...

aru-islands-ew-ua-request-final-bahasa

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

aru-islands-ew-ua-request-final-bahasa
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Jalan Tebet Utara II, Blok C No. 22 Jakarta Selatan 12820, Indonesia
Tel/Fax. +62 21 8297954
Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK
tel: +44 (0)1608 652893 fax: +44 (0)1608 652878 [email protected]
Ms. Gabriella Habtom
Sekretaris
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
UNOG-OHCHR
1211 Jenewa 10
Swiss
www.forestpeoples.org
14 Juli 2015
Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat Kepulauan Aru, Indonesia, di
bawah Prosedur Peringatan Dini dan Aksi Mendesak Komite Penghapusan Diskriminasi
Rasial
I.
Pendahuluan
1.
Untuk menghindari kerugian yang akan terjadi dan yang tidak dapat diperbaiki, Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi masyarakat adat nasional Indonesia, 1 dan Forest
Peoples Programme2 ("Organisasi Pemohon") dengan hormat meminta Komite Penghapusan
Diskriminasi Rasial ("Komite") mempertimbangkan situasi masyarakat adat Aru dari Kabupaten
Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, di bawah prosedur peringatan dini dan tindakan mendesak dari
Komite. Situasi dimaksud menyangkut pemberian izin oleh Republik Indonesia ("Indonesia" atau
"Negara") untuk perkebunan tebu industri besar di atas sebagian besar wilayah leluhur masyarakat
adat Aru dan kurangnya jaminan hukum yang efektif terhadap hak-hak masyarakat tersebut.
Permintaan khusus diuraikan dalam ayat 19 di bawah ini.
2.
Pada tahun 2010, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan 'izin prinsip' untuk konversi
hutan alam di Kepulauan Aru menjadi perkebunan.3 Izin ini didukung oleh Gubernur Maluku, yang
mengeluarkan 'Surat Rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk Pelepasan Kawasan Hutan '
pada bulan Juli 2011. 4 Selanjutnya, pada bulan Februari 2013, Kementerian Kehutanan Indonesia
mengalokasikan 'kawasan hutan' untuk 19 dari 28 perusahaan yang membentuk Konsorsium PT.
Menara Group ("Menara Group").5 Setahun kemudian, pada tanggal 6 Februari 2014, Pjs Gubernur
1
2
3
4
5
Untuk profil AMAN lihat http://www.aman.or.id/en/about-aman/.
Tentang Forest Peoples Programme, lihat http://www.forestpeoples.org/background/about-forest-peoples-programme.
Pernyataan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, disampaikan dalam sebuah konferensi pers tanggal 10 April 2014 di
Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta.
Lihat Rilis Pers yang dikeluarkan Forest Watch Indonesia, Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang
http://fwi.or.id/publikasi/hutan-alam-di-kepulauan-aru-terancam-hilang/
Menara Group adalah sebuah konsorsium yang terdiri dari 28 anak perusahaan, yaitu: 1. PT. Anugerah Timur
Indonesia (12.640 ha), 2. PT. Pratama Maju Lestari (13.200 Ha), 3. PT. Usaha Berkah Sejahtera (19.330 ha), 4. PT.
Majutama Alam Nusantara (11.640 ha), 5. PT. Aru Alam Perkasa (13.960 ha), 6. PT. Hijau Raya Abaditama (19.790
Ha), 7. PT. Cipta Makmur Alami (19.740 ha), 8. PT. Berkah Alam Aru (12.330 Ha), 9. PT.Sahabat Aru Sejati (20.000
Maluku, Saut Sitomorang, juga mengizinkan pembangunan perkebunan tebu di daerah-daerah yang
sama. Yang terbaru, pada bulan Juni 2015, Menteri Pertanian mengumumkan bahwa Negara telah
menetapkan tiga lokasi untuk pengembangan perkebunan tebu industri dan fasilitas pengolahannya
di Indonesia. 6 Menteri perhatikan bahwa, "untuk mencapai swasembada pangan, termasuk gula dan
daging sapi, Kementerian Pertanian telah menyiapkan tiga wilayah di Indonesia timur yaitu Aru di
Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Merauke, untuk pertanian dan perkebunan tebu."7 Pengumuman
terbaru ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap bermaksud mendesakkan pembangunan perkebunan
di Aru tanpa mempertimbangkan tingginya penentangan dari masyarakat setempat dan dampak
ekstrim yang sangat mungkin terjadi terhadap masyarakat adat di sana.
3.
Subjek dari permohonan ini berkaitan dengan pelanggaran yang akan segera terjadi dan masif
terhadap hak-hak masyarakat adat Aru atas lebih dari 50 persen wilayah tradisional mereka dan
sumber-sumber penghidupan yang terdapat di dalamnya terkait dengan pembangunan perkebunan
tebu besar ini. Daerah ini, yang meliputi wilayah sekitar 484.500 hektar dan sebagian besar pulaupulau dalam kepulauan Pulau Aru, telah diberikan kepada Menara Group sebagai konsesi. Daerah ini
sama dengan lebih dari setengah wilayah tradisional masyarakat adat Aru dan mencakup lebih dari
setengah dari 179 desa mereka. Oleh karena itu, hal ini merupakan situasi mendesak yang
sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang diadopsi oleh Komite sehubungan dengan prosedur
peringatan dini dan tindakan mendesaknya. Selain skalanya besar dan "perambahan di tanah
tradisional masyarakat adat ... [termasuk] untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam," 8 hal ini juga
merupakan situasi yang serius "yang membutuhkan perhatian segera untuk mencegah atau
membatasi skala atau jumlah pelanggaran serius terhadap Konvensi."9
4.
