi Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pra penempatan dan
purna penempatan;
b. memfasilitasi pelaksanaan PAP yang diselenggarakan oleh BNPPPILN di
daerah;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan terkait Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri, Pekerja Indonesia di Luar Negeri, dan PPPILN dari Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. melakukan kerja sama dengan Perwakilan Republik Indonesia, BNPPPILN,
dan Pemerintah untuk mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam,
wabah penyakit, dan deportasi.
Pasal 13
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
a. memberikan informasi dan edukasi mengenai Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
b. melindungi Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada pra penempatan dan
purna penempatan;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan dari keluarga Pekerja Indonesia di
Luar Negeri yang melaporkan permasalahan yang menimpa Pekerja
Indonesia di Luar Negeri;
d. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri ke PPPILN dan masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintahan
desa/kelurahan;
e. melaksanakan kegiatan pra penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama
dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi;
g. membuat basis data Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kompetensi;
h. melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi terhadap PPPILN
kepada Menteri secara periodik;
i. melakukan verifikasi data Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pekerja
Indonesia di Luar Negeri, dan Pengguna;
j. mengirimkan tembusan hasil verifikasi terhadap PPPILN kepada BNPPPILN;
k. menerima laporan dan lampiran salinan Perjanjian Penempatan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri dari PPPILN; dan
l. melakukan kerja sama dengan Perwakilan Republik Indonesia, BNPPPILN,
dan Pemerintah untuk mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar
8
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Negeri sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam,
wabah penyakit, dan deportasi.
Pasal 14
Pemerintah Daerah Provinsi berwenang:
a. menyediakan pos pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi syarat dan standar
kesehatan; dan
b. mengoordinasikan kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 15
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
a. melakukan verifikasi permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, PPPILN,
dan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
b. menerima pendaftaran dan menyeleksi persyaratan Calon Pekerja Indonesia
di Luar Negeri;
c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kerja di kabupaten/kota; dan
d. melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi
Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
BAB IV
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 16
(1) Dalam upaya Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri, Pemerintah membentuk BNPPPILN.
(2) BNPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada
Presiden.
Pasal 17
(1) BNPPPILN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) BNPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk perwakilan di
Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota tertentu sesuai
dengan kebutuhan.
(3) BNPPPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atas persetujuan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar
negeri dan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(4) Ketentuan mengenai pembentukan perwakilan BNPPPILN di Ibukota
Provinsi dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan penempatan BNPPPILN di Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Kepala BNPPPILN.
Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 18
(1) BNPPPILN berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BNPPPILN memiliki tugas di bidang:
a. kerja sama luar negeri;
b. operasional penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri; dan
c. perlindungan dan pengawasan.
Pasal 19
Tugas bidang kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memberikan informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. menyelenggarakan sistem informasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
efektif dan terpadu; dan
c. membina hubungan kerja antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan
Pengguna.
Pasal 20
Tugas bidang operasional penyelenggaraan penempatan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengatur pelaksanakan PAP;
b. bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang
diperlukan pada saat pemberangkatan;
c. melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja dan
Pengguna bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia;
d. mendampingi dan mengatur keberangkatan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
e. menyampaikan laporan keberangkatan dari PPPILN kepada Perwakilan
Republik Indonesia;
f. menerima kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara
penempatan;
g. melakukan verifikasi terhadap data kedatangan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri di negara penempatan;
10
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
h. memfasilitasi pengurusan dan pembayaran santunan asuransi;
i. memfasilitasi pemulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
bermasalah di luar negeri;
j. melakukan pendataan terhadap kepulangan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri; dan
k. melakukan verifikasi terhadap data kepulangan dan/atau data
perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 21
Tugas bidang perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mengawasi dan memonitor kondisi Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
b. mengatur dan mengawasi kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
sampai ke daerah asal pemberangkatan;
c. mendata Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah; dan
d. melakukan pendampingan hukum melalui Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri.
Pasal 22
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
BNPPPILN berwenang:
a. menerima laporan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
b. menyetujui perubahan perjanjian kerja, Perjanjian Kerja perpanjangan, dan
jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja;
c. memberikan
persetujuan
terhadap
persyaratan
dokumen
untuk
mendapatkan SIP;
d. menerima tembusan laporan verifikasi terhadap PPPILN yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri; dan
e. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menghentikan
dan/atau melarang penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 23
BNPPPILN dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dikoordinasikan
oleh Menteri.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang BNPPPILN
diatur dengan Peraturan Presiden.
