...

Izin Lokasi

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Izin Lokasi
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STRATEGIS PENATAAN AGRARIA DAN
PERANAN SKMPP ATR SEBAGAI SUPPORTING
SYSTEM MONITORING DAN EVALUASI
KONSULTASI TEKNIS SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
TAHUN 2015
1
DIREKTORAT
PENATAGUNAAN TANAH
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015
2
Permen ATR / BPN No. 5 Tahun 2015
IZIN LOKASI
1
4
(Pasal 9, ayat (6))
SK IZIN LOKASI
PETA (Lampiran)
(5)
Izin Lokasi
Dalam Rangka
ONE MAP POLICY
Lampiran Peta Skala :
Bupati/wk = 1 : 10.000
Gubernur = 1 : 50.000
(6 a)
(3) Risalah PTP
PTP dari BPN
Perlu Izin Lokasi
(Bupati/Walikota/Gubernur)
Permohonan PTP
Perusahaan
(Penanaman Modal/ UU N0.
25 Thn 2007)
Tembusan
Tidak Perlu Izin
Lokasi
(Psl 2 (3))
(2)
Izin Prinsip
dari Bupati/ Walikota
(PP 15/2010) Pasal 163
Tata Cara pemberian Izin Lokasi
dari Bupati/ Walikota
(PERMEN ATR 5/2015) Pasal 15
ATR/
BPN
SERTIPIKAT
HAT :
HGU
HGB
(9)
Keterangan:
Produk Pemda
Produk ATR
Kegiatan Pemohon
Pemohon (Pasal 10):
- Sosialisasi
- membebaskan tanah dalam
areal IL
- Tidak menutup atau mengurangi
aksesibilitas dan melindungi
kepentingan umum
- Melaporkan ke Kakantah setiap
3 bulan mengenai perolehan
tanah & penggunaannya
(6 b)
Perpanjangan IL
(Pasal 5)
(7) MONEV (Pasal 14)
Wajib Didaftarkan HAT
(8) (Lampiran PTP, IL)
Mengontrol :
- perolehan tanah
- penggunaan & pemanfaatan tanah dan ruang
- pengamanan terhadap tanah yang sudah
diperoleh
- pengawasan & pengendalian terhadap batas
tanah yang telah diperoleh
- Izin Lokasi dan PTP sebagai syarat permohonan
Hak atas Tanah
(Pasal 14 ayat (5))
Bila TIDAK
SESUAI dengan SK
IL dapat dijadikan
bahan
PEMBATALAN
3
IZIN LOKASI
Luasan (1)
Pasal 4 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 5/2015
Jenis Usaha
a.
Pengembangan perumahan dan
permukiman
b.
Kawasan Industri
c.
Perkebunan besar dengan HGU
d.
Tambak
Untuk
1 (satu) Provinsi*
Untuk
Seluruh
Indonesia
1)
Kaw. perumahan
permukiman
400 Ha
4.000 Ha
2)
Kaw. resort perhotelan
200 Ha
4.000 Ha
400 Ha
4.000 Ha
1)
Komoditas tebu
60.000 Ha
150.000 Ha
2)
Komoditas pangan
lainnya*
20.000 Ha
100.000 Ha
1)
Di Pulau Jawa
100 Ha
1.000 Ha
2)
Di luar Pulau Jawa
200 Ha
2.000 Ha
*Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat maksimum luas penguasaan tanah adalah dua kali
4
maksimum luas penguasaan tanah untuk satu Propinsi
Luasan (2)
Pasal 4 ayat (4) dan (5) Permen ATR/BPN No. 5/2015
Ayat (4)
Ketentuan
tentang luasan
sebelumnya
tidak berlaku
untuk:
a) Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk
Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);
b) Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar
sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah;
c) Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh
masyarakat dalam rangka “go Public”.
Ayat (5)
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri diperlukan tanah dengan luasan lebih dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, maka dapat dilakukan setelah Kakantah dan Kakanwil
BPN Provinsi setempat mendapat persetujuan dari Menteri ATR/Kepala BPN*.
