...

Menghindari jebakan penghasilan menengah di Indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Menghindari jebakan penghasilan menengah di Indonesia
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:
Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih
baik dan kesejahteraan bersama
International
Labour
Organization
Menghindari jebakan penghasilan menengah di Indonesia
melalui pasar tenaga kerja yang lebih inklusif dan integrasi
ASEAN yang lebih dalam
Laporan Singkat tentang Indonesia | Agustus 2014
Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) merupakan
asosiasi negara-negara yang ada di kawasan yang dinamis dan
beraneka ragam.1 Kawasan ini menikmati tingkat pertumbuhan
ekonomi yang luar biasa selama beberapa dasawarsa terakhir
tapi juga menghadapi masalah peningkatan ketidaksetaraan
dan pekerjaan yang bermutu rendah. Pada 2015, Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA), yang diharapkan sebagai pasar
tunggal dan basis produksi bersama, akan menjadi kenyataan.
Liberalisasi perdagangan dan investasi akan mempengaruhi
struktur perekonomian, pekerjaan, keterampilan, upah, dan
mobilitas pekerja.
Indonesia merupakan negara yang memberi kontribusi lebih
dari sepertiga perekonomian ASEAN dan hampir dua per
lima angkatan kerja di kawasan ini.2 Integrasi yang lebih dalam
melalui MEA diharapkan dapat membantu negeri ini dalam
menghindari jebakan penghasilan menengah dengan membuka
peluang baru untuk pertumbuhan dan kesejahteraan dan
dengan mempercepat transisi ke perekonomian dengan nilai
tambah yang lebih tinggi. Meskipun demikian, manfaat MEA
akan didistribusikan secara tidak merata, sehingga berpotensi
memperlebar ketidaksetaraan yang ada antar daerah dan
sektor dan antara perempuan dengan laki-laki.
Hal ini merupakan persoalan khusus bagi Indonesia
karena perbedaan penghasilan yang semakin lebar selama
dua dasawarsa terakhir. Antara tahun 1991 dan 2011,
ketidaksetaraan, yang diukur berdasarkan koefisien Gini,
meningkat dari 29,2 menjadi 38,1. Tingkat pertumbuhan
ekonomi regional yang tidak merata menimbulkan kesenjangan
yang besar antar provinsi dan daerah, terutama antara
kawasan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Di samping
itu, ketidaksetaraan gender yang besar ini dibuktikan melalui
perbedaan sebesar 33 persen dalam hal tingkat partisipasi
tenaga kerja antara perempuan dengan laki-laki (lihat Tabel
1). Sementara pencari kerja muda memiliki posisi yang
sangat lemah di pasar tenaga kerja, dan tingkat pengangguran
yang tinggi di kalangan muda dapat menyia-nyiakan jumlah
penduduk Indonesia yang besar.
1
Laporan penelitian ini berdasarkan ADB dan ILO: Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan
kesejahteraan bersama(Bangkok, ILO, 2014)
2
Sumber: IMF: World Economic Outlook Database (Apr. 2014) dan ADB
dan ILO, op. cit., tabel F1-1.
Untuk mewujudkan manfaat integrasi ASEAN yang lebih
dalam, Indonesia perlu memastikan adanya pasar tenaga kerja
yang lebih inklusif. Kebijakan yang terkoordinir dan koheren
perlu diterapkan dalam menanamkan investasi di bidang
prasarana desa, mendukung pekerjaan yang lebih produktif
di beberapa sektor penting, meningkatkan mutu sistem
pendidikan dan pelatihan, menghubungkan upah dengan
produktivitas, serta meningkatkan cakupan dan perluasan
perlindungan sosial.
Tabel 1: Indikator ekonomi dan pasar tenaga kerja
pilihan di Indonesia
2011
20122013
Tingkat pertumbuhan PDB (%) 6,5
6,3
5,8
Perdagangan barang (% PDB)
56,1
54,8
41,5
Keluaran per tenaga kerja, PPP
(constant 2005 international $)
9.130
9.486
9.848
Total ketenagakerjaan (ribuan) Total Laki-lakiPerempuan
112.760
70.330
42.430
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
66,9
83,6
50,3
Tingkat Pengangguran (%)
6,2
6,1
6,5
Pertanian dibanding total ketenagakerjaan (%)
34,8
35,6
33,4
Tingkat ketenagakerjaan rentan (%) 50,1
45,1
58,5
…
…
Upah bulanan rata-rata (US$)
174
Catatan: “…” menunjukkan bahwa data tidak tersedia; semua indikator
pasar tenaga kerja mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas dan
mencerminkan data tahun 2013 kecuali upah bulanan rata-rata (2012);
pekerjaan rentan ditetapkan sebagai wirausaha dan pekerja keluarga yang
hanya membantu.
