...

this PDF file - e-Journal - stai

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

this PDF file - e-Journal - stai
8
HUKUM DAN SIYASAH SYARIAH
(Analisis Kontribusi Pemikiran Politik Islam Dalam
Konstelasi Hukum Perpolitikan di Indonesia)
Asiyah
Prodi HES STAI Muara Bulian
[email protected]
ABSTRACT: The relationship between Islam and
the state in Indonesia be interesting to discuss because
of that the majority of Indonesian citizens are
Muslim, or at least claimed a variety of Islam. So
Muslims should become a pillar in forming,
maintaining, and enforcing the country called
Indonesia. The relationship between Islam and the
state in the development of politics in Indonesia is
divided into three periods of development, namely:
first, antagonistic relationship (1966-1981). Second,
the relationship is reciprocal-critical (1982-1985), and
third, a relationship that is accommodating (1986present). The development of Islamic political thought
in Indonesia in the course of history is also progressing,
of thinking in the form of ideological struggle (the
revolutionary period): the issue of Islamic state, based
on Islam, until the thought does not need Islam plunge
in the form of formality and legality, but quite in the
form of transformation into the entire field of the order
of life in Indonesia, so it can take and determine the
policy, and the need for unification of the aspirations
of Islamic thought in the form of a container (Islamic
party). The challenges facing the Islamic party or
parties without the label of Islam but the fight for the
aspirations of Muslims, not only will the land grab
each other the same, but the possibility appears sharp
frictions among the elite leadership of the people. This
will facilitate interest groups still seized islamophobia,
to persuade one of them into the power of a tactical
alliance to discredit the other party through the themes
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 328
are very national unity as well as the need to build
national integration without barriers SARA.
Keywords: Contribution, Thought, Politic.
Pendahuluan
Menurut ahli sejarah Islam, ada pendapat yang
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang
komperehensif. Ajarannya tidak hanya permasalahan
keimanan dan ibadah ansich, tetapi lebih luas juga
mengatur sistem politik dan ketatanegaraan, sistem
ekonomi, dan sistem sosial. Rasyid Ridho dan Hasan AlBana misalnya, meyakini bahwa 'Islam adalah agama yang
serba lengkap.' Oleh karena itu, dalam bernegara umat
Islam harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam,
dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem
ketatanegaraan dan politik Islam yang harus diteladani
adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi
Muhammad SAW dan para Khulafa' al-Rasyidin (Sjadzali,
1990:147).
Terbentuknya masyarakat Madinah, merupakan
contoh keberhasilan Nabi Muhammad SAW dan para
Khulafa' al-Rasyidin dalam menerapkan sistem politik dan
ketatanegaraan pada masa tersebut. Kepemimpinan Nabi
SAW di Madinah membawa sukses besar, karena beliau
bisa mempersatukan visi dan persepsi masyarakat Madinah
yang heterogen melalui kesepakatan yang dikenal dengan
Piagam Madinah, untuk membangun kota Madinah secara
bersama-sama.
Piagam Madinah mengandung beberapa prinsip,
yaitu prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan,
kebebasan, tolong-menolong, membela yang teraniaya,
hidup bertetangga, keadilan, musyawarah, pelaksanaan
hukum dan sanksi hukum, kebebasan beragama dan
hubungan antara pemeluk agama, prinsip pertahanan,
perdamaian, amar makruf nahi munkar, prinsip
kepemimpinan, tanggung jawab pribadi dan kelompok,
prinsip ketaatan (disiplin) dan ketakwaan (Pulungan, 1994:
77).
329 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
Menilik sejarah perkembangan pemikiran politik
Islam dalam kancah perpolitikan di Indonesia dari waktu
ke waktu mengalami pasang surut. Gejala demikian tampak
dalam babakan sejarah, dimulai pada permulaan abad XX
ketika nasionalisme mulai terbentuk. Hubungan Islam dan
negara selalu mengalami perubahan. Menurut Deliar Noer
sebagaimana yang dikutip Abdul Azis Thaba, dalam
sejarahnya kedudukan dan peranan politik Islam di
Indonesia mengalami proses pasang surut. Dan barangkali
lebih banyak surutnya daripada pasangnya (Thaba, 1996:
25).
Pada tahun 1929, umat Islam secara formalorganisatoris dan terbuka, telah menjadi pelaku utama
dengan dibentuknya Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII)
sebagai suatu wujud dan wadah perjuangan untuk merebut
kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 7 Nopember
1945 didirikan partai politik Islam Masyumi sebagai satusatunya wadah perjuangan umat Islam. Dengan
berkembangnya aspirasi dan dinamika politik umat,
Nahdlatul Ulama (NU) dan Sarekat Islam memisahkan diri
dari keanggotaanya di Masyumi. Hal tersebut terlihat pula
pada kesertaan NU dan Sarekat Islam dalam pemilihan
umum pertama tahun 1955, masing-masing sebagai partai
politik Islam (Hassan, 1998: 13).
Pada masa awal konsolidasi Orde Baru, di kalangan
pejabat pemerintah dan ABRI dihinggapi semacam trauma
terhadap pembangkangan umat Islam masa lalu. Sejak masa
penjajahan, Islam tampil sebagai ideologi perjuangan,
sebagai simbol-simbol perlawanan terhadap penjajah.
Sistem nilai inilah yang menjadi salah satu sumber referensi
gerakan nasionalisme di awal abagi ke-20. pada saat PPKI
bersidang, timbul perdebatan antara tokoh Islam dengan
golongan nasionalisme sekuler tentang dasar negara Islam
atau kebangsaan. Kompromi akhirnya dicapai dalam
bentuk Piagam Jakarta.
