...

PERNIKAHAN DINI DAN LAMBAT:

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERNIKAHAN DINI DAN LAMBAT:
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
PERNIKAHAN
DINI DAN LAMBAT:
MERAMPAS HAK-HAK ANAK
Moh. Roqib *)
*)
Penulis adalah Doktor di bidang Ilmu Pendidikan Islam, dosen Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) STAIN Purwokerto.
Abstract: marrying the child in time means respecting the rights of children, propose marriage at an early age children will take the
children to play and study time at the same time not giving a chance for children to prepare themselves to be truly ready and mature.
Likewise, if a delay marriage will cause problems for the rights of the child for the two brides who marry late because he'll also have kids who
need attention and education. If he was old and weak, then the efforts become less maximal. Preparation for marriage levels are important.
Preparation steady without doubts and fears that Muslim youth are ready and have been married at the right time is not too early and not
too late. Keywords: Early and late age marriage, children rights.
A. PENDAHULUAN
Pernikahan selalu diharapkan, meski banyak orang gagal. Kehadiran anak selalu didambakan,
walaupun banyak yang merepotkan orangtua. Konflik antarkeluarga, rebutan dalam pembagian waris,
sampai pada penyiksaan dan pembunuhan. Berbagai kasus tersebut belum mampu menggoyahkan minat
seseorang untuk menikah dan membangun rumah tangga yang ideal menentramkan.
Apa yang menyebabkan rumah tangga menjadi seperti “neraka”? Jawaban serentak akan tertuju
pada faktor kesiapan (calon) suami dan istri, baik secara fisik, psikis, maupun sosial-ekonomi. Kesiapan
fisik (aqil-baligh) mengandaikan pada kesiapan psikis dan sosial seseorang karena memiliki ukuran yang
lebih jelas, yaitu umur yang matang secara biologis, yang dibuktikan dengan mimpi basah bagi laki-laki
atau haid bagi perempuan. Mimpi basah dan haid menunjukkan kesiapan fisik untuk melakukan
reproduksi kemudian hamil dan punya anak. Pada praktiknya, syarat fisik seringkali dijadikan ukuran
dalam pernikahan dan jarang menyebut kesiapan dan pertimbangan psikis dan sosial calon pengantin.
Tulisan berikut akan membahas tentang kesiapan fisik dalam pernikahan. Kajian ini tidak
difokuskan pada legal formal peraturan perundangan, tetapi lebih fokus pada menjawab pertanyaan:
mengapa diperlukan kesiapan fisik atau usia matang dalam pernikahan serta kaitannya dengan
pernikahan dini dan lambat dalam konteks hak-hak anak?
B. PERNIKAHAN ANAK-ANAK DAN KAKEK-KAKEK
Lutfiana Ulfah yang baru berusia 12 tahun (lahir 3 Desember 1995) memenuhi berita media massa
pada akhir tahun 2008 sampai pada bulan Maret 2009 terkait dengan perkawinannya dengan Pujiono
Cahyo Widianto yang berusia 44 tahun.1 Pujiono kemudian diadukan ke pengadilan karena melanggar
undang-undang perkawinan. Komnas Anak, Kak Seto yang melakukan pendampingan, menyatakan
bahwa hal ini jelas merampas hak anak untuk menikmati masa kecilnya untuk bermain dan
mendapatkan pendidikan. Secara biologis, anak perempuan yang baru berusia 12 tahun diakui belum
siap untuk melakukan hubungan seks, mengandung, dan melahirkan. Jika ini terjadi, maka ada “anak
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
melahirkan anak”. Bisa dibayangkan masa depan anak (psikis-sosial) yang dilahirkan dalam kondisi
kurang normal ini.
Kejadian Ulfah ini hanyalah salah satu kasus yang mencuat dan diberitakan. Selain Ulfah yang
dibilang masih imut, perkawinan dini juga terjadi pada gadis bau kencur Nurlela (11 tahun) yang
dinikahi oleh Haji Naning (65 tahun). Bahkan, Naning telah mengincar Nurlela saat gadis kecil ini masih
balita. Lebih heboh lagi adalah perkawinan yang dilakukan oleh Ki Urat, lelaki udzur dari Madura yang
mengoleksi istri sampai 10 orang, yang dinikahinya saat mereka berusia antara 9-12 tahun.2
Pernikahan dalam katagori muda lainnya adalah penikahan Manohara dengan Muhamad Fakhry,
putra kesultanan Kelantan Malaysia dalam usia 16 tahun dan berakhir karena terjadi kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT). Meski semua kejadian harus dibuktikan dalam pengadilan, patut dipahami
bahwa kasus-kasus serupa tetap terus bermunculan, bahkan lebih mengerikan dari yang terekspose di
media selama ini. Antisipsai terhadap berbagai hal negatif seperti ini dimulai dari pemahaman dan
kesadaran bersama bahwa pernikahan merupakan transaksi yang berdimensi spiritual dan sosial.