11
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan
Pasal 25
BNPPPILN dipimpin oleh seorang Kepala BNPPPILN dan dibantu Deputi
sebagai unsur pelaksana.
Pasal 26
(1) Kepala BNPPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
(2) Masa jabatan Kepala BNPPPILN ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Untuk dapat dicalonkan menjadi Kepala BNPPPILN harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun;
e. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
f. memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang ketenagakerjaan;
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki
reputasi yang baik;
h. memiliki integritas dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan
perlindungan tenaga kerja;
i. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
j. tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan
di pengadilan; dan/atau
k. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas
pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan
yang bersangkutan.
l. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
m. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama
menjabat kepala BNPPPILN.
Pasal 27
(1) Keanggotaan BNPPPILN merupakan wakil instansi Pemerintah terkait di
bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(2) Wakil instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi bidang:
a. ketenagakerjaan;
12
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
b. keimigrasian;
c. hubungan luar negeri;
d. kesehatan;
e. sosial;
f. agama;
g. hukum dan hak asasi manusia;
h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. perhubungan;
j. kepolisian; dan
k. bidang lain yang dianggap perlu.
Pasal 28
(1) Wakil instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menunjuk
petugas yang diperbantukan di BNPPPILN untuk melaksanakan pelayanan
penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(2) Tugas dan fungsi petugas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Wakil instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan
kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur, keanggotaan,
organisasi, dan tata laksana BNPPPILN diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 30
(1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, BNPPPILN
membentuk sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Kepala BNPPPILN.
(3) Ketentuan mengenai sekretariat diatur dengan Peraturan Kepala
BNPPPILN.
Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Kepala BNPPPILN
Pasal 31
(1) Presiden mengajukan nama calon Kepala BNPPPILN kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah
jabatan yang diperlukan.
13
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih Kepala BNPPPILN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan
nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya
pemilihan.
(4) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BAB V
PENEMPATAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan dengan cara:
a. melalui Pemerintah;
b. melalui PPPILN;
c. bekerja mandiri; atau
d. ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri.
Pasal 33
(1) Pemerintah menetapkan negara tertentu yang tertutup bagi penempatan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan pertimbangan:
a. gangguan keamanan;
b. keadaan perang;
c. terjadinya bencana alam;
d. wabah penyakit menular; dan/atau
e. pelanggaran hak asasi manusia.
(2) Dalam penetapan negara tertentu yang tertutup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah harus mempertimbangkan usulan dari
Perwakilan Republik Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai penetapan negara tertentu yang tertutup bagi
penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 34
Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib diarahkan pada
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan
kemampuan.
14
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 35
(1) Setiap orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia
untuk bekerja di luar negeri.
(2) PPPILN dilarang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di
negara tertentu yang tertutup bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Bagian Kedua
Penempatan melalui Pemerintah
Pasal 36
Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, hanya dapat dilakukan berdasarkan
pertimbangan:
a. negara penempatan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis
dengan Pemerintah Republik Indonesia; atau
b. negara penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan
yang melindungi tenaga kerja asing.
Pasal 37
(1) Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui Pemerintah
dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara:
a. Pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna Pekerja Indonesia di
Luar Negeri; atau
b. Pemerintah dengan Pengguna berbadan hukum di negara penempatan.
(2) Pelaksanaan penempatan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri melalui
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan
berdasarkan surat permintaan pekerja Indonesia di Luar Negeri dari
Pengguna berbadan hukum kepada Pemerintah setelah memperoleh
pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
(3) Pengesahan surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri oleh
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian kondisi dan syarat
kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di negara penempatan.
(4) Dalam hal surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tidak sesuai
dengan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib menolak memberikan
pengesahan.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri melalui Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
15
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Bagian Ketiga
Penempatan Melalui PPPILN
Paragraf 1
Umum
Pasal 39
Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui PPPILN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan berdasarkan
pertimbangan:
a. negara penempatan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis
dengan Pemerintah Republik Indonesia; atau
b. negara penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang
melindungi tenaga kerja asing.
Pasal 40
Penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui PPPILN
dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia,
perlindungan hukum, pemerataan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja
dengan mengutamakan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 41
PPPILN dilarang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada
jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
Informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di luar negeri berasal dari:
a. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
b. Mitra Usaha atau perwakilan PPPILN di negara penempatan; atau
c. calon Pengguna, baik pengguna perseorangan maupun badan usaha asing
di negara penempatan.
