...

tanya jawab standar layanan informasi publik

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

tanya jawab standar layanan informasi publik
TANYA JAWAB
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Bekerjasama dengan
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Didukung oleh:
The Asia Foundation dan Royal Netherlands Embassy Jakarta
Jakarta, 2010
TANYA JAWAB
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Penyusun:
• Josi Khatarina • Dyah Paramita • Henri Subagiyo
• Dessy Eko Prayitno • Astrid Debora S.M.
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia:
• Ahmad Alamsyah Saragih (Ketua Komisi merangkap Komisioner Subkomisi Informasi
Pertahanan dan Keamanan) • Henny S. Widyaningsih (Wakil Ketua Komisi merangkap
Komisioner Subkomisi Informasi Peradilan dan HAM) • Ramly Amin Simbolon (Komisioner
Subkomisi Informasi Legislasi) • Abdul Rahman Ma’mun (Komisioner Subkomisi Informasi
Pelayanan Dasar • Amirudin (Komisioner Subkomisi Informasi Perencanaan Kebijakan
Publik) • Usman Abdhali Watik (Komisioner Subkomisi Informasi Keuangan dan Anggaran)
• Dono Prasetyo (Komisioner Subkomisi Informasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup)
Diterbitkan oleh:
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Jl. Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp: 021 – 58900158 / Fax: 021 – 58900159
Website: www.komisiinformasi.go.id
bekerjasama dengan:
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), The Asia Foundation, dan
Royal Netherlands Embassy Jakarta
Cetakan Pertama: Agustus 2010
ISBN: 978-602-98051-09
Pengutipan, pengalihbahasaan, dan perbanyakan (copy) isi buku ini
demi pembaharuan hukum dan keterbukaan Informasi Publik diperkenankan
dengan menyebut sumbernya.
Dicetak oleh:
CV. Kreasi Agung Abadi
Jl. Kertamukti No. 37 B Ciputat 15419
KATA PENGANTAR
Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No. 1) sebagai salah satu peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP).
PERKI No. 1 tersebut memuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik.
Peraturan ini mengatur mengenai: (a) Badan Publik yang didalamnya mencakup: ruang
lingkup Badan Publik, kewajiban Badan Publik dalam pelayanan Informasi Publik, dan
tanggungjawab serta wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); (b)
Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme
pengumuman Informasi Publik baik secara berkala maupun serta merta serta pelayanan
informasi atas dasar permohonan yang antara lain mencakup informasi yang tersedia setiap
saat; (c) Informasi yang dikecualikan yang didalamnya mencakup tata cara bagi Badan Publik
dalam mengecualikan Informasi; (d) Standar layanan Informasi Publik yang mencakup:
standar layanan Informasi Publik melalui pengumuman, standar layanan Informasi Publik
melalui permohonan beserta biaya perolehan informasi; (e) Tata cara pengelolaan
keberatan yang mencakup: pengajuan keberatan; registrasi keberatan; dan tanggapan atas
keberatan; (f) Laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik; serta (g)
Penyusunan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.
Pelaksanaan UU KIP dan PERKI No. 1 secara efektif memerlukan pemahaman secara
memadai dari berbagai pihak baik menyangkut istilah, tujuan, maupun substansi dari
ketentuan peraturan tersebut. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Buku Tanya Jawab
Standar Layanan Informasi Publik. Buku ini berisi rangkuman pertanyaan dari berbagai
pemangku kepentingan dalam beberapa pertemuan yang telah diselenggarakan oleh Komisi
Informasi Pusat.
Kami menyadari berbagai pertanyaan seputar keterbukaan informasi publik akan terus
berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan praktek pelaksanaan
keterbukaan informasi publik itu sendiri. Masukan, saran, dan kritik pembaca sangat kami
harapkan bagi perbaikan buku ini di masa mendatang.
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi
publik di Indonesia.
Jakarta, Agustus 2010
Tim Penyusun
KATA SAMBUTAN
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(PERKI No. 1) yang telah disahkan pada tanggal 30 April 2010 merupakan peraturan
pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP). Pengesahan PERKI No. 1 merupakan jaminan bagi efektifitas implementasi UU KIP,
karena tanpa disahkannya PERKI No. 1, UU KIP sulit untuk diejawantahkan dalam bentuk
konkrit dalam menjamin hak atas informasi yang berkualitas, akurat, cepat, dan murah.
Selain itu, dengan disahkannya PERKI No. 1, Badan Publik yang dibebani kewajiban
melaksanakan UU KIP telah dibekali instrumen operasional untuk melakukan pengelolaan
dan pelayanan informasi publik.
Namun demikian, seperti halnya produk peraturan perundang-undangan yang baru
disahkan dan diundangkan memerlukan sosialisasi. PERKI No. 1 juga memerlukan sosialisasi.
Sosialisasi demikian diharapkan memperkuat pemahaman utuh terhadap UU KIP dan PERKI
No. 1 yang menjamin hak publik atas informasi publik pada satu sisi, dan kewajiban Badan
Publik dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada sisi lainnya.
Sosialisasi PERKI No. 1 telah banyak dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sejak mulai dari
penyusunannya, hingga setelah disahkan dan diundangkan dalam Berita Negara. Sosialisasi
tersebut dilakukan, baik dalam kegiatan diskusi, seminar, dan konsultasi yang menghadirkan
komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai narasumbernya.
Dalam perjalanannya, sosialisasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tersebut diperoleh
pengalaman bahwa banyak sekali hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika
sosialisasi memiliki kesamaan. Dengan kondisi seperti itu, Komisi Informasi Pusat
memandang perlunya instrumen lain dalam mendukung sosialisasi PERKI No. 1, yaitu
dengan menyusun dan menerbitkan Buku Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik.
Buku Tanya Jawab ini berisi hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam
sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu, yang lebih utama, buku ini
juga merupakan penjelasan PERKI No. 1 dalam bentuk tanya jawab sehingga lebih mudah
dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan PERKI No. 1.
Besar harapan kami agar Buku Tanya Jawab ini dapat bermanfaat sebagai salah satu
referensi dalam memahami PERKI No. 1.
Jakarta, Agustus 2010
Ahmad Alamsyah Saragih
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Kata Sambutan
Daftar Isi
Tanya Jawab
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
Informasi dan Informasi Publik
Pemohon dan Pengguna Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelompok Informasi Publik
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Informasi Publik yang Dikecualikan
Standar Layanan Informasi Publik
A.
B.
C.
D.
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Biaya Perolehan Informasi Publik
Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Keberatan
Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik (SPO)
Komisi Informasi
Lain-Lain
iii
v
vii
1
1
3
6
10
11
18
20
22
25
27
28
29
37
38
38
43
45
46
50
SEKILAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
1
Tanya
T
: Apakah UU KIP itu?
Jawab
J
: UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap
seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh Informasi Publik dalam
rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat
dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan
pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Selain itu, UU KIP adalah undang-undang yang memberikan kewajiban
kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik, serta membuka akses atas Informasi
Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat
luas, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif
(dengan permohonan oleh Pemohon Informasi Publik).
2
3
T
: Kapan UU KIP disahkan dan mulai berlaku?
J
: UU KIP disahkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku sejak 2 tahun
diundangkan, yaitu pada 30 April 2010.
T
: Prinsip-prinsip apa yang dianut UU KIP?
J
: UU KIP mengatur tentang beberapa prinsip keterbukaan informasi publik,
yaitu:
1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
2. Informasi yan dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan
publik yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.
Prinsip nomor 1 dan nomor 2 umumnya disebut maximum access limited
exemption principle yang menghendaki bahwa Informasi Publik harus
dapat diakses seluas-luasnya oleh setiap orang dan pengecualian
informasi yang bersifat ketat dan terbatas. Sedangkan pengecualian
informasi yang bersifat ketat dan terbatas berarti pengecualian informasi
harus sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum
melalui pertimbangan konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada publik dan pertimbangan bahwa dengan menutup
informasi dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada
membukanya dan sebaliknya.
Selain keempat prinsip di atas, meskipun UU KIP tidak mencantumkanya
secara tegas dalam bagian asasnya, dapat kita temukan beberapa prinsip
lainya yang secara eksplisit diatur dalam berbagai pasal dalam UU KIP
seperti:
1. Informasi proaktif, artinya Badan Publik secara proaktif perlu
menyebarluaskan informasi tanpa harus dengan permohonan;
2. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang cepat,
kompeten, dan independen;
3. Adanya ancaman sanksi bagi penghambat akses Informasi Publik.
4
5
T
: Mengapa UU KIP penting?
J
: Dengan adanya UU KIP, maka:
1. Ada jaminan hak bagi warga negara untuk mengetahui rencana,
program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik
termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak;
2. Dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang
baik;
3. Dapat mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
4. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau
5. Dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.
T
: Apa yang dijamin dalam UU KIP?
J
: Secara garis besar, terdapat beberapa hal utama yang dijamin dalam UU
KIP:
1. hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik termasuk hak
untuk mengajukan banding bila menemui hambatan dalam
mengakses Informasi Publik;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permohonan
Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana;
3. pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan Informasi Publik;
5. sanksi apabila terdapat pelanggaran;
6. adanya mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan jaminan hak
atas informasi.
6
T
: Apa yang penting dari pemberlakuan UU KIP?
J
: Berlakunya UU KIP bertujuan membawa perubahan paradigma Badan
Publik dalam mengelola informasi. Sebelum UU KIP berlaku, pengelolaan
informasi dilakukan dengan paradigma tertutup,, artinya seluruh informasi
adalah tertutup, kecuali yang diizinkan terbuka. Namun
Na
setelah UU KIP
diundangkan, paradigma pengelolaan informasi bergeser menjadi
pengelolaan informasi secara publik, artinya seluruh informasi adalah
terbuka (informasi publik), kecuali yang dikecualikan.
Informasi Pubik
Sebelum UU KIP
7
Informasi Publik
Setelah UU KIP
T
: Dalam kaitannya dengan pengecualian informasi, apa arti penting dari
pemberlakuan UU KIP?
J
: Bahwa sebelum UU KIP berlaku, pengecualian informasi tidak memiliki
parameter yang pasti. Pengecualian informasi dilakukan dengan
memperluas parameter dengan alasan birokrasi maupun politis.
Sedangkan setelah UU KIP berlaku, UU KIP memberikan parameter yang
pasti mengenai pengecualian informasi, yaitu dengan mensyaratkan
bahwa pengecualian harus didasarkan pada: (a) pengujian tentang
konsekuensi berdasarkan Pasal 17 UU KIP, dan (b) pengujian kepentingan
publik, serta (c) hanya berlaku sesuai dengan jangka waktu tertentu (masa
retensi).
SEKILAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PERKI NO. 1)
8
9
10
11
12
T
: Apa itu PERKI No. 1?
J
: PERKI No. 1 adalah Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan
Informasi Publik yang mengatur hal-hal yang belum jelas diatur dalam UU
KIP, khususnya tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
T
: Kapan PERKI No. 1 ditetapkan dan mulai berlaku?
J
: PERKI No. 1 ditetapkan pada 30 April 2010 dan mulai berlaku pada saat
diundangkan.
T
: Apa yang menjadi dasar kewenangan Komisi Informasi untuk menyusun
peraturan?
J
: Kewenangan Komisi Informasi untuk menyusun peraturan berasal dari
atribusi kewenangan yang diamanatkan dalam UU KIP Pasal 26 ayat (1)
huruf a dan b, bahwa Komisi Informasi bertugas untuk menetapkan
kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis.
T
: Apa yang menjadi dasar kewenangan Komisi Informasi untuk menyusun
PERKI No. 1?
J
: Kewenangan penyusunan peraturan tersebut didasarkan secara khusus
pada UU KIP Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), yang
menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib menyusun Petunjuk Teknis
Komisi Informasi serta tata cara permintaan Informasi Publik kepada
Badan Publik. Selain itu UU KIP juga memerintahkan Komisi Informasi
untuk menjalankan UU KIP, dengan demikian dihubungkan dengan
kewenangan membentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksana dan
kebijakan umum pelaksanaan UU KIP maka Komisi Informasi perlu
menetapkan berbagai peraturan agar UU KIP dapat dijalankan dengan
baik.
T
: UU KIP Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9),
mengamanatkan Komisi Informasi untuk menyusun Petunjuk Teknis
Komisi Informasi dan tata cara permohonan Informasi Publik kepada
Badan Publik. Kenapa Komisi Informasi menyusun peraturan, bukan
Petunjuk Teknis Komisi Informasi?
J
: Terdapat beberapa alasan kenapa Komisi Informasi menyusunnya sebagai
peraturan:
1. Komisi Informasi memiliki kewenangan atribusi dari UU KIP untuk
menyusun peraturan.
Seperti yang telah dijelaskan pada angka 10, Komisi Informasi memiliki
kewenangan atribusi dari UU KIP untuk menyusun peraturan terkait
dengan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik. Selain itu, sebagai
lembaga negara, peraturan yang dikeluarkan Komisi Informasi diakui
dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis peraturan
perundang-undangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang dibentuk oleh lembaga yang berwenang
dan diperintahkan pembentukkannya oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
Dalam hal demikian, pertama, Komisi Informasi adalah lembaga yang
berwenang untuk membentuk peraturan, karena Komisi Informasi
memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan. Kedua,
pembentukan peraturan tersebut diamanatkan oleh UU KIP untuk
dibentuk oleh Komisi Informasi.
2. Alasan tugas dan kewenangan yang disebutkan dalam UU KIP.
UU KIP menyebutkan beberapa tugas dan kewenangan Komisi
Informasi terkait dengan pelayanan Informasi Publik:
a. menyusun Petunjuk Teknis Komisi Informasi tentang tata cara
memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala
(Pasal 9 ayat (6));
b. menyusun Petunjuk Teknis Komisi Informasi tentang tata cara
menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat (Pasal 11
ayat (3));
c. menyusun tata cara permintaan Informasi Publik kepada Badan
Publik (Pasal 22 ayat (9));
d. menyusun kebijakan umum pelayanan Informasi Publik (Pasal 26
ayat (1) huruf b); dan
e. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Pasal 26
ayat (1) huruf b)).
Kelima tugas dan kewenangan Komisi Informasi tersebut disatukan
dalam bentuk peraturan Komisi Informasi, sehingga Peraturan Komisi
Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, selain berisi
mengenai pengaturan, juga berisi mengenai petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis Komisi Informasi.
Selain itu, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan Informasi
Publik, Komisi Informasi tidak bisa hanya menyusun petunjuk teknis,
tetapi juga harus mengatur mengenai bagaimana agar petunjuk teknis
tersebut bisa dilaksanakan. Dalam hal demikian, Komisi Informasi
harus pula mengatur mengenai organisasi pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik.
Lebih jauh, sebagai lembaga negara independen yang berfungsi
melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksananya, dan dengan
dibekali kewenangan untuk membuat kebijakan pelayanan Informasi
Publik, maka secara tidak langsung Komisi Informasi berwenang untuk
membuat peraturan yang dapat memperjelas hal-hal yang belum jelas
diatur dalam UU KIP, sehingga diharapakan dengan adanya peraturan
Komisi Informasi, ketentuan dalam UU KIP dapat dilaksanakan.
3. Alasan efektifitas pelaksanaan peraturan Komisi Informasi.
Yang diharapkan dari UU KIP adalah UU KIP ini dapat dilaksanakan
dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana, salah
satunya adalah PERKI No. 1. UU KIP Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3),
dan Pasal 22 ayat (9), mengamanatkan pembentukan Petunjuk Teknis
Komisi Informasi dan tata cara permohonan Informasi Publik. Amanat
pembentukan petunjuk teknis ini wajib dilaksanakan oleh Komisi
Informasi sebagai lembaga independen yang diberi wewenang atribusi
untuk melaksanakannya. Namun untuk efektifitas serta kemudahan
bagi Badan Publik untuk melaksanakannya, maka petunjuk teknis
tersebut dimuat dalam PERKI No. 1. Apabila dikemudian hari dirasa
masih perlu untuk dikeluarkan pedoman lain yang bersifat melengkapi
PERKI No. 1, pedoman tersebut dapat dikeluarkan Komisi Informasi
sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada.
13
T
: Jadi, petunjuk teknis Komisi Informasi tercakup dalam PERKI No. 1?
J
: Ya. PERKI No. 1 selain mengatur hal-hal yang belum jelas diatur dalam UU
KIP, juga mengatur mengenai petunjuk teknis Komisi Informasi tentang
tata cara menyampaikan dan menyediakan Informasi Publik secara
berkala dan setiap saat, tata cara permohonan Informasi Publik kepada
Badan Publik, dan standar layanan informasi publik.
INFORMASI DAN INFORMASI PUBLIK
14
T
: Apakah yang dimaksud dengan Informasi dan Informasi Publik dalam UU
KIP?
J
: Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.
Informasi Publik adalah informasi sebagaimana dimaksud di atas yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya yang sesuai dengan UU KIP, serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
15
T
: UU KIP hanya mengatur tentang akses informasi kepada Badan Publik.
Bagaimana dengan informasi yang ada pada badan privat? Misalnya
informasi tentang produk suatu perusahaan swasta?
J
: UU KIP hanya mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang berada di Badan Publik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1
angka 3 UU KIP dan Pasal 3 ayat (1) PERKI No.1. Jadi pengaturan UU KIP
hanya menyangkut akses informasi kepada Badan Publik sebagaimana
diatur dalam UU KIP.
Informasi yang diperoleh dari badan privat tidak diatur dalam UU KIP
melainkan diatur dalam undang-undang khusus lainnya, misalnya
mengenai informasi tentang perlindungan konsumen diatur dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
16
17
18
T
: Apabila suatu informasi publik dihasilkan oleh suatu badan publik tetapi
informasi tersebut berada di badan publik lain, apakah badan publik lain
tersebut juga berkewajiban mengelola dan menyediakannya
berdasarkan UU KIP?
J
: Ya, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Apabila ada
permohonan terhadap informasi tersebut, badan publik wajib melakukan
uji konsekuensi atau dapat pula mengkonsultasikan kepada badan publik
yang menghasilkan informasi tersebut sebelum mengecualikannya.
T
: Apakah seluruh Informasi Publik adalah informasi yang dapat diakses
oleh Publik?
J
: Tidak. Sebagian besar Informasi Publik dapat diakses oleh masyarakat,
sedang sebagian kecil lainnya masuk dalam kelompok informasi yang
dikecualikan.
T
Apakah informasi yang dihasilkan sebelum UU KIP berlaku juga dapat
diakses oleh publik?
Ya, karena UU KIP mengatur mengenai hak akses terhadap semua
informasi yang tersedia di badan publik, sedangkan kewajiban
mendokumentasikan sudah diatur dalam undang-undang dibidang
kearsipan.
J
19
T
: Apakah yang dimaksud dengan Badan Publik dalam UU KIP dan PERKI
No. 1?
J
: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
20
T
: Definisi Badan Publik dalam UU KIP tidak menyebutkan secara eksplisit
BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam
definisi Badan Publik. Namun, di Pasal 14, 15, dan 16 BUMN/BUMD,
partai politik, dan organisasi non-pemerintah disebut. Apakah hal itu
berarti bahwa BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi nonpemerintah tidak memiliki kewajiban di luar Pasal 14, 15, dan 16?
J
: Meskipun dalam Pasal 1 UU KIP definisi Badan Publik tidak menyebutkan
secara eksplisit BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi nonpemerintah, tetapi definisi tersebut menyebutkan bahwa badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD.
BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi non-pemerintah adalah Badan
Publik yang termasuk dalam pengertian ini.
Pasal 14 dan 15 sendiri hanya mengatur secara lebih khusus kewajiban
Partai Politik dan BUMN/BUMD. Hal yang sama juga terjadi dengan
organisasi non-pemerintah yang diatur secara khusus dalam Pasal 16.
Pengaturan Pasal 14, 15, dan 16 hanya terbatas pada kewajiban terkait
informasi yang wajib tersedia setiap saat dan tentunya tidak berarti
bahwa kewajiban badan-badan ini hanya terbatas pada Pasal-pasal
tersebut. Pengaturan pada Pasal 14, 15, dan 16 tidak mungkin muncul jika
tidak termasuk dalam pengertian definisi Badan Publik di dalam Pasal 1.
Selain itu, PERKI No. 1 sebagai peraturan pelaksana UU KIP, menegaskan
kembali bahwa BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi nonpemerintah, sebagai Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan
UU KIP. Dengan demikian, BUMN/BUMD, partai politik, dan organisasi
non-pemerintah juga merupakan Badan Publik yang dibebani kewajiban
melaksanakan UU KIP.
21
T
: Sejauhmana tanggungjawab pelaksanaan UU KIP oleh partai politik,
BUMN/BUMD, dan organisasi non pemerintah?
J
: Secara umum, partai politik, BUMN/BUMD, dan organisasi non
pemerintah memikul tanggungjawab melaksanakan UU KIP sama dengan
tanggungjawab Badan Publik lainnya.