Kisah pilu pernikahan mereka terselip pelajaran berharga bagi siapapun yang mampu mengambil
hikmahnya termasuk bagi Manohara dan Ulfah. Kedewasaan yang dipaksakan oleh kondisi meskipun
meninggalkan trauma juga memberikan peluang baginya untuk mengapresiasi dalam sudut lain yang
berharga. Walaupun setiap kasus ada manfaatnya,3 hal ini tidak boleh terulang apalagi dengan frekuensi
dan kualitas yang bertambah. Berbagai latar terhadap kemunculan kasus harus dipahami dan kemudian
diantisipasi agar tidak terjadi lagi.
Berbeda dengan kasus pernikahan Manohara dan Muhamad Fakhry putra kesultanan Kelantan
Malaysia, Pujiono yang pantas disebut bapak bagi Ulfah, juga Naning dan Ki Urat yang keduanya sudah
kakek-kakek. Ketika ditanya tentang pernikahannya, mereka menjawab lantang bahwa mereka hanyalah
menunaikan syariat dan menolong orang yang kesulitan. Jawaban ini indah untuk didengar, tetapi
meresahkan jika direnungkan karena dasar pijak perilaku demikian sangat lemah dan amat
mencurigakan keihlasannya. Mencurigai keikhlasan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mencakup
kolektivitas ini diperlukan untuk kontrol sosial, watawashau bi al-haq watawasahau bi al-shabr, menyeru
agar kebenaran dan kesabaran tetap eksis dalam kehidupan manusia.
Pernikahan hakekatnya bukan saja untuk penyaluran libido seksual, tetapi menjadi salah satu fitrah
manusia karena adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara jenis kelamin yang berbeda, laki-laki
dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan daya tarik-menarik itu akan sama artinya dengan
mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan Tuhan Yang Mahapencipta. Dalam al-Qur’an,
banyak ditemukan ayat-ayat yang menyinggung tentang pernikahan, keluarga harmonis, dan keturunan
sebagai salah satu tujuan pernikahan.4
Pernikahan merupakan pernyataan asasi pembentukan keluarga. Tidak ada keluarga dalam Islam
sebelum akad pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekadar akad tertulis atau lesan antara dua pihak,
tetapi juga kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh semua yang menghadiri akad
pernikahan. Sekalipun pernikahan itu lebih merupakan urusan masyarakat Islam dari pada kedua pihak
yang berakad, namun yang menjadi azasnya adalah kerelaaan kedua mempelai. Kerelaan suami (pria)
dan istri (perempuan) terhadap serikat hidup masing-masing. Tanpa kerelaan itu, pernikahan batal dan
sia-sia. Penghulu, Naib, Qadli, atau siapapun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak
melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan penganten dan syarat-syarat yang ingin
ditetapkan, termasuk nilai mahar (mas kawin) dari calon suami.5
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
Kasus anak-anak perempuan dinikahkan bukan saja merampas masa indah bagi mereka di usia
bermainnya, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks
sosial, pernikahan seperti ini akan mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar yang akan
mengakibatkan benturan-benturan budaya. Hal ini karena setiap individidu yang telah menikah akan
menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa yang dalam pemilu
memiliki hak mencontreng.
C. TUJUAN DAN MODEL PERNIKAHAN
Pertama-tama, harus diingat bahwa seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap
sebagai aktivitas yang sah dalam pernikahan. Tidak ada konsep dosa yang diletakakan kepadanya. Seks
dalam pernikahan dianggap kebutuhan demi prokreasi penciptaan manusia agar tetap survive alam
semesta ini, baik sebagai khalifah, sekaligus ‘abd. Seks dalam kerangka pernikahan adalah sah dan perlu.6
Untuk itulah, pernikahan didorong dalam Islam, walaupun bukan kewajiban menurut hukum asalnya,
bahkan dianjurkan sedapat mungkin kalau tidak mampu dengan perempuan merdeka karena alasan
ekonomi, maka bisa 7 dengan budak perempuan (Q.S. 4: 25) dan apabila dengan budak juga tidak
memiliki kemampuan (ekonomis), maka dia harus bersabar sampai Allah memberikan kemampuan
nafkah baginya (Q.S. 24:33).
