...

Kenapa Terjadi Kekerasan Atas Nama Agama?

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Kenapa Terjadi Kekerasan Atas Nama Agama?
Kenapa Terjadi Kekerasan Atas Nama Agama?
Ulil Abshar Abdalla
[email protected]
PERTANYAAN di atas diajukan oleh banyak kalangan akhir-akhir ini, baik dalam Islam
sendiri atau di luarnya. Terutama sekali, pertanyaan ini dipantik oleh beberapa kasus
terorisme yang dilakukan dengan argumen keagamaan. Tentu saja, pertanyaan ini
mengandung sejumlah asumsi.
Pertama, dalam pertanyaan ini tampaknya ada semacam kekagetan, juga perasaan
aneh. Bagaimana mungkin agama memantik tindakan kekerasan? Bukankah agama pada
dasarnya mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu perdamaian? Kenapa dalam faktanya
justru ada kekerasan yang dilakukan atas nama agama?
Asumsi kedua mengandaikan bahwa antara agama dan kekerasan terdapat jurang
pemisah yang lebar. Keduanya diandaikan sebagai dua hal yang saling bertentangan.
Kekerasan diasumsikan sebagai antitesis agama, dan juga sebaliknya. Saat keduanya
berkumpul menjadi satu, seseorang tak bisa lain kecuali melihat adanya ‘oksimoron’
(bersatunya dua hal yang mustahil menjadi satu) di sana.
Asumsi ketiga adalah bahwa kontradiksi ini, jika terjadi, sudah seharusnya mesti
diatasi dan dicarikan pemecahannya. Dengan kata lain, bersatunya dua hal yang saling
bertentangan itu sudah seharusnya diatasi, karena jika tidak akan menimbulkan masalah
dan ancaman atas kehidupan yang beradab. Agama diasumsikan sebagai pihak yang
mestinya menyumbangkan sesuatu yang positif bagi kehidupan yang beradab. Sementara
kekerasan adalah antitesisnya.1
Esai pendek ini adalah upaya untuk menjawab ketiga asumsi tadi. Benarkah
ketiga asumsi terebut? Atau ketiganya salah? Atau sebagian benar, dan sebagian lainnya
salah? Lalu kenapa?
Ambiguitas “Yang Suci”
Kita mulai dengan asumsi yang pertama. Saya kira bisa dimaklumi bahwa banyak
orang kaget dengan kenyataan bahwa ada banyak tindakan kekerasan yang dilakukan atas
nama agama. Setiap kali terjadi, misalnya, serangan atas gereja, minoritas Muslim
(seperti Ahmadiyah dan Syiah) atau non-Muslim (seperti Kristen) yang terjadi beberapa
tempat di Indonesia saat ini, banyak kalangan bertanya-tanya dengan perasaan heran dan

Makalah untuk diskusi tentang Agama, Negara dan Kekerasan yang diadakan oleh Departemen Filsafat
Universitas Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2013.
1
Meskipun kita masih bisa berdebat mengenai ini: apakah peradaban dan kekerasan adalah dua
hal yang “mutually excslusive”? Bukankah dalam banyak kasus, proyek-proyek “peradaban”
(civilizing process) justru kerap berimpit dan berkelindan dengan kekerasan?).
1
keget: kenapa semuanya itu terjadi? Bukankah mestinya kekerasan adalah antitesis dari
agama? Kenapa keduanya bersatu?
Tentu saja, kekagetan semacam ini tak seharusnya terjadi. Jika kita telaah sejarah
dengan cermat, sebetulnya agama dan kekerasan adalah dua hal yang seringkali terjadi
secara bersama-sama. Sejarah agama sarat dengan perang, pertikaian, fanatisme,
persekusi atas kelompok yang dianggap berbeda, dan seterusnya. Sejarah agama
bukanlah sejarah yang kemilau, tetapi buram, bahkan dalam beberapa kasus juga gelap.
Meskipun tak bisa ditolak bahwa ada banyak yang kemilau dan cemerlang dalam sejarah
agama. Yang ingin saya katakan adalah bahwa yang kemilau dan gelap, keduanya saling
ada secara berbarengan dalam sejarah agama. Saya ingin mengatakan, ini berlaku untuk
semua agama, bukan hanya Islam.
Pertikaian antara Sunni dan Syiah yang melibatkan pembunuhan ribuan nyawa
saat ini di berbagai kawasan dunia Islam, bukanlah kejadian sekarang saja. Sejarah
konflik antara kedua sekte dalam Islam itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu.
Bukan saja pertikaian antar Sunni-Syiah saja yang kita saksikan dalam sejarah Islam,
melainkan pertikaian antara puluhan sekte di sana.
Hal serupa juga bisa kita lihat pada Kristen. Kekerasan yang muncul karena
persekusi gereja atas sekte-sekte yang dianggap sesat sudah bukan rahasia lagi. Ketika
terjadi reconquista atau penaklukan kembali semenanjung Iberia (Spanyol dan Portugis)
oleh Raja Ferdinand V dan Ratu Isabela I pada 1492, ratusan ribu umat Islam dan Yahudi
dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk Kristen.
Ratusan ribu umat Islam dan Yahudi terusir dari al-Andalus (nama untuk egeri Spanyol
saat dibawah kekuasaan Islam) karena menolak melakukan konversi atau pindah agama.
Yang menarik adalah bahwa kekerasan semacam ini mendapatkan ‘justifikasi’
dalam Kitab Suci. Apa yang kita sebut sebagai ‘kekerasan agama’ adalah gejala yang
unik karena di dalamnya terdapat kaitan antara kekerasan dengan agama. Kaitan di sini
bukan yang sifatnya permukaan belaka, melainkan hingga ke lapisan yang terdalam.
Yakni, bahwa kaitan ini menyangkut aspek yang berkaitan dengan keyakinan. Pada
kekerasan agama ada dimensi teologis dalam bentuk pembenaran kekerasan itu melalui
dalil-dalil keagamaan.
