...

KML X-2013_PAPER_DYSON_Pendidikan Nasional Dilihat Dari

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

KML X-2013_PAPER_DYSON_Pendidikan Nasional Dilihat Dari
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE X/2013
Pendidikan Nasional dan Kearifan Timur: Menimbang Paradigma
Alternatif dalam Pembentukan Karakter Bangsa
Rabu, 15 Mei 2013, 09:00 – 13:00
Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP, Universitas Indonesia – Depok
Pendidikan Nasional Dilihat Dari Sudut Pandang Antropologi 1
Laurentius Dyson
(Antropologi Universitas Airlangga)
Sekolah di pendidikan tinggi, tidak bertujuan agar peserta didik menjadi terampil
dalam bekerja; melainkan agar menjadi manusia yang bijaksana. Pengajaran di kelas tidak
akan pernah mampu mendidik dan melatih mahasiswa menjadi sangat akhli dalam bidang
ilmu yang sedang dipelajarinya di bangku kuliah. Kata-kata dosen ini terus mengingatkan
kami ketika terlibat diskusi mengenai dunia pendidikan di Indonesia, misalnya ada konsep
link and match, siap pakai, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum dengan muatan lokal,
dan lain sebagainya. Kami sangat terkesan dengan kuliah pertama pada tahun 1974, yang
diberi judul “Studium Generale”.
Nilai-nilai kebijaksanaan itu, misalnya dapat ditemukan dalam sistem perguruan silat
(olah fisik), walau hanya ada dalam dunia cerita bersambung; bahwa seorang suhu (guru)
belum akan memberikan seluruh kemampuan dan kehebatan sang guru kepada muridmuridnya. Karena dikhawatirkan, ada saja murid-murid yang tidak setia pada sang guru serta
sumpah dan janji yang telah diucapkan ketika memulai pelajaran di perguruan tersebut.
Kemampuan pamungkas dari sang guru baru diberikan setelah melalui pertimbangan yang
sangat cermat bahwa murid yang menerimanya memiliki moral yang baik dan tidak
berkhianat pada sumpah serta janji awal ketika membuat keputusan berguru kepada sang
suhu.
Dalam kisah silat sering dipaparkan bahwa ketika ada murid yang mulai menebar
konflik dan melakukan kejahatan dalam masyarakat, maka guru akan turun gunung
menertibkan “murid” yang nakal tersebut. Di sanalah arti pentingnya bahwa pengetahuan
dan kemampuan guru wajib selalu lebih tinggi dari para murid-muridnya.
Dalam konsep pendidikan kemudian yang lebih populer di kalangan dunia pendidikan
kita bahwa murid harus lebih pandai dari gurunya; guru mendorong murid giat belajar dan
berkreasi.
1
Copyright of Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2013. This file is used as paper for “Koentjaraningrat
Memorial Lectures X/ 2013” only and remains the property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the
writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian
Antropologi Indonesia or the writer.
1
Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan “Tut wuri handayani”, atau aslinya: ing ngarsa
sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Arti dari semboyan ini adalah: tut
wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan),
ing madya mangun karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa
dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau
contoh tindakan yang baik).
Sehingga Tercipta kalimat :
Di Depan, Seorang Pendidik harus memberi Teladan atau Contoh Tindakan Yang
Baik, Di tengah atau di antara Murid, Guru harus menciptakan prakarsa dan ide,
Dari belakang Seorang Guru harus Memberikan dorongan dan Arahan.
Dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang dicapai sebagaimana yang dapat dibaca
dalam kalimat yang dipolerkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut nampak peranan guru
menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Hubungan guru dan para murid wajib
terjaga selalu harmonis. Bagaimana dengan realita yang terjadi di sekitar kita dewasa ini?
Para pengamat pendidikan sering melontarkan pernyataan bahwa sistem pendidikan
di Indonesia “tidak siap pakai”, malah menciptakan pengangguran baru. Lalu dirancanglah
macam-macam sistem pendidikan dengan aneka kurikulum dengan berbagai istilah pula.