Situasi ini menjadi lebih mendesak dan serius mengingat bahwa sebelumnya dan pada
beberapa kesempatan Komite telah menyatakan keprihatinan serius tentang perlakuan diskriminatif
terhadap masyarakat adat di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh situasi masyarakat adat Aru
saat ini. Pada tahun 2007, misalnya, Komite antara lain, mendesak Indonesia untuk meninjau
kembali undang-undangnya "untuk memastikan bahwa UU tersebut menghormati hak-hak
masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah komunal
mereka."10 Komite mengulangi kembali rekomendasi ini pada tahun 2009, mengamati bahwa
Indonesia "tetap belum memiliki sarana hukum yang efektif untuk mengakui, mengamankan dan
melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya." 11 Demikian juga, pada
6
7
8
9
10
11
Ha), 10. PT.Rahmat Indonesia Subur (19,990 Ha), 11. PT.Berkah Rajab Indonesia (20.000 Ha), 12. PT.Pandawa
Usaha Nusantara (19.420 Ha), 13. PT.Subur Makmur Abadi (19.520 Ha), 14. PT.Kreasindo Lahan Hijau (14.240 Ha),
15. PT.Platindo Aru Makmur (13.540 Ha), 16. PT.Cakra Makmur Sentosa (15.740 Ha), 17. PT. Aneka Bio Pulau Aru
(14.380 Ha), 18. PT.Prakarsa Indonesia Timur (14.170 Ha), 19. PT.Sentra Aru Gemilang (11.590 Ha), 20. PT.Cahaya
Malindo Abadi (19.760 Ha), 21. PT.Multi Aru Perkasa (20.000 Ha), 22. PT.Sari Indah Cemerlang (19.980 Ha), 23.
PT.Inti Global Perkasa (20.000 Ha), 24. PT.Bina Makmur Lestari (20.000 Ha), 25. PT.Intra Jaya Kencana (19.890
Ha), 26. PT.Dobo Alam Makmur (19.990 Ha), 27. PT.Berkaj Dobo Perkasa (19.980 Ha), 28. PT.Anugrah Alam Dobo
(16.583 Ha).
Amran Sulaiman, berbicara selepas pertemuan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky
Sibarani, Amran mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga daerah — Sulawesi Tenggara,
Merauke di Papua dan Kepulauan Aru di Maluku — sebagai lokasi utama untuk sedikitnya 10 pabrik gula dan
perkebunan tebu bagi investor baru. Lihat Jakarta Post Kamis, 18 Juni 2015, 9:01 AM: Lihat selanjutnya di:
http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/18/govt-prepares-areas-sugar-cattleinvestors.html#sthash.1HxMLoSQ.dpuf
Id.
Lihat ‘Guidelines for the Use of the Early Warning and Urgent Action Procedure,’ August 2007, at para. 12.
Prevention of Racial Discrimination, including early warning and urgent procedures: working paper adopted by the
Committee on the Elimination of Racial Discrimination. UN Doc. A/48/18, Annex III, at para. 8-9.
CERD/C/IDN/CO/3, at para. 17.
Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action procedures, 13 March
2009, at p. 2. Tersedia di: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Indonesia130309.pdf.
2
tahun 2011, 2012 dan 2013, Komite menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang permasalahan
yang sama sehubungan dengan pembangunan perkebunan besar di atas tanah adat di Merauke, Papua
Barat, jenis perkebunan yang sama yang dalam waktu dekat mengancam Kepulauan Aru dan pemilik
adat kawasan tersebut.12 Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ("CESCR") juga telah
mengadopsi rekomendasi-rekomendasi yang rinci di bulan Mei 2014, yang banyak di antaranya
menyangkut pengabaian terus-menerus di Indonesia atas hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya
dengan perkebunan agro-industri.13
II.
Deskripsi Umum tentang Kepulauan Aru
5.
Kabupaten Kepulauan Aru terletak di bagian tenggara Provinsi Maluku, berdekatan dengan
Australia di Laut Arafura. Kabupaten ini mencakup 187 pulau yang tersebar di seluruh wilayah, yang
lima di antaranya adalah pulau besar, dan mencakup area seluas 8.563 km2. 14 Orang-orang yang
menghuni Kabupaten Kepulauan Aru berasal dari suku Aru. Mereka percaya bahwa alam dan
seluruh isinya adalah mutlak milik para leluhur yang selalu mengawasinya. Dengan pandangan
seperti ini, keseimbangan yang secara alami terkandung di alam akan selalu terjaga, karena hal-hal
yang merusak seperti eksploitasi yang berlebihan dan yang lainnya dapat terhindar karena adanya
kepercayaan bahwa manusia tidak memiliki hak untuk alamnya selain untuk kebutuhan dasar
hidupnya.
6.
Kabupaten Kepulauan Aru sangat kaya sumber daya alam dan budaya. Kepulauan Aru
memiliki budaya yang beragam. Ada 12 bahasa adat yang berbeda dengan tujuh di antaranya
digunakan oleh kurang dari 2000 orang. Penghidupan sehari-seharinya disandarkan pada hortikultura
subsisten (tanaman pokok di sana adalah singkong dan jagung), pengolahan sagu, berburu hewanhewan besar dan memerangka hewan-hewan kecil di hutan, dan memancing di sungai dan pesisir.
Hal ini dilengkapi dengan upah buruh harian dan penjualan hasil hutan dan hasil laut. Secara
biogeografis, kabupaten ini adalah rumah bagi berbagai spesies fauna endemik Wallacea antara lain
burung cendrawasih, kanguru pohon, kakatua hitam, kakatua jambul kuning Aru, dan kasuari.
III. Perampasan lahan adat Aru oleh Menara Group
7.
