...

„Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global“

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

„Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global“
Laporan Negara:
„Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global“
Winfried Weck
Kekuatan Regional dan Aktor Global
Keanggotaan Indonesia dalam G20 telah membuka berbagai peluang baru untuk
ikut mempengaruhi proses dan perkembangan dunia internasional. Setelah
presiden Yudhoyono dalam berbagai pertemuan puncak pada tahun 2009 di
London dan Pittsburgh menarik perhatian dunia internasional melalui beberapa
usulannya, seperti reformasi lembaga keuangan internasional, Indonesia kini
berupaya untuk menjadi juru bicara negara-negara ASEAN dan sekaligus
memosisikan diri sebagai wakil para negara berkembang di dalam kelompok
G20. Pada saat yang bersamaan, Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai
perhelatan akbar internasional, seperti UNFCCC pada tahun 2008 di Bali dan
World Ocean Conference di Manado/Sulawesi 2009 dan akan menjadi
penyelenggara pertemuan puncak APEC 2013 nanti. Atas dasar ini Indonesia
memegang kepemimpinan ASEAN lebih dini sejak 2011 dan menjadi tuan rumah
KTT pada akhir 2011.1
Namun bagaimana sebenarnya letak prioritas politik luar negeri Indonesia?
Akankah konsentrasi lebih dipusatkan pada ASEAN, dengan sebuah Piagam
ASEAN2 yang akhirnya rampung pada 2008 silam dan sejak 2015 akan
mengambil langkah yang lebih signifikan menuju sebuah kesatuan negarabangsa yang bukan hanya bertujuan untuk menghindari konflik dengan
sesamanya? Atau justru keterlibatan dan kerja sama dalam G20 menandakan
sebuah alternatif yang lebih baik atas ASEAN yang kerap bimbang dalam
mengambil keputusan? Mungkinkah politik luar negeri Indonesia ini dipandang
serius oleh masyarakatnya, dan jika iya, seperti apa? Mungkinkah kesadaran
akan identitas nasional rakyat Indonesia yang tinggi, dan juga rakyat di berbagai
negara ASEAN lainnya, justru menjadi penghambat dalam pembentukan sebuah
masyarakat ASEAN? Apa yang sebenarnya diperoleh dari kerja sama regional
dalam ASEAN? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci dalam pembahasan
politik luar negeri Indonesia, yang tidak hanya menarik minat para pengamat,
tetapi juga relatif diikuti oleh masyarakat secara umum.
ASEAN – Jalan Terjal dari Gang Otokrasi Menuju
yang Efisien
Komunitas Negara
Untuk dapat memahami politik pemerintah Indonesia, dan negara anggota
ASEAN lainnya, dalam kerangka ASEAN, diperlukan pengamatan yang lebih
mendalam tentang seluk beluk di dalam tubuh ASEAN itu sendiri. Dalam konteks
1 Kepemimpinan bergilir ASEAN sebenarnya direncanakan pada 2013 untuk Indonesia, namun
Indonesia meminta percepatan kepemimpinan pada pertemuan di Hanoi April 2010, agar dapat
menyiapkan KTT ASEAN dengan lebih baik.
2 Dari 10 negara anggota ASEAN,Indonesia meratifikasi Piagam tersebut terakhir, pada tahun
2008.
internasional, ASEAN kerap kali dibandingkan dengan Uni Eropa. Tidak jarang,
perbandingan ini dibuat sendiri oleh UE maupun ASEAN sendiri. Padahal dari sisi
prinsip pendiriannya, ASEAN sama sekali tidak bisa disamakan dengan proses
penyatuan Eropa. Membangun kesejahteraan dan perdamaian melalui proses
penyatuan dan penanggalan sebagian dari aspek kedaulatan nasional sebelum
beberapa saat terakhir ini tidak pernah menjadi topik pembahasan!
