...

peranan “ahli k3” dalam mendorong efektifitas

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

peranan “ahli k3” dalam mendorong efektifitas
PERANAN “AHLI K3” DALAM MENDORONG
EFEKTIFITAS PENGAWASAN K3 SANGAT
PENTING DAN STRATEGIS
Generousdi(1), Darman Dapersal Dinar(2)
(1)
Staf Pengajar AKATEL Jambi PNSD Kopertis Wilayah X
Staf Pengajar Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang,
(2)
ABSTRAK :
Manajemen SDM salah satu fungsinya adalah memelihara Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dari segi apapun, baik dalam melakukan pekerjaan rutin sehari-hari di tempat kerja,
baik di kantor, di bengkel / laboratorium, di jalan umum maupun kegiatan pekerjaan di
rumah tangga. Kecelakaan Kerja dapat di cegah dengan; perundang-undangan, standarisasi,
pengawasan, penelitian bersifat teknik, riset medis, penelitian psikologis, penelitian secara
statistik, pendidikan, penggairahan, asuransi dan usaha keselamatan pada tingkat
perusahaan.
ABSTRACT
Management of human reassures may function to keep safety and healthy working rules
based an all aspects and all places. It can be applied for both business purpose like
working in workshop, office, laboratory and other and for domestic purposes. Accident can
be avoided by establishing required rules, standardization, supervision, research and other
useful activities that focus on techniques, medical, psychological, statistic, education,
motivation and insurance as well as efficiency regulation.
Keyworks: Accident Precautions
1. PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional bidang ketenagakerjaan di
Indoensia mempunyai banyak dimensi dan
mempunyai sasaran yang komperehensip, antara lain
mencakup pengembangan SDM, peningkatan
produktifitas, daya saing tenaga kerja Indonesia dan
upaya perluasan kesempatan kerja serta perlindungan
tenaga kerja.
Salah satu aspek perlindungan tenaga kerja adalah
melalui bidang keselamatan dan kesehatan kerja, atau
yang sering juga dikenal dan disebut dengan K3.
Program K3 bertujuan untuk menjamin setiap tenaga
kerja dan orang lain yang berada di suatu tempat
kerja dalam keadaan aman dan selamat dari resiko
kecelakaan yang mungkin dapat terjadi. Tetapi masih
terlihat bahwa pelaksanaan K3 seringkali masih
kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat
perusahaan pada umumnya. Karena itu program
perlindungan
K3,
perlu
ditingkatkan
perkembangannya, sebab pada era perdagangan
bebas sekarang ini, K3 merupakan salah satu syarat
yang mengikat.
Dalam rangka pengembangan keselamatan dan
kesehatan kerja tersebut, peranan Ahli K3 umum
maupun spesialis sebagai mitra kerja pemerintah
seperti yang dimaksud undang-undang, memegang
peranan penting dan strategis dalam kebijakan
Depnakertrans, sebab salah satu kendala yang
dihadapi selama ini adalah terbatasnya kuantitas dan
kualitas pegawai pengawas di lapangan dimana
jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan baik di
pusat maupun daerah tercacat berjumlah 1366 orang,
khusus Spesialisasi K3 ada 336 orang.
Kekurangan pegawai pengawas tersebut diharapkan
akan diisi peran dan fungsinya oleh Ahli K3 yang
bertugas untuk mengisi jabatan sekretaris P2K3. Dari
data yang ada tercatat bahwa dari jumlah perusahaan
sekitar 170.000 perusahaan tercatat P2K3 yang
terbentuk hampir 15.000 dan ada 1.400 orang Ahli
K3 yang ditunjuk bekerja di berbagai perusahaan
industri dan jasa inspeksi teknik. Dengan kata lain
dapat dikatakan bahwa Ahli K3 yang menduduki
jabatan Sekretaris P2K3 masih sekitar 10 %. Kondisi
ini menurut kami merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap
pelaksanaan norma K3.
Disamping itu, mengingat pentingnya K3 ini kedepan
maka dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan telah dipertegas tentang
pengaturan perlindungan K3 serta penerapan SMK3
di tiap perusahaan, maka semakin jelas bahwa
komitmen
pemerintah
Indonesia
untuk
mengeksistensikan K3 benar-benar serius.
Tujuan utama penerapan K3 di tempat kerja adalah
untuk menekan kerugian yang disebabkan oleh kasus
kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja
sekecil
mungkin,
sekaligus
mengupayakan
peningkatan produktifitas seoptimal mungkin sebagai
Peranan “AHLI K3” dalam Mendorong Efektifitas Pengawasan K3 Sangat Penting dan Strategis (Generousdi)
dampak dari kondisi kerja yang aman dan sehat. Pada
saat ini angka kecelakaan kerja di Indonesia masih
cukup tinggi, dari data yang dicatat sampai periode
tahun 2002 yang lalu, kerugian yang disebabkan
kasus kecelakaan kerja mencapai angka ± 500 juta
jam kerja hilang atau setara dengan 75 juta hari kerja
