...

Pendidikan untuk SEMUA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pendidikan untuk SEMUA
JOGJABANGKITNEWS
Pendidikan untuk
SEMUA
edisi 3/Juli/2007
YogyaBangkitNews
Redaksi
Mempercepat Pemulihan dengan Sumberdaya Lokal
Tajuk Rencana
Pendidikan untuk semua
SEMUA orang sependapat
jika pendidikan adalah sesuatu yang
sangat penting. Jepang mampu bangkit
dari keterpurukan di masa perang Dunia
II juga karena pendidikan. Hak
pendidikan juga menjadi salah satu Hak
Asasi Manusia (HAM) yang termuat
dalam Konvensi HAM internasional 10
Desember 1948.
Ki Hajar Dewantara
mengartikan pendidikan sebagai daya
upaya untuk memajukan budi pekerti,
pikiran serta jasmani anak agar dapat
memajukan kesempurnaan hidup. Anak
harus 'dihidupkan' agar perilakunya
selaras dengan alam dan
masyarakatnya.
Dalam perkembangannya,
pendidikan di Indonesia mengalami
proses komodifikasi. Ada pergeseran
paradigma dari pendidikan untuk semua
berubah menjadi pendidikan bagi
mereka yang memiliki uang banyak
saja.
Perkembangan ini tentu
bertentangan dengan cita-cita Ki Hajar
Dewantara, sebab hanya anak dari
keluarga kaya saja yang dapat
mengenyam pendidikan.
Konstitusi kita sudah menjamin
hak pendidikan bagi semua warga
Kolom FYB
negara, tanpa kecuali. Bahkan Negara
mewajibkan semua warganya untuk
mengikuti pendidikan dasar. Sesuai
dengan UU No.20 tentang Sistem
Pendidikan nasional (Sisdiknas) pasal
46 ayat 1, pembiayaan pendidikan
ditanggung negara.
Dalam situasi apa pun,
termasuk dalam situasi bencana,
negara wajib memenuhi hak pendidikan
bagi warganya. UU No.20 Sisdiknas,
UU N0.39/1999 tentang Perlindungan
Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan
Anak & Deklarasi Dakkar tahun 2000
tentang Pendidikan untuk Semua juga
menjamin hal ini. Dengan demikian
warga Yogyakarta yang baru saja
mengalami gempa bumi juga berhak
mendapatkan hak pendidikan tanpa
kecuali.
Sayangnya, paradigma sistem
pendidikan kita sudah bergeser kepada
pendidikan hanya untuk kaum
'berkantong tebal' atau dalam istilah
Ketua Dewan Pendidikan Yogyakarta,
Prof. Wuryadi,sistem pendidikan
eksklusif mengingkari ini semua.
Padahal gempa bumi menyebabkan
angka kemiskinan semakin membesar.
Dengan demikian, ada kemungkinan
semakin banyak anak yang tidak
mampu mengakses pendidikan.
Forum Yogya Bangkit melalui
Komite Rekonstruksi Pendidikan (KRP)
DIY, melakukan upaya pemuliahan
pendidikan pasca gempa diantaranya
melalui mendorong pendidikan inklusif di
berbagai sekolah bagi korban gempa.
Menurut Prof. Wuryadi yang terlibat
dalam KRP DIY, pemerintah harus
mengubah sistem pendidikannya, yaitu
sistem pendidikan inklusif dimana anakanak miskin pun dapat mengakses
pendidikan. “Adalah hak bagi warga
negara untuk mendapatkan pendidikan,”
tandas Wuryadi.
Dibutuhkan kerja sama semua
elemen, terutama pemerintah dalam
mewujudkan komitmen pendidikan untuk
semua. Maka rekonstruksi pasca gempa
bumi di sektor pendidikan tidak hanya
dimaknai sebagai pembangunan
infrastruktur pendidikan saja tetapi yang
lebih penting adalah sistemnya. Dan
pasca gempa bumi dapat menjadi starting
point bagus untuk menuju ke arah sana.
(RDK)
Rekomendasi yang terumuskan pada pertemuan FYB 9 Juli 2007
1. Perlunya accesibility for all dalam hal layanan publik di masa pasca bencana.
Sehingga hak-hak korban di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi
(pertanian dan ketahanan pangan) dapat terpenuhi.