Trauma inilah yang membekas dalam diri pejabatpejabat pemerintah dan ABRI. Banyak pengamat yang
menyebutkannya sebagai 'Islam phobi' (orang Islam yang
takut dengan Islam). Persepsi pemerintah yang menganggap
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 330
kekuatan politik Islam sebagai ancaman, membuat banyak
kebijaksanaan pemerintah yang merugikan kepentingan
umat Islam. Misalnya dalam hal RUU Perkawinan, masalah
perjudian dan miras, penghapusan libur pada bulan
Ramadhan, sensor terhadap naskah Idul Fitri dan Idul
Adha, aliran kepercayaan, dan lain sebagainya (Thaba,
1996: 28).
Baru setelah runtuhnya rezim orde baru tahun
1999, di awal era reformasi banyak bermunculan partaipartai Islam. Banyaknya partai-partai Islam ini, merupakan
bentuk ephoria umat Islam di mana sekian lama Islam
termarginalkan. Masing-masing organisasi keagamaan Islam
banyak yang membentuk partai politik, di antaranya NU
dan
Muhammadiyah. Dari organisasi terbesar NU
muncullah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimotori
oleh Abdurrahman Wahid. Dan dari Muhammadiyah
mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dimotori
oleh Amien Rais. Sementara ada partai Islam yang muncul
di luar kedua organisasi tersebut, yaitu Partai Keadilan
Sejahtera (PKS).
Memperhatikan fenomena historis ini, tampaknya
perjalanan sejarah politik Islam sangat menarik, baik
hubungannya dengan negara maupun dengan kepentingan
partai politik nasionalis dan non Islam. Untuk menggali
lebih mendalam masalah tersebut, penulis berkeinginan
untuk membahas pengaruh pemikiran politik Islam dan
partai Islam dalam perkembangan perpolitikan di
Indonesia.
Pengertian Politik Islam
Kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang
menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal,
asal kata tersebut berarti acting or judging wisely, well judget,
prudent. Kata ini terambil dari kata latin politicus dan bahasa
Yunani (Greek) politicos yang berarti relating to a citizen.
Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang
bermakna city "kota".
331 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
Politic kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia
dengan tiga arti, yaitu:
Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat,
dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu
negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau
kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi
sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik
(Salim, 1995: 34).
Dalam Islam kata politik ini sering digunakan dalam
Fiqh Siyasah dengan istilah al-siyasah. Kata al-siyasah berasal
dari kata sasa, kata ini dalam kamus al-Munjid berarti
mengatur, mengurus, dan memerintah. Al-Siyasat bisa juga
berarti pemerintahan dan politik, atau membuat
kebijaksanaan (Ma'luf, 1971: 150).
Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk
mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu
politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur
kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.
Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana yang dikutip Suyuthi
Pulungan, mendefinisikannya sebagai 'undang-undang
yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan (Pulungan, 1994:
22-23).
Dari uraian tersebut, pengertian istilah siyasah
adalah "hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat
dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk
mewujudkan kemaslahatan umat."
Sejarah Perkembangan Politik Islam
Kalau mau disebut bahwa pada masa Nabi
Muhammad SAW sudah ada negara dan pemerintahan
Islam, maka pandangan demikian tertuju pada suksesnya
kepemimpinan Nabi pada kota Yatsrib yang kemudian
dikenal dengan Kota Madinah. Kajian terhadap negara dan
pemerintahan ini dapat diamati dengan menggunakan dua
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 332
pendekatan. Pertama, pendekatan normatif Islam yang
menekankan pada pelacakan nash-nash al-Qur'an dan
Sunnah Nabi dalam rangka siyasah syar'iyyah. Kedua,
pendekatan deskriftif-historis dengan mengindentikkan
tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah
sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan (Pulungan,
1994: 77).
Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar yang
dilakukan oleh Nabi setelah menetap di Madinah pada
tahun pertama adalah membangun masjid di Quba, dan
menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang
bercorak majemuk. Langkah Nabi dalam menata
kehidupan sosial politik ini melalui dua cara, yaitu pertama
menata intern kehidupan kaum muslimin, yaitu
mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum
Anshar secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat
dengan hubungan darah dan kabilah melainkan atas dasar
ikatan agama (iman). Inilah awal terbentuknya komunitas
Islam untuk pertama kali. Kedua, Nabi mempersatukan
antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutusekutunya melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan
Piagam Madinah. Suatu perjanjian yang menetapkan
persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam
kehidupan sosial dan politik (Pulungan, 1994: 80-81).
Pemerintahan Abu Bakar (11-13 H). Pengangkatan
Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya
pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Ia
disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara
urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk
meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang
terbentuk masa Nabi SAW. Pengangkatannya untuk
memangku jabatan merupakan hasil kesepakatan antara
kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam musyawarah
mereka di Tsaqifah Bani Saidah. Musyawarah ini sendiri
diprakarsai oleh kaum Anshor secara spontan sehari
setelah wafat Rasulullah SAW. Sikap spontanitas mereka
ini menunjukkan mereka lebih memiliki kesadaran politik
daripada kaum Muhajirin untuk memikirkan siapa
333 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
pengganti Rasul dalam memimpin umat Islam (Pulungan,
1994: 102).
Sebagaimana dengan Khalifah Abu Bakar,
pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H),
Utsman bin Affan (23-35), dan Ali bin Abi Thalib (35-40
H) juga dilakukan dengan musyawarah, dan dipilih
langsung oleh rakyat. Pada masa Khalifah Umar wilayah
kekuasaan Negara Madinah semakin luas meliputi
semenanjung Arabia, Palestina, Suria, Irak, Persia, dan
Mesir. Umar yang dikenal sebagai negarawan,
administrator terampil dan pandai, dan seorang
pembaharu membuat berbagai kebijakan mengenai
pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas itu. Ia menata
struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan Negara
Madinah.
