...

1 Hak Asasi Manusia : Tragedi Kemanusiaan Internasional dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1 Hak Asasi Manusia : Tragedi Kemanusiaan Internasional dan
Hak Asasi Manusia : Tragedi Kemanusiaan Internasional dan Nasional1
Oleh : Abdul Hakim G. Nusantara S.H., LL.M., MCIArb.
1
Menurut kerangka acuan yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah,
pertama, saya diminta menjelaskan HAM sebagai produk peradaban moderen.
Kedua, saya diminta menguraikan contoh-contoh tragedi kemanusiaan berskala
nasional maupun internasional, dan ketiga, saya diminta menguraikan pengaruh
berbagai tragedi kemanusiaan bagi perkembangan peradaban manusia,
berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, politik dan kemanusiaan. Baiklah saya
akan menjelaskan HAM sebagai produk peradaban moderen.
Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang melekat (inheren) pada diri
manusia demi harkat dan martabatnya merupakan suatu pengertian yang digali,
ditemukan dan dikembangkan dari nilai-nilai agama dan moral, serta
pengalaman hidup manusia itu sendiri yang melahirkan kesadaran moral dan
akal sehat. Ahli filsafat politik liberal John Locke menyatakan, bahwa manusia
dalam kenyataannya terikat untuk mengikuti kehendak Allah, yakni hukum
kodrati (“that man is in reality bound to follows God’s will, which is the law of
nature.”). Menurut Locke tiga hak-hak dasar, yakni hak hidup, hak atas
kebebasan, dan hak milik sangat vital bagi kehidupan manusia dan
perkembangan masyarakat. Hak hidup, hak atas kebebasan, hak milik
merupakan anugerah Allah kepada manusia yang harus dipelihara, dihayati, dan
dinikmati oleh manusia. Hanya Allah yang mempunyai wewenang untuk
mengakhiri hak hidup manusia dengan cara mematikannya. Hak hidup ini
1
Disampaikan pada acara WORKSHOP “Penyusunan Buku Kelompok Rentan,” yang
diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR Uuniversity of Oslo
Norway, Yogyakarta, 21-22 Juni 2010.
1
dilengkapi dengan hak atas kebebasan supaya manusia itu dapat menikmati
hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Itu berarti menurut hukum kodrati tiap-tiap
manusia itu bebas dan mempunyai kedudukan setara satu sama lain. Hak atas
kebebasan dan kesetaraan itu mengandung makna, bahwa manusia itu lahir
bukan untuk diperbudak atau diperintah. Ketika manusia memasuki kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, maka kebebasan itu bisa saja dibatasi atau
dikurangi oleh hukum positif. Namun pembuatan dan pemberlakuan hukum yang
akan membatasi kebebasan itu harus didasarkan pada persetujuan rakyat.
Selain hak hidup dan hak atas kebebasan, Allah memberikan manusia hak milik.
Allah memberikan dunia ini untuk dikembangkan semaksimal mungkin untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan tiga hak-hak dasar yang berasal
dari Allah itu manusia dapat mengembangkan dan melayari kehidupannya.
Pandangan
Locke
sangat
berpengaruh
pada
perumusan
Deklarasi
Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776. Thomas Jefferson (penyusun Deklarasi
Kemerdekaan Amerika) dalam salah satu pidatonya, antara lain menyatakan :
“Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini sebagai sesuatu yang jelas
dengan sendirinya, yaitu bahwa semua manusia diciptakan sederajat,
bahwa mereka dikaruniai oleh Sang Pencipta dengan hak-hak tertentu
yang tidak dapat direbut oleh orang lain, bahwa di antaranya adalah hak
hidup, kebebasan serta ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan.” . . . . .
Pandangan HAM Locke berpengaruh pula pada penyusunan Deklarasi Hak-Hak
Manusia dan Warga Negara tahun 1789 yang merupakan manifesto Revolusi
Perancis. Jauh sebelum Locke, Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Besar
Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah SWT dalam
posisi sentral. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan
dengan berbagai jenis makhluk lainnya yang pernah diciptakan Allah. Berkenaan
dengan posisi sentral manusia serta harkat dan martabatnya ahli filsafat sosial
dan agama terkemuka Dr. Ali Syari’ati menyatakan, bahwa manusia sebagai
insane merupakan satu-satunya makhluk didunia yang memperoleh kesadaran
2
diri, yakni merasakan kualitas dan tabiat dirinya sendiri, merasakan kualitas dan
tabiat alam semesta, dan merasakan hubungan dirinya dengan alam semesta.