Namun, terkait dengan kewajiban dalam menyediakan informasi setiap
saat, BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi non pemerintah memiliki
kewajiban yang khusus yang diatur pada Pasal 14, 15, dan 16. Pasal 14, 15,
dan 16 memberi panduan jenis informasi yang wajib disediakan setiap
saat secara lebih spesifik. Hal ini bukan berarti bahwa informasi publik lain
selain informasi publik dalam Pasal 14, 15, dan 16 tidak dapat diminta,
sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan terdapat
permohonan terhadap Informasi Publik tersebut, maka harus diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik.
22
23
T
: Apakah dengan demikian tanggungjawab menyediakan Informasi Publik
oleh partai politik, BUMN/BUMD, dan organisasi non pemerintah hanya
terbatas pada Informasi Publik yang disebutkan dalam Pasal 14, Pasal
15, dan Pasal 16?
J
: Tidak. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanggungjawab
pelaksanaan UU KIP oleh partai politik, BUMN/BUMD, dan organisasi non
pemerintah sama dengan tanggungjawab Badan Publik lainnya. Oleh
karena itu, Informasi Publik yang wajib disediakan partai politik,
BUMN/BUMD, dan organisasi non pemerintah adalah Informasi Publik
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ditambah
dengan Informasi Publik lainnya yang sifatnya terbuka untuk diakses
(Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala,
Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta, dan informasi publik lain
yang dapat diminta sepanjang tidak termasuk informasi dikecualikan).
Jadi, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 hanya memberikan kewajiban yang
lebih khusus bagi partai politik, BUMN/BUMD, dan organisasi non
pemerintah terkait kewajibannya menyediakan Informasi Yang Wajib
Tersedia Setiap Saat.
T
: Apa kriteria untuk menentukan ruang lingkup badan publik? Dan Apa
saja Badan Publik yang dimaksud oleh UU KIP?
J
: Kriteria untuk menentukan ruang lingkup Badan Publik yang dibebani
kewajiban melaksanakan UU KIP dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU
KIP, yaitu:
a. eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
b. badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, baik, yang menerima dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya; atau
c. badan non penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah yang
sebagian atau seluruh danaya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
Badan Publik sebagaimana dimaksud UU KIP adalah badan publik dengan
kriteria di atas termasuk BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi non
pemerintah.
24
T
: Bagaimana mengidentifikasi suatu lembaga sebagai Badan Publik
sebagaimana diatur dalam UU KIP?
J
: Gunakan Pasal 1 angka 3 UU KIP sebagai kriteria untuk menentukan
apakah suatu badan publik dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP.
Penentuan apakah suatu lembaga merupakan Badan Publik dapat pula
dilakukan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik. Sebelum memeriksa dan memutus sengketa informasi,
Komisi Informasi akan memeriksa dan menetapkan terlebih dahulu
apakah suatu lembaga termasuk Badan Publik atau tidak.
25
T
: Apa saja kewajiban Badan Publik?
J
: Kewajiban-kewajiban Badan Publik antara lain:
1. menyediakan dan memberikan Informasi Publik, baik secara aktif
(tanpa melalui permohonan) maupun secara pasif (dengan
permohonan);
2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
3. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional
layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
4. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi
Publik atas seluruh Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima Badan Publik;
5. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab serta wewenangnya;
6. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,
termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor
Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
7. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
8. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi
Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi
Publik sesuai dengan PERKI No. 1 serta menyampaikan salinan laporan
kepada Komisi Informasi; dan
11. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informasi Publik pada instansinya.
PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
26
27
T
: Siapakah Pemohon Informasi Publik?
J
: Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam UU KIP dan PERKI No. 1.
T
: Jika UU KIP hanya mengatur bahwa pemohon informasi hanyalah warga
negara atau badan hukum Indonesia, bagaimana dengan warga negara
dan/atau badan hukum asing yang ingin memperoleh informasi dari
Badan Publik?
J
: UU KIP tidak mengatur mengenai pemohon informasi oleh warga negara
dan/atau badan hukum asing. Permohonan informasi oleh warga negara
dan/atau badan hukum asing diatur, salah satunya dalam Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang
Asing.
Namun demikian, karena hak atas informasi pada prinsipnya juga
merupakan hak setiap orang, maka pemenuhan akses informasi terhadap
warga negara asing untuk kepentinganya juga perlu diperhatikan
meskipun tidak diatur dalam UU KIP, misalnya warga negara asing yang
berada di Indonesia dalam rangka wisata. Untuk kepentinganya secara
wajar, merekapun perlu diberikan jaminan untuk memperoleh informasi
tertentu (informasi lengkap tentang transportasi, objek wisata, atau
informasi darurat).
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
28
29
T
: Apa itu PPID?
J
: PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan
Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
T
: Apa tugas dan tanggungjawab PPID?
J
: Secara umum, PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik
yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik.
Tanggungjawab PPID dalam rangka penyimpanan dan pendokumentasian
Informasi Publik:
1. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
2. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik
dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
3. mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh
setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh
pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan.
Tanggungjawab PPID dalam rangka penyediaan, pengumuman, dan
pelayanan Informasi Publik:
1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi
Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh
publik.
2. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
melalui pengumuman dan/atau permohonan.
a. Dalam rangka pengumuman PPID wajib mengkoordinasikan:
i. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara
efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
dan
ii. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang
baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk
setempat.
b. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID wajib:
i. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat
diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai
unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan
Informasi Publik;
ii. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
iii. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik
secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi
Publik ditolak;
iv. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang
dikecualikan beserta alasannya; dan
v. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau
petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas
layanan Informasi Publik.
Tanggungjawab PPID dalam rangka pengelolaan keberatan:
Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar
pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian
keberatan di internal Badan Publik.
30
T
: Apa wewenang PPID?
J
: PPID berwenang:
1. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam
melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
melalui pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal
17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian;
3. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
informasi
yang
dimohon
termasuk
informasi
yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan
4. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah
wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan (dalam hal Badan Publik
memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi).
31
32
T
: Kepada siapa PPID mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,
tanggungjawab, dan wewenangnya?
J
: PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas,
tanggung jawab, dan wewenangnya.
T
: Apakah UU KIP mengamanatkan jabatan PPID sebagai jabatan struktural
baru yang terpisah dari jabatan struktural lain yang telah ada?
J
: Tidak. Fungsi PPID dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ada. Namun
demikian, baik UU KIP maupun PERKI No. 1 tidak membatasi Badan Publik
untuk membangun dan mengembangkan organisasi pelayanan Informasi
Publik pada masing-masing Badan Publik. Hal ini karena tujuan utama dari
UU KIP dan PERKI No. 1 adalah memberikan jaminan dan kepastian agar
masyarakat mendapatkan Informasi Publik yang mereka butuhkan.
Dalam hal Badan Publik menilai bahwa mereka perlu untuk membentuk
organisasi pelayanan Informasi Publik yang terpisah dengan jabatan
struktural/organisasi lain yang telah ada, maka Badan Publik dapat
membangun dan mengembangkan organisasi tersebut. Demikian pula
dalam hal Badan Publik menganggap tidak diperlukan struktur baru yang
terpisah dengan struktur yang telah ada, maka jabatan PPID dapat
dilekatkan fungsinya kepada struktur yang telah ada, dengan ketentuan
memiliki fungsi yang relatif sama dengan fungsi PPID, sehingga pelayanan
Informasi Publik dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.
33
T
: Bagaimana Badan Publik menunjuk atau menempatkan PPID?
J
: Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan Badan Publik terkait
dengan penunjukkan dan penetapan PPID:
1. Penunjukkan dan penetapan PPID diserahkan kepada masing-masing
Badan Publik.
2. Fungsi PPID dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ada. Dengan kata
lain, fungsi PPID dapat dilekatkan pada tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) pejabat yang telah ada.
3. Penunjukkan dan penetapan PPID dilakukan berdasarkan analisa
tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID sebagaimana diatur
dalam UU KIP dan PERKI No. 1. Sehingga berdasarkan beban tugas,
tanggungjawab, dan kewenangan tersebut, Badan Publik dapat
menentukan kualifikasi pejabat mana yang dapat ditunjuk dan
ditetapkan sebagai PPID.
4. Penunjukkan dan penetapan PPID harus dilakukan dengan
mempertimbangan rentang kendali/kewenangan yang dimiliki pejabat
tersebut untuk melakukan koordinasi antar bidang/unit/ divisi pada
Badan Publik dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
5. Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPID harus memiliki
kompetensi tidak hanya terbatas pada bidang informasi dan
dokumentasi tetapi juga memahami substansi informasi yang dikelola
Badan Publik sehingga dapat menimbang dengan baik dalam
mengecualikan suatu Informasi Publik.
34
35
T
: Apakah Badan Publik dapat menunjuk lebih dari satu PPID?
J
: Ya, tetapi Badan Publik harus:
1. Menetapkan PPID utama dan PPID pembantu;
2. Menetapkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang masing-masing
PPID utama dan PPID pembantu;
3. Menetapkan garis rentang koordinasi antara PPID utama dan PPID
pembantu.
T
: Bagaimana contoh struktur bagan PPID dalam hal Badan Publik menunjuk
lebih dari satu PPID dan melekatkan fungsi PPID pada jabatan yang telah
ada?
J
:
A. Badan Publik dengan Banyak Unit/Satuan Kerja, misal pada
Kementerian dapat terjadi setidaknya dua pola:
1.
PPID utama melimpahkan seluruh wewenangnya kepada PPID
pembantu
Keterangan:
1. Tanggungjawab PPID utama:
a. Mengkoordinasikan
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik;
b. Mengkoordinasikan PPID pembantu dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik;
c. Mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik kepada PPID pembantu, termasuk
kewenangan pengujian tentang konsekuensi; dan
d. Mengkoordinasikan pelayanan Informasi Publik
2. Tanggungjawab PPID pembantu:
a. PPID pembantu bertugas melaksanakan penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
Badan Publik sesuai dengan kewenangannya;
b. Melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan
kepadanya, termasuk kewenangan pengujian tentang konsekuensi
sesuai dengan kewenangannya; dan
c. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
2.
PPID utama melimpahkan sebagian wewenangnya kepada PPID
pembantu
Keterangan:
1. Tanggungjawab PPID utama:
a. Mengkoordinasikan
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik;
b. Mengkoordinasikan PPID pembantu dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik;
c. Mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik kepada PPID pembantu, tetapi
tidak termasuk kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi
untuk menilai apakah Informasi Publik termasuk sebagai Informasi
Publik yang dikecualikan atau tidak; dan
d. Mengkoordinasikan pelayanan Informasi Publik.
2. Tanggungjawab PPID pembantu:
a. PPID pembantu bertugas melaksanakan penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
Badan Publik;
b. Melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan PPID utama
yang didelegasikan kepadanya; dan
c. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
B. Badan Publik dengan sedikit atau satu unit/satuan kerja, misal pada
organisasi non-pemerintah yang hanya terdiri dari satu kantor.
