...

peraturan presiden republik indonesia nomor 39 tahun - TKA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan presiden republik indonesia nomor 39 tahun - TKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal
13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman
modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan
komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association
of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community
(AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai
daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman
modal;
c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
Mengingat ...
-2Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Pemerintahan
Nomor
Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2007
tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
4.
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun
2007
tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2012
tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan ...
-37.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);
8.
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA
YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA
DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
(1)
Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha
tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan
penanaman modal.
(2)
Daftar
bidang
usaha
yang
tertutup
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
Pasal 2...
-4Pasal 2
(1)
Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai
kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu
bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang
dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang
dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha
yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang
usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
(2)
Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Presiden ini.
Pasal 3
Bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal
2 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka
penanaman modal.
Pasal 4
(1)
Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
(2) Dalam ...
-5(2)
Dalam
hal
izin
penanaman
modal
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya
dan penanam modal bermaksud memperluas usaha
dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar
lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman
modal
tersebut,
penanam
modal
harus
memenuhi
persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Untuk
memenuhi
dimaksud
pada
persyaratan
ayat
(2),
lokasi
penanam
sebagaimana
modal
tidak
diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau
mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain
oleh Undang-Undang.
Pasal 5
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2
tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau
portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal
dalam negeri.
Pasal 6
Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat
penggabungan,
pengambilalihan,
perusahaan penanaman modal
atau
peleburan
dalam
yang bergerak di bidang
usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.
Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam
perusahaan
penanaman
penggabungan
adalah
modal
yang
menerima
sebagaimana
yang
tercantum
dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
b. Batasan …
-6b.
Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam
perusahaan penanaman modal
yang mengambil alih
adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan
perusahaan tersebut.
c.
Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam
perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana
ketentuan
yang
berlaku
pada
saat
terbentuknya
perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.
Pasal 7
(1)
Dalam
hal
penanaman
modal
asing
melakukan
perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang
sama
dan
perluasan
kegiatan
usaha
tersebut
membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan
saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights
issue) dan penanam modal dalam negeri tidak dapat
berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka
berlaku
penanam
ketentuan
modal
mengenai
asing,
hak
sesuai
mendahului
dengan
bagi
ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perseroan
terbatas.
(2)
Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal
asing melebihi batasan maksimum yang tercantum
dalam Surat Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2
(dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing
tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum
yang tercantum dalam surat persetujuan, melalui cara:
a. Penanam …
-7-
a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang
dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;
b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya
melalui
penawaran
umum
yang
dilakukan
oleh
perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam
modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri;
atau
c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang
dimiliki
penanam
diperlakukan
modal
sebagai
asing
treasury
tersebut
stocks,
dan
dengan
memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 8
Ketentuan
Peraturan
Presiden
ini
tidak
mengurangi
kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuanketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan
usaha yang dikeluarkan oleh:
a.
Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
secara teknis berwenang di bidang usaha penanaman
modal; dan
b.
Pemerintah Daerah.
Pasal 9 …
-8Pasal 9
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2
Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal
yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum
Peraturan
Presiden
tercantum
dalam
tersebut
lebih
ini
Surat
ditetapkan,
Persetujuan,
menguntungkan
bagi
sebagaimana
kecuali
yang
ketentuan
penanaman
modal
dimaksud.
Pasal 10
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan
yang
diterbitkan
dalam
rangka
pelaksanaan
Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 11
Dengan
berlakunya
Peraturan
Presiden
ini,
Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar …
-9Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 93
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati
Fly UP