Kekuasaan tertinggi yang
bertugas membuat
keputusan atas masalah-masalah umum dan kenegaraan
yang dihadapi khalifah adalah Majelis Permusyawaratan
yang dibentuk Khalifah Umar. Anggota Majelis ini terdiri
dari kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Dan untuk
menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugastugas khalifah (eksekutif), Umar melengkapinya dengan
beberapa jawatan, seperti: Diwan al-Kharaj (Jawatan Pajak),
Diwan al-Ahdats (Jawatan Kepolisian), Nazarat al-Nafi'at
(Jawatan Pekerjaan Umum), Diwan al-Jund (Jawatan
Militer), Bait al-Mal (Kas Negara) (Pulungan, 1994:131).
Dalam pemerintahan Utsman, pelaksanaan
administrasi pemerintahan di daerah dibentuk seorang
gubernur untuk mengurusi setiap wilayah atau propinsi.
Setiap amir atau gubernur adalah wakil khalifah di daerah
untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintahan dan
bertanggung jawab kepada Khalifah. Kedudukan gubernur
di samping kepala pemerintahan daerah juga sebagai
pemimpin agama, ekspedisi militer, menetapkan undangundang dan memutuskan perkara, yang dibantuk oleh
katib (sekretaris), pejabat pajak, pejabat keuangan (baitul
mal) dan pejabat kepolisian. Sedangkan kekuasaan legislatif
dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura, tempat
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 334
khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan
para sahabat Nabi terkemuka.
Sebagaimana kita ketahui, Ali dibai'at menjadi
Khalifah di tengah-tengah kekacauan dan kerusuhan akibat
wafatnya Khalifah Utsman. Keadaan ini bertambah kritis
dan suasana politik semakin eskplosif akibat tindakan Ali.
Pembangkangan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap
pengangkatan Ali menjadi Khalifah yang menuntut agar ia
segera menangkap dan mengadili para pembunuh Utsman.
Hal yang sama juga dituntut oleh Aisyah, Thalhah, dan
Zubeir. Sejarah mencatat inilah awal perpecahan dalam
sejarah politik Islam, di mana telah terjadi perang Jamal
(antara kubu Ali dengan kubu yang dipimpin oleh Aisyah,
Thalhah, dan Zubeir) dan prang Shiffin (antara kubu Ali
dengan kubu Mu'awiyah bin Abi Sufyan).
Pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putera
mahkota oleh Muawiyah tidak hanya berarti perubahan
sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan penerapan
kembali tradisi jahiliyah dalam masyarakat Islam yang
ternyata kemudian berkembang dari masa ke masa.
Tidaklah mengherankan jika perebutan kekuasaan politik
mewarnai sejarah umat Islam; tidak hanya di antara
dinasti-dinasti yang bersaing tetapi juga dalam lingkungan
dinasti yang memerintah. Umat Islam telah melihat dalam
sejarah mereka beberapa pemerintahan dinasti yang besar
tetapi tidak luput dari pergolakan dan perebutan
kekuasaan politik.
Perkembangan baru terjadi dalam abad ke-19
sebagai akibat terjadinya kontak peradaban dengan dunia
Barat. Kaum pembaharu dalam dunia Islam berusaha
melakukan pembaharuan dengan menerapkan nilai-nilai
Barat atau dengan memadu kedua unsur tersebut.
Kemunduran kerajaan besar Islam dalam abad ke-18
membangunkan dunia Islam untuk mengamati dan
mempelajari kekalahannya dan mencari pemecahan
masalah yang dihadapi. Kerajaan Turki Utsmani mencoba
mengambil peradaban Barat yang lebih maju terutama
dalam bidang teknik dan kemiliteran. Sedang di India
tampil Ahmad Syah Waliyullah bin Abd al-Rahman al-
335 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
Dahlawi (1703-1762) mengemukakan gagasan agar sistem
pemerintahan monarki yang selama ini dijalankan diganti
dengan sistem pemerintahan yang telah dikembangkan
oleh Khalifah al-Rasyidin (Salim, 1995:5).
Pemikiran politik yang berkembang dalam dua
abad berikutnya bercabang dari dua pola pemikiran di atas.
Pengambilan dan penerapan nilai-nilai kebudayaan Barat
(westernisasi) dapat dibedakan atas bentuk ekstrem dan
bentuk moderat. Westernisasi ekstrem terlihat dalam
Kemalism (aliran Kemalis, Kemalisme) yang berhasil
mendirikan Republik Turki (1923) dan membebaskan
segala institusi politik dari kekuasaan agama. Sedangkan
westernisasi moderat terlihat dari pemikiran kelompok
Turki Muda, khususnya pada tokoh-tokoh seperti Ahmad
Riza (1859-1931) dan Pangeran Sahabuddin (1877-1948).
Mereka ingin menerapkan nilai-nilai Barat yang tidak
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam seperti ajaran
konstitusi dan ajaran mengenai pengembangan
kemampuan berdiri sendiri (Salim, 1995: 6).
Pada sisi lain, aliran yang bertumpu pada ajaran
Islam dapat pula dibedakan atas pemikiran yang ingin
mengembalikan ajaran Islam yang bersumber kepada alQur'an dan Sunnah dan yang bersumber dari fiqh para
imam dan para mujtahid pengikut mereka dan pemikiran
yang bermaksud mengembangkan konsepsi-konsepsi dari
al-Qur'an dan Sunnah. Aliran pertama, yang dapat disebut
sebagai aliran tradisional (tradisionalisme) dalam konteks
pembaruan di Turki terlihat dalam pemikiran Nenik
Kemal (1840-1888). Aliran kedua, yang dapat disebut
dengan purisme (aliran yang ingin mempertahankan apa
yang dianggap asli dan menolak pengaruh dari luar)
(Badudu dan Nain, 1996: 1106). Jamaluddin al-Afghani
(1839-1897) yang menjadi pelopor Pan-Islamisme adalah
contoh pemikir purisme dari kalangan pembaharu di Mesir
(Salim, 1995: 7).
