...

Gerakan Kiri dan Demokratisasi di Indonesia

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Gerakan Kiri dan Demokratisasi di Indonesia
Gerakan Kiri dan Demokratisasi di Indonesia
Oleh: Rita Olivia Tambunan
Pendahuluan
Dalam artikel ini akan dibahas pendapat mereka yang berasal dari organisasi kiri tentang
masalah-masalah dan pilihan-pilihan demokratisasi di Indonesia pasca 1998. Pada mereka akan
ditanyakan apa yang dianggap masalah utama dalam demokratisasi di Indonesia, apa yang harus
dilakukan untuk menghadapi masalah itu, dan bagaimana melakukannya. Pendapat mereka
tersebut akan didiskusikan berdasarkan hasil temuan riset DEMOS tentang “Masalah-masalah
dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia” putaran pertama yang telah selesai dilakukan
pada awal tahun 2004 (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat sebagai riset DEMOS
putaran I).
Untuk kepentingan penulisan artikel ini, organisasi kiri (left based organisation) akan diartikan
sebagai organisasi yang cita-cita perjuangannya adalah perwujudan keadilan sosial bagi seluruh
lapisan masyarakat dengan jalan menghapus penindasan terhadap rakyat serta melawan
kediktatoran modal dan kekuasaan. Secara umum organisasi kiri adalah organisasi yang
memperjuangkan nasib kaum terpinggir dalam sistem politik dan ekonomi seperti buruh, petani,
kaum miskin kota. Organisasi kiri percaya bahwa pembangunan seharusnya ditujukan untuk
kebaikan setiap orang, dan bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang saja. Ciri khas lain
organisasi kiri adalah keyakinan pada jurang lebar antara dua kelas sosial dalam masyarakat
(kelas pemilik modal dan kelas pekerja) sebagai salah satu sumber ketidakadilan sosial. Kelas
pekerja diisi oleh mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal dan alat produksi. Yang
termasuk dalam kelas ini antara lain adalah buruh, tani, kaum miskin kota. Sebaliknya kelas
pemodal adalah mereka yang menguasai modal dan alat produksi sehingga memiliki otoritas
ekonomi yang jauh lebih besar, dan karena itu aksesnya pada kekuasaan politik jauh lebih besar,
bahkan mendominasi, dibanding kelas pekerja. Organisasi kiri percaya bahwa untuk
mewujudkan keadilan sosial, maka perlu ada porsi kekuasaan ekonomi dan politik yang diambil
alih oleh kaum proletar dengan menggunakan kekuatan gerakan massa. Karenanya, seringkali
dalam dinamika politik Negara, organisasi kiri mengambil peran sebagai organisasi oposisi.
Dalam konteks sosial-politik Indonesia kini, jika menggunakan
memperhatikan trauma politik-historis yang ditinggalkan oleh era Orde
menentukan masih ada/tidaknya keberadaan organisasi kiri. Tetapi
rumusan tersebut di atas, paling tidak dapat diidentifikasi beberapa
digolongkan sebagai organisasi kiri di Indonesia saat ini.
indikator tegas dan
Baru, agak sulit untuk
dengan menggunakan
organisasi yang dapat
Proses Demokrasi Prosedural
Gerakan demokrasi di Indonesia pasca 1998 mengalami pasang surut. Pertengahan tahun 1998,
ketika gerakan mahasiswa mempelopori lahirnya gerakan reformasi dengan menurunkan
Soeharto, seolah ada ‘darah’ baru untuk merevitalisasi konsep-konsep demokrasi yang pernah
menjadi barang haram pada masa rejim diktator Orde Baru. Pasca tahun 1998, para aktor prodemokrasi –secara sendiri maupun bersama– lebih memiliki peluang untuk melakukan berbagai
1
aktivitas memajukan gerakan demokrasi di Indonesia. Ini adalah sebuah ‘kemewahan’ yang
tersedia setelah lebih dari 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru, para aktor pro-demokrasi
mengalami berbagai ancaman –fisik maupun psikis– untuk berkegiatan.