(1)
(2)
(3)
Pasal 43
Terhadap adanya informasi dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap:
a. Mitra Usaha atau perwakilan PPPILN di negara penempatan; dan
b. calon Pengguna.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib mengumumkan hasil
verifikasi daftar Mitra Usaha dan calon pengguna secara periodik setiap 3
(tiga) bulan.
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
BNPPPILN melalui sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
16
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(1)
(2)
Pasal 44
BNPPPILN mendistribusikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan informasi
dan permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke PPPILN dan masyarakat dengan melibatkan aparat
pemerintahan desa/kelurahan.
Paragraf 2
Pra Penempatan
Pasal 45
Kegiatan pra penempatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri meliputi:
a. pendaftaran dan persyaratan;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
d. penyelesaian dokumen;
e. PAP; dan
f. persiapan penempatan.
Pasal 46
(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan
diri ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakerjaan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa
dipungut biaya.
Pasal 47
Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
b. mempunyai kartu tanda penduduk dan akta kelahiran/surat keterangan
kenal lahir;
c. melampirkan salinan buku nikah bagi yang telah menikah;
d. melampirkan surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau
izin wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
e. surat keterangan sehat bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
ditambah surat keterangan tidak dalam keadaan hamil bagi Calon
Pekerja Indonesia di Luar Negeri wanita yang dikeluarkan oleh dokter
yang memiliki surat izin praktik;
f. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri; dan
17
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
g. memiliki kualifikasi dan/atau syarat pendidikan yang dipersyaratkan
oleh calon Pengguna.
(1)
(2)
Pasal 48
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota mengadakan pendidikan dan pelatihan
kerja untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dapat bekerja sama
dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
Pasal 49
Pendidikan dan pelatihan kerja bagi pencari kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ditujukan untuk:
a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja;
b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat
istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; dan
c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara penempatan;
Pasal 50
(1) Pencari kerja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja wajib
mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi
profesi yang dilisensi oleh badan pemerintah yang tugas dan fungsinya
melakukan sertifikasi profesi.
(2) Pencari kerja yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhak mendapatkan sertifikat kompetensi kerja.
(3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh badan
pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi profesi.
Pasal 51
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan wajib membuat basis data mengenai:
a. pencari kerja yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
b. Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(1)
(2)
(3)
Pasal 52
PPPILN yang akan merekrut Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus
memiliki SIP.
PPPILN merekrut Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di Dinas yang
menyelenggakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.
Ketentuan mengenai perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
18
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 53
Setelah mendapat Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan,
PPPILN memberikan informasi kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
mengenai:
a. lokasi dan lingkungan kerja;
b. tata cara perlindungan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan risiko
yang mungkin dihadapi;
c. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu
istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang
diperoleh;
d. peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di negara
penempatan;
e. sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan;
f. kelengkapan dokumen penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
g. biaya yang dibebankan kepada calon Pekerja Indonesia di luar negeri yang
tidak ditanggung oleh PPPILN atau calon Pengguna, termasuk mekanisme
pembayarannya.
Pasal 54
(1) PPPILN membuat Perjanjian Penempatan dengan Calon Pekerja Indonesia
di Luar Negeri.
(2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara
tertulis.
Pasal 55
Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling sedikit
memuat:
a. nama dan alamat PPPILN;
b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon Pekerja
Indonesia di Luar Negeri;
c. nama dan alamat calon Pengguna;
d. hak dan kewajiban Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan PPPILN yang harus
disesuaikan dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan
bersama;
e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai
permintaan Pengguna;
f. jaminan PPPILN kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dalam hal
Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada Pekerja Indonesia di Luar
Negeri sesuai Perjanjian Kerja;
g. waktu keberangkatan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri dan cara pembayarannya;
i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
19
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri oleh salah satu pihak; dan
k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
Pasal 56
Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri tidak dapat ditarik
kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Pasal 57
(1) PPPILN wajib melaporkan setiap Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan daerah asal Pekerja
Indonesia di Luar Negeri.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melampirkan salinan Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 59
(1) PPPILN memfasilitasi pengurusan kelengkapan dokumen Calon Pekerja
Indonesia di Luar Negeri di BNPPPILN di daerah;
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
psikologi;
b. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; dan
c. visa kerja.