Selain itu, pernikahan sebagai institusi didorong oleh Islam tidak hanya karena kehidupan keluarga
menjamin kelangsungan hidup manusia, tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang
bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Untuk itu, al-Qur‘an secara khusus melarang perzinaan atau
hubungan seks di luar nikah (Q.S. 4: 2) karena perzinaan tidak hanya mereduksi seks menjadi
kesenangan fisik, juga mengakibatkan ekploitasi yang lebih besar terhadap perempuan.8 Fitrah manusia
tidak dapat dihilangkan, tetapi disalurkan pada posisi yang sah, sehat, dan terhormat serta mengandung
nilai ibadah, yaitu seks dalam pernikahan.
Hal ini sesuai dengan pengertian pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidlan
untuk menaati perintah-perintah Allah dan melaksanakannya merupakan perintah ibadah.9 Pernikahan
juga bisa diartikan sebagai pertemuan yang teratur antara laki-laki dan perempuan di bawah satu atap
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial,
ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi
masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Pernikahan adalah akad
yang disepakati oleh seorang pria dan seorang perempuan untuk sama-sama mengikat diri, untuk hidup
bersama dan saling kasih-mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan
batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Hukum itu sendiri bertujuan untuk menjadikan pernikahan
sebagai alasan yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.10
Adapun tujuan dari pernikahan secara ringkas berdasarkan uraian di atas adalah:
1. Melestarikan keturunan agar didunia masih ada jenis manusia (agar survive);
2. Memelihara nasab atau keturunan;
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral;
4. Menyalurkan gejolak libido seks;
5. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak;
6. Membebaskan jiwa dan spiritual;
7. Memberikan ketenangan jiwa dan spiritual;
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
8.
9.
10.
11.
Memperbanyak keluarga atau family;
Menumbuhkan kasih sayang orang tua pada anak dan sebaliknya;
Melatih kesabaran serta kekuatan jiwa dan moral; dan
Menjaga kehormatan diri.11
Untuk mendapatkan fungsi keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut, maka pernikahan
memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari sekadar “peduli”, “pemenuhan diri” dan “komitmen”.
Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup karena akan
membimbing ke jalan yang lurus. Perkawinan menuntut agar masing-masing jujur pada diri sendiri,
kepada jodohnya masing-masing, dan kepada Tuhan,12 jujur pada pasangan hidup karena ia adalah
“pakaian” dan suami istri adalah pakaian satu sama lainnya.13 Sebagai pakaian, suami istri harus saling
membantu, mendukung, melindungi dan mencocoki tubuh. Pakaian adalah perhiasan dan perlindungan
badan sebagai perhiasan, suami istri menunjukan rasa tenteram, cinta dan kebahagiaan; dan sebagai
perlindungan, masing-masing suami dan istri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan, dan hakhak pribadinya.14
Hubungan pernikahan di atas itulah model keluarga muslim yang diharapkan. Untuk itu, perlu
dipersiapkan dengan matang oleh calon maupun orangtua pengantin karena “keluarga merupakan
sebuah bata dari bangunan umat”, maka pernikahan adalah pangkal keluarga. Dengan demikian,
pernikahan mendapat perhatian seperti porsi yang didapat oleh keluarga, bahkan lebih kuat dan lebih
besar.15
D. USIA IDEAL PERNIKAHAN
Usia pernikahan dianggap wajar secara hukum dan secara sosial tidak dipersoalkan jika dilakukan
setelah usia 16 atau 19 tahun (bagi perempuan) dan 21 tahun (bagi laki-laki). Jika pernikahan diundur
jauh dari usia tersebut semisal usia 30-an tahun ke atas, maka dikatakan sebagai pernikahan lambat
(Jawa: kasep). Pernikahan dalam usia lambat ini berimplikasi pada kekhawatiran usia aman kehamilan
bagi istri juga pendampingan orang tua kepada anak-anak. Bisa jadi, anak-anak belum selesai pendidikan
atau mentas, orangtua sudah tua renta, bahkan sudah meninggal.