Hasil riset DEMOS putaran I menunjukkan bahwa 363 orang informan yang berasal dari 29
propinsi secara umum berpendapat terjadi perbaikan kualitas hak dan institusi demokrasi
(selanjutnya disebut sebagai H/I demokrasi)1 tertentu, khususnya H/I demokrasi yang berada
pada kategori kewarganegaraan, hukum, dan hak-hak serta kategori masyarakat sipil yang
berorientasi demokratis. Hal ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:
10 Besar Terbaik Kinerja H/I Demokrasi
Urutan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H/I Demokrasi
Kebebasan Berbicara, berserikat, dan berorganisasi
%
18,6%
Jaminan bagi pers, seniman, dan akademisi untuk bebas
tanpa ancaman dan intimidasi menyuarakan kritik
terhadap pemerintah/pihak-pihak yang berpengaruh
Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota, dan
mengkampanyekan calon-calon untuk menduduki
kekuasaan pemerintah
Partisipasi warga negara dalam organisasi-organisasi
independen, kelompok-kelompok kewargaan, gerakan
sosial, dan serikat buruh
Kebebasan beragama, menggunakan bahasa, dan
melestarikan kebudayaan
Kebebasan untuk mendirikan serikat buruh
14,6%
Akses yang luas kepada media, unit kebudayaan, dan
universitas untuk mendapatkan perspektif yang berbeda
Kesetaraan dan emansipasi gender
5,0%
Transparansi, akuntabilitas, dan demokratis tidaknya
organisasi-organisasi masyarakat sipil
Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur serta
mekanisme pemilihan yang transparan
3,4%
Kategori H/I Demokrasi
Kewarganegaraan, Hukum,
dan Hak-hak
Masyarakat Sipil yang
Berorientasi Demokratis
11,0%
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
10,5%
Masyarakat Sipil yang
Berorientasi Demokratis
8,5%
Kewarganegaraan, Hukum,
dan Hak-hak
Kewarganegaraan, Hukum,
dan Hak-hak
Masyarakat Sipil yang
Berorientasi Demokratis
Kewarganegaraan, Hukum,
dan Hak-hak
Masyarakat Sipil yang
Berorientasi Demokratis
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
5,4%
4,3%
3,0%
Para informan juga menunjukkan 10 H/I demokrasi yang dianggap buruk kinerjanya, yaitu:
10 Besar Terburuk Kinerja H/I Demokrasi
Urutan
1
2
3
4
H/I Demokrasi
Kepatuhan pemerintah dan pejabat pemerintah terhadap
hukum
‘Keadilan untuk semua’ dan independensi lembaga
peradilan
Independensi partai-partai dari politik uang dan
kekuasaan
Independensi kekuasaan pemerintah dan perlawanan
%
10,5%
10,2%
9,1%
6,8%
Kategori H/I Demokrasi
Kewarganegaraan, Hukum, dan
Hak-hak
Masyarakat Sipil yang
Berorientasi Demokratis
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
Pemerintahan yang
1
Pada riset putaran pertama ini, DEMOS mengidentifikasi 35 jenis hak dan institusi yang dianggap penting untuk
memajukan tujuan-tujuan demokrasi, yaitu kontrol rakyat atas masalah-masalah publik atas dasar persamaan
kedudukan politik. Ke-35 hak dan institusi demokrasi yang dapat digolongkan dalam 3 kategori besar yaitu (1)
Kewarganegaraan, hukum, dan hak-hak; (2) Pemerintahan yang representatif dan akuntabel; dan (3) Masyarakat
sipil yang berorientasi demokratis. Hak-hak demokrasi adalah yang menyangkut kebebasan atau jasa dimana
individu atau kelompok diandaikan dijamin untuk mendapatkannya. Sedangkan institusi-institusi demokrasi secara
umum dapat didefinisikan sebagai ‘aturan permainan’ (rules of the game). Institusi demokrasi formal misalnya
dalam bentuk hukum dan perundang-undangan. Institusi demokrasi bisa juga diakui secara informal dalam bentuk
‘aturan perilaku’ (rules of conduct), misalnya partai politik haruslah mencerminkan pandangan dan kepentingan
anggotanya.
2
5
6
7
8
9
10
terhadap berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan
Pertanggungjawaban kekuasaan militer dan kepolisian
pada pemerintahan sipil terpilih dan kepada publik
Hak bekerja/berusaha dan memperoleh jaminan sosial
serta terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk kesehatan
Independensi pemerintah dari unit-unit paramiliter, tentara
bayaran, premanisme, dan mafia
Sikap partai-partai terhadap isu-isu dan kepentingan vital
di dalam masyarakat
Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih di
tingkat pusat dan daerah
Aksesibilitas wakil-wakil terpilih terhadap para
konstituennya, dan petugas pelayanan publik pada
masyarakat yang dilayani
Representatif & Akuntabel
6,6%
5,5%
5,4%
4,8%
3,6%
3,6%
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
Kewarganegaraan, Hukum, dan
Hak-hak
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
Pemerintahan yang
Representatif & Akuntabel
Masyarakat Sipil yang
Berorientasi Demokratis
Ada dua hal yang bisa ditangkap dari data diatas. Pertama, sebagian besar dari 10 besar terbaik
kinerja H/I demokrasi adalah H/I demokrasi yang berbicara tentang jaminan kebebasan,
khususnya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik warganegara. Ini menunjukkan
bahwa pada masa pasca 1998, para informan menganggap ada ruang gerak yang lebih besar
untuk berkegiatan. Ada kesempatan lebih besar untuk membangun aliansi gerakan prodemokrasi, baik melalui ruang sosial maupun pada ruang politik. Keleluasaan itu termasuk
adanya jaminan atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran, yang didukung dengan
jaminan kebebasan pers. Kedua, sebagian besar item yang termasuk dalam 10 besar terburuk
kinerja H/I demokrasi adalah yang berkaitan dengan isu pemerintahan yang representatif dan
akuntabel dan kemampuan partai-partai politik untuk bertindak sebagai representasi kepentingan
anggotanya (=rakyat). Item H/I demokrasi yang dianggap bermasalah utamanya yang berkaitan
dengan kemampuan instrumen demokrasi (pejabat publik, lembaga peradilan, kepolisian, militer,
partai politik) untuk bekerja dengan akuntabilitas tinggi, merepresentasi kepentingan publik,
serta merespon tuntutan publik.