Catatan : Untuk ketiga Badan Hukum tersebut diatas tidak dibatasi luasannya
5
Jangka Waktu Izin Lokasi
Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 5/2015
Ayat (1)
Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun
Ayat (3)
Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi
dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 tahun apabila
tanah yg sudah diperoleh mencapai 50 % atau lebih dari luas
tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi
Ketentuan
Ayat (5)
Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50 % dari luas tanah yg
ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat
diperpanjang
Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % dari luas tanah yg
ditunjuk dlm Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
tanah yg telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak
lain yg memenuhi syarat
6
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi
Pasal 9 Permen ATR/BPN No. 5/2015
Pertimbangan Teknis
Pertanahan
Rapat Koordinasi instansi terkait,
disertai
Pemberian Izin Lokasi
(PTP)
Konsultasi dengan Masyarakat
oleh Bupati/Walikota atau
Gubernur (untuk DKI Jakarta)
(Pasal 9 ayat (1))
(Pasal 10)
(Pasal 9 ayat (3), (4), (5))
Pasal 10 Ayat :
(1) Bahan-bahan utk keperluan PTP dan Rapat Koordinasi dipersiapkan oleh Kakantah
(2) Rapat koordinasi disertai konsultasi dgn masyarakat pemegang HAT dlm lokasi yg dimohon
(3) Konsultasi meliputi 4 aspek : Penyebarluasan informasi; Pemberian kesempatan kepada pemegang HAT;
Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat; Peran serta masyarakat.
Catatan:
1.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya atau untuk DKI Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7
Monev
Pasal 14 Permen ATR/BPN No. 5/2015
1) Monev meliputi :
- Monitoring
kegiatan perolehan tanah; penggunaan & pemanfaatan tanah
dan ruang; pengamanan yg dilakukan oleh Badan Usaha terhadap tanah yg
diperoleh; pengawasan dan pengendalian batas tanah yg diperoleh
2) Monev diselenggarakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN (Tk. Nasional);
Kakanwil BPN Prov (Tk .Prov) dan Kakantah (Tk. Kab/Kota)
Monev
3) Penyelenggaraan monev memperhatikan SK Izin Lokasi*
4) Hasil monev menjadi bahan pertimbangan dlm pembatalan Izin Lokasi
5) Pembatalan Izin Lokasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN atas usulan : Kakanwil
BPN Prov. dan Kakantah Kab/Kota
8
IP4T
KAWASAN HUTAN
9
MONITORING SK TIM IP4T DALAM KAWASAN HUTAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN TAHUN 2015
No.
SATUAN KERJA
1
KANTAH KAB. SUKABUMI
2
KANTAH KAB. SLEMAN
3
KANTAH KAB. BINTAN
4
KANTAH KAB. MUARA JAMBI
5
KANTAH KAB. LAHAT
6
KANTAH KAB. LAMPUNG TENGAH
7
KANTAH KAB. BARITO SELATAN
8
KANTAH KAB. MURUNG RAYA
9
KANTAH KAB. KATINGAN
10
KANTAH KAB. TANAH BUMBU
11
KANTAH KAB. NUNUKAN
12
KANTAH KAB. HALMAHERA TENGAH
13
KANTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
SK TIM
ADA TDK ADA
Sumber: Laporan Satuan Kerja ke Direktorat Penatagunaan Tanah
KETERANGAN
√
√
Pilot Project
√
√
√
Pilot Project
√
√
√
√
√
√
DALAM PROSES
10
DIREKTORAT
Penataan Wilayah
Pesisir Pulau Pulau Kecil
Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
(PWP3WT)
11
PERBATASAN DARAT
a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan
Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang
di Kawasan Perbatasan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, untuk mempercepat proses legalisasi aset pada lokasi pembangunan Pos Lintas
Batas Negara Terpadu dan lokasi sekitarnya sesuai tata ruang dan peraturan perundangundangan.
b. Lokasi 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di
Kawasan Perbatasan :
1. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
2. Pos Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat
3. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat
4. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara
Timur
5. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
6. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
7. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura, Provinsi Papua
12
Pulau-Pulau Kecil Terluar
Terdapat 47 pulau
yang didalamnya ada
bidang tanah yang
sudah bersertipikat,
sedangkan pada 45
pulau lainnya belum
ada bidang tanahnya
yang disertipikatkan
(program 2015).