Dengan begitu, bisalah disimpulkan, bahwa manusia itu adalah makhluk tiga
dimensi dengan tiga kemampuan, yaitu kesadaran akan diri mereka sendiri dan
dunia, kemampuan untuk memilih, dan kemampuan untuk berkarya. Bahwa
gagasan dan sumber HAM itu adalah Allah SWT dikemukakan dengan tegas
oleh Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam sebagaimana ditetapkan oleh
Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo pada tanggal
5 Agustus 1990.
Paragraf 4 Pembukaan Deklarasi Kairo menyatakan sebagai berikut :
“Mempercayai bahwa hak asasi dan kebebasan universal dalam Islam
merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam, dan tak seorangpun,
secara prinsip, memiliki hak untuk melarang hak dan kebebasan tersebut
sebagian atau keseluruhan, atau melanggar atau mengacuhkan mereka
sejauh hak dan kebebasan itu merupakan aturan Ilahi yang mengikat,
seperti termaktub dalam Kitabullah dan diwahyukan kepada penutup para
nabiNya untuk menggenapkan risalah-risalah Ilahi sebelumnya sehingga
membuat kepatuhan pada mereka merupakan ibadah dan mengabaikan
atau melanggar mereka merupakan dosa berat, dan karenanya, setiap
insane bertanggungjawab secara pribadi, dan Ummah ini secara kolektif
bertanggungjawab, melindungi mereka.”
2
Uraian di atas menggambarkan teori Ilahiah tentang HAM yang diterima
baik oleh masyarakat negara negara maju di Utara maupun masyarakat negara
negara dunia ketiga di Selatan. Namun demikian masih ada sejumlah pakar dan
masyarakat yang belum puas dengan teori Ilahiah tentang HAM. Mereka yang
belum puas ini kemudian berusaha mengembangkan teori-teori yang lebih bisa
diverifikasi dan dibuktikan secara ilmiah. Muncullah teori HAM sebagai kodrat
kebutuhan manusia. Teori ini mengatakan, bahwa sumber HAM itu adalah kodrat
3
kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi guna kelangsungan atau survival hidup
manusia itu sendiri. Tanpa pemenuhan kodrat kebutuhan itu mustahil manusia
bisa terus hidup, berkembang dan membangun peradabannya. Teori kodrat yang
mendasari
dalil
tersebut
gagal
mengembangkan
suatu
metode
untuk
menetapkan hal-hal apa saja yang merupakan kodrat kebutuhan manusia dan
apa cirri-ciri hakikinya. Sebagaimana dikatakan oleh Syari’ati, bahwa manusia
adalah makhluk yang memilih. Ia dapat memilih sesuatu yang secara naluriah
tidak dipaksakan, ataupun sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh fisiknya. Itu berarti
apa yang dinyatakan sebagai daftar kodrat kebutuhan manusia adalah hasil
pilihan manusia itu sendiri, yang pilihan itu didasarkan pada pertimbanganpertimbangan manusia sendiri yang bisa saja tidak ada hubungannya dengan
kodrat dan HAM. Ketidak puasan terhadap teori kodrat kebutuhan manusia
mendorong munculnya teori-teori moral, struktural dan kultural. Menurut Jack
Donnelly, gagasan dan sumber HAM adalah kodrat moral manusia, yang secara
longgar dikaitkan dengan “kodrat manusia” yang didefinisikan oleh kebutuhankebutuhan yang secara ilmiah dapat ditetapkan dengan pasti. HAM diperlukan
bukan sekedar suatu kehidupan tapi sebuah kehidupan yang bermartabat.
Dalam konteks ini kodrat manusia yang mendasari HAM adalah sebuah
postulate moral, perhitungan moral atas kemungkinan manusia. Dengan
demikian, moral kodrati yang mendasari HAM adalah sebuah pilihan sosial dari
kemungkinan-kemungkinan yang ada pada manusia.
Menurut Jack Donnelly, HAM mewakili sebuah pilihan sosial mengenai
visi moral potensi manusia, yang didasarkan pada fakta perhitungan substantive
tentang persyaratan minimum suatu kehidupan yang bermartabat. HAM
menetapkan suatu ukuran yang signifikan bagaimana pilihan itu akan dibuat.
Dengan demikian doktrin HAM kira-kira menyamakan HAM dan menjadi manusia
(being human). Tanpa penikmatan obyek-obyek HAM, seseorang hampir pasti
menjadi terasing atau dijauhkan dari kodrat moralnya sendiri. Menurut Abdullahi
Ahmed An-Naim, bahwa HAM didasarkan pada dua kekuatan utama yang
menjadi motivasi seluruh perbuatan manusia, yakni kehendak untuk hidup dan
4
kehendak untuk bebas. Keinginan untuk mempertahankan hidup mendorong
umat manusia berusaha keras untuk menjamin kebutuhan makan, perumahan,
kesehatan, dan apa saja yang berhubungan dengan pemeliharaan hidup.
