...

TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TINDAK LANJUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
1
Yogyakarta-Inna Garuda, 28 April 2015
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG DITETAPKAN UU ASN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Albania
113
Ethiopia
113
Guatemala
113
Nigeria
113
Timor Leste
113
Rep. Dominica 113
Ecuador
113
Mesir
113
Indonesia
113
Madagaskar
113
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2014
PERINGKAT
NEGARA
SKOR
85
FILIPINA
38
100
CINA
36
107
INDONESIA
34
119
VIETNAM
31
133
TIMOR LESTE
28
IN MEMORIAM
THEE KIAN WIE
“…pertumbuhan ekonomi
harus diikuti kebijakan
pemberdayaan ekonomi
masyarakat miskin secara
langsung tanpa hambatan
birokrasi”
“…lambatnya
pembangunan ekonomi
nasional selama ini
disebabkan adanya
birokrasi yang
menghambat”
Government
Effectiveness
100





The quality of public services,
The quality of the civil service
the degree of its independence from political pressures,
the quality of policy formulation and implementation,
the credibility of the government's commitment to such policies.
79
80
54
60
38
40
25
20
7 4
44
38
44
58
75
81 80
83
89
100
94
64 61
56
47
21 22
12
0
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest)
2002
2012
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PERSIAPAN
FACTOR
DRIVEN
AKSELERASI
KEBERLANJUTAN
EFFICIENCY
DRIVEN
EFFICIENCY
DRIVEN
INDONESIA menjadi
negara High Income
PDB Nominal per capita
PDB NOMINAL (US$ MILIAR)
711
1,335
2,416
4,257
6,793
9,706
12,989
16,578
286
302
319
336
353
POPULASI (JUTA JIWA)
237
253
269
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045
TRANSFORMASI BIROKRASI &
PENGELOLAAN SDM
APARATUR
2025
2018
DYNAMIC
GOVERNANCE
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
2013
RULE BASED
BUREAUCRACY
MANAJEMEN
SDM
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PENGEMBANG
AN POTENSI
HUMAN
CAPITAL
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
BONUS DEMOGRAFI
MASYARAKAT EKONOMI ASIA
Pada tahun 2015 bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara
yang terhimpun dalam ASEAN akan masuk ke era Masyarakat Ekonomi
Asian (MEA).
•
•
•
•
•
Dalam MEA disepakati adanya integrasi ekonomi di wilayah ASEAN.
Dari kesepakatan yg sdh dirancang sejak 2003 itu, tdk hanya
memperbolehkan adanya perdagangan bebas, di mana produk dr satu
negara bebas dijual di negara lain, akan tetapi di sektor jasa, investasi,
tenaga kerja terdidik, dan aliran modal, juga mendapatkan kebebasan
untuk bergerak.
Dng demikian, apabila MEA sdh berjalan, disatu negara ASEAN tdk
hanya terlihat produk milik negara lain namun juga akan ditemukan
dokter, insinyur, dosen, guru dr negara lain hadir di tengah masyarakat.
Diperkirakan, MEA akan menciptakan lapangan kerja dan mampu
meningkatkan kesejahteraan hingga sampai 600 juta orang.
Pada saat MEA diberlakukan akan terjadi permintaan tenaga kerja
profesional atau terlatih sebanyak 41% (14 juta orang), tenaga kerja
kelas menengah 22% (38 juta orang), dan tenaga kerja kasar 24% (12
juta oraang).
• THE COUNTRY WHO HAS QUALIFIED MAN POWER WILL BE
SURVIVE.
• Singapura, Malaysia, dan Thailand bisa jadi yg akan mengendalikan
bahkan mendapat keuntungan dr MEA. Ini terjadi karena kualitas
SDM di ketiga negara itu lebih baik namun pasar dlm negerinya sdh
sempit shg merka akan akan mencari pasar yg lebih terbuka ,
seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Indonesia.
• Bagaimana Indonesia merespon
• ISRAN NOOR KETUA APKASI SEKALIGUS BUPATI KUTAI TIMUR,
KALIMANTAN TIMUR :
• MEA yg akan diberlakukan nanti akan berdampak pada daerahdaerah pergerakan barang, investasi, tenaga kerja, dan modal
akan bergerak bebas hingga ke pelosok daerah – itu sebabnya
daerah-daerah di Indonesia harus siap menghadapi MEA 2015.