Misalnya Cara Belajar Siswa Aktif. Karena kebutuhan guru semakin meningkat di awal Orde
Baru pemerintah mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), tetapi sekolah guru ini
dibubarkan karena dinilai belum memenuhi persyaratan dalam mengajar agar siswa menjadi
lebih pandai. Semua itu adalah contoh betapa dunia pendidikan mendapatkan perhatian
yang besar.
Benarkah lulusan tidak siap pakai?. Awal mula sekolah didirikan pada masa Tanam
Paksa di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan di perkebunan milik pemerintah/swasta.
Anak didik terutama berasal dari anak para aristokrat. Artinya tujuan pendidikan di masa lalu
sangat siap pakai, bukan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk menjadi
pegawai para lulusan wajib mengikuti “ujian pegawai rendah” pada tahun 1864.
Sekolah guru kemudian menjadi kebutuhan, maka didirikan di Solo pada tahun 1852.
Lulusan sekolah guru diberi gelar “manteri guru”. Untu menarik lebih banyak peminat
menjadi guru, pemerintah membuat ketentuan lulusan sekolah guru (Kweekschool) dapat
ditempatkan pada posisi dalam sistem pemerintahan tanpa harus minta ijin kepada Gubernur
Jenderal. Upaya ini berhasil menarik minat pelamar sehingga harus diselenggarakan ujian
seleksi (tahun 1892). Bandingkan dengan era otonomi daerah, guru-guru banyak direkrut
menjadi tim sukses dan diangkat dalam jabatan tertentu oleh bupati/walikota atau gubernur.
Lalu pemerintah mulai membatasi atau melarang guru-guru pindah profesi menjadi birokrat.
Sekolah di masa lalu hampir semuanya diarahkan menjadi siap bekerja, misalnya
Sekolah Dokter Djawa, Sekolah Guru, Sekolah Normal, Sekolah Teknik, Sekolah Tukang,
Sekolah Pertanian, Sekolah Menteri Ukur, dan lain lainnya. Kita pernah memperkenalkan
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan sangat intens dan diikuti dengan pendirian SMK
2
di berbagai daerah (SMK mampu membuat mobil, truck). Lalu apa bedanya sistem
pendidikan dulu dan kini?
Mengapa setelah merdeka dalam sistem pendidikan kita para lulusan dikritik tidak
siap pakai, dan kurikulum diubah dan disesuaikan, yang berdampak pada kebutuhan akan
buku ajar baru serta pelatihan bagi para guru-guru? Di mana letak kesalahannya sehingga
kurikulum perlu diubah, Sekolah pendidikan Guru (SPG) perlu dibubarkan?
Ada kurikulum muatan lokal, maka kurikulum pun terus direvisi. Menarik bila kita
melihat jenis sekolah (sistem pendidikan) di jaman pemerintah jajahan yang
memperkenalkan “Sekolah Desa” (tahun 1907). Kurikulumnya: membaca, menulis, berhitung
dalam bahasa Jawa, kerajinan tangan (membuat keranjang, pot, genteng, dan lain lain). Ide
sekolah desa mulai muncul pada tahun 1843, terdapat juga di Tapanuli, Sulawesi Utara dan
Pulau Roti. Data ini menunjukkan konsep kurikulum muatan lokal hanya sekedar mengulang
apa yang sudah dicoba di masa lampau. Apakah konsep itu ingin meniru atau mengulangi
sejarah atau ketidak tahuan dari pihak konseptor? Atau ada kesamaan cara melihat situasi
yang terjadi dalam masyarakat, kalau dulu oleh pihak pemerintah jajahan dan yang terjadi
dewasa ini oleh bangsa sendiri.
Pada masa VOC kurikulum pendidikan terdiri dari katekismus (pelajaan agama
Kristen), agama, membaca, menulis dan bernyanyi. Tugas guru (1643) yakni memupuk rasa
takut pada Tuhan; mengajarkan dasar-dasar agama Kristen; mengajar anak berdoa;
bernyanyi; pergi ke gereja; mematuhi orang tua, penguasa dan guru-guru.
