...

Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda
Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus diberlakukan di Hindia Belanda oleh
Swante Adi Krisna
Oleh Swante Adi Krisna, S.H | Dibuat 10 Mar 2016 | Didownload 06 Jul 2016 | Telah didownload 220 kali.
Berdasarkan asas konkordansi
(Concordantie), KUHP di Belanda harus
diberlakukan di Hindia Belanda
Pasal 7S Regerings Reglement, dan Pasal 131 Indische Staatsregeling, mengatur bahwa KUHP di
Negeri Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda namun dengan
penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat. Awalnya direncanakan tetap adanya dua KUHP, KUHP
untuk golongan Bumiputera dan dengan Koninklijk Besluit (K.B.) pada tanggal 12 April 1898,
dibentuklah Rancangan KUHP untuk golongan Eropa. Menteri jajahan Belanda Mr. Idenburg
berpendapat, bahwa sebaiknya hanya ada satu KUHP di Hindia - Belanda, jadi berupa unifikasi, untuk
itu dibentuk Komisi yang menyelesaikan tugasnya pada tahun 1913. Melalui Koninklijk Besluit Tanggal
15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 Nomor 732 lahirlah Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch Indie yang baru untuk seluruh golongan penduduk. Peralihan dari masa dualisme
KUHP itu menurut Mr. Jonkers, lebih bersifat formiel daripada materiel. Statuta Betawi 1642 dan
ketentuan pidana interimair 1848 berlaku untuk semua golongan penduduk. Kedua WVS 1866 dan
1872 tersebut juga hampir sama, yang kedua merupakan salinan dari yang pertama kecuali sistem
pidananya, namun perbedaan antara golongan penduduk Eropa Bumiputera, dan Timur Asing
mewarnai juga perumusan-perumusan delik di dalam WVS tersebut, sebagai contoh adalah Pasal 284
(mukah = overspel) bagi laki-laki hanya berlaku bagi golongan Eropa.
Dari uraian yang berjudul Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda
harus diberlakukan di Hindia Belanda diatas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:
1 dari 3 halaman
Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus diberlakukan di Hindia Belanda oleh
Swante Adi Krisna
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pasal 7S Regerings Reglement dan Pasal 131 Indische Staatsregeling, mengatur KUHP di Belanda
harus diberlakukan pula di daerah jajahan.
Pemberlakuan KUHP di Belanda tersebut harus disesuaikan pada situasi dan kondisi setempat.
Dengan Koninklijk Besluit (K.B.) pada tanggal 12 April 1898, dibentuklah Rancangan KUHP untuk
golongan Eropa.
Menteri jajahan Belanda Mr. Idenburg berpendapat, bahwa sebaiknya hanya ada satu KUHP di
Hindia - Belanda, jadi berupa unifikasi.
Oleh karena unifikasi tersebut maka dibentuklah Komisi yang menyelesaikan tugasnya pada tahun
1913.
Melalui Koninklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 Nomor
732 lahirlah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang baru untuk seluruh golongan
penduduk.
Melalui Invoeringsverordening tanggal 1 Januari 1918 berlakulah Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch Indie
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 1866 dan 1872 tersebut juga hampir sama, yang
kedua merupakan salinan dari yang pertama kecuali sistem pidananya.
Perbedaan antara golongan penduduk Eropa Bumiputera, dan Timur Asing mewarnai juga
perumusan-perumusan delik di dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie.
Sumber
Format APA
Adi Krisna, S. (10 Mar 2016). Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus
diberlakukan di Hindia Belanda. Diakses tanggal 06 Jul 2016. Diambil dari
http://adikrisna.com/hukum-pidana/20/download/download-pdf-berdasarkan-asas-konkordansi-concor
dantie-kuhp-di-belanda-harus-diberlakuka-swante-adi-krisna.pdf
Format MLA
Adi Krisna, Swante. Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus
diberlakukan di Hindia Belanda. Website Swante Adi Krisna, 2016. Web. 06 Jul 2016.
http://adikrisna.com/hukum-pidana/20/download/download-pdf-berdasarkan-asas-konkordansi-concor
dantie-kuhp-di-belanda-harus-diberlakuka-swante-adi-krisna.pdf
Format Chicago
Swante Adi Krisna, "Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus
diberlakukan di Hindia Belanda", Website Swante Adi Krisna, 10 Mar 2016,
http://adikrisna.com/hukum-pidana/20/download/download-pdf-berdasarkan-asas-konkordansi-concor
dantie-kuhp-di-belanda-harus-diberlakuka-swante-adi-krisna.pdf
Tentang Swante Adi Krisna
Nama:
Swante Adi Krisna, S.H
Tempat, Tanggal Lahir: Semarang, 23 Juli 1986
Jenis Kelamin:
Laki-Laki
Agama:
Islam
Orang Tua:
dr. Slamet Riyadi, MKK dan Sudarsi
2 dari 3 halaman
Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus diberlakukan di Hindia Belanda oleh
Swante Adi Krisna
Saudara:
Andika Sanjaya, SIKom, MSi, Tatas Bayu Mursito, SKed., Agustia
Landra Nugraha
Email:
[email protected]
BBM:
5CA1DECE
Alamat:
Jalan Kenari 1B Perum Bumi Graha Indah, Jaten, Karanganyar.
Sarjana Hukum:
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lulus tahun 2011
"Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi Menurut Undang-Undang
Judul dan Pembimbing Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan
Skripsi Sarjana Hukum: 170/Pid.B/2009/PN Kray Di Pengadilan Negeri Karanganyar)" dengan
dibimbing oleh Rofikah, SH, MH dan Budi Setyanto, SH, MH.
Download PDF Hukum Pidana | Berdasarkan asas konkordansi (Concordantie), KUHP di Belanda harus diberlakukan di
Hindia Belanda - Oleh Swante Adi Krisna, S.H © AdiKrisna.com
3 dari 3 halaman
Fly UP