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 336
Prinsip-prinsip Kekuasaan Politik Islam
Pada masa modern timbul persoalan; apakah
agama harus bersatu dengan negara, ataukah harus
dipisahkan. Apakah Islam memang memerintahkan
umatnya untuk membentuk sebuah Negara Islam ataukah
tidak. Kalau perintah itu memang ada, bagaimanakah
bentuk dan susunan negara itu, bagaimana sistem dan
mekanisme pemerintahannya, dan bagaimana pula
kedudukan warga negara bukan muslim? (Nasution, 1989:
219).
Islam sebagai agama yang komprehensif, di
samping mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan
manusia dengan sesamanya dari aspek hubungan sosial,
juga mengatur sistem politik (ketatanegaraan: hubungan
antara manusua dengan pemimpin dan tata cara
pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif).
Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip kekuasaan politik
sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa, 4: 5859:
‫ان هللا أيمركم ان تؤدوااالمنت اىل اىلها واذا حكمتم بني الناس ان حتكموا‬
‫ ايايهاالذين امنوا اطيعوا‬.‫ابلعدل ان هللا نعما يعظكم بو ان هللا كان مسيعا بصريا‬
‫هللا واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم فان تنازعتم ىف شيء فردوه اىل هللا والرسول‬
.‫ان كنتم تؤمنون ابهلل واليوم االخر ذلك خري واحسن أتويلا‬
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang
yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya (Depag RI, 1989: 128).
Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam
kedua ayat di atas adalah: (1) perintah menunaikan
amanat; (2) perintah berlaku adil dalam menetapkan
337 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
hukum; (3) perintah taat kepada Allah, Rasulullah, dan
Ulil Amri, dan (4) perintah menyelesaikan perselisihan
dengan mengembalikannya kepada Allah dan RasulNya.
Prinsip
menunaikan
amanat
mempunyai
kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut
agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya
dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Persoalan
lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang
menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab
tersebut. Persoalan ini terkait pada amanat yang telah
dikemukakan, yaitu amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas
keagamaan berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama,
amanat dari sesama manusia, baik amanat perorangan
ataupun masyarakat (Salim, 1995: 202).
Jika prinsip menunaikan amanat relevan dengan
fungsi-fungsi eksekutif dan yudikatif, sedangkan prinsip
menetapkan hukum dengan adil relevan dengan fungsi
legislatif. Dari sini dapat dipahami secara implisit tipe
sistem politik yang dikehendaki al-Qur'an yakni sebuah
sistem politik dengan ciri khas berupa penerapan hukum
untuk menyelenggarakan kepentingan yang didiamkan
oleh al-Qur'an dan Sunnah (Salim, 1995: 223).
Kewajiban mentaati Allah dan RasulNya,
mengandung arti kewajiban mentaati al-Qur'an dan
Sunnah. Oleh karena yang pertama adalah Firman Tuhan
dan yang kedua adalah penjelasan dan penerapan Firman
Tuhan oleh Rasulullah SAW. Ini berimplikasi bahwa alQur'an dan Sunnah adalah hukum yang mengikat setiap
orang-orang muslim. Masalah lain yang terkandung dalam
ayat tersebut adalah konsep taat kepada ulil amri (Salim,
1995: 242).
Islam dan Politik di Indonesia
Politik Islam Orde Lama
Kekalahan golongan Islam dengan dihapuskannya
Piagam Jakarta membuat mereka bersatu "senasib." Mereka
mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 338
payung bagi semua organisasi Islam pada saat ini.
Terbentuklah Masyumi dalam Muktamar Islam Indonesia
di Gedung Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta tanggal
7-8 Nopember 1945. Dalam muktamar tersebut
diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai
politik umat Islam Indonesia. Pada mulanya, yang masuk
Masyumi hanya empat organisasi, yaitu Muhammadiyah,
NU, Perserikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam.
Namun, dalam perkembangannya, hampir semua
organisasi Islam -kecuali Perti- baik lokal maupun nasional,
menjadi anggotanya. Hanya dalam waktu setahun sejak
didirikan, Masyumi sudah mengungguli PNS dan menjadi
parpol terbesar di Indonesia.
Tekad untuk menjadikan Masyumi sebagai satusatunya partai politik Islam tidak terwujud, pada tahun
1947 PSII menyatakan melepaskan diri dan berdiri sendiri.
Partai ini membonceng tokoh sosialis-komunis, Amir
Syarifuddin, yang pada saat itu membutuhkan unsur Islam
dalam kabinet koalisinya. Dengan demikian, motif
keluarnya PSII adalah motif politik yaitu keinginan
mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet.
Namun, demikian keluarnya PSII tidak terlalu
menimbulkan dampak luas karena hanya mewakili
sebagian kecil umat, berbeda halnya dengan ketika NU
keluar pada tahun 1952. Sebagaimana diketahui, unsur
kepemimpinan Masyumi ditopang oleh dua penyangga,
Muhammadiyah dan NU, sehingga ketika NU menarik
diri, kedudukan Masyumi goyah (Thaba, 1996: 162).
Inilah awal perpecahan umat Islam dalam
pandangan politik. Partai politik Islam hasil Pemilu 1955
menempatkan partai-partai politik Islam memperoleh 230
kursi, sedangkan partai-partai lainnya 286 kursi. Artinya
parpol Islam memiliki 45 % kursi, sedangkan menurut
UUDS 1950 penetapan UUD Baru harus didukung oleh
2/3 anggoata konstituante yang hadir. Tanpa dukungan
parpol lainnya, tidak mungkin para politis Islam dapat
menggolkan ideologi Islam sebagai dasar negara. Terjadilah
kemudian perdebatan yang seru tentang jenis dasar negara
yang akan dianut oleh Indonesia. Pada saat itu ada tiga
339 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
rancangan dasar negara, yaitu Islam, Pancasila, dan sosialekonomi. Usulan dasar negara Islam didukung oleh 230
suara, Pancasila 273 suara, dan sosial ekonomi 9 suara.