Sumber: ADB dan ILO: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola
integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama (Bangkok,
ILO, 2014), Lampiran F.
2
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama
MEA dapat menciptakan 1,9 juta pekerjaan
baru di Indonesia dan mempercepat perubahan
struktural menuju sektor-sektor dengan tingkat
produktivitas yang lebih tinggi
Simulasi-simulai model ini menunjukkan bahwa integrasi
perdagangan yang lebih dalam di bawah MEA dapat
menciptakan hasil ekonomi dan pekerjaan yang sangat besar
di Indonesia (lihat Gambar 1).3
Model ini memproyeksikan bahwa kebijakan MEA dapat
meningkatkan PDB Indonesia sebesar 2,5 persen pada tahun
2025, dibandingkan skenario awal tanpa integrasi yang lebih
dalam. Di samping itu, simulasi-simulasi ini memperlihatkan
peningkatan bersih sebesar 1,9 juta lapangan kerja selama
tahap awal, namun angka ini hanya 1,3 persen dari jumlah
total pekerjaan. Perempuan diperkirakan hanya memperoleh
27 persen dari pekerjaan yang ada – dan perbedaan ini
dapat memperburuk kesenjangan gender yang ada. Hal ini
menunjukkan perlunya pengelolaan dan pemantauan secara
seksama terhadap dampak gender dari integrasi ASEAN di
Indonesia.
Gambar 1: Perubahan berbagai indikator ekonomi
dan pasar tenaga kerja di bawah skenario MEA
dibandingkan data awal di Indonesia, 2025 (persen)
Peningkatan hasil absolut di sektor pertanian juga diharapkan;
meskipun demikian, pangsa pekerjaan relatif di sektor
pertanian diperkirakan akan menurun karena peningkatan
pangsa pekerjaan di sektor industri dan jasa.Walau perubahan
struktural akan terjadi pada sektor-sektor yang memiliki
tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor
pertanian, namun sektor-sektor ini biasanya rentan terhadap
pekerjaan rentan dan informalitas. Prospek hasil besar yang
dicapai pekerjaan ini membutuhkan kebijakan pasar tenaga
kerja yang terkoordinir untuk memperbaiki kondisi kerja dan
mengurangi kerentanan.
Perubahan struktural tentunya akan mengakibatkan
perputaran di pasar tenaga kerja – yang menciptakan
peningkatan permintaan akan beberapa jenis pekerjaan
tertentu dan mengurangi permintaan akan jenis pekerjaan
lain. Pekerja yang kehilangan pekerjaan berisiko tidak dapat
memperoleh pekerjaan lain di sektor-sektor yang lebih
produktif. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan
sehingga mereka terjebak dalam pekerjaan rentan. Mengurangi
biaya penyesuaian dan ketidaksetaraan yang terkait dengan
perubahan struktural membutuhkan kebijakan industri
dan sektoral yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik,
landasan perlindungan sosial yang kuat, serta kebijakan yang
mendukung usaha kecil dan investasi lebih lanjut di bidang
keterampilan dan pelatihan.
Ketenagakerjaan
Ketidaksesuaian keterampilan mungkin akan
lebih buruk
Produktivitas kerja
PDB
Investasi
Konsumsi pribadi
Ekspor
Impor
0
5
10
15
Sumber: ADB dan ILO, op. cit.
Selama 20 tahun terakhir, pasar tenaga kerja telah mengalami
perubahan struktural yang besar. Terjadi penurunan besar di
sektor pertanian yang diambil alih oleh sektor jasa. Antara
tahun 2003 sampai 2013, 71,9 persen pekerjaan baru yang
diciptakan berada di sektor perdagangan glosir dan ritel,
perhotelan dan restoran serta di sektor komunitas, sosial,
personal dan jasa. Tantangan besarnya adalah bahwa tingkat
produktivitas tenaga kerja di sektor-sektor jasa ini lebih
rendah dibandingkan sektor manufaktur dan hanya 1,6 sampai
1,7 kali lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.
Perubahan struktural di bawah MEA dapat membantu
meningkatkan daya saing Indonesia sehingga menjadi negara
dengan tingkat produksi dan ekspor yang lebih baik, dan
tercermin melalui produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi.4
Proyeksi menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga
2025, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi di
negeri ini mungkin meningkat sebesar 55,7 persen, yaitu
sekitar separuh dari tingkat pertumbuhan pekerjaan yang
membutuhkan keterampilan tinggi di kawasan ASEAN (lihat
Gambar 2). Pertumbuhan permintaan akan pekerjaan dengan
keterampilan menengah diperkirakan lebih sedikit yaitu 26,1,
sedangkan permintaan akan pekerjaan yang membutuhkan