Kematangan jiwa sangat besar pengaruhnya untuk memasuki pintu gerbang rumah tangga. Hal ini
dengan beberapa pertimbangan:
1. Di dalam pernikahan (seperti diterangkan di atas) terjadi penyatuan dua individu yang berbeda baik keluarga,
pendidikan, lingkungan dan waktunya. Dengan demikian, pernikahan membutuhkan kematangan jiwa untuk
beradaptasi, saling pengertian dan bantu membantu (QS. 30:21);
2. Dengan pernikahan, seorang istri akan hamil; (bagi yang subur) dan punya anak. Hamil adalah tugas yang cukup
berat apalagi bagi wanita yang masih di bawah usia ideal, dan setelah punya anak beban dan tugas-tugaspun
semakin bertambah bagi ayah dan ibu;16 dan
3. Selain itu, bagi pasangan suami istri oleh masyarakat secara penuh dan dewasa, sehingga merekapun telah
mempunyai hak pilih dalam PEMILU.
Dengan pertimbangan di atas, maka Islam memberikan ancar-ancar dengan kemampuan (istithoah),
yaitu kemampuan dhohir batin, kemampuan fisik dan psikis. Jika telah mampu dan ingin, maka agama
menganjurkan, dan bila belum mampu, dianjurkan untuk sabar dan berpuasa terlebih dahulu.
UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan mengatur batas umur laki-laki 19 tahun, dan wanita 16
tahun. Walau demikian, jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin pria dan wanita diharuskan
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat
untuk melangsungkan perkawinan.17 Saat ini, dipahami bahwa usia ideal nikah adalah 21 tahun bagi
perempuan dan 25 bagi laki-laki, sebagaimana dikatakan Kepala Badan Kependudukan Keluarga
Berenacana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Hilaluddin Nasir bahwa “Usia nikah pertama bagi
remaja putri 21 dan pria 25 tahun, usia dibawah itu belum matang bagi remaja dalam pengelolaan
kesehatan reproduksi.” Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun generasi atau anak
dari pasangan muda itu, jadi di masa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Ia
menyebutkan, pendewasaan usia perkawinan bagi remaja itu sudah dicetuskan pada Konferensi
Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) 1994 di Kairo, Mesir.18
Betapa mulia seorang wanita, baik sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat, begitu juga mempelai
laki-laki sebagi suami, bapak, kepala keluarga sekaligus anggota masyarakat. Secara bersama-sama
mereka mengarungi kehidupan keluarga, yang terhadap anak-anaknya nanti ia bertanggung jawab untuk
mempersiapkan, mendidik, memberikan perhatian, kasih sayang yang cukup, dan juga rasa aman.19 Hal
ini cukup berat bila mereka kurang dewasa dan kurang siap mengembannya, tetapi sering beberapa
ulama memperbolehkan perkawinan di bawah standard istitho‘ah ini, dengan alasan historis,20 otoritas
wali mujbir,21 dan atau alasan agama agar anak tidak diperangkap dosa karena pacaran dan bergaul
bebas. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan secepatnya. Hal ini kurang tepat bila dilihat dari
kematangan, kedewasaan juga kesehatan di saat dia hamil dan melahirkan, masih dalam kondisi yang
memungkinkan, begitu pula yang sudah terlalu tua akan dalam nikah.22 Pernikahan yang terlalu tua akan
berakibat kurang baik bagi orangtua dan kasihnya pada anak-anaknya karena di usia yang semakin tua
kesehatannya menurun.
E. KENDALA MENIKAH DI USIA IDEAL
Adapun kendala pernikahan dalam realitas sosial kita adalah secara ringkas sebagai berikut.
1. Biaya Pernikahan yang Mahal
Dalam budaya atau adat kebiasaan, prosesi pernikahan di Indonesia berbeda-beda, ada yang diawali
dari peningset (pengikat), tukar cincin, srono (pemberian untuk acara resepsi) dan kemudian mahar atau
maskawin. Pada saat prosesi, among tamu yang dibelikan seragam yang lebih memberatkan lagi. Apalagi
bila orang tersebut punya sahabat dan famili yang cukup banyak, maka dana membengkak.
Agama Islam sebenarnya tidak menganjurkan adanya prosesi perkawinan yang terlihat mewah dan
eksklusif, tapi yang lebih ditekankan adalah ketulusan dan kebaikan serta kualitas seorang calon
pengantin.
2. Kendala pada Masa Studi
Adapun alasan pokok bagi para mahasiswi atau santri tentang kendala ini adalah:
a. Adanya kesulitan ekonomi dan biaya studi;
b. Tanggapan bahwa pernikahan merepotkan studi; dan
c. Malu dengan masyarakat menikah dalam masa studi.