(3) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diperoleh dari rumah sakit milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 60
PPPILN dilarang memalsukan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(1)
(2)
Pasal 61
Pengurusan kelengkapan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
di BNPPPILN di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
dilaksanakan melalui layanan terpadu satu atap.
Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
20
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 62
Ketentuan mengenai tata cara pengurusan kelengkapan dokumen diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 63
(1) PPPILN wajib menanggung premi asuransi bagi Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
(2) Kartu Peserta Asuransi wajib dipegang oleh Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program asuransi yang wajib diikuti
oleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 64
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri harus memiliki kelengkapan dokumen yang meliputi :
a. sertifikat kompetensi kerja;
b. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
psikologi;
c. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
d. visa kerja; dan
e. Perjanjian Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 65
(1) Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib mengikuti PAP.
(2) PAP dilakukan oleh BNPPPILN di daerah.
Pasal 66
(1) Biaya pelaksanaan PAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
(2) Calon Pekerja Indonesia di Luar negeri yang telah mengikuti PAP diberikan
surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BNPPPILN di
daerah.
Pasal 67
Ketentuan mengenai PAP diatur dengan Peraturan Kepala BNPPPILN.
Pasal 68
(1) Perjanjian Kerja disiapkan oleh Pemerintah dengan melibatkan Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. nama, profil, dan alamat lengkap dan jelas Pengguna;
b. nama dan alamat lengkap dan jelas Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
21
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. pembiayaan;
f. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara
pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan
sosial;
g. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
h. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
selama bekerja.
Pasal 69
Pengguna wajib menandatangani perjanjian kerja di hadapan Perwakilan
Republik Indonesia sebelum Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
diberangkatkan ke negara penempatan.
Pasal 70
Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri wajib menandatangani perjanjian kerja
di hadapan BNPPPILN di daerah sebelum Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri diberangkatkan ke negara penempatan.
Pasal 71
Setelah Perjanjian Kerja ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 terjadi hubungan kerja antara Pengguna dan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri.
Pasal 72
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dibuat dalam rangkap 6
(enam) untuk:
a. Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
b. Pengguna;
c. keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
d. BNPPPILN;
e. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 73
Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian
Kerja harus disetujui dan diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri di negara penempatan.
Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja pada Pengguna
perseorangan, apabila selama masa berlakunya Perjanjian Kerja terjadi
perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka
perwakilan PPPILN wajib mengurus perubahan Perjanjian Kerja.
Perubahan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan dengan membuat Perjanjian Kerja baru dan wajib mendapat
22
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
persetujuan dan verifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri.
Pasal 74
(1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dibuat untuk
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri
dan Pengguna.
(2) Perpanjangan perjanjian kerja harus disepakati oleh Pengguna dan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian
kerja berakhir.
(3) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja dilakukan di hadapan pejabat
yang berwenang di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara
penempatan.
(4) Dalam hal negara penempatan belum memiliki kantor Perwakilan Republik
Indonesia, perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan sesuai dengan
ketentuan negara penempatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan perjanjian kerja diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 75
(1) Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan diberangkatkan harus
memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPPILN.
(2) KPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu
identitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri selama masa penempatan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan.
(3) KPILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap
Pekerja Indonesia di Luar Negeri tanpa dipungut biaya.
Pasal 76
(1) KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat diberikan
setelah Pekerja Indonesia di Luar Negeri:
a. memenuhi kelengkapan dokumen;
b. mengikuti PAP; dan
c. diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPILN diatur dengan Peraturan Kepala
BNPPPILN.
Pasal 77
(1) PPPILN wajib memberangkatkan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
telah memiliki KPILN ke negara penempatan.
(2) Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh
BNPPPILN di daerah.
23
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 78
(1) PPPILN dilarang memberangkatkan Pekerja Indonesia di luar negeri yang
tidak memiliki KPILN.
(2) PPPILN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penutupan sementara; atau
d. pencabutan SIPPPILN.
Pasal 79
(1) BNPPPILN di daerah melaporkan setiap keberangkatan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri kepada BNPPPILN melalui sistem komputerisasi Pekerja
Indonesia di Luar Negeri.
(2) BNPPPILN melaporkan setiap keberangkatan sebagaimana dimasud pada
ayat (1) kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Paragraf 2
Masa Penempatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 80
Kedatangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diterima oleh:
a. perwakilan BNPPPILN di negara penempatan; dan
b. perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha.
dengan disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan verifikasi akhir
terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja, dan Pengguna.