Beberapa contoh berikut ini mungkin bisa membantu. Saya ambil kasus Islam
sebagai contoh. Sebuah ayat sering dikutip oleh banyak kalangan untuk membenarkan
sikap “keras” terhadap mereka yang bukan Muslim. Misalnya QS 48:29 yang dalam teks
Arabnya berbunyi: wa-l-ladzīna ma‘ahū ashiddā’u ‘ala-l-kuffar ruhamā’u bainahum.
Ayat ini menjelaskan dua ciri utama pengikut Nabi Muhammad -- yakni bersikap lemah
lembut (ruhamā’) terhadap sesama Muslim, dan bersikap keras (ashiddā’) terhadap
orang-orang yang dikategorikan sebagai kafir. Ada dua sifat di sini: rahmah (kelemahlembutan) dan shiddah (kekerasan).
Seorang penafsir Quran dari abad ke-14 Ibn Kathir (w. 1373 M) yang sangat
populer menjelaskan makna ayat ini dengan cara yang sangat menarik. Kata dia: Sifat
seorang beriman adalah keras dan kejam (‘anīf) terhadap orang-orang kafir, kasih sayang
dan baik (barr) terhadap orang-orang yang terpilih (al-akhyār; maksudnya adalah orangorang beriman); marah dan berwajah cemberut kepada orang-orang kafir, serta tertawa
dan berseri-seri (bashūsh) terhadap saudara seiman.
Sementara itu justifikasi kekerasan dengan memakai sejumlah ayat yang
berkenaan dengan jihad atau qitāl (perang melawan kaum kafir) sudah sering kita dengar
2
dan jumpai. Sebuah contoh menarik: QS 9:29 seringkali dikutip oleh kalangan yang
kerap disebut sebagai “the jihadist”, kaum pelaku jihad di kalangan Islam, untuk
membenarkan tindakan terorisme. Menurut keterangan yang kita jumpai dalam tafsir
klasik karya al-Tabari (w. W. 923 M), inilah ayat pertama yang berkenaan dengan
perintah kepada Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang Kristen, setelah
kekuatan orang-orang Arab yang menentang Islam ditaklukkan. Sejak ayat ini, dimulailah
ekspedisi perang melawan kekuasaan Romawi dalam sejarah Islam.
Isi ayat itu sendiri sangat menarik. Secara garis besar, ia berisi perintah untuk
memerangi (qātilu) mereka yang tak beriman kepada Allah, hari akhir, tak
mengharamkan apa yang diharamkan Tuhan dan rasul-Nya, serta mereka yang tak
memeluk agama yang benar (dīn al-haqq), yakni orang-orang Ahl al-Kitāb (Kristen dan
Yahudi), hingga mereka masuk Islam; atau, jika menolak, mereka harus membayar upeti
(jizya) dalam keadaan terhina (sāghirūn). Dalam ayat ini terkandung suatu elemen
menarik: yaitu anjuran, bahkan perintah, untuk memperlakukan Ahlul Kitab secara
kurang terhormat, bahkan memperhinakan. Meskipun sudah membayar upeti, tetapi
mereka tak boleh diperlakukan sama dan sederajat dengan orang Islam. Alasannya:
mereka adalah kelas yang lebih rendah. Kata al-Tabari dalam tafsirnya, “fa la yajuz i‘zāz
ahl al-dhimma wa lā raf‘uhum ‘ala al-Muslimīn, bal hum adzillā’, shaghara, ashqiyā’,”
karena itu tak diperbolehkan menempatkan ahl al-dhimma (orang Kristen dan Yahudi
yang membayar upeti) secara terhormat, dan mengangkat mereka ke derajat yang lebih
tinggi daripada orang Islam; sebab mereka adalah orang-orang yang hina, rendah, dan
celaka.
Ayat-ayat semacam itu jelas “rentan” menjadi “senjata” yang akan dipakai untuk
menjustifikasi kekerasan dan sikap triumfalistik (merasa benar sendiri dan unggul)
terhadap mereka yang berada di luar lingkungan orang-orang beriman.
Yang mencemaskan adalah jika keterangan-keterangan para penafsir klasik
seperti itu dipakai sebagai justifikasi atas “hermeneutika kekerasan” yang diperagakan
oleh sebagian kelompok pro-kekerasan atas nama agama, dengan mengabaikan konteks
spesifik di mana tafsir semacam itu muncul dan diproduksi. Sebagaimana sudah saya
tunjukkan, dua penafsir klasik Islam, yakni al-Tabari dan Ibn Kathir, memberikan
penjelasan yang rentan terhadap penyalah-gunaan terhadap dua ayat di atas.
Kasus serupa bisa kita jumpai dalam agama-agama lain, seperti Kristen dan
Yahudi. Seorang pastor Episkopalian yang liberal, John Shelby Spong, menulis buku
yang menarik, The Sins of Scripture: Exposing the Bible’s Texts of Hate to Reveal the
God of Love (2006). Dengan berani, Spong menyebut “dosa-dosa Kitab Suci”, dalam hal
ini adalah Bible. Apa yang ia sebut sebagai “dosa Kitab Suci” di sini adalah ayat-ayat
dalam Bible yang mengandung tendensi kebencian yang tentu saja berlawanan dengan
ajaran utama Yesus Kristus, “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu.” (Matius 5:44)2
Sejarah kekerasan agama sudah lama menjadi bidang penelitian yang menarik di
kalangan para sarjana dari berbagai disiplin. Mark Juergensmeyer menulis buku yang
2
Saya tahu, posisi Spong dianggap terlalu liberal dan “radikal” oleh banyak kalangan Kristen. Gagasangagasan Spong banyak menimbulkan kemarahan di kalangan Kristen, terutama kaum evangelis di Amerika.
Tetapi, sekurang-kurangnya buku Spong di atas bermanfaat untuk menunjukkan kepada kita tentang
sejumlah ayat dalam Bible yang ia sebut sebagai “the terrible texts”, teks-teks yang menakutkan dan rentan
untuk dipakai sebagai justifkasi atas kebencian.
