...

II. BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PETIERBANGAI\`

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

II. BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PETIERBANGAI\`
PERJANJIAN KERJASAMA
AI{TARA
PERUSAHAA}I UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAIY NAVIGASI PEI\ERBAIIGAN INDONESIA
DAN
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBAIYGAI{
DIREKTORAT JEIYDERAL PERHUBUNGA}I T'DARA
KEMENTERIAII PERI{UBT]NGATI
TENTANG
PELAKSANAAI\ KALIBRASI FASILITAS PELAYANAN NAYIGASI
PENERBAI\IGAII YAIIG DIKELOLA OLEH PERUM LPPNPI
Nomor: PJJ.13.01/00/LPPNPU0ln0l4l00l
Nomor: HK201NS|BBKFP.2014
perjanjian Kerjasama (selanjuhya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani pada hari
ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dur Ribu hnpat Bdffi
Q4-01-2014), oleh dan antara:
I.
PERUM LEMBAGA PEIYYELENGGARA PELAYANAI\ NAYIGASI
PEI\ERBANGAI{ IND
OIYE
SIA (LPPNPI),
di Gedung 611 Tower, Jalan C3 Bandar
Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, dalam hal ini diwakili
secara sah oleh Ir, Fadli Soesilo, MSi. selaku Direktur Teknik Navigasi
berkedudukan di Tangerang, beralamat
Penerbangan PERUM LPPI{PI, yang bertindak dalam jabatannya tersebut
mewakili Direksi PERUM LPPNPI, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk
dan atas ftrma PERUM LPPNPI, dan untuk selanjutnya dalarn Perjanjian ini
disebut "PERUM LPPNPI"
II.
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PETIERBANGAI\'
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBT]NGAN UDARA, I(EMENTERIAN
PERHUBI]NGAF[,
berkedudukan
di Tangerang, beralarnat di
Jalan Raya STPI Curug-Legok
ini diwakili oleh Ir. BAGUS SUNJOYO, MM.
selaku Kepala BALAI BESAR KALIBRASI Fasilitas Penerbangan
Tangerang 15820, dalam hal
Halaman 1
""' ,"ru', ,rr*r, .ff..BArAr
BEsAR KA
,rr*r.,.74...-...
/
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dari
dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas ruIma Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara
Kementerian Perhubungan, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
''BALAI BESAR KALIBRASI''
PERUM LPPNPI dan BALAI BESAR KALIBRASI secara bersarna-sama selanjutnya
disebut "PARA
a- Bahwa
PIHAK' terlebih datrulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia, pelayanan navigasi penerbangan saat ini dilakukan
oleh Perum LPPNPI, sehingga aspek pelayanan yang terkait dengan
pelayanan navigasi penerbangan yang sebelumnya dilayani oleh PT.
Angkasa Pura
I
(Persero) dan PT. Angkasa Pura
II
(Persero), beralih ke
Perum LPPNPI;
b.
Bahwa dalam rangka pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada hwuf
a diperlukan kalibrasi secara
berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, terhadap fasilitas navigasi penerbangan" yang didalarnnya
terrnasuk alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan;
c.
Bahwa BALAI BESAR KALIBRASI adalah instansi Pemerintah yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang
melaksanakan kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan;
d. Bahwa BALAI BESAR KALIBRASI sepakat melaksanakan Pekerjaan
Kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan yang di kelola oleh PERUM
LPPNPI selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 (satu) lanuart 2014
sampai dengan Tanggal
Berdasarkan hal-hal tersebut
3l
di
Desember 2015.
atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian,
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Halaman 2
""'
,"rr,
,rr*rrff...BALArBEsAR
KALTBRAsT
/
,f
Pasal
l
DASAR/REFERENSI PERJANJIAI{
Perjanjian ini berdasarkan atas dasar-dasar atau referensi sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Nomor
I
Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaxan Negara
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan LembaranNegaraNomor a955);
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
9, Tambahan
Lembaran
Negara 4A7il;
c.
peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19);
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19);
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahw 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 176);
f.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 16 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja
BALAI BESAR KALIBRASI
Fasilitas
Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
g.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP. 572 Tahrn 20ll
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan Dan
Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
Pasal2
POKOK . POKOK PERJANJIAN
(l)
pARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama kalibrasi
terhadap fasilitas yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi
penerbangan yang dikelola oleh PERUM LPPNPI.
HalarPan 3
""' r"rrr rrr*r, .ffi-.BALAr
BEsAR
KA
rrr-*, ....
/4.
-.-
(2)
Dalam melaksanakan kalibrasi, BALAI BESAR KALIBRASI menggunakan
pesawat udara kalibrasi yang dilengkapi dengan peralatan laboratorium/konsul
salah satu
dantatau pesawat udara yang secara khusus ditugaskan melaksanakan
atau beberapa j enis penerbangan kalibrasi'
(3)
BALAI BESAR KALIBRASI melakukan penerbangan kalibrasi terhadap fasilitas
navigasi penerbangan sesuai dengan periodesasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(4)
ayat
Dalam hal diperlukan kegiatan kalibrasi diluar periodesasi seperti dimaksud
(3), BALAI BESAR KALIBRASI dapat melalcukan kalibrasi berdasarkan
permintaan Perum LPPNPI.