hilang atau bila dihitung dalam rupiah mencapai
setara dengan 4 % PDB di Indonesia.
Kerugian
tersebut
harus
kita
upayakan
pencegahannya secara sistematik, seperti melalui
peraturan
perundang-undangan,
penerapan
standarisasi, penyelenggaraan pembinaan dan
pelatihan, pengawasan yang konsisten dan bila perlu
dengan Low Enforsment yang tegas.
Berbagai metode pendekatan tersebut akan lebih
efektif peranannya apabila peran serta pihak terkait
dapat dilibatkan, seperti peranan lembaga kerja sama
Bipartite / P2K3 perusahaan, Lembaga kerjasama
tripartite / DK3N dan DK3W serta lembaga-lembaga
lain termasuk lembaga-lembaga pendidikan formal
(PTN & PTS) dimana selama ini peranan pihak-pihak
terkait tersebut telah cukup tinggi aktifitasnya,
termasuk pendidikan kader K3 di PTN dan PTS
setingkat D3, D4, S1 sampai S2, dan hal ini perlu kita
hargai dan kita dukung peningkatannya.
Berbagai kebijakan dari pemerintah / Depnakertrans
telah dikembangkan, antara lain dengan membentuk
unit eselon I bidang pengawasan ketenagakerjaan,
yang didalamnya termasuk bidang pengawasan K3.
Dengan pengembangan semacam ini sudah barang
tentu daya dorongnya diharapkan akan semakin
besar, khususnya dalam penyelenggaraan koordinasi
yang
bersifat
lintas
sektoral.
Upaya
memasyarakatkan K3 terus kita galakkan melalui
program Bulan K3 Nasional, yang gerakannya
dilakukan mulai dari pemerintahan tingkat pusat
sampai ke daerah-daerah, dengan melibatkan semua
unsur di dalamnya, khususnya pihak perusahaanperusahaan.
Peranan AHLI K3 merupakan asset penting dalam
sistem pengawasan K3 di Indonesia, sebab sesuai
dengan kewenangan yang diberikan oleh Undangundang keselamatan kerja, AHLI K3 mempunyai
kewajiban untuk mengawasi dan membina K3 di
perusahaan masing-masing. dan Perguruan Tinggi
tempat saudara mengajarkan materi K3 Dikaitkan
dengan era otonomi daerah, dimana sebagian
Pemerintahan kabupaten/kota belum memiliki
pegawai pengawas K3, maka AHLI K3 dapat lebih
dilibatkan dalam pengembangan K3 ditingkat
kabupaten/kota tersebut.
perusahaan atau baru ± 0,2 persen dari jumlah
perusahaan yang tercatat sekitar 170.000
perusahaan sedang jumlah perusahaan yang
mendapatkan penghargaan zerro accident sejak
tahun 1987 sebanyak .595 perusahaan, atau
sebesar ± 0,3 % dari perusahaan yang ada di
Indonesia.
Kondisi seperti di atas dapat terjadi mungkin karena
memang K3 belum dijadikan target utama oleh
manajemen perusahaan atau dapat juga disebabkan
karena tingkat kesadaran terhadap K3 masih sangat
terbatas baik dari unsur pekerja maupun unsur
pengusaha. Perlu juga dilihat kejadian kecelakaan
kerja yang terjadi dalam waktu terakhir ini seperti
kejadian tabrakan kereta api di Bojong Depok,
terbakarnya prajurit marinir di Makassar atau
kejadian yang lebih tragis lagi yaitu terbakarnya
sebuah bis di Situbondo Jawa Timur yang
mengakibatkan ± 54 orang pelajar meninggal karena
terbakar akibat tidak berfungsinya atau tidak adanya
pintu darurat dan kejadian yang cukup mengerikan
baru terjadi di PT. Freeport Indonesia dimana 8 orang
pekerja terkubur hidup-hidup akibat tertimbun tanah
Pengalaman menunjukkan bahwa setiap kecelakaan,
penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran dan
sebagainya selalu mengakibatkan kerugian besar
bukan hanya kepada pengusaha saja tetapi berakibat
juga kepada pekerja dan masyarakat. Apabila
dilakukan analisa secara mendalam maka kejadiankejadian kecelakaan kerja tersebut pada umunya
disebabkan karena tidak dijalankannya semua syaratsyarat K3 secara baik dan benar. Dengan demikian
tantangan ke depan masih sangat besar dan
menantang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Keahlian K3 tersebut terdiri dari :
 Ahli K3 Umum
 Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 Ahli K3 Pesawat Angkat (Crane)
 Ahli K3 Konstruksi
 Ahli K3 Kimia
 Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran
 Ahli Radiografi
 Inspektur Las (WI)
 Operator Pesawat Uap/ Crane/ Forklift/ Lift
 Petugas Kebakaran/Kimia
Kegiatan pembinaan K3 yang dilaksanakan sampai
tahun 2002 ini, telah tercatat tingkat kinerja K3 kita
sebagai-berikut :
Untuk itu melalui kegiatan evaluasi penunjukan
calon Ahli K3 yang dilaksanakan setiap tahun oleh
Depnakertrans dan bagi yang telah berpredikat Ahli
K3, diharapkan :
Jumlah perusahaan yang telah diaudit Sistem
Manajemen K3 (SMK3) sebanyak 308
 Agar dapat meningkatkan peran dan fungsi P2K3
yang sekaligus dapat menerapkan standar K3
87
Jurnal Teknik Mesin
Vol. 1, No.2, Desember 2004
baik secara nasional maupun international dalam
mendukung pelaksanaan K3,
ISSN 1829-8958