3
sudah klasik, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence (2000).
Sementara itu, R. Scott Appleby menulis The Ambicalence of the Sacred: Religion,
Violence and Reconciliation (2000).
Appleby dengan baik sekali menunjukkan watak yang ambigu dari apa yang
disebut sebagai “yang suci” (the sacred). Berdasarkan telaah yang sangat terkenal dari
Rudolf Otto, dia ingin mengungkap elemen-elemen yang intrinsik dalam setiap agama,
yaitu adanya misteri (mysterium), rasa gentar dan ngeri (tremendum), serta ketakjuban
(fascinans). Dalam misteri yang suci memang terkandung dua hal sekaligus: yakni rasa
takjub, dan ketakutan sekaligus. Tindakan kekerasan terkait dengan salah satu dimensi
dari yang suci ini, yaitu rasa takut dan gentar.
Keterkaitan yang lekat antara agama dan kekerasan juga bisa kita tinjau dari arah
lain, yaitu hubungan antara komunitas agama dengan komunitas-komunitas lain di
luarnya. Setiap agama cenderung untuk membuat semacam garis demarkasi antara
“kami” yang seiman dan “mereka” yang tak seiman. Dalam Islam dikenal pembedaan
antara “mu’min” (yang beriman) dan “kāfir” (tak beriman; secara literal, orang yang
menutup diri atau tertutup; tentu saja masudnya adalah tertutup dari sumber-sumber
petunjuk ilahiah).
Dalam ayat yang sudah saya kutip di atas, yakni 48:29, tergambar dengan cukup
baik bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh “kami” terhadap “mereka”. Terhadap
mereka yang sesama “kami”, sikap yang dianjurkan adalah kasih-sayang dan
menampakkan wajah berseri-seri. Sementara terhadap mereka yang bukan “kami”, sikap
yang layak adalah keras dan berwajah cemberut, seperti dijelaskan oleh Ibn Kathir.
Ayat yang lain menyebutkan hal yang kurang lebih serupa -- QS 5:51. Ayat ini
juga kerap dikutip sebagai pembenaran atas sikap permusuhan terhadap orang-orang yang
masuk dalam kategori Ahlul Kitab. Ayat ini, secara garis besar, mengatakan bahwa
orang-orang beriman jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai teman
(auliyā’).
Saya tak akan terlalu jauh menyebut ayat-ayat ini sebagai “the terrible texts”
seperti kata Spong mengenai sejumlah ayat bermalah dalam Bible yang potensial
memantik sikap kebencian; saya hanya ingin menyebutnya sebagai “ayat yang
problematis”, sebab ia memang rentan dipakai sebagai justifikasi atas sikap-sikap
intoleran, dan lebih jauh lagi juga kekerasan.
Masalah pokok dalam kekerasan agama memang terkait dengan hubungan antara
“kami” dan “mereka” itu. Ada tiga jenis sikap dalam hubungan antara dua kutub itu,
sebagaimana pernah diulas dengan cukup baik oleh Diana L. Eck dalam Encountering
God (1993; dikutip dari Appleby 2000). Yakni eksklusif, toleran, dan pluralis. Kaum
eksklusif adalah pembangun enklaf (enclave builder), yakni kawasan yang tertutup
seperti sebuah ghetto. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa hanya ada satu
jalan saja untuk memahami Kenyataan dan menafsirkan Yang Suci. Dalam Islam, sikap
seperti ini biasa ditunjang dengan sebuah ayat yang terkenal: QS 3:19 – inna al-dīna
‘inda-l-Lāhi al-Islām (Sesungguhnya agama menurut Tuhan hanyalah Islam). Dalam
Kristen, sikap ini juga mendapat dukungan dari ayat yang terkenal dalam Injil Yohanes:
“Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup.” (Yohanes 14:6) Dengan kata lain, kaum
eksklusivis berpandangan tentang adanya jalan penyelamatan tunggal (single salvation).
Sikap kedua adalah inklusif – pandangan yang menerima adanya banyak tradisi,
komunitas, dan kebenaran, meskipun pada akhirnya tetap beranggapan bahwa hanya ada
4
satu kebenaran yang mengatasi mereka semuanya. Kebenaran-kebenaran lain sifatnya
adalah inferior atau “deficient” (cacat). Kita jumpai sikap semacam ini di sebagian
kalangan Islam. Misalnya, ada anggapan bahwa Kitab Suci agama lain (dalam hal ini
Kristen dan Yahudi) mengalami distorsi atau penyimpangan dan korupsi (tahrīf; QS 2:75,
4:46, 5:13, 5:41). Quran, dalam anggapan mereka, datang untuk mengoreksi distorsi
semacam itu.
Sikap ketiga adalah pluralis -- sikap yang memandang bahwa kebenaran bukanlah
milik satu tradisi atau komunitas. Semua agama adalah “jalan-jalan lurus” menuju kepada
penyelamatan. Abdulkarim Soroush, pemikir terkemuka Iran, menunjukkan sikap
semacam ini dari sudut pandang Islam. Dalam bukunya “al-Shirāthāt al-Mustaqīma”
(Jalan-Jalan Yang Lurus [1998]), Soroush, seorang cendekiawan Muslim yang berlatar
tradisi Syiah dan sangat akrab dengan filsafat gnostisisme Islam (‘irfān), mencoba
menunjukkan berdasarkan argumen keislaman bahwa apa yang disebut “Jalan Lurus” (alshirāth al-mustaqīm) tidaklahsatu, melainkan banyak dan berbagai-bagai. Jalan
keselamatan tidaklah tunggal, tetapi jamak. Bukan Salvation, tetapi Salvations dalam
bentuk plural (Bdk. S. Mark Heim, Salvations: Truth and Difference in Religion [1995]).