Keterangan:
PPID dalam skema ini sekaligus merangkap sebagai Petugas Informasi
yang bertugas melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik. Selain itu, PPID
dalam skema ini bertugas melakukan pengujian konsekuensi untuk
memutuskan suatu informasi dikecualikan atau terbuka untuk diakses
publik.
36
T
: Apa saja kelengkapan personel yang dibutuhkan oleh PPID dalam
melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya?
J
: PPID dapat dibantu pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam
melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya. Namun
demikian,
Badan
Publik
harus
mempertimbangkan
untuk
mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia
yang telah ada. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula ketersediaan
sumber daya seperti anggaran dan fasilitas untuk memberikan dukungan
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, serta kepentingan layanan
Informasi Publik.
Selain itu, perlu juga dipertimbangkan atau diatur tentang dukungan
satuan kerja terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID
misalnya dengan memberikan kewajiban terhadap setiap satuan kerja
untuk membuat, mendokumentasikan, dan menyerahkan informasi di
setiap satuan kerja kepada PPID.
37
T
: Dalam hal PPID memiliki personel pendukung, apa tugas dan
tanggungjawab masing-masing personel PPID tersebut?
J
: Tugas dan tanggungjawab personel PPID adalah membantu PPID dalam
melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan dalam
menyelenggarakan layanan Informasi Publik sesuai dengan bidang tugas
dan/atau keahliannya menurut ketetapan dari Kepala Badan Publik yang
bersangkutan.
38
T
: Bagaimana jika Badan Publik belum membentuk PPID?
J
: Selama belum terbentuk PPID, tanggung jawab sebagai PPID dilaksanakan
oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.
KELOMPOK INFORMASI PUBLIK
39
40
T
: Kelompok Informasi Publik apa saja yang diatur dalam UU KIP?
J
: Kelompok Informasi Publik dalam UU KIP:
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi Publik lain yang disediakan atas dasar permintaan dan
5. Informasi Publik yang dikecualikan.
T
: Bagaimana UU KIP mengatur kelompok Informasi Publik berdasarkan
cara perolehannya?
J
:
1. Informasi Publik yang diperoleh tanpa dasar permintaan, yaitu
a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
2. Informasi Publik yang hanya dapat diperoleh berdasarkan permintaan,
yaitu:
a. Secara umum adalah seluruh Informasi Publik selama bukan
merupakan informasi yang dikecualikan; dan
b. Termasuk Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
INFORMASI PUBLIK
YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
41
T
: Informasi Publik apa yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala?
J
: Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala sekurangkurangnya terdiri atas:
a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya; dan
2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural;
b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
1. nama program dan kegiatan;
2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat;
8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
Badan Publik Negara; dan
9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan
Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang
dijalankan beserta capaiannya;
d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
4. daftar aset dan investasi;
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang
ditolak; dan
4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik;
f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundangundangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam
proses pembuatan;
2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau
Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab
yang dapat dihubungi;
h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
i.
j.
42
43
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan
Publik yang bersangkutan;
informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait; dan
informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
T
: Berapa jangka waktu penyediaan dan pengumuman Informasi Publik
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala?
J
: Penyediaan dan pengumuman secara berkala Informasi Publik yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 1 (satu) tahun sekali.
T
: Bagaimana Badan Publik negara menyediakan dan mengumumkan
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala?
J
: Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya:
1. melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah
diakses oleh masyarakat;
2. melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh
masyarakat;
3. mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah
dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang
digunakan penduduk setempat; dan
4. harus memperhatikan bentuk yang memudahkan bagi masyarakat
dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
44
T
: Informasi Publik apa yang wajib diumumkan secara serta merta?
J
: Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum antara lain:
a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan
industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;
e.
f.
45
46
informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; atau
informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
T
: Kapan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta wajib
diumumkan?
J
: Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta wajib
diumumkan tanpa penundaan.
T
: Bagaimana Badan Publik mengumumkan Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara serta merta?
J
: Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan
Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta dengan
menggunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dipahami, serta media
yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
Berbagai cara yang efektif untuk menyampaikan informasi apabila
keadaan darurat terjadi kepada masyarakat yang potensial menjadi
korban harus dipikirkan sejak awal melalui standar pengumuman
informasi yang wajib dibuat oleh lembaga yang bertanggungjawab terkait
keadaan darurat. Standar tersebut juga seharusnya mengatur agar
sebelum keadaan darurat terjadi, lembaga yang bertanggungjawab
seharusnya sudah menyampaikan informasi tentang keadaan darurat
yang mungkin timbul dan informasi apa yang akan disampaikan sehingga
masyarakat yang potensial menjadi korban dapat mempersiapkan diri dan
faham tindakan yang harus diambil bila keadaan darurat terjadi.
47
48
49
T
: Kenapa Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta
harus diumumkan tanpa penundaan dan dengan bahasa yang mudah
dipahami, serta menggunakan media yang tepat?
J
: Agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat tersebut sehingga
dapat meminimalisir akibat/dampak buruk yang ditimbulkan.
T
: Apa yang wajib dimiliki Badan Publik terkait dengan kewajiban
mengumumkan Informasi Publik yang sifatnya serta merta?
J
: Setiap Badan Publik serta pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja
dari Badan Publik yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman
informasi serta merta.
T
: Apa yang harus terdapat dalam standar pengumuman informasi serta
merta?
J
: Standar pengumuman informasi sekurang-kurangnya meliputi:
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum
maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian
kerja dari Badan Publik tersebut;
c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
d. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
g. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak
yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak
yang ditimbulkan.
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
50
T
: Informasi Publik apa yang wajib tersedia setiap saat?
J
: Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nomor;
2. ringkasan isi informasi;
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
6. bentuk informasi yang tersedia; dan
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut;
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan
atau kebijakan tersebut;
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut;
4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
dan
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PERKI No. 1;
d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan, antara lain:
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan
keuangan;
2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah
karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
51
52
berat yang pernah diterima;
3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara
khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya;
surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang
diberikan;
data perbendaharaan atau inventaris;
rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
agenda kerja pimpinan satuan kerja;
informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan
Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan
dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindakannya;
daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KIP;
informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 PERKI No. 1 bagi penerima izin dan/atau
penerima perjanjian kerja;
informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.
T
: Apa makna Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat?
J
: Informasi Publik yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap
tersedia untuk bisa langsung diberikan ketika terdapat permohonan
terhadap Informasi Publik tersebut.
T
: Bagaimana Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat kepada publik?
J
: Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap
saat melalui mekanisme permohonan Informasi Publik. Dengan kata lain,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat adalah Informasi Publik
yang bersifat pasif. Badan Publik hanya wajib menyediakan Informasi
Publik tersebut dan memberikannya ketika terdapat permohonan
Informasi Publik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi Badan Publik
untuk lebih proaktif mengumumkan beberapa Informasi yang Wajib
Tersedia Setiap kepada publik apabila ada sarana yang memadai seperti
situs resmi. Tindakan proaktif ini akan mengurangi beban badan publik
sendiri untuk menjawab setiap permohonan Informasi Publik yang masuk.
53
54
55
T
: Dalam daftar Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat terdapat
Daftar Informasi Publik. Apa yang dimaksud dengan Daftar Informasi
Publik?
J
: Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
T
: Apa pentingnya Daftar Informasi Publik dalam kaitannya dengan
pelayanan Informasi Publik?
J
: Pertama, Daftar Informasi Publik adalah daftar yang wajib tersedia setiap
saat di Badan Publik. Kedua, Daftar Informasi Publik dapat mempermudah
petugas informasi dalam melayani permohonan Informasi Publik. Selain
itu, Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu
penyusunan database Informasi Publik dan mengetahui Informasi Publik
apa saja yang dikuasainya serta keberadaaan Informasi Publik tersebut
berada di unit/satuan kerja mana, karena sering kali masing-masing
unit/satuan kerja di dalam Badan Publik tidak mengetahui informasi apa
yang berada di unit/satuan kerja lain. Ketiga, memudahkan masyarakat
saat mencari informasi. Selain itu juga menginformasikan kepada publik
mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik.
T
: Apakah Daftar Informasi Publik hanya berisi daftar seluruh Informasi
Publik yang terbuka?
J
: Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Badan Publik membuat
Daftar Informasi Publik yang memuat daftar Informasi Publik yang
dikecualikan. Hal ini dilakukan guna mempermudah petugas informasi
dalam melayani permohonan Informasi Publik, sehingga petugas
informasi dengan mudah mengetahui status Informasi Publik, apakah
terbuka atau dikecualikan.
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
56
57
T
: Apa yang dimaksud dengan Informasi Publik yang dikecualikan?
J
: Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik
sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.
T
: Kapan suatu Informasi Publik dikecualikan?
J
: Informasi Publik dikecualikan apabila dipertimbangkan bahwa membuka
Informasi Publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 UU KIP serta setelah dipertimbangkan secara
saksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
58
T
: Apa alasan tentang konsekuensi yang timbul sehingga suatu Informasi
Publik dikecualikan?
J
: Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17
UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:
1. menghambat proses penegakan hukum;
2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. mengungkap rahasia pribadi seseorang;
Selain itu, yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan adalah:
1. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan.
2. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
Alasan untuk mengecualikan informasi dengan metode pengujian
konsekuensi biasa diistilahkan dengan uji konsekuensi (consequential
harm test).
59
T
: Bagaimana suatu Informasi Publik dikecualikan?
J
: Pengecualian Informasi Publik dilakukan dengan melakukan dua
uji/pertimbangan, yaitu:
a. pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan atau secara teoritis disebut dengan uji konsekuensi;
b. serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau secara teoritis dikenal dengan uji
kepentingan public (balancing public interest test).
Kedua uji/pertimbangan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP. Secara
operasional, uji/pertimbangan konsekuensi diatur secara khusus di dalam
Pasal 17 UU KIP.
Dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Pengujian tentang konsekuensi didasarkan alasan dalam Pasal 17 UU
KIP.
2. Dalam hal pengujian tentang konsekuensi berdasarkan yang terdapat
pada undang-undang lain sebagiamana diatur pada Pasal 17 huruf j
UU KIP, maka badan publik wajib menyebutkan ketentuan tersebut
secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacunya.
3. Alasan pengecualian Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis
dan disertakan dalam surat keputusan PPID atas penolakan
permohonan Informasi Publik.
