...

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI
Kebijakan Pemerintahan Daerah telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 015 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2006-2010, yang secara garis besar adalah :
1. Visi Pembangunan
Visi Pembangunan Kalimantan Selatan yang ingin dicapai adalah : “Terwujudnya
Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju”
(TERSENYUM)
2. Misi Pembangunan
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut :
1
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.
2
Meningkatkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan mewujudkan
Kalimantan Sehat 2010.
3
Mewujudkan penyelenggaraan sistem dan tata-kepemerintahan lokal yang baik (local
good governance).
4
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
daerah.
5
Meningkatkan pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional.
6
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
7
Mewujudkan
pengembangan
norma
religius
dalam
sistem
sosial
budaya
kemasyarakatan.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Mempertimbangkan konstelasi beragam kecenderungan lokal, nasional, regional, dan global;
beragam masalah, potensi, kekuatan kini dan beberapa tahun ke depan, maka visi, misi, agenda
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2006 – 2010 dengan beberapa program kerja
unggulan dapat diwujudkan dengan beberapa strategi sebagai berikut:
1. Strategi Revitalisasi dan Reposisi Kalimantan Selatan
Strategi revitalisasi dimaksudkan agar pilar-pilar pembangunan, baik yang berdimensi
ekonomi, politik dan hukum, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, posisi kewilayahan,
tata-kepemerintahan, nilai-nilai sosial budaya, maupun energi sosial di luar institusi
pemerintah, dapat diidentifikasi dan kemudian ditingkatkan ketahanannya. Intinya adalah,
strategi revitalisasi bertujuan mengidentifikasi dan memperkuat sejumlah keunggulan
komparatif Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pilar-pilar utama pengembangan dan
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
11
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
peningkatan keunggulan kompetetif atau daya saingnya. Strategi ini sebangun dengan
gagasan atau tujuan Agenda Pembangunan pertama dan kedua.
Berdasarkan hasil identifikasi dan penguatan beragam keunggulan komparatif tersebut
ditetapkankanlah beberapa bidang garapan pokok atau program kerja unggulan khas untuk
memposisikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam konstelasi hubungan ekonomi dan politik
baik antara Provinsi dan Pusat, antara provinsi, maupun dengan wilayah dalam kawasan
regional lainnya.
Revitalisasi dan reposisi ini menjadi landasan penyusunan dan
implementasi strategi kedua, yakni transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan
kompetitif kewilayahan.
2. Strategi Transformasi Keunggulan Komparatif menjadi Keunggulan Kompetitif
Strategi ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberi arahan dan dasar berpijak
perwujudan Agenda Pembangunan Ketiga: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan
yang Unggul dan Maju. Hasil revitalisasi pilar-pilar pembangunan dan reposisi keunggulan
komparatif dikelola untuk mewujudkan bukan saja tujuan-tujuan program pembangunan
seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan status gizi,
kesehatan, dan pendidikan penduduk, tetapi peningkatan daya saing pilar-pilar
pembangunan, yang terindikasi misalnya pada beberapa indikator berikut ini:
1. Ketahanan pilar ekonomi keluarga, masyarakat, ekonomi rakyat (mikro, kecil dan
menengah), dan dunia usaha menghadapi tekanan eksternal.
2. Ketahanan nilai-nilai sosial budaya Banjar menghadapi pengaruh negatif penetrasi nilainilai sosial budaya lain.
3. Melembaganya kemitraan antar-bentang institusi masyarakat madani (pemerintah, dunia
usaha, dan organisasi masyarakat madani) dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
4. Kekuatan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga
mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
5. Melembaganya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk
menjamin produktivitas nilai dan keterlanjutannya.
6. Melembaganya kesadaran penduduk terhadap hak dan kewajiban sosial, ekonomi, dan
politiknya sebagai warga negara dan warga masyarakat.
7. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dan aspek kewilayahan lainnya (prasarana
wilayah, keungulan birokrasi pemerintah, dan infrastruktur ekonomi) untuk mendukung
percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan
pemerataan pembangunan.