Berdasarkan ketiga sikap ini, Appleby, mengutip ulasan dari David Little (dalam
artikelnya “Religious Militancy” di kumpulan yang diedit Chester A. Crocker dan Fen
Hampson, Managing Global Chaos [1996]), mengemukakan tiga model hubungan antara
komunitas-komunitas agama. Pertama adalah violence intolerance, yakni intoleransi yang
berbau kekerasan. Kedua adalah civic intolerance, yakni intoleransi yang menggunakan
kekerasan yang sah seperti melalui undang-undang. Contoh yang baik adalah SKB dua
menteri plus Kejagung tentang Ahmadiyah yang terbit pada 2008.3 Ketiga civic
tolerance, yakni toleransi yang ditempuh melalui paksaan UU atau peraturan yang lain.
Dalam hal ini, sikap toleransi tidaklah terbit karena yang bersangkutan bersikap toleran,
tetapi semata-mata karena UU memaksa dia untuk bersikap demikian. Keempat adalah
non-violent tolerance, yakni sikap toleran yang militan yang lahir karena seseorang
memang mempunyai posisi “ideologis” yang pro-toleransi. Saya ingin menyebut toleransi
yang terakhir ini sebagai “committed tolerance”.
Yang sering kita hadapi saat ini, berkaitan dengan fenomena kekerasan atas nama
agama, lebih banyak beroperasi pada dua model yang pertama, yakni intoleransi yang
berbau kekerasan dan yang bersifat sifik.
Dengan penjelasan yang panjang lebar ini, saya berharap bahwa asumsi pertama
dalam pertanyaan di atas sudah terjawab. Secara ringkas dapat saya katakan, bahwa
hubungan antara agama dan kekerasan bukanlah sesuatu yang aneh. Ada kaitan yang erat
antara keduanya, apalagi melihat fakta bahwa dalam teks-teks suci agama terdapat
beberapa ayat atau penegasan yang rentan dipakai sebagai dalil pembenaran.
Keterangan ini juga sudah sekaligus menjawab asumsi kedua – asumsi bahwa ada
jurang pemisah antara agama dan kekerasan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Appleby,
ada wajah yang ambigu dalam agama: di satu pihak mengandung potensi untuk
3
Salah satu butir penting dalam SKB ini ialah larangan bagi anggota Ahmadiya untuk menyebarkan ajaran
mereka kepada khalayak ramai. Ini tertuang dalam butir kedua dari keseluruhan enam butir yang terkait
dengan langkah-langkah pemerintah untuk menangani kasus Ahmadiyah. Sudah tentu, butir ini
bertentangan dengan salah satu hak sipil yang dijamin dalam konstitusi, yakni kebebasan untuk memeluk
agama dan keyakinan sesuai dengan apapun yang diyakini oleh yang bersangkutan, serta mengutarakan
pendapat di muka umum. Kegiatan dakwah dan penyebaran keyakinan adalah bagian dari hak kebebasan
berpendapat tersebut.
5
perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi di pihak lain juga rentan memicu tindakan kekerasan.
Dengan mengecualikan beberapa model keyakinan dan gama yang berorientasi pasifismilitan seperti kelompok Quaker dalam Kristen, beberapa kelompok tarekat dalam Islam,
serta agama Jainisme di India, sebagian besar agama-agama dunia mengandung wajah
janus yang ambigu semacam ini, termasuk Islam.
Proyek bernegara yang gagal
Sebelum beranjak lebih jauh untuk menjawab asumsi yang ketiga, ada satu hal
yang perlu saya klarifikasi terlebih dahulu. Apakah kekerasan yang memakai baju agama
memang benar-benar hanya disebabkan oleh faktor interpretasi keagamaan (teologi)
ataukah ada faktor ekstra-agama yang berperan?
Saya sama sekali tak percaya bahwa tindakan manusia bersifat sederhana
sehingga penjelasannya bisa disusutkan hanya pada satu faktor saja. Tak ada tindakan
manusia yang sederhana. Aksi manusia dalam ruang sosial selalu berwatak kompleks,
rumit. Sudah tentu ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan yang memakai baju
agama. Faktor teologi bukanlah satu-satunya sebab.
Jika kita lihat kasus Islam saat ini, sekurang-kurangnya ada satu faktor lain yang
layak disebut, yaitu kegagalan proyek bernegara (state project) di banyak dunia Islam.
Apa yang saya sebut dengan proyek bernegara di sini adalah proses negeri-negeri Muslim
melakukan transisi dari proyek negara pra-modern ke “negara modern”. Negara pramodern dalam pengalaman sejarah Islam adalah negara-negara kekhalifahan yang tak
mengenal batas-batas nasionalitas seperti dicontohkan dalam banyak kasus. Kasus yang
terakhir adalah kekhalifahan Usmani yang berakhir pada 1923. Setelah hancurnya
kekhalifahan Usmani, negeri-negeri Muslim berada dalam situasi “limbo”
(ketidakpastian). Para tokoh Muslim modern umumnya mencanangkan proyek bernegara
baru yang disebut dengan “negara nasional” (nation state). Sudah tentu, contoh
paradigmatik yang dijadikan model oleh negeri-negeri Muslim dalam proyek ini adalah
negeri-negeri Barat.
Ada utopia atau impian politik yang hendak dicapai dengan proyek ini, yakni
terciptanya negara yang sejahtera, adil, serta perlakukan yang non-diskrimintif terhadap
kelompok manapun. Negara nasional yang diimpikan oleh tokoh-tokoh Muslim yang
merintisnya dulu adalah sebagai antitesa terhadap negara kolonial yang dianggap
merendahkan martabat umat Islam. Dengan proyek negara baru itu, pemimpin negerinegeri Muslim ingin mencapai utopia-politik – yakni negeri yang beradab dan sederajat
dengan negeri-negeri kolonial yang pernah menjajah dunia Islam dahulu.