Pendirian ASEAN terjadi pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Thailand,
Singapura dan Filipina. Tujuan dari beberapa negara yang baru mencapai
kemerdekaan ini adalah untuk membentuk sebuah jaringan yang longgar tanpa
keterikatan hukum untuk peningkatan kerja sama ekonomi, pencegahan konflik
antara para anggota dan pengembangan strategi untuk menangkal ancaman dari
luar melalui wadah ASEAN. Sejak awal, ASEAN memainkan peranan sentral
terhadap politik luar negeri Indonesia yang pada saat itu dipimpin Suharto muda,
yang sangat berupaya untuk mengambil jarak dari politik dan retorika anti barat
terjemahan pendahulunya, Sukarno. Selain perang Vietnam, pengaruh Indonesia
juga berperan dalam menentukan haluan ASEAN yang sejak pendiriannya
menunjukkan garis anti-komunisme dan berperan sebagai „pelindung“ terhadap
kekuatan RRC pada saat itu.3 Bisa dikatakan bahwa pada awal pendiriannya,
ASEAN tidaklah lebih dari sekedar „cozy club of authoritarian regimes“4, yang
tidak berkepentingan atas penyelesaian konflik, tetapi maksimal hanya berusaha
untuk menghindarinya. Hal ini juga sudah terlihat dari kenyataan bahwa KTT
perdana ASEAN pada Februari 1976 berlangsung di Bali5, dan baru diadakan
sembilan tahun setelah pendiriannya, dan dalam kurun waktu dua puluh tujuh
tahun setelahnya hanya diadakan delapan KTT lanjutan. Keikutsertaan Brunei
pada 1984, Vietnam 1995, Myanmar dan Laos 1997 serta Kamboja 1999 juga
tidak berdampak pada perubahan yang bersifat substantif dalam pemahaman
sesama anggota ASEAN .
Adapun bentuk kerja sama yang tidak memaksa dan mengikat ini bukan dampak
dari kompromi masing-masing, melainkan memang diinginkan oleh semua
perwakilan sedari awal. Pemerintah Indonesia misalnya, mengkhawatirkan
adanya berbagai macam keharusan dan keterikatan yang muncul sebagai akibat
proses kerja sama dalam ASEAN yang mengharuskan pembentukan berbagai
lembaga baru atau penyatuan dalam bentuk lainnya. Indonesia terutama
menolak tiap usaha sekecil apapun yang bertujuan untuk menciptakan suatu
pasar bersama. Hingga hari ini masih terdapat kekhawatiran bahwa produk
impor murah dari para negara tetangga di ASEAN akan membanjiri pasar lokal.6
Walau peran Indonesia sendiri kerap menghambat dan memperlambat proses
pemanfaatan potensi ekonomi di ASEAN, Indonesia sendiri memandang baik
keberadaan ASEAN sebagai instrumen untuk membentuk suatu identitas politik
3 Pembukaan Deklarasi Bangkok: negara-negara Asia Tenggara membagi tanggung jawab untuk
menjaga keamanan dan stabilitas terhadap pengaruh dan propaganda dari pihak luar.“.
4 Demikian pernyataan pakar hubungan internasional Desi Fortuna Anwar dari LIPI pada
konferensi yang diadakan KAS di Bandung, Februari 2010.
5 Pada pertemuan di Bali pada 1976 juga telah ditetapkan kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN
di Jakarta.
6 Hal ini juga berlaku untuk ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) yang berlaku sejak awal
2010. Indonesia berusaha untuk menegosiasi ulang 228 pos untuk produk lokal (di antaranya
sepatu dan tekstil, tetapi juga Popcorn…), ipada April 2010, namun tanpa hasil.
2
bersama. Setelah berbagai upaya untuk menyatukan politik pertahanan dan luar
negara di Asia Tenggara gagal7, ASEAN membentuk Southeast Asian Zone for
Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN, dengan Indonesia sebagai
pendorong utamanya pada tahun 1971, yakni pada saat perang Vietnam sedang
berlangsung sengit. Kepentingan Indonesia yang memang sangat kuat untuk
membentuk sebuah zona netral di wilayah tersebut, didasari oleh beberapa
faktor. Faktor yang paling penting mengemuka kemungkinan besar adalah
sejarah kolonialisasi oleh Belanda sehingga Indonesia tidak memiliki pertalian
pada negara kolonial seperti Britania Raya dan Prancis, berbeda dengan negara
Asia Tenggara daratan lainnya, kecuali Thailand. Semenjak pendiriannya,
kedaulatan wilayah menjadi prinsip dasar dan ciri khas yang melekat pada
bangsa ini dan sekaligus menjadi tujuan tertinggi dari Republik Indonesia.
Instrumen terpenting dalam mempertahankan hal ini adalah kemandirian politik
yang diterjemahkan sebagai politik bebas aktif oleh para pemimpin Indonesia.8
Dengan demikian, selalu terdapat sebuah kehati-hatian untuk tidak tunduk pada
kekuatan Uni Soviet dan Amerika Serikat9. Hal ini ditambah dengan sebuah
kecemasan terhadap negara adidaya RRC, yang semenjak revolusi budaya
berubah menjadi sebuah kekuatan regional. Namun selama 20 tahun pertama,
ZOPFAN tidak memiliki sebuah strategi politik bersama. Beberapa negara
anggota seperti Filipina dan Singapura juga memiliki hubungan yang terlalu erat
dengan negara „induk“ mereka, sehingga netralitas yang dibayangkan oleh pihak
Indonesia sulit dapat terwujud. Nada-nada kompromistis ini dinyatakan dalam
Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang muncul dari semangat untuk menjadikan
ZOPFAN sebagai landasan atas wilayah yang damai, bebas dan netral secara
keseluruhan, tetapi tidak dalam tingkatan tiap-tiap negara.