8. Menguatnya modal sosial dan kultural untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Melembaganya nilai-nilai etika dan agama dalam berbagai kehidupan dan
pembangunan.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
12
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
10. Makin mantapnya sistem implementasi dan evaluasi lintas-ranah local good governance
untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hak milik penduduk.
3. Strategi Keterpaduan pembangunan dalam dimensi lintas wilayah, bidang dan lintas
sumber pembiayaan.
Strategi keterpaduan pembangunan dalam dimensi Lintas Wilayah dikenal dengan
istilah Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsinya Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
adalah Kabupaten/Kotanya Provinsi. Ini berarti bahwa pembangunan di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan berada di wilayah Kabupaten/Kota, demikian sebaliknya pembangunan
di Kabupaten/Kota adalah dalam rangka pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan demikian maka pembangunan di Kalimantan Selatan dilakukan dalam rangka
meningkatkan wilayah Kabupaten/Kota.
Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan, perlu dilakukan
dengan keterpaduan berbagai bidang. Dalam hal ini perlu ditetapkan bidang tertentu sebagai
suatu bidang yang mampu mendorong pembangunan dan menarik bidang lain untuk
berkembang. Bidang-bidang yang telah ditetapkan sebagai bidang utama harus didukung
oleh bidang lainnya yang memiliki keterkaitan yang erat, sehingga terjadi sinergitas
pembangunan antar bidang.
Dalam pembangunan diperlukan dana yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan.
Agar terjadi efisiensi pelaksanaan pembangunan serta adanya peran dari berbagai sumber
pembiayaan, diperlukan adanya keterpaduan dalam pembiayaan pembangunan.
Keterpaduan ini ditekankan dalam bentuk sharing sumber-sumber pembiayaan, yaitu berasal
dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Tiga strategi di atas secara konseptual dan politik memayungi dan memberi arah
perumusan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan pada semua satuan
kerja perangkat pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
C.
PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas, kebijakan pembangunan daerah
dirumuskan dalam 3 (tiga) agenda pembangunan sebagai berikut:
Agenda 1:
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib.
Agenda 2:
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Sejuk dan Nyaman.
Agenda 3:
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Unggul dan Maju.
C.1. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan Yang Tertib
Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang tertib, disusun dengan sasaran
pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
13
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
Sasaran pertama adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan
demokratis yang ditunjukkan dengan tingginya pemahaman terhadap hukum, nilai-nilai agama
dan etika, yang tercermin pada tingkah laku kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai sasaran
tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:
1. Hukum dan Pemerintahan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Pembentukan peraturan daerah yang diperlukan masyarakat
2) Pembinaan peradilan
3) Penerapan dan penegakan hukum
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1) Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
2) Peningkatan usaha penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa ijin (peti),
penebangan illegall (bangli) dan penangkapan ikan illegal.
Sasaran kedua adalah terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang
ditunjukkan dengan sistem organisasi pemerintahan yang efisien, perilaku organisasi yang
profesional dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut,
prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:
Hukum dan Pemerintahan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1. Mempersiapkan dan merealisasikan proses pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan
Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah
3. Optimalisasi sistem pengawasan
4. Peningkatan efektifitas komunikasi pemerintah dalam penyelesaian masalah
kebijakan.
5. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah.
C.2. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman.
Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman, disusun dengan
sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :
Sasaran pertama adalah terwujudnya pengembangan norma religius sesuai budaya
kemasyarakatan yang ditunjukkan semakin meningkatnya dan semaraknya kehidupan sosial
kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai agama, dan makin semaraknya kehidupan
beragama., serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.
Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan
pada:
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
14
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
Agama, Sosial dan Seni Budaya dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
1. Mendukung dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang agamis
2. Mendorong pemerintah kabupaten dan kota memberikan insentif yang layak pada guru
agama, fasilitasi pelayanan kesehatan para alim ulama, dan fasilitas lainnya.
3. Keharusan bagi wanita muslim karyawati instansi pemerintah untuk memakai jilbab,
serta penyediaan sarana peribadatan di tempat kerja.