Pekerja Indonesia di Luar Negeri diserahkan oleh perwakilan PPPILN
dan/atau Mitra Usaha PPPILN kepada Pengguna berdasarkan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditempatkan tanpa melalui
Mitra Usaha PPPILN, perwakilan PPPILN dapat menyerahkan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri secara langsung kepada Pengguna berdasarkan
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 81
(1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan wajib
melakukan pendataan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan
menggunakan sistem komputerisasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(2) Selain melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara penempatan
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi Pekerja
Indonesia di Luar Negeri secara berkala.
24
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(3)
(4)
Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan dalam rangka pembinaan kepada Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
Pembinaan kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan di Pusat
Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang dibentuk oleh
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Paragraf 3
Purna Penempatan
Pasal 82
Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri terjadi karena berakhirnya
masa Perjanjian Kerja.
(2) Selain karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat terjadi
karena:
a. cuti;
b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
c. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak
bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
d. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
e. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara
penempatan;
f. dideportasi oleh pemerintah setempat; dan/atau
g. meninggal dunia di negara penempatan.
(1)
Pasal 83
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan pendampingan
hukum terkait permasalahan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g.
Pasal 84
Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f, Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri, BNPPPILN, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah bekerja sama mengurus kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
sampai ke daerah asal Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 85
Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri meninggal dunia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri wajib:
a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Indonesia di Luar Negeri kepada
Pemerintah dan keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh
empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
25
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya
kepada Pemerintah dan anggota keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri
yang bersangkutan;
c. memulangkan jenazah Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke tempat asal;
d. mengurus pemakaman di negara penempatan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri
atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Indonesia
di Luar Negeri untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang
seharusnya diterima.
(1)
(2)
Pasal 86
Perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha wajib melaporkan data
kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja
Indonesia di Luar Negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri di negara penempatan.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan verifikasi atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 87
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2),
Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memiliki permasalahan dapat:
a. menjalani proses kepulangan; atau
b. melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74.
(1)
(2)
(3)
Pasal 88
Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang masih tersangkut permasalahan
ditunda kepulangannya sampai permasalahan di negara penempatan
terselesaikan.
Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. permasalahan hukum;
b. sakit;
c. luka dan/atau meninggal dunia akibat tindak kekerasan;
d. permasalahan kesehatan jiwa; dan/atau
e. penyelesaian hak-hak yang seharusnya diterima Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang mengalami permasalahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan ke dalam pusat
perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk mendapatkan
pendampingan dan advokasi hukum.
26
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(1)
(2)
Pasal 89
Kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sampai ke daerah asal
pemberangkatan dalam pengawasan BNPPPILN di daerah.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BNPPPILN di daerah:
a. menjamin kemudahan kepulangan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
b. melakukan upaya perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar
Negeri dari tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab dan
merugikan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
c. melakukan pendataan terhadap kepulangan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri ke Indonesia.
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kepulangan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri sampai ke daerah asal diatur dengan Peraturan Kepala BNPPPILN.
Paragraf 4
Pembiayaan
Pasal 91
Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar
Negeri wajib membayar biaya:
a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
b. paspor; dan
c. premi asuransi dan/atau jaminan sosial.
Pasal 92
(1) Pengguna melalui PPPILN wajib menanggung biaya:
a. akomodasi dan konsumsi selama masa penempatan;
b. tiket;
c. kepulangan dari terminal, bandara, atau pelabuhan ke daerah asal
pemberangkatan;
d. premi asuransi di luar negeri; dan
e. visa kerja;
(2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
dibebankan dari gaji Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(3) Pengguna wajib membayar komponen biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PPPILN setelah Perjanjian Kerja antara Pengguna
dan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ditandatangani.
Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen biaya penempatan diatur dalam
Peraturan Menteri.
27
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Bagian Keempat
Bekerja Mandiri
Pasal 94
Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang akan bekerja mandiri wajib
memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala BNPPPILN.
Pasal 95
Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja mandiri wajib melapor kepada
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 96
Ketentuan mengenai Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja mandiri
diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Ditempatkan Oleh Perusahaan Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 97
Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ditempatkan oleh perusahaan
untuk kepentingan sendiri wajib memiliki KPILN yang diterbitkan oleh Kepala
BNPPPILN.
