...

Gerakan Kiri Klaten 1950 - 1960

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Gerakan Kiri Klaten 1950 - 1960
Yogyakarta September 2014
Patrawidya, Vol. 15, "S"o. 3, September 2014
VoL 15. No.3, September 20 14
ISSN 1411-5239
Seri Sejarab dan Budaya
PATRAWIDYA
Seri Penerbitan Penelitian Sejarab dan Budaya
- Pengantar Redaksi
- DaftarIsi
- Abstrak
Baha'Dddin - Westernisasi dan Gaya Hidup Bangsawan di Kadipaten
Pakualaman pada MasaPaku Alam V (hIm. 341 - 356).
H. Purwanta- GerakanKiri di Klaten: 1950-1965 (hIm. 357 -372).
Heri Priyatmoko - Kedau/atan Rakyat dan Solopos: Pilar Kehidupan Bahasa
lawadan KebudayaanLokai Masyarakat(hlm. 373 -384).
Lucialuningsih- Menjadi Melayu: Perempuan lawa sebagai Agen
Transformasi Sosial dalam Masyarakat lawa di
Semenanjung Malaya Tahun 1900-2000 (hIm. 385 - 398).
Devi Riskianingrum - .... Selanjutnya Kami Memilih Pergi ...
Kisah-kisah Etnis Tionghoa Asal Indonesia yang Kembali
ke Taiwan 1950-1960an (hIm. 399 - 428).
Emiliana Sadilah - Strategi Peningkatan Pendapatan Melalui Budidaya Rumput
Laut di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep (hIm.
429-452).
Sumintarsih - Usaha Gula Kelapa : Pertukaran dalam Produksi dan
Distribusi (hIm. 453 - 480).
Emawati Purwaningsih - Dampak Pembangunan lembatan Suramadu Terhadap
Mobilitas dan Kondisi Sosial Budaya Penduduk (Kasus
Lima Keluarga di Desa Pangpong, Kecamatan Labang,
KabupatenBangkalan) (hlm.481- 504).
f
iii
Gerakan Kiri di Klaten: 1950 -1965 (H. Purwanta)
GERAKAN KIRI DI KLATEN: 1950 - 1965
H. Purwanta
Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dhanna Yogyakarta J1. Afandi, Mrican Yogyakarta Kontak 085721995935 Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami gerakan kiri di Kabupaten Klaten, Jawa Tengalz
periode 1950-1965. Tujuan ftu dilatarbelakangi oleh keprihatinan bahwa secara nasional terhaaap
kelangkaan kajian historis untuk periode ilu. MelalUl kajian, yang dilakukan diharapkan secara
bertahap akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensij !entang sejarah nasionalIndonesia
periode 1950 1965. Metode penelitian yang digunakan metode sejarah, mencakup pengumpulan
sumber, kritik sumber, seleksi sumber, analisis/interpretasi dan penulisan. Sebagian besar waktu dan
energi penelitian digunakan untuk mengumpulkan sumber tertuUs dan wawancara mendalam (deep
interview) dengan parapelaku sejarah. Pengumpulan sumber tertulis dilakukan di Perpustkaan, balk
offline maupun online. Wawancara dilakulian di rumah para pelaku sejarah pada waktuyang telah
dlsepakati bersama. Luaran dari penelitian ini adalah rekonstruksi gerakan klri dt Kiaten, yang
terbagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang dan aktivitas gerakan kiri. Pada bagian latar
belakang, ditemukan bahwa gerakan kiri dt Klaten sudah tumbuh pada awal zaman kemerdekaan,
yaitu pada gerakan anti swapraja. Tumbuhnya gerakan kiri itu didukung oleh problem kronis
pertanahan dan kemiskinan di Klaten. Pada aktivitas serakan kiri tahun 195V-an ditemukan bahwa
kegiatan aktivis gerakan kiri memperoleh respon positifdan dipandang membela kel!,entingan rakyat
kecil yang miskin dan tertindas. Pada tahun 1960-an gerakan kiri semakin intensifdan cenderung
keras. Hal ilU antara lain didorong oleh sikap Bupati yang tidak bersedia melaksanakan berbagai
undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.
KataKunci: sejarah, gerakan kiri, Klaten, agraria.
LEFT MOVEMENT IN KLATEN : 1950 -1965
Abstract
This study aims to understand the left movement in Klaten, Central Java in the period 1950 ­
1965. The objective was motivated by concern that the scarcity of historical study for that period.
Through studies that are conducted, gradually could be gained a more comprehensive understanding
of the national history ofIndonesia from 1950 to 1965. The method used is historical method, i. e.
collection ofsources, criticism, selection, analysis/interpretation and writing. Most of the time and
energy usedto collect written sources and in-depth interviews with historical actors. Library research
was conducted in both offline and online. Interviews were conducted in the home ofthe history actors
at the time agreed. ResuTt ofthis research is the reconstruction ofthe left movement in Klaten, which is
divided into two parts: background and their activities. In the background, it wasfound that the left in
Klaten have grown in the early days ofindependence, called the anti self-governing (swapraja). The
growth ofthe left movements in Klaten was supported by the chronic proolems: soil andpoverty. In the
1950s, the lefi movement obtained a positive response, especially came from people who are poor and
oppressed. [n the 1960s leftist movement was intensified and tend to be hard. This was partly driven by
attitude ofregent who was not willing to implement various national laws andregulations.
Keywords: history, left movement, Klaten, landre/orm
I. PENDAHULUAN
Tragedi nasional pada tahun 1965 yang membawa banyak korban pada rakyat, baik
berbagai pihak yang dianggap terkait dengan Gerakan 30 September (G308) maupun
keluarganya. Cribb '(2001: 82) memperkirakan korban meninggal mencapai setengah juta
orang selama 6 bulan setelah G308. Banyak analisis disusun untuk menjelaskan latar
belakang meletusnya tragedi 1965.Soebandrio (2006: 118), salah satu pemimpin nasional
Indonesia yang menjadi saksi dan bahkan aktor politik pada saat meletusnya G30S,
merefleksikan peristiwa itu dalam kaitan konstalasi intemasional sebagai berikut:
Naskah masuk: .2 Juli 2014, revisi I :24 Juli 2014, revisiII. 21 Agustus2014, revisi akhir:ll September2014
357
Patrawidya, Vol. 15, No.3, September 2014: 357 - 372
Penghancuran PKI yang diikuti pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan
kekuatan imprealisme internasional, terutamaAmerika Serikat yang men&klaim dm
sebagai negara demokrasi. Ini bentuk penghancuran struktur di suatu negara Indonesia)
yang sangat besar sejak Perang Ounia II. Kekejamannya tidak pernah di ayangkan
sebelumnya, oleh siapa pun, termasuk oleh kita sendlri, juga termasuk saya yang
menyaksikan langsung semua peristiwa di tingkat elit politik Indonesia saat itu.
Peristiwa itu bukan hanya peristiwa intern Indonesia, tetapi Indonesia dan Dunia. Ini
merupakan letupan konflik yang sebenarnya sudah lama ada antara maha kuasa
imperialisme internasional dengan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di
pihak lain. Indonesia hanyalah tempat peristiwa. Sedangkan karakternya bersifat dunia.
Ini sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan Reradaban umat manusia.
Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa im adalah mem-fasis-kan kehidupan negara,
bertentangan dengan harapan darl ahli-ahli teori modernisasi.
Selain meninggalkan luka yang mendalam, tragedi 1965 juga meninggalkan pertanyaan­
pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Salah satu pertanyaan yang selama satu tahun terakhir
dicoba mencari jawabnya adalah: Sudah layak dan sepantasnya kah mereka diperlakukan
dengan begitu kejam oleh pemerintah Orde Baru? Pertanyaan itu menjadi energi untuk
melakukan penelitian pada sebuah kabupaten di Jawa Tengah bagian se1atan, yaitu Klaten.