Jika kedua tabel tersebut diperbandingkan, maka terlihat bahwa para informan berpendapat
bahwa keleluasaan untuk berkegiatan tidak diimbangi dengan kinerja yang baik instrumeninstrumen demokrasi yang ada. Nampak ada hasil kerja yang tak seimbang ketika jaminan
kebebasan, utamanya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, makin baik sementara
instrumen demokrasi yang ada menunjukkan kinerja yang memburuk.
Coen Husein Pontoh, Sekretaris Jenderal PDS (Perhimpunan Demokratik Sosialis), menganalisa
situasi ini sebagai akibat dari transisi demokrasi yang hanya diarahkan pada sebuah proses
demokrasi prosedural semata. Menurutnya, sebagian besar aktor pro-demokrasi yang ada
meluangkan banyak energi pada proses pelembagaan demokrasi, bukan pada isi/substansi dari
demokrasi. Sebagai contoh, Coen menyebutkan adanya berbagai bentuk kebijakan Negara yang
mengakomodasi pembentukan institusi-institusi masyarakat sipil (ornop, kelompok-kelompok
perempuan) atau pun upaya untuk mereformasinya institusi seperti Mahkamah Agung, DPR RI,
dan pembentukan Komisi-komisi tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi
Pemeriksaan Kekayaan Negara (KPKN). Sayangnya, tidak ada perhatian serius tentang siapa
yang berhak untuk mengisi institusi-institusi demokrasi tersebut. Subyek yang dihasilkan adalah
figur pemimpin yang tidak populer; tidak berasal dari dan tidak menyuarakan kepentingan
rakyat. Akibatnya, keputusan-keputusan politiknya pun tidak populis dan terus-menerus
diganggu oleh berbagai protes rakyat.
3
Coen menyatakan bahwa model transisi demokrasi yang mementingkan pembangunan
prosedural demokrasi seperti ini sebenarnya lahir dari mereka yang pro-pasar bebas. Pada satu
sisi ada pengakuan dan penghormatan atas hak-hak sipil dan politik, tetapi di sisi lain amat
mendukung pemberlakuan pasar bebas yang abai pada isu hak-hak ekonomi-sosial-budaya (yang
pada tataran tertentu memang selalu menjadi penghalang utama berlakunya pasar bebas).
Pemimpin yang lahir dari situasi seperti ini adalah mereka yang lahir dari kekuataan oligarkhi
modal yang amat bersandar pada kekuatan militer untuk menjaga agar program-program
politiknya yang tidak populis bisa tetap berjalan. Itulah situasi Indonesia kini yang mengambil
jalur demokrasi prosedural melahirkan situasi dimana (1) mengutamakan pembangunan institusi
demokrasi, (2) pasar bebas semakin menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan politik negara,
(3) penghancuran kekuatan rakyat dengan terus memelihara suara massa mengambang, dan (4)
militerisme yang terus berkesempatan bercokol dalam ruang politik. Ironisnya, menurut Coen,
kebanyakan aktor pro-demokrasi saat ini justru menganggap bahwa situasi sekarang sudah baik
dan kalaupun demokrasi belum ideal ini hanyalah sebagai fase awal dari demokratisasi.
Persoalan Representasi dan Ketiadaan Alternatif Kepemimpinan Nasional
Persoalan utama dalam proses demokrasi prosedural adalah lemahnya keterwakilan konstituen
dalam instrumen demokrasi sehingga tidak mampu mempengaruhi pembuatan berbagai
kebijakan. Ini menyebabkan instrumen demokrasi semakin menjauh dari perannya untuk menjadi
penjaga jaminan kebebasan demokrasi yang ada. Misalnya adalah bagaimana berbagai peraturan
perundang-undangan yang baru disahkan dianggap tidak merepresentasi kepentingan rakyat.
Contoh soal adalah UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memangkas hak-hak buruh
dalam bekerja (rights in work) dan keamanan kerja (job security) dengan mensahkan sistem kerja
outsourcing berulang-ulang bagi buruh kerah biru. UU ini juga mengebiri hak mogok serikat
buruh dengan menerapkan ancaman pidana bagi pemimpin kelompok/serikat buruh yang
melakukan pemogokan secara “tidak sah”. Contoh lain adalah UU No. 7/2004 tentang Sumber
Daya Air yang melegitimasi kewenangan berlebih (excessive authority) pada pemerintah tentang
pemberian ijin bagi petani untuk menggunakan sumber daya air bagi usaha pertanian atau
perikanan. Terhadap kedua UU ini, telah diajukan Hak Uji Materil (Judicial Review) ke
Mahkamah Konstitusi, masing-masing oleh serikat-serikat buruh dan sebuah konfederasi petaninelayan, untuk meminta pembatalan pemberlakuan kedua UU tersebut.