Hanya akhir dari perang dingin dan harapan akan sebuah tatanan dunia baru
pada awal dekade 1990 yang berhasil membawa sebuah semangat baru ke
dalam kemandegan ASEAN. Namun, proses yang sudah dapat diduga dalam
dinamika ASEAN ini adalah karakternya yang tidak pro aktif melainkan hanya
reaktif. Tindakan tidak didasari atas keinganan, melainkan lebih karena
keterpaksaan atas faktor-faktor eksternal! Angin segar yang dibawa oleh
anggota baru seperti Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja juga tidak
membawa perubahan dalam minimnya keaktifan para anggota, terutama
Indonesia. Dibutuhkan sebuah peristiwa seperti krisis moneter dan finansial
seperti pada 1997, untuk menggugah kesadaran akan pentingnya sebuah kerja
sama yang lebih erat dan percepatan pembentukan sebuah pasar bebas AFTA,
yang awalnya direncanakan siap dalam waktu 15 tahun.10
7 Southeast Asia Treaty Organization SEATO yang didirikan pada 1954, yang diinisasikan oleh AS
dan mengikuti model yang dibangun NATO, dibubarkan kembali pada tahun 1977. Empat tahun
sebelumnya, Asian and Pacific Council ASPAC yang dibentuk pada tahun 1966 sebagai bentuk kerja
sama negara-negara Asia Tenggara dengan Australia dan Selandia Baru, mengalami nasib yang
sama
8 Hal ini menjelaskan pelaksanaan konferensi Gerakan Non Blok di Bandung pada tahun 1955
(Jawa, Indonesia).
9 Ketika presiden Sukarno terlampau dekat dengan kubu Sosialis, terjadi perebutan kekuasaan
pemerintah dan dimenangi oleh Suharto. Hingga hari ini istilah seperti komunis, sosial dan bahkan
sosial (!) oleh dinilai sangat negatif oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.
10 Pada KTT ke- 4 ASEAN di Singapura 1992, disepakati suatu ASEAN Free Trade Area AFTA
dengan bea masuk sebesar 0 dan 5 persen dalam kurun waktu 1993 hingga 2008. Kesepakatan
AFTA ini sudah aktif berlaku sejak 1.1.2003.
3
Peristiwa bersejarah yang sangat menentukan untuk perkembangan ASEAN
terjadi pada KTT ASEAN ke- 13 pada November 2007 di Singapura. Pada
pertemuan tersebut, para negara anggota menandatangani Piagam yang telah
dipersiapkan selama dua tahun, dan menjadikan ASEAN sebagai obyek hukum
yang mengikat bagi para negara anggotanya11. Piagam ini berlaku aktif sejak 15
Desember 2008, setelah Indonesia sebagai anggota ASEAN terakhir
meratifikasinya pada 21 Oktober 2008. Piagam ini menjadi dasar hukum dalam
bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya untuk Masyarakat
ASEAN12, yang direncanakan dapat terwujud sampai dengan tahun 2015.
Komunitas ini menjunjung demokrasi, negara yang berlandaskan pada hukum,
good governance serta hak asasi manusia dan warga negara, dan menolak
pergantian pemerintahan yang inkonstitusional dan merencanakan sebuah Badan
Hak Asasi Manusia ASEAN13. Tak pelak, Piagam ini mengandung sebuah makna
simbolis yang tinggi, dan mewakili sebuah rasa percaya diri ASEAN yang baru
saja diperoleh kembali. Namun jika ditanya soal implementasi Piagam tersebut,
akan muncul keraguan besar yang hanya bisa dijawab oleh kemauan yang kuat
oleh masing-masing negara anggota. Karena instrumen yang dimiliki ASEAN
untuk mencapai tujuan mereka tidak dikembangkan lagi dan hingga saat ini
masih lemah14. Kenyataan ini membawa kita pada pertanyaan akn relevansi
perbandingan ASEAN dengan Uni Eropa.
Membandingkan ASEAN dengan Uni Eropa: Perbenturan Dua Gagasan
Terlebih dahulu, perlu ditekankan bahwa hal yang lebih mencolok adalah
perbedaan yang terdapat antara UE dan ASEAN, ketimbang persamaannya.
