...

1. Analisis Eksternal - Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

1. Analisis Eksternal - Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
BAB 4
ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT
4.1
ANALISIS EKSTERNAL
4.1.1 Kedudukan dan Peran Provinsi Papua Barat dalam Konstelasi Nasional
Dalam konteks nasional, Provinsi Papua Barat mempunyai kedudukan dan peran yang
strategis. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Revisi RTRWN), Provinsi Papua
Barat memiliki 1 wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Sorong
berdampingan dengan Jayapura dan Merauke untuk wilayah Provinsi Papua. Sorong menjadi
pusat kegiatan berskala nasional untuk kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan yang telah
diwadahi selama ini, sementara Manokwari menjadi pusat kegiatan untuk kegiatan administratif
provinsi yang pada gilirannya akan menciptakan wilayah Utara Provinsi Papua Barat yang
berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah bagian Selatan. Untuk itu, di dalam
RTRWN telah digariskan mengenai lintas Papua (pengembangan jalur lintas darat antar
provinsi) yang ada di Utara dan Selatan Pulau Papua. Untuk lintas (darat) Papua bagian Utara
dimulai dari Teluk Wondama yang ada di Provinsi Papua Barat menuju ke Jayapura dan
berakhir di Merauke melalui wilayah perbatasan antara Indonesia (Pulau Papua) dengan Papua
Nugini.
Struktur ruang nasional yang terbentuk memberikan peran yang lebih besar kepada kota-kota di
Provinsi Papua Barat untuk berkembang. Kota Sorong dan Manokwari akan berperan besar
dalam mendorong perkembangan wilayah Provinsi Papua Barat, karena kota Sorong dalam
struktur ruang nasional berperan sebagai pusat kegiatan berskala nasional (PKN) dan
Manokwari (PKW) berperan sebagai ibukota provinsi. PKN ini akan terjalin dengan rangkaian
PKN-PKN lain yang sudah ada dan berkembang baik di gugus Kepulauan Maluku maupun
Pulau Sulawesi.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan penjabaran detail terhadap kebijakan yang
secara hierarkis lebih tinggi yaitu kebijakan nasional dan kebijakan regional. Oleh karenanya,
penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat ini harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan di
atasnya yaitu kebijakan nasional dan kebijakan regional (Rencana Tata Ruang Pulau Papua).
4.1.2 Kedudukan dan Peran Provinsi Papua Barat dalam Konstelasi Pulau Papua
Berdasarkan prospek perkembangan yang terjadi, maka strategi pengembangan ruang wilayah
Pulau Papua untuk Provinsi Papua Barat adalah diarahkan sebagai kota yang berfungsi
sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada aktivitas produksi hasil
hutan, perikanan budidaya, serta hasil tambang.
Pengembangan Wilayah Pulau Papua secara makro dibagi ke dalam 2 (dua) strategi, yaitu:
1. Strategi Pengembangan Kawasan dan Daerah
Sasaran dari strategi ini adalah:
Tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif melalui kawasan andalan, KAPET, kawasan
transmigran, kawasan perbatasan RI-PNG, kawasan tertinggal, kawasan kepulauan
dengan memperhatikan partisipasi masyarakat lokal dan kelompok etnis;
Terciptanya
perencanaan
strategis
dan
kawasan-kawasan
potensial
yang
memperhatikan spesifikasi lokal;
Berkembangnya kawasan-kawasan potensial sebagai penyangga arus migrasi ruralurban.
2. Strategi Pengembangan Infrastruktur
Sasaran strategi ini adalah:
Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi dasar yang mendukung pemenuhan
kebutuhan masyarakat;
Tersedianya jaringan transportasi dan infrastruktur yang berguna bagi pembukaan
isolasi wilayah yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah potensial yang telah
diidentifikasi dan dikembangkan selama ini di Papua;
Terciptanya akses dan kesempatan yang adil dan setara bagi masyarakat lokal untuk
menikmati
hasil-hasil
pembangunan
maupun
untuk
pembangunan. Pembukaan akses terhadap sumberdaya
memperoleh
sumberdaya
pembangunan ini perlu
memperhatikan tingkat kemampuan dasar masyarakat, sehingga dapat ditemukenali
langkah-langkah khusus untuk pemberdayaan masyarakat.
Dalam arahan struktur ruang Pulau Papua, terdapat 3 (tiga) pusat pertumbuhan di Provinsi
Papua Barat yang dibedakan menjadi 2 hierarki utama fungsi kota yaitu:
1. Fungsi kota sebagai PKN, meliputi:
Sorong, dengan arahan pengembangan sebagai pusat pelayanan primer perdagangan
dan jasa, perikanan, industri, dan pertambangan.
2. Fungsi kota sebagai PKW, meliputi:
Manokwari, dengan arahan pengembangan sebagai pusat pelayanan sekunder jasa
pemerintahan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan;
Fak-Fak,
dengan
arahan
pengembangan
pusat
pelayanan
pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri.
sekunder
jasa
Fly UP