Pada tahun 2012, masyarakat adat yang tinggal di beberapa desa di Kepulauan Aru terkejut
mendapati Menara Group melakukan survei atas tanah tradisional mereka untuk keperluan
pengembangan perkebunan tebu tanpa pemberian informasi sebelumnya atau tanpa partisipasi efektif
mereka dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin adat dan warga dari desa-desa di sana
berkumpul untuk membahas apa yang sedang terjadi. Kekhawatiran muncul bahwa kegiatan Menara
Group akan mengancam lingkungan, tanah dan masa depan mereka. Untuk mendapatkan kejelasan,
mereka mencari informasi di Kota Dobo, pusat pemerintahan terdekat. Setelah mendapatkan
informasi tentang rencana perkebunan tebu dari Menara Group, mereka membentuk koalisi untuk
mempertahankan pulau-pulau mereka dari kelanjutan rencana pengembangan perkebunan ini. Koalisi
ini dengan tegas telah menolak konversi tanah adat tradisional di Aru menjadi perkebunan dan telah
memberitahu pemerintah tentang penentangan mereka ini (lihat Kotak 1 di bawah).
12
13
14
Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action procedures, 2 September
2011; Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action procedures, 2
September 2012; dan Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action
procedures, 30 August 2013.
E/C.12/IDN/CO/1.
Informasi lengkap dapat dilihat di: http://www.wacananusantara.org/suku-aru/
3
8.
Informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa rencana investasi Menara Group telah
dimulai pada awal 2010. Pada saat itu, Bupati Kepulauan Aru telah mengeluarkan izin prinsip, izin
lokasi, 15 dan 'rekomendasi pelepasan kawasan hutan’16 seluas 481.403 hektr untuk kepentingan
rencana Menara Group ini. Hal ini ditegaskan dan disahkan oleh Gubernur Maluku, yang
mengeluarkan 'Surat Rekomendasi kepada Menteri Kehutanan untuk pelepasan kawasan hutan' pada
bulan Juli 2011.17 Selanjutnya, di bulan Februari 2013, Kementerian Kehutanan Indonesia
mengalokasikan lahan hutan untuk 19 dari 28 perusahaan yang membentuk Menara Group. Izin yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan mencakup total 305.120 hektar18 atau sekitar 50 persen
dari seluruh 626.900 hektar lahan di Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 177 Desa
dan 99 di antaranya termasuk dalam konsesi Menara Group.
1. KOTAK 1: Pernyataan Koalisi Rakyat “SAVE ARU”
2. Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, baik bertindak secara pribadi atau atas nama organisasi,
setelah meninjau dan mempelajari fakta-fakta terkait dengan rencana pembukaan 484.493 Ha
lahan hutan di Kepulauan Aru untuk pengembangan perkebunan tebu oleh konsorsiun PT.
Menara Group, dengan ini menyatakan bahwa:
3.
Kepulauan Aru dengan semua kekayaan alamnya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik
Infonesia (NKRI) yang harus dilindungi oleh Negara terhadap segala bentuk degradasi dan
kerusakan alam, lingkungan, dan manusia. Pemerintah didesak untuk meninjau dan/atau
mencabut semua izin yang telah dikeluarkan dengan menyalahi hukum yang berlaku. Dengan
rencana PT Menara Group atau investor perkebunan lainnya untuk menggunakan 484.493 Ha dari
total 626.000 hektar wilayah adat Aru, masyarakat, alam dan lingkungan di sekitarnya berada di
bawah ancaman.
4.
5. Oleh karena itu, kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini MENOLAK
EKSPLOITASI TANAH ADAT DAN MASYARAKAT ADAT KEPULAUAN ARU oleh PT.
Menara Group dan/atau investor lainnya baik saat ini atau di masa depan.. Pernyataan ini dibuat
dan ditandantangani tanpa paksaan oleh pihak manapun.
6. Ambon, 21 Oktober 2013.
9.
Karena izin yang diterbitkan Negara mencakup hampir 50 persen dari wilayah adat masyarakat
adat Kepulauan Aru, izin tersebut secara serius mengancam kepemilikan, pemanfaatan yang
harmonis dan bahkan kelangsungan hidup wilayah adat mereka. Skala konversi yang akan dilakukan
untuk pengembangan perkebunan tebu monokultur ini juga mungkin akan mengakibatkan
kehancuran pada budaya dan sumber daya ekonomi yang menopang kehidupan mereka. Sumber
penghidupan subsisten mereka sebagian besar berasal dari hutan, yang akan ditebang habis untuk
15
16
17
18
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mendapatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata
Ruang, yang juga berlaku sebagai izin pemindahan hak. Lihat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan
Dalam Rangka Penanaman Modal. Kronologi penerbitan izin ini dapat dilihat dalam lembar fakta yang dikeluarkan
oleh
Forest
Watch
Indonesia:
http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Lembar-Fakta-KepulauanAru_FWI_RFN.pdf
Pembebasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan,
lihat pasal 1(16) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan
Lihat Rilis Pers yang dikeluarkan Forest Watch Indonesia, Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang
http://fwi.or.id/publikasi/hutan-alam-di-kepulauan-aru-terancam-hilang/.
Hutan terakhir di pulau-pulau kecil di Indonesia “Studi Kasus Eksploitasi Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan
Aru”, Forest Watch Indonesia, 2014.
4
membangun perkebunan monokultur di atas area luas dalam wilayah mereka. 19 Hutan juga
merupakan lokasi dari tempat-tempat vitalitas budaya dan spiritual yang mendasar, yang juga akan
hilang bila hutan dikonversi menjadi perkebunan tebu.