Manusia juga selalu berusaha keras untuk memperbaiki kualitas kehidupan
mereka melalui pembangunan dan penggunaan sumberdaya yang ada, serta
melalui perjuangan politik untuk mencapai pembagian kesejahteraan dan
kekuasaan dengan adil dan jujur di antara anggota-anggota komunitas tertentu.
Pakar HAM lainnya Henry Shue berpendapat, bahwa moralitas yang
melandasi hak, yakni hak-hak dasar adalah kehendak untuk memberikan
perlindungan minimal terhadap ketidak-berdayaan total bagi orang-orang yang
terlalu lemah untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam konteks itu hak-hak
dasar adalah perisai bagi orang-orang tidak berdaya dalam menghadapi
berbagai ancaman yang bersifat lebih menghancurkan, seperti dalam peristiwa
hilangnya keamanan dan hilangnya subsistensi. Menurut Shue, hak-hak dasar
itu adalah suatu jaminan sosial untuk melawan perampasan hak atas kebutuhan
dasar tertentu, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Disini Shue menunjuk
hak atas keamanan fisik dan hak atas subsistensi atau keamanan ekonomi
minimal, yakni udara yang tidak tercemar, air yang tidak tercemar, cukup
pangan, cukup sandang, cukup papan, dan perawatan kesehatan publik yang
bersifat pencegahan minimal. Bila dua hak-hak dasar itu dipenuhi akan
memudahkan pemenuhan hak-hak lainnya.
3
Tragedi kemanusiaan seperti, antara lain hilangnya keamanan fisik dan
hilangnya subsistensi seperti yang dapat kita lihat di Eropa, Asia, Afrika pada
saat menjelang, selama dan sesudah perang dunia ke 2 merupakan tragedi
kemanusiaan yang bersumber dari keserakahan manusia akan kekuasaan dan
kerelaan untuk merampas hak-hak dasar manusia, yakni, hak atas keamanan
fisik dan hak atas subsistensi. Dua jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai
5
pelanggaran berat HAM, yakni : i. Kejahatan genosida dan ii. Kejahatan terhadap
kemanusiaan jelas merupakan perampasan terhadap hak atas keamanan fisik
dan hak atas subsistensi. Mencermati unsur-unsur yang membentuk dua
katagori kejahatan itu jelas hak atas keamanan fisik dan hak atas subsistensi
merupakan sasaran dua kejahatan tersebut.
Kejahatan genosida menimpa warga masyarakat di Kamboja, Rwanda,
kejahatan kemanusiaan merampas hak atas keamanan fisik dan hak atas
subsistensi rakyat di Bosnia, di Kosovo, di Dharfur, di Gaza, dan lain sebagainya.
Perampasan hak atas keamanan fisik dan hak atas subsistensi menimpa
saudara-saudara kita yang diduga terlibat peristiwa G-30-S tahun 1965 yang
dampak buruknya terus kita rasakan sampai hari ini, perampasan hak atas
keamanan fisik dan hak subsistensi pernah pula di alami masyarakat Aceh dan
Papua selama berlangsungnya konflik bersenjata di daerah tersebut. Tragedi
kemanusiaan tersebut di atas disebabkan, antara lain, oleh kepentingankepentingan ekonomi, politik dan militer dari pihak negara dan kelompokkelompok sosial dominan yang mengontrol kekuasaan negara. Kepentingankepentingan tersebut, rasa tidak aman penguasa dan kelompok dominan,
prasangka buruk terhadap masyarakat, golongan etnis tertentu yang umumnya
merupakan
minoritas
menggerakkan
atau
mentriger
tindakan-tindakan
perampasan hak atas keamanan fisik dan hak atas subsistensi. Seperti yang
dapat kita pelajari dari banyak tragedi kemanusiaan, pada umumnya
perampasan hak atas keamanan fisik dan hak atas subsistensi disertai atau
didahului dengan perampasan sejumlah hak atas kebebasan, misalnya, larangan
bagi masyarakat untuk menggunakan bahasa etnisnya, larangan untuk
menjalankan agamanya, larangan berkumpul dan berorganisasi, dan lain
sebagainya. Tragedi kemanusiaan bisa mewujud dalam bentuk kemiskinan
massa yang terus meluas yang ditandai dengan semakin sempitnya akses
masyarakat pada pangan, papan, kesehatan, air dan udara bersih dan lain
sebagainya yang menunjukkan terampasnya hak manusia atas subsistensi.
Tragedi
kemanusiaan
sekaligus
menunjukkan
kegagalan
negara
untuk
6
menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial rakyatnya.
Tragedi kemanusiaan seperti itu terjadi di banyak negeri dunia ketiga, antara lain
di Ethiopia, India, Pakistan, Korea Utara, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan,
bahkan di Indonesia.