keterampilan rendah diperkirakan hanya sebesar 3,2 persen.
MEA dapat memprioritaskan pola-pola ketenagakerjaan
sektoral ini. Peningkatan jumlah lapangan kerja di bawah MEA
dibandingkan sebelumnya diikuti dengan perluasan sektor
perdagangan dan transportasi, konstruksi, logam, kimia, dan
tekstil serta penurunan sektor pengolahan makanan.
3
Lihat ADB dan ILO, op. cit., bab
4
Lihat ADB dan ILO, op. cit., bab 4.
Laporan Singkat Indonesia
Gambar 2: Estimasi perubahan dalam hal
ketenagakerjaan berdasarkan tingkat keterampilan
di Indonesia, 2010-25 (dalam ribuan dan persen)
24.000
120
20.000
100
16.000
80
12.000
60
8.000
40
4.000
20
0
0
-4.000
-20
Tinggi
Sedang
3
muda mencapai sebesar 21,6 persen, yaitu yang tertinggi di
kawasan ini dan lebih dari tiga kali lipat jumlah pengangguran
secara keseluruhan di negeri ini. Indonesia saat ini sedang
mengalami transisi demografis di mana ia memiliki jumlah
penduduk usia kerja yang tinggi dibandingkan penduduk tua
dan penduduk yang menjadi tanggungan orang lain. Untuk
mengoptimalkan keunggulan demografis ini, kaum muda
perlu memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga
kerja, serta bantuan transisi dari sekolah ke pekerjaan. Jika
kaum muda tidak dapat memperoleh pekerjaan layak, maka
keunggulan demografis ini dapat berubah menjadi tanggungan
demografis.
Rendah
Perubahan tambahan di bawah MEA (dalam ribuan)
Perubahan di bawah kajian (dalam ribuan)
Total perubahan dalam persen
Sumber: ADB dan ILO, op. cit.
Permintaan akan pekerja berketerampilan tinggi mungkin tidak
akan dapat dipenuhi secara otomatis. Dikarenakan peluang ini
membutuhkan akses, mutu dan relevansi sistem pendidikan
dan pelatihan yang lebih baik, dan mengatasi ketidaksesuaian
keterampilan dan memastikan bahwa pekerja paling rentan
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing dalam
memperoleh pekerjaan.
Di sebagian besar aspek ini, Indonesia menghadapi beberapa
tantangan besar. Lebih dari 900.000 anak-anak Indonesia usia
SD sudah putus sekolah. Mereka berisiko menjadi pekerja anak
dan kemungkinan besar tidak dapat memperoleh pekerjaan
layak di masa mendatang. Meskipun demikian, Indonesia
telah memperoleh kemajuan dalam meningkatkan pendidikan
sekunder terutama di kalangan anak perempuan di pedesaan.
Ini adalah hasil dari beberapa inisiatif yang menyediakan
beasiswa, makanan tambahan, bantuan transportasi dan
fasilitas sanitasi.
Di samping akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
akan membantu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja
yang cepat berubah dan mengatasi masalah kesenjangan
keterampilan. Estimasi model ini menunjukkan bahwa pekerja
yang memiliki kualifikasi tidak memadai akan mengisi 63
persen dari total pekerjaan yang membutuhkan keterampilan
tinggi (13,3 juta posisi) di Indonesia tahun 2025. Di samping
itu, survei ILO tahun 2013 tentang perusahaan dan asosiasi
bisnis ASEAN menyimpulkan bahwa hanya 35,3 persen
responden yang setuju bahwa lulusan SMP dan 41,2 persen
lulusan pendidikan tertier di Indonesia sudah memiliki
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan mereka.
Kebijakan tentang pengembangan keterampilan tidak dapat
hanya memperbaiki ketidaksesuaian keterampilan tapi juga
membuka jalan bagi segmen-segmen paling rentan dari
pasar tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih
bermutu. Dalam hal ini, ada banyak perempuan dan lakilaki di Indonesia yang menghadapi transisi yang sulit dari
sekolah ke pekerjaan. Tingkat pengangguran di kalangan
Perundingan bersama yang lebih kuat dapat
memastikan manfaat produktivitas yang lebih
tinggi bagi para pekerja
Di saat pekerja meningkatkan keterampilan dan produktivitas,
mereka perlu memperoleh manfaatnya melalui upah yang
lebih tinggi.5 Dikarenakan kontribusi besar mereka terhadap
penghasilan keluarga, upah adalah mekanisme penting untuk
memastikan bahwa pertumbuhan dapat diterjemahkan
menjadi kesejahteraan bersama dan pembangunan yang adil.
Di Indonesia, pangsa pekerja berupah berkembang pesat,
yaitu dari 31 persen dari total pekerjaan pada 1993 menjadi
47 persen pada 2013.6
Upah riil telah mengalami peningkatan selama beberapa
tahun terakhir, hal ini sebagian besar dikarenakan kenaikan