Tentunya sesuai dengan UU KIP, maka pengecualian tidak dapat hanya
dilakukan berdasarkan uji/pertimbangan konsekuensi saja, namun juga
harus melalui uji kepentingan publik. Dengan kata lain menimbang juga
sejauh mana suatu informasi yang akan dikecualikan berdasarkan
uji/pertimbangan konsekuensi dapat dibuka karena adanya kepetingan
publik yang lebih besar untuk membuka dibanding menutupnya, atau
sebaliknya, misalnya untuk membuka pelanggaran HAM berat.
60
61
62
T
: Apakah yang dikecualikan dokumennya atau materi Informasi
Publiknya?
J
: Pada prinsipnya, yang dikecualikan adalah materi Informasi Publiknya,
bukan dokumennya. Namun, dalam hal suatu dokumen berisi materi
Informasi Publik yang seluruhnya dikecualikan, maka dokumen tersebut
dapat dikecualikan untuk diakses oleh publik.
T
: Apa yang dilakukan Badan Publik apabila suatu dokumen mengandung
sebagian materi Informasi Publik yang dikecualikan?
J
: Dalam hal suatu dokumen mengandung sebagian materi Informasi Publik
yang dikecualikan, maka materi Informasi Publik yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan atau dikaburkan informasinya (misal nama
orang diganti sehingga melindungi rahasia pribadi, dll), sehingga Informasi
Publik dalam dokumen yang sifatnya tidak dikecualikan tetap dapat
diakses oleh publik.
T
: Bagaimana Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi
Informasi Publik yang dikecualikan?
J
: Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi Publik
yang dikecualikan, sedangkan materi Informasi Publik yang boleh diakses
oleh publik tidak dihitamkan atau dikaburkan. Setelah itu, terhadap
materi Informasi Publik yang dikecualikan tersebut harus diberikan alasan
tertulis.
Contoh I (penghitaman nama):
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboraturium, xxxx dinyatakan telah
mengidap penyakit HIV/AIDS.
Contoh II (pengaburan nama):
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboraturium, PASIEN (tanpa nama)
dinyatakan telah mengidap penyakit HIV/AIDS.
63
T
: Apakah pengecualian terhadap sebagian Informasi Publik dapat
dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap
keseluruhan Informasi Publik?
J
: Tidak. Pengecualian sebagian materi Informasi Publik dalam suatu
dokumen Informasi Publik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan dokumen Informasi
Publik tersebut.
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
64
65
A.
66
T
: Bagaimana masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik?
J
: Masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik dengan:
1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik; dan/atau
3. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan.
T
: Bagaimana Badan Publik memenuhi hak publik terhadap Informasi
Publik?
J
: Badan Publik memenuhi hak publik terhadap Informasi Publik melalui:
a. pengumuman Informasi Publik; dan
b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
T
: Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengumuman Informasi Publik?
J
: Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumuman Informasi
Publik adalah:
a) Informasi yang wajib diumumkan. Kategori informasi yang wajib
diumumkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala serta informasi yang wajib diumummkan serta merta.
b) Media yang digunakan. Dalam hal pengumuman informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala, media yang digunakan
oleh Badan Publik sekurang-kurangnya adalah papan pengumuman.
Namun demikian, untuk Badan Publik negara, selain menggunakan
papan pengumuman juga harus menggunakan situs resmi sebagai
c)
d)
media pengumuman. Hal ini dikarenakan Badan Publik negara
memiliki kepentingan yang paling besar dalam hal keterbukaan dan
umumnya memiliki sumber daya yang lebih dibandingkan Badan
Publik non negara seperti organisasi non pemerintah atau partai.
Sedangkan untuk informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta dilakukan dengan media yang paling efektif dalam menjangkau
masyarakat sehingga informasi dapat disampaikan secara tepat dan
akurat.
Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam pengumuman adalah Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami oleh masyarakat
umum. Badan Publik juga dapat mempertimbangkan penggunaan
bahasa setempat dalam hal mengumumkan informasi.
Sarana dan prasarana. Dalam menyampaikan informasi secara utuh,
cepat, dan akurat, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai
seperti
tersedianya
meja
pelayanan
informasi
atau
terdokumentasinya daftar informasi seara baik ataupun ketersediaan
situs resmi apabila memungkinkan. Untuk itu, sarana dan prasarana
bagi pengelolaan dan layanan informasi perlu diperhatikan oleh
Badan Publik.
Selain itu, dalam pengumuman informasi, sepanjang dimungkinkan Badan
Publik sebaiknya pula menyampaikan informasi dalam bentuk yang
memudahkan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda untuk
memperoleh informasi.
B. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
67
68
69
T
: Bagaimana Permohonan Informasi Publik dilakukan?
J
: 1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis maupun
tidak tertulis.
2. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
a. mengisi formulir permohonan; dan
b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila
dibutuhkan.
3. Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID
memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir
permohonan.
T
: Kepada siapa permohonan informasi ditujukan?
J
: Permohonan informasi ditujukan kepada PPID Badan Publik melalui
petugas Meja Informasi.
T
J
: Apa yang dimaksud dengan Meja Informasi?
: Berdasarkan PERKI No. 1, Meja Informasi adalah tempat pelayanan
informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik. Tempat ini dilengkapi
berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informas agar
memudahkan pencari Informasi Publik dalam mendapatkan layanan.
70
71
T
: Dalam hal Badan Publik belum memiliki PPID, kepada siapa permohonan
informasi ditujukan?
J
: Permohonan dapat diajukan kepada unit/satuan kerja di Badan Publik
yang membidangi urusan informasi dan dokumentasi atau hubungan
masyarakat (Humas).
T
: Bagaimana cara mengajukan permohonan Informasi Publik ?
J
: Pengajuan permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung baik tertulis maupun tidak tertulis.
Permohonan secara langsung dapat dilakukan dengan datang ke Badan
Publik. Sedangkan permohonan secara tidak langsung dilakukan dengan
menggunakan sarana misalnya, surat menyurat atau telepon.
Permohonan secara tertulis dapat dilakukan dengan mengisi formulir
permohonan atau membuat surat permohonan dengan memuat hal-hal
yang harus ada dalam formulir permohonan agar mudah dipahami oleh
petugas. Permohonan secara tidak tertulis/lisan yang diajukan secara
tidak langsung, misalnya melalui telepon harus dituangkan oleh petugas
ke dalam formulir permohonan. Demikian juga terhadap pemohon yang
memiliki kemampuan yang berbeda (penyandang cacat) sehingga tidak
dapat menuangkan permohonanya ke dalam formulir atau surat.
72
T
: Hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya wajib dituliskan dalam
formulir permohonan Informasi Publik?
J
: Formulir permohonan sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan
permohonan Informasi Publik di registrasi;
b. nama;
c. alamat;
d. pekerjaan;
e. nomor telepon/e-mail;
f. rincian informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan informasi;
h. cara memperoleh informasi; dan
i. cara mendapatkan salinan informasi.
nomor
setelah
Formulir permohonan Informasi Publik di atas wajib disediakan oleh
badan publik sebagai salah satu standar layanan yang diatur dalam PERKI
No.1.
73
74
T
: Dalam PERKI No. 1 diatur bahwa permohonan informasi dilakukan
dengan mengisi formulir permohonan informasi. Apakah permohonan
dapat dilakukan tanpa mengisi formulir permohonan informasi?
J
: Ya, dapat. Permohonan informasi tidak harus dilakukan dengan mengisi
formulir permohonan informasi yang disediakan Badan Publik, tetapi
dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan sendiri, di mana
surat permohonan tersebut harus memuat hal-hal yang harus ada dalam
formulir permohonan informasi sebagaimana diatur dalam PERKI No. 1.
T
: Bagaimana cara mengisi formulir permohonan Informasi Publik?
J
: Berikut ini contoh pengisian formulir:
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat
Telp. (021) 58900158 / Faks. (021) 58900159
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
Nomor Pendaftaran: …
Nama
Alamat
Pekerjaan
Nomor Telepon/Email
:
:
:
:
Aulia Ulfa
Jl. Keterbukaan No. 1, Jakarta Pusat
Mahasiswa
081847589012 / [email protected]
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan:
1. Data dan jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima
Komisi Informasi;
2. Data dan jumlah sengketa informasi yang layak untuk ditangani;
3. Data dan jumlah sengketa informasi yang telah diputus oleh
Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi;
4. Data dan jumlah tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi.
Tujuan Penggunaan Informasi:
Sebagai bahan untuk menyusun skripsi.
Cara Memperoleh Informasi:
Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat
√ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi:
√ Mengambil Langsung
Kurir
Pos
Faksimili
E-mail
Jakarta, 2 Agustus 2010
75
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
Pemohon Informasi
(Sukirno)
(Aulia Ulfa)
T
: Bagaimana cara mengajukan permohonan Informasi Publik melalui
surat?
J
: Permohonan yang dilakukan melalui surat perlu memperhatikan hal-hal
yang perlu ada dalam formulir permohonan Informasi Publik. Hal ini
bertujuan untuk mempermudah petugas dalam melayani permohonan.
Berikut ini contoh surat permohonan Informasi Publik:
Jakarta, 2 Agustus 2010
Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Hormat Saya,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama
: Aulia Ulfa
Alamat
: Jl. Keterbukaan No. 1, Jakarta Pusat
Pekerjaan
: Mahasiswa
Nomor Telepon/Email
: [email protected]
Melalui surat ini, saya ingin mengajukan permohonan informasi berupa
salinan:
1. Data dan jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima
Komisi Informasi;
2. Data dan jumlah sengketa informasi yang layak untuk ditangani;
3. Data dan jumlah sengketa informasi yang telah diputus oleh Komisi
Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi;
4. Data dan jumlah tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi.
Adapun informasi yang saya mohon tersebut adalah untuk dipergunakan
dalam menyusun skripsi saya.
Saya harap, Komisi Informasi Pusat berkenan memberikan informasi yang
saya minta tersebut dan mengirimkan salinannya ke alamat sebagaimana
yang saya sebutkan di atas dengan memberikan rincian biaya fotocopy
salinan dan biaya kirim.
Atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.
Hormat saya,
ttd
Aulia Ulfa
76
T
: Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar permohonan Informasi
Publik dapat dilakukan dengan baik ?