• Rendahnya kinerja dan buruknya pelayanan
• Lemahnya pengukuran kinerja
• Rekrutmen & promosi tdk fair nuansa
kedekatan, ekonomi, politis
• Lemahnya penegakan integritas
• Tidak fleksibel/dinamis
ASN
11
TUJUAN UTAMA UU ASN
Meningkatkan:
• Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
ASN
12
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN
TGL 15 JANUARI 2014
UNDANG-UNDANG ASN DIUNDANGKAN
TANGGAL 15 JANUARI 2014
1. 19 RPP
2. 4 PERATURAN PRESIDEN
3. 1 PERMENPAN DAN RB
PEMBAHASAN R-PP
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
NO
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
1
R-PP tentang Jabatan Administrasi dan Kompetensi
2
R-PP tentang Jabatan Fungsional
3
R-PP tentang Jabatan Pimpinan Tinggi
4
R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5
R-PP tentang Hak dan Kewajiban Pegawai ASN
6
R-PP tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan
Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan
7
R-PP tentang Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji
PNS
8
R-PP tentang Pangkat dan Jabatan
9
R-PP tentang Pengembangan Karier, Pengembangan
Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi.
10
R-PP tentang Penilaian Kinerja.
NO
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
11
R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan
Kemahalan, dan Fasilitas lain
12
R-PP tentang Disiplin
13
R-PP
tentang
Pemberhentian,
Sementara, dan pengaktifan Kembali
14
R-PP tentang Pengelolaan Program Jaminan Pensiun
15
R-PP tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Bantuan Hukum
16
R-PP tentang Manajemen PPPK
17
R-PP tentang PNS Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara
18
R-PP tentang Korp Pegawai ASN
19
R-PP tentang Upaya Administratif
Pertimbangan Pegawai ASN
Pemberhentian
dan
Badan
NO
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
1
R-Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ASN
2
R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LAN
3
R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BKN
4
R-Perpres tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK
NO
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB
1
R-Permen tentang Seleksi dan Tata Cara Pembentukan
Tim Seleksi KASN
DIRINGKAS
1. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(FORMASI, PENGADAAN, PANGKAT DAN JABATAN, PENGEMBANGAN KARIER –
PENGEMBANGAN KOMPETENSI – POLA KARIER – PROMOSI DAN MUTASI, PNS
YG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA, PENGAKTIFAN KEMBALI, PNS YG
MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA
3. R-PP TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
4. R-PP TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
4. R-PP TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
5. R-PP TENTANG GAJI NEGERI SIPIL
6. R-PP TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
7. R-PP TENTANG KORP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
R-PP TTG PPPK
 KETENTUAN UMUM
 STATUS DAN KEDUDUKAN
 MANAJEMEN PPPK
1. PENETAPAN KEBUTUHAN;
2. PENGADAAN;
3. PENILAIAN KINERJA;
4. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN;
5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI;
6. PEMBERIAN PENGHARGAAN;
7. DISIPLIN;
8. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA;
9. PERLINDUNGAN
2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORMASI
PENGADAAN
PANGKAT DAN JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA
KARIER, PROMOSI DAN MUTASI
PNS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA
PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PNS
HAK KEPEGAWAIAN YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA,
DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA LNS
PNS YG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN SEBAGAI
PEJABAT NEGARA
PEMBERHENTIAN
MATERI
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI ASN
P6
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
• Menduduki jabatan
pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan
Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas
pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam
rangka
melaksanakan
tugas
pemerintahan.
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan memiliki nomor induk pegawai secara
nasional
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
dengan perjanjian kerja oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan
kebutuhan
Instansi
Pemerintah
dan
ketentuan Undang-Undang ini.
PEGAWAI
ASN
PNS
P6
PPPK
Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
P13
PEGAWAI ASN
P 20
JABATAN ASN
JABATAN
ADMINISTRASI
JABATAN
FUNGSIONAL
P 13
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR
ESELON III
APENGAWAS
ESELON IV
PELAKSANA
ESELON V
JABATAN
FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
KETERAMPILAN
JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN
PENYELIA
UTAMA
MAHIR
MADYA
TERAMPIL
MUDA
PEMULA
PRTAMA
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
UTAMA
MADYA
PRATAMA
KEWENANGAN
PENGANGKATAN
Presiden memilih di antara salah seorang dari tiga orang
calon yang diajukan PPK dan menetapkan
pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama
dan Madya.
