...

ANAKRONISME DALAM KEBIJAKAN PUBLIK SEMENJAK lahir

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

ANAKRONISME DALAM KEBIJAKAN PUBLIK SEMENJAK lahir
ANAKRONISME DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
SEMENJAK lahir hingga matinya, seorang warga negara selalu dan terus berurusan
dengan negara melalui seperangkat tata nilai dan pedoman perilaku yang disebut
kebijakan publik (public policy). Pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik sendiri
sangat luas, meliputi segala sesuatu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh
pemerintah (whatever the governments choose to do or not to do). Sedangkan output dari
kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai
masalah yang dihadapi sekaligus mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Singkatnya, kebijakan publik adalah sebuah instrumen yang dimiliki oleh negara untuk
menjalankan fungsinya memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan warga
negara.
Oleh karena kebijakan merupakan instrumen untuk melayani dan membangun
kesejahteraan publik, maka harus dijamin bahwa kebijakan tadi benar-benar dibuat
melalui proses dan analisis yang cermat serta dengan menetapkan target atau tujuantujuan yang rasional dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kegagalan dalam
mengidentifikasikan tujuan kebijakan serta proses formulasi yang tepat, akan berdampak
pada kegagalan implementasi kebijakan itu sendiri.
Salah satu bentuk kegagalan kebijakan (policy failure) adalah terjadinya anakronisme
kebijakan. Anakronisme sendiri adalah sebuah gaya bahasa pertentangan, atau
menggambarkan sebuah paradoks dan anomali. Anakronisme juga merujuk pada istilah
yang sering digunakan untuk menjelaskan adanya kesalahan logika dalam memahami
suatu fenomena atau peristiwa, atau berpikir tidak sesuai dengan zaman ketika sebuah
fenomena atau peristiwa terjadi. Dengan kata lain, anakronisme, seperti diperkenalkan
oleh Mohammed Arkoun dan Mohammad Abed Al Jabiri, adalah pembacaan atas sebuah
pemikiran dengan tafsiran-tafsiran yang berasal dari luar konteks historisitasnya (Ahmad
Baso, 1999).
Salah satu wujud anakronisme dalam kebijakan publik adalah fakta adanya kesenjangan
ekonomi regional dan keterbelakangan daerah yang dijawab dengan pemekaran wilayah.
Kebijakan pemekaran wilayah dipandang sebagai obat mujarab terhadap disparitas
pembangunan, dan hingga saat ini terbukti salah. Pemekaran wilayah secara esensial
bukanlah issu ekonomi pembangunan atau ekonomi spasial, melainkan issu administrasi
pemerintahan. Artinya, tujuan pemekaran akan lebih cocok untuk mengatasi problem
rentang kendali (span of control) pemerintahan dan kecepatan pelayanan publik
disbanding menyelesaikan soal kesenjangan tadi. Seorang petinggi Kementerian Dalam
Negeri, Dr. Made Suwandi, bahkan pernah mengatakan bahwa menjawab kesenjangan
dengan pemekaran wilayah sama artinya dengan sakit kepala diobati dengan obat sakit
perut.
Setelah satu dekade pemekaran berjalan, terbukti bahwa 80 persen daerah otonom baru
(DOB) divonis gagal. Sayangnya, indikasi kegagalan DOB tidak dijawab dengan upaya
pengembangan kapasitas atau mengatasi aspek-aspek yang dianggap gagal, justru
dijawab dengan moratorium (penghentian sementara). Akibatnya, terjadi lagi
anakronisme kebijakan. Moratorium pemekaran, selain tidak ada landasar yuridis yang
eksplisit, juga berpotensi menutup hak-hak daerah yang benar-benar sudah cukup mampu
secara ekonomis maupun administratif, untuk dikembangkan menjadi DOB. Oleh karena
itu, kebijakan yang lebih tepat untuk menyikapi kegagalan DOB bukanlah moratorium,
namun seleksi yang lebih ketat terhadap nafsu pemekaran yang melanda para politisi
lokal. Menghentikan – meskipun sementara – hak yang tertuang dalam konstitusi, adalah
sebuah langkah yang inkonstitusional.
Kasus otonomi khusus yang dimiliki Aceh dan Papua juga bisa diamati sebagai sumber
anakronisme kebijakan. Penerbitan UU No. 21/1999 untuk Papua serta UU No. 18/1999
jo. UU No. 11/2006 untuk Aceh adalah jawaban pemerintah pusat untuk mengatasi
potensi disintegrasi dan problem ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan.
Kelemahan dan kekurangan dalam implementasi otsus bagi kedua daerah tersebut, akan
menjadi anakronisme jika dijawab dengan meninjau ulang kebijakan otonomi khusus.
Dalam hal ini, harus dipahami bahwa otsus adalah refleksi dari komitmen pusat. Jika
ternyata hasilnya belum sesuai harapan, maka bukan otsusnya yang perlu digugat, tetapi
komitmennya yang perlu diperkuat. Bahkan jika memungkinkan, penguatan komitmen