J
: Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan
permohonan secara baik dan benar:
1. Pastikan anda mengisi dengan benar formulir permohonan informasi
yang disediakan oleh badan publik;
2. Apabila permohonan tidak menggunakan formulir permohonan
informasi, tetapi dengan surat, pastikan surat memuat hal-hal yang
harus ada dalam formulir permohonan informasi sebagaimana diatur
dalam PERKI No. 1;
3. Pastikan menulis dengan benar, jelas, dan rinci informasi yang kita
minta, sehingga memudahkan Badan Publik untuk mencari dan
menyediakannya;
4. Pastikan surat kita tertuju kepada PPID;
5. Pastikan kita menerima tanda bukti penerimaan dari badan publik
atas surat permohonan kita;
6. Apabila surat permohonan dikirimkan melalui pos, maka pastikan
memiliki surat tanda bukti tercatat yang menerangkan bahwa surat
kita telah diterima oleh badan publik;
7. Pastikan mencatat tanggal terima surat permohonan kita oleh badan
publik untuk memudahkan menghitung jangka waktu 10 hari kerja
bagi badan publik dalam menanggapi permohonan kita;
8. Apabila badan publik memberikan tanggapan atas permohonan
informasi kita, maka terdapat dua bentuk tanggapan:
a. Surat pemberitahuan yang berisi menerima permohonan anda
(baik seluruhnya atau sebagian);
b. Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan apabila
informasi yang anda mohon dianggap sebagai informasi yang
dikecualikan;
9. Apabila badan publik memberikan pemberitahuan tertulis untuk
memperpanjang waktu penyediaan dan pemberian informasi, maka 7
hari kerja terhitung sejak diberikannya surat pemberitahuan tersebut,
badan publik harus menyediakan dan memberikan informasi yang kita
minta. Apabila informasi tidak diberikan setelah perpanjangan 7 hari
kerja berarti badan publik telah melanggar ketentuan jangka waktu
pelayanan sebagaimana diatur dalam PERKI No.1;
10. Apabila anda ketidakpuasan layanan informasi sebagai berikut: (a)
ditolak karena alasan informasi dikecualikan; (b) tidak disediakan
informasi berkala; (c) tidak ditanggapinya permohonan informasi; (d)
permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta; (e)
tidak dipenuhinya permohonan informasi; (f) biaya yang tidak wajar;
(g) penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam PERKI
No.1, anda dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui
petugas;
11. Keberatan yang anda ajukan tersebut wajib ditanggapi secara tertulis
oleh atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja sejak keberatan anda
diterima oleh badan publik tersebut;
12. Apabila tanggapan atas keberatan kita dikabulkan oleh atasan PPID
melalui surat tanggapan, pastikan PPID memberikan informasi yang
kita minta atau PPID melaksanakan perintah dalam surat tanggapan
tersebut;
13. Apabila tanggapan atas keberatan kita tidak dikabulkan oleh atasan
PPID atau tidak ditanggapi, anda dapat mengajukan permohonan
sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang berwenang;
14. Komisi Informasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan
permohonan sengketa informasi yang anda ajukan tersebut dalam
jangka waktu seratus hari kerja sejak permohonan diregister oleh
Komisi Informasi dengan memberikan nomor register sengketa
informasi.
77
78
T
: Dalam PERKI No. 1 diatur bahwa permohonan informasi yang telah
lengkap wajib diregister dalam buku register permohonan. Apa yang
dimaksud dengan buku register permohonan?
J
: Buku register permohonan adalah buku register yang memuat daftar
lengkap seluruh pemohon dan permohonan informasi publik.
T
: Hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya wajib dituliskan dalam buku
register permohonan Informasi Publik?
J
: Buku register permohonan sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran permohonan;
b. tanggal permohonan;
c. nama Pemohon Informasi Publik;
d. alamat;
e. pekerjaan;
f. nomor kontak;
g. Informasi Publik yang diminta;
h. tujuan penggunaan informasi;
i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di
bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan;
j. format informasi yang dikuasai;
k. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin
melihat atau mendapatkan salinan informasi;
l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan
Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan
Badan Publik lain;
m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
n. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi;
dan
o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik
yang diminta.
79
80
T
: Apakah buku register permohonan informasi harus berbentuk buku?
J
: Tidak. Buku register tidak harus berbentuk buku, tetapi dapat berbentuk
daftar isian dalam bentuk elektronik. Misal, buku register dibuat dalam
program komputer (microsoft word, microsoft excel, dll), tetapi harus
memuat hal-hal yang harus ada dalam buku register permohonan
informasi sebagaimana diatur dalam PERKI No. 1.
T
: Apa yang harus dilakukan Badan Publik dalam menanggapi permohonan
Informasi Publik?
J
: Dalam hal terdapat permohonan Informasi Publik, Badan Publik (dalam
hal ini PPID) wajib:
1. memastikan pemohon Informasi Publik mengisi formulir permohonan;
2. meregistrasi permohonan Informasi Publik dalam buku register
permohonan;
3. menyampaikan formulir permohonan setelah memberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti pada saat permohonan diterima,
dalam hal pengajuan secara langsung atau melalui surat elektronik.
Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau
faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik
untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib
memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon
Informasi Publik bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik;
4. menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik;
5. memberikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi
Publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan. Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik
sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID
wajib memberikan pemberitahuan tertulis pada saat itu juga
bersamaan dengan Informasi Publik;
6. melakukan pengujian tentang konsekuensi terhadap Informasi Publik
yang dimohon;
7. memberikan/menyampaikan Informasi Publik yang diminta dalam hal
Informasi Publik tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
8. dalam hal Informasi Publik yang dimohon adalah Informasi Publik
yang dikecualikan, maka PPID dapat menolak permohonan Informasi
Publik tersebut, kemudian menginformasikan bahwa pemohon
Informasi Publik dapat mengajukan keberatan atas penolakan
permohonan tersebut, serta tata cara mengajukan keberatan.
Formulir penolakan informasi oleh PPID dapat dilihat di dalam
Lampiran VI PERKI No. 1.
81
82
83
84
T
: Berapa lama pemohon Informasi Publik mendapat pemberitahuan
tertulis atas permohonan yang diajukan?
J
: Pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Dalam
hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib memberikan
pemberitahuan tertulis pada saat itu juga bersamaan dengan Informasi
Publik.
T
: Apa yang harus terdapat dalam surat pemberitahuan tertulis yang
merupakan tanggapan atas permohonan Informasi Publik?
J
: Pemberitahuan tertulis yang berisikan:
a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak;
b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang
diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah
penguasaannya;
c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut
alasannya;
d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik
yang dimohon;
f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang
dimohon;
g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon
bila ada; dan
h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai atau belum didokumentasikan.
T
: Apakah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi penyerahan
pemberitahuan tertulis tersebut dapat diperpanjang?
J
: Ya. Badan Publik dapat meminta perpanjangan waktu pemberitahuan
tertulis paling lama 1 x 7 (satu kali tujuh) hari kerja melalui
pemberitahuan secara tertulis. Waktu ini tidak dapat diperpanjang lagi.
T
: Apa alasan perpanjangan waktu tersebut?
J
: Perpanjangan waktu untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dapat
dilakukan dengan alasan:
a. PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik
yang dimohon dan/atau
b. PPID belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon
termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.
85
86
T
: Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan terhadap informasi
publik yang dikecualikan, apa yang dapat dilakukan Badan Publik (dalam
hal ini PPID)?
J
: Permohonan Informasi Publik ditolak dan PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan PPID
tentang Penolakan Permohonan Informasi.
T
: Apa yang harus terdapat dalam Surat Keputusan PPID tentang
Penolakan Permohonan Informasi?
J
: Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran;
b. nama;
c. alamat;
d. pekerjaan;
e. nomor telepon/email;
f. informasi yang dibutuhkan;
g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
h. alasan pengecualian; dan
i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi.
Contoh surat penolakan ini dapat dilihat di lampiran VI PERKI No. 1.
87
C.
88
89
T
: Berapa lama jangka waktu disampaikannya Surat Keputusan PPID
tentang Penolakan Permohonan Informasi?
J
: Jangka waktu penyampaian Surat Keputusan PPID tentang Penolakan
Permohonan Informasi dilakukan sesuai dengan jangka waktu
penyampaian pemberitahuan tertulis yang merupakan tanggapan atas
permohonan informasi publik.
Biaya Perolehan Informasi Publik
T
: Apakah Badan Publik dapat mengenakan biaya perolehan Informasi
Publik kepada Pemohon Informasi Publik?
J
: Ya.
T
: Pertimbangan apa yang wajib dipatuhi Badan Publik dalam mengenakan
biaya perolehan Informasi Publik?
90
91
92
93
J
: Bahwa biaya perolehan Informasi Publik harus ditetapkan seringan
mungkin dengan mempertimbangkan standar biaya yang berlaku di
masyarakat setempat.
T
: Apa komponen penetapan biaya perolehan Informasi Publik?
J
: Komponen standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri
atas:
a. biaya penyalinan Informasi Publik;
b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya
terdapat informasi pihak ketiga.
T
: Selain komponen standar biaya tersebut, pertimbangan apa yang harus
diperhatikan dalam menetapkan standar biaya perolehan Informasi
Publik?
J
: Badan Publik wajib mempertimbangkan standar biaya yang berlaku di
masyarakat setempat, memperhatikan masukan dari masyarakat, serta
menetapkan standar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
T
: Bagaimana pembayaran biaya perolehan Informasi Publik dilakukan?
J
: Pembayaran biaya perolehan Informasi Publik dilakukan, baik secara
langsung (tunai) maupun tidak langsung (transfer melalui rekening resmi
Badan Publik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam hal pembayaran biaya perolehan dilakukan secara
langsung, Badan Publk wajib memberikan tanda bukti pembayaraan
kepada pemohon Informasi Publik.
T
: Apakah standar biaya dan tata cara pembayaran biaya perolehan
Informasi Publik wajib diumumkan?
J
: Ya, karena standar biaya dan tata cara pembayaran biaya perolehan
Informasi Publik merupakan bagian dari informasi yang harus diumumkan
secara berkala.
D. Maklumat Pelayanan Informasi Publik
94
T
: Apa yang dimaksud dengan Maklumat Pelayanan Informasi Publik?
J
: Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standar pelayanan Informasi Publik.
Maklumat ini wajib keberadaannya karena diperintahkan oleh Undangundang N0. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
95
T
: Hal-hal apa saja yang terdapat dalam Maklumat Pelayanan Informasi
Publik?
J
: Hal-hal yang terdapat dalam Maklumat Pelayanan Informasi Publik:
1. rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan
Informasi Publik;
2. pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik sesuai dengan standar pelayanan
Informasi Publik.
KEBERATAN
96
97
98
99
100
101
T
: Apa yang dimaksud dengan keberatan dalam kaitannya dengan
permohonan Informasi Publik?
J
: Keberatan merupakan upaya penyelesaian di internal Badan Publik dalam
hal terjadi sengketa Informasi Publik.
T
: Apakah keberatan dalam UU KIP sama dengan keberatan dalam
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)?