(Thaba, 1996: 172).
Islam dan Politik Orde Baru
Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966
merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Pelantikan
Jenderal Soeharto menjadi Presiden dalam Sidang MPRS
bulan Maret 1968 menandari surutnya dua kekuatan
politik utama dalam Demokrasi Terpimpin dari panggung
politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI, dengan
meninggalkan ABRI seorang diri. ABRI lalu mengajak
kaum teknokrat menata perekonomian nasional, dalam
bidang politik, pemerintah Orde Baru diharuskan
menciptakan sebuah format politik baru yang berlainan
dengan format politik masa sebelumnya (Thaba, 1996:
185).
Dalam periode awal konsolidasi pemerintahan
Orde Baru timbul optimisme di kalangan Islam pada
khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya akan
kehidupan demokrasi karena romantisme perjuangan
menumbangkan Orde LAma pnuh dengan retorika
demokrasi. Di kalangan Islam sendiri timbul harapan
untuk kembali memainkan peranannya seperti pada masa
demokrasi parlementer. Akan tetapi, dalam realitanya
keinginan ini bertubrukan dengan strategi pembangunan
Orde Baru, yaitu marginalisasi peranan partai-partai politik
dan menabukan pembicaraan masalah-masalah ideologis
(selain Pancasila), terutama yang bersifat keagamaan. Sejak
itu, diterapkanlah azas tunggal Pancasila -setelah semua
ormas dan orsospol mencantumkan Pancasila sebagai satusatunya azas organisasi. Dan untuk memarginalkan politik
Islam, ditanamkan kepada umat Islam ketakutan terhadap
ajarannya sendiri yang dikenal dengan istilah Islam phobi
(Thaba, 1996: 240).
Pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia (ICMI) merupakan tonggak terpenting dalam
hubungan akomodatif antara Islam dengan negara, karena
dalam organisasi ini bertemu tokoh-tokoh Islam yang
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 340
berasal dari luar birokrasi dengan yang ada di dalam
birokrasi. Sehingga ada yang menyebutkan dengan aliansi
cendikiawan muslim dengan birokrasi. Dan ini
memberikan angin segar bagi Islam untuk memainkan
perannya secara individu, namun secara kepartaian tidak
berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan partai politik,
di mana partai Golkar merupakan parpol dominan,
sedangkan PPP dan PDI hanya berfungsi arti fisial. Dalam
bahasa Deliar Noer sebagaimana yang dikutip Abdul Azis
Thaba, sistem kepartaian demikian; "sistm kepartaian
setengah partai" (Thaba, 1996: 210).
Islam dan Perkembangan Politik Era Reformasi
Era
reformasi
ditandai
dengan
krisis
multidimensional, yang diawali dengan krisis moneter dan
ekonomi berlarut-larut, membuat bangsa ini seolah-olah
tengah berada di bibir jurang terjal. Konflik terbuka
bermunculan di mana-mana, kerusuhan demi kerusuhan
menandai sebuah proses sosial yang tengah berubah. Paling
tidak ada lima faktor yang mampu memicu kerusuhankerusuhan sosial di ibukota dan beberapa daerah di
Indonesia. Pertama, terjadinya kejurangan sosial, baik
secara vertikal maupun horisontal yang semakin melebar.
Pluralisme bangsa kita tidak terjadi di dataran horisontal
semata, tapi juga vertikal. Birokrasi yang
korup,
membudaya dan merajalelanya korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), menerbitkan konflik vertikal yang akut.
Kedua, dari dalam diri masyarakat tertanam benihbenih konflik yang kian lama kian membesar, menciptkan
bom waktu untuk suatu ketika meledak. Titik ledak dari
yang semula konflik itu bersifat laten, dipicu oleh
akumulasi kekecewaan dalam arti masyarakat akibat
"pembusukan politik" yang akut -dilakukan oleh negara
Orde Baru-. Parlemen jalanan kembali bermunculan,
masyarakat menjadi peka untuk berbuat kekerasan dan
pejarahan. Ketiga, retaknya aliansi di tingkat pusat elit
politik yang berdampak implikasinya semakin terasa di
masyarakat. Keempat, terjadinya kemerosotan kewibawaan
aparat keamanan (ABRI) dan pihak-pihak lain yang
341 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
merupakan representasi rezim Orde Baru. Dan kelima,
masyarakat seringkali mengedepankan kekerasan sebagai
alternatif
terakhir
untuk
melampiaskan
rasa
kekecewaannya selama ini. Inilah cerminan atau refleksi
dari pelajaran budaya kekerasa rezim Orde Baru yang
dengan mudah ditiru rakyatnya (Urbaningrum, 1999).
Di era reformasi banyak partai-partai Islam yang
muncul diantaranya adalah PPP, PBB, Partai Keadilan,
Partai Persatuan, Masyumi, Partai Kebangkitan Umat,
Partai Abud Yatama, PSII-1905, PNU, Partai Cinta Damai,
PKB, PAN, dan Partai SUNI. Meskipun partai-partai Islam
tidak meraih suara terbesar, namun koalisi mereka melalui
kaukus Poros Tengah dapat menghalangi tampilnya aliran
dan kelompok Politikus nasionalis dan koalisinya serta
memunculkan beberapa tokoh utama pada posisi-posisi
strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Seperti Amien
Rasis sebagai Ketua MPR RI dan Gus Dur sebagai
Presiden.
Dalam era reformasi ada dua langkah yang
ditempuh dalam rangka penerapan syariat Islam; pertama,
lewat parlemen dengan adanya desakan beberapa partai
Islam untuk mengamandemen UUD 1945 dengan
mencantumkan kembali Piagam Jakarta pada amandemen
UUD 1945. Dalam sidang tahunan MPR tahn 2000, 2001,
dan 2002 usulan itu disampaikan, tetapi kandas karena
partai-partai yang lain terutama partai besar dan berhaluan
nasionalis tidak mendukungnya. Demikian juga dua ormas
Islam terbesar NU dan Muhammadiyah tidak
mendukungnya.
