...

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Umum
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan
(BPJS
Ketenagakerjaan), yang dalam Pedoman ini disebut BADAN, adalah badan
hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011, yang merupakan transformasi PT Jamsostek (Persero)
untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi
seluruh rakyat Indonesia; sistem jaminan sosial nasional merupakan program
negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat;
BADAN dibentuk dan dijalankan berdasarkan prinsip kegotong-royongan,
nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta;
BADAN memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan
sistem jaminan kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengganggu
kemampuan
generasi
yang
akan
datang
dalam
memenuhi
kesejahteraannya.
Komitmen
tersebut
dilaksanakan
melalui
penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 64 huruf b,
dan secara internasional menurut ISO 26000 disebut Social Responsibility;
Konsep TJSL
Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Menurut ISO 26OOO, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan
sebagai
y of an organization for the impacts of its decisions
and activities on society and the environment, through transparent and
ethical behavior that contributes to sustainable development, health and
the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders;
is in compliance with applicable law and consistent with international
norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and
practiced in its relationships
Atas dasar itu, maka hakikat TJSL adalah sebagai tanggungjawab BADAN
terhadap dampak setiap keputusan dan kegiatan BADAN terhadap
masyarakat dan Lingkungan. TJSL merupakan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta partisipasi BADAN
dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak.
Pelaksanaan TJSL harus dilakukan secara transparan dan mengandung
nilai-nilai moral dan beretika serta melibatkan pemangku kepentingan.
Pelaksanaan TJSL BADAN bukan hanya patuh terhadap peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, tetapi juga harus sejalan dengan
norma-norma dan kaidah-kaidah internasional. TJSL harus diintegrasikan
dalam kegiatan BADAN sehari-hari.
Definisi TJSL BPJS Ketenagakerjaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab BPJS
Ketenagakerjaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik;
yang dilaksanakan secara transparan dan beretika, sebagai kontribusi
BADAN terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat; dengan memperhatikan kepentingan pemangku
kepentingan, serta mematuhi regulasi dan norma-norma internasional yang
berlaku.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan
kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan
mereka.
Unsur-Unsur TJSL
BADAN menjalankan Program TJSL sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2013 pasal 64 huruf b dan ISO 26000 sebagaimana
disebutkan diatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdiri dari 6
(enam) unsur yaitu;
·
·
·
·
·
·
Hak Asasi Manusia
Praktek Ketenagakerjaan
Operasional
Peserta
Masyarakat
Lingkungan
Keenam unsur tersebut memiliki sifat yang saling ketergantungan satu
sama lainnya dalam menumbuh kembangkan organisasi, sesuai dengan visi
dan misi BADAN. Keenam unsur tersebut supaya dapat berfungsi secara
terpadu dan menyeluruh, maka perlu diatur melalui implementasi sistem
tata kelola yang baik (Good Governance). Pedoman TJSL ini merupakan
contoh salah satu implementasi tata kelola yang baik.
Pendekatan Terpadu Holistik
Struktur Organisasi
Tata Kelola
Saling Keterkaitan
Gambar 1 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan
Prinsip Dasar TJSL
Dalam menjalankan TJSL, prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani
dalam setiap pembuatan program, atas masing-masing unsur TJSL
tersebut di atas adalah sbb:
1.
Hak Asasi Manusia
·
Berusaha untuk membangun kepercayaan, memberikan manfaat
bersama dan menunjukkan rasa hormat terhadap martabat
manusia, termasuk penghormatan terhadap budaya, adat istiadat
dan nilai-nilai individu dan kelompok.
·
Tidak mentolerir pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak terlibat
atau menjadi terlibat dalam aktivitas apapun yang meminta atau
mendorong pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terkait
dengan
perusahaan pemberi kerja
atau
peserta
BPJS
Ketenagakerjaan.
·
2.
3.
4.
5.
Bekerjasama dengan Pemerintah dan lembaga lainnya untuk
mendukung dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
ruang lingkup kegiatan BADAN.
Praktik Ketenagakerjaan
·
Setiap karyawan mendapat perlakuan adil dan selalu menghormati
aspirasi dan keberagaman di tempat kerja.
·
Menerapkan
praktik
ketenagakerjaan
yang
adil,
dengan
menghormati hukum nasional dan peraturan daerah di mana
BADAN beroperasi.
·
Menyediakan kesempatan yang sama dalam semua aspek
pekerjaan dan tidak akan terlibat atau mentolerir pelanggaran
hukum, korupsi, tindakan diskriminasi, intimidasi, dan pelecehan.
Operasional
·
Melaksanakan dan mendukung kegiatan penyuluhan dalam
meningkatkan produktifitas operasional, seperti penyuluhan terkait
risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja.
·
Melaksanakan dan mendukung kegiatan hubungan kelembagaan
dalam rangka meningkatkan jumlah peserta.
·
Melakukan screening dan review terlebih dahulu terhadap mitra
kerja sebelum perjanjian kerjasama dengan mereka ditandatangani.
Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik dan reputasi BADAN.
Peserta
·
Memberikan pelayanan terbaik baik seluruh Peserta melalui
informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produkproduk, serta prosedur klaim yang mudah dan transparan.