Sebatik
Kawaluso
13
92 PULAU TERLUAR (47 sudah bersertipikat dan 45
belum bersertipikat)
1. P. Nipa
21. P. Karabggosungan
2. P. Nongsa
22. P. Maratua
3. P. Pelampong
23. P. Sambit
4. P. Batu Berhanti
24. P. Lingian
5. P. Berhala
25. P. Salado
6. P. Batu Mandi
26. P. Dolangan
7. P. Iyu Kecil
27. P. Sebetul
8. P. Karimun Kecil
28. P. Sekatung
9. P. Sentut
29. P. Bangkit
10. P. Tokong Malang Biru 30. P. Manterawu
11. P. Damar
31. P. Makalehi
12. P. Mangkai
32. P. Kawalusu
13. P. Tokong Nanas
33. P. Kawio
14. P. Tokong Berlayar
34. P. Marore
15. P. Tokong Boro
35. P. Batubawaikang
16. P. Semiun
36. P. Miangas
17. P. Senua
37. P. Marampit
18. P. Subi Kecil
38. P. Intata
19. P. Kepala
39. P. Kakarutan
20. P. Sebatik
40. P. Bepondi
41. P. Bras
42. P. Budd
43. P. Fani
44. P. Fanildo
45. P. Jiew
46. P. Miossu
47. P. Liki
48. P. Kolepon
49. P. Kultubai Selatan
50. P. Kultubai Utara
51. P. Laag
52. P. Penambulai
53. P. Sophialouisa
54. P. Larat
55. P. Ararkula
56. P. Barung
57. P. Batugoyang
58. P. Dana
59. P. Deli
60. P. Enu
61. P. Karang
81. P. Enggano
62. P. Karaweira 82. P. Mega
63. P. Mangudu 83. P. Sibarubaru
64. P. Manuk
84. P. Sinyaunyau
65. P. Ndana
85. P. Simuk
66. P.
86. P. Wunga
Nusakambangan 87. P. Simeulucut
67. P. Panehan 88. P. SelautBesar
68. P. Sekel
89. P. Raya
69 . P. Selaru
90. P. Rusa
70. P. Batek
91. P. Benggala
71. P. Alor
92. P. Rondo
72. P. Liran
73. P. Wetar
74. P. Kisar
75. P. Leti
76. P. Meatimiarang
77. P. Masela
78. P. Batarkusu
79. P. Asutubun
80. P. Batukecil
14
PULAU KECIL TERLUAR
Dibawah ini merupakan data Pulau Kecil Terluar yang belum pernah terjadi sertipikasi
tanah. Data diambil berdasarkan pendataan tahun 2011.
15
KONSOLIDASI TANAH
16
Penyediaan Tanah dan Penataan Wilayah
Konsolidasi Tanah
Penyediaan tanah untuk
kepentingan umum
(Infrastruktur)
Penataan Wilayah
(Lingkungan, Sosial,
Ekonomi, Budaya)
Pemberdayaan Masyarakat
17
KONSOLIDASI TANAH DAPAT DILAKUKAN DALAM
RANGKA:
1.
Pengadaan Tanah
2.
Pengembangan Perumahan
3.
Pertanian Pangan Berkelanjutan
4.
Peremajaan Kota
5.
Pengembangan Wilayah
6.