Berorientasi pada pendekatan pencegahan

Cakupan inspeksi
independen
 Memberi masukan ataupun membuat standarstandar K3 seperti standar keselamatan kerja,
kesehatan kerja, ergonomi, higiene perusahaan
dan lingkungan kerja. Mengingat bahwa hingga
saat ini masih sangat sedikitnya standar-standar
K3 secara nasional,
bersifat
universal
&
 Peranan Ahli K3 memegang kunci yang sangat
penting dalam suatu perusahaan dalam upaya
mendorong diterapkannya Sistem Manajemen
K3,
 Menjadi motivator baik bagi diri sendiri/keluarga,
lingkungan kerja maupun masyarakat dalam
mengantisipasi
kemungkinan
terjadinya
kecelakaan, peledakan, kebakaran maupun
penyakit akibat kerja sehingga kita dapat
berharap dan berusaha untuk tidak terjadi lagi
kecelakaan kerja atau dapat terciptanya suatu
tempat kerja atau lingkungan yang nihil
kecelakaan dan penyakit akibat kerja .
2.2 SISTEM PENGAWASAN
KERJAAN
2. KEBIJAKAN NASIONAL
Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Gambar 1. Akibat kecelakaan kerja

Personil
Dalam pembangunan Nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan & kedudukan yg penting
sebagai pelaku & tujuan pembangunan
 rekruitment
Perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu
aspek penting dalam pembangunan sektor
ketenagakerjaan untuk menuju terwujudnya
kesejahteraan pekerja
 penempatan
 diklat

Kelembagaan

Operasional
 Pemasyarakatan Norma Ketenagakerjaan
Visi dan misi K3 sebagai salah satu aspek
perlindungan pekerja di tempat kerja,
merupakan program yang harus didukung aktif
semua unsur terkait

Pada era globalisasi yang ditandai dengan
persaingan
yang
ketat,
kebebasan,
demokratisasi dan mutu produk yang prima
memerlukan stabilitas produksi yang didukung
dengan penyelenggaraan K3 yang konsisten

Secara universal maksud & tujuan utama
dilaksanakannya pengawasan ketenagakerjaan
adalah utk mewujudkan kesejahteraan &
keadilan

Angka kecelakaan
meningkat
kerja
2.1 PRINSIP PENGAWASAN
KERJAAN
yang
KETENAGA-
 Penerapan Norma Ketenagakerjaan
 Pengembangan Norma Ketenagakerjaan