Sebagaimana kita lihat sendiri, tak seluruhnya utopia ini bisa dicapai. Dalam
banyak kasus, proyek bernegara baru itu menimbulkan frustrasi di sebagian kalangan
aktivis Muslim. Proyek bernegara baru itu justru mengulang proyek bernegara di era
kolonial – negara yang represif dan otoriter. Kesejahteraan serta keadilan yang dijanjikan
oleh para pemimpin negeri-negeri Muslim itu juga tak kunjung datang. Sementara itu,
monopoli akses atas sumber-sumber ekonomi dan politik makin terkonsentrasi di
kalangan elit tertentu. Kroniisme adalah penyakit politik yang nyaris umum di semua
negeri Muslim. Ini tentu menimbulkan frustrasi dan alienasi politik yang luas di kalangan
umat, dan tentu saja juga kekecewaan.
6
Munculnya “teologi kekerasan” yang memicu kekerasan atas nama agama di
negeri-negeri Muslim tak bisa dilekangkan dari fakta politik semacam itu. Seorang
pemikir Muslim yang terkenal Yusuf Qardawi pernah mengutarakan sebuah gagasan
yang sangat populer, yaitu mengenai gagalnya proyek-proyek sekuler yang diimpor ke
negeri Muslim dan dipraktekkan melalui proyek bernegara yang baru tersebut. Apa yang
disebut dengan proyek-proyek imporan itu tiada lain adalah ideologi sekuler seperti
kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, sekularisme, dll. Bagi Qardawi, proyek-proyek
semacam itu gagal karena tak berakar dalam kultur negeri Muslim. Satu-satunya jalan
keluar dari kemelut kegagalan ini adalah dengan kembali ke “solusi Islam” (al-hall alIslāmi) yang kemudian berubah menjadi sebuah slogan banyak kalangan aktivis Muslim
di seluruh dunia “Islam is The Solution” (Baca buku Yusuf Qardawi yang terkenal alHulūl al-Mustaurada [Solusi-Solusi Imporan] [1993]).
Salah satu dampak dari usaha mencari solusi alternatif terhadap ideologi-ideologi
sekular yang pernah dicobakan di negeri-negeri Muslim ini adalah adanya tendensi ke
arah kekerasan berdasarkan argumen keagamaan.
Selain faktor kegagalan proyek bernegara, ada hal lain yang sudah sering diulas
oleh para peminat kajian tentang kekerasan dalam Islam, yakni faktor geopolitik global.
Hegemoni Barat selalu menjadi isu yang kerap disebut sebagai faktor pemantin tindakan
kekerasan ini, terutama kehadiran dan invasi koalisi pasukan Barat ke sejumlah tanah
Muslim seperti Saudi Arabia, Irak, dan Afghanistan. Dukungan Barat yang nyaris tanpa
cadangan terhadap Israel juga kerap disebut sebagai faktor pemicu.
Dengan kata lain, ada faktor domestik dan non-domestik yang berperan menjadi
pemicu kekerasan-kekerasan atas nama agama ini.
Terhadap faktor-faktor ini, bisa juga ditambahkan faktor domestik lain yang
mencirikan beberapa negeri Muslim yang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia
dan Mesir. Selama transisi ini, tampaknya ada kecenderungan kelompok-kelompok
intoleran dan pro-kekerasan mendapatkan kesempatan (“structure of opportunity” dalam
istilah yang kerap dipakai oleh teoritisi gerakan sosial). Mereka memanfaatkan kebebasan
serta kelemahan pemerintahan sipil selama era transisi untuk melakukan tindakan
kekerasan. Kasus penyerangan terhadap minoritas Kristen yang meningkat baik di
Indonesia maupun Mesir selama periode transisi demokrasi tampaknya merupakan
contoh kasus yang baik.
Jika saya ditanya mana di antara seluruh faktor itu yang dominan? Saya
cenderung mengatakan bahwa faktor teologi dan penafsiran lebih menonjol ketimbang
yang lain-lainnya. Kekerasan agama sudah ada sejak ratusan yang lampau dalam sejarah
Islam. Bahkan pada masa proyek bernegara pra-modern, yakni periode kekhalifahan.
Yang konstan dalam peristiwa-peristiwa kekerasan ini bukan konteksnya. Konteks sosialpolitik bisa berubah-ubah. Melainkan adanya tafsiran keagamaan yang cenderung
menjustifikasi kekerasan. Tafsiran klasik tetap bertahan dalam literatur yang makin
mudah diakses oleh umat Islam saat ini, berkait kapitalisme penerbitan dan revolusi
dalam dunia digital. Termasuk tafsiran klasik yang dengan mudah disalah-gunakan untuk
membenarkan tindakan kekerasan.
Tak salah jika dikatakan bahwa salah satu masalah besar dalam mengatasi
kekerasan agama ini adalah bagaimana memenangkan gagasan dalam perang tafsir (war
of hermeneutics).
7
What is to be done -- next?
Pertanyaan terakhir yang menyangkut asumsi ketiga adalah bagaimana cara
menyelesaikan masalah kekerasan agama ini. Jawaban saya atas pertanyaan ini sama
sekali tak orisinal. Saya hanya ingin mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh
banyak ahli dan sarjana lain, terutama mereka yang banyak mengkaji masalah kekerasan
agama di negeri-negeri Muslim ini. Sekurang-kurangnya ada dua solusi yang harus
dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Pertama solusi yang bersifat intelektual, dan kedua
adalah yang bersifat kelembagaan.
Solusi intelektual bekenaan dengan upaya mempromosikan corak keberagamaan
yang berlandaskan pada sikap-sikap toleran, syukur-syukur pluralis – dalam pengertian
yang diberikan oleh Prof. Eck di atas. Corak keagamaan yang eksklusif harus terusmenerus “diperangi” pada tingkat ide. Di sini saya ingin mengutip beberapa upaya yang
sudah dilakukan oleh sarjana Muslim untuk menawarkan hermeneutika Islam yang lebih
terbuka dan konsisten dengan nilai-nilai baru seperti penghormatan atas hak asasi
manusia, kesetaraan jender, penghormatan atas minoritas, dll.