Perolehan Tanah dalam rangka Tindak lanjut Izin Lokasi
18
CONTOH PELAKSANAAN KOSOLIDASI TANAH
PEMBANGUNAN OUTER RING ROAD KOTA PEKAN BARU
I. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Akan dilaksanakan Pembangunan outer ring road sisi Lintas Timur Kota Pekanbaru
yang menghubungkan Kecamatan Tenayan Raya dan dengan Kecamatan Rumbai.
 Outer ring road terdiri 5 trase tahapan pembangunan yaitu:
 Trase 1 sepanjang ± 4,5 km;
 Trase 2 sepanjang ± 3,6 km;
 Trase 3 sepanjang ± 7,2 km;
 Trase 4 sepanjang ± 6,5 km;dan
 Trase 5 sepanjang ± 8 km.
Selain melalui pengadaan tanah, pelaksanaan rencana pembangunan outer ring
road akan dilaksanakan melalui konsolidasi tanah, khususnya untuk penataan
disekitar outer ring road.
Konsolidasi Tanah direncanakan akan dilaksanakan pada ± 3.100 bidang tanah.
Rencana penyelenggaraan konsolidasi tanah ini merupakan kelanjutan rencana
pada tahun 2014 yang terhambat pelaksanaannya karena dimulai pada akhir tahun
anggaran.
Konsolidasi Tanah akan dimulai pada trase outer ring road yang telah mencapai
kesepakatan masyarakat 85% atau lebih. Pada saat ini yaitu pada trase 1 dan 2.
19
Anggaran yang digunakan untuk Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah APBD
Pemerintah Kota Pekanbaru.
Rencana Konsolidasi Tanah Outer Ring Road
Kota Pekanbaru
Trase 4 :Titik 6 – 8 ± 14,5 Km
• Titik 6 – 7 ± 6,5 Km bisa di KT kan
• Titik 7 – 8 ± 8 Km tidak bisa di KT kan karena berdasarkan RTRW
Provinsi Riau (Perda 10/1994) termasuk kedalam wilayah
kehutanan
Trase 3 :Titik 4 – 5 ± 6 Km
Simpang
Badak
± 7,2 Km
Trase 2 :Titik 2 – 3 ± 3,6 Km
Trase I :Titik 1 – 2 ± 4,5 Km
20
II. PERMASALAHAN DAN KENDALA
Masih perlu kejelasan mekanisme pengalihan
anggaran APBD kepada BPN, apakah melaui
mekanisme hibah atau PNBP.
 Masih belum jelas mekanisme pemberian ganti rugi
tanaman keras dan bangunan milik masyarakat
kaitannya dengan letak anggaran.
 Pada trase 5 terkendala pembangunannya karena
RTRW Provinsi Riau (Perda No. 10 Tahun 1994)
menegaskan kawasan tersebut peruntukannya adalah
kawasan pengembangan hutan.
 Masih banyaknya masyarakat yang belum setuju
dengan rencana konsolidasi tanah.

21
III. ALTERNATIF PENYELESAIAN




Mekanisme pengalihan anggaran APBD kepada BPN untuk
Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah akan dikoordinasikan dengan
Biro Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran dan Biro Perencanaan
dan Kerjasama BPN RI.
Pemerintah Kota Pekanbaru akan mengusahakan anggaran untuk
pemberian ganti rugi dengan terlebih dahulu melalui proses
penilaian pertanahan dan berkoordinasi dahulu dengan
Kementerian Dalam Negeri.
Terkait terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Trase 5
Pemerintah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam
pemabahasan RTRW yang baru akan merubah peruntukan
pengembangan kehutanan di lokasi tersebut karena tanah di
wilayah tersebut bukan milik kehutanan atau merupakan kawasan
hutan tetapi merupakan tanah Pemerintah Kota Pekanbaru yang
diperuntukkan untuk pengembangan kehutanan.
Terkait masyarakat yang belum setuju Pemerintah Kota Pekanbaru
dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta dibantu oleh Kanwil
BPN Provinsi Riau akan terus mengupayakan agar tercapai
kesepakatan untuk pelaksanaan konsolidasi tanah .