10. Setelah mendapat izin dari pemerintah pada tahun 2010, pada tahun 2012, Menara Group
melakukan survei lahan untuk perkebunan tebu di hutan adat masyarakat adat Aru tanpa konsultasi
terlebih dahulu, dan tanpa pemberian informasi tentang rencana tersebut. Masyarakat adat Aru baru
menyadari ketika mereka melihat sendiri kegiatan survei yang dilakukan oleh Menara Group. Untuk
mengamankan kegiatan surveinya, perusahaan melibatkan Angkatan Laut dan Kepolisian Republik
Indonesia, sebuah praktek yang telah banyak dikritik, termasuk oleh Komite, saat aparat-aparat
seperti itu digunakan di tempat-tempat lainnya di Indonesia. 20 Polisi tidak hanya terlibat dalam
kegiatan survei perusahaan, mereka juga secara aktif membatasi hak-hak masyarakat adat atas
kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dengan melarang atau membubarkan pertemuanpertemuan damai, seperti ketika Polres Aru melarang dan membubarkan musyawarah adat
masyarakat adat tentang perkebunan yang digelar di Kota Dobo pada tanggal 11 Desember 2013.
11. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Pengurus Wilayah AMAN Maluku melaporkan situasi Aru
kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ("Komnas HAM") Indonesia. Komnas HAM
menyelidiki dan menemukan pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat adat (lihat Lampiran 1
untuk temuan-temuan fakta dan rekomendasi Komnas HAM). Selain itu, pada tahun 2014, Komnas
HAM melakukan Inkuiri Nasional terhadap " Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat di Kawasan
Hutan." Kasus Aru adalah salah satu kasus yang diselidiki dalam proses tersebut. Komnas HAM
menemukan antara lain bahwa Negara "telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat di Kepulauan
Aru" (lihat Lampiran 2 yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi Komnas HAM). Namun Negara
tidak menanggapi atau bertindak untuk melaksanakan rekomendasi yang diadopsi oleh Komnas
HAM dan, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan bulan Juni 2015 oleh Menteri Pertanian, Negara
tampaknya memutuskan untuk mengizinkan Menara Group mengembangkan perkebunan di
Kepulauan Aru.
IV. Negara telah gagal memenuhi UU Nasional dan Keputusan Mahkamah Konstitusi
tentang penegakan Hak-Hak Masyarakat Adat saat mengesahkan konsesi Menara Group
12. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku mendapati bahwa
lisensi Negara dan izin yang dikeluarkan kepada Menara Group telah diberikan sebelum perusahaan
memperoleh izin lingkungan yang diperlukan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini bertentangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 21 Meskipun adanya cacat ini,
Gubernur Maluku menyatakan penilaian dampak post hoc "layak" lewat Keputusan No. 114, 115,
19
20
21
Lihat Spriggs et al., The Aru Islands In Perspective: A General Introduction in THE ARCHAEOLOGY OF THE
ARU ISLANDS, EASTERN INDONESIA (ANU Press: 2011), at p. 5 (yang menjelaskan bahwa “ekonomi subsisten
desa bergantung pada pemeliharaan tegakan pohon sagu yang luas, baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh
‘liar’, budidaya pisang, singkong dan jagung. Berburu dan mengumpulkan hasil hutan juga penting”)
Lihat misalnya, Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action
procedures, 2 September 2012 (yang menyatakan bahwa “Komite juga prihatin dengan informasi tentang dugaan
bahwa aksi perambahan didukung oleh pihak negara dan dilindungi angkatan bersenjata Indonesia”); serta
E/C.12/IDN/CO/1, at para. 28.
Lihat misalnya UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 22 dan 24; serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan, Pasal 42-43.
5
dan 116, semuanya diterbitkan tanggal 16 Agustus 2012. Selain itu, tidak ada konsultasi terlebih
dahulu dengan masyarakat adat seperti yang disyaratkan oleh UU Perkebunan tahun 2004.22
13. Dalam Keputusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2013,
Mahkamah Konstitusi di Indonesia menyatakan bahwa sebagian isi UU Kehutanan Tahun 1999 tidak
konstitusional mengenai bagian yang menyatakan bahwa hutan yang secara tradisional ditempati dan
digunakan oleh masyarakat adat termasuk sebagai "hutan negara".23 Keputusan ini menggolongkan
kembali tanah adat tradisional sebagai tanah yang dimiliki secara perorangan oleh masyarakat adat,
bukan sebagai "hutan negara", dan dengan demikian juga menghapus yurisdiksi Kementerian
Kehutanan atas tanah adat tradisional. 24 Keputusan ini pada prinsipnya mengoreksi cacat substansial
dalam hukum Indonesia, meskipun UU lainnya tetap menghambat pengakuan dan perlindungan yang
memadai terhadap hak-hak masyarakat adat.25 Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak
dianggap mengikat Negara dan Negara masih belum mengadopsi atau melakukan amandemen
undang-undang atau peraturan untuk melaksanakan keputusan ini. 26 Seandainya keputusan tersebut
telah diadopsi atau amandemen undang-undang atau peraturan telah dilakukan, hal itu akan semakin
menegaskan ilegalitas pemberian hak konsesi kepada Menara Group di Kepulauan Aru. Yang
semakin memperburuk masalah, seperti ditegaskan oleh CESCR, Negara kemudian mengadopsi
undang-undang yang tidak sejalan dengan keputusan MK.27
14. Pada bulan Juni 2014, Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merekomendasikan agar
Indonesia mengamandemen legislasi dan peraturan lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan
22
23
24
25
26
27
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 9(2) (yang menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan
merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataanya masih ada, mendahului pemberian
hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum
adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan
mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.) lihat juga Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 18B(2) (yang
menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur damam undang-undang”) dan; Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28I(3) (yang
menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”); dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Dalam
rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”).
Lihat misalnya, Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action
procedures, 30 August 2013 (yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung Indonesia telah memutuskan tanggal 16
Mei 2013 bahwa beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan No. 41/1999 tidak konstitusional dikarenakan
penggolongan ‘hutan adat’ sebagai bagian dari ‘hutan negara’ Akibat ketentuan yang masih berlaku ini, masyarakat
adat, seperti yang terkena dampak proyek MIFEE, hak-haknya kalah oleh hak kepemilikan negara”).