Dari dua kendala di atas, timbullah reaksi yang sebetulnya kurang menguntungkan dan mendidik
seperti timbulnya “kawin di bawah tangan”, yaitu kawin yang tidak melalui Kantor Urusan Agama
(KUA) yang diatur oleh pemerintah, dengan alasan agama (yaitu takut dosa pacaran), ekonomi, atau
alasan kepraktisan agar tidak mengeluarkan biaya dan berbeli-belit. Kawin di bawah tangan ini sangat
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
merugikan perempuan, walau masih diperdebatkan sah atau tidak nikahnya. Akan tetapi, yang jelas
adalah statusnya yang tidak jelas sehingga berada pada situasi yang cukup rumit. Untuk itulah,
pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan dengan denda bagi pelakunya.23
3. Adanya Pemenuhan Hasrat Kebutuhan Seks di luar Syari‘at
Hal ini sudah barang tentu bagi mereka yang sudah terkena dampak negatif teknologi, film, video,
gambar-gambar porno atau wanita-wanita yang dengan bebas berjalan dengan pakaian terbuka lepas
sehingga yang terjadi adalah pemenuhan dorongan seks dengan:
a. Onani atau masturbasi;
b. Wanita-wanita penghibur atau gigolo;
c. Lesbian atau homoseksual; dan
d. Pemerkosaan.
Keempat hal tersebut sudah sering disaksikan dalam media. Bahkan, menurut Mary Kass, satu di
antara empat perempuan di Amerika telah mengalami tindak pemerkosaan. Disinyalir, ada 300
perempuan yang diperkosa setiap hari. Pemerkosaan memang menjadi epidemik di negeri itu sejak tahun
1990. Tingkat perkosaan meningkat empat kali lipat dibanding tindak kriminal lain.
Adapun kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia, menurut sumber data dari Mabes Polri bahwa
pada bulan Juli – September 1994, yaitu selama tiga bulan ada 363 kasus yang dilaporkan, sedang yang
diselesaikan sebanyak 221 kasus perkosaan. Dengan demikian, setiap bulannya rata-rata 121 kasus
perkosaan.24 Adanya aktivitas-aktivitas yang menyimpang tersebut, menyebabkan perkawinan dianggap
sebagai hal yang dijauhi.
4. Lapangan Kerja yang Kurang
Lapangan kerja yang sempit mengakibatkan banyak remaja pengangguran, dari sini timbul masalah
dan kendala kemampuan ekonomi yang harus dipenuhi dalam perkawinan.
5. Upah Kerja Rendah
Bagi mereka yang dapat pekerjaan, seringkali masih di bawah standard cukup untuk biaya hidupnya,
apalagi bila ia beristri dan beranak.
Dari kendala empat dan lima di atas, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan ekonomis,
keilmuan dan keterampilan sumberdaya manusia meningkat sehingga mereka siap pakai.
6. Komitmen Keilmuan yang Lemah
Kendala ini seringkali muncul dengan datangnya rasa ragu dan bimbang atas kemampuan menikah
sehingga dia menjauhkan diri dari pernikahan, tetapi upaya pemenuhan hasrat seksual ia lampiaskan
pada keharaman.
Ada beberapa sarana harus diupayakan untuk memperkokoh komitmen mereka terhadap agama dan
moral antara lain:
a. Orangtua dan pendidik agar menanamkan jiwa moral dan agamanya terhadap anak dan pemuda-pemudi;
b. Para ulama, dai, dan orang Islam hendaknya membentuk jalur penyebarluasan spirit keagamaan dan aqidah Islam
dalam diri umat dan generasinya;
c. Memanfaatkan media massa (juga film) baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan misi keagamaan
sebagai hiburan juga sebagai penganut moral;
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
d.
e.
Pemerintah, khususnya pendidikannya memberikan porsi dan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya
pendidikan Islam di setiap jenjang dan jenis pendidikan; dan
Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang dilakukan seimbang baik IPTEK, agama, dan skill
keterampilannya.
F. HAK ANAK DAN PENDIDIKAN PRANIKAH
Anak yang telah cukup umurnya untuk menikah sudah selayaknya diberikan pengetahuan yang
cukup di bidang pernikahan sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang keluarga yang
ideal dengan segala problematikanya. Banyak pasangan suami istri yang karena pemahaman yang minim
terhadap pernikahan sehingga mudah tergoda dan broken home akhirnya yang jadi korban adalah anakanak.