Sejumlah sarjana Muslim dari berbagai negara telah terlibat dalam proyek besar
yang kerap disebut dengan reformasi Islam ini – Abdullahi Ahmed An Na’im, Nasr
Hamid Abu Zaid, Abdul Karim Soroush, Muhsin Kadivar, Muhammad Mujtahed
Sabestari, Hassan Hanafi, Muhammad Shahrour, Muhmmed Arkoun, Muhammad Abed
al-Jabiri, Turki al-Hamd, Hisham Ja’it, Ahmad al-Baghdadi, Ebtehal al-Khathib, Ebrahim
Moosa, Abdulaziz Sachedina, Amina Wadud, dll. Sejumlah pemikir dan cendekiawan
Muslim dari Indonesia juga terlibat dalam proyek yang sama – Abdurrahman Wahid (Gus
Dur), Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali, Mukti Ali, Harun Nasution, Ibrahim
Hossein, Muhammad Zainun Kamal, Musdah Mulia, Masdar F. Masudi, M Dawam
Rahardjo, Husein Muhammad, Amin Abdullah, dll.
Solusi kedua adalah yang bersifat kelembagaan. Apa yang disebut “lembaga” di
sini tiada lain ialah negara. Salah satu istilah yang populer di Mesir sepanjang Musim
Semi Arab (Arab Spring) akhir-akhir ini adalah “negara sipil” (al-daula al-madaniyya).
Negara sipil di sini adalah negara yang dilandaskan pada paham kesetaraan antara seluruh
warga negara (citizenship) tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Istilah
yang kerap dipakai adalah “al-muwāthana” atau rasa kesebangsaan. Lembaga negara
sipil diperlawankan dengan negara agama (al-daula al-dīniyya) yang dianggap
bermasalah karena rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, apalagi dalam
masyarakat yang majemuk.
Konsep negara sipil semacam ini sudah diterima secara relatif aklamasi oleh
seluruh penduduk Indonesia, termasuk kalangan Muslim. Tak ada lagi soal bagi umat
Islam dengan negara sipil yang bernama Negara Pancasila. Meskipun ada beberapa
kelompok kecil dalam umat Islam yang masih mengejar utopia-politik negara agama
(alias negara Islam), sebagaina besar kalangan Islam tidaklah berpandangan seperti itu.
Yang menjadi soal di Indonesia saat ini bukanlah gagasan negara sipil itu sendiri,
melainkan penguatan lembaga negara tersebut dalam mengatasi kekerasan-kekerasan atas
nama agama. Tendensi keagamaan yang keras akan terus muncul, apalagi di tengahtengah keterbukaan dan kemerdekaan politik seperti saat ini. Satu-satunya “deterrence”
atau pengendalian atas menyebarnya tafsiran semacam itu adalah negara sipil yang
konsisten dengan cita-cita konstitusi di mana di dalamnya terdapat jaminan bagi
8
kebebasan keyakinan (Lihat pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat
2).
Di sini, ada pokok soal yang layak diselidiki lebih mendalam. Banyak pihak yang
mengeluh karena watak negara sipil di Indonesia yang lembek dan tak mampu bertindak
tegas terhadap kekerasan atas nama agama. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah:
kenapa demikian? Kenapa watak negara sipil di Indonesia pasca-reformasi cenderung
lembek?
Saya tak berani memberikan jawaban yang final terhadap pertanyaan ini. Akan
tetapi, saya melihat dua kecenderungan yang berkembang di masyarakat dalam
menerangkan gejala ini. Yang pertama adalah penjelasan personalistik, dan kedua
penjelasan struktural.
Penjelasan personalistik menerangkan gejala kelembekan negara ini pada karakter
personal pemimpin negara (dalam hal ini tentu adalah Presiden Susilo Yudhoyono).
Presiden SBY, dalam penjelasan ini, dipandang sebagai tokoh yang lamban, lembek dan
penakut dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran yang melakukan aksi-aksi
kekerasan atas nama agama. Andai saja Presiden mempunyai karakter yang kuat dan
berani, maka kekerasan-kekerasan agama akan hilang, atau sekurang-kurangnya menurun
secara drastis. Solusi yang diajukan oleh penjelasan semacam ini adalah ide tentang
Pemimpin Kuat (strong leader). Sebagian kalangan masyarakat, karena frustrasu melihat
lembeknya negara sipil saat ini, bahkan sudah kembali merindukan “negara kuat” ala
Orde Baru di bawah kepemimpinan tokoh kuat-cum-otoriter Presiden Suharto dahulu.
Ada beberapa kritik atas penjelasan semacam ini.
Pertama: belum ada contoh perbandingan. Jika kita beranggapan bahwa Presiden
sekarang lemah, dengan indikasi kegagalan mengatasi kasus-kasus kekerasan agama,
maka pertanyaannya adalah: siapakah presiden pasca-reformasi yang bisa menjadi bahan
perbandingan? Sebagaimana kita lihat, semua presiden pasca-reformasi berhadapan
dengan kasus-kasus kekerasan agama, dan, dalam analisa saya, tak ada satupun yang
memperlihatkan penanganan yang cukup berhasil. Saya pernah menulis bahwa salah satu
contoh keberhasilan cemerlang dalam penanganan soal seperti ini adalah kasus di
Amerika Serikat di bawah era Presiden Eisenhower.4 Dengan fakta seperti ini, janganjangan masalahnya bukan pada karakter personal presiden, tetapi ada di tempat lain.