Lukman Hakim, Ketua II KPP-PRD, menyatakan lemahnya keterwakilan konstituen dalam
instrumen demokrasi adalah persoalan utama dalam demokratisasi di Indonesia kini. Hal ini
dikarenakan ‘belum adanya alternatif kepemimpinan nasional yang lahir dari gerakan oposisi’.
Lukman menilai gerakan pro-demokrasi yang ada saat ini cenderung melakukan kritik terhadap
kerja pemerintahan tanpa melakukan program konkrit untuk membangun opini dan melakukan
pengorganisasian massa. Gerakan pro-demokrasi pasca tahun 1998 juga dinilai tidak memiliki
konsep yang jelas untuk sanggup menawarkan sebuah model alternatif kepemimpinan nasional
pasca Orde Baru.
Dita Indah Sari, Ketua Umum POPOR (Partai Oposisi Rakyat), berpendapat ketidakmampuan
gerakan pro-demokrasi untuk menyodorkan alternatif kepemimpinan nasional untuk mengambil
alih kekuasaan politik disebabkan dua hal utama. Pertama, gerakan pro-demokrasi Indonesia
tidak memiliki basis ideologi sosialisme yang kuat Selama lebih dari 32 tahun pemerintahan
Orde Baru berkuasa, nyaris tidak ada yang tersisa bagi gerakan kiri untuk membenahi diri
kembali. Penghancuran sistematis yang dilakukan terhadap gerakan kiri bukan saja menyangkut
4
perangkat organisasi, tetapi juga hal-hal yang bersifat moral dengan penjungkirbalikan
pengertian kesetiakawanan, solidaritas, toleransi antar aktor politik, bahkan kesempatan untuk
exercising ideologi. Selain itu, luasnya spektrum perbedaan cara pandang dan berpikir
menyulitkan para aktor pro-demokrasi untuk duduk bersama memulai sebuah diskursus tentang
pentingnya gerakan pro-demokrasi bersatu dan menawarkan sebuah program konkrit
demokratisasi pasca 1998.
Kedua, kelompok-kelompok pro-demokrasi mengambil posisi sektarian terhadap isu yang bukan
konsentrasi kerjanya sehingga seringkali enggan untuk menilik persoalan secara holistik dan
bergabung dengan kelompok lain di luar lingkup kerjanya. Dita menunjuk contoh enggannya
serikat tani dan serikat buruh bergabung dalam Barisan Oposisi Bersatu (BOB) yang menjelang
Pemilu Presiden 5 Juli 2004 dibentuk untuk mengkampanyekan isu anti-militerisme, anti-Orde
Baru, dan anti-neoliberalisme. Di sisi lain, kuatnya kepentingan eksistensi dari masing-masing
kelompok pro-demokrasi memaksa mereka secara ‘genit’ mempertontonkan aksi-kerjanya tanpa
pertimbangan serius tentang impak yang dihasilkan. Dita mencontohkan soal amat ‘sporadisnya’
acara-acara peringatan kerusuhan 13 Mei 1998 pada bulan Mei 2004 yang lalu. Padahal
menurutnya, seharusnya bisa dipusatkan dan diperingati secara bersama-sama sehingga pesan
keprihatinan diskriminasi ras (Tiong Hoa) dapat lebih kuat dirasa gaungnya. POPOR sebenarnya
berupaya untuk mengajak berbagai kelompok pro-demokrasi untuk bersama memperingati,
namun upaya tersebut gagal.
Tiadanya alternatif kepemimpinan nasional yang disodorkan oleh gerakan oposisi menyebabkan
aktor-aktor politik masa Orde Baru terus mendominasi berbagai instrumen demokrasi yang ada
saat ini. Lukman memberi contoh, walau secara persentase jumlah elemen militer berkurang di
parlemen, namun jelas kelihatan bahwa mereka terus mendominasi berbagai kebijakan
pemerintahan. Kelompok-kelompok pro-demokrasi kalah set tidak mampu menyodorkan
tokohnya untuk mengadvokasi agenda-agenda demokratisasi substansial menjadi bagian
kebijakan politik nasional.Kedua hal ini menyebabkan makin memburuknya kesejahteraan sosial
masyarakat yang ditandai dengan makin mudahnya kekuatan neo-liberalisme merasuk dalam
sendi perekonomian. Lukman menyatakan bahwa ini adalah bagian dari penjajahan asing yang
secara de facto menjadi bagian dari situasi nasional Indonesia.
Ruang Politik yang Terabaikan
Pada riset DEMOS putaran I, atas pertanyaan tentang pilihan strategi yang digunakan untuk
mencapai tujuan demokrasi nya, para informan memberi jawaban sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7
Pilihan Strategi
Melalui Masyarakat Sipil
Melalui Masyarakat Sipil dan Sistem Politik
Melalui Masyarakat Sipil dan Sistem Hukum
Melalui Sistem Hukum
Melalui Sistem Politik
Melalui Sistem Hukum dan Sistem Politik
Melalui Masyarakat Sipil, Sistem Hukum, dan Sistem Politik
Prioritas 1
69,3%
13,2%
5,5%
4,4,%
1,8%
2,2%
3,6%
Prioritas 2
16,8%
22,3%
16,8%
17,8%
10,4%
9,9%
5,9%
Prioritas 1 &
2
47,1%
17,0%
10,3%
10,1%
5,5%
5,5%
4,6%
Data di atas menunjukkan para informan memiliki kecenderungan besar untuk menerapkan
demokrasi langsung melalui kegiatan masyarakat sipil. Pilihan untuk bergerak melalui sistem
politik, walaupun ada, amatlah sedikit dan jumlahnya tidak signifikan. Ini menandakan bahwa
5
kebanyakan informan belum menyadari bahwa wilayah politik, melalui representasi, adalah
ruang yang ideal untuk memperbaiki H/I demokrasi.