Pembagian kelas dimulai pada tahun 1778; kelas 3., kelas terendah hanya diajarkan
abjad (huruf); kelas 2., membaca, menulis dan bernyanyi; kelas 1., kelas tertinggi: membaca,
menulis, katekismus, bernyanyi dan berhitung. Dari paparan tentang kurikulum jaman VOC
tersebut dapat kita bandingkan dengan kurikulum 2013, ada kemiripan-kemiripan?
Penekanan pada pendidikan budi pekerti (kata Mendikbud).
Di era reformasi, khususnya Otonomi Daerah bidang pendidikan sering dikaitkan
dengan nama jabatan/posisi dalam birokrasi. Pada umumnya birokrat ketika membuka
lowongan kerja diciptakan nama lulusan/bidang studi yang sangat spesifik, yang dikenal
dengan istilah “nomenklatur” posisi lulusan yang diperlukan. Akibatnya jurusan/program
studi di Perguruan Tinggi membuat nama program studi mereka sesuai dengan
“nomenklatur” tadi agar lulusan tidak mendapatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan.
Judul “ijazah” harus sesuai dengan lowongan yang sedang dibutuhkan oleh dinas atau bagian
dari birokrasi pemerintahan. Kita dapat membuat iventatisasi mengenai nama dan jumlah
program studi yang berkembang dewasa ini. Link and match kah itu?
Debat mengenai masih perlu atau tidaknya Ujian Nasional (Unas) sampai pada
puncaknya pada tahun 2013 penyelenggaraannya tidak seragam di beberapa daerah. Unas
dinilai masih perlu sebagai upaya standarsisasi pendidikan, kata yang berpihak kepada Unas.
Tapi bagi pihak yang tidak setuju, Unas selalu bocor sehingga manfaatnya hampir tidak ada.
Biaya pelaksanaan Unas cukup besar/tinggi.
3
Benarkah UNAS bocor?. Kami punya saudara yang menjadi guru di pedalaman
Kalimantan Timur, dari pengalamannya selama ini menjadi guru dan menjaga Unas tidak
pernah ada kasus siswa memperoleh bocoran jawaban soal atau bocoran soal-soalnya. Kisah
pengalaman guru di desa terpencil, berbeda dengan pengalaman pribadi kami mendampingi
2 (dua) anak kandung yang pernah mengalami mengikuti ujian nasional di tingkat Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas; di kota besar. Anak kami
yang pertama lahir pada tahun 1985 dan yang ke dua pada tahun 1992.
Ketika anak-anak kami mengikuti ujian nasional sesuai dengan tahapan yang berlaku,
kisah beredarnya kunci jawaban sudah ada dan nyata. Mass media juga memberitakannya
dengan gencar dan menyertakan bukti-bukti. Tetapi selalu pula dijawab pihak yang
berwewenang, itu jawaban palsu, menyesatkan dan belum tentu benar. Apa yang ingin kami
sampaikan/komunikasikan adalah kisah tentang beredarnya jawaban soal ujian nasional
nyaris ada sejak ujian nasional itu diselenggarakan. Kalau benar jawaban soal selalu beredar
sebelum ujian terlaksana, maka tujuan standarisasi pendidikan jelas jauh dari pada apa yang
diharapkan bersama.
Ada yang perlu diperbaiki secara lebih serius dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Tetapi tidak semata perbaikan itu pada pergantian kurikulum, justru seringnya kurikulum
diubah menyebabkan sistem pendidikan kita tidak memiliki karakter yang spesifik.
Matakuliah Dasar Umum (MKDU, MKU, DMU) tahun 1980 dicanangkan agar lulusan memiliki
rasa perikemanusiaan (humanis) yang tinggi belum mencapai tujuan sudah diganti atau
bahkan dihapus.
4
Fly UP