Kedua: perubahan-perubahan sosial yang terjadi setelah era-reformasi, terutama
di lingkungan masyarakat Islam, harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Salah
satu dinamika sosial penting dalam masyarakat Islam akhir-akhir ini adalah munculnya
konservatisme keagamaan yang sudah sering saya sebut dalam banyak tulisan dan ulasan
saya di berbagai media massa. Apa yang sebut dengan konservatisme di sini adalah
sikap-sikap keagamaan yang tertutup, eksklusif, intoleran, bahkan keras terhadap mereka
yang berbeda-beda. Ini semua dimungkinkan karena dua faktor yang terjadi secara
serentak. Yang pertama adalah perubahan global di dunia Islam yang ditandai dengan
maraknya diskursus mengenai “Islam politik”. Ide ini masuk dan memikat banyak aktivis
Muslim, terutama di kampus-kampus sekuler. Kedua, keterbukaan politik pascareformasi yang memungkinkan persebaran ide-ide Islam politik berlangsung dengan
cepat.
4
Baca artikel saya “Eisenhower dan Sembilan Murid Hitam” di link ini: http://jaringnews.com/politikperistiwa/opini/7742/ulil-abshar-abdalla-eisenhower-dan-sembilan-murid-hitam (diakses pada 3 Juni 2013).
9
Kokteks sosial semacam ini membuat siapapun yang berkuasa sebagai presiden di
negeri ini akan berada dalam situasi ambigu. Masalah yang kita hadapi bukan
sesederhana soal karakter presiden, tetapi juga situasi sosial-politik yang membuat semua
orang berada dalam keadaan limbung. Negara saat ini tidak lagi berada pada posisi kuat
untuk melakukan tindakan pemberangusan terhadap ide-ide yang mengarah kepada
militansi keagamaan yang bisa berujung pada kekerasan. Sebab, jika hal itu dilakukan,
maka mambang (spectre) otoritarianisme Orba akan membayang kembali.
Ketiga, tidak benar bahwa negara lembek dalam semua kasus kekerasan agama.
Sekurang-kurangnya dalam kasus terorisme, negara melakukan tindakan yang tegas dan
tepat, baik tindakan yang bersifat keamanan maupun non-keamanan. Tindakan keamanan
adalah penangkapan, bahkan dalam situasi yang memaksa juga penembakan, serta
pemenjaraan semua orang yang terkait dengan jaringan terorisme. Sudah ratusan
tersangkat kegiatan terorisme ditangkap, diadili, dan dipenjarakan, termasuk tokoh yang
dianggap sebagai “spiritual leader” dari jaringan ini, yakni Abu Bakar Baashir.
Negara terlihat lembek hanya dalam satu kasus kekerasan agama, yakni kasuskasus yang tak berkaitan dengan terorisme, melainkan dengan kegiatan “civil vigilante”
atau “premanisme sipil” yang memakai isu agama sebagai selubungnya. Kegiatankegiatan kelompok inilah yang kerap mengakibatkan penyerangan atas kaum minoritas,
baik Muslim atau non-Muslim.
Sekarang mari kita lihat penjelasan kedua.
Menurut penjelasan ini, faktor penjelasnya bersifat struktural, yakni perubahanperubahan pada struktur kelembagaan negara yang terjadi secara besar-besaran setelah
reformasi. Perubahan besar pertama pada tingkat kelembagaan ini adalah proses demiliterisasi atas kekuasaan. Peran militer dalam politik sipil nyaris hilang atau berkurang
secara drastis setelah doktrin dwi-fungsi yang mencirikan kekuasaan pra-reformasi
tumbang. Perubahan kelembagaan kedua adalah proses otonomi daerah. Sejumlah UU
tentang otonomi daerah disahkan – misalnya: UU No. 22/1999, UU No. 25/1999, UU No.
32/2004, UU No. 33/2004, dan UU No. 12/2008. Karena otonomi daerah ini, sejumlah
kebijakan yang intoleran diambil oleh masing-masing kepala daerah tanpa bisa dicampurtangani lebih jauh oleh pemerintah pusat.
Perubahan kelembagaan ketiga yang penting adalah munculnya partai politik
sebagai aktor penting dalam era pasca-reformasi, suatu keadaan yang tak pernah terjadi
pada masa sebelumnya. Bagaimana kaitan antara menguatnya partai dengan kekerasankekerasan atas nama agama ini?
Hubungan antara keduanya memang tidak bersifat langsung, tetapi jelas tak bisa
dipungkiri. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Situasi yang tercipta setelah munculnya
partai politik yang kuat sekarang ini adalah kompetisi politik antar-partai untuk
memperebutkan simpati dan dukungan seluas mungkin dari masyarakat. Ada banyak cara
yang tersedia bagi partai untuk memenangkan kompetisi ini. Cara yang paling lazim dan
mudah adalah dengan membeli suara masyarakat melalui praktek yang dikenal dengan
“money politics”. Cara yang lain adalah dengan mengikuti aspirasi masyarakat. Dalam
demokrasi yang terbuka, kedudukan konstituen adalah seperti konsumen dalam pasar
bebas. Dalam situasi seperti itu, konsumen dianggap raja. Keinginan konsumen mendikte
kebijakan produsen, sebab produsen tak mau rugi. Dalam demokrasi terbuka, hal serupa
juga terjadi: aspirasi konstituen bisa mendikte para politisi dan partai politik yang
berjuang keras untuk memenangkan suara.
10
Tentu saja tak ada yang salah dalam keadaaan yang demikian. Apa salahnya
partai politik berebut suara konstituen? Tak salah! Yang salah adalah jika partai politik
tergoda untuk mengikuti aspirasi masyarakat dalam bidang keagamaan yang bersifat
eksklusif. Kasus serupa kita lihat, misalnya, di daratan Eropa di mana sejumlah partaipartai kanan yang “keras” mencoba menjual sentimen nasionalisme sempit dan kebencian
kepada kaum imigran (termasuk Islamofobia [ketakutan pada Islam]) untuk menarik
suara konstituen yang sebagian memang merasa terancam dengan naiknya jumlah kaum
imigran.