Pasal 98
Setiap Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ditempatkan oleh perusahaan
untuk kepentingan sendiri wajib melapor kepada Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 99
Ketentuan mengenai Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang ditempatkan oleh
perusahaan untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VI
PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)
Pasal 100
Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia
di Luar Negeri mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perlindungan hukum;
b. perlindungan sosial dan ekonomi; dan
28
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
c. jaminan sosial dan program asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 101
(1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri memberikan perlindungan
terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, hukum negara penempatan, serta hukum
dan kebiasaan internasional.
(2) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap:
a. Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
b. perwakilan PPPILN dan/atau Mitra Usaha.
Pasal 102
PPPILN wajib memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan
perjanjian penempatan.
Bagian Kedua
Perlindungan Hukum serta Sosial dan Ekonomi
Paragraf 1
Perlindungan Hukum
Pasal 103
Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a
diberikan dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri:
a. menghadapi masalah hukum;
b. sedang menjalani hukuman;
c. yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di
negara penempatan;
d. tidak terpenuhi haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan/atau
peraturan perundang-undangan di negara penempatan; atau
e. meninggal dunia.
(1)
(2)
Pasal 104
Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan
dalam bentuk:
a. pendampingan dalam proses hukum;
b. penyediaan penerjemah; dan
c. kuasa hukum dalam persidangan.
Pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Paragraf 2
Perlindungan Sosial dan Ekonomi
Pasal 105
Perlindungan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (2) huruf b meliputi:
a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Calon Pekerja
Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui
standarisasi pendidikan dan pelatihan;
b. ketersediaan pusat perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri di
negara penempatan yang proporsional dan mudah dijangkau oleh Pekerja
Indonesia di Luar Negeri;
c. penetapan standar sistem pembiayaan dan asuransi Pekerja Indonesia di
Luar Negeri yang transparan dan akuntabel;
d. pemberdayaan dan pembinaan ekonomi bagi Pekerja Indonesia di Luar
Negeri dan keluarga Pekerja Indonesia di Luar Negeri agar mampu
mengelola hasil kerja Pekerja Indonesia di Luar Negeri; dan
e. peningkatan peran sektor perbankan nasional/daerah untuk memfasilitasi
penyimpanan uang Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan pengiriman
remitansi dengan biaya murah.
Pasal 106
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum serta sosial dan
ekonomi bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja
Indonesia di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Jaminan Sosial dan Program Asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri
Paragraf 1
Jaminan Sosial Pekerja Indonesia di Luar Negeri
Pasal 107
(1) Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c
merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
(2) Jaminan sosial bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Program Asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri
(1)
Pasal 108
Program asuransi bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c wajib diikuti oleh Pekerja
Indonesia di Luar Negeri.
30
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(2)
(3)
Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
konsorsium.
Pengelolaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)
Pasal 109
PPPILN merupakan badan usaha swasta berbadan hukum yang
berbentuk perseroan terbatas.
Pendirian badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 110
Badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas yang akan menjadi
PPPILN wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPPILN dari Menteri.
Pasal 111
Untuk dapat memperoleh SIPPPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110,
badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan
paling sedikit Rp...,00 (…. rupiah);
b. menyerahkan uang sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar
Rp...,00 (…rupiah) kepada bank pemerintah;
c. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di
luar negeri; dan
d. memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional
penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 112
(1) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besaran modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dan besaran jaminan
dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b
dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
(2) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b hanya dapat
dicairkan apabila PPPILN tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon
Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
31
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(3) Pemerintah mengembalikan deposito kepada PPPILN apabila:
a. masa berlaku SIPPPILN telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; atau
b. SIPPPILN dicabut.
(4) Ketentuan
mengenai
penyetoran,
penggunaan,
pencairan,
dan
pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 113
Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 114
Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana dalam menunjang
kegiatan operasional penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 115
(1) SIPPPILN berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2) SIPPPILN dapat diperpanjang oleh PPPILN dengan mengajukan
perpanjangan SIPPPILN paling lambat … (…) hari sebelum masa berlaku
SIPPPILN berakhir.
(3) PPPILN yang akan mengajukan perpanjangan SIPPPILN harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara
periodik kepada Menteri dengan tembusan kepada BNPPPILN;
b. telah melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPPILN;
c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d; dan
d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak
mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan perpanjangan
SIPPTKI diatur dengan Peraturan Menteri.