Kabupaten Klaten dipilih karena merupakan salah satu ladang pembantaian "orang­
orang kiri" dari daerah segitiga yang terkenal, bersama Solo dan Boyolali. Pada ketiga daerah
ribuan orang dibunuh, dihukum dan ditahan atas nama Gerakan PemberantasanPKI dan
antek-anteknya. Khusus untuk wilayah Kabupaten Klaten, terdapat berbagai tempat yang
diyakini sebagai lokasi pembunuhan massal dan meski tinggal sedikit, masih terdapat orang­
orang yang dahulu ditahan, dihukum, bahkan di "pulau Buru" kan.
Tak terelakkan, di mana-mana terjadi aksi balas dendam terhadap PKI atau mereka yang
dicurigai simpatisan PKI. Pembantaian besar-besaran pun tak bisa dibendung.
Walaupun, tidak sedikit korban fitnah, lalu dihabisi tanpa diberi kesempatan membela
diri. Tidak hanya itu, di kalangan militer setingkat kodim, ada semacam pemberian
hadiah bagi anggota militer yang bisa membunuh orang atau simpatisanPKI. Makin
banyak yang dibunuh, seorang anggota mil iter makin cepat naik pangkat. Maka tidak
heran,jika di tepi Kali Wedi, Klaten, Jateng, misalnya, setiap hari diJumpai pemandangan
mengerikan: pembantaian manusia. Tidak jarang orang satu kam,Eung digiring, Ialu
dibantai ramal-ramai di tepi kali. "Ini cerita sungguhan bukan fiktlf," tegas Suoandyo
(Kasemin, 2004: 44)
Kekhawatiran akan kehilangan momentum, yaitu habisnya para pelaku sejarah periode
1950 1965 oleh waktu, karena sebagian besar mereka berusia di atas 70 tahun, menjadi
motivasi tersendiri untuk menyegerakan penelusuran jejak-jejak kiprah mereka di masa
lampau.
Permasalahan tentang kelayakpantasan para aktivis gerakan kiri di Klaten menerima
perlakuan kejam oleh pemerintah Orde Baru diurai dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Bagaimana genetika historis gerakan kiri di Klaten?
2. BagaimanaaktivitasgerakankiriKlatenperiode 1950 1965?
Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian, penelusuran historis dimulai dengan
pelacakan teoritis tentang gerakan kiri. Istilah "gerakan kiri" diasosiasikan dengan gerakan
melawan ketidakadilan. Dalam rangka melakukan pembelaan, Wardaya (2006: 194)
menjelaskan berbagai tradisi "baik" yang ditinggalkan gerakan kiri sebagai berikut:
Gerakan-gerakan kiri yang tumbuh pada masa pra-1965 telah mengajarkan kepada
bangsa im sejumlah tradisl penting. Misalnya saja tradisi mengorganisir masyarakat
(senkat buruh di zaman Kebangkitan Nasional, mengorganislr pemuda di zaman
revolusi, lalu mengorganisir petani, wanita, seniman, wartawan, dan lain-lain); tradisi
intelektual dengan membenfuk kelompok-kelompok diskusi, kelompok kebudayaan,
358
.
Gerakan Kiri di KlaIen: 1950 -1965 (H PurK'anW)
lembaga-Iembaga pendidikan, dsb; juga tradisi membangun front bersama demi
kepentmgan masyarakat luas. Sa~ang bahwa tradisi-tradisi mac am itu banyak yang mati
karena terlanjurdicap "kiri" atau atelS".
Dari penjelasan di atas tampak bahwa gerakan kiri dipandang mewariskan tradisi
organisasi dan intelektual yang bemilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Tanpa bermaksud
menyanggah pembelaan pada kutipan di atas, pandangan yang lebih netral dan akademis
diberikan olehKuntowijoyo (2008: 498) sebagai berikut:
Di Asia, Amerika Latin, Afrika,dan bahkan Timur Tengah, gerakan-gerakan kiri menj adi
terkenal karena program-program yang mereka ajukan sangat relevandengan aspirasi-aspirasi
pemerataan dan keadilan so sial. Partai-partaikiri dengan analisis kelasnya memang sering.
cukup berhasilmerumuskan artikulasi politik yang jelas dalam rangkamenariksimpati
dandukungan. Seringjuga, realitas sosial objektifdi Dunia Ketiga berupa kesenjangan kaya­
miskin yang begitu tajam, sistem politik yang represif dan otoriter, atau mandulnya agama­
agama dalam merespons perubahan sosial menyebabkangerakan-gerakan kiri itu begitu
berhasil menghimpun kekuatanrakyat.
Dengan mengombinasikan dua kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa gerakan
kiri merupakan gerakan politik yang menggunakan analisis kelas dalam memperjuangkan
keadilan, melalui pengorganisasian massa rakyat.
Di Indonesia, pemikiran kiri mewamai pandangan hampir seluruh tokoh pergerakan
nasional. Dengan mengadaptasi pada kondisi Indonesia yang berada dalam penjajahan,
pemikiran kiri digunakan untuk mengkritisi eksploitasi kapitalistik pemerintah kolonial
Belanda dan kaki tangannya terhadap rakyat Indonesia. Salah satu aktivis yang terkenal dan
pengaruh pemikirannya relatif besar terhadap gerakan kiri Indonesia adalah Tan Malaka.
Vikers (2005: 95) menggambarkan Tan Malaka sebagai tokoh legendaris, seperti
diceritakannya sebagai berikut:
He had been an early member ofthe Communist Party, but was regarded as a Trotskvite
by its leadershiJ! because he had opposed the 1926-7 uprising ana was against Stalin's
policies. He haa been in exile since 1922, during which time his reputation had assumed
legendary proportions because ofhis involvement in spreading Communism throughout
South-east ana East Asia. By 1942 he was back in Indonesia, witnessing the suffermg of
forced labourers ...
Salah satu pemikiran Tan Malaka yang dapat dirunut asal usulnya dari pandangan Marx
adalah keberadaan kelas penindas dan kelas tertindas. Permasalahan bangsa Indonesia
bukanlah pada rendahnya nilai buruh dan tingginya nilai modal yang memicu pertentangan
kelas antara majikan dan buruh sejak Revolusi Industri di Eropa. Menurut Tan Malaka kelas
penindas pada bangsa Indonesia ada dua, yaitu feodalisme lokal dan kolonialisme /
imperialisme Barat. Tentang feodalisme lokal, Malaka (2000: 67) pada tulisannya yang
diterbitkan tahun 1926 menjelaskan sebagai berikut:
Sebagaimana dalam kebanyakan negeri feodalistis di Indonesia, pemerintahan negeri
dipegang oleh seorang raja dan komplotannya. Seorang raJa' sesudah berhasil
menJalaiikan peran "jagoan' , lalu mengangkat dirinya jadi raja yang bertuan. Anaknya
yang bodohnya lebili dari seekor kerbau atau seorang tukang peleslr, di belakang hari,
menggantikan ayahnya sebagai yang dipertuan di dalam negen. Peraturan turun-temurun
ini lflenyap" apabila seorang "jagoan" baru datang menjatuhkan yang lama, dari
mengangkat dinnya pulajadi raja.
Selain oleh raja dan "para-yayi"nya, penindasan juga dilakukan oleh penjajah Barat,
khususnya Belanda. Malaka (2000: 6-7) menggambarkan penindasan oleh imperialisme
Belanda sebagai berikut:
359
Patrawidya, Vol. 15, No.3, September 2014: 357 - 372
Pusat industri Belanda sekarang terletak di Indonesia, sedang pusat perdagangan dan
keuangannya ada di negeri Belanda. Bankir, industrialis dan saudagar tinggal di negeri
Belanda, sedang buruh dan tani di Indonesia. Jika kita perhatikan kedua lautan yang
rnernisahkan Belanda dengan Indonesia itu, serta tidak pula kita lupakan perbedaan
bangsa, agarna, bahasa, adat istiadat antara penjajah dan si terjajah, antara perneras dan si
terperas, tarnpaklah kepada kita satu perbandingan dari pergaulan yang Iuar biasa di
dunia irnperialisrne waktu sekarang. Luar bias a, sebab kaurn modal burnlputra tak ada.