Keputusan 35/PUU-X/2012, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi
Indonesia, 16 Mei 2013, paragraf 4 (di mana MK menyatakan bahwa “selama lebih dari 10 tahun pelaksanaannya,
UU Kehutanan telah digunakan Negara untuk mengambil alih hak-hak masyarakat adat atas kawasan hutan adat
mereka dengan menggolongkan kawasan tersebut menjadi hutan negara, yang kemudian oleh Negara
diberikan/diserahkan kepada pemilik modal, lewat berbagai perizinan untuk dieksploitasi tanpa mempertimbangkan
hak-hak dan kearifan lokal masyarakat adat di daerah bersangkutan, ini telah menimbulkan konflik antara masyarakat
adat dan pengusaha yang mengeksploitasi hutan adat mereka. Praktik seperti ini terjadi di sebagian besar kawasan
Indonesia...”).
Lihat misalnya, CERD/C/IDN/CO/3, para. 15 (yang menyatakan keprihatinan “bahwa di bawah hukum domestik,
orang-orang ini diakui “sepanjang keberadaannya masih ada”, tanpa perlindungan yang menjamin penghormatan
terhadap prinsip fundamental identifikasi sendiri dalam menentukan masyarakat adat”).
Lihat idem. (yang meminta “informasi tentang langkah-langkah yang diambil negara untuk melaksanakan Keputusan
Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2013”).
E/C.12/IDN/CO/1, at para. 39 (yang menyatakan keprihatinan “atas ketentuan yang baru-baru ini diadopsi UU No.
18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU yang berlaku lainnya di Indonesia yang
bertentangan dengan Keputusan MK 35/PUU-X/2012 tentang hak kepemilkan hutan adat”).
6
Mahkamah Konstitusi. Selain itu, CESCR mendesak Indonesia untuk melakukan penataan batas dan
demarkasi batas-batas wilayah adat dan hutan adat, dan untuk menyelesaikan seluruh sengketa
melalui konsultasi dengan perwakilan masyarakat adat dan Komnas HAM. 28 Kelanjutan konsesi
perkebunan Menara Group di Kepulauan Aru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi
dan, seperti yang dibahas di bawah, bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia, yang
tingkat dan sifat nya melibatkan prosedur peringatan dini dan tindakan mendesak Komite.
V. Perkebunan Tebu Besar di Kepulauan Aru Akan Menimbulkan Kerugian Yang Tidak
Dapat Dipulihkan Pada Masyarakat Adat Kepulauan Aru
15. Komite, CESCR dan lain-lainnya sebelumnya telah menyatakan keprihatinan tentang ketiadaan
kerangka perlindungan hukum yang efektif untuk hak-hak masyarakat adat29 serta adanya
inkonsistensi dengan hak-hak tersebut, yang menghambat dan menegasikan praktik dan pemenuhan
hak-hak tersebut dalam banyak hal, dalam berbagai ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Tidak
ada yang berubah sejak keprihatinan ini dilayangkan. Mereka juga telah mengamati bahwa hak-hak
masyarakat adat terus-menerus diabaikan sehubungan dengan pembangunan perkebunan di
Indonesia dan bahwa konsekuensi yang ditimbulkan umumnya mengerikan dan berlangsung lama.30
Sekali lagi, tidak ada yang berubah untuk sementara, itu adalah kesimpulan dari hasil praktik Negara,
dengan kata-kata Komnas HAM, dari pengabaian masyarakat adat di Kepulauan Aru saat
menerbitkan konsesi yang mencakup hampir 50 persen dari tanah mereka dan 99 dari ke-177 desa
mereka. Kawasan luas milik mereka ini telah dirampas secara legal dan dialihkan ke Menara Group
dan mereka akan sangat kehilangan sumber penghidupan mereka ketika, seperti ancaman dalam
waktu dekat ini, hutan-hutan leluhur mereka akan dikonversi menjadi perkebunan industri
monokultur.
16. Mantan Pelapor Khusus tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Rodolfo Stavenhagen,
mengidentifikasi perkebunan di Indonesia menempatkan masyarakat adat "di ambang sungguhsungguh kehilangan wilayah tradisional mereka dan dengan demikian menghilangkan mereka
sebagai komunitas yang unik."31 Ini adalah situasi saat ini yang terancam oleh perampasan besarbesaran dan secara paksa atas tanah adat di Kepulauan Aru untuk mendukung Menara Group.
Pengambilalihan tanah adat secara masif untuk perkebunan tebu ini juga tepatnya adalah situasi yang
dirancang untuk ditangani oleh prosedur peringatan dini dan tindakan mendesak Komite. Tidak
hanya Indonesia telah mengabaikan keprihatinan sebelumnya yang dinyatakan oleh Komite dan
banyak pihak lain ketika pemberian konsesi ini, Indonesia secara terbuka menyatakan di bulan Juni
2015 bahwa konsesi-konsesi tersebut akan dikembangkan lebih lanjut meskipun ada keputusan
Mahkamah Konstitusi dan penolakan terang-terangan dari masyarakat adat yang terkena dampak.
Dalam hal ini, baik Komite dan CESCR telah jelas menyarankan Indonesia bahwa konsesi-konsesi
28
29
30
31
Id.
Lihat misalnya, CERD/C/IDN/CO/3; E/C.12/IDN/CO/1; ‘South-East Asia / Agrofuel: UN rights experts raise alarm
on
land
development
mega-projects’,
23
May
2012,
http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/2263-south-east-asia-agrofuel-un-rightsexperts-raise-alarm-on-land-development-mega-projects-.