22
IV. Manfaat
(KONSOLIDASI TANAH)
Meningkatka
n Nilai
Tanah
Bidangbidang Tanah
Tertata
Tersedia
Tanah untuk
Prasarana dan
Sarana
MANFAAT
Meningkatkan
Kualitas
Lingkungan
dan
23
SDA Terpelihara
Bidang-bidang
Tanah
Tersertipikat
Masyarakat
Menikmati Hasil
yang Dibangun
Efisiensi
Anggaran
Implementasi
RTRW
DIREKTORAT LANDREFORM
24
TARGET REDISTRIBUSI TOL DALAM RPJMN
(2015-2019)
2015
107.150
 Pelaksanaan Redis
 Identifikasi untuk 2016
 Pelepasan Kawan dan
Pendayagunaan TT
2016
2017
1.098.213
1.098.213
 Identifikasi untuk 2017
 Pelepasan Kawan dan
Pendayagunaan TT
 Pelaksanaan Redis 2016
 Identifikasi untuk 2018
 Pelepasan Kawan dan
Pendayagunaan TT
 Pelaksanaan Redis 2017
2018
2019
1.098.212
1.098.212
 Identifikasi untuk 2019
 Pelepasan Kawan dan
Pendayagunaan TT
 Pelaksanaan Redis 2018
 Pelaksanaan Redis 2019
25
TARGET REDISTRIBUSI TOL TAHUN 2015
Capaian B09 Tahun
(per 19 Okt 2015):
75,08%
Capaian B12?
26
• Pelaporan untuk SKMPP tahun 2015 untuk dilanjutkan
sesuai aplikasi yang telah ada, dengan penambahan
data dan evidence:
– B03: Penetapan lokasi dan pelaksana (SK Penetapan lokasi
dan SK Pelaksana)
– B06: Pelaksanaan Penyuluhan (Berita Acara dan daftar
hadir Penyuluhan )
– B09: Penegasan Tanah Negara menjadi TOL (SK Penegasan)
– B12: SK Redistribusi TOL, contoh sertipikat, laporan
rekapitulasi sertipikat yang sudah diserahkan
• Pelaporan harus dilampiri dengan bukti/evidence
27
TARGET REDISTRIBUSI TOL TAHUN 2016
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PROVINSI
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DIY
Jawa Timur
Target
Anggaran
(Bidang)
(Rp)
5.000
668.000
19.000
668.000
2.000
668.000
8.200
530.000
2.000
827.000
4.500
530.000
3.500
827.000
2.500
530.000
25.000
530.000
4.500
530.000
3.600
530.000
20.000
1.750
150
6.000
530.000
530.000
530.000
530.000
Total Anggaran
(Rp)
3.340.000.000
12.692.000.000
1.336.000.000
4.346.000.000
1.654.000.000
2.385.000.000
2.894.500.000
1.325.000.000
13.250.000.000
2.385.000.000
1.908.000.000
0
10.600.000.000
927.500.000
79.500.000
3.180.000.000
28
TARGET REDISTRIBUSI TOL TAHUN 2016
No.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PROVINSI
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
TOTAL
Target
(Bidang)
2.500
6.850
7.500
6.000
8.000
22.000
3.500
1.000
13.275
10.250
6.000
4.500
4.450
5.000
4.000
212.525
Anggaran
(Rp)
668.000
668.000
668.000
530.000
530.000
827.000
1.018.000
827.000
668.000
827.000
668.000
827.000
668.000
1.018.000
1.018.000
1.018.000
1.018.000
Total Anggaran
(Rp)
1.670.000.000
4.575.800.000
5.010.000.000
3.180.000.000
0
6.616.000.000
22.396.000.000
2.894.500.000
668.000.000
10.978.425.000
6.847.000.000
4.962.000.000
3.006.000.000
4.530.100.000
5.090.000.000
0
4.072.000.000