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan layanan
publik di masa pasca bencana yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak korban
di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi (pertanian dan ketahanan
Juni 2007 Partnership
memfasilitasi Forum Yogya Bangkit
dalam menylenggarakan serangkaian
workshop untuk cluster, yaitu cluster
pendidikan, infrastruktur, kesehatan,
ketahanan pangan, ekonomi dan
pemerintahan.
Dihasilkan beberapa
rekomendasi untuk percepatan
pemulihan pasca gempa. Selanjutnya
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) akan
menggodognya lebih lanjut sebagai
bahan untuk penyempurnaan Rencana
Aksi Daerah 2008.
Workshop ini menghadirkan
berbagai elemen seperti pemerintah,
masyarakat dan aktivis NGO yang
terlibat dalam upaya pemulihan pasca
pangan).
3. Adanya alokasi anggaran yang jelas untuk percepatan program pemulihan pasca
bencana terutama di bidang layanan publik yang dapat menjamin dan memenuhi
hak-hak-hak korban di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi serta
pertanian dan ketahanan pangan.
gempa. Mereka memaparkan berbagai
permasalahan yang ditemui selama
terlibat dalam proses rekonstruksi dan
rehabilitasi. Harapannya, dapat
ditemukan solusi-solusi yang kemudian
akan diajukan sebagai bahan
rekomendasi.
Rekomendasi yang diajukan
terbagi menjadi tiga fase yaitu untuk
jangka pendek (hingga akhir 2007),
jangka menengah (2008) dan jangka
panjang (pasca 2008).
Dalam cluster pendidikan,
Direktur Driya Manunggal, Setia Adi
Purwanta mewacanakan pendidikan
inklusif yang berkeadilan dan
bermasyarakat untuk akselerasi Jogja
belajar (jangka menengah).
Sedangkan untuk jangka
panjang, Ketua Dewan Pendidikan
Yogyakarta mengusulkan model sistem
pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai
Ketuhanan, kemanusiaan, berbasis hak
dan kearifan lokal. Ini merupakan bentuk
pemenuhan hak-hak pendidikan bagi
warga Negara. (CTR)
YogyaBangkitNews
Utama
Mempercepat Pemulihan dengan Sumberdaya Lokal
Gempa Bumi, Momentum menjadikan Pendidikan lebih Inklusif
Pendidikan di Indonesia masih
dirasa memprihatinkan ini dilihat dari
masih tingginya jumlah penduduk
Indonesia yang belum tamat Sekolah
Dasar sebesar 22 % dari total jumlah
penduduk (Indikator Kesejahteraan
Rakyat 2005). Sedangkan kebanyakan
pemimpin di Asia Tenggara menyadari …
ingin meningkatkan kualitas pengajaran
dan menjaga setiap anak-anak bersekolah
lebih lama. Thailand telah memperluas
wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12
tahun secara gratis. Malaysia
menargetkan angka partisipasi universitas
mencapai 40% tahun 2010. Rencana ini
…meninggalkan Indonesia jauh di
belakang. (Sumber: The
Economist.com.2003)
Pasca gempa bumi berkekuatan
5,9 Skala Richter yang mengguncang
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) dan Jawa Tengah 27 Mei 2006 itu
ternyata menjadi 'jalan' untuk
memperbaiki ribuan gedung sekolah di
Yogyakarta. Setelah sempat roboh atau
rusak berat, gedung-gedung sekolah itu
sudah berdiri lagi.
Hancurnya gedung sekolah
memang menjadi salah satu persoalan
penting di sektor pendidikan pasca gempa
bumi. Namun berkat kepedulian
pemerintah, NGO dan pihak swasta,
pembangunan kembali gedung-gedung
sekolah relatif berjalan cepat. Di sektor
pendidikan, pemerintah Yogyakarta
melalui kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi APBD 2007 mengalokasikan
dana sebesar Rp 47.042.446.000.
Sedangkan di APBD 2008, berdasarkan
rapat Musrenbang BAPEDA DIY
mengusulkan alokasi dana sekitar Rp
230.750.000.000 untuk membiayai
kegiatan prioritas di sektor pendidikan.