Kedua, penerapan syari'at Islam di daerah-daerah
tertentu yang telah siap. Beberapa daerah yang telah
memberlakukan perda syari'at Islam: di Kabupaten
Bukamba, Sulawesi Selatan telah mengundangkan empat
peraturan daerah Busana Muslim, Baca Al-Qur'an, Bebas
Miras, dan Zakat. Gejolak perda syari'at juga melanda
daerah lain, seperti Propinsi Riau, Banten, Kabupaten
Cianjur, Kebumen, dan Pemekasan. Di daerah-daerah itu
gejolak syari'at Islam, ada sebagian yang masih wacana dari
beberapa ormas Islam daerah, juga sudah dilaksanakan
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 342
pada kalangan terbatas, misalnya diwajibkan untuk
memakai busana muslimah pada pegawai pemda, dan
diwajibkan untuk menghentikan aktivitas pekerjaannya
ketika azan zuhur dan ashar mengumandang. (Taufik
Adnan Kamal Dkk, 2004)
Signifikansi Pemikiran Politik Islam dalam Konstelasi
Perpolitikan di Indonesia.
Konsep umat Islam secara historis selalu berubah.
Tidak ada sebuah konsep baku yang berlaku sepanjang
masa dalam sejarah Islam. Tambahan pula kata 'umat' yang
disebut berulangkali dalam al-Qur'an mengandung
pengertian yang sangat bervariasi. Dalam al-Qur'an,
terdapat puluhan kata umat, kebanyakan berbentuk
singular dan adapula memakai bentuk plural. Di antara
kata umat ada yang berarti orang-orang tertentu di
kalangan Islam yakni mereka yang disebut pemimpin,
seperti tercermin pada ayat 104 surat Ali Imran.
Secara historis kata umat pun mengalami
perkembangan
yang
kadang-kadang
mengandung
pengertian luas, dan sering pula menyempit seperti terlihat
dalam al-Qur'an. Mulanya kata umat berarti seluruh orang
Islam di dunia yakni komunitas dunia Islam. Ketika Islam
jatuh menjadi Islam lokal akibat invansi barat, maka kata
umat turun menjadi lokal atau kerajaan waktu itu, seperti
umat Islam di Aceh, umat Islam di Jambi, dan sebagainya.
Gerakan pembaharuan pemikiran Islam di
Indonesia memiliki sejarah yang amat panjang dan
mencakup permasalahan yang sangat luas. Banyak
pengamat melihat gerakan pembaharuan Islam mulai
timbul pada awal abad 20, terutama munculnya organisasiorganisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam (1901),
Sarekat Islam (1911), dan Muhammadiyah (1912).
Kelahiran organisasi-organisasi itu bisa dilihat
sebagai akibat pengaruh gerakan Islam internasional,
khususnya van-islamisme Jamaluddin al-Afghani dan
Muhammad Abduh dari akhir abad lalu hingga awal abad
20. Namun organisasi-organisasi Islam yang lahir sebagai
343 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
kelanjutan dari gerakan Islam yang muncul mengelegar
pada abad ke-19. Gerakan Islam yang berkembang pada
awal abad ke-20 tidak lagi membawa isu jihad fi sabillah,
tetapi cenderung menempuh perjuangan melalui
organsisasi, seperti partai politik. Isu yang ditampilkan
ialah perlunya dibentuk negara Islam menuju baldatun
thoyyibatun wa rabbu ghafur (negara, sejahtera yang diridhoi
Tuhan).
Isu negara Islam berkembang sampai Indonesia
mencapai kemerdekaan tahun 1945. Setelah merdeka isu
itu masih terdengar, tetapi pendukungnya hanya sedikit.
Para pendukung gerakan DI/TII pada masa Orde Lama
terlalu kecil dibanding dengan jumlah umat Islam yang
menentang gerakan itu sehingga DI/TII tidak cukup
representatif untuk disebut sebagai mewakili aspirasi umat.
Lebih dari itu, gerakan DI/TII akhirnya ditumpas oleh
umat Islam sendiri; baik yang berada dalam lingkungan
militer maupun sipil- sehingga terlihat semakin jelas sikap
umat yang menentang gerakang "sempalan" tersebut.
Dialog mengenai konsep negara dan ajaran Islam
umumnya berjalan terus, sampai akhirnya muncul gerakan
pembaharuan pemikiran Islam dari Nurcholis Madjid di
awal tahun 1970-an, yang sebenarnya merupakan
kelanjutan dari pemikiran yang dikembangkan sejak 1960an. Gerakan pemikirannya tidak hanya menegaskan
kembali tentang tidak adanya negara Islam, malah partai
Islam dianggap tidak perlu, tetapi juga memberikan
gambaran pemikiran Islam yang lebih komprehensif.
Gerakan pemikiran itu mengajukan sejumlah
argumentasi mengenai perlunya disegarkan kembali
pemahaman Islam yang dianut umat Islam. Namun Cak
Nur, membatasi diri pada penyegaran pemahaman teologis
dan secara eksplisit menolak untuk membicarakan fiqh
(hukum Islam). Suatu sikap yang terus dipertahankan
sampai sekarang. Dengan demikian pemikiran Cak Nur
yang tampil dengan isu "sekularisasi" itu hanya menyangkut
satu sisi ajaran Islam, yaitu teologi semata. Malah Cak Nur
mengajak untuk tidak membicarakan fiqh, karena menurut
pandangannya, fiqh itu mengandung masalah khilafiyah
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 344
(masalah yang diperselisihkan hukumnya) yang mendorong
umat untuk bertengkar dalam soal-soal yang tidak prinsipil
(furu'iyyah) (Tebba, 1993: 146-147).