Persiapan yang minim terhadap jenjang pernikahan akan berakibat fatal bagi anak dan mengabaikan
hak anak apalagi jika anak dinikahkan pada usia dini yang secara fisik, psikis, sosial, dan akademik
belum siap. Pendidikan pranikah yang diberikan kepada anak yang sudah siap menikah akan
memberikan jeda waktu untuk menuju matang dengan usia yang ideal. Sambil belajar dan menunggu
usia anak cukup matang adalah keputusan orang tua yang mengerti dan perhatian terhadap hak anak.
Orangtua tidak boleh membiarkan anak terlantar, tidak menikah pada waktua ideal sama kurang
bijaksananya dengan menikahkan pada usia dini. Keduanya termasuk merampas hak-hak anak dalam
hal pernikahan.
Pendidikan pranikah memang tidak bisa instan, hanya diberikan tatkala seseorang akan
melandungkan pernikahan. Lebih ideal jika pendidikan tentang pernikahan itu dilakukan secara bertahap
menyesuaikan usia anak dengan muatan materi di seputar hukum pernikahan, keluarga sakinah,
hubungan seksual, pendidikan anak, dan lainnya.25
G. PENUTUP
Persiapan menuju jenjang pernikahan memang penting. Persiapan yang mantap tanpa keraguan dan
ketakutan sehingga remaja muslim siap dan telah nikah pada waktu yang tepat tidak terlalu dini dan
tidak juga terlambat. Kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan bijak, dan motivasi agama
ditumbuh kembangkan sehingga rumah tangga ideal atau keluarga sakinah dapat direalisasikan jadi
sebuah kenyataan.
Menikahkan anak pada waktunya berarti menghormati hak-hak anak, mengajukan pernikahan anak
pada usia dini akan merampas masa bermain dan waktu belajar anak sekaligus tidak memberi kesempatan bagi anak untuk mempersiapkan dirinya agar benar-benar siap dan matang. Demikian juga jika
terjadi penundaan pernikahan akan menimbulkan masalah terhadap hak-hak anak bagi kedua mempelai
yang menikah lambat karena ia nanti juga punya anak yang memerlukan perhatian dan pendidikan. Jika
ia telah renta dan lemah, maka upaya yang dilakukan menjadi kurang maksimal.
ENDNOTES
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
1
Pujiono yang sering dipanggil syeh Puji, adalah putra asli Bedono, lahir pada
4 Agustus 1965. Ia alumni SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Don Bosco Semarang,
kemudian hijrah ke Jakarta menjadi pekerja serabutan dan kuli bangunan, yang
kemudian sukses menjadi salesmen buku-buku ensiklopedia, bahkan kenal dengan
keluarga Cendana. Dari kerja kerasnya, terkumpul dana Rp. 460 juta yang ia
gunakan untuk membuka usaha kerajinan kuningan lewat PT. Silinter yang
memproduksi kaligrafi dengan perkembangan yang pesat dan diekspor ke Malaysia,
Brunei, dan Arab Saudi. Ia mempunyai 2600 karyawan, dan mampu membagi
zakat secara terbuka senilai Rp. 1,3 milyar di desanya. Informasi lebih lengkap
dalam Risalah, edisi 11 /tahun II/ 1430 H. Terutama pada Laporan Utama.
2
Data lebih lengkap pernikahan heboh ini dapat dibaca pada Risalah, edisi 11
/tahun II/ 1430 H. hal. 27-28.
3
Di antara sisi positif dari aspek sosial dan ekonomi adalah yang bersangkutan
terdongkrak popularitasnya oleh berbagai media yang berpeluang pada tawaran
untuk menjadi bintang iklan, film, atau sinetron. Itu menjadi hak setiap individu
untuk
merespon
keberuntungan
dari
kasus
yang
menimpanya,
yang
perlu
diperhatikan adalah bagaimana hak-hak yang melekat pada anak tidak terampas
meski dengan imbalan tinggi. Ulfah telah mendapatkan tawaran main film dan
Manohara juga telah main sinetron senilai 2,5 milyar, tentang tawaran ini baca
Nova, 1111/XXII, 8-14 Juni 2009, hal. 8.
4
Lihat antara lain QS. Yasin/36 :36, al-Rum/30 : 21, al-Ahzab/33:28-29, al-
Nisa’/4: 1, al-Baqarah/2:187, dan al-Ahqaf/46:15, serta beberapa hadis tentang
anjuran nikah.