Sedari awal, Uni Eropa dikonsepsikan sebagai sebuah komunitas yang berbasis
pada nilai-nilai bersama, sementara ASEAN selama puluhan tahun justru
berusaha untuk menghindari pembahasan, dan bahkan mengimplementasikan,
sebuah nilai bersama. Hal ini juga tidak menjadi sebuah pilihan: Sementara Uni
Eropa memiliki haluan jelas dengan menandingi blok Timur dan memihak pada
masyarakat barat-transatlantik, ASEAN justru memiliki tujuan utama untuk
sebisa mungkin membendung kekuatan kedua blok (Barat – AS dan Timur – Uni
Sovyet) dan juga RRC terhadap wilayah negara Asia Tenggara.
Ketiadaan nilai bersama ini merupakan hasil dari kemajemukan bentuk
pemerintahan para negara anggota kedua organisasi: Uni Eropa merupakan
perkumpulan negara demokratis. Pemerintahan yang demokratis, berlandaskan
hukum dan pluralis merupakan syarat utama keanggotaan dalam Uni Eropa yang
tidak bisa diganggu gugat. Bentuk atau sistem pemerintahan yang menganut
asas demokrasi ini kemudian dibebaskan kepada masing-masing negara
(representative atau langsung, parlementer atau presidial, federasi atau
terpusat, proporsi dan seterusnya). Sejak awal ASEAN terdiri atas negara-negara
non demokratis, dan hingga kini bertahan dengan keadaan tersebut: Termasuk
11 Pasal 1 Piagam
12 ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN SocioCultural Community (ASCC)
13 Pasal 14 Piagam: Human Rights Body
14 Pasal. 20 Piagam: Keputusan diambil dengan mengikuti asas musyawarah dan konsensus
bersama.
4
di dalamnya adalah negara komunis seperti Vietnam, Laos dan Kamboja,
Myanmar yang dikenal dengan rezim militernya, pemerintahan otoriter dengan
sistem uni atau multipartai seperti di Singapura dan Malaysia, Thailand yang
rentan dengan krisis pemerintahan dan kudeta militer, dan sebagai
pelengkapnya, Kesultanan Brunei Darussalam yang absolut. Dalam hiruk-pikuk
politik ini, mungkin hanya Indonesia dan – dengan perbedaan yang relatif jauhFilipina yang memiliki sistem demokrasi yang berkembang baik dari segi besaran
dan arti.
Konstelasi negara anggota yang sangat berbeda ini mendasari perbedaan yang
fundamental dalam pola interaksi antara sesama negara anggota di masingmasing organisasi. Sementara Eropa memiliki mekanisme dalam penyelesaian
sengketa, – sering kali bersifat konfrontatif, tetapi dengan hasil yang konstruktif
– di antara sesama dengan membangun sebuah hubungan yang saling
membutuhkan secara sistematis di dalam hampir semua aspek kehidupan
berpolitik (Kata kunci: integrasi Eropa), negara anggota ASEAN justru mengacu
pada aturan main atau kodex, yang sering disebut dengan Asian way15, yang
terutama terdiri atas tiga prinsip:
• Ketegasan politik non-intervensi untuk urusan dalam negeri yang berlaku
untuk semua negara anggota ;
• Kewajiban untuk saling menghormati dalam hal kedaulatan nasional,
identitas dan kedaulatan wilayah;
• Pengabaian atau keengganan untuk membentuk lembaga perpanjangan
ASEAN, yang sejatinya menjadi landasan untuk transformasi nilai
nasionalisme ke dalam komunitas bersama tersebut. Dengan demikian,
seluruh proses kerja sama di dalam ASEAN tidak bersifat mengikat.
Aspek penutup dalam perbandingan ini dapat berdampak secara jangka panjang
bagi kerja sama di wilayah ASEAN dan sekitarnya, dan membutuhkan telaah
yang lebih mendalam: Jika kondisi geografis tiap negara menjadi pertimbangan,
dengan melihat pada jumlah populasi, dan juga pengaruh ekonomi maupun
politik tiap negara, maka sejarah Uni Eropa dapat dikatakan merupakan upaya
berkesinambungan untuk mencari titik keseimbangan antara negara-negara
yang relatif berukuran lebih besar. Pada awalnya komunitas eropa terdiri atas
tiga negara yang kurang lebih sama besar (Itali, Perancis dan RFJ) serta tiga
negara yang lebih kecil (BeNeLux). Keikutsertaan Britania Raya ke dalam Uni
Eropa menjadikan keanggotan „Klub 3“ menjadi empat negara, dimana
keseimbangan antara negara tersebut memiliki makna yang sangat mendasar
bagi perkembangan kehidupan bersama komunitas tersebut. Semenjak
reunifikasi Jerman, konstelasi ini kehilangan keseimbangan tersebut. Dalam
sekejap, satu negara anggota (yang secara ekonomi merupakan terkuat) dari
empat serangkai memperoleh tambahan wilayah dan populasi sebanyak kurang
lebih 20 juta penduduk. Dibandingkan Britania Raya, Perancis dan Itali yang
masing-masing memiliki 50-60 juta penduduk, Jerman dengan 80 juta
penduduknya menjadi sebuah kekuatan utama yang otomatis merubah kedudukan di antara negara tersebut, dan juga susah diterima oleh negara sahabat Jerman seperti Perancis.