148.798.325.000
29
IP4T
NON KAWASAN HUTAN
30
TARGET KEGIATAN IP4T (NON-HUTAN)
DALAM RPJMN
(2015-2019)
2015
144.900
BIDANG
2016
2.464.400 Ha
2017
2.464.400 Ha
TARGET IP4T DALAM
PERENCANAAN TAHUN
2016: 483.380 Bidang
2018
2019
2.464.400 Ha
2.464.400 Ha
MASIH UTANG TARGET
RPJM
31
TARGET KEGIATAN IP4T 2015
18
Kalimantan Tengah
TARGET
KEGIATAN
9.300
7.000
19
Kalimantan Selatan
7.000
Sumatera Barat
5.000
20
Kalimantan Timur
5.000
4
Sumatera Selatan
7.000
21
Bali
1.000
5
Bangka Belitung
2.500
22
Nusa Tenggara Barat
5.000
6
Riau
9.300
23
Nusa Tenggara Timur
5.000
7
Kepulauan Riau
9.300
24
Sulawesi Utara
5.000
8
Jambi
5.000
25
Gorontalo
3.000
9
Bengkulu
-
26
Sulawesi Tengah
5.000
10
Lampung
5.000
27
Sulawesi Selatan
2.000
11
Banten
5.000
28
Sulawesi Tenggara
5.000
12
DKI Jakarta
1.500
29
Sulawesi Barat
4.500
13
Jawa Barat
5.000
30
Maluku
4.000
14
Jawa Tengah
5.000
31
Maluku Utara
15
DIY
4.500
32
Papua
1.500
16
Jawa Timur
5.000
33
Papua Barat
1.500
17
Kalimantan Barat
5.000
NO
PROVINSI
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
TARGET
KEGIATAN
-
NO
PROVINSI
Jumlah
TARGET IP4T TAHUN 2016 Sebesar 483.380 Bidang di 33 Provinsi
-
144.900
32
TARGET IP4T NON KAWASAN HUTAN TAHUN 2016
KEGIATAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Provinsi
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
DI. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATRA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
IP4T NON KAWASAN 2016
Target
4.000
50.000
50.000
20.000
50.000
1.000
56.250
3.000
24.792
7.688
4.000
2.000
13.000
12.500
2.000
6.500
8.800
Harga
Satuan
95.919
95.919
95.919
95.919
95.919
96.404
96.404
96.404
96.404
96.404
96.404
95.919
112.705
112.705
96.404
112.705
112.705
Anggaran
383.676.000
4.795.950.000
4.795.950.000
1.918.380.000
4.795.950.000
96.404.000
5.422.725.000
289.212.000
2.390.047.968
741.153.952
385.616.000
191.838.000
1.465.165.000
1.408.812.500
192.808.000
732.582.500
991.804.000
33
TARGET IP4T NON KAWASAN HUTAN TAHUN 2016
18 SULAWESI TENGAH
19 SULAWESI SELATAN
20 SULAWESI TENGGARA
21 MALUKU
22 BALI
23 NUSA TENGGARA BARAT
24 NUSA TENGGARA TIMUR
25 PAPUA
26 BENGKULU
27 BANTEN
28 GORONTALO
29 BANGKA BELITUNG
30 MALUKU UTARA
31 SULAWESI BARAT
32 KEPULAUAN RIAU
33 PAPUA BARAT
JUMLAH
20.000
8.200
2.000
3.000
1.000
7.500
25.000
1.000
50.000
10.000
5.000
1.500
2.500
8.500
17.650
5.000
483.380
96.404
96.404
112.705
155.803
95.919
112.705
155.803
155.803
96.404
95.919
96.404
112.705
155.803
96.404
112.705
155.803
1.928.080.000
790.512.800
225.410.000
467.409.000
95.919.000
845.287.500
3.895.075.000
155.803.000
4.820.200.000
959.190.000
482.020.000
169.057.500
389.507.500
819.434.000
1.989.243.250
779.015.000
49.809.238.470
34
TERIMA KASIH
35
Fly UP