upah minimum. Walaupun ada tren-tren ini, upah bulanan
rata-rata di Indonesia pada 2012 tergolong rendah, yaitu
sebesar $174 (atau Rp. 1,6 juta). Hal ini sangat berbeda
dengan upah rata-rata $3,547 per bulan di Singapura, $609
di Malaysia, dan $357 di Thailand. Di samping itu, perbedaan
besar dalam hal upah juga terjadi di Indonesia dan terus
berkembang di antara para penerima upah, termasuk di
antara mereka yang memiliki tingkat keahlian yang berbeda.
Salah satu cara untuk mengukur ketidaksetaraan upah adalah
dengan membandingkan upah bulanan mereka yang berada
di bagian atas (persentil ke-90) dengan mereka yang berada
di bagian bawah (persensil ke-10). Pada tahun 2010, rasio ini
mencapai angka 7,0 di Indonesia. Sebagai perbandingan, angka
yang tercatat di Filipina dan Thailand adalah sebesar 6,4 dan
6,7.
Perbedaan upah antar negara dan di Indonesia sendiri
sebagian menunjukkan adanya perbedaan produktivitas
tenaga kerja. Beberapa simulasi model menunjukkan bahwa
produktivitas tenaga kerja di Indonesia dapat meningkat
hampir 120 persen pada 2025 di bawah MEA (lihat Gambar
3). Hal ini menciptakan potensi besar untuk pertumbuhan
upah secara berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam
beberapa contoh di masa lalu, hasil produktivitas sudah
melebihi pekerja secara keseluruhan.
5
Lihat ADB dan ILO, op. cit., bab 5.
6
Termasuk pekerja tetap dan buruh harian
4
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama
Gambar 3: Perubahan dalam produktivitas tenaga
kerja di bawah MEA di Indonesia, 2010-25 (persen)
120
Di kawasan ASEAN, sebagian besar tenaga kerja Indonesia
bekerja di Malaysia.
Gambar 4: Pangsa pekerja migran di negara ASEAN
yang lain
100
80
60
40
Indonesia
20
Vietnam
0
Pertanian
Industri
Perubahan dibawah kajian
Jasa
Filipina
Total
Perubahan tambahan dibawah MEA
Thailand
Sumber: ADB dan ILO, op. cit.
Sumber: ADB dan ILO, op. cit.
Tujuan ganda dari upaya untuk membatasi ketidaksetaraan dan
menghubungkan upah dengan produktivitas membutuhkan
adanya lembaga penetapan upah yang lebih kuat. Salah satu
komponen pentingnya adalah menetapkan upah minimum, yang
penting untuk melindungi pekerja berupah rendah. Meskipun
demikian, desentralisasi lembaga-lembaga penetapan upah
di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan besar upah
minimum, yaitu berkisar antara $74 di Kabupaten Purworejo
hingga $199 di Jakarta.
Di samping itu, perundingan bersama dapat menjadi metoda
yang efektif untuk menegosiasikan upah antara pengusaha
dengan pekerja. Ia dapat menstandarisasikan kondisi kerja
antara perusahaan dan mengurangi potensi terjadinya
persaingan antar perusahaan untuk mengurangi upah.
Meskipun demikian, di Indonesia, kemampuan pekerja dan
pengusaha yang terbatas untuk melakukan perundingan
bersama menciptakan insentif yang kuat bagi serikat pekerja/
buruh untuk mencoba memperoleh hasil upah melalui sistem
penetapan upah minimum. Memperkuat perundingan bersama
adalah penting untuk menghindari ketergantungan secara
berlebihan pada penetapan upah minimum dan meningkatkan
hubungan industri.
Faktor ekonomi dan demografi mengarah pada
migrasi ke luar negeri secara berkelanjutan
Perbedaan ekonomi dan demograsi mendorong migrasi
pekerja di kawasan ini.7 Indonesia adalah negara pengirim
pekerja migran terbesar kedua di ASEAN. Setiap tahun, dua
juta pekerja meninggalkan negeri ini, terutama ke negaranegara Timur Tengah dan beberapa bagian negeri China.
Meskipun demikian, selama lima tahun terakhir, pangsa
tenaga kerja Indonesia yang pergi ke negara-negara anggota
ASEAN yang lain mengalami peningkatan (lihat Gambar 4).
7
Lihat ADB dan ILO, op. cit., bab 6.
Faktor struktural menunjukkan aliran tenaga kerja Indonesia
yang memiliki keterampilan rendah dan menengah ke
luar negeri. Antara tahun 2010 dan 2025, angkatan kerja
Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 29,5 juta, atau
hampir separuh dari perkiraan pertumbuhan angkatan
kerja di ASEAN secara keseluruhan. Di negara yang tingkat
pengangguran di kalangan muda yang tinggi ini, perluasan
angkatan kerja muda secara terus-menerus mendorong
pasar tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja layak,
sehingga dapat mengakibatkan migrasi keluar lebih lanjut di