Jadi, titian antara negeri Belartda dengan Indonesia putus sarna sekali.
Pada kutipan di atas, Tan Malaka rnenernpatkan rakyat Indonesia sebagai area
penanarnan modal yang seIuruh keuntungannya rnengalir ke negeri Belanda. Bahkan untuk .
rnenjaga agar irnperialisrne berjalan abadi, Belanda tidak rnendorong turnbuhnya pengusaha
burniputera. Akibatnya seluruh rakyat Indonesia, kecuali raja dan para bangsawan, hidup
sebagai buruh dan tani. Dari perspektif ini, Malaka (2000: 9) rnengarnbil kesirnpulan bahwa
"Pendeknya, Indonesia tak rnernpunyai faktor-faktor ekonorni, so sial ataupun intelektual buat
rnelepaskan diri dari perbudakan ekonorni dan politik di dalarn lingkungan irnperialisrne
Belanda".
Pernikiran tentang gerakan kiri rnengalarni perkernbangan yang penting setelah tahun
1945. Keinerdekaan Indonesia rnenjadikan perlawanan terhadap irnperialisrne Barat dalarn
arti fisik tidak lagi relevan untuk dipikirkan secara nasional. Pernikiran kaurn kiri lebih terarah
pada rnernbongkar ketidakadilan struktural yang terdapat dalarn rnasyarakat Indonesia
sendiri. Salah satu tokoh yang pengaruh pernikirannya cukup besar terhadap gerakan kiri
Indonesia adalah Dipa Nusantara Aidit. Posisinya sebagai Ketua CC PKI rnenjadikan
pernikirannya sebagai acuan utarna gerakan kiri, khususnya organisasi-organisasi yang
berafiliasi dengan PKI.
Seperti pernikiran kiri lain yang rnernandang dinarnika kehidupan rnasyarakat dari
perspektif pertentangan kelas, Aidit berpandangan bahwa dalarn rnasyarakat Indonesia
kelornpok yang secara struktural rnenindas sebagian besar anggotanya. Di daerah pedesaan,
kelornpok penindas itu adalah tuan tanah, lintah darat, tukang-ijon, tengkulak, kapitalis
birokrat, petani kaya, bandit desa, dan penguasa desa yang jahat. Di daerah pantai, kelornpok
penindasnya adalahjuragan perahu atau tuan nelayan.
Tuan tanah rnerniliki keberagarnan dalarn luas kepernilikan tanah. Meskipun dernikian,
"tuantanah2 jang rnerniliki luas tanah jang relatif ketjil, rnelakukan penghisapan jang sarna
kedjarnnja seperti rnereka jang rnerniliki luas tanah jang besar, bahkan ada kalanja djustru
karena pernilikan jang ketjil itu, lebih kedjarn" (Aidit, 1964: 20). Pola penghisapan yang
urnurn dilakukan adalah dengan rnenyewakan tanahnya kepada petani rniskin dengan sistern
bagi hasil. Pola lain yang digunakan oleh tuan tanah adalah dengan rnernperkerjakan buruh
tani (Aidit, 1964: 22).
Selain tuan tanah, penindas kaurn rniskin lain di desa adalah petani kaya. Aidit
rnenggarnbarkan petani kaya dan pola penindasan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:
Pada urnurnnja kaurn tanikaja rnasih turut dalarn pekerdjaan produksi pertanian dan
tanahnja sebagian dikerdjakan dengan rnenggunakan tenaga-upahan buruhtani. Tetapi
sebagai akibat terbelakangnja ekonorni desa rnaka penghlsapan kaurn tanikaja djuga
banjak rnengandung sifat2 feodal. Misalnja, buruhtani Jang dipekerdjakan itu bukan
buruhjang bebas, tapi sedikit banjak rnasih ada ikatanjang bersifat perliarnbaan. Begitu
pula ada tanikaja2 jang sebagian tanahnja digarapkan dengan tjara rnenjewakan ..
Banjak tanikaja djuga rnelakukan praktek lintahdarat, idjon dan tengkulak. Mereka
rnernpunjai ketjenaerungan kuat unM .rnernusatkari tanah dan ada jang berkernbang
rnendjadl tuan tanah.
360
Gerakan Kiri di Klaten: 1950 1965 (H Pumanta)
Enam pihak selanjutnya yang dikategorikan sebagai penindas masyarakat kecil di desa
adalah lintah darat, tukang-ijon, tengkulak, kapitalis birokrat dan bandit desa. (Aidit, 1964: 26­
27).
Dalam rangka menghadapi para penghisap, Aidit memilahkan strategi menjadi dua
kelompok. Pertama adalah sikap mental yang perlu dimiliki pemimpin dan anggota gerakan .
kiri. Sikap mental itu dikenal dengan sebutan semangat 5 lebih: lebih berani, lebih pandai,
lebih waspada, lebih gigih, dan lebih tekun (Aidit, 1964: 54). Kelima sikap mental itu
menjadikan aktivis gerakan kiri memiliki militansi yang tinggi dalam membongkar
penindasan yang teIjadi di desa.
Kedua adalah metode atau cara yang ditempuh oleh aktivis gerakan kiri dalam
menghadapi kaum penindas di desa. Aidit memilah metode gerakan menjadi dua, yaitu bidang
politik dan ekonomi. Pada bidang politik, gerakan kiri diarahkan pada penguasa formal di
lingkungan desa. Metode gerakan yang ditempuh adalah menelanjangi "perbuatan2nja jang
anti-Manipol,jang mensabot UUPBH dan UUPA,jang menipu Rakjat,jang korup dsb" dalam
rapat desa (Aidit, 1964: 45).
Gerakan kiri di bidang ekonomi polanya hampir sarna dengan bidang politik.
Perbedaannya adalah sasaran gerakan, yaitu tuan tanah. Untuk melawan tuan tanah, Aidit
mem berikan j alan sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
menelandjangi tuantanah djahat sebagai pensabot pelaksanaan UUPAdan UUPBH;
menelandjangi perbuatan21ainnjajang korup dan menipuRakjat;
menelandjangi perbuatan2njajang melanggarmoral (biasanja banjak sekali);
menelandjangi kegiatan tuantanah djahat jang masih meneruskan politik Masjumi­
PSI jang sudah dilarang serta hubungannja dengan gerombolan D I-TIl diwaktu jang
lalu atau dengan gerakan rasialis kontra-revolusioner.
Untuk daerah di luar Jawa Barat, metode yang dikemukakan oleh Aidit perlu diadaptasi
dengan wilayah setempat.
Apabila langkah atau metode yang lebih bersifat musyawarah mengalami jalan buntu,
Aidit menganjurkan untuk melakukan Aksi Sepihak. Setiawan (2003: 6) menjelaskan Aksi
Sepihak sebagai berikut:
...merupakan tindakan secara sepihak yang diambil oleh kaum tani, karena aksi-aksi
yang ditempuh secara timbal balik sebelumnya, yaitu dalam arti aksi menempuh jalan
oialog dengan tuan tanah dan penguasa, mengalami jalan buntu.
Dengan demikian aksi sepihak tidak lain merupakan gerakan kaum tani menagih janji
pemerintah, agar denganbersungguh-sungguh melaksanakan UUPA (Undang-Unaang
PokokAgraria) dan UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil) yang telah diundangkan tahun
1960.