J
: Tidak. Keberatan pada UU KIP merupakan upaya penyelesaian di internal
Badan Publik di mana keberatan diajukan kepada atasan PPID melalui
PPID atau petugas. Sementara yang dimaksud keberatan dalam UU PTUN
adalah upaya administrasi yang dilakukan oleh pemohon kepada pejabat
tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang
dipermasalahkan, bukan kepada atasannya.
T
: Siapakah yang berhak mengajukan keberatan?
J
: Setiap Pemohon Informasi Publik yang mendapatkan hambatan dalam
memperoleh Informasi Publik. Hambatan yang dimaksud adalah
sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU KIP.
T
: Apakah Pemohon Informasi Publik dapat menguasakan pengajuan
keberatan kepada kuasanya?
J
: Ya. Pemohon Informai Publik dapat menguasakan pengajuan keberatan
kepada kuasanya yang cakap bertindak hukum.
T
: Kepada siapa keberatan diajukan?
J
: Keberatan diajukan kepada atasan PPID melalui PPID.
T
: Dapatkah
Pemohon
Informasi
Publik
mengajukan
permohonan
penyelesaian sengketa langsung kepada Komisi Informasi tanpa terlebih
dulu mengajukan keberatan kepada atasan PPID?
102
103
104
105
J
: Tidak. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi
Informasi hanya dapat ditempuh apabila Pemohon Informasi Publik telah
menempuh keberatan di internal Badan Publik.
T
: Apa alasan pengajuan keberatan?
J
: Alasan pengajuan keberatan adalah:
1. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 UU KIP;
2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 UU KIP dan/atau Pasal 11 PERKI No. 1;
3. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
4. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;
5. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam
UU KIP dan/atau PERKI No. 1.
T
: Berapa jangka waktu pengajuan keberatan kepada atasan PPID?
J
: Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) UU KIP.
T
: Bagaimana Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan?
J
: Tata cara pengajuan keberatan:
1. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan oleh Badan Publik;
2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis,
PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan
formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi
pengajuan keberatan; dan
3. Keberatan diajukan kepada atasan PPID melalui PPID.
T
: Informasi apa yang harus terdapat dalam formulir keberatan?
J
: Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;
e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan bila ada;
f. alasan pengajuan keberatan;
g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;
h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan; dan
j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan.
106
107
T
: Dalam PERKI No. 1 diatur bahwa keberatan dilakukan dengan mengisi
formulir keberatan yang disediakan Badan Publik. Apakah keberatan
dapat dilakukan tanpa mengisi formulir keberatan tersebut?
J
: Ya, dapat. Keberatan tidak harus dilakukan dengan mengisi formulir
keberatan yang disediakan Badan Publik, tetapi dapat dilakukan dengan
membuat surat keberatan sendiri, di mana surat keberatan tersebut harus
memuat hal-hal yang harus ada dalam formulir keberatan sebagaimana
diatur dalam PERKI No. 1.
T
: Bagaimana cara mengisi formulir permohonan Informasi Publik?
Berikut ini contoh pengisian formulir:
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat
Telp. (021) 58900158 / Faks. (021) 58900159
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
No.Registrasi Keberatan
:
(diisi petugas)
No.Pendaftaran Permohoan :
Informasi
Tujuan
Penggunaan : Sebagai bahan untuk menyusun skripsi.
Informasi
Identitas Pemohon
Nama
: Aulia Ulfa
Alamat
: Jl. Keterbukaan No. 1, Jakarta Pusat
Pekerjaan
: Mahasiswa
Nomor Telepon/Email
: 081847589012 / [email protected]
ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN:
permohonan informasi ditolak;
informasi berkala tidak disediakan;
√ permohonan informasi tidak ditanggapi;
permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
dimohon;
permohonan informasi tidak dipenuhi;
biaya yang dikenakan tidak wajar;
informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.
KASUS POSISI:
Pada tanggal 2 Agustus 2010 saya mengajukan permohonan informasi
kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan mengisi formulir permohonan.
Namun demikian, 10 hari kerja sejak permohonan saya sampaikan, yaitu
tepatnya 16 Agustus 2010, saya tidak mendapatkan tanggapan.
Demikian keberatan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan tanggapannya,
saya ucapkan terima kasih.
Jakarta, 18 Agustus 2010
108
T
J
Petugas Informasi
Pengaju Keberatan
ttd
ttd
(Sukirno)
(Aulia Ulfa)
: Bagaimana cara mengajukan keberatan melalui surat?
: Keberatan yang dilakukan melalui surat perlu memperhatikan hal-hal yang
perlu ada dalam formulir keberatan. Hal ini bertujuan untuk
mempermudah petugas dalam melayani keberatan. Berikut ini contoh
surat keberatan:
Jakarta, 18 Agustus 2010
Kepada Yth.
Atasan PPID
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Hormat Saya,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama
: Aulia Ulfa
Alamat
: Jl. Keterbukaan No. 1, Jakarta Pusat
Pekerjaan
: Mahasiswa
Nomor Telepon/Email
: [email protected]
Melalui surat ini, saya ingin mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya
permohonan informasi yang saya sampaikan kepada PPID tertanggal 2
Agustus 2010 berupa salinan:
1. Data dan jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima
Komisi Informasi;
2. Data dan jumlah sengketa informasi yang layak untuk ditangani;
3. Data dan jumlah sengketa informasi yang telah diputus oleh Komisi
Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi;
4. Data dan jumlah tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi.
Keberatan ini saya sampaikan karena dalam waktu 10 hari kerja sejak saya
menyampaikan permohonan informasi pada 2 Agustus 2010, saya tidak
mendapatkan tanggapan dari PPID perihal permohonan informasi tersebut.
Saya harap, Bapak/Ibu atasan PPID berkenan memberikan tanggapan
keberatan saya ini dan memberikan informasi yang saya minta tersebut dan
mengirimkan salinannya ke alamat sebagaimana yang saya sebutkan di atas
dengan memberikan rincian biaya fotocopy salinan dan biaya kirim.
Atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.
Hormat saya,
ttd
Aulia Ulfa
109
110
T
: Apa yang harus dilakukan Badan Publik dalam hal adanya keberatan
yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik?
J
: Dalam hal adanya keberatan:
1. PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register
keberatan;
2. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam buku register keberatan; dan
3. PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis pada saat ditetapkannya
keputusan tertulis tersebut.
T
: Informasi apa yang harus terdapat dalam register keberatan?
J
: Register keberatan sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;
d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
e. informasi Publik yang diminta;
f. tujuan penggunaan informasi;
g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
h. keputusan Atasan PPID;
i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
j. nama dan posisi atasan PPID; dan
k. tanggapan Pemohon Informasi.
111
112
113
T
: Berapa jangka waktu bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan
atas keberatan tersebut?
J
: Jangka waktu bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas
keberatan adalah 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan/diregisternya
keberatan.
T
: Hal-hal apa saja yang wajib ada dalam keputusan tertulis atasan PPID
atas keberatan yang diterimanya?
J
: Keputusan tertulis atasan PPID mengenai tanggapan terhadap keberatan
sekurang-kurangnya memuat:
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang
diajukan;
d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau
seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima;
dan
e. Jangka waktu pelaksanaan perintah atasan PPID sebagaimana
diperintahkan dalam keputusan tertulis atasan PPID tersebut.
T
: Upaya hukum apa yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik
apabila tidak puas dengan keputusan tertulis yang merupakan
tanggapan atasan PPID terhadap keberatan yang diajukannya?
J
: Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau penerima
kuasanya berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID tersebut.
LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
114
T
: Apa kewajiban Badan Publik terkait dengan laporan pelaksanaan
layanan Informasi publik?
J
: Terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib:
1. Membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik paling
lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir; dan
2. Menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
115
116
T
: Hal-hal apa yang harus terdapat dalam laporan Badan Publik terkait
pelaksanaan layanan Informasi Publik?
J
: Laporan sekurang-kurangnya memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan
Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya;
3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang
meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya, dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta
alasannya.
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
oleh badan publik;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yang berwenang;
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik;
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi
Publik;
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi.
T
: Bagaimana format laporan Badan Publik terkait pelaksanaan layanan
Informasi Publik?
J
: Laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik dibuat dalam bentuk:
a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik masing-masing Badan Publik; dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan
layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.
117
118
T
: Apakah laporan Badan Publik terkait dengan pelaksanaan layanan
Informasi Publik dapat diakses oleh masyarakat?
J
: Ya, karena laporan tersebut merupakan bagian dari Informasi Publik yang
wajib tersedia setiap saat.
T
: Apakah Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap laporan
pelaksanaan layanan Informasi Publik?
J
: Ya. Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
layanan informasi publik, menyampaikan hasilnya kepada badan publik
yang bersangkutan, dan mengumumkanya kepada publik.
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK (SPO)
119
120
121
T
: Apa yang dimaksud dengan SPO Layanan Informasi Publik?
J
: SPO Layanan Informasi Publik adalah:
1. standar prosedur operasional layanan Informasi Publik yang wajib
dimiliki setiap Badan Publik dalam melaksanakan layanan Informasi
Publik.
2. Standar prosedur operasional merupakan bagian dari sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga Informasi Publik dapat dengan mudah diakses oleh
publik.
3. Standar prosedur operasional yang digunakan sebagai pedoman
dalam rangka melaksanakan layanan Informasi Publik.
T
: Apa yang menjadi dasar pedoman pembentukan SPO?
J
: Pada prinsipnya pembentukan SPO didasarkan pada UU KIP dan PERKI No.
1. Namun demikian, pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik tidak
terbatas pada kerangka UU KIP dan PERKI No. 1, tetapi juga terkait dengan
kearsipan, standar pelayanan publik dan TUPOKSI pada masing-masing
Badan Publik. Oleh karena itu, penyusunan SPO harus melihat berbagai
ketentuan terkait, dengan tetap mengacu pada UU KIP dan PERKI No. 1.
T
: Hal-hal apa yang harus diatur dalam SPO Layanan Informasi Publik?
J
: SPO sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID
dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID
yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan
yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberatan di lingkungan internal Badan Publik; dan
f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi
Publik.
122
123
124
T
: Sejauhmana Badan Publik mengatur SPO layanan Informasi Publik?
J
: Badan Publik diberikan keleluasaan untuk mengatur SPO layanan
Informasi Publik sesuai dengan kondisi lembaganya sepanjang tidak
bertentangan dengan PERKI No. 1. Pengaturan yang lebih ketat dan baik
sangat dianjurkan dengan mengacu pada efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan layanan Informasi Publik.
T
: Dalam menyusun SPO, apakah Badan Publik dapat berkonsultasi dengan
Komisi Informasi?
J
: Ya.
T
: Apakah konsultasi yang diberikan Komisi Informasi dapat digunakan
Badan Publik sebagai legitimasi dalam proses penyelesaian Sengketa
Informasi Publik?