kalangan perempuan dan laki-laki muda. Faktor struktural
lain di balik perubahan pola migrasi adalah faktor ekonomi–
terutama perbedaan upah yang besar antar negara anggota
ASEAN. Upah di Malaysia, misalnya, kurang lebih tiga kali lipat
upah di Indonesia.
Kebijakan MEA saat ini terkait pengelolaan migrasi dibatasi
pada beberapa jenis pekerjaan yang butuh keterampilan tinggi
yang jumlahnya kurang dari satu persen jumlah pekerjaan di
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ketentuan MEA tentang
mobilitas pekerja mungkin memiliki damp ak jangka
pendek yang terbatas. Jika Indonesia dan negara-negara
anggota ASEAN yang lain ingin memperoleh manfaat dari
mobilitas pekerja, maka mereka perlu secara kolektif
memprioritaskan pengakuan keterampilan, memperluas
cakupan dan portabilitas jaminan sosial, serta menjamin
hak-hak pekerja migran. Kebijakan nasional dapat memainkan
peran penting dalam melindungi dan mengatur migrasi
terutama bagi pekerja migran berketerampilan rendah
dan menengah yang banyak jumlahnya dan dibatasi pada
pekerjaan informal (lihat Kotak 1).
Laporan Singkat Indonesia
Kebijakan tentang pekerjaan yang lebih baik
dan kesejahteraan bersama di Indonesia terpadu
MEA memiliki potensi untuk menghasilkan keluaran,
perdagangan, pekerjaan dan produktivitas yang lebih tinggi
dan dapat membantu mendorong Indonesia keluar dari
jebakan penghasilan menengah menuju negara yang memiliki
nilai ekonomi lebih tinggi – dengan dampak yang sangat positif
terhadap upah dan pendapatan. Meskipun demikian, jika tidak
dikelola dengan baik maka integrasi yang lebih dalam dapat
memperburuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, harus ada
kebijakan untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi
secara adil. Di Indonesia, lima tindakan yang diprioritaskan
adalah sangat relevan karena peluang dan tantangan yang
ditimbulkan MEA.
5
2019. Di samping itu, insentif yang tepat diperlukan
untuk mendorong investasi sektor swasta di bidang
infrastruktur. Fokus yang lebih besar perlu diberikan
pada upaya untuk membangun infrastruktur bermutu
dari tahap awal – daya tahan dan kelangsungan adalah
konsep penting disini untuk meningkatkan efisiensi
pengeluaran jangka panjang. Di samping itu, upaya baru
perlu dilakukan untuk melaksanakan proyek-proyek
yang diprioritaskan dalam Master Plan Konektivitas
ASEAN, seperti Interkoneksi Malaka Pekan Baru dan
Interkoneksi Kalimantan Barat-Sarawak.8
(ii) Mendukung pertumbuhan pekerjaan produktif
di beberapa sektor penting
Perubahan
struktural
ekonomi
yang
pesat
membutuhkan kebijakan yang lebih aktif untuk
mendukung pertumbuhan pekerjaan yang produktif
di sektor-sektor utama yang dinamis dan bernilai
tambah tinggi. Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun
2011-2025 menguraikan strategi untuk mempercepat
dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia
dan mentransformasikan negeri ini menjadi salah satu
dari 10 negara besar di dunia pada 2025. Berdasarkan
rencana ini, digambarkan pembangunan enam koridor
ekonomi berdasarkan potensi dan keunggulan yang
dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan keenam
koridor ekonomi ini menyediakan peluang untuk
menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif. Upaya
juga diperlukan untuk membantu pencari kerja saat ini
dan di masa mendatang
dalam menemukan peluang
(i) Menanamkan investasi di bidang prasarana
desa agar dapat menjembatani kesenjangan
pembangunan di daerah terpencil dan
mengurangi disparitas regional
Standar layanan minimum yang disediakan pemerintah
daerah belum dapat menyediakan investasi di
bidang jasa publik yang dibutuhkan untuk menekan
disparitas regional. Hambatan institusional semakin
memperburuk konektivitas desa-kota sehingga
daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil sangat
tidak menguntungkan. Untuk memastikan kesetaraan
pembangunan regional, konektivitas dan prasarana
perlu diperkuat dan sistem layanan mendasar perlu
disediakan. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa upaya
perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek-proyek
yang diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
Kotak
1. Meningkatkan pekerjaan formal untuk pekerja migran di Indonesia