Pengembalian keseimbangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan membawa
pada langkah untuk memperdalam serta memperluas proses penyatuan
melebihi Masyarakat Ekonomi Eropa (Kata kunci: pilar kedua dan ketiga Uni
Eropa). Semakin kuat integrasi dan penanggalan identitas nasional, semakin
15 Ditetapkan dalam Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976
5
tinggi kontrol dan kepercayaan terhadap sesama. Ini lah pembelajaran sejarah
yang bisa diangkat dari perjanjian Maastricht.
Jika ASEAN ditilik dari sudut pandang seperti di atas, akan diketahui dengan
mudah, bahwa dari sekitar 575 juta jiwa penduduk ASEAN, sekitar 240 juta saja
berasal dari Indonesia, yang merupakan kurang lebih dua per lima dari jumlah
penduduk secara keseluruhan. Setelah itu baru diikuti oleh Filipina dan Vietnam
(masing-masing sekitar 90-95 juta penduduk) dan Thailand (70 juta). Selama
ini masalah seperti jumlah serta luas wilayah, terutama untuk kasus Indonesia,
tidak memainkan peranan yang cukup besar dalam proses kerja ASEAN. Namun
hal ini dapat berubah dengan cepat di bawah kriteria Piagam yang baru. Jika
para anggota ASEAN benar-benar berniat untuk membentuk komunitas bersama
mengikuti model Uni Eropa, akan terlihat dalam waktu singkat, siapa yang
menjadi motor pendorong dan siapa yang akan cenderung menjadi
penghambat. Secara bijak, dengan melihat dua langkah ke depan, piagam ini
menyiapkan satu langkah khusus dengan pemberian standar yang berbeda bagi
negara yang lebih maju, yang memungkinkan percepatan proses integrasi.
Termasuk dalam kelompok manakah Indonesia? Wacana pemerintahan yang
muncul adalah sebuah kepemimpian alami Indonesia, sebagai konsekuensi logis
atas luas wilayah Indonesia dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya.
Namun, bagaimana jika ternyata para negara tetangga tidak mau dipimpin oleh
Indonesia? Bagaimanapun juga terdapat beberapa konflik perbatasan di dalam
wilayah ASEAN yang sejak puluhan tahun tidak terselesaikan. Indonesia juga
masih kerap bermasalah dengan Singapura dan Malaysia, dalam masalah
penanganan pekerja migran asal Indonesia. Dan pertengkaran Malaysia –
Indonesia tentang otensitas kebudayaan sangat mirip dengan yang dikenal
antara (Indonesia dan Malaysia memiliki kebudayaan yang sangat identik)
Bayern dan Preussen, akan tetapi konflik emosional senantiasa muncul jika
permasalahannya menyangkut identitas sosial-budaya kedua negara. Rasa
nasionalisme Indonesia yang cukup tinggi ini memang disadari di wilayah
tersebut. Kecemasan akan hegemoni Indonesia memang terjadi pada bebarapa
negara anggota ASEAN yang relatif lebih kecil. Kekurangan ASEAN persis terletak
pada ketiadaan elemen dan mekanisme ini, yang dalam Uni Eropa juga sempat
dicemaskan oleh beberapa negara yang lebih kecil dan mempertanyakan
keseimbangan antar negara: Kelompok yang terdiri atas negara-negara dengan
kekuatan berimbang, saling mengawasi dengan sebuah instrumen yang
menjamin integrasi melalui sebuah hubungan yang dilandasi sifat saling
ketergantungan .
Pilihan untuk Masa Depan: ASEAN + ?
Dengan tidak adanya pilihan-pilihan lain bagi negara anggota ASEAN, seperti
yang secara umum diketahui, maka kini harus ditemukan cara-cara lain untuk
membuat ASEAN tetap sigap dalam menghadapi tantangan yang ada dewasa ini.