“Saat ini, pembangunan kembali
gedung sekolah bukan persoalan serius,”
ujar Ketua Dewan Pendidikan Propinsi
DIY, Prof. Wuryadi. Hanya saja ia
“Hingga Mei 2007 lalu dari
2.375 sekolah yang rusak, sebanyak
85% atau 2018 sudah berhasil
direnovasi Tahun 2008, semua
sekolah selesai dibangun,”
(Sri Sultan Hamengku Buwono X)
(www.pemda-diy.go.id).
Pasca Rehabilitas & Rekonstruksi infrastruktur sekolah
mengatakan pemerintah tidak mempunyai
catatan bagus tentang sumbangan sektor
swasta di bidang pendidikan.
Namun yang lebih penting lagi,
Wuryadi mengingatkan pemerintah agar
memberikan perhatian tren sekolahsekolah yang masih mengutamakan
peningkatan kualitas sekolah.
Konsekwensinya, sekolah cenderung
menerima anak-anak pandai dan datang
dari golongan masyarakat berduit.
Wuryadi melihat ini sebagai gejala
eksklusifme yang merugikan rakyat
kebanyakan.
Mengikuti logika Wuryadi,
penjabarannya anak-anak pandai itu
dapat digunakan sebagai window showing
bahwa proses pendidikan di sekolah itu
berhasil. Sedangkan anak yang berasal
dari masyarakat berkantong tebal mampu
memberi sumbangan besar kepada
sekolah sehingga dapat digunakan untuk
membiayai segala kebutuhan yang
dibutuhkan untuk proses belajarmengajar.
Wuryadi memperingatkan jika
sistem ini terus berlanjut maka semakin
banyak rakyat di Indonesia akan kesulitan
mengakses pendidikan sekolah.
Konsekwensinya,”yang miskin akan tetap
bodoh dan yang bodoh akan tetap
miskin,” tandas Wuryadi. Bila jumlahnya
makin membesar, kelompok ini berpotensi
menimbulkan konflik sosial. “Mereka
dengan mudah dapat dimanfaatkan
orang-orang yang ingin menciptakan
konflik sosial,” tambah Wuryadi.
Dalam konteks Yogyakarta,
sistem pendidikan eksklusif yang masih
berjalan ini bepotensi makin
memarginalkan anak-anak dari kalangan
kaum miskin yang tampaknya jumlahnya
makin membesar. Mengapa? Gempa bumi
membuat masyarakat menjadi kian miskin
sehingga potensi jumlah anak putus
sekolah kian membesar. Apalagi sumber
daya keuangan setiap keluarga lebih
tersedot untuk membangun rumah yang
lebih layak huni.
“Harusnya, gempa bumi ini
menjadi momen menciptakan sistem
pendidikan inklusif,” tandas Wuryadi.
Artinya, rakyat miskin tanpa kecuali dapat
masuk ke sekolah mana pun. Untuk itu,
kata Wuryadi, masyarakat perlu
mendorong pemerintah untuk
menjalankan kebijakan pendidikan gratis.
Bila Wuryadi menekankan pada
aspek penerimaan muridnya, Direktur
Driya Manunggal, Setia Adi Purwanta
menekankan pada sistem pedidikannya.
Menurut setia sistem pendidikan inklusif
adalah sistem yang menyertakan semua
anak secara bersama-sama dalam suatu
iklim dan proses pembelajaran yang layak
dan sesuai kebutuhan individu siswa
tanpa. membedakan latar belakang
kondisi sosial, ekonomi, politik, suku,
bahasa, jenis kelamin,
agama/kepercayaan, serta perbedaan
kondisi fisik maupun mental.
Dalam sekolah inklusif ini, intinya
anak pandai, anak dengan kecerdasan
dibawah rata-rata ataupun anak dengan
kebutuhan khusus dapat belajar bersama
dan saling membantu. Setiap anak belajar
berdasarkan kurikulum yang disesuaikan
dengan kondisi mereka masing-masing.
”Dan teknik penilaiannya berdasarkan
progress individu, bukan pada norma atau
patokan hasil,” ungkap Setia.
Bila sistem pendidikan inklusif ini
dapat berjalan, otomatis diskriminasi
dalam akses pendidikan akan hilang.