(1)
(2)
Pasal 116
Menteri mencabut SIPPPILN apabila PPPILN:
a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat 111 ayat (1); atau
b. tidak melaksanakan kewajiban, tanggung jawabnya, dan/atau
melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pencabutan SIPPPILN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak mengurangi tanggung jawab PPPILN terhadap Pekerja Indonesia di
Luar Negeri yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.
32
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 117
PPPILN yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP dari
Kepala BNPPPILN.
SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan daerah
kerja PPPILN.
Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPILN
harus memiliki dokumen:
a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
b. surat permintaan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dari Pengguna;
c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan
d. rancangan Perjanjian Kerja.
Perjanjian Kerja Sama Penempatan, surat permintaan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri dari Pengguna, dan rancangan Perjanjian Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d
harus dibuat dalam bahasa negara penempatan dan/atau bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan
Republik Indonesia di negara penempatan.
Pasal 118
Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIP diatur dengan Peraturan Kepala
BNPPPILN.
Pasal 119
(1) PPPILN dapat membentuk perwakilan yang terdaftar di Kantor Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri.
(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
negara penempatan.
Pasal 120
(1) PPPILN dapat membentuk kantor cabang di daerah pemberangkatan di
luar wilayah domisili kantor pusatnya.
(2) Kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terdaftar di
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan kantor cabang
PPPILN diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 121
(1) PPPILN hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang
untuk:
a. melakukan penyuluhan dan pendataan Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
b. menyelesaikan kasus Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja
Indonesia di Luar Negeri pada pra penempatan atau purna penempatan;
dan
33
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
c. menandatangani Perjanjian Penempatan dengan Calon Pekerja
Indonesia di Luar Negeri atas nama PPPILN.
(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPPILN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kantor pusat PPPILN.
Pasal 122
PPPILN wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau
sengketa Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di
Luar Negeri apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 123
(1) Penyelesaian perselisihan antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan
PPPILN baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri
diupayakan secara damai dengan cara bermusyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, Pekerja Indonesia di Luar Negeri melakukan
upaya penyelesaian perselisihan secara hukum.
(3) Penyelesaian perselisihan secara hukum dilakukan melalui advokasi dan
bantuan hukum dari BNPPPILN.
Pasal 124
(1) Penyelesaian Perselisihan antara Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan
Pengguna diupayakan secara damai dengan cara bermusyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara damai tidak tercapai, Pekerja
Indonesia di Luar Negeri melakukan upaya penyelesaian perselisihan
secara hukum.
(3) Dalam melakukan upaya penyelesaian perselisihan secara hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri melakukan bantuan hukum kepada Pekerja Indonesia di Luar
Negeri.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 125
(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
34
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di
bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Orang sehubungan
dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang
tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri; dan
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang
membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan
perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 126
Setiap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak memberikan data
dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling
singkat … (…) tahun dan paling lama … (…) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
Pasal 127
Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Indonesia di
Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat … (…) tahun dan paling lama … (…) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
Pasal 128
PPPILN yang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri di negara
tertentu yang tertutup bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
35
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
singkat … (…) tahun dan paling lama … (…) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
Pasal 129
PPPILN yang menempatkan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada
jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat … (…) tahun dan paling lama … (…) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
Pasal 130
PPPILN yang memalsukan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling
singkat … (…) tahun dan paling lama … (…) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
Pasal 131
PPPILN yang tidak memberangkatkan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri yang
telah memiliki KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat … (…) tahun dan paling lama … (…)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
Pasal 132
PPPILN yang memberangkatkan Pekerja Indonesia di luar negeri yang tidak
memiliki KPILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat … (…) tahun dan paling lama … (…)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp… (…) dan paling banyak Rp… (…).
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 133
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tetap melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai BNPPPILN dibentuk berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 134
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang telah memiliki
Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan
36
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445) tetap
berlaku sampai dengan
berakhirnya Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang telah berakhir
Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan akan
melakukan perpanjangan izin wajib menyesuaikan dengan persyaratan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 135
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama
… tahun dibentuk BNPPPILN.
Pasal 136
(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan
bubar dan semua fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban
hukum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia menjadi fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban
hukum BNPPPILN.
(2) Semua aparatur sipil negara Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi aparatur sipil negara
BNPPPILN.
Pasal 137
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.
37
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 138
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 139
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...
38
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …TAHUN …
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin
setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan
pekerja Indonesia di luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak
dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan,
bakat, minat, dan kemampuan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan
hukum.