Pasal3
JAFIGKA WAKTU PER.IANJIAN
I
(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal
Januari 2014 sarrpai dengan tanggal 31 Desember 2015'
(2) perjanjian ini akan dievaluasi setiap tatrun oleh Para Pihak dan apabila dipandang
perlu dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan Para Pihak'
Pasal4
HAK DAI\[ KEWAJIBAIY PARA PIHAK
(l)
Hak dan Kewajiban PERUM LPPNPI:
a.
Mendapatkan pelayanan jasa penerbangao kalibrasi dari
BALAI
BESAR
KALIBRASI;
b.
Menyampaikan daftar fasilitas navigasi pener,bangan
di
bandar udara yang
secara bertahap masuk dalam pengelolaan PERUM LPPNPI;
c.
Menyampaikan pemrohonan pelaksanaan kalibrasi
fasilitas
navigasi
BALAI BESAR KALIBRASI;
Menyiapkan fasilitas navigasi penerbangan, surveillance dan komunikasi
penerbangan kepada
d.
jadwal waktu
penerbangan dalam kondisi siap untuk dikalibrasi sesuai dengan
yang ditetapkan dengan rincian peralatan dan lokasi yang akan dikalibrasikan;
Paraf
Menugaskan petugas yang bertanggung jawab membidangi teknik dan operasi
yang terkait dalam setiap bandar udara untuk membantu
kelancaran
pelaksanaan penerbangan kalibrasi;
Membayar seluruh biaya pelaksanaan penerbangan kalibrasi setelah laporan
hasil kalibrasi diserahkan sesuai dengan fasilitas yang dikalibrasi, dan ferry
flisht;
o
Menyediakan akomodasi crew flight kalibrasi di lokasi;
h.
Membantu BALAI BESAR KALIBRASI dalam menentukan posisi ground
check point.
(2)
Hak dan Kewajiban BALAI BESAR KALIBRASI:
a.
Menerima pembayaran dari PERUM LPPNPI atas jasa kalibrasi peralatan
navigasi penerbangan sesuai
tarif
sebagaimana tersebut dalam Pasal 5
Perjanjian ini;
b.
Melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan sesuai dengan
periodesasi dan permintaan dari PERUM LPPNPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal2 ayat(3) danayat(4);
c.
BALAI BESAR KALIBRASI wajib mencari rute penerbangan yang paling
efisien yang disepakati oleh PERUM LPPNPI apabila lokasi peralatan yang
akan dikalibrasi lebih dari satu tempa!
d.
Melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan sesuai dengan
pedoman pelaksanaan penerbangan kalibrasi yang berlaku;
e.
Dalam hal BALAI BESAR KALIBRASI tidak dapat melaksanakan kalibrasi
peralatan navigasi penerbangan dan surveillance akibat alasan teknis, maka
BALAI BESAR KALIBRASI wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis
Kepada Direklorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara, Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada PERUM LPPNPI;
f.
Menanggung seluruh biaya yang timbul dalam hal terjadi kegagalan akibat
alasan teknis
BALAI BESAR KALIBRASI yang sifatnya mendadak pada
saat
pelaksanaan penerbangan kalibrasi;
g.
Menyampaikan pemberitahuan kepada PERUM LPPNPI terhadap pelaksanaan
dan penundaan penerbangan kalibrasi selambat lambatrya 3 (tiga) hari;
Halaman 5
'""' r"rrr rrr*r,ff...BArAr
BESARKA
*
*,
-/,
---
yang tertunda
Melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan
PIHAK;
akibat alasan teknis berdasarkan kesepakatan PARA
hasil pelaksanaan kalibrasi peralatan navigasi
waklu
penerbangan yang mencantumkan antwa lain stafus peralatan dan
Menyarrrpaikan laporan
pelaksanaan kalibrasi berkala berikutrya kepada PERUM LPPNPI;
j. Memberikan saran kepada PERUM LPPNPI dalam usaha meningkatkan
keselamatan penerbangan termasuk penyampaian data untuk
penerbitan/perubahan NOTAM;
Melakukan pengecekan fasilitas navigasi penerbangan maupun fasilitas
dan
komunikasi penerbangan pada saat penerbangan kedatangan fferyy Jlight)
melaporkan hasil pengecekan kepada teknisi lokasi sebelum dilaksanakan
kalibrasi sebagai bahan masukan.