Rakyat miskin dapat mengeyam
pendidikan yang baik. Sudah tepat jika
gempa bumi di Yogyakarta digunakan
sebagai momentum untuk menjalakan
sistem pendidikan inklusif. Dengan sistem
ini, salah satu dari delapan cita-cita
Millenium Development Goals (MDG)
dapat tercapai, yaitu terpenuhinya
pendidikan dasar bagi semua anak. Mari,
dari Yogyakarta kita semaikan pendidikan
inklusif ke seluruh penjuru Indonesia!
(BM)
YogyaBangkitNews
Analisa
Mempercepat Pemulihan dengan Sumberdaya Lokal
Pendidikan Dasar Harus Diprioritaskan
Rehab - Rekon Pendidikan 2007
2%
4%
4%
2%
0%
7%
13%
17%
21%
5%
9%
16%
Sumber: Pertemuan FYB 10 Juli 2007
Perjuanganan melawan lupa
adalah sebuah perjuangan yang tidak
mudah. Bangsa Indonesia mungkin tahu
pasti soal ini. Sejarah menunjukkan
perjuangan bangsa ini untuk lepas dari
penjajahan dipelopori kaum terdidik.
Sejarah bangsa-bangsa maju juga
memberikan pelajaran penting, pendidikan
adalah 'jembatan emas' menuju kemajuan
peradaban. Namun hingga kini Indonesia
dalam prakteknya belum menempatkan
pendidikan sebagai prioritas.
Pada Review Program &
Kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
Pasca Gempa Propinsi DIY dalam Forum
Yogya Bangkit (FYB) 10 Juli 2007
terpaparkan bahwa alokasi dana
Rehabilitasi & Rekonstruksi pada APBD
2007 untuk sektor pendidikan dari total
Rp. 47.042.446.000 Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
mengalokasikan sebesar Rp
10.065.000.000 (21%) untuk program
pendidikan menengah. Sedangkan alokasi
dana program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun hanya Rp
6.261.000.000 (13%)
Terlepas dari belum dipenuhinya
anggaran pendidikan sebesar 20% dari
total APBD, alokasi dana seperti di atas
tentu tidak tepat. Lebih baik ditekankan
pada mempertimbangkan program wajib
belajar 9 tahun yang harus diutamakan.
Upaya ini merupakan prioritas bagi
kebutuhan advokasi anggaran negara
terutama yang bersumber dari pusat.
Pendidikan dasar adalah pondasi
bagi pendidikan selanjutnya. Ibarat
bangunan rumah, jika pondasinya jelek
maka bangunan rumah secara
keseluruhan mudah runtuh. Jika
pendidikan dasarnya jelek, maka siswa
akan menemui kesulitan saat melanjutkan
Pendidikan Usia Dini
Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga Kerja
Wajib Belajar 9 tahun
Management Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Non Formal
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pendidikan Luar Biasa
Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan
pendidikan ke jenjang berikutnya. Dalam
pendidikan dasar ini pula, anak didik
mendapat bekal ilmu-ilmu pengetahuan
penting sebagai bekal untuk menjalani
kehidupannya, diantaranya adalah
membaca dan menulis.
Pada UUD 1945, pasal 31 ayat
2 termuat pasal yang mewajibkan setiap
warga negara untuk mengikuti pendidikan
dasar dan bukannya pendidikan
menengah. Dengan mengalokasikan
sedikit anggaran pada pendidikan dasar
mengakibatkan anak masih harus
membayar untuk mendapatkannya.
Akibatnya pasti ada masyarakat miskin
yang kemungkinan tidak dapat
mengaksesnya.
UUD 1945 pasal 31 ayat 2
dengan tegas mengatakan,”Setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya.”
Sedangkan dalam UU No.20/2003 tentang
Sistem pendidikan Nasional, pasal 9
menyebutkan pembiayaan pendidikan
merupakan tanggung jawab pemerintah
pusat dan daerah serta masyarakat.
Masyarakat di sini bukan orang tua siswa
tetapi lembaga-lembaga yang mempunyai
dana cukup sehingga dapat membantu
pemerintah dalam membiayai pendidikan
(Wuryadi, Kompas Yogya, 29 Maret 2007).