Figur 
B1: 
Aruspekerja
dari Indonesia ke bagian
Dari tahun 2006 sampai 2009, lebih dari setengah juta
       
         
dunia lainnya berdasarkan jenis kelamin, 2006-13
perempuan didaftarkan setiap tahun untuk bekerja di luar

       


negeri,
atau
sekitar
80 persen
total


 dari

pekerja.
  



Namun
sejak tahun 2009, pangsa perempuan migran
      

berkurang saat pemerintah mulai memperkenalkan
      


peraturan yang lebih ketat untuk melindungi pekerja migran.
     
Upaya
ini
mencakup
moratorium
tentang
pengiriman

 
pekerja
migran
tanpa kontrak
resmi dari
pengusaha

kerja


 

terdaftar,
dan peraturan
tambahan
untuk memastikan


 
jenis



pekerjaan
ditentukan dengan tepat dan diberi upah yang

       
Laki-laki
wajar.
Hasilnya, dari tahun 2010 sampai 2013, pangsa pekerja


Perempuan


yang bekerja di luar negeri tanpa kontrak resmi turun dari
Perempuan berdasarkan persentasi


73,0 persen menjadi 44,0 persen.



Sumber: ADB dan ILO, op. cit.
Sebagian
besar
yang
dihadapi 
adalah
melindungi
 
kesulitan




bagi


 

terutama
mereka
yang 
bekerja
di sektor 
informal.
pekerja
migran
perempuan
terkait
peraturan
tentang

Hal ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antar
jasa
percaloan dan kapasitas untuk merespon keluhan –
negara dan layanan yang lebih responsif.

      
      


        
8
    
Master Plan Konektivitas
ASEAN,
Hanoi, Okt.



2010.
  