Dari penjelasan pada kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa aksi sepihak
merupakan jalan terakhir ketika jalan dialog dan musyawarah mengalami kebuntuan. Selain
itu, aksi sepihak merupakan usaha untuk mengawal agar UUPBH dan UUPA diterapkan
secara sungguh-sungguh serta mencegah berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi.
Gerakan Kiri di Klaten periode 1950-1965 dalam konteks ini ditempatkan sebagai
gerakan yang didasari oleh pemikiran Marxisme Indonesia yang secara politik berafiliasi pada
Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia. Para aktivis gerakan kiri Klaten
dipahami sebagai tokoh-tokoh historis yang berusaha membongkar kemiskinan struktural
yang dialami para buruh dan petani tak bersawah melalui penentangan terhadap perilaku
eksploatatifyang dilakukan berbagai pihak.
361 Patrawidya, VoL 15, No.3, September 2014: 357 - 372
II. LATARBELAKANGGERAKAN KIRI
Salah satu permasalahan yang kronis di Klaten adalah agraria. Semenjak perjanjian
Giyanti tahun 1755, Kabupaten Klaten menjadi bagian wilayah Kerajaan Kasunanan
Surakarta yang dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda dikategorikan sebagai daerah
vorstenlanden. Seperti daerah vorstenlanden lainnya di Jawa, Kasunanan Surakarta
merupakan kerajaan agraris, yaitu kerajaan yang bertumpu pada pertanian sebagai basis
kehidupan hampir seluruh penduduknya.
Ketika pengusaha Barat masuk ke pedesaan Jawa, Kabupaten Klaten menjadi salah satu
wilayah yang menjadi objek. Sebagai bagian wilayah kerajaan, pengusaha swasta tidak
menyewa langsung kepada rakyat, tetapi melakukan kontrak dengan para bangsawan pemilik
lungguh(patuh)(Padmo,2002: 14).
Pola kontrak melalui bangsawan pemilik tanah Iungguh mengakibatkan rakyat petani
tidak memperoleh keuntungan terhadap masuknya perusahaan Barat di wilayah mereka.
Bahkan sebaliknya, petani justru mengalami kerugian dan penderitaan. Padmo lebih Ianjut
menjelaskan bahwa dalam melaksanakan usahanya, para pekebun secara intensif telah
memanfaatkan ratusan ribu hektar tanah di pegunungan untuk mengusahakan tanaman keras
seperti teh, karet, dan kopi dengan melibatkan wong cilik yang ada di desa sekitamya. Apabila
tenaga kerja tidak tersedia di desa sekitar maka tenaga kerja itu harus didatangkan dari desa
yang berjarak 7 10 kilometer secara periodik. Tidakjarang penduduk pedesaan (wong cilik)
selama puluhan tahun dipaksa melaksanakan kerja wajib itu lahir, hidup, dan mati di kebun
kopi. Para petani di daerah persawahan yang subur dipaksa untuk menanam tebu, tembakau,
dan nila dalam kerja wajib yang disebut gubememenan di samping kerja wajib bagi penguasa
tradisional yang disebut pancen diensten dan heeren diensten dan kewajiban kepada desa
yang disebut kerigan dan gugur gunung (Padmo, 2002: 15).
Salah satu sumber penderitaan rakyat selama penyewaan tanah oleh perusahaan
perkebunan Barat adalah sistem glebagan, yaitu sistem pengolahan tanah secara bergantian:
Tanah garapan rakyat dibagi menjadi dua. Dntuk tahun pertama dikerjakan persil A,
musim penanaman selanjutnya berpindah ke persil B bekas yang ditanami ondememing.
Bekas yang ditanami r*>'at kemudian ganti ditanami oleh ondememing. Ada juga yang
dijalankan bergiliran dengan membagi 3 persil, yaitu A, B, dan C. Jadi sekalip'un
ondememing lianya menanami tanah separonya, tetapi praktis semua tanah sudah
dikuasai sepenuhnya oleh ondememing. Kesemr.atan yang diberikan kepada rakyat
hanya sebagai pemberian pinjaman untuk diambll bilamana dibutuhkan di lain taliun
(Tauchid, 2009: 81).
Seperti dijelaskan pada kutipan, sistem glebagan mengakibatkan tanah garapan petani
berkurang setengahnya, karena ditanami tanaman perdagangan (cash crop) oleh pengusaha
Barat, seperti tembakau, tebu atau nila. Apabila diambil rata-rata, di daerah Klaten, di bagian
tanah yang sangat subur, tanah garapan petani rata-rata hanya 1/3 bau, atau kurang dari 1;4 ha.
Di bagian yang tidak subur agak sedikit lebih luas (Tauchid, 2009: 88).
Pada awal abad XX terjadi perubahan kebijakan agraria yang penting, antara lain kepada
rakyat diberikan hak memakai turun temurun (erfeltjk gebrukisrecht, wewenang anggaduh
turun temurun). Akan tetapi, secara ekonomis kebijakan itu tidak membuat rakyat menjadi
lebih sejahtera. Bahkan sebaliknya, rakyat semakin miskin dan tidak sedikit yang melepaskan
hak "anggaduh salawas lawase" yang diberikan Sunan. Padmo (2000: 44) membuat tabel
sebagai berikut:
362
.
Gerakan Kiri di Klaten: 1950 -1965 fH.
PUnl"allta)
Tabel 1: Jumlah Petani Pemilik Sawah di Lima Kalurahan
Kalurahan
Mlese
Lumbungkerep
Kraguman
Cucukan
Semawung
Petani Pemilik Tanah
281
276
183
203
203
Prosentase
26,76
17,46
46,45
24,73
27,32
Petani Tak Bertanah
769
1.305
211
618
540
Prosentase
73,24
82,54
53,55=
75,27
71,46
Sumber: Padmo(2000:44)
Dari tabel di atas dapat diambil pemahaman bahwa di Kabupaten Klaten telah terjadi
polarisasi kepemilikan lahan pertanian. Di satu sisi banyak petani tanpa tanah dan di lain pihak
sedikit petani yang memiliki tanah sangat luas. Situasi ini menjadikan Kabupaten Klaten
sebagai daerah yang memiliki potensi besar bagi terjadinya konflik kepemilikan lahan
pertanian.
Kemiskinan struktural masyarakat Kasunanan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten
Klaten khususnya menjadi potensi yang mampu menumbuhkembangkan gerakan kiri pada
masa kemerdekaan.Salah satu ekspresi gerakan kiri di masa awal kemerdekaan adalah
penentangan terhadap kekuasaan Kasunanan Surakarta dalam bentuk GerakanAnti Swapraja.
Gerakan itu dipelopori oleh kaum kiri pimpinan Tan Malaka. Dia menuliskan rancangan
program ekonomi untuk kaum proletar di Indonesia, antara lain menekankan:
• Membagi-bagikan tanah yang kosong kepada tani yang tak bertanah dan miskin
dengan memberikan sokongan uang untuk mengusahakan tanah itu.
• Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang
tersebut belakangan ini kepada tani-tani yang miskin (Malaka, 2000: 121).
Pengaruh Gerakan Anti Swapraja semakin lama semakin meluas. Pada awalnya sasaran
utamanya adalah lingkup pusat pemerintahan istana kerajaan, seperti penculikan dan
pembunuhan patih Kasunanan Surakarta, KRMH Sosrodiningrat, pada 17 Oktober 1945.
Pada waktu-waktu selanjutnya, pengaruh Gerakan Anti Swapraja berkembang ke tingkat
kabupaten. Hal itu antara lain terlihat dari penculikan dan pembunuhan para bupati seperti
yang terjadi di Klaten (RT Pringgonegoro) dan Boyolali (KRT Reksonegoro) .. Untuk
mengatasi situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah pusat kemudian mengakhiri
Daerah Istimewa Surakarta pada 16 Juni 1946 dan menggantinya dengan status sebagai
Karesidenan Surakarta.