·
Memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan Peserta, dan
untuk menjaga kepercayaan Peserta dan publik pada manfaat
produk dan layanan BADAN.
·
Melaksanakan
perbaikan
berkesinambungan
(continuous
improvement) di segala aspek pelayanan untuk mencapai budaya
Service Excellence.
Masyarakat
·
Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana umum.
·
Melaksanakan dan mendukung kegiatan yang bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat marginal menempuh
pendidikan.
·
Memberikan bantuan (sumbangan/donasi) kepada masyarakat
marginal dan kelompok lainnya.
6.
7.
Lingkungan
·
Melaksanakan dan mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di
setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan atau lingkungan sekitar.
·
Melaksanakan inisiatif penghematan energi dan air, pengendalian
emisi karbon dan lain sebagainya.
Tata Kelola, Etika dan Transparansi
Keenam
unsur
TJSL
sebagaimana
tersebut
diatas
saling
ketergantungan satu sama lainnya sehingga perlu diatur dengan
sistem tata kelola yang baik. Prinsip dasar tata kelola yang harus
dibangun dan dijalankan adalah:
·
Menerapkan standar tertinggi integritas dan praktik tata kelola
perusahaan untuk mempertahankan keunggulan dalam operasi
sehari-hari, dan untuk menjaga kepercayaan peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan masyarakat pada umumnya.
·
Menjalankan operasional secara terbuka, jujur, dan menjunjung
tinggi prinsip etika, serta etos kerja dan budaya BADAN.
·
·
Berkomitmen untuk melindungi manusia, keuangan, fisik, informasi,
sosial, lingkungan, dan reputasi.
·
Dewan Pengawas dan Direksi akan bertindak sebagai role model
dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan dan dampaknya terhadap pemangku
kepentingan serta proses operasional secara menyeluruh, adil dan
transparan.
Komitmen dan Sasaran
Esensi TJSL BADAN terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta
dan/atau anggota keluarganya
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kepastian
jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen
tinggi untuk melaksanakan TJSL. Setiap program TJSL harus dirancang
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi sasaran berikut:
·
·
·
·
Mendukung peningkatan kepesertaan.
Meningkatkan hubungan antar lembaga.
Meningkatkan pelayanan kepada peserta, dan
Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.
Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai orang / kelompok yang
terkena dampak atau memiliki pengaruh atas kegiatan operasional BPJS
Ketenagakerjaan.
Pemangku kepentingan utama BADAN adalah Peserta program jaminan
sosial nasional, yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Disamping peserta BPJS Ketenagakerjaan, kelompok lainnya yang
merupakan pemangku kepentingan BADAN adalah: Pemberi kerja,
Karyawan BADAN, Pemerintah, Regulator, Mitra kerja, dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM).
Visi,Misi, dan Moto
Visi TJSL BADAN
Menjadi TJSL BADAN terpercaya dan profesional yang berkontribusi
dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Misi TJSL BADAN
a. Memenuhi kebutuhan dasar bagi tenaga kerja.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
c. Berupaya secara aktif dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan.
d. Menciptakan
kepentingan.
hubungan
yang
harmonis
dengan
pemangku
Moto TJSL BADAN
JEMBATAN BERSAMA
Fungsi TJSL
Sejalan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor
KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS
Ketenagakerjaan, bahwa fungsi TJSL BADAN adalah perencanaan,
pengoordinasian dan pengendalian kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (Pelestarian Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat) guna
menunjukkan komitmen BADAN terhadap publik, masyarakat dan
memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Kriteria Program TJSL
Program TJSL harus memenuhi tiga kriteria berikut:
a. Tepat sasaran
Program dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Skala Luas
Hasil program bermanfaat signifikan bagi masyarakat luas.
c. Berkesinambungan
Program bukan bersifat adhoc, tetapi sudah melalui proses
perencanaan
yang
baik
dan
dilaksanakan
secara
berkesinambungan.
Pilar TJSL Badan
Program TJSL BADAN merupakan jembatan menuju kesejahteraan
masyarakat dan kelestarian lingkungan. Program ini terdiri 4 pilar, yaitu:
1.
Jembatan Kesejahteraan; yaitu program TJSL yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.
Jembatan Kemandirian, yaitu program TJSL yang bertujuan untuk
pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi mandiri.
3.
Jembatan Hati, yaitu program TJSL yang bertujuan
menunjukkan kepedulian dan empati terhadap masyarakat.
4.
Jembatan Kelestarian, yaitu program TJSL yang bertujuan untuk
pemeliharaan dan kelestarian lingkungan.
untuk
Program Yang Telah Dilaksanakan
Program TJSL telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dengan akumulasi
penyaluran dana sebesar Rp 24,36 Milyar. Dana tersebut antara lain
disalurkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bantuan Stimulus Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan
Kegiatan Pasar Murah
Gerakan Direksi Mengajar
Kegiatan Mudik bersama menjelang Lebaran
Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Berbagi Ta il
Program Bedah Rumah
Bantuan Pembangunan sarana Umum
Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah
Program Kerja TJSL Tahun 2015
1.
2.
3.
4.
Bantuan Stimulus Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan,
Pelatihan Kemandirian Finansial
Pasar Murah
Mudik Bersama
Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan
Fly UP