Mengapa siswa SD dan SMP
masih tetap harus membayar SPP dan
uang gedung? Padahal sebetulnya
Propinsi DIY mampu menyelenggarakan
pendidikan gratis. Menurut anggota
Panitia Anggaran DPRD DIY, Noor Haris,
total anggaran untuk fasilitas dan biaya
operasional pendidikan DIY adalah Rp
889,3 milliar dan 20 % dari APBD DIY
sebesar Rp. 856,9 milliar. Sementara saat
ini DIY baru mengalokasikan sekitar 4%
dari total APBD untuk sektor pendidikan
(Kompas Yogya, 18 Juli 2007).
Mengapa pendidikan dasar
masih diabaikan? Senyatanya, DIY
memiliki Gross Enrollment Ratio atau
ukuran partisipasi pendidikan dan harapan
masyarakat yang tinggi.
Belum cukupkan pelajaran
sejarah di masa lalu yang sudah
menunjukkan betapa pentingnya
pendidikan sebagai kunci keberhasilan
suatu bangsa? Sekedar mengingatkan,
melupakan sejarah bukan suatu tindakan
bijak. Presiden pertama Indonesia,
Soekarno pernah mengatakan,”Jangan
sekali-kali meninggalkan sejarah.”
(BM)
YogyaBangkitNews
Mempercepat Pemulihan dengan Sumberdaya Lokal
Terobosan
Pendidikan
di Bantul
Bupati Bantul Idham Samawi
gusar ketika melihat realitas sistem
pendidikan sekolah di wilayahnya
ternyata tidak memperhatikan situasi
budaya masyarakat di sekitarnya.
Menurut Idham mata pencaharian
masyarakat Bantul terdiri dari tiga
golongan besar, yaitu pertanian (40%),
kerajinan (18%) dan perdagangan
(14%), tetapi lucunya tidak ada sekolah
yang memberikan pendidikan tentang
pertanian, kerajinan & perdagangan.
Menurut Prof. Wuryadi, sistem
pendidikan seperti itu adalah sistem
yang tidak bijaksana karena
mencerabut kehidupan anak dari
lingkungan budayanya.
Secara tersirat, Idham khawatir
para anak di Bantul tidak siap masuk ke
lapangan kerja di wilayah itu karena
sekolah tidak pernah mempersiapkan
murid-muridnya untuk itu.Jika mereka
masuk ke tiga jenis lapangan pekerjaan
besar di Bantul itu, kemungkinan besar
mereka menjadi pekerja yang tidak
memiliki keahlian khusus.
Tanpa memiliki keahlian
khusus, seorang pekerja tentu akan
mendapat imbalan rendah.
Impilikasinya, kesejahteraan hidup
mereka menjadi rendah. Artinya sistem
pendidikan di Bantul tidak berorientasi
untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk.
Di bidang kerajinan, indikasi ini
sudah mulai muncul. Banyak
perusahaan besar yang bergerak di
bidang kerajinan dipegang para
ekspatriat. Sementara penduduk Bantul
sendiri hanya menjadi pekerja yang
menyuplai barang kerajinan kepada
mereka.
Bukan tidak mungkin pula, ke
depan tidak ada lagi generasi muda
yang menekuni tiga pekerjaan besar di
Bantul itu sebab sistem pendidikan di
sekolah sudah mencerabut mereka dari
akar budayanya. Para generasi muda
Wacana
Festival
Gamelan Anak
sudah tidak mengenal bahkan terasing
dari kebudayaan pertanian, kerajinan
dan perdagangan tradisional.
Untuk itulah maka perlu dan
sudah waktunya memulai sistem
pendidikan yang berbasis pada
kearifan lokal. Di setiap daerah, sistem
pendidikan yang berbasis pada
kearifan lokal tentu akan memilik materi
yang berbeda sebab setiap daerah
mungkin saja memiliki keraifan lokal
yang berbeda. Bila kearifan lokal
dimaknai sebagai suatu kultur atau way
of life yang positif di suatu masyarakat,
maka sistem pendidikan di Bantul –
Ekstrakurikuler Marching Band
SD Patalan Baru
sebagai contoh – memang harus
memberikan pendidikan tentang apa itu
pertanian, kerajinan dan perdagangan.
Sebab tiga hal ini menjadi kultur
masyarakat yang dominan di Bantul.