4. Kewajiban khatam Al-Qur’an bagi peserta didik SD, SLTP dan SLTA yang akan diatur
dengan Peraturan Daerah.
5. Menerbitkan Peraturan Daerah tentang waktu berjualan, larangan untuk makan, minum
dan merokok di siang hari pada Bulan Ramadhan.
6. Pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan serta sarana peribadatan
masyarakat.
7. Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial.
8. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
10. Pengembangan potensi pemuda dan olahraga.
11. Pencegahan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba.
12. Pengembangan kawasan dan sistem informasi cagar budaya daerah.
13. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian seni budaya.
14. Peningkatan perlindungan anak dan perempuan
15. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
16. Pengelolaan Kemiskinan
Sasaran kedua adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, yang ditunjukkan dengan terkelolanya Sumber Daya Alam dalam rangka
untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada RTRW yang digunakan
bagi kesejahteraan masyarakat, semakin berkurangnya gangguan terhadap lingkungan. Untuk
mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan
pada:
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1. Pengembangan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
3. Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya dalam rangka
mencegah kerusakan lingkungan.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
15
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
C.3. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan Yang Unggul Dan Maju.
Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang unggul dan maju, disusun dengan
sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.
Sasaran pertama adalah Terwujudnya kualitas SDM dan Kalimantan Selatan sehat, yang
ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan meningkat, penguasaan ilmu dan
teknologi meningkat, serta meningkatnya angka IPM. Untuk mencapai sasaran tersebut,
prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:
a. Bidang Pendidikan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun
2. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
3. Peningkatan kualitas pengelolan jalur sekolah dan luar sekolah
4. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik
5. Menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan berbasis kompetensi
6. Rehabilitasi, revitalisasi, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
7. Pengembangan perpustakaan
b. Bidang Kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
1. Peningkatan status gizi masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan bidang
kesehatan
3. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan
4. Peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya
5. Peningkatan dan pengawasan pelayanan kesehatan dan rujukan kepada pasien
sesuai standar pelayanan medis yang bermutu, merata dan terjangkau.
6. Peningkatan fasilitas penunjang dan sistem penyelenggaraan pendidikan kesehatan.
7. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, tenaga medis dan tenaga
pengajar pendidikan kesehatan
8. Pembangunan dan peningkatan prasarana fisik bidang kesehatan.
Sasaran kedua adalah Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan
daerah yang merata yang ditunjukkan dengan Tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun
2010 mencapai 6 % per tahun, Berkurangnya angka pengangguran, Meningkatnya daya saing
produk unggulan Kalimantan Selatan, Daerah berkembang secara merata berdasarkan pada
unggulan masing-masing, Pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional yang
ditunjukkan dengan berkembangnya usaha-usaha ekonomi yang kecil, menengah dan besar
dalam pengembangan komoditas unggulan yang dikelola secara profesional serta mulai
berlakunya kegiatan perdagangan skala regional. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas
pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
16
Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah
a. Bidang Ekonomi dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
1. Pengembangan sistem ketahanan pangan.
2. Pengembangan sektor unggulan potensi Daerah.
3. Mekanisasi usaha pertanian.
4. Pengembangan agribisnis.
5. Pemberian fasilitas subsidi bunga kredit bagi pengusaha kecil dan menengah.
6. Pengembangan produk unggulan berorientasi ekspor.
7. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama daerah terisolir dan
kawasan sentra produksi.
8. Mendorong pengembangan usaha investasi.
9. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat.
10. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat.
11. Pengembangan kawasan ekonomi berupa kawasan industri, budidaya perikanan laut
dan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan.
12. Pengembangan potensi wisata Daerah.
13. Peningkatan sistem informasi penanaman modal.
14. Perluasan lapangan kerja.
15. Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.
b. Bidang Prasarana Wilayah dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
1. Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air.
2. Pengendalian daya rusak air.
3. Pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum.
5. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman.
6. Pembangunan Perkotaan.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Akhir Tahun Anggaran 2009
17
Fly UP