Solusi yang kemungkinan paling menjanjikan, – juga karena ketiadaan ide-ide
alternatif– kemungkinan adalah untuk bekerja sama dengan negara-negara di
luar kelompok ASEAN. Konsep „ASEAN+“ dalam beberapa tahun terakhir ini telah
melahirkan beberapa inisiatif, yang muncul dari berbagai dialog antara ASEAN
dan mitra kerja serta wicaranya. Sebagai contoh, sejak 1997 telah dikenal
6
proses „ASEAN+3“ (juga dikenal sebagai APT: ASEAN Plus Three) yang muncul
dari inisiasi ASEAN-Mitra wicaranya16 yang merupakan sebuah landasan dialog
antara ASEAN, Cina, Korea Selatan dan Jepang untuk peningkatan kerja sama
dalam 20 bidang (antara lain pemberantasan kejahatan, pariwisata, pertahanan,
kesehatan). Sebuah landasan bersama dalam bidang pertahanan dan politik,
dalam kerangka ASEAN Treaty of Amity and Cooperation yang dicetuskan pada
1976 juga telah menyertakan
China dan India sebagai anggota baru di
dalamnya. ASEAN kini berupaya untuk meyakinkan kedua mitra APT lainnya,
yakni Jepang dan Korea Selatan, untuk turut serta dalam TAC. Keanggotaan
Rusia sudah disiapkan pada tahun 2011. Sejak 2009 presiden Amerika Serikat
Barack Obama sudah menyatakan ketertarikannya untuk turut serta. Hal ini
memantapkan istilah „ASEAN+8“17 yang sudah semakin dikenal. Selain itu,
forum seperti ASEAN Regional Forum ARF, Asia Pacific Economic Cooperation
APEC, Asia-Europe Meeting ASEM dan ASEAN Cooperation Dialogue ACD
diharapkan setidaknya mulai memperoleh tempatnya.
Mengamati hubungan ASEAN dengan para mitranya, tidak sulit untuk
memperoleh kesan bahwa ASEAN ingin menutupi kekurangan mereka dengan
membentuk berbagai forum dialog, diskusi antara ASEAN dan aktor luar serta
pembentukan lembaga-lembaga baru (bayangan) yang tumpang tindih dan
menimbulkan kebingungan. Namun „politik-Burung-Onta“ ini tidak akan mampu
bertahan lama, jika ASEAN berkepentingan untuk menghadapi tantangan global
saat ini dan ke depan. Sebagai konsekuensinya, ASEAN harus siap dan rela
untuk mengambil langkah yang menentukan atau melampaui konsep „ASEAN+“
dengan menawarkan keanggotaan tetap bagi negara baru, yang merupakan
kekuatan ekonomi dan demokratis, seperti misalnya Korea Selatan dan Jepang,
tetapi juga Australia dan Selandia Baru. Dengan demikian, posisi Indonesia akan
dapat diimbangi dan keseluruhan proses demokratis dalam lingkup ASEAN
diperkuat. Gagasan-gagasan mengenai pengembangan ASEAN yang masih
dianggap sebagai utopi politik ini dapat saja mengkristal jika negara anggota
ASEAN sejak 2015 sungguh-sungguh berniat menempuh jalur integrasi dan
menginginkan terjadinya penyatuan dalam berbagai bidang politik. Setidaknya,
pada tahun 2005 telah diadakan pertemuan puncak Asia Timur di Kuala Lumpur,
dimana negara anggota ASEAN+3-serta India, Australia dan Selandia Baru ikut
turut serta.
Hal lain yang mendukung perwujudan pilihan perluasan secara jangka pendek:
Faktor politik dan/atau dorongan ekonomi. Proses penyatuan UE juga tidak
terjadi dengan sendirinya, melalui kesadaran para negara Eropa bahwa mereka
saling membutuhkan, melainkan karena peristiwa perang dunia II dan
pembentukan blok-blok yang memaksa penemuan cara-cara baru untuk
memastikan perdamaian di Eropa secara bersama. Menjaga perdamaian
merupakan dan akan terus menjadi motif penyatuan Eropa. Tekanan eksternal
maupun internal yang memaksa penyatuan inilah yang tidak pernah ada di Asia
Tenggara selama ini, dan kemungkinan besar merupakan faktor utama
kelemahan ASEAN. Tetapi tidak dibutuhkan pengetahuan yang mendalam
mengenai wilayah ini untuk menyadari bahwa kekuatan China yang semakin
16 Mitra wicara resmi ASEAN adalah: Australia (mitra wicara pertama 1974), China, India, AS,
Rusia, EU, Kanada, Selandia Baru, Japan dan Korea Selatan. UNDP juga merupakan mitra wicara
ASEAN.
17 ASEAN + Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia dan AS
7
menggurita merupakan tekanan eksternal utama yang di kemudian hari akan
menentukan perkembangan wilayah Asia Timur dan Tenggara. Apakah tiap-tiap
negara ini bisa mengatasi tekanan ekonomi dan politik yang muncul, masih
sangat dipertanyakan. Dengan adanya pengembangan dan penguatan ASEAN,
akan muncul sebuah teritori ekonomi dan pertahanan yang di satu sisi dapat
mengimbangi kekuatan China, dan sisi lain berjalan sejajar dengan Uni Eropa.