Kesuksesan menjatuhkan kekuasaan aristokratis Kasunanan Surakarta menjadikan
gerakan kiri semakin percaya diri untuk tetap membela kepentingan rakyat kecil. Bahkan
pemerintah pada tangga126 April 1948 menandatangani Undang Undang No 13 yang diberi
judul Undang Undang Perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement. UU itu menunjukkan
bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki semangat untuk menyejahterakan rakyat,
khususnya petani. Di sisi lain, pemerintah juga melihat bahwa Vorstenlandsch
Grondhuurreglement mengandung banyak ketidakadilan bagi petani.
Kepercayaan diri para aktivis gerakan kiri di Surakarta pada umumnya dan Kabupaten
pada khususnya tampak dari meletusnya pemogokan buruh Badan Tektil Negara (BTN) di
Delanggu pada tanggal 19 Mei 1948. Dalam rangka melakukan perundingan dan negosiasi
dengan direksi BTN, buruh dan petani bersatu dalam Lembaga Buruh Tani (LBT). Dalam
siaran pers yang dimuat pada surat kabar Suara Ibu Kota 21 Mei 1948 dan dikutip dalamArsip
Kementrian Penerangan No. 242 dijelaskan antara lain (I)Aksi ini bukan sajadilakukanoleh
Sarbupri saja tetapi oleh B.T.I sebab banyak kaum tani kecil turut berburuh pada perusahaan­
363
PatraJi:idya, Vol. 15, Ko. 3, September 2014: 357 - 372
perusahaan BTN. Nasib mereka dan anggota-anggota Sarbupri sarna. Kali ini buruh dan tani
menghadapi satu majikan. (2) Perselisian antara Sarbupri dan Dewan Pimpinan B.T.N. sudah
berjalan lama ialah 7 bulan selama waktu itu rnajikan tak menunjukkan goodwillnya. (3) Upah
pekerja yang diijinkan oleh B. T.N ialah Rp. 2 sehari dengan kupon beras 200 gram yang harus
dibelinya Rp. 1,5 se-kg. Dibandingkan dengan upah buruh tani di luar kebun dari Rp. 10.­
sampai Rp.15.-, maka upah BTN sangattak menarik rakyat.
Pemogokan berlangsung secara bergelombang dan baru sepenuhnya berakhir pada 17
Juni 1948 yang ditandai oleh keluamya perintah dari Biro Sentral SOBSI kepada Sarbupri dan
B.T.I di Delanggu supaya mulai hariAhad tanggal18 Juli 1948 pukul 07.00 segenap buruh dan
buruh tani di daerah tersebut bekerja seperti biasa. Panjangnya waktu yang diperlukan untuk
penyelesaian perselisihan buruh dengan BTN, selain karena tuntutan yang dipandang cukup
berat untuk dipenuhi, baik oleh BTN maupun Menteri Kemakmuran, juga karena pemogokan
telah berkembang menjadi komoditas politik. Akhimya Perdana Menteri Moh. Hatta turon
tangan, sehingga perselisihan dapat diselesaikan. Penyelesaian terjadi setelah dicapai
kesepakatan antara lain tentang (a) Pemberian bahan pakaian kepada pegawai dan pekerja
bulanan, pekerja harian tetap, pekerja borongan tetap dan pekerja lepas (seizoen arbeiders)
serta petani pemaro. (b) Pembagian beras kepada pegawai, pekerja bulanan, pekerja harian
dan borongan. (c) Pemberian upah yang jumlahnya sesuai dengan gelombang upah buruh
perusahaan partikelir dengan ketentuan bahwa sebagian dari upah itu diberikan berupa beras
dan sebagian berupa uang. Jika persediaan beras tidak memungkinkan pemberian upah
dengan beras itu, maka upah sepenuhnya diberikan dengan uang ("Merdeka" No.785, Tahun
III, 19 Juli 1948:2).
III. GERAKAN KIRI KLATEN 1950AN
Keberhasilan dalam memperjuangkan nasib melalui pemogokan pada 19 Mei - 17 Juni
1948 memberi harapan baru bagi petani miskin untuk mengubah nasib mereka. Keberhasilan .
itu tidak dapat dipungkiri berkat bantuan dan dukungan para aktivis gerakan kiri, baik yang
bemaung pada organisasi sosial maupun partai politik. Oleh karena itu menjadi wajar apabila
pada tahun 1950-an banyak aktivis dari Kabupaten Klaten berafiliasi dengan gerakan kiri
nasional, baik sebagai anggota maupun simpatisan. Pada Pemilihan Umum 1955, untuk
daerah pemilihan Kabupaten Klaten, Partai Komunis Indonesia memperoleh 204.869, sedang
PNI: 109.667 dan Masjumi: 48.530 (Politiek en Cultuur, 1955: 708).
Kemenangan PKI yang hampir dua kali lipat dari PNI dengan sangat jelas menunjukkan
bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten menaruh harapan kepadanya. Dominasi
golongan kiri di Kabupaten Klaten tidak hanya pada isu-isu politik nasional, tetapijuga pada
kegiatan sosial dan kebudayaan di tingkat lokaL Organisasi-organisasi pemuda, pelajar dan
kesenian yang berafiliasi dengan PKI juga berkembang dengan pes at di hampir seluruh
wilayah Kabupaten Klaten. Semua kecamatan memiliki cabang dari Pemuda Rakyat (PR),
Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Barisan Tani
Indonesia (BTl), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Melalui komunikasi lisan antar
ternan dan tetangga, para pelajar dan pemuda direkrut menjadi anggota organisasi dan ikut
terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Agustinus Mulyono, yang pemah
menjabat sebagai ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Kecamatan Wedi
menjelaskan bahwa pereknitan anggota dilakukan dengan sistem jawilan untuk diajak ikut
pertemuan. Melalui keikutsertaan pada pertemuan-pertemuan itu, secara alamiah akan
tersaring siapa saja yang tertarik dan bersedia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan IPPI serta
siapa saja yang tidak tertarik.
364
~.
L
Gerakan Kiri di Klaten: 1950 1965 fH. Pwwantaj
Kegiatan organisasi gerakan kiri yang menjadi underbouw atau berafiliasi dengan Partai
Komunis Indonesia memang beragam dan menjadi daya tarik sendiri bagi anggota
masyarakat untuk melibatkan diri. IPPI yang ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA,
memiliki kegiatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akademik
dan non akademik. Dalam bidang akademik, IPPI mengembangkan kelompok-kelompok
belajar, sehingga terjadi saling belajar antarteman. Melalui belajar bersama, berbagai kendala
akademik, seperti keterbatasan sumber belajar, kekurangpahaman terhadap materi belajar
dapat diatasi. Selain itu, kegiatan ini dipandang sangat penting, terutama ketika terjadi
persaingan prestasi akademik dengan organisasi sejenis dari kelompok lain, seperti dari Partai
Katholik, Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.
.
Pada kegiatan non akademik, IPPI mengembangkan diri pada olahraga dan kesenian,
sesuai dengan minat pelajar di Kabupaten Klaten. Rajiyo Widyo Suparto menceritakan bahwa
kesenian diantara pelajar berkembang pesat pada saat itu. Dia mencontohkan, alat musik
kulintang, pertama kali masuk ke Kecamatan Pedanjuga adalah karena IPP!. Bahkan Rajiyo
menjelaskan bahwa IPPI juga membantu meringankan beban ekonomi bagi pelajar yang tidak
mampu dengan memfasilitasi mereka untuk dialog dengan pihak sekolah.