Coen Husein Pontoh, menyatakan kini terdapat kecenderungan dimana aktor pro-demokrasi
mengamini, bahkan sepakat, dengan model transisi demokrasi prosedural yang terjadi saat ini. Ia
menunjuk tentang tak banyaknya aktor pro-demokrasi yang memberi perhatian serius pada
masalah-masalah substansial dalam demokrasi seperti soal militerisme, privatisasi, dan PHK
besar-besaran yang terus terjadi saat ini. Menurutnya, ada semacam apologia yang disampaikan
terhadap situasi sekarang. Aktor pro-demokrasi cenderung berpendapat bahwa pada prinsipnya
yang penting lembaga-lembaga demokrasi diadakan saja terlebih dahulu. Persoalan bahwa
subyek yang mendominasi lembaga-lembaga tersebut tidaklah penting karena toh subyek akan
terus berganti. Atas dasar pemikiran itu maka kebanyakan aktor pro-demokrasi memilih untuk
‘berjuang’ melalui jalur advokasi pada masyarakat sipil dengan harapan suatu ketika konstituen
mampu untuk menguasai lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Itulah sebabnya tak heran jika
kebanyakan aktor pro-demokrasi cenderung memilih berkegiatan di masyarakat sipil ketimbang
berperan melalui sistem politik. Coen berpendapat, sesungguhnya ini adalah pilihan yang
berbahaya karena artinya membiarkan ruang politik tetap dikuasai oleh elit peninggalan Orde
Baru dan militer.
Di sisi lain, Coen menyatakan adanya krisis ideologi di kalangan aktor pro-demokrasi yang
mewujud dalam pernyataan bahwa aktor pro-demokrasi adalah non-partisan. Tanpa disadari ini
adalah sebuah sikap yang mendukung pemberlakuan demokrasi prosedural yang memang
memasang sekat-sekat bahwa urusan politik bukan urusan masyarakat sipil, tetapi urusan
parlemen. Demokrasi prosedural memang menyerahkan suara mayoritas pada kekuasaan
segelintir orang.
Dita Indah Sari menganalisa fenomena dengan didasarkan pada pengalaman mencoba
mendorong gerakan pro-demokrasi untuk masuk ke wilayah politik.2 Ia berpendapat kebanyakan
aktor pro-demokratis –khususnya mereka yang berasal dari organisasi non-pemerintah–
umumnya menolak untuk bergerak di wilayah politik dengan dua alasan utama. Pertama,
kebanyakan aktor pro-demokrasi masih deranggapan bahwa partisipasinya dalam demokratisasi
adalah gerakan moral semata. Padahal berbicara demokratisasi berarti adalah berbicara dalam
ruang politik. Aktor pro-demokrasi sepatutnya merebut kekuasaan politik sehingga dapat
mempengaruhi arah kebijakan politik negara untuk dapat lebih pro-demokrasi dan pro-rakyat.
Karena itu menurutnya adalah salah kaprah jika aktor pro-demokrasi masih melakukan tindakantindakan apolitis seperti memboikot Pemilu atau tidak memilih (golput). Pemilu menurutnya
adalah sebuah kesempatan untuk menyatukan dan menyatukan gerakan pro-demokrasi untuk
secara demokratis mengintervensi kebijakan-kebijakan politik.
Kedua, kebanyakan aktor pro-demokrasi menganggap bahwa masuk ke wilayah politik berarti
melepas independensi dan ketidakberpihakannya. Menurut Dita, ini adalah mind-set yang amat
dipengaruhi oleh paham neo-liberalisme dimana masyarakat sipil tidak diharapkan berperan
dalam ruang politik dan menyerahkan kewenangan itu pada segelintir politisi. Pendapat seperti
ini seringkali muncul karena pengaruh kemauan pihak donor yang berpengaruh pada
2
Partai Oposisi Rakyat (POPOR) terbentuk pada tanggal 27 Juli 2003. Pada awal pembentukannya POPOR
mengajak para aktor pro-demokrasi untuk bergabung bersama menyatukan kekuatan oposisi. Namun hanya sedikit
yang merespon positif. Partai ini beranggotakan individu, sekitar 20 organisasi massa, dan sebuah partai politik.
Sedianya POPOR dibentuk untuk berkompetisi dalam Pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 yang lalu. Namun gagal
karena tidak lolos kualifikasi di KPU (Komisi Pemilihan Umum).