Sedangkan di wilayah lainnya,
seperti wilayah pesisir, pendidikannya
tentu harus mengacu pada nilai-nilai
kehidupan yang mengenalkan pada
dunia kelautan. Masing-masing wilayah
akan mempunyai karakteristik
pendidikan berbasis kearifan lokal yang
berbeda-beda.
Sistem pendidikan seperti ini
bisa diterapkan dengan model system
pendidikan inklusif yang digagas Direktur
Dria Manunggal, Setia Adi Purwanta,
Setia mengatakan dalam kurikulum
sistem pendidikan inklusif, salah satu
‘persyaratannya' adalah memperhatikan
potensi dan kondisi lingkungan alam dan
masyarakat sekitar untuk dapat
digunakan sebagai tempat,
materi/sumber, dan media/alat
pembelajaran.
Setelah sistem ini diterapkan
pada 18 Sekolah Dasar dinyatakan
membawa pengaruh cukup bermakna
bagi keaktifan siswa, diantaranya SD
Sedayu, SD 1 Kretek, SD Manukan, SD
Ndaleman dan SD Krapryak Pundong.
Dengan berbasis kearifan lokal,
saat menjalani proses belajar, anak akan
berinteraksi dengan lingkungan alam dan
masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari
sanalah mereka akan belajar tentang
kehidupan budaya masyarakatnya sendiri
sehingga anak tidak akan teralinasi dari
masyarakatnya sendiri. Meraka pun siap
untuk meneruskan budaya
masyarakatnya.
Menghadirkan sistem pendidikan
berbasis kearifan lokal ini sebetulnya
bukan suatu pilihan tetapi adalah suatu
keharusan sebab UU No.23/2002 tentang
Perlindungan Anak, sudah menggariskan
hal ini. Pasal 50 mengatakan salah satu
bentuk pendidikan yang dimaksud pasal
48, pendidikan harus diarahkan untuk
pengembangan rasa hormat terhadap
orang tua, identitas budaya, bahasa dan
nilai-nilainya sendiri….Dengan demikian
jelaslah, pendidikan berbasis kearifan
lokal sebetulnya adalah hak anak. (BM)
YogyaBangkitNews
Mempercepat Pemulihan dengan Sumberdaya Lokal
Pendidikan Inklusif untuk mencapai MDGs
(Millenium Development Goals)
Hari pertama
suasana sekolah
SD Patalan Bantul
Tahun 2000, Indonesia
bersama 189 negara anggota PBB
(Perserikatan Bangsa Bangsa)
lainnya menandatangani perjanjian
MDGs (Millenium Development
Goals yang merupakan komitmen
global untuk mengurangi jumlah
orang yang hidup dibawah garis
kemiskinan atau yang hidup dibawah
biaya $ 2 AS per hari.
Dengan MDGs diharapkan
penduduk miskin dunia yang
jumlahnya 13 millar dapat dikurangi
setengahnya pada tahun 2015.
Dalam perjanjian ini disepakati
delapan tujuan bersama yang harus
dicapai pada 2015, yaitu:
Profil & Berita
(3) Persamaan gender
(4) Penurunan angka kematian anak
(5) Peningkatan kesehatan ibu hamil
(6) Perangi HIV/AIDS, Malaria dan
penyakit menular lainnya
(7) Pelestarian Lingkungan Hidup
(8) Kerjasama global
Dari workshop series MDGs yang
diadakan oleh partnership pada bulan MeiJuni di Semarang, Bali & Kulon Progo
direfleksikan oleh Multistakeholder bahwa
delapan tahun waktu yang tersisa
bukanlah waktu yang singkat untuk
menghapus angka putus sekolah dan
memenuhi hak pendidikan rakyat untuk
mendapat pendidikan. Oleh karena itu
dibutuhkan aksi nyata dari kewajiban
Negara, daya dorong Lembaga Swadaya
Masyarakat, keikutsertaan sektor swasta
dan kesadaran masyarakat untuk
mewujudkan ini. Paling penting dari
kesemuanya itu, komitmen pemerintah
untuk mewujudkan pendidikan inklusif.