Lihat misalnya, Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent action
procedures, 2 September 2011; Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning and urgent
action procedures, 2 September 2012; dan Communication of the Committee adopted pursuant to the early warning
and urgent action procedures, 30 August 2013.
R. Stavenhagen, Pelapor Khusus situasi hak asasi dan kebebasan dasar masyarakat adat, Pernyataan Lisan kepada
Sesi Ke-6 Forum Permanen PBB tentang Masalah-Masalah Masyarakat Adat, 21 Mei 2007, hal 3.
7
atau perkebunan dalam arti yang lebih luas adalah tidak sah tanpa persetujuan bebas, didahulukan
dan diinformasikan dari masyarakat adat yang terkena dampak. 32
17. Saat meninjau rencana Indonesia untuk membangun perkebunan kelapa sawit besar-besaran di
atas tanah adat di provinsi Kalimantan, Komite menyoroti "ancaman yang ditimbulkannya terhadap
hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah mereka dan untuk dengan bebas mempraktikkan
budaya mereka."33 Komite menyarankan agar Indonesia meninjau hukum-hukumnya "serta cara
hukum-hukum ditafsirkan dan diimplementasikan dalam praktik, untuk memastikan bahwa hukumhukum tersebut menghormati hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai
dan memanfaatkan tanah komunal mereka."34 Komite juga menyarankan agar "Negara
mengamankan harta benda dan hak kepemilikan masyarakat lokal sebelum melangkah lebih lanjut"
dengan konsesi-konsesi tersebut.35 Rekomendasi serupa juga dibuat oleh CESCR di tahun 2014.
Organisasi Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa ini juga merupakan langkah-langkah
tepat yang diperlukan dalam kaitannya dengan situasi masyarakat adat Kepulauan Aru.
VI.
Kesimpulan dan Permohonan
18. Hampir 50 persen kawasan hutan masyarakat adat Kepulauan Aru akan dikonversi menjadi
perkebunan tebu jika Menara Group diizinkan untuk melanjutkan kegiatannya lebih jauh. Hal ini
akan segera menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat adat Aru di wilayah
bersangkutan. Hal ini juga akan mengakibatkan kerusakan besar pada hubungan spiritual antara
masyarakat adat Aru dan lingkungannya serta kerugian besar bagi integritas budaya mereka.
Meskipun ancaman-ancaman terhadap masyarakat adat ini jelas dan sangat nyata, Negara tidak
mengambil tindakan apapun untuk menangani ancaman-ancaman ini atau hak-hak yang akan
dilanggar. Sebaliknya, Negara berkomitmen untuk mengizinkan pengambilalihan tanah adat yang
masif dan bahaya ekstrim dan kerugian nyata bagi pemilik tradisionalnya.
19.
32
33
34
35
Berdasarkan hal di atas, Organisasi Pemohon dengan hormat meminta Komite untuk:
a.
Memantau dan membuat rekomendasi bawah prosedur peringatan dini dan tindakan segera
pada situasi Aru masyarakat adat yang terkena dampak konsesi perkebunan yang diberikan
kepada Menara Group, termasuk seperti yang diusulkan dalam ayat 17 di atas;
b.
Mendesak Indonesia untuk segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal
16 Mei 2013 dengan partisipasi yang efektif masyarakat adat serta memastikan bahwa ada
standar hukum nasional untuk mengarahkan penerapan hukum oleh pemerintah daerah
dalam kaitannya dengan pelaksanaan keputusan tersebut;
c.
Mendesak Indonesia untuk segera mengembangkan kebijakan dan memberlakukan dan
mengamandemen undang-undang untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat
adat, termasuk hak-hak mereka atas tanah dan wilayah dan cara-cara hidup mereka; dan
CERD/C/IDN/CO/3, at para. 17; E/C.12/IDN/CO/1, at para. 27 and 38 (yang terakhir ini mendesak Indonesia untuk
“menetapkan mekanisme yang kuat untuk memastikan penghormatan terhadap persetujuan bebas, didahulukan dan
diinformasikan mereka atas keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dan sumber-sumber daya mereka, serta
kompensasi yang layak dan ganti rugi yang efektif dalam hal terjadi pelanggaran”).
CERD/C/IDN/CO/3, at para. 17.
Id.
Id.
8
d.
Mendesak Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat
Adat,
atau
menerima
permintaan
kunjungan
ke
lokasi.
9
Lampiran 1: Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Kasus Aru
Temuan:
1.
Pelanggaran hak atas tanah adat, yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan
ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terutama Pasal 9
ayat (4) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP), yang harus menjamin
dan menghormati hak masyarakat adat atas tanah adat mereka. Pemberian IUP untuk 28 (dua
puluh delapan) anak perusahaan PT. Menara Group tidak memenuhi seluruh prosedur yang
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan, karena tidak adanya Surat Rekomendasi dari Gubernur Maluku
mengenai kepatuhan dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dan Analisa
Dampak Lingkungan (AMDAL). Akibatnya, validitas lisensi yang dikeluarkan juga harus
diperiksa kembali, termasuk izin prinsip yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada 19
(sembilan belas) perusahaan di bawah PT. Menara Group.
2.
Pelanggaran hak atas lingkungan yang memadai dan sehat, yang dijamin oleh Pasal 9
ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Kepulauan Aru menyatakan
bahwa kawasan hutan produksi yang boleh dikonversi adalah seluas 484.493 Ha. Sementara
itu, luas lahan Kepulauan Aru berdasarkan data dalam AMDAL adalah 626.900 Ha.