5
Di dalam literatur fiqh Islam, ada
wali mujbir bagi calon penganten
perempuan, tetapi izin dari calon Istri merupakan suatu hal yang urgen dalam
pembinaan dan kelangsungan pernikahan. Lihat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani,
Bulugh al-Maram (Surabaya: Ahmad bin Sa‘id bin Nabhan wa Aulah, TT)
terutama pada bab ‘Kitabu al-Nikah‘ hal. 212. Yang perlu diperhatikan adalah
adanya ketidaksetujuan sebagai ulama akan pemaksaan terhadap perempuan dalam
hal pernikahan, untuk selanjutnya baca, Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan
dalam
Islam
(Yogyakarta:
Bentang
Budaya,
1994),
hal.
137-168,
kemudian
bandingkan dengan M. Quraish Shihab, “Konsep Wanita Menurut Qur‘an, Hadist
dan Sumber-sumber Ajaran Islam” dalam Lies M. Marcoes Natsir dan John Hendrik
Meuleman (Ed.), Perempuan dalam Teks dan Konteks (Jakarta: INIS, 1993), hal. 3 –
18, serta Abdullah Ahmad An-Na‘im, Dekonstruksi Syari‘ah (Yogyakarta: LKiS,
1994), hal. 336-340.
6
7
Lihat QS. at –Thariq/ 86 : 6-7.
Lihat hadis-hadis tentang anjuran perkawinan, misalnya dalam Ibn Hajar,
Bulugh al- Maram, hal. 208-209, lalu bandingkan dengan Imam Ghazali, Ihya‘
Ulumuddin, yang secara singkat dapat dibaca dalam Muhammad Jamal al-Din al-
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
Qasaimy al-Dimasyqi, Mau’idlah al-Mu’minin (Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-
Kubra, TT), hal. 102-103. Anjuran ini terkait dengan kondisi serta faktor-faktor
yang dijadikan dasar pernikahan karena dalam kaidah Fiqh dikatakan, al-hukmu
yaduru ma‘a illatihi, hukum itu berputar sesuai dasar alasannya.
8
Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus aborsi yang merebak, dan sudah pasti
yang menanggung getahnya adalah perempuan, baik secara fisik maupun psikis.
9
Instruksi Presiden No. I tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
dalam buku pertama hukum perkawinan Bab. II pasal 2.
10
Abdul Ghani, Abbud, al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu‘ashiroh
(Bandung: Pustaka, 1987), hal. 46.
11
Lihat Al-Ghazali, Ihya’ Bab “Adabun Nikah” dan A. Zuhdi Muhdlor,
Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal. 14-17.
12
QS. al-Ahzab/ 33 : 70-71.
13
QS. al-Baqarah/ 2 : 187.
14
Nurcholish Madjid, Khutbah Nikah, Cinta Kasih Pria-Wanita sebagai Fitrah
Manusia, disampaikan pada 14 Nopember 1993 di Jakarta, hal. 6-7.
15
Muhammad Syalthut, Al-Islam Aqidah wa Syari‘ah, Cet. 7 (Beirut: Dar al-
Syuruq, 1977), hal. 141-142.
16
Tugas ini juga terkadang sangat berbahaya bagi anak dan ibunya baik
keguguran atau kematian ibu karena melahirkan. Hamil adalah tugas yang sangat
berat (baca QS. Luqman :14).
17
Lebih lanjut lihat UU No 7 th. 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi
Presiden No. 1 th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Sebagai
18
perbandingan
baca
http://www.antaranews.com/berita/1278641414/usia-nikah-pertama-idealnya21-25-tahun. Diunduh tanggal 14 Juli 2010.
19
Bandingkan dengan Jalaluddin Rachmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan,
1992), hal. 183-191.
20
Ulama mengambil contoh pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah r.a
yang baru berusia 6 tahun. Berbeda dengan pendapat di atas, Maulana Usmani
lewat bukunya “Fiqh al-Qur`an” berusaha membuktikan bahwa usia `Aisyah, Istri
Nabi, bukan 6 tahun ketika menikah, sebagaimana dipercayai oleh banyak orang,
tetapi pada usia paling tidak 16 atau 17 tahun. Asghar Ali Engineer, Hak-hak
Perempuan, hal. 156-157.