6
kelangsungan hidup organisasi. Jika pun ada aktor pro-demokrasi yang masuk ke ruang politik,
mereka cenderung untuk bergabung pada partai politik yang besar. Sikap seperti ini dikritik
sebagai sikap yang amat pragmatis, tidak mau repot untuk membangun sebuah kekuatan politik
yang dimulai dari kelompok akar rumput.
Pilihan aktor pro-demokrasi untuk mengkonsentrasikan kegiatannya pada masyarakat sipil dan
enggan untuk berkiprah lebih pada ruang politik sebenarnya berdampak negatif bagi gerakan
pro-demokrasi sendiri. Jika diperhatikan lebih seksama, hampir tidak ada partai politik saat ini
yang memperhitungkan serius kekuatan masyarakat sipil sebagai kekuatan politik yang
signifikan. Setelah Pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 yang lalu, 12 partai politik peserta
Pemilu sempat membentuk Aliansi 12 Parpol untuk menyikapi hasil Pemilu dan menjajagi
kemungkinan mengajukan calon presiden.3 Beberapa anggota Aliansi 12 Parpol sempat
mengajukan usulan untuk membuka aliansi bagi keanggotaan organisasi pro-demokrasi. Namun
usulan tersebut ditolak. Dita mengisyaratkan bahwa ini adalah sebuah fakta bahwa dampak sikap
memasang batas untuk tidak bergerak di ruang politik menyebabkan partai politik juga
mengalienasi gerakan masyarakat sipil dari isu-isu politik dan hanya mengambil keuntungan
menjelang Pemilu untuk pemenangan suara.
Apa yang Harus Dilakukan
Untuk tidak memperparah situasi saat ini, Coen Pontoh berpendapat para aktor pro-demokrasi
harus memulai kembali diskursus untuk mencari alternatif keluar dari mekanisme demokrasi
prosedural yang sedang berjalan saat ini. Para aktor pro-demokrasi harus menyadari bahwa
demokrasi prosedural seperti yang terjadi saat ini tidak akan membawa perubahan berarti,
malahan justru akan menguatkan posisi aktor Orde Baru dan militer untuk menancapkan
kekuatannya pada H/I demokrasi yang ada. Harus disadari bahwa model transisi demokrasi
Indonesia saat ini adalah sebuah model yang berlaku di mana-mana di dunia yaitu modernisation
via internationalitation. Model transisi demokrasi ini memang lebih mengutamakan
demokratisasi prosedural dan pro-pasar bebas; memperalat masyarakat sipil untuk terus
mengingatkan bahwa peran Negara hanyalah pada persoalan politik dan tidak boleh
mengintervensi ruang ekonomi yang harus diserahkan pada pasar.
Coen Pontoh menyatakan bahwa gerakan pro-demokrasi di Indonesia harus melawan
perkembangan ini dengan melakukan demokratisasi yang menentang berlakunya neo-liberalisme
(democratisation against neo-liberalism). Belajar dari pengalaman demokrasi di Rusia, Coen
menyatakan tidak ada bukti faktual bahwa pemberlakuan nasionalisme ekonomi menyebabkan
kebangkrutan ekonomi suatu negara, justru pemberlakuan neo-liberalismelah yang menyebabkan
kebangkrutan ekonomi negara. Satu-satunya kekuatan yang bisa menahan lajur neo-liberalisme
adalah Negara. Dengan memberlakukan nasionalisme ekonomi, negara akan mampu berbicara
lebih tentang peningkatan anggaran untuk kepentingan publik (kesehatan, pendidikan, subsidi
kebutuhan pokok). Gagasan nasionalisme ekonomi adalah gagasan yang harus dikerjakan di dua
aras secara bersamaan: demokratisasi dari bawah dan transformasi dari atas (democratisation
from below and transformation from above). “Tidak boleh memberikan cek kosong kepada
Pemerintah begitu saja.” Artinya rakyat harus memiliki ruang bebas untuk ikut menentukan arah
kebijakan politik.
3
Aliansi 12 Parpol antara lain adalah PNBK-Eros Jarot, Partai Pelopor-Rachmawati Soekarnoputri, PBSD-Mochtar
Pakpahan.