Dinamika semacam ini sudah terjadi di banyak tempat di Indonesia. Sejumlah
kebijakan yang cenderung diskriminatif dikeluarkan oleh kepala daerah, gubernur
maupun bupati, baik dengan alasan “menjaga keamanan dan ketertiban umum” atau
menyenangkan hati kaum mayoritas. Akibatnya sudah bisa kita tebak: kaum minoritas
menjadi korban dari semacam “populisme politik.”
Kerumitan situasi terjadi karena populisme politik terjadi serentak ketika gejala
lain juga meruyak dalam masyarakat, yakni konservatisme keagamaan yang sudah saya
singgung di atas. Iklim sosial yang konservatif memberikan semacam ruang yang
kondusif bagi praktek politik yang pro terhadap kebijakan-kebijakan atau platform politik
yang intoleran.
Situasi lain yang tercipta dari keadaan yang tak ideal ini adalah munculnya
semacam “ketakutan politik” di kalangan para politisi atau aktor-aktor di dalam negara,
bahkan juga aparat keamanan, untuk melawan aspirasi keagamaan yang konservatif
tersebut. Sikap politik yang kritis terhadap aspirasi semacam itu dikhawatirkan bisa
menimbulkan “political backlash”, atau situasi bumerang secara politik.
TAMPAKNYA kita memang berhadapan dengan situasi telur dan ayam dalam keadaan
seperti ini. Kekerasan politik terjadi karena maraknya konservatisme agama.
Konservatisme ini pada gilirannya menciptakan situasi tekanan pada aktor-aktor politik
yang sedang terlibat dalam kompetisi demokrasi yang ketat untuk tunduk kepadanya.
Ketundukan itu menciptakan kebijakan politik yang pro-intoleransi. Kebijakan ini pada
gilirannya makin memperkuat arus konservatisme keagamaan. Begitu seterusnya ad
infinitum.
Adakah jalan keluar dari lingkaran setan ayam-telur ini?
Ada. Hanya saja jalan keluar itu bukanlah jalan keluar yang cepat. Apa yang saya
sebut sebagai jalan keluar itu adalah “proses berkeadaban”, civilizing process – istilah
yang pernah dikenalkan oleh Norbert Elias. Proses ini membutuhkan pembahasan yang
panjang dan rumit, dan bukan merupakan lingkup tulisan ini. Mungkin saya perlu
menulis makalah terpisah mengenai isu yang sangat penting ini. Hanya saja, secara
ringkas bisa dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan proses berkeadaban ini.
Kata kunci dalam proses ini adalah terciptanya semacam “habitus” atau ruang
sosial di mana sejumlah praktek, tindakan, norma, etika, etiket, sikap, bahkan juga
harapan dan tekanan sosial tertentu berlaku di sana. Habitus adalah hasil akhir dari
berbagai proses yang berlangsung secara simultan di masyarakat. Proses pertama tentu
saja adalah pendidikan yang berorientasi pada penciptaan kepekaan pada perbedaan dan
toleransi. Proses kedua adalah menguatnya prilaku dan sikap-sikap sosial yang sensitif
terhadap hak-hak kaum minoritas. Sikap-sikap sosial yang toleran menciptakan semacam
ruang sosial yang kondusif bagi terpupuknya sikap-sikap individual yang toleran pula.
11
Terciptanya habitus semacam ini lebih banyak ditentukan oleh proses-proses yang
berlangsung di masyarakat sipil, ketimbang proses politik pada level negara. Tentu saja
peran negara penting, tetapi proses sosial jauh lebih menentukan dalam penciptaan
habitus yang berkeadaban yang dicirikan dengan sikap-sikap toleran.
Peran masyarakat wacana (communities of discourse) seperti pernah dikenalkan
oleh Robert Wuthnow (Communities of Discourse: Ideology and Structure in the
Reformation, the Enlightenment and European Socialism [1989]) tentu sangat penting
dalam kelahiran habitus toleran ini. Apa yang disebut dengan masyarakat wacana di sini
adalah ruang di mana masyarakat bertukar ide, gagasan, dan pengalaman mengenai
pentingnya nilai-nilai toleransi. Dalam komunitas wacana, kedudukan kaum pencetus ide
jelas sangat vital. Di sinilah kita sekali lagi kembali berbicara mengenai pentingnya kaum
cendekiawan Muslim dalam mengolah dan memperkenalkan gagasan-gagasan yang
reformis. Sebagaimana pengalaman di negeri-negeri Eropa, salah satu faktor penting
persebaran wacana reformasi Protestan, Pencerahan dan sosialisme (tiga kasus yang
dikaji oleh Wuthnow di atas) ialah munculnya sejumlah pemikir dan penggagas yang
memperkenalkan gagasan-gagasan baru kepada masyarakat pada zaman itu.
Memang tak semua gagasan bisa tersebar dengan cepat di masyarakat, serta bisa
bertahan lama, bahkan memantik perubahan-perubahan radikal dan penting. Robert
Wuthnow menyebut hal ini sebagai “problem artikulasi”. Problem ini dirumuskan secara
sederhana oleh Wuthnow sebagai berikut: Jika suatu gagasan tak terkait dengan keadaan
di sekitarnya, tak mengartikulasilan keprihatinan yang mencengkeram masyarakat pada
suatu waktu, maka gagasan itu akan dianggap publik sebagai irrelevan, tak realistik,
abstrak, bahkan artifisial. Tetapi sebaliknya, jika gagasan itu terlalu lekat dengan konteks
di sekitarnya, ia akan berwatak sempit, parokial, dan terikat secara spasio-temporal, dan
karenanya gagal menginspirasikan perubahan. Wacana atau gagasan yang sukses, kata
Wuthnow, adalah yang bisa menjaga keseimbangan antara kedua titik kutub itu.
Apakah ada wacana-wacana keagamaan dalam masyarakat Islam saat ini yang
sukses menjaga titik keseimbangan Wuthnowian itu dan berhasil menciptakan habitus
yang sama sekali baru – habitus yang toleran?
Time will tell.[]
Jakarta, 3 Juni 2013
12
Fly UP