Dilema antara Keinginan dan Keharusan
Pada KTT di Hanoi April 2010, semua kepala pemerintahan menyatakan niatnya
untuk menjalankan Piagam ASEAN dan pembangunan masyarakat ekonomi
ASEAN pada 2015. „There is a growing realisation among the leaders that the
size of the market matters“18 ungkap Sanchita Basu Das, analis dari ASEAN
Study Centre pada Institute of South East Asian Studies, Singapura. Namun
pertanyaannya adalah: Apakah sinyal positif yang diberikan hanya merupakan lip
service ataukah para pengambil kebijakan sudah menyadari bahwa tidak ada
pilihan lain selain melepaskan sebagian tertentu dari kedaulatan nasional dalam
bidang politik yang sudah dispesifikasi untuk dapat mencapai integrasi dan
penyatuan masyarakat di tengah-tengah tantangan globalisasi? Hanya dengan
demikian kelemahan dari piagam ini dapat diatasi, yang masih mengandalkan
prinsip kebulatan suara dalam pengambilan keputusan dan tidak membawa
inovasi baru dalam hal terjadinya perbedaan pendapat atau penyelesaian atas
terjadinya kasus sengketa.19 Masyarakat ASEAN saat ini berada di persimpangan
jalan. Para anggotanya harus menentukan antara sebuah ASEAN yang bersahaja
tanpa kekuatan yang mengikat secara institusional atau ASEAN sebagai sebuah
kekuatan regional yang menjadi aktor penting dalam politik dan ekonomi
internasional.
Sikap Indonesia sendiri masih sangat terbuka. Berdasarkan pernyataan resmi
Kementerian Luar Negeri di situs resminya, pemerintah Indonesia berniat untuk
menjadi bagian dari pelaksanaan Piagam ASEAN dan menjadi salah satu
kekuatan pendorong utamanya: „…Indonesia and ASEAN share the view that the
development of regional architectures not only needs to recognize the
significance of ASEAN as a driving force, but also must be carried out with a view
to strengthening efforts towards ASEAN Community-building. At the same time,
efforts at ASEAN Community-building must also be implemented within each
ASEAN member countries’ domestic conditions so as to elevate ASEAN
Centrality.”20 Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga memastikan niat baik
pemerintahan Indonesia: „Indonesia will be chairing ASEAN in 2011 and this is a
good opportunity along the line for us to be part of the effort to help shape our
regional architecture. For us, sooner is better than later…”21 Tetapi bukan ASEAN
namanya dan Indonesia salah satu anggota kuncinya , jika pernyataan tersebut
tidak diikuti dengan sebuah pembatasan Einschränkung: „…But at the same
18 Business Times, 21.4.2010, Hal. 19
19 Gagasan untuk mendirikan sebuah mahkamah yang menangani perkara sengketa dalam
wilayah ASEAN tidak ditindaklanjuti. Prinsip konsensus dipertahankan dan dalam kasus khusus
dengan mekanisme arbitrasi. Pengambil keputusan terakhir adalah KTT ASEAN.
20 Situs Kemenlu: www.deplu.go.id/pages/news.aspx?IDP=3104&1=en
21 Jakarta Post, 1.5.2010, Hal.3: „ASEAN presence a prerequisite in any future Asia Pacific
community“
8
time, we are very much aware that this is about comfort levels (!), we must
proceed as they said in ASEAN language: at the best comfortable rate for all.“22
Istilah „promoting a dynamic equilibrance“23 yang dipergunakan pemerintah
Indonesia menyisakan banyak ruang untuk interpretasi.
Dalam hal ini juga perlu digarisbawahi bahwa keseluruhan proses ASEAN oleh
pihak pemerintah Indonesia (dan juga negara anggota lainnya) diikuti oleh para
Kementerian dan dikembangkan lebih lanjut, namun dalam hal pengambilan
keputusan, hal ini sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Luar Negeri dan
menunjukkan sikap yang sesungguhnya : Indonesia masih melihat ASEAN dalam
bingkai politik luar negeri! Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia tidak bisa
keluar dari dilemma yang telah ia ciptakan sendiri, yakni memenuhi ekspektasi
politik untuk menjadi kekuatan pendorong dalam proses ASEAN, dan pada saat
yang sama menerapkan kebijakan yang berlawanan, didorong oleh semangat
nasionalisme dan proteksionisme, yang justru menghambat pengembangan
ASEAN untuk menjadi komunitas yang diperhitungkan secara politis dan
ekonomi. Peran kepemimpinan Indonesia dalam kegiatan ASEAN oleh sebab itu
dinilai sangat kritis oleh para pengamat atau bahkan sama sekali tidak
ditanggapi dengan serius.