Ketatalaksanaan
cenderung
KETENAGA-

Pengawasan
Ketenagakerjaan
Fungsi Negara

Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan
pekerja/buruh serta institusi lain seperti
lembaga riset, perguruan tinggi
merupakan
Gambar 2. Bengkel mesin bubut Lingkungan kerja yang
tidak teratur merupakan sumber kecelakaan kerja
(Sumber PT. PINDAD Bandung)
88
Peranan “AHLI K3” dalam Mendorong Efektifitas Pengawasan K3 Sangat Penting dan Strategis (Generousdi)
2.3 KEBIJAKAN
2.3.1 VISI
Terwujudnya Masyarakat Industri yang
Sejahtera dan Berkeadilan
2.3.2 MISI

Mewujudkan jaminan kepastian hukum

Menjadikan Institusi Andalan

Menciptakan ketenangan Bekerja & Berusaha
2.3.3 STRATEGI

Pengembangan fungsi & kapasitas kerja
organisasi

Pemantapan
Ketenagakerjaan

Pengembangan Sistem & Budaya Kerja

Pengembangan strategi & program dalam
rangka penajaman penanganan substansi
teknis Pengawasan Ketenagakerjaan
Sistem
Pengawasan
2.3.4 KEBIJAKAN K3 NASIONAL UU No. 1
Tahun 1970

Policy K3 Nasional pada Menakertrans RI

Pendekatan Preventif

Azas desentralisasi sektoral
Gambar 3 : bengkel mesin gerinda Kecerobohan dapat
berakibat fatal. Patuhilah peraturan
(Sumber PT. PINDAD Bandung)
3. KESEHATAN KERJA
Tujuan Kesehatan Kerja (ILO/WHO 1995)




2.3.5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI SEKTORAL

Pendelegasian
kewenangan
kepada sektor lain

Pertanggungan jawab kepada Menakertrans
RI

Peranan Ahli K3 dalam operasional sistem
desentralisasi sektoral
operasional

Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik,
mental dan sosial dari pekerja;
Pencegahan gangguan kesehatan yang
disebabkan oleh kondisi kerja;
Perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor
yang mengganggu kesehatan;
Penempatan dan pemeliharaan pekerja
dalam lingkungan kerja yang sesuai
kemampuan fisik dan psikologis pekerja;
Penyesuaian
setiap
orang
kepada
pekerjaannya.
2.3.6 KEBIJAKAN K3 PADA ERA OTODA
Kewenangan Pemerintah Pusat

Penetapan Kebijakan Nasional

Standarisasi Teknis

Akreditasi Kelembagaan

Sertifikasi Kompetensi Personil
Gambar 4. Bengkel pelat Gunakanlah alat pelindung diri
(apd) sewaktu bekerja
(Sumber PT. PINDAD Bandung)
89
Jurnal Teknik Mesin
Vol. 1, No.2, Desember 2004
Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja :

ISSN 1829-8958
Tantangan Globalisasi
2.3Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2.4Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
2.5Pembinaan dan pengawasan lingk. Kerja
2.6Pembinaan dan pengawasan sanitair
2.7Pembinaan dan pengawasan perlengkapan utk
kesehatan tenaga kerja
2.8Pencegahan thd penyakit umum dan PAK
2.9P3K
2.10 Latihan petugas P3K
2.11 Perencanaan tempat kerja, APD, gizi dan
penyelenggaraan makanan di tempat kerja
2.12 Rehabilitasi akibat kecelakaan dan PAK
2.13 Pembinaan thd tenaga kerja yang punya
kelainan
2.14 Laporan berkala.
Personel :

Dokter :

UU No. 1/ 1970 pasal 8



Permennaker No. 01/1976 ttg Kewajiban
Latihan
Hyperkes
Bagi
Dokter
Perusahaan;
Permennaker
No.
02/1980
ttg
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Dalam Penyelenggaraan Keselamatan
Kerja;
Paramedis :

Permennaker No. 01/1979 ttg Kewajiban
Latihan Hyperkes bagi Tenaga Paramedis
Perusahaan
Gambar 5. Bengkel cat Gunakanlah alat pelindung diri
(apd) sewaktu bekerja
(Sumber PT. PINDAD Bandung)
5. PEMECAHAN MASALAH

Menciptakan Tenaga K3 Profesional melalui
kemitraan

Meningkatkan Sosialisasi :