Tidak hanya untuk memenuhi janji kita
pada dunia tapi juga untuk membangun
bangsa yang salah satu pondasinya
adalah pendidikan. (CTR)
(1) Penghapusan kemiskinan
& kelaparan
(2) Pendidikan Untuk Semua
Dria Manunggal
Seminar Leasson Learn
Management Perubahan Bank
Indonesia
18/07/2007
Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai kawasan model pilihan bagi
pembaruan tata pemerintahan yang
diharapkan dapat dijadikan sebagai
lessons learned bagi kawasan lain di
Indonesia telah mengeluarkan beberapa
konsep reformasi birokrasi sejak tahun
2003. Cakupan kegiatan reformasi
tersebut meliputi restrukturisasi
organisasi, reformasi pengelolaan
keuangan, reformasi pengembangan
SDM, reformasi kebijakan dan peraturan,
dan reformasi nilai dan budaya.Dengan
latar belakang ini Partnership
memfasilitasi seminar Management
Perubahan yang telah diterapkan Bank
Indonesia. Acara yang diadakan di
komplek kepatihan DIY, dihadiri oleh
Sekda, BID, BAPEDA dan seluruh
perwakilan Kabupaten kota DIY .
Agenda PARTNERSHIP Bulan Agustus
Berdiri 14 November 1991
dengan prakarsa Setia Adi Purwanta,
, Dria Manunggal muncul sebagai
respon dari masih kuatnya
diskriminasi yang dialami oleh para
diffable (differently able people).
Walaupun sudah diatur
dalam UU No. 4 TAHUN 1997
tentang penyandang cacat yang
menyatakan bahwa diffable memiliki
kedudukan, hak, kewajiban, dan
peran yang sama dan perlu
diupayakan peningkatan
kesejahteraan bagi para diffable.
Masih banyak diskriminasi yang
dialami seperti kesempatan dalam
memperoleh pendidikan, pekerjaan,
penggunaan fasilitas umum, peran
politik, perlindungan hukum,
perolehan informasi dan lain
sebagainya.
Program-program yang
dijalankan meliputi kegiatan
Advokasi, Pendidikan & Pelatihan,
Teknologi Informasi & Komunikasi,
Sudah banyak yang terbantu
dengan keberadaan Dria Manunggal.
Tanjung, siswa SMA kelas 2
mengatakan sangat terbantu dengan
fasilitas yang disediakan seperti
perpustakaan digital, pelatihan
komputer, English club.
Sejak bergabung tahun 2006,
Tanjung sudah fasih berbahasa Inggris
dan menggunakan komputer. Tanjung
sangat optimis akan melanjutkan
sekolah ke perguruan tinggi karena di
tempat ini Tanjung termotivasi melihat
para diffable yang dapat melanjutkan ke
perguruan tinggi.
Pendidikan inklusif tidak harus
selalu di sekolah, tapi yang paling
penting harus diterapkan di masyarakat,
seperti yang dilakukan Dria Manunggal.
Bagi yang ingin mengetahui Dria
Manunggal lebih lanjut dapat berkunjung
ke Jl. Wates km 2,5, Gang Lurik Kingkin
No.1 RT 08, Nitipuran. Tlp. 0274389840. (CTR)
1 Agustus 2007
Workshop Pengawasan Berbasis
Komunitas
Pukul
: 8.00 - 13.00
Tempat : Pantai Glagah, Kulon Progo
Minggu ke-2 Bulan Agustus
Focus Group Discussion
Rehab&Rekon pasca gempa untuk
cluster Pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, ketahanan
pangan,
Ekonomi dan pemerintahan
Minggu ke-2 Bulan Agustus
Focus Group Discussion Evaluasi
pelayanan public
Cluster Pendidikan
untuk informasi kegiatan kami
selengkapnya dapat menghubungi kontak
seperti yang tercantum di bawah ini.
Redaksi
Pimpinan Umum: Ketua FYB, Wakil Pimpinan: Sekertaris FYB, Penanggung Jawab: Octo Lampito, Redaktur Pelaksana: Idham Ibty
Wakil Redaktur Pelaksana: Sri Naida, Sekretaris Redaksi: Citra Nudiasari, Anggota: Bambang MBK, Puthut Indroyono, Photo by
Anggun (Fellowship of Partnership)
Alamat: Jl. Tentara Zeni Pelajar No. 1 A; Tel : +62-274-557953 ext 104, Fax : +62-274-557952, E-mail: [email protected],id
Fly UP