J
: Tidak. Masukan Komisi Informasi terhadap SPO tidak dapat dijadikan
dasar bagi Badan Publik sebagai alasan pembenar dalam proses
penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. Masukan
yang telah diberikan oleh Komisi Informasi tidak mengurangi
independensi Komisi Informasi dalam memutus penyelesaian sengketa
Informasi Publik.
KOMISI INFORMASI
125
126
127
T
: Apakah Komisi Informasi itu?
J
: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU
KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
T
: Bagaimana kedudukan Komisi Informasi?
J
: Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
T
: Di mana kedudukan Komisi Informasi?
J
: Kedudukan Komisi Informasi:
1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara;
2. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi; dan
3. Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.
128
129
130
131
132
133
T
: Apabila saya mendapat hambatan untuk mendapatkan informasi dari
pihak Pemda DKI Jakarta, ke Komisi Infomasi mana saya harus
mengajukan banding?
J
: Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta.
T
: Dalam hal adanya Sengketa Informasi Publik, bagaimana bila Komisi
Informasi di daerah belum terbentuk?
J
: Sepanjang Komisi Informasi daerah belum terbentuk, maka pengajuan
penyelesaian sengketa diajukan ke Komisi Informasi Pusat.
T
: Apakah putusan Komisi Informasi merupakan putusan yang bersifat
final?
J
: Putusan Komisi Informasi dapat dibedakan menjadi dua:
a. Putusan yang dihasilkan melalui proses mediasi. Dalam hal ini maka
putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat sebab putusan
ini didasarkan atas kesepakatan pihak yang bersengketa.
b. Putusan yang dihasilkan melalui proses adjudikasi. Dalam hal ini
maka pihak yang bersengketa yang tidak dapat menerima putusan
Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Badan
Publik yang digugat adalah Badan Publik negara dan diajukan ke
Pengadilan Negeri (PN) apabila Badan Publik yang digugat adalah
Badan Publik non-negara.
T
: Bagaimana susunan keanggotaan Komisi Informasi?
J
: Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, sedangkan
Komisi Informasi propinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terdiri
dari 5 (lima) orang anggota.
T
: Apa tugas Komisi Informasi?
J
: Komisi Informasi bertugas untuk:
1. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
2. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
T
: Apa tugas Komisi Informasi Pusat?
J
: Pasal 26 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat
bertugas:
1. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
2. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di
daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota belum terbentuk; dan
3. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan
UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
134
135
T
: Apa tugas Komisi
kabupaten/kota?
Informasi
propinsi
dan
Komisi
Informasi
J
: Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
bertugas:
1. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di
propinsi atau kabupaten/kota melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi;
2. menetapkan kebijakan khusus standar layanan informasi publik untuk
tingkat propinsi atau kabupaten/kota berdasarkan standar layanan
informasi publik yang berlaku nasional sebagaimana ditetapkan oleh
Komisi Informasi Pusat.
T
: UU KIP membedakan antara tugas Komisi Informasi, Komisi Informasi
Pusat, Komisi Informasi propinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota.
Dalam hal demikian siapa yang menjalankan tugas Komisi Informasi?
J
: Komisi Informasi Pusat. Dalam teks Pasal 24 ayat (1) UU KIP disebutkan,
“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.” Pasal
tersebut harus dipahami bahwa Komisi Informasi adalah satu kesatuan
lembaga yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
Dalam hal demikian, harus dipahami bahwa Komisi Informasi Pusat secara
ex-officio adalah Komisi Informasi mengingat pula bahwa pembentukan
Komisi Informasi Pusat dilakukan lebih dulu berdasarkan Pasal 59 UU KIP.
Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga diberikan mandat menjalankan
TUPOKSI dan kewenangan Komisi Informasi provinsi atau kabupaten/kota
jikalau belum terbentuk. Artinya, pembentukan Komisi Informasi provinsi
atau kabupaten/kota adalah dalam rangka menjalankan TUPOKSI dan
kewenangan Komisi Informasi Pusat di provinsi atau kabupaten/kota.
136
137
138
139
T
: Apabila Komisi Informasi Pusat adalah ex-officio Komisi Informasi,
berarti tugas menyusun petunjuk teknis standar layanan informasi
publik yang berlaku secara nasional dilaksanakan oleh Komisi Informasi
Pusat?
J
: Ya, karena atribusi kewenangan menyusun petunjuk teknis standar
layanan informasi publik yang berlaku secara nasional diberikan kepada
Komisi Informasi, sedangkan Komisi Informasi secara ex-officio dijalankan
oleh Komisi Informasi Pusat. Namun, dapat saja setelah Komisi Informasi
di provinsi atau kabupaten/kota telah terbentuk, dalam penyusunaan
standar layanan Informasi Publik dilakukan dengan memperhatikan
masukan dari Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota.
T
: Apa wewenang Komisi Informasi?
J
: Pasal 27 UU KIP menyatakan bahwa Komisi Informasi berwenang:
1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan
Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik
ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa
Informasi Publik;
4. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam
Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga
masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
T
: Apabila kita cermati wewenang Komisi Informasi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 27 UU KIP, terlihat bahwa kewenangan tersebut
hanya terkait dengan kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa
Informasi Publik. Bagaimana kewenangan Komisi Informasi untuk
menyusun petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik?
J
: Kewenangan menyusun petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik
diamanatkan dengan jelas dan tegas sebagai tugas Komisi Informasi. Oleh
karena itu, tugas Komisi Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat
(1) harus dianggap sebagai wewenang Komisi Informasi, sehingga
wewenang Komisi Informasi adalah:
3. menyelesaikan sengketa informasi Publik;
4. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
5. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
T
: Sejauhmana kewenangan Komisi Informasi terkait dengan pelaksanaan
UU KIP?
J
: Pada prinsipnya, kewenangan Komisi Informasi mencakup dua hal, yaitu:
1. kewenangan yang sifatnya pengaturan (regeling); dan
2. kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik baik
secara mediasi maupun adjudikasi non litigasi.
Kewenangan yang sifatnya mengatur diejawantahkan dalam bentuk
penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis standar layanan
Informasi Publik. Sedangkan, kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik diejawantahkan dalam kewenangan untuk melakukan
mediasi dan adjudikasi non litigasi termasuk menetapkan hasil mediasi
dan mengeluarkan putusan adjudikasi non litigasi atas Sengketa Informasi
Publik yang diajukan kepadanya.
LAIN-LAIN
140
141
142
T
: PERKI No. 1 Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 mewajibkan Badan Publik
untuk mengumumkan secara berkala mengenai laporan harta kekayaan
bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa,
diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) ke Badan Publik untuk diumumkan. Apakah Pasal ini tidak
melampaui kewenangan Komisi Informasi?
J
: Tidak. Pasal ini hanya menegaskan kembali ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan
Nepotisme juncto Pasal 5 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara. Selain itu, sesuai dengan dua peraturan tersebut,
laporan harta kekayaan yang wajib diumumkan adalah laporan harta
kekayaan yang telah diverifikasi oleh KPK, sehingga PERKI No. 1 tidak
menyalahi ketentuan yang ada ataupun membuat kewenangan baru bagi
Komisi Informasi.
T
: Apakah pelaksanaan UU KIP dan PERKI No. 1 harus menunggu disahkan
dan diundangkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
masa retensi pengecualian informasi dan tata cara pembayaran ganti
rugi oleh Badan Publik negara?
J
: Tidak, karena sesuai amanat UU KIP, bahwa Peraturan Pemerintah hanya
mengamanatkan mengenai masa retensi pengecualian informasi dan tata
cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara. Sedangkan
pelaksanaan UU KIP dan PERKI No. 1, khususnya terkait dengan
pengelolaan dan pelayanan informasi tetap dapat dilakukan sembari
menunggu disahkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut.
T
: Dalam melaksanakan UU KIP dan PERKI No. 1, khususnya terkait dengan
pengelolaan, pendokumentasian, dan penyimpanan informasi, apakah
harus memperhatikan undang-undang lain?
143
J
: Ya. Dalam hal pengelolaan, pendokumentasian, dan penyimpanan
informasi, pelaksanaan UU KIP dan PERKI No. 1 harus pula
memperhatikan undang-undang tentang kearsipan, karena undangundang tersebut secara khusus mengatur mengenai pengelolaan,
pendokumentasian, dan penyimpanan informasi.
T
: Apakah Informasi Publik yang terbuka untuk diakses adalah mencakup
seluruh Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik dari waktu ke waktu?
Bagaimana dengan penerapan asas non-retroaktif?
J
: Ya. Namun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), asas non-retroaktif hanya berlaku terhadap peristiwa yang
terjadi atas tindakan subjek hukum dan pengenaan sanksi pidana dalam
kaitannya dengan peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian, asas nonretroaktif tidak berlaku pada Informasi Publik. Artinya, kewajiban Badan
Publik untuk menyediakan Informasi Publik tidak terbatas pada Informasi
Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik setelah UU KIP berlaku, tetapi mencakup seluruh
Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik, baik sebelum dan setelah UU KIP berlaku. Sesuai
dengan asas non-retroaktif, tentunya Sanksi Pidana yang ada di dalam UU
KIP tidak berlaku bagi pelanggaran pasal-pasal pidana yang ada di UU KIP
sebelum berlakunya UU KIP.
Di sisi lain, sebelum berlakunya UU KIP, kewajiban bagi sebagian Badan
Publik untuk mendokumentasikan informasi sebenarnya telah diatur oleh
undang-undang tentang kearsipan. Sedangkan, UU KIP hanya mengatur
lebih jauh bagaimana informasi atau dokumen-dokumen tersebut diakses
oleh publik serta informasi mana yang dikecualikan dari akses publik.
Dengan demikian maka sejak 30 April 2010, sebelum Badan Publik
merahasiakan atau mengumumkan/ memberikan informasi yang telah
didokumentasikan (sebelum UU KIP) perlu melakukan pengujian
sebagaimana diatur dalam UU KIP, yaitu dengan menerapkan uji
konsekuensi dan uji kepentingan publik. Dengan demikian, tentunya
informasi yang sebelum UU KIP diberlakukan merupakan informasi yang
dikecualikan, besar kemungkinan setelah berlakunya UU KIP menjadi
informasi yang dapat diakses publik.
Namun, dengan berlakunya asas non-retroaktif, berarti tidak dibukanya
suatu informasi sebelum berlakunya UU KIP tidak dapat dikenai sanksi
pidana pada UU KIP. Karenanya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa
keberadaan UU KIP dapat membuat seseorang dipidanakan karena tidak
membuka informasi sebelum UU KIP berlaku.
Fly UP