Selain kegiatan yang ditujukan untu pelajar, IPPI juga terlibat aktif dalam kegiatan
kemasyarakatan dengan ikut mendukung kegiatan organisasi afiliasi PKI lainnya, seperti
terlibat pada kegiatan PR, BTl dan Gerwani. Keterlibatan pada gerakan kemasyarakatan itu
tidak membawa bendera IPPI, tetapi dilakukan secara individu, sehingga identitas pemilik
kegiatan adalah di luar IPPL
Selain IPPI, organisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Klaten adalah Pemuda
Rakyat (PR). Fokus gerakan PR adalah sosial politik. Pada bidang sosial, PR melakukan
berbagai kegiatan untuk membantu pengembangan masyarakat, seperti mempelopori kerja
bakti di kampung, penjagaan keamanan dan sejenisnya. Pada tingkat Kelurahan, PR menjadi
pelopor kegiatan kepemudaan, seperti olahraga. Sebagai contoh, Jadi Mulyono menceritakan
bahwa di Kelurahan Tlogowatu, meski tidak menggunakan bendera PR, tetapi motor
penggerak sepakbola di kelurahan itu adalah PR. Apalagi lurahnya pada saat itu adalah aktivis
partai (PKI). Kegiatan lain yang menonjol adalah di bidang politik. Setiap bulan, secara rutin
PR mengadakan rapat di tingkat kelurahan. Berbagai informasi, baik dari CC sampai dengan
CSS PKI, issue nasional dan lokal, serta perkembangan situasi di tingkat kecamatan dan
kelurahan menjadi bahan diskusi dalam rapat. Jadi Mulyono menggambarkan PR sebagai
tempat pendidikan politik, karena dalam organisasi itu berbagai issue yang berkembang di
tengah masyarakat dibahas dan diambil tindakan atau aksi. Bahkan Mulyono menjelaskan
bahwa pemihakan kepada masyarakat miskin sangat menonjol, karena selalu menjadi dasar
dari pembahasan setiap issue dan aksi. PR menghendaki masyarakat terbebas dari penjajahan,
termasuk penjajahan oleh kemiskinan struktural.
Organisasi lain yang relatif banyak anggotanya adalah Barisan Tani Indonesia (BTl).
Sesuai namanya, aktivitas organisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, produktivitas
dan kesejahteraan petani (Sadiman Harto Suwamo). Peningkatan pengetahuan dilakukan
dengan penyuluhan tentangjenis tanah dan tanaman yang cocok, cara merawat tanaman, cara
membuat pupuk kandang atau kompos serta berbagai pengetahuan tentang pertanian. Bahkan
Jemakir Kahono menjelaskan, di BTl juga diberi pengetahuan tentang kesehatan dan tanaman
obat. Melalui pengembangan wawasan mereka, petani akan terdorong untuk meningkatkan
produktivitasnya.
Peningkatan pengetahuan dan produktivitas temyata tidak otomatis menambah tingkat
kemakmuran petani. Salah satunya adalah sistem penyewaan tanah kepada pabrik gula.
Sesuai dengan Surat Keputusan No. 863 tertanggal 31 Juli 1948, Kelurahan menjadi pihak
365
Patrawidya, Vol. 15, No.3, September 2014: 357 - 372
yang bemegosiasi dan menentukan harga sewa tanah kepada pabrik gula. Pennainan antara
pabrik gula dan Kelurahan sering memgikan petani secara ekonomi. Sebaliknya para pejabat
Kelurahan menikmati berbagai keuntungan finansiaL Melihat situasi itu, BTl bergerak untuk
membela petani.
Tidak jarang perjuangan membela nasib petani menghamskan BTl hams berhadapan
dengan pemerintah, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten. Dalam situasi
seperti itu, aksi tidak hanya dilakukan oleh BTl, tetapi juga melibatkan PR, Gerwani dan
bahkan IPPL Ditinjau dari tujuan, aksi kelompok gerakan kiri itu adalah untuk mempengaruhi
kebijakan publik, sehingga masuk kategori kegiatan politik. Secara garis besar, dalam bidang
politik, kegiatan aktivis gerakan kiri diarahkan pada usaha mengkritisi dan mempengamhi
kebijakan pemerintah di tingkat Kabupaten. Keterlibatan itu bertujuan temtama untuk
menjaga agar kebijakan publik menguntungkan rakyat keciL Memperjuangkan semua yang
menjadi masalah rakyat. Peraturan-peraturan yang menjadikan rakyat mgi, kita lawan" tegas
Suto Sudi.
IV. GERAKAN KIRI KLATEN 1960AN
Pada periode ini aktivitas gerakan kiri di Klaten meningkat, baik dalam kuantitas maupun
kualitas. Ditinjau dari sasarannya, aktivitas gerakan kiri dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu pemsahaan perkebunan, kelompok masyarakat yang oleh Aidit disebut sebagai "setan
desa", serta pimpinan pemerintahan, khususnya Bupati Klaten, M. Pratikto. Kepada
pemsahaan perkebunan, aktivis gerakan kiri menuntut dilibatkannya petani pemilik lahan
dalam musyawarah sewa tanah, sehingga memperoleh harga yang adil. Pennasalahan utama
dalam persewaan lahan pertanian oleh pabrik atau pemsahaan perkebunan adalah kurang
dilibatkannya petani pemilik sawah. Seperti zaman penjajahan, perjanjian sewa menyewa
dilakukan antara pabrik dengan pamong desa. Perbedaannya, kalau dahulu dengan sistem
glebagan, sekarang menggunakan sistem walik lubang. Dalam sistem yang bam, pemsahaan
perkebunan menyewa tanah di suatu areal secara tetap dan hanya mengolahnya lagi setelah
panen dilakukan. Problem lain yang diangkat oleh aktivis gerakan kiri adalah murahnya harga
sewa apabila dibandingkan dengan hasil panen saat ditanami sendiri oleh petani. Suto Sandi
sebagai salah satu eksponen BTl bersikeras menentang sewah tanah untuk tanaman tebu
ditentukan oleh Kelurahan:
Saya bilang ketika itu, pokoke carane nyewo tebu hams atas dasar musyawarah dan
mufakat. Jangan sampai membuat petani mgi. Umur tebu itu tiga kali panenan padi. Jadi,
kalau mau nyewa itu harganya hams hasil tiga kali padi. Saya sampai diancam,'
dimasukkan tahanan supaya sara tunduk. Tetapi saya tidak takut. Yang ngusut itu
menginterogasi saya, misalnya, 'ryenengan lahane mboten angsal disewo7" setelah itu
saya menjawab: boleh disewa, tapl tidak boleh memgikan petani, berdasarkan harga tiga
kali panen padi. Lalu saya dibawakan mandor tebu, lalu dia bilang, saya minta berapa?
Lalu s~ya bilang padanya, saya tidak mau kalau tidak semua orang dengan harga segltu.
Saya tIdak mau.
.
Kekerasan pendapat yang diungkapkan oleh Suto Sandi mempakan manifestasi dari
keteguhan memperjuangkan nasib petani, meskipun resikonya tidak lah keciL Akibatnya
aktivis gerakan kiri hams berhadapan dengan pemerintah, baik tingkat kelurahan maupun
kecamatan yang bertanggungjawab terhadap penyediaan lahan bagi pemsahaan perkebunan.
Perbedaan dan konflik kepentingan antara aktivis gerakan kiri dengan penguasa tidak jarang
diwamai kekerasan. Padmo (2000: 111-114) mencatat berbagai kekerasan yang muncul,
antara lain sebagai berikut:
1. Kekerasan terhadap Pemsahaan Tembakau, yaitu bempa pembakaran temp at
penyimpanan tembakau (los) yang terletak di sebelah utara dukuh Prayan, kalurahan
366
Gerakan Kiri di Klaten: 1950 -1965 fH. Pum-antaj
Menden, kecamatan Kebonarum itu tetjadi pada tanggal 4 Oktober 1963. Gudang
kedua yang dibakar terletak di sebelah selatan dukuh Prayan, kalurahan Menden pada
tangga14 November 1963. Pembakaranjuga menimpa los tembakau milik PPN Wedi­
Birit tersebut dan los tembakau milik PPN Baru Gayamprit.