7
Lukman Hakim berpendapat bahwa sudah saatnya sekarang terjadi konsolidasi berbagai
organisasi pro-demokrasi. Gerakan pro-demokrasi tidak akan mengalami kemajuan berarti
apabila masing-masing kelompok mempertahankan sikap yang sektarian-eksklusif dan tidak mau
menganalisa situasi secara holistik. Konsolidasi hanya bisa dilakukan apabila tersedia media
strategi berupa “front persatuan oposisi” yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil
(buruh, tani, miskin kota, profesional, mahasiswa). Front persatuan oposisi idealnya menjadi
sebuah organisasi politik yang menjadi media aksi-aksi politik untuk bereaksi terhadap berbagai
kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya, organisasi politik tersebut diharapkan dapat berkembang
menjadi partai politik yang kuat dan mampu merebut kekuasaan politik nasional. PRD secara
konsisten melakukan upaya pembentukan organisasi oposisi, dengan secara aktif terlibat dalam
berbagai gerakan massa yang dianggap strategis. Misalnya terlibat dalam berbagai aksi-aksi
KAPB (Komite Anti Penindasan Buruh)4 dan aktif memasukkan usulan-usulan kegiatan
bersama. PRD juga terlibat dalam pembentukan Koalisi Nasional pada awal tahun 2003 dengan
menggunakan isu kenaikan harga BBM, telepon, dan TDL. Pertengahan tahun 2003, bersama
dengan beberapa organisasi massa lainnya membentuk POPOR untuk menjadi peserta Pemilu
2004. Terakhir, PRD membentuk BOB (Barisan Oposisi Bersatu) bersama dengan organisasi
buruh, pemuda, dan mahasiswa. BOB adalah aliansi politik yang diadakan untuk
mengkampanyekan isu anti-militerisme, anti Orde Baru, dan anti neo-liberalisme menjelang
Pemilu Presiden Juli 2004. Lukman menyebut bahwa keterlibatan PRD dalam tiga koalisi
terakhir dilakukan dengan harapan dapat membantu “perluasan radikalisasi massa” dan menjadi
cikal bakal pembentukan sebuah “front persatuan”. Jikapun usaha-usaha tersebut belum
menunjukkan hasil yang maksimal, namun paling tidak ada media exercise yang tersedia
sehingga pada akhirnya nanti diharapkan akan terbentuk sebuah organisasi politik yang kuat
yang menyatukan seluruh kekuatan oposisi.
Dita Indah Sari juga berpendapat bahwa yang paling penting dilakukan sekarang adalah
mengupayakan persatuan dari gerakan pro-demokrasi sehingga bersama mampu menentukan
arah sinergi gerakannya. Ini dapat dilakukan apabila gerakan pro-demokrasi jeli untuk dapat
“memanfaatkan momentum politik apa pun” yang dapat dipakai dengan mengusung isu-isu yang
mendorong persatuan. Pemanfaatan momentum politik dapat bermanfaat untuk menjadi media
pendidikan politik rakyat dan memperluas gerakan massa. Menurut Dita, “Setiap respon yang
disampaikan terhadap sebuah momentum politik adalah investasi pada situasi masa datang.”
Misalnya, menjelang pemilihan presiden, POPOR mengajak setiap organisasi pro-demokrasi
melakukan berbagai kegiatan aksi untuk mengkampanyekan isu anti-militerisme. Hal ini
dilakukan dengan kesadaran kalaupun presiden terpilih nanti berlatar belakang militer, maka “dia
tidak akan bertindak semena-mena memukul mundur liberalisasi politik yang sudah ada saat ini
karena sudah dikoridori oleh gerakan anti-militerisme yang dibangun dari sekarang.” Kegiatan
aksi seperti ini diharapkan akan terus menjadi kekuatan signifikan untuk nantinya dapat aktif
mengkritisi pemerintahan baru hasil Pemilu 2004.
Dita mengakui bahwa hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat kompleksnya dinamika
gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Ada kesulitan untuk menyatukan jika ajakannya dilontarkan
4
Ini adalah sebuah aliansi yang mengusung isu utama menentang pengesahan Paket 3 UU Perburuhan (UU No.
21/2000 tentang Serikat Buruh, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial). Aliansi yang berdiri pertengahan tahun 2001 ini terdiri dari berbagai serikat
buruh di tingkat nasional/daerah/lokal, organisasi mahasiswa, ornop pemerhati perburuhan, dan PRD. Belakangan,
aliansi ini juga melakukan berbagai kegiatan aksi untuk mengkampanyekan anti kebijakan neo-liberalisme Negara
(mis, anti-privatisasi, anti utang luar negeri).
8
oleh elemen tertentu saja. Sikap saling mencurigai masih amat terasa mewarnai hubungan antara
kelompok-kelompok pro-demokrasi. Untuk mengatasi kesulitan ini, diusulkan untuk dapat
menemukan figur pemimpin yang berasal dari gerakan oposisi untuk mengambil peran
karismatis menyatukan gerakan pro-demokrasi. Namun cara inipun tidak mudah dilakukan
mengingat sulitnya mencari tokoh populer yang dapat diterima oleh semua kalangan, apalagi
dalam konstalasi politik yang sedemikian ruwet saat ini.
Para informan riset DEMOS putaran I mengakui adanya defisit demokrasi dalam upaya
pemobilisasian massa. Para informan riset ini menyatakan bahwa umumnya mereka masih amat
mengandalkan figur pemimpin populer (19%) dan pola hubungan dukungan-imbalan (19%)
dalam mengelola dan memobilisasi dukungan rakyat. Memang cara ini relatif berhasil digunakan
pada kampanye dan advokasi kasus-kasus di sektor tertentu (seperti agraria, perburuhan, dan
kaum miskin kota). Namun keberhasilannya hanyalah bersifat kasuistis, terutama apabila
kasusnya bersifat aktual dan menarik simpati sesaat publik. Metode mobilisasi dukungan seperti
ini terbukti tidak mampu bertahan dalam jangka panjang karena tiadanya pengorganisasian
massa yang programatik. Nampaknya para aktor pro-demokrasi tidak sepenuhnya berhasil
mengembangkan alternatif terhadap politik massa mengambang gaya Soeharto. Bahkan para
aktor pro-demokrasi nyaris bisa dikatakan sebagai ‘demokrat mengambang’ yang hanya
dimanfaatkan sebagai ‘mesin’ tujuan pragmatis gerakan massa sesaat karena setelah itu mereka
tidak mampu melanggengkan, apalagi melembagakan, dukungan massa yang dipunyainya itu.