Pembudayaan K3 di setiap tempat kerja

Penyempurnaan peraturan per-uu-an K3

Standar-standar teknis K3

Sistem Manajemen K3

Mendorong terciptanya nihil kecelakaan dan
penyakit akibat kerja

Meningkatkan pelaksanaan Bulan K3

Membangun jaringan kerja K3 (Safety Net)
baik Nasional maupun International
 Ahli K3 :

Permennaker No. 02/1992 ttg Tatacara
Penunjukan Kewajiban dan Wewenang
Ahli K3
 Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia :

Kepmennaker
No.
187/1999
ttg
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di
Tempat Kerja
4. PERMASALAHAN

Tingkat Kecelakaan Kerja masih tinggi

Kesadaran Pengusaha & Pekerja masih
rendah

Koordinasi Lintas Sektoral belum berjalan
dengan baik

Kualitas & kuantitas pegawai pengawas &
ahli K3 masih terbatas

Pelaksanaan K3 pada era Otoda masih
belum berjalan baik
Gambar 6. Kebahagiaan Ingat, keluarga anda menunggu
anda dengan senyuman
(Sumber PT. PINDAD Bandung)
90
Peranan “AHLI K3” dalam Mendorong Efektifitas Pengawasan K3 Sangat Penting dan Strategis (Generousdi)
2.
6. PROGRAM STRATEGIS
Mengoptimalisasi Pemberdayaan
Darman
Dapersal
Dinar,
Manajemen
Keselamatan Kerja, Politeknik Negeri Padang,
1997.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Peraturan Umum Instalasi Listrik
(PUIL),1997.
PINDAD,PT
(Persero),
PT.PAL
dan
PT.Pupuk Kujang, Kumpulan Prosedur
Peraturan Keselamatan Kerja.
Suma’mur.Pk,MSc,Dr Keselamatan Kerja &
Pencegahan Kebakaran, 1995.
Tia Setiawan & harun, Keselamatan Kerja dan
Tata Laksana Bengkel, 1980.
Yayasan Keselamatan Kerja & Kesehatan
Kerja, Manajemen Keselamatan Kerja.

Ahli K3

P2K3 Perusahaan

Dewan K3 Nasional & Propinsi

Perusahaan Jasa K3 & Inspeksi Teknis

Asosiasi Profesi K3
5.

Perguruan Tinggi
6.

Lembaga terkait lainnya

Mendorong penerapan Sistem Manajemen K3
pada perusahaan yang wajib menerapkan

Menggalakkan pelaksanaan Audit SMK3
Curriculum Vitae

Menggalakkan
program zero
perusahaan
Ir. Generousdi.; Staf Pengajar AKATEL Jambi
PNSD Kopertis Wilayah X.

Melaksanakan pelatihan sertifikasi auditor
SMK3

Mendorong terbentuknya
auditor SMK3

Meningkatkan Operasionalisasi Pengawa-san
K3

Pemerintah melakukan pengawasan K3 lintas
propinsi

Propinsi melakukan pengawasan K3 lintas
Kab/Kota

Kab/Kota melakukan pengawasan K3 di pershpersh pada wilayahnya

Memberdayakan lebih optimal terhadap Ahli
K3, PJIT ataupun PJK3

Membentuk sistem informasi K3 mulai dari
Pusat sampai Perusahaan
3.
pelaksanaan
accident di
4.
pencapaian
perusahaan-
perusahaan
jasa
7.
Ir. Darman Dapersal Dinar.; Staf Pengajar Teknik
Mesin dan Teknik Telekomunikasi pada Politeknik
Negeri Padang, Konsultan & Pengurus Asosiasi
AHLI K3 Umum Perusahaan Swasta dan BUMN di
Sumatera Barat serta sebagai Assesor Ikatan Ahli
Teknik Ketenagakistrikan Indonesia (iatki) bidang
pembangkitan.
Email: [email protected]
7. KESIMPULAN
1.
Pembudayaan K3 sebagai program strategis
perlu didukung semua pihak
2.
Peranan Ahli K3 dlm mendorong efektifitas
pengawasan K3 sangat penting dan strategis
3.
Optimalisasi peranan lembaga K3 dan sektor
terkait agar dapat dicapai tingkat sinergi yang
optimal
4.
Dapat tersedianya kelengkapan pedoman teknis
maupun standar-standar K3 baik nasional
maupun international
PUSTAKA
1. Bennet NB.Silalahi, Rumondang Silalahi,
Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja,
1985
91
Fly UP