Dunia dan Indonesia dari Sudut Pandang sebuah Arsipelago
Indonesia cukup sadar akan peran dan keberadaan dirinya secara internasional
yang terus tumbuh, dimana rasa percaya diri tersebut meningkat semenjak
keikutsertaannya dalam kelompok G20. Dalam situasi tersebut, negara yang
memiliki populasi terbesar keempat ini sudah menunjukkan keberanian bersikap,
dan juga berani mengambil peran dan inisiatif. Bukan tanpa alasan jika
pemerintahan presiden Yudhoyono menilai keberadaan G20 sebagai instrumen
internasional yang paling tepat dan menjanjikan dalam menentukan ekonomi
global dan pencegahan krisis finansial dan moneter di masa yang akan datang.
Sebagai satu-satunya negara anggota G20 dari wilayah ASEAN, Indonesia akan
menggunakan kesempatannya untuk mewakili kepentingan Asia Tenggara dan
sekaligus bertindak sebagai juru bicara dan membela kepentingan serta negara
berkembang. Secara pasti, pemerintah Indonesia akan berjuang untuk pelibatan
negara-negara non G20 dalam tindakan-tindakan internasional G20 , terutama
untuk menghindari terjadinya politik parasit.
Keikutsertaan dalam kelompok pengambil kebijakan dan kemandegan proses
ASEAN menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat, akan peranan G20 yang
lebih penting bagi Indonesia dan kemungkinannya menggantikan peran ASEAN
bagi Indonesia dalam jangka panjang. Cukup mengherankan bahwa para
pengamat politik luar negeri tidak memerhatikan bahwa G20 adalah forum global
untuk koordinasi ekonomi politik yang tidak dapat disandingkan dengan
komunitas seperti ASEAN, mengingat kedua organisasi memiliki peranan yang
berbeda.
Para pakar ekonomi Indonesia dengan sebuah rasa bangga menunjukkan
keberhasilan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, yang selain itu hanya
22 Ibid.
23 International Herald Tribune, 10.11.2010, Hal.1, „U.S. and China vie to win over Jakarta”
9
dapat dihasilkan oleh Cina dan India, di tengah stagnasi ekonomi dunia.
Indonesia sendiri menantikan pertumbuhan sebesar 6 % untuk tahun 2010. Di
saat yang sama, perekonomian Indonesia juga relatif menunjukkan tingkat
kemandiriannya, dan terbukti tidak terlalu terpengaruh oleh krisis ekonomi
dewasa ini, dibandingkan dengan negara lain yang terlalu bertumpu pada
ekspor-impor. Perkembangan ini disadari oleh kelompok masyarakat terdidik,
sehingga dalam pemerintahan dan politik terasa suatu bentuk percaya diri baru,
yang secara sederhana dapat diungkapkan dengan pernyataan „Indonesia tidak
butuh bantuan luar negeri – terutama dari negara Barat“.
Masyarakat secara luas juga hampir seluruhnya tidak memerhatikan peristiwa
yang terjadi seputar G20. Media cetak dan elektronik setempat juga hanya
memberitakan pertemuan G20 secara sekilas. Hanya sebagian kecil dari
masyarakat yang mengenal istilah G20 tetapi belum tentu menyadari
keanggotaan Indonesia di dalamnya. Hal ini juga berlaku untuk proses dalam
ASEAN, Walau ASEAN lebih dikenal oleh masyarakat karena keberadaannya
selama lebih dari 40 ketimbang G20.
Dan tidak hanya para ahli dan pengamat yang meyakini bahwa kebijakan
Indonesia untuk ASEAN dan luar negeri harus lebih banyak disosialisasikan
kepada masyarakat. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN tidak bisa didasari
pada kepentingan sendiri, namun harus dengan jelas dapat menjawab
pertanyaan soal penerima manfaat sesungguhnya dengan menjalankan politik
yang bersifat people centered atau berguna bagi rakyat24. Mempromosikan suatu
masyarakat ASEAN yang efisien melalui lobi-lobi politik juga menjadi penting,
terutama saat nasionalisme di Indonesia maupun negara lainnya masih relatif
tinggi akibat sejarah kolonialisasi dan kemandirian yang masih relatif baru dan
menghadirkan berbagai stereotip dan kecurigaan di masing-masing pihak.
24 Evi Fitriani dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengatakan:
“Community building is a long process that requires the participation of not only elites but also the
common people at the grass-root level. Without the involvement of the people, the ASEAN
Economic Community (AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC) and ASEAN Social
and Cultural Community (ASSC) are likely to remain empty political slogans.” dalam: Asia Views,
Vol.IV, No.6, Oct-Nov 2010, Hal. 6
10
Fly UP