Kebijakan ini diduga mengganggu keseimbangan ekologi, sosial dan budaya masyarakat
yang sangat bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Perkebunan skala
besar akan membutuhkan pasokan besar sumber daya dan menghasilkan sejumlah besar
limbah yang bisa memiliki implikasi tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang
memadai dan sehat. Potensi pelanggaran dari hak atas lingkungan hidup yang memadai dan
sehat juga merupakan hasil dari proses dan isi AMDAL yang diduga tidak memenuhi syarat
seperti yang dinyatakan dalam Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B668/Dep.I/LH/PDAL/01/2013 tanggal 25 Januari 2013. Berdasarkan hasil pemantauan dan
evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, AMDAL yang disiapkan oleh PT Menara
Group tidak memenuhi standar proses dan isi. Dengan demikian, Keputusan Gubernur
Maluku Nomor 114, 115, dan 116 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan
harus dicabut dan AMDAL harus dilakukan kembali.
3. Pelanggaran hak atas partisipasi, di mana dokumen AMDAL tidak disertai dengan
konsultasi dengan dan penilaian obyektif oleh masyarakat yang terkena dampak, juga tidak
memenuhi aspek prosedural. Orang-orang yang mengadu kepada Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia percaya bahwa mereka tidak pernah menyetujui AMDAL-nya, namun
AMDAL tersebut telah dinyatakan layak oleh Gubernur Maluku melalui Keputusan Nomor
114, 115, dan 116 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan.
3.
Pelanggaran hak atas keamanan yang dijamin oleh Pasal 30 UU Hak Asasi Manusia, di
mana Konsorsium PT. Menara Group dalam kegiatannya diduga dijaga oleh polisi dan
angkatan laut. Selain itu, PT. Menara Group diduga tidak melaporkan kedatangan dan
kegiatannya kepada pemimpin masyarakat adat di daerah tujuan mereka, sebaliknya mereka
langsung melakukan survei ke hutan adat masyarakat adat seperti yang terjadi di Doka Barat
dan Desa Lainini. Proses survei dan peletakan tata batas yang dilakukan perusahaan telah
memicu penolakan dari masyarakat setempat. Selain itu, tindakan PT. Menara Group yang
diduga dijaga oleh Polisi/Militer selama survei di hutan adat Kepulauan Aru telah
menyebabkan tekanan psikologis pada masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan tidak menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Aru.
4.
Pelanggaran hak atas keadilan, hak kesetaraan di depan hukum, dan hak atas
kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, di mana polisi melarang dan
membubarkan musyawarah adat masyarakat adat yang dilakukan di Dobo pada tanggal 11
Desember tahun 2013.
5.
Pelanggaran hak atas informasi, di mana seharusnya didapat persetujuan bebas dari
masyarakat adat sehubungan dengan kebijakan investasi. Dengan demikian, masyarakat adat
dapat memahami potensi dampak dari investasi untuk memungkinkan mereka berpikir
tentang langkah-langkah yang harus diambil seandainya mereka menerima atau menolak
investasi tersebut. Ini adalah norma dan prinsip yang harus ditegakkan dalam berhubungan
dengan masyarakat adat, yang disebut FPIC (Free, Prior dan Informed Consent –
persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan) dan yang saat ini telah menjadi norma
nasional dan internasional dalam kaitannya dengan masyarakat adat.
Rekomendasi:
1. Bupati Kepulauan Aru
•
Meninjau izin-izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di bawah PT. Menara
Group, jika ada indikasi kesalahan prosedural dan substantif.
•
Menerapkan kebijakan secara transparan, terutama dalam menerbitkan izin atau
dokumen lain yang berkaitan dengan perusahaan di bawah PT. Menara Group.
•
Melakukan pemantauan dan pelaporan secara rutin sehubungan dengan izin yang
dikeluarkan atas nama perusahaan di bawah PT. Menara Group.
•
Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk segera menyiapkan
langkah-langkah untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35
Tahun 2012 tentang penegasan kembali kawasan hutan adat untuk melindungi hak-hak
masyarakat adat atas wilayah adat mereka.
•
Mengintegrasikan dan menerapkan norma-norma yang terkandung dalam Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) ke dalam kebijakan dan program
pembangunan.
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
Gubernur Maluku
Mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor 114. 115, dan 116 tertanggal 16
Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan yang diberikan kepada anak-anak
perusahaan PT. Menara Group.
Meminta PT. Menara Group untuk melakukan kembali AMDAL secara transparan,
partisipatif, dan profesional.
Mengawasi dan meninjau izin-izin yang telah diberikan kepada PT Menara Group
sesuai dengan kewenangan Gubernur.
Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk segera menyiapkan
langkah-langkah untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35
Tahun 2012 tentang penegasan kembali kawasan hutan adat untuk melindungi hak-hak
masyarakat adat atas wilayah adat mereka.
Mengintegrasikan dan menerapkan norma-norma yang terkandung dalam Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) ke dalam kebijakan dan program
pembangunan.
DPRD Kepulauan Aru dan Provinsi Maluku
Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk segera meminta
pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan langkah-langkah untuk
melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
penegasan kembali kawasan hutan adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas
wilayah adat mereka.
Mengawasi dan meninjau izin-izin yang telah dikeluarkan untuk PT Menara Group
sesuai dengan kewenangan DPRD.
11
4.
•
•
•
•
•
5.
•
•
6.
•
•
•
Polda Maluku
Meminta informasi dari Kapolres Kepulauan Aru terkait dengan pelarangan dan
pembubaran musyawarah adat Ursiwa Urlima pada tanggal 10 Desember dan 11
Desember 2013 melalui Surat Perintah (Sprint/712/XII/ 2013) tentang pembubaran
pertemuan antara Masyarakat Adat Aru dan Pengurus Wilayah AMAN Maluku.
Mengawasi dan memastikan netralitas dan profesionalisme polisi dalam menangani
penolakan rakyat atas investasi PT. Menara Group.
Menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat setempat melalui dialog dan mediasi.
Memantau dan mengawasi kegiatan investasi PT Menara Group agar sesuai dengan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku.
Mengintegrasikan dan menerapkan norma-norma yang terkandung dalam Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) ke dalam kebijakan penegakan hukum
dan ketertiban sosial.
Kementerian Kehutanan
Meninjau izin prinsip yang telah dikeluarkan sehubungan dengan tuduhan bahwa
penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk 28 (dua puluh delapan) perusahaan di
bawah PT. Menara Group cacat prosedural.
Tidak melanjutkan pemrosesan Izin Pelepasan Kawasan Hutan sampai semua
permasalahan yang ada di masyarakat lokal dan apapun yang berhubungan dengan
proses perizinan tersebut dinyatakan tidak bermasalah (clear and clean).
Kementerian Lingkungan Hidup
Dengan tegas meminta Gubernur Maluku untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur
Nomor 114. 115, dan 116 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan
atas nama perusahaan-perusahaan di bawah PT. Menara Group.
Meminta PT. Menara Group untuk melakukan kembali AMDAL secara transparan,
partisipatif, dan profesional.
Menyelidiki dugaan pelanggaran UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
yang berkaitan dengan penerbitan 28 Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada perusahaanperusahaan di bawah PT Menara Group tanpa Izin Lingkungan.
7.
•
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tidak melanjutkan pemrosesan Izin Pelepasan Kawasan Hutan sampai semua
permasalahan yang ada di masyarakat lokal dan apapun yang berhubungan dengan
perizinan tersebut dinyatakan tidak bermasalah (clear and clean).
8.
•
Komandan Pattimura dan Danlanal Komando Daerah Militer XVI Maluku
Menyelidiki dugaan keterlibatan pasukan militer dalam mengamankan kegiatan survei
yang dilakukan oleh Konsorsium PT. Menara Group.
Mengawasi dan memastikan netralitas dan profesionalisme personil militer dalam
menangani penolakan rakyat atas investasi PT. Menara Group
•
9.
•
•
•
•
PT. Menara Group
Memastikan bahwa semua tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak akan
membahayakan dan melanggar hak asasi manusia (tidak menimbulkan bahaya).
Menghormati hak-hak masyarakat adat dengan tidak melakukan kegiatan apapun yang
mungkin mengabaikan dan/atau menghilangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak
atas tanah adat.
Menghormati norma-norma dan ketentuan hukum dalam melakukan kegiatannya.
Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bisnis secara konsisten dan
12
•
berkelanjutan.
Mengintegrasikan dan menerapkan norma-norma yang terkandung dalam Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) ke dalam kebijakan dan program
perusahaan.
13
KOTAK 2: Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM untuk kasus perkebunan tebu
PT. Menara Group di Kepulauan Aru
Temuan:
Masyarakat Kepulauan Aru adalah masyarakat adat yang memiliki hak yang melekat,
termasuk hak-hak masyarakat adat;
Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kepulauan Aru telah mengabaikan hak-hak
masyarakat adat di Kepulauan Aru;
Masyarakat adat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pembangunan perkebunan, yang
berpotensi merampas hak kolektif mereka atas wilayah adat mereka (telah dimulai lewat
alokasi kawasan hutan) – yang mencakup 96% dari luas Kepulauan Aru;
Ada masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat, pengelolaan hutan dan lahan yang
dialokasikan untuk perkebunan (APL). Hanya mereka yang memegang izin dianggap sebagai
subjek hukum, sedangkan masyarakat adat tidak dianggap sebagai subjek hukum yang sama
dengan pemegang izin atau pihak lainnya. Ini menyebabkan ketidakseimbangan layanan
publik, di mana hak istimewa diberikan kepada pemegang izin, memperlakukan masyarakat
adat seolah-olah mereka bukan warga negara legal;
Setiap masalah sehubungan dengan masyarakat adat harus dilihat dari perspektif bahwa
masyarakat adat adalah subjek hukum;
1.
Permasalahan hukum atau sistem peradilan adat telah lama diabaikan, tetapi keadilan tidak
dapat dihilangkan (bahkan seandainya langit runtuh pun, keadilan harus ditegakkan);
Ada indikasi pelanggaran hak atas perasaan nyaman dan aman akibat kehadiran
polisi/militer;
Pelanggaran hak atas informasi;
Pelanggaran hak atas ekonomi dan sumber daya kehidupan. Dalam hal ini, perempuan
memiliki akses terbatas untuk mengambil hasil laut;
Hak atas identitas diabaikan. Hal ini memainkan peran penting dalam ritual tradisional;
Pelanggaran lingkungan;
Ditemukan indikasi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Kesetaraan di Depan
Hukum.
Rekomendasi:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru didesak untuk tidak menunggu sampai masyarakat
adat mendatangi mereka, namun memulai proses identifikasi misalnya dengan mengundang
perwakilan masyarakat adat bersangkutan untuk datang ke pemerintah kabupaten dan/atau
dengan melakukan inspeksi langsung ke wilayah Masyarakat Adat Aru;
1.
Penting untuk bekerja sama dengan erat dengan Pemerintah Daerah dalam pengakuan
Masyarakat Adat Aru dan penegasan kembali Wilayah Adat Aru;
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Kepulauan Aru diminta untuk tidak mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
Pemerintah daerah harus menjamin hak-hak perempuan dalam hal status adat;
Pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraan sosial dalam menyusun tata ruang;
Pemerintah, PT. Menara Group, dan pasukan keamanan diharapkan untuk melakukan
pendekatan ideologis, bukan intimidasi;
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, polisi dan militer harus tetap netral dalam
memberikan keamanan kepada masyarakat;
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggali aspirasi rakyat dalam hal
pembangunan.
15
Fly UP