Alternatif yang Ideal tetapi Operasional
Gerakan kiri di Indonesia selalu mengalami kesulitan untuk memperluas gerakannya. Dinyatakan
bahwa secara historis ini adalah sebuah akibat dari tindakan penghancuran sistematis terhadap
gerakan kiri yang dimulai sejak jaman Orde Baru. Menurut Coen Pontoh, yang dihancurkan
bukan saja gerakan kiri tetapi juga gerakan radikal yang menuntut keterlibatan mayoritas dalam
proses pengambilan kebijakan. Penghancuran sistematis ini terbilang sukses karena sampai saat
ini pun membekas amat traumatik bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, rejim
Soeharto juga amat berhasil mengembangkan metode ‘massa mengambang’ yang berakibat
sampai sekarang kebanyakan awam masih beranggapan bahwa ‘politik itu kotor’ sehingga ogah
untuk beraktivitas, bahkan berdiskusi isu politik.
Di sisi lain, gerakan kiri di Indonesia terkesan tidak mampu menyampaikan alternatif yang
kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku, untuk dituangkan dalam program
kerja yang ideal dan operasional. Alternatif yang disampaikan sifatnya klasik, itu-itu saja, dan
terkesan jauh dari konteks kekinian; tidak mampu menyandingi apa yang disajikan oleh neoliberalisme, yang modifikasi kreativitasnya demikian liat mengikuti perkembangan rakyat. Coen
menunjuk misalnya, ketika dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini rakyat yang tidak
punya alternatif lain selain bertahan hidup, menjadi kebingungan dan menghindar jika gagasan
yang dilontarkan adalah isu anti-militerisme dan anti-neo-liberalisme tanpa ada penjabaran yang
jelas dan konkrit. Jika terus-menerus seperti ini maka gerakan kiri akan semakin kehilangan
dukungan rakyat.
Coen menyarankan bahwa sudah saatnya gerakan kiri harus menawarkan alternatif yang, selain
ideal, membumi dan operasional. Alternatif tersebut harus mampu dijelaskan secara kontekstual
sehingga mudah ditangkap oleh rakyat dan juga ‘masuk akal’ dan tidak mengawang-awang.
Sudah tidak mungkin hanya menawarkan alternatif yang sifatnya jargon semata seperti “Komite
9
Rakyat” atau “Pemerintahan Rakyat Miskin” tanpa kemampuan untuk menjabarkannya dalam
sebuah program kerja yang operasional dan programatik. Misalnya saja, untuk menyampaikan
gagasan “demokrasi tidak mungkin dilakukan dengan model ekonomi pasar bebas”, maka harus
ada sebuah taktik pengorganisasian yang menggabungkan kegiatan advokasi dan kegiatan yang
bersifat, misalnya, income generating, membantu rakyat meningkatkan taraf ekonominya dengan
cara yang sederhana.
Dita Sari mengakui adanya anggapan bahwa gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh organisasi
kiri seringkali dianggap terlalu ideal dan tidak realistis. Namun Dita berargumen bahwa
pengalaman juga membuktikan bahwa pemikiran-pemikiran yang terlalu pragmatis tidak dapat
menjawab persoalan-persoalan isu demokrasi yang ada. Karena itu tidak ada jalan lain selain
harus bersusah-susah untuk memikirkan program yang ideal sifatnya. Dikatakan bahwa pokok
persoalan adalah tidak terbiasanya gerakan pro-demokrasi untuk mengambil tempat sebagai
oposisi. Seringkali hal ini menyebabkan rakyat gerakan pro-demokrasi melontarkan gagasan
yang amat pragmatis.
Pada akhirnya, baik Lukman Hakim, Dita Indah Sari, maupun Coen Pontoh bersepakat bahwa
pembangunan basis sosial adalah hal yang urgent untuk dilakukan oleh gerakan kiri. Gerakan
pro-demokrasi saat ini dianggap cenderung terjebak pada kerja-kerja yang mengandalkan
kekuatan kampanye melalui media, lobby, atau negosiasi, dan melupakan pendidikan politik
yang harus dikerjakan di tingkat akar rumput. Dengan keterbatasan dana dan sumber daya
manusia, cara-cara ini dianggap tidak banyak berhasil guna, mengingat elit politik/militer dan
kekuatan neo-liberalisme memiliki sumber yang lebih luas dan besar untuk meng-counter.
Karena itu, sambil terus menjaga kemandiriannya, gerakan kiri diharapkan dapat dengan cerdik
menjadi pelopor untuk bekerja lebih serius dalam membangun basis sosial di tingkat akar rumput
dengan menggunakan isu-isu kontekstual.
10
Fly UP