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri perlu
dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri mengandung ketidakpastian hukum, pembagian
tugas dan wewenang yang tidak proporsional antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan swasta sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasi
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, dan sistem
perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada Pekerja Indonesia
di Luar Negeri.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan
mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni
dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru. Undang-Undang ini
menitikberatkan pengaturan pada Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri, yang bertujuan untuk:
a. memberikan dan menjamin perlindungan sejak pra penempatan, masa
penempatan dan purna penempatan;
39
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
b. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga
negara dan tenaga kerja; dan
c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan
keluarganya.
Dalam Undang-Undang ini, peran perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri diserahkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
dimulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.
Pihak swasta hanya diberi peran sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri.
Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi hak dan
kewajiban (Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pekerja Indonesia di Luar
Negeri dan keluarganya), tugas dan wewenang (pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota), kelembagaan, penempatan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar
Negeri (perlindungan hukum, ekonomi dan sosial, jaminan sosial dan program
asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri), perusahaan penempatan pekerja
Indonesia di luar negeri, penyelesaian perselisihan, penyidikan, ketentuan
pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa
penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas
seluruh pemangku kepentingan terkait.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “persamaan hak” adalah bahwa
Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja
Indonesia di Luar Negeri mempunyai hak, kesempatan, dan
perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “pengakuan atas harkat dan
martabat” adalah bahwa penempatan dan perlindungan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri harus mencerminkan
penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
40
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah bahwa
pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri dilakukan dengan mengikutsertakan dan
meningkatkan peran serta masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah bahwa
penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri dilakukan tanpa adanya pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis,
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, gender,
bahasa, dan keyakinan politik.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa
penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan
penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa
penempatan dan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang
meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna
penempatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan
dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini
maupun
masa
yang
akan
datang.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
41
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri, antara lain:
1. prosedur penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
2. pasar kerja luar negeri yang meliputi lowongan, jenis,
dan uraian pekerjaan yang tersedia di luar negeri;
3. tata cara perlindungan bagi Pekerja Indonesia di Luar
Negeri dan risiko yang mungkin dihadapi;
4. lokasi dan lingkungan kerja;
5. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu
kerja,
waktu
istirahat/cuti,
lembur,
jaminan
perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
6. peraturan
perundang-undangan
mengenai
ketenagakerjaan di negara penerima;
7. sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penerima;
8. calon pengguna; dan
9. jaminan sosial dan program asuransi di dalam dan luar
negeri.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jaminan perlindungan hukum antara lain memperoleh
kesempatan dan perlakuan yang sama serta perlindungan
keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, masa
penempatan, dan purna penempatan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
42
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Huruf g
Dokumen pribadi antara lain paspor, ijazah, dan KPILN.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Informasi Pekerja Indonesia di Luar Negeri antara lain
mengenai keberadaan, kondisi, masalah, dan kepulangan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Permasalahan yang menimpa Pekerja Indonesia di Luar Negeri antara
lain permasalahan hukum, sakit, luka dan/atau meninggal dunia
akibat tindak kekerasan, permasalahan kesehatan jiwa, atau
penyelesaian hak-hak yang seharusnya diterima Pekerja Indonesia di
Luar Negeri.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
43
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Informasi dan edukasi mengenai Pekerja Indonesia di Luar
Negeri antara lain syarat-syarat menjadi Pekerja Indonesia di
Luar Negeri, alur penempatan, dan gambaran umum bekerja
di luar negeri
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
44
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembentukan perwakilan BNPPPILN di Ibukota Provinsi
dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota tertentu dimaksudkan
untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan dan
perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
45
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
46
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sosialisasi dilakukan antara lain melalui media elektronik,
media cetak, dan media internet.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
47
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
48
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembentukan perwakilan BNPPILN di Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota tertentu dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
49
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pusat perlindungan adalah tempat yang didirikan oleh
perwakilan republik Indonesia di Negara penerima yang
memberikan pelayanan kesehatan, administratif, pendidikan,
ketrampilan, dan perlindungan hukum kepada pekerja
Indonesia di luar negeri.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
50
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
51
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sarana dan prasarana antara lain kantor dan tempat
sementara yang layak bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri saat menunggu PPPILN memfasilitasi pengurusan
kelengkapan dokumen Calon Pekerja Indonesia di Luar
Negeri.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
52
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bantuan hukum meliputi pendampingan, konsultasi, dan
advokasi hukum.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
53
DRAF 27 MEI 2015 PUU KESRA
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
54
Fly UP