Pasal5
BIAYA KALIBRASI TASILITAS NAYIGASI PENERBANGAII
(l)
yang diatur
Biayakalibrasi fasilitas navigasi penerbangan berdasarkan besaran tarif
Jenis
dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas
Perhubungan'
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen
(2)
pada ayat (1)
Dalam hal terdapat perubahan ketentuan tarif sebagaimana tersebut
pasal ini, maka terhitung sejak ketentuan tarif yang baru diberlalnrkan, besaran tarif
disesuaikan dengan ketentuan.
(3)
kalibrasi
Dalam hal pelaksafturn katibrasi fasilitas navigasi terdapat pelaksanaan
Flight dan
bersamaan dengan pelaksanaan kalibrasi fasilitas PAPI, biaya Ferry
dengan
akomodasi crew kalibrasi dilokasi ditanggung secara bersama-sama
Pura I
persentase masing-masing 50o/o arltaruPerum LPPNPI dengan PT. Angkasa
(persero) atau pT. Angkasa Pura
II
(Persero) sampai dengan ditentukan lain oleh
perum LppNpI dengan PT. Angkasa Pura
I
(Persero) atau PT. Angkasa Pura
II
(Persero).
(4)
Biaya Ferry Flight sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagihkan oleh Balai
Besar Kalibrasi kepada Perum LPPNPI dan PT. Angkasa Pura
Ang]<asa Pura
II
I
(Persero) atau PT'
(Persero).
Halaman 6
"*
,"rr, ,rr*rr.ffi..BAlAl
BEsAR KALIBRASI
/
Pasal 6
KOORDINATOR YERIFIKASI
Dalam hal pelaksaftmn kalibrasi fasilitas navigasi sebagaimana dimaksud dalam
5 ayat (3) akan diverifikasi oleh masing-masing pejabat terkait Perum
LPPNPI dan PT. Angkasa Pura I @ersero) atau PT. Angkasa Pwa II (Persero)
Pasal
dilokasi.
Pasal 7
SA}IKSI DAI\
DENDA
(1) Dalam hal PERUM LPPNPI terlambat melaksanakan pembayaran biaya kalibrasi
kepada
BALAI BESAR KALIBRASI melewati waktu
I (satu) bulan kalender,
maka PERUM LPPNPI dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2Yo
(dua persen) per bulan dari jumlah tagihan yang terhutang dan bagian dari bulan
dihitung satu bulan penuh
(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dikenakan untuk paling larrn24 (dua puluh empat) bulan.
(3) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut perhitungan
denda terhitung mulai diterimanya berkas permohonan pembayaran lengkap dan
sesuai.
Pasal 8
LAIN _ LAIN
(1)
Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dapat diubah atas
dasar kesepakatan PARA
PIHAK, akan diatur dalam Addendum/Amandemen yang
dibuat, setelah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh yang mewakili
PARA PIHAK.
{2)
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk penerbangan
commissioning akandiatur tersendiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
Halaman 7
t"'"t
,".r, n
*rt.ffi...BALArBEsAR
KALTBRAST
/
f
(3)
Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka
pARA pIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.
Pasal
9
FORCE MAJEURE
(
1)
ini tidak
Kegagalan pARA PIHAK melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjaniian
tersebut
dianggap sebagai kelataian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan
disebabkan oleh for c e mai e ur
(2)
e-
yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak
terduga yang terja.di di luar kekuasaan PAIL{ PIHAK termasuk pada kebakaran,
perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alam'
tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial
mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan Perjanjian ini.
3)
Bila terjadi force maieure, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan
kepada pihak yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan
konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana telah terjadi force
majeure.
4\
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setetrah menerima pengajuan force
majeure sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka pihak yang menerima
pengajuanfor ce maj eur e akanmenentukan sikapnya mengenai hal tersebut.
5)
Dalam lfilterladiforce maieure, maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan
kembali jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut'
Pasal 10
PERUBAHAN-PERUBAHAN
(1)
jangka
Setiap perubahan yang merupakan perubahan lingkup pekerjaan, perubahan
waktu pelaksanaan, perubahan cara pembayala*, pekerjaan tambah dan/atau
pekerjaan kurang, hanya dapat dilaksanakatr atas dasar kesepakatan PARA PIHAK
yang dituangkan secaxa tertulis.
Halaman 8
""'
,"rr,
,rr*rrff...BAr-ArBEs,AR
**^*,
.
jA
(2)
Untuk perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan
dalam Berita Acara danlataaPerjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani
PARA PIHAK.
Pasal 11
PENUTUP
Demikian Perjanjian
ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, bermeterai cukuP serta
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku terhitung sejak
dikndatangani oleh PARA PIHAK-
LEMBAGA PEN-YELENGGARA
BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITASPEI\Tf, RBANGAII
PELAYANAN NAVIGASI
DITJEN PERIIUBUNGAI\ UDARA
PERUM
PENERBAIIGAI\ INDONESIA
DIREKTUR TEKNIK NAVIGASI
PENERBANGAN
Halaman 9
Paraf
Ay
Peru m IPPNPI
-
ff-......BALAl
BESAR KAUBRAS
t -.
I/-
/
-
"
-
Fly UP