Abdurrahman Wahib sebagaimana yang dikutip
Bakhtiar Effendy menegaskan keharusan Islam untuk
menerima pluralitas situasi-situasi lokal dan setempat, serta
mengakomodasinya. Dalam konteks ini, ia menyuarakan
gagasan tentang (1) Islam sebagai faktor komplementer
dalam kehidupan socio-cultural dan politik Indonesia; dan
(2) Pribumisasi Islam.
Dimensi pertama gagasannya adalah seruan kepada
rekan-rekannya sesama Islam untuk tidak menjadikan
Islam sebagai suatu ideologi alternatif terhadap konstruk
negara -bangsa Indonesia- yang ada sekarang. Dalam
pandangannya, sebagai satu komponen penting dari
struktur sosial Indonesia, Islam tidak boleh menempatkan
dirinya dalam posisi yang bersaing vis-a-vis komponenkomponen lainnya (misalnya konstruk "kesatuan nasional"
tatanan sosial-politik Indonesia). Melainkan Islam harus
ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi
tatanan sosial, kultural dan politik negeri ini. Terutama
karena corak sosial, kultural dan masyarakat politik
kepulauan nusantara yang beragama, maka upaya
menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif atau
"pemberi warna tunggal" hanya akan membawa perpecahan
ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Meskipun
demikian, itu tidak berarti bahwa Gus Dur menentang
peran Islam dalam negara. Dalam hal ini, kepedulian
utamanya sebenarnya adalah kesamaan hak dan kewajiban
di antara seluruh sosial-politik yang ada di Indonesia.
Aspek kedua dari gagasannya adalah mengingatkan
mengenai
perlunya
kaum
muslim
untuk
mempertimbangkan situasi-situasi lokal dalam rangka
penerapan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian,
diharapkan bahwa Islam (Indonesia) tidak tercerabut dari
konteks lokalnya sendiri (yakni kebudayaan, tradisi, dan
lainnya). Agenda ini mengharuskan dipahaminya ajaranajaran Islam sedemikian rupa sehingga faktor-faktor
345 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
kontekstualnya
dipertimbangkan
(Effendy, 1998: 148).
sungguh-sungguh
Pada 1990-an, ideologi atau pandangan "Islam yes;
partai Islam no"
-meminjam istilah Cak
Nur- mendapatkan konfirmasi dari Munawir Sadjzali
dalam pamfletnya yang berjudul Umat Islam Terpenuhi
Tanpa Partai Islam(1992). Pamplet ini berisi tesis mengenai
tidak perlunya partai Islam di negeri Pancasila yang
mayoritas Islam. Jika argumen Cak Nur bercorak teologis,
maka argumen Munawir lebih empiris berdasarkan pada
pengalaman keterlibatannya secara intensif dalam
perpolitikan Indonesia selama ini.
Pada tahun 1997 muncul pemikiran yang lebih
canggih dan visioner dari Kuntowidjoyo dengan gagasan
cemerlang tentang "objektivitas Islam dan partai Islam"
sebagaimana terungkap dalam bukunya Identitas Politik
Umat Islam (1997), dan ditambah lagi dengan artikelnya:
Enam Alasan untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam (1998).
Bagi budayawan ternama ini, pendirian parpol Islam
merupakan kesalahan fatal, dan karena itu harus dikaji
ulang mengingat implikasinya sangat serius di masa depan
(Hassan, 1998: 172-173).
Pada era reformasi, masing-masing partai Islam
ingin tampil sebagai pemersatu umat Islam Indonesia.
Akan tetapi, karena jumlahnya banyak, umat yang awam
menjadi bingung. Bahkan, bagi masyarakat Islam yang
masih kuat berpegang kepada kharisma kepemimpinan
kiyai pun, seperti warga NU, juga bingung karena NU juga
pecah. Ini karna, selain pemimpin partai berbeda
pendapat, para intelektual muslim dan organisasi Islam
pun mempunyai paham beragam dalam masalah berjuang
di kancah politik.
Sementara itu, menurut Yusril Ihza Mahendra,
membicarakan Islam tidak bisa melepaskan diri dari
sejarah bangsa. Sejak berabad-abad lalu, para pemimpin
Islam berperang melawan bangsa Eropa. pada awal abad ke20, berbagai gerakan Islan bermunculan, mereka berbicara
atas nama Islam, tetapi tidak berjuang untuk negara lain.
"Mereka berjuang untuk masyarakat dan manusia yang
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 346
mendiami kawasan ini. Jadi, kalau mereka bicara Islam, itu
berarti mereka bicara bangsa. Akan tetapi kalau kita
berbicara bangsa, belum tentu bicara Islam, ini hal yang
sangat historis", katanya. Karena itu, Yusril berpikir tidak
mungkin membicarakan masa depan bangsa kalau bangsa
itu tercerabut dari akar historis dan akar budayanya. Yusril
menyatakan banyak belajar dari pengalaman bangsa lain,
seperti Turki yang mencoba mencabut akar relegius dan
budayanya, tetapi akhirnya tidak bergerak ke mana-mana
(Hassan, 1998: 265).
Eksistensi Pemikiran Politik Islam dalam Konstelasi
Perpolitikan di Indonesia
Pengaruh Islam terhadap perpolitikan di Indonesia
punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum
penjajah kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri
beberapa kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara
abad ke-13 hingga abada ke-16 Masehi, seperti kerajaan
Majapahit, Sriwijaya, Demak dan sebagainya.
Pada masa kolonial, Islam harus berperang
menghadapi ideologi kolonialisme sedangkan pada masa
kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi
tertentu seperti komunisme dan segala intriknya. Tidak
dapat dipungkiri, bahwa sejarah secara tegas menyatakan
kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar
terhadap perumusan NKRI. Baik itu penanaman nilai-nilai
nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar
Negara.
