...

keppres 23/1991, daftar bidang usaha yang tertutup bagi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

keppres 23/1991, daftar bidang usaha yang tertutup bagi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1991
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penanaman modal dipandang perlu
meninjau kembali daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
Mengingat:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor
2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2943);
3.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2944);
4.
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara
Penanaman Modal;
5.
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun
1982;
7.
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987;
MEMUTUSKAN:
DENGAN MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG DAFTAR
BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG
TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 1
(1)
(2)
Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, yang merupakan
lampiran Keputusan Presiden ini terdiri dari bidang-bidang usaha penanaman
modal yang tertutup untuk seluruh penanaman modal (LAMPIRAN I), serta
bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/usaha kecil bekerja sama
dengan pengusaha menengah atau besar (LAMPIRAN II).
Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal berlaku selama 3 (tiga)
tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Pasal 3
(1)
(2)
(3)
(4)
Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-undang
Penanaman Modal Asing, berdasarkan atas persetujuan Presiden terhadap
rencana penanaman modal tertentu, dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama
Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-undang
Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri
yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-undang Penanaman
Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang
membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan
kewenangan
masing-masing
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Khusus Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk
kontrak karya, tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1991
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Fly UP