21
Dalam kitab-kitab fiqh banyak disinyalir adanya hak prerogatif wali mujbir
dalam menikahkan anaknya yang perawan atau janda dengan tanpa ada izin pun
dinyatakan sebagai sunnah, tetapi imbasnya sangat kentara pada pernikahan di
bawah usia ideal, tetapi dengan perkembangannya zaman pernikahan semacam ini
semakin
berkurang
dan
hampir-hampir
tidak
dijumpai
lagi.
Untuk
lebih
lengkapnya lihat Hasyiyah I‘anah at- Thalibin” oleh Sayyid Abi Bakr (Indonesia:
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
Dar Ihya‘ al-Kutub al-Arabiyah, TT), Juz 3, hal. 308-309, dan “Hasyiyah al-
Bajury” oleh Ali Ibn Qosim al-Ghozy (Bandung: Syirkah Al-Ma‘arif, TT), juz 2, hal.
109.
22
Akibatnya, ia terkadang hamil di luar usia ideal yaitu antara usia 18-30
tahun, usia sudah lanjut sedangkan anak masih kecil dan kesehatan sudah sangat
berkurang bagi laki-perempuan, selanjutnya lihat Derek L. Wellyn-Jenes MD,
Wanita dan Masalahnya (Surabaya: Usaha Nasional, TT), hal. 344.
23
Lembar khusus Republika tentang Wanita No 308/TH 11, Sabtu, 19 Nopember
1994.
24
25
Ibid.
Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang rancangan kurikulum
pendidikan pranikah, baca makalah penulis, Fiqih Munakahat, yang disampaikan
pada Workshop Kursus Pra Nikah Direktorat Urais dan Binsyar Kementrian Agama
RI di Baturraden pada tanggal 1-3 Juli 2010.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghani, Abbud. 1987. al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu‘ashiroh. Bandung:
Pustaka.
Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar. TT. Bulugh al-Maram. Surabaya: Ahmad bin Sa‘id bin Nabhan
wa Aulah.
Al-Ghozy, Ali Ibn Qosim. TT. Hasyiyah al-Bajury. Bandung: Syirkah Al-Ma‘arif, TT, juz 2.
Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya.
An-Na‘im, Abdullah Ahmad. 1994. Dekonstruksi Syari‘ah. Yogyakarta: LKiS.
Bakr, Sayyid Abi. TT. Hasyiyah I‘anah at-Thalibin, Indonesia: Dar Ihya‘ al-Kutub al-Arabiyah.
Engineer, Asghar Ali. 1994. Hak-hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Ghazali, Imam. TT. “Ihya` Ulumuddin” dalam Muhammad Jamal al-Din al-Qasaimy alDimasyqi. Mau’idlah al-Mu’minin. Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
http://www.antaranews.com/berita/1278641414/usia-nikah-pertama-idealnya-21-25-tahun.
Diunduh tanggal 14 Juli 2010.
Instruksi Presiden No. I tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Jenes, Derek L. Wellyn. TT. Wanita dan Masalahnya. Surabaya: Usaha Nasional.
Lembar khusus Republika tentang Wanita No 308/TH 11, Sabtu 19 Nopember 1994.
Lembar khusus Republika tentang Wanita No 315/Th II, Sabtu 26 Nopember 1994.
Madjid, Nurcholis. 1993. Khutbah Nikah, Cinta Kasih Pria-Wanita sebagai Fitrah manusia,
disampaikan pada 14 Nopember 1993 di Jakarta
Muhdlor, A. Zuhdi. 1994. Memahami Hukum Perkawinan. Bandung: Al-Bayan.
Natsir, Lies M. Marcoes dan John Hendrik Meuleman (Ed.). 1993. Perempuan dalam Teks dan
Konteks. Jakarta: INIS.
Nova, 1111/XXII, 8-14 Juni 2009.
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
JURNAL STUDI GENDER & ANAK
Rachmat, Jalaluddin. 1992. Islam Aktual. Bandung: Mizan.
Risalah, edisi 11 /tahun II/ 1430 H.
Roqib, Moh. 2010. Fiqih Munakahat. Makalah yang disampaikan pada Workshop Kursus Pra
Nikah Direktorat Urais dan Binsyar Kementrian Agama RI di Baturraden pada Tanggal 1-3
Juli 2010.
Syalthut, Muhammad. 1977. Al-Islam Aqidah wa Syari‘ah. Beirut: Dar al-Syuruq.
UU No 7 th. 1974 tentang Perkawinan.
Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
YINYANG
Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.298-311
ISSN: 1907-2791
Fly UP