Para pemimpin Islam, terutama dari Sarekat Islam
pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah
Islamiyah yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Namun,
format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena
adanya protes dari kaum umat beragama lainnya.
Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia
menetapkan Pancasila sebagai filosofi negara.
Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan
Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara.
Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh
347 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini
menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di
dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terbelah menjadi
dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum
skriptualis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan
konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum
subtansialis yang mendukung pemerintahan dan
menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik.
Bulan Mei 1998 merupakan awal dari era
reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk
menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan
reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada
saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung
reformasi adalah KH. Abdurrahman Wahid (Ketua PB
NU) dan Amien Rais (Ketua Muhammadiyah).
Muncul juga nama Nurcholis Madjid (Cak Nur),
cendikiawan yang lahir dari kalangan santri. Bertahuntahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam
panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat
Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu
dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam
selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan
lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga
boleh menggunakan asas Islam.
Kemudian bermunculanlah berbagai partai politik
dengan asal dan label Islam. Partai-partai politik yang
berasaskan Islam, antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS,
PKNU, dan lain-lain. Umat Islam di Indonesia diharapkan
tidak lagi termarginalkan dalam panggung politik. Politik
Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya
sebagai rahmatan lil 'alamindan dapat memberikan
kontribusi yang besar bagi bangsa ini. (Anonim, 2011).
Pasca Pilpres 2014, dengan terpilihnya Joko
Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Naiknya Jokowi sebagai
Presiden diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, Partai
Hanura, dan PKB. Sementara parpol Islam seperti PKS,
PPP, PAN dan PBR mendukung Prabowo Subianto. Hal
ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan
hubungan Islam dan pemerintah. Jika kita melihat
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 348
perkembangan belakangan ini, era Jokowi banyak sekali
kebijakan-kebijakan yang seakan-akan mengarah kepada
anti Islam dan sekuler. Seperti gagasan-gagasan
penghapusan kolom agama pada KTP, doa bukan
berdasarkan agama tertentu, dan pemblokiran situs-situs
Islam.
Era saat ini nampaknya akan menjadi era yang
paling ironis bagi negara yang mayoritas berpenduduk
Muslim ini. Sejak awal pemerintahannya sudah muncul
berbagai isu-nasionalisasi (kalau tidak bisa dikatakan
sebagai sekulerisasi) dalam berbagai bidang di negeri ini.
Posisi Jokowi yang netral terhadap persoalan agama telah
memancing keberanian golongan abangan dan sekuler
melakukan diplomasi secara terang-terangan. (Wajiran,
2014).
Peran para pemimpin Islam untuk bersatu menjadi
kelompok penekan dan ikut menentukan arah
pemerintahan haruslah segera direalisasikan. Jika tidak
segera dilaksanakan akan dikuatirkan hubungan Islam dan
pemerintah akan seperti pada masa Orde Baru, Islam
terpinggirkan dan tertanam kembali paham orang Islam
taku dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita lihat
agaknya islamophobia memang telah menjangkiti
pemerintahan kita saat ini. Ditakutkan nantinya semua
kegiatan yang berhubungan dengan umat Muslim di tanah
air bakalan semakin dicekal oleh oknum-oknum anti Islam
di Pemerintah.
Penutup
Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya
penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Namun,
penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat
banyak kekurangan dan kealpaan. Hal ini bukanlah
kesengajaan penulis, akan tetapi mungkin karena luasnya
bidang garapan dan dalamnya bidang kajian, sedangkan
349 Muamalah, Volume 01, Nomor 02, Maret 2016: 327-350
sebagai manusia biasa penulis mempunyai kemampuan
dan pengetahuan yang amat terbatas.
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan
lapang dada, penulis mengharapkan kepada semua pihak
untuk dapat memberikan saran maupun kritikan yang
konstruktif demi perbaikan dan kualitas tulisan ini.
Akhirnya dengan rasa tawadhu' dan tasyakur,
penulis berdo'a dan berharap semoga tulisa ini dapat
memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam
bidang politik Islam, khususnya bagi penulis sendiri, dan
umumnya bagi semua pembaca, amin ya rabbal 'alamin.
Bibliografi
Anonim. (artikel). (2011). Kontribusi Umat Islam dalam
Perpolitikan Nasional, Anneahira.com.
Depag RI, (1989). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Thoha
Putra: Semarang.
Effendy, Bahtiar. (1998). Islam dan Negara (Transformasi
Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia).
Paramadina: Jakarta.
Hassan, Sahar L (Editor). (1998). Memilih Partai Islam.
Gema Insani Press: Jakarta.
Ma'luf, Lois. (1971). Al-Munjid fi al-Lighah wa al-A'lam. Dar
al-Misriq: Beirut.
Nasution, Harun. (1989). Refleksi Pembaharuan Pemikiran
Islam. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Pulungan, Suyuthi. (1994) Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Salim, Abdul Mu'in. (1995). Konsepsi Kekuasaan Politik
dalam al-Qur'an. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Sjadzali, Munawir, (1990), Islam dan Tata Negara: Ajaran,
Sejarah, dan Pemikiran. UI Press: Jakarta.
Taufik Adnan Kamal dkk. (2004). Politik Syariat Islam di
Indonesia Hingga Nigeria, Pustaka Alvabet: Jakarta.
Asiyah – Hukum dan Siyasah Syariah 350
Tebba, Sudirman. (1993). Islam Orde Baru (Perubahan
Politik dan Keagamaan). Tiara Wacana: Yogyakarta.
Thaba, Abdul Azis. (1996). Islam dan Negara dalam Politik
Orde Baru. Gema Insani Press: Jakarta.
Urbaningrum, Anas. (1999). Ranjau-ranjau Reformasi (Potret
Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto). RajaGrafindo
Persada: Jakarta.
Wajiran. (2014). Apakah Dominasi Islam akan Berakhir di Era
Jokowi. Blog.wajiran.com
Fly UP