...

Selamat Pagi dan Salam Damai Sejahtera untuk Kita Semua

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Selamat Pagi dan Salam Damai Sejahtera untuk Kita Semua
1
SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA APEL AWAL BULAN MEI 2008
Hari
: Senin
Tanggal : 5 Mei 2008
Yang saya hormati,
-
Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Kepada Bappeda, Kepala BKD, Kepala Bapedalda, dan Kepada Satpol
PP Provinsi Kalimantan Barat;
Para Kepala Biro Setda Provinsi Kalimantan Barat;
Serta para PNS peserta apel yang saya banggakan.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Mengawali sambutan pada apel awal bulan Mei 2008 ini, marilah
kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat, karunia, serta perlindungan-Nya, sehingga
pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesehatan
jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti apel awal bulan ini
sebagai bagi dari kewajiban yang diamanahkan kepada kita dalam
menjalankan tugas.
Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dengan tugas dan
tanggung jawab pemerintah yang demikian luas, serta tuntutan
pelayanan dari masyarakat yang sedemikian rupa diera keterbukaan saat
ini, mengharuskan kita dijajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Barat untuk terus berupaya pencapaian perbaikan, agar terbangunnya
pemerintahan yang responsive dan tertib dalam penyelenggaraan
pemerintahan, termasuk tertib di dalam pengelolaan barang daerah.
2
Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, harus dikelola dengan baik dan benar serta memenuhi
akuntabilitas.
Untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, pada tahun 2008 ini
akan melaksanakan kegiatan Sensus Barang Daerah, dimana kegiatan
sensus ini dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di seluruh Indonesia.
Oleh sebab itu dengan akan diadakannya sensus barang daerah ini,
diharapkan kepada seluruh Unit Kerja untuk segera mempersiapkan
data-data barang daerah dengan mendayagunakan pengurus barang
yang ada di Unit Kerja masing-masing. Satuan Polisi Pamong Praja
meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan dengan bentuk tim
Penegak Disiplin (Provost) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar.
Tim Penegak Disiplin Satuan Pamong Praja Provinsi Kalbar, mulai
bertugas sejak tanggal 21 April 2008 dan dipersiapkan pula untuk
mendukung pelaksanaan Operasi Wibawa Praja yang rencananya
dilaksanakan bersama antara Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat,
dan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar untuk memantau tingkat
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalbar pada jam-jam kerja.
Sebagai wujud kerjasama dalam memberikan dukungan untuk
peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dan
segenap Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalbar pada umumnya,
diharapkan Unit-unit kerja di lingkungan kantor Gubernur Kalbar,
meningkatkan disiplin di tempat kerja dan mengurangi kehadiran
karyawannya ditempat-tempat umum dalam jam kerja diluar tugas.
Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia.
Dalam bidang pelayanan Jemaah Haji di Kalbar, terkait dengan
upaya-upaya mewujudkan dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
Provinsi Kalbar secara profesional, berdasarkan keputusan Gubernur
Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penempatan Jumlah Anggota, Unsur dan
Syarat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), akan dilakukan test yang
direncanakan pada akhir bulan April dan awal bulan Mei 2008, melalui
seleksi administrasi, test tertulis, psikotest dan wawancara.
3
Kita berharap dengan recruitment calon TPHD yang dilakukan
melalui serangkaian test dimaksud, dapat dipilih anggota TPHD yang
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat memberikan citra
positif terhadap penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji di Kalbar.
Dalam bidang Perekonomian, sepanjang tahun 2008 yang telah
kita lalui, harga-harga beberapa kebutuhan pokok cenderung terus
mengalami peningkatan, bahkan untuk gas elpiji sering terjadi
kelangkaan stock di pasaran karena adanya konversi penggunaan minyak
tanah ke produk gas elpiji. Terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok
tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat ketergantungan pada
produk impor yang cukup tinggi, seiring dengan naiknya harga BBM
dunia, dan meningkatnya jumlah permintaan.
Pada bulan Maret 2008 yang lalu tingkat inflasi di kota Pontianak
tercatat sebesar 1,78%, sedangkan untuk nasional 0,95%. Tingkat inflasi
yang tinggi, baik disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan
maupun meningkatnya biaya produksi perlu kita waspadai, karena akan
berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat dan
bertambahnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu agar masyarakat
tetap dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dengan harga yang
terjangkau, saya harapkan agar instansi-instansi terkait secara seksama
terus memonitor perkembangan harga-harga kebutuhan pokok tersebut
dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta
melakukan tindakan preventif untuk mencegah pengusaha/distributor
melakukan tindakan spekulatif dan menimbun barang-barang kebutuhan
masyarakat untuk maksud memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Selanjutnya di bidang pemerintahan, dalam kesempatan ini saya
sampaikan bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD tahun 2009, Rapat Paripurna DPR-RI dengan Pemerintah
tanggal 3 Maret 2008 yang lalu, telah mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang.
Terkait dengan disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tersebut, ada satu hal penting yang perlu
kita ketahui bahwa untuk Pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan
dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 nanti, para pemilih tidak akan
lagi menggunakan kartu pemilih tetapi cukup menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP).
4
Dengan demikian, KTP sebagai identitas domisili sekaligus akan
berfungsi sebagai kartu pemilih dalam Pemilu.
Oleh karena itu sebagai abdi negara yang harus menjadi contoh
bagi masyarakat kita sebagai PNS diharapkan tidak ada lagi yang
memiliki KTP ganda, karena melalui sistem aplikasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK) setiap orang/penduduk yang akan membuat KTP
ganda akan segera diketahui apakah sebelumnya ia sudah pernah
memiliki/membuat KTP di daerah lain.
Selanjutnya sebagai upaya kita dalam mendukung terwujudnya
tertib administrasi kependudukan sebagai sub sistem dari Sistem
Administrasi Negara maka pada kesempatan ini saya minta kepada para
PNS yang belum memiliki KTP agar segera membuatnya pada instansi
terkait yang berwenang menerbitkan KTP dengan mengikuti prosedur
pendaftaran penduduk yang berlaku serta senantiasa aktif dalam
melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan Catatan Sipil sebagai
instansi pelaksana dan dapat turut berperan serta aktif didalam
mensosialisasikan kebijakan yang terkait dalam upaya kita mewujudkan
tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kalbar.
Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan apel awal bulan. Sekali lagi saya mengajak seluruh PNS
untuk senantiasa meningkatkan motivasi dan etos kerja serta terus
mengembangkan diri dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin
kompleks. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi
kita semua. Amin.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam
sejahtera bagi kita semua.
Fly UP