4
Pendirian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal
HAM dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi tragedi
kemanusiaan sebagaimana digambarkan di atas. Pasal 1 butir 3 Piagam PBB
menyebutkan, bahwa “Maksud dan Tujuan PBB adalah :
“Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan yang bersifat internasional,
dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak-hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan
atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama ; “
Berkenaan dengan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM Pasal 55
Piagam PBB menyatakan sebagai berikut :
“Dengan maksud untuk menciptakan keadaan-keadaan yang stabil dan
sejahtera yang perlu bagi hubungan-hubungan yang bersahabat dan
damai antara bangsa-bangsa di dasarkan kepada prinsip hak-hak yang
sama dan penentuan nasib sendiri rakyat, PBB hendaknya memajukan :
(a)
standar hidup yang lebih tinggi, pembukaan lapangan kerja (full
employment) dan keadaan-keadaan kemajuan social dan ekonomi
dan pembangunan.
7
(b)
Pemecahan-pemecahan ekonomi, social, kesehatan, dan masalahmasalah yang berhubungan; dan kerjasama internasional di bidangbidang pendidikan dan kebudayaan; dan
(c)
Penghormatan universal dan kepatuhan kepada hak-hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua tanpa
pembedaan atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.”
Agar pelaksanaan pasal 55 tersebut di atas efektif, pasal 56 Piagam PBB
menetapkan : “Semua anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk
mengambil tindakan bersama dan terpisah dalam kerjasama dengan Organisasi
guna pencapaian tujuan-tujuan yang btertuang dalam pasal 55.” (“ All Members
pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the
Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.”).
Menurut Peter Malanczuk, penggunaan kata ‘ pledge’ (atau ‘s’engagent
dalam naskah bahasa Perancis) mengandung arti kewajiban hukum, namun
kewajiban yang kemungkinannya bukan untuk mematuhi HAM yang sekarang
(karena pada saat itu tidak didefinisikan atau bagaimanapun juga tidak tertuang
dalam suatu daftar), tapi untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak itu di masa
depan. Kesamaran bahasa yang digunakan membuka suatu diskresi yang luas
bagi
Negara-negara
berkenaan
dengan
kecepatan
dan
sarana
untuk
menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, dan sudah dikenal keadaan buruk di
banyak Negara di mana tidak ada kemajuan yang dapat dilihat, sementara di
sejumlah kecil Negara dapat dilihat adanya usaha kearah pemenuhan HAM.
Pada sisi yang lain, suatu Negara yang mengambil sikap mundur dari
keperduliannya terhadap HAM akan kemungkinan dipandang telah melanggar
Pasal 56 Piagam PBB.
5
8
Piagam PBB, Deklarasi Umum HAM, Kovenan Internasional hak-hak sipil
dan politik, kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan
berbagai
kovenan
internasional
lainnya
merupakan
instrumen
hukum
internasional yang dimaksudkan untuk melindungi HAM internasional. Negaranegara
anggota
PBB
terus
didorong
dan
didesak
untuk
tidak
saja
menandatangani dan meratifikasi instrumen hukum HAM internasional tersebut,
tapi di atas semuanya menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah instrumen
HAM internasional tersebut. PBB juga menjadi pemrakarsa pembuatan Statuta
Roma yang menjadi dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional, yang
khusus dimaksudkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus kasus-kasus
kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan
kejahatan agresi. Untuk mengatasi tragedi kemanusiaan, yaitu kemiskinan dan
keterbelakangan PBB memprakarsai Millenium Development Goals (MDG) yang
arahnya jelas untuk mengentaskan kemiskinan penduduk dunia.
Dengan demikian menjadi jelas PBB merupakan titik sentral atau focal point bagi
upaya-upaya kerjasama internasional untuk mengatasi berbagai tragedy
kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Namun demikian, efektifitas perlindungan HAM itu untuk sebagian besar sangat
tergantung pada kinerja system yudisial domestic yang mesti didukung oleh
kinerja lembaga-lembaga politik, ekonomi, kultural, dan masyarakat sipilnya.
Jakarta, 16 Juni 2010
Bahan Rujukan :
1. Abdul Hakim G Nusantara SH, LLM, MCIArb, Hukum Hak Asasi Manusia di
Indonesia, manuskrip tahun 2009;
2. Malcolm N. Shaw International Law, Fifth Edition, Cambridge University
Press, 2003;
9
3. Peter Malanczuk AKEHURST’S Modern Introduction To International Law,
Seventh Revised Edition, 1997 Routledge;
4. Mashood A Baderin Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Islam, Komisi
Nasional HAM Jakarta 2007;
5. Jack Donnelly Universal Human Rights In Theory&Practice, Cornell University
Press Ithaca dan London 1989;
6. Abdullahi Ahmed An-Naim Dekonstruksi SYARI’AH Wacana Kebebasan Sipil,
Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam Penerbit LKiS
Yogyakarta 2001.
10
Fly UP