 
6
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama
peluang ini, termasuk dengan memperkuat layanan
ketenagakerjaan publik dan menyediakan informasi
pasar tenaga kerja kepada para pencari kerja di masa
mendatang tentang sektor dan jenis pekerjaan yang
memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Investasi ini
dapat membantu transisi dari sekolah ke pekerjaan bagi
para remaja yang akan memasuki pasar tenaga kerja di
masa mendatang.
Indonesia perlu dioperasikan secara penuh dan
dijadikan tolok ukur sesuai Kerangka Kerja Referensi
Kualifikasi ASEAN, yang saat ini sedang dkembangkan,
agar dapat meningkatkan pengakuan terhadap
keterampilan tenaga kerja Indonesia.
(v) Memperkuat lembaga penetapan upah
Reformasi kebijakan tahun 2013, terutama kebijakan
yang terkait dengan pemotongan subsidi BBM,
diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap
anggaran nasional, sehingga dapat menciptakan
kesempatan untuk memperluas program-program
perlindungan sosial. Undang-Undang (UU) tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004 mengatur
tentang cakupan universal dari jaminan sosial di
Indonesia; meskipun demikian, ada kesenjangan besar
dalam hal perlindungan untuk pekerja informal dan
pekerja migran. Untuk itu langkah-langkah perlu diambil
untuk memperluas cakupan perusahaan asuransi sosial
milik pemerintah, PT Jamsostek, agar dapat mencakup
tunjangan kecelakaan kerja, korban selamat, pensiunan,
dan kesehatan bagi mereka yang tidak terlibat dalam
pekerjaan formal. Skema asuransi pengangguran saat ini
masih kurang dan dapat membantu mengurangi biaya
penyesuaian terhadap perubahan struktural dengan
mengurangi kerentanan pekerja yang kehilangan
pekerjaan.
UU Tenaga Kerja Tahun 2003 memberi hak kepada
pekerja untuk melakukan perundingan bersama dan
mengesahkan Perjanjian kerja bersama (PKB) antara
serikat pekerja/buruh terdaftar dengan pengusaha.
Walaupun sudah ada hak yang sah ini, namun jumlah
serikat pekerja/buruh yang sedikit di Indonesia dan
tingginya informalitas menunjukkan bahwa jumlah
pekerja yang dicakup melalui kesepakatan kerja
bersama ini masih tergolong rendah. Mekanisme
yang lebih baik untuk perundingan bersama dapat
membantu mengatasi ketidaksetaraan yang muncul dan
menterjemahkan manfaat dari integrasi yang lebih dekat
menjadi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, lebih
banyak tindakan yang dibutuhkan untuk menawarkan
kegiatan pelatihan bagi pekerja dan pengusaha tentang
perundingan bersama serta menyediakan platform
perundingan bersama untuk pekerja informal dan
pekerja kontrak. Penetapan upah minimum perlu
dianggap sebagai pelengkap perundingan bersama dan
sesuai untuk pekerja berupah rendah yang kurang
memiliki kemampuan untuk berunding. Perhatian perlu
diberikan untuk menyesuaikan upah minimum secara
teratur berdasarkan bukti nyata dan dialog tripartit.
(iv) Mengurangi kesenjangan keterampilan melalui
peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan
Laporan lengkap “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:
Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan
kesejahteraan bersama” dapat diakses di: www.ilo.org/asia.
(iii) Memperkuat sistem perlindungan sosial
Peningkatan di bidang sistem pendidikan dan pelatihan
akan membantu Indonesia dalam melengkapi angkatan
kerjanya dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan
untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di
masa sekarang maupun masa depan. Tindakan ini perlu
mencakup, penyediaan sistem pelatihan teknis dan kerja
yang responsif untuk membantu mengisi kesenjangan
keterampilan dan kompetensi yang belum dikembangkan
pendidikan tertier; mendorong kerjasama antara balai
latihan dengan pengusaha untuk mengembangkan
kurikulum praktis dan sistem magang; terlibat dalam
dialog publik-swasta untuk mengantisipasi kebutuhan
keterampilan di masa mendatang; serta meningkatkan
akses dan relevansi lembaga-lembaga tertier. Untuk
mengurangi kesenjangan gender, penekanan tambahan
perlu diberikan pada upaya untuk membangu remaja
perempuan desa untuk mengembangkan keterampilan
yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar tenaga
kerja. Di samping itu, Kerangka Kerja Kualifikasi
Informasi Kontak:
Kantor Regional ILO untuk Asia Pasific
United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand
Telp.: +66 2 288 1234 | Faks: +66 2 288 3062
Email: [email protected]
Kantor ILO Jakarta
Gedung Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia
Telp.: +62 21 391 3112 | Faks: +62 21 310 0766
Email: [email protected]
Fly UP