2. Kekerasan terhadap Perusahaan GulaiTebu, antara lain berupa perusakan sebagian
besar tanaman' tebu yang terletak di kalurahan Sentono kecamatan Karangdowo pada
bulan April 1964. Selain itu, juga tetjadi pembakaran kebun tebu di desa Ngawonggo
kalurahan Ngawonggo kecamatan Cepero Menurut laporan Angkatan Kepolisiari
Resort Klaten, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tangga120 Juli 1964 pukuI 11.30.,
3. Kekerasan terhadap Perusahaan KarunglRosella terjadi dalam bentuk penolakan
untuk menyerahkan lahan. Untuk tahun tanam 1964/1965 tanah areal yang ditetapkan
untuk tanaman rosella di kecamatan Tulung tersebar di 11 kalurahan. Dari 11
kalurahan itu, petani yang mau menyerahkan tanahnya baru lima kalurahan,
sedangkan sebanyak 360 - orang petani dari enam kalurahan tidak bersedia
menyerahkan tanahnya untuk kepentingan perusahaan perkebunan.
Selain perusahaan perkebunan, gerakan kiri juga menyasar kelompok "setan desa",
khususnya petani kaya. Langkah yang paling terkenal adalah aksi sepihak. Paling tidak ada
permasalahan yang menjadi sasaran aksi sepihak para aktivis gerakan kiri, yaitu tanah
absentee atau tanah yang pemiliknya berada di luar kecamatan setempat, pengolahan sawah
dengan sistem bagi hasil dan penggadaian tanah. Padmo (2000: 121-122) mencoba menyusun
pola Aksi sepihak yang terjadi di Klaten, yaitu diawali pada kecamatan di wilayah perbatasan:
Prambanan di bagian barat dan Wonosari di bagian timur. Kedua kecamatan itu terletak relatif
jauh dari kota Klaten, tetapi dari segi komunikasi mudah untuk dijangkau. Dari kecamatan
perbatasan, gerakanAksi sepihak meluas ke Kecamatan Jogonalan, Wedi dan Gantiwamo.
Aktivitas gerakan kirin Klaten pada tahun 1960-an yang terlihat semakin keras bukan
tanpa alasan. Dari perspektif para aktivis gerakan kiri, kekerasan itu muncul karena
musyawarah mengalami kebuntuan, terutama terkait dengan pelaksanaan berbagai UU dan
peraturan pemerintah yang telah diundangkan pada tahun 1960. Para aktivis gerakan kiri
menuntut berbagai peraturan itu dilaksanakan secara mumi dan konsekuen, tetapi berbagai
pihak di Klaten dipandangjustru menghambat.
I
t>L..
,
Salah satu Undang-Undang yang dituntutkan oleh gerakan kiri adalah UU No.2 Tahun
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH) yang disusun dengan tujuan a) agar pembagian
hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan b) dengan
menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin
pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perj anj ian bagi
hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia
tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar; c)
dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah
kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan beq,engaruh baik pada
caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh
baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam
melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat (Penjelasan Umum point
3 UUNo. 21960).
Pada Bab IV, Pasa14, ayat I UU PBH dengan tegas diatur bahwa "Perjanjian bagi-hasil
diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perj anj ian tersebut pada pasa13, dengan
ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi
tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun". Akan tetapi di Klaten terjadi distorsi dan
367
Patrawidya, Vol. 15, No.3, September 2014: 357 - 372
deviasi yang dilakukan oleh Bupati M. Pratikto. Pada tanggal 10 Oktober 1960, Bupati
menge1uarkan surat keputusan Nomor. 8/SKl4/60 yang isinya antara lain, (1) besar angka
imbangan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah untuk tanaman padi adalah satu
dibanding satu dari hasil bersih, (2) untuk hasil polowijo perbandingan penerimaan hasil
antara penggarap dan pemilik tanah ada1ah dua dibanding satu dari hasi1 bersih.Dengan
keluarnya surat keputusan tersebut, Bupati Klaten mempertahankan sistem peIjanjian bagi
hasil yang berlaku secara turun temurun di daerah itu dan tidak bersedia melakukan perubahan
untuk membela nasib petani penggarap.
Penyimpangan oleh Bupati juga teIjadi pada pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 10 ayat 1 diatui
prinsip dasar pemilikan tanah, yaitu: "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan". Pengaturan
lebih lanjut tentang kewajiban "mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif'
dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pada pasal 3
ayat 1 PP No. 224 dengan jelas diatur bahwa: "Pemi1ik tanah yang bertempat tinggal di1uar
kecamatan tempat 1etak tanahnya, da1am jangka waktu 6 bulan wajib menga1ihkan hak atas
tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat 1etak tanah itu atau pindah ke kecamatan
letak tanah tersebut". Bahkan pemerintah pusat juga telah mengatur pihak mana saja yang
berhakmemperoleh pelimpahan hak milik tersebut. Pada pasa18 ayat 1 PP No. 224 tahun 1961
dengan jelas dituliskan tanah-tanah itu dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani
oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas: (a)
Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (b) Buruh tani tetap pada bekas
pemi1ik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (c) PekeIja tetap pada bekas pemilik
tanah yang bersangkutan; (c) Penggarap yang be1um sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan; (d) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; (e) Penggarap tanah-tanah
yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasa14 ayat 2 dan 3; (f) Penggarap
yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; (g) Pemilik yang 1uas tanahnya kurang dari 0,5
hektar; (h) Petani atau buruh tani lainnya;
Bupati K1aten, M. Pratikto tidak menggunakan skala prioritas seperti tercantum pada PP
No. 224 Tahun 1961. Dia memindahkan hak milik atas tanah pertanian dengan mengutamakan
kepada saudara dari pemilik lama:
Panitya Landreform Daerah Klaten memprioritaskan petani yang mempunyai hubungan
ke1uarga dengan bekas pemi1ik daripada urutan pnoritas sebagai yang disebut oleh
undang-undang. Alasan yang mendasari kebijaksanaan Panitya Landreform Kabupateh
Klaten di dalam melaksanakan redistribusi tanah kelebihan karena berstatus tanah
absentee, adalah bahwa pemegang hak atas garapan atau tanah sanggan di mas a lampau
mempunyai beban berat. Petani pemegang hak atas tanah pada masa penjajahan selain
mempunyai hak untuk memetiI<: hasil dari tanah yang dlgarapnya, Juga mempunyai
kewaJiban-kewajiban terhadap perusahaan perkebunan atau terhadap desa. Kewajioan
dari pemegang hak atas tanah garapan terhadap perkebunan antara lain ialah berupa
bekerja beberapa hari di dalam satu minggu tanpa dibayar (Padmo, 2000, hIm. 89).
Tindakan Bupati M. Pratikto yang membuat kebijakan berbeda dari, untuk tidak
mengatakan bertentangan dengan, pemerintah pusat mengakibatkan keresahan di tengah
masyarakat, terutama para aktivis gerakan kiri yang berusaha menegakkan pelaksanaan UU
PBH dan UUPA. Dari sudut pandang ini, aksi sepihak yang dilakukan oleh para aktivis
gerakan kiri dapat dipahami, karena hampir mustahil mengharapkan pemerintah daerah akan
bersedia melaksanakan UU yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan kata lain, aksi sepihak
merupakan perlawanan para aktivis gerakan kiri terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
Tingkat II Kabupaten Klaten yang menolak melaksanakan kebij akan pemerintah pusat.
368
Gerakan Kiri di Kiaten: 1950 - 1965 rH Pumanta)
V.PENUTUP
A. Kesimpulan
Klaten menjadi basis gerakan kiri, salah satunya dikarenakan nasib petani yang
memprihatinkan, terutama terkait dengan status kepemilikan tanah sejak zaman kolonial.
Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan para pemimpin Kasunanan
dipandang ingin mempertahankan feodalisme, sehingga mendorong terjadinya gerakan anti
swapraja yang dipelopori oleh salah satu tokoh kiri Indonesia, yaitu Tan Malaka. Di
Kabupaten Klaten, gerakan anti swapraja mencuat dalam bentuk pembunuhan bupati RT
Pringgonegoro. Gerakan itu semakin meluas dan memuncak dengan berakhimya Daerah
Istimewa Surakarta dan kekuasaan politik Kasunanan.
•
Pengaruh gerakan kiri di Karesidenan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten
khususnya semakin kuat ketika ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Daerah Surakarta menjadi
basis kelompok oposisi, terutama kaum kiri. Pemogokan buruh di Badan Tektil Negara (BTN)
yang berkedudukan di Delanggu pada tanggal 19 Mei 1948 menjadi bukti kuatnya pengaruh
aktivis gerakan kiri di Klaten. Pemogokan tidak hanya dilakukan oleh Sarikat Buruh
Perkebunan RI (Sarbupri), tetapi juga oleh Barisan Tani Indonesia (BTl). Bahkan keduanya
kemudian menggabungkan diri menjadi Lembaga Buruh dan Tani (LBT) untuk menghadapi
BTN beserta Kementrian Kemakmuran.
Pengaruh golongan kiri pada tahun 1950-an semakin kuat. Hal itu terlihat antara lain dari
kemenangan telak Partai Komunis Indonesia (PKI) pada PEMILU tahun 1955, yaitu
memperoleh 204.869 suara. lumlah itu lebih besar dari PNI dan Masyumi. Kuatnya pengaruh
terhadap masyarakat tidak terlepas dari banyaknya aktivitas dan prestasi gerakan kiri di
Klaten yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga, terutama dari golongan rakyat
miskin. Komitmen yang tinggi dalam membela rakyat miskin, menjadikan mereka bersimpati
dan secara sukarela bergabung dalam berbagai kegiatan yang diadakan gerakan kiri, baik
sebagai simpatisan maupun anggota. Simpati tidak hanya diperoleh dari petani dan buruh.
Para pelajar dan generasi muda desa pun banyak yang bergabung dengan organisasi massa
kiri, seperti IPPI dan Pemuda Rakyat.
Memasuki dasawarsa ke tujuh (tahun 1960-an), aktivitas gerakan kiri di Klaten
mengalami kenaikan. Hal itu terutama disebabkan oleh diundangkannya UU No.2 Tahun
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH) dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kedua undang-undang itu berpihak pada kaum miskin
pedesaan, terutama petani tidak bersawah. Oleh karena itu, gerakan kiri di Klaten mengambil
langkah untuk mengawal pelaksanaannya agar tidak teIjadi distorsi dan deviasi di lapangan.
Bupati Klaten, M. Pratikto mengambil berbagai kebijakan yang tidak hanya bertentangan
dengan semangat yang terdapat dalam kedua undang-undang, tetapi juga melanggar berbagai
pasal yang terdapat di dalamnya. Di pihak lain, aktivis gerakan kiri di Klaten memilih untuk
tetap membela kepentingan kaum miskin dan tertindas di desa, meskipun resikonya sangat
berat. Berbagai aksi sepihak dilakukan oleh aktivis gerakan kiri dengan tujuan agar petani
tanpa sawah dapat memiliki sawah sendiri dan para penggarap dapat mempero1eh bagian yang
adiL Tidak sedikit aksi sepihak yang memperoleh keberhasilan, tetapi banyak pula yang
berakhir dengan kegagalan.
B.Saran
Gerakan Kiri di Klaten pada tahun 1960-an memang kontroversial. Di satu sisi, berbagai
pihak yang berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi, merasa terusik dan terganggu oleh
aksi para aktivis gerakan kiri yang tidak hanya melanggar berbagai peraturan daerah, tetapi
369
Patrawill)Yl, v'oL 15, Xo. 3, September 2014: 3Si - 372
juga merugikan kepentingan mereka. Di sisi lain, kelompok petani miskin yang seeara
struktural tertindas dan terabaikan memandang aksi gerakan kiri sebagai kebaikan dan
penyelamatan terhadap kehidupan mereka. Kontroversi itu menjadi bagian dari ingatan
sejarah yang tak akan mampu dihapus dengan pembantaian besar-besaran yang terjadi pada
tahun 1965.
Penelitian ini merupakan sebuah langkah awal, sehingga perlu dilakukan berbagai
penelitian lain untuk dapat menemukan gambaran gerakan kiri seeara lebih komprehensif.
Salah satu saran terpenting dari penelitian ini adalah dilakukannya penelitian lanjut. Paling
tidak ada keeamatan yang perlu seeara intensif dilakukan penelitian, yaitu Wonosari di
sebelah timur dan Prambanan di sebelah barat. Pada kedua keeamatan tersebut, gerakan kiri
berlangsung eukup tinggi frekuensinya, bahkan dapat dikatakan sebagai paling tinggi.
Penelitian tentang gerakan kiri di Klaten sangat penting artinya, karena tidak sedikit dari
aktivis yang telah meninggal dunia. Apabila tidak segera diteliti dan didokumentasikan,
dikhawatirkan salah satu episode sejarah Indonesia akan hilang dan menjadikan periode 1950
1965 sejarah nasional menjadi semakin gelap.
DAFTAR PUS TAKA
Aidit, D. N., 1964. Kaum Tani Mengganyang Setan-SetanDesa. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
Cribb, R., 200l. "How Many Death?" dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhofer, ed,
Violence in Indonesia. Hamburg: Ahera-VerI., 2001.
Kasemin, K., 2004. Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP
MPRSIXXVI1966. Yogyakarta: LKIS.
Kuntowijoyo, 2008. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Editor A. E. Priyono.
Bandung: Mizan.
Malaka, T., 2000. Aksi Massa. Jakarta: TeplokPress.
Politiek en Cultuur, J umal bulanan edisi Desember 1955. Amsterdam: Pegasus.
Setiawan, H., 2003. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press.
Soebandrio, 2006. Yang SayaAlami Peristtwa G 30 S. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
Padmo, S., 2002. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten: 1959 1965. Yogyakarta:
Media Pressindo.
Tauehid, M., 2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran
Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.
Vikers, A. , 2005. A History ofModern Indonesia. New York: Cambridge University Press.
Wardaya, B. T., 2006. Bung Karno Menggugat!: Dart Marhaen, CIA, Pembantaian Massal
'65 hingga G30S. Yogyakarta: Galang Press.
Surat Kabar dan Peraturan Pemerintab
Arsip Kementrian Penerangan No. 242
KedaulatanRakyat, 16 Januri 1946
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960
Surat keputusan Bupati KDH Tingkat II Klaten Nomor. 8/SKf4/60
Undang Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria
370
Gerakan Kiri di Klaten: 1950 -1965 IN. Prmmnta)
DAFTARINFORMAN No.
Nama
Alamat
l.
Agustinus Mulyono
Tegal Mawen, RT 07, RW 04, Kedu, Klaten
2.
Jadi Mulyono Kadilan
Sumberejo, RT 013/006, Tlogowatu, Kemalang, Klaten.
3.
Jemakir Kahono
Sumberejo, RT 013/006, Tlogowatu, Kemalang, Klaten.
4.
Marjino
Pedan, Klaten.
5.
Sadiman Harto Suwamo Sembung, Wedi, Klaten.
6.
Slamet Setyo Raharjo
Jadilor, Kedungan, Pedan, Klaten
7.
SutoSandi
Pacing Wedi Klaten.
8.
Tukiman J arwo Wi dodo
.
Padon, Japanan, Cawas, Klaten
\
I
I
\
371
Fly UP