ini dapat diperluas untuk daerah-daerah lain dengan mendesain otsus-otsus baru yang
benar-benar membumi dan tidak seragam (asymmetrical decentralization).
Dalam tulisannya berjudul “Pilkada yang Tersandera” (Kompas, 16/7/10), peneliti LIPI,
Syarif Hidayat, secara tidak langsung juga mengamati terjadinya anakronisme kebijakan
dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Menurutnya, pilkada sangat penting
dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat. Namun, saat ini pilkada sedang tersandera oleh anasir pragmatisme politik elit,
sehinga kurang mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Langkah pembenahan
kedepan bukanlah “menganiaya” atau bahkan “membunuh” pilkada, melainkan
membebaskan pilkada dari “sandera” yang mengurungnya.
Berbagai kasus diatas mengilustrasikan bahwa disadari atau tidak, ternyata banyak
kebijakan publik di sekitar kita yang tidak sesuai dengan semangat awal atau filosofi
dasar pada saat kebijakan tersebut dirumuskan. Pertanyaannya kemudian adalah,
mengana anakronisme tadi dengan mudah menjangkiti kebijakan publik di Indonesia, dan
apa faktor-faktor yang mempengaruhinya?
Salah satu jawaban yang paling mungkin adalah adanya pragmatisme dalam proses
perumusan kebijakan, yakni kecenderungan mencari cara instant terhadap permasalahan
yang timbul, tanpa dikaji efektivitas dari pilihan-pilihan kebijakan dan tanpa
memperhitungkan tingkat probabilitas keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu,
anakronisme dalam kebijakan publik juga dipicu oleh kurang mentradisinya atau kurang
dihargainya policy research sebagai bagian tak terpisahkan dari policy making.
Akibatnya, kebijakan yang ada memiliki kemungkinan gagal (implementation failure)
yang lebih besar, atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak
berimbang.
Kebijakan yang melenceng dari semangat awal serta menghasilkan keuntungan kepada
pihak-pihak tertentu secara tidak seimbang ini sering dikenal dengan istilah kebijakan
simbolis (symbolic policy). Christina Andrews dan Michiel de Vries dalam papernya
berjudul Between symbolic and evidence-based policies: The Brazilian efforts to increase
the quality of basic education (2010) memberi ilustrasi yang sangat gamblang tentang
symbolic policy yang terjadi di Brazil.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasarnya, pemerintah Brazil
memberlakukan kebijakan semua guru harus memiliki kualifikasi minimal sarjana.
Namun seiring dengan gelombang desentralisasi yang terjadi di negara tersebut, para
guru yang telah mencapai jenjang pendidikan tinggi cenderung pindah ke daerah yang
memberikan tunjangan atau insentif lebih besar kepada guru. Akibatnya, investasi
pemerintah untuk menyekolahkan para guru membawa manfaat secara tidak seimbang
bagi daerah maupun bagi masyarakat umum pengguna jasa layanan pendidikan dasar. De
Vries juga memberi perbandingan dengan Mongolia yang memiliki kemampuan
anggaran jauh lebih kecil dibanding Brazil, dan dengan kondisi geografis yang sangat
luas dan berat, namun ternyata kinerjanya jauh lebih baik dalam hal tingkat melek huruf
(literacy), tingkat partisipasi sekolah (years of schooling), serta indikator-indikator
pendidikan dasar lainnya.
Ironisnya, Indonesia-pun mengalami situasi seperti yang terjadi di Brazil. Selain kasus
pendidikan dasar, kasus pemberian berbagai macam subsidi juga mencerminkan
merebaknya anakronisme atau symbolic policy tadi. Subsidi yang semestinya lebih
banyak dinikmati oleh penduduk miskin (the poors), kenyataannya lebih banyak
dinikmati oleh kelompok kaya (the haves). Kelompok kaya yang memiliki aset seperti
pabrik, mobil, atau mesin-mesin, jelas memanfaatkan subsidi jauh lebih besar dibanding
kelompok yang tidak memilikinya.
Mencermati fenomena diatas, maka jelas diperlukan adanya sebuah perombakan yang
cukup mendasar dalam sistem formulasi kebijakan publik di masa-masa mendatang.
Anakronisme maupun symbolic policy harus dihindari semampu mungkin. Maka, adanya
kebijakan yang didasarkan pada hasil kajian (research-based policy), atau kebijakan yang
dirumuskan dengan memperhatikan bukti-bukti nyata (evidence-based policy), sangat
perlu untuk dibudayakan. Dengan research-based policy, sebuah kebijakan hanya layak
deimplementasikan apabila telah mengalami telaah akademis melalui kajian yang
komprehensif dan teruji. Dengan evidence-based policy, sebuah kebijakan akan dibuat
dan dilaksanakan apabila fakta-fakta obyektif memang menuntut untuk itu. Dengan kata
lain, kedua hal ini diharapkan dapat menghindari jebakan kebijakan berupa lahirnya
anakronisme dalam kebijakan publik ataupun symbolic policy.  Tri Widodo WU
Fly UP