PPK memilih di antara salah seorang dari tiga orang
calon yang diajukan Pyb dan menetapkan
pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
KELEMBAGAAN
•
•
•
•
•
PRESIDEN
MENTERI
LAN
BKN
KASN
PRESIDEN
(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
(2) Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap
penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN;
c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN,
pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
KASN
Merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari
intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang
profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil
dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
- 7 KOMISIONER
- ASISTEN + PEJABAT FUNGSIONAL
- SEKRETARIAT DIPIMPIN SEORANG PNS
Bertugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Manajemen ASN kepada Presiden.
Manajemen PNS
Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
e. pola karier;
k. disiplin;
f. promosi;
l. pemberhentian;
g. mutasi;
m. pensiun dan tabungan hari
h. Penilaian kinerja
tua; dan
n. perlindungan.
XXXXXXXXXX
37
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Penetapan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
d. Jumlah jabatan ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
3. Rasio PNS : PPPK = 60:40 sekaligus Penataan Jumlah dan sebarannya
4. Prosedur: Melalui Pengusulan (konvensional)
Pendekatan Informasi Teknologi (tidak perlu usulan)
(Pasal 56 RUU ASN)
38
PENGADAAN PNS
1.
2.
3.
4.
Dasar pengadaan:
pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
Tahapan :
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Masa percobaan
g. Pengangkatan menjadi PNS
Instrumen tes
a. Computer Aid Test (CAT)
b. LJK
Metode tes:
a. Masal dan waktu tertentu
b.Setiap saat dan tidak masal
(Pasal 58)
39
Pangkat dan Jabatan
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi,
dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan
instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan
pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
40
JABATAN, PANGKAT, DAN JENJANG PNS
NO
JABATAN
1
2
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMENKLATUR
PANGKAT
JENJANG
3
4
5
21
UTAMA
Kepala LPNK
1. Sekjen
2. Sesmen
3. Sestama
4. Deputi
20
MADYA
5. Dirjen
6. Irjen
1
PIMPINAN TINGGI
7. Sekda Prop.
19
1. Ka. Biro
2. Direktur
18
3. Asisten Deputi
4. Sekda Kab/Kota
5. Asisten Daerah
17
16
PRATAMA
1
2
2
FUNGSIONAL UTAMA
FUNGSIONAL KETERAMPILAN
3
4
5
ADMINISTRASI
Ahli Utama
15
Ahli Madya
14
Ahli Muda
13
Ahli Pertama
12
Penyelia
11
Mahir
10
Terampil
9
Pemula
8
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
PADANAN PANGKAT
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN JABATAN DAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
1
2
3
4
5
TNI
POLRI
PANGKAT
PANGKAT
1. Letnan Jenderal
2. Laksamana Madya
3. Marsekal Madya
Komisaris
jenderal Polisi
1. Mayor Jenderal
2. Laksamana Muda
3. Marsekal Muda
Inspektur
Jenderal Polisi
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PANGKAT
JABATAN
JENJANG
21
Kepala LPNK
Utama
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
19
7. Sekda Prop
1. Ka. Biro
2. Direktur
3. Asdep
1. Brigadir Jenderal
2. Laksamana Pertama
3. Marsekal Pertama
Brigadir Jenderal Polisi
18
Kolonel
Komisaris Besar Polisi
17
Letnan Kolonel
Ajun Komisaris Besar Polisi
16
Sekjen
Sesmen
Sestama
Dirjen
Irjen
Deputi
Sekda Kab/Kot
Kepala Dinas
Madya
Pratama
PROMOSI PNS
• Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh
PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
yang dibentuk oleh PyB.
44
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan
terbuka dikalangan PNS
• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi
dengan KASN;
• Proses Pengisian jabatan:
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional,
propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
45
Pengisian JPT dari Non-PNS
• JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari nonPNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya
dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta
ditetapkan dalam KEPRES.
• JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri
setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila
dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan melalui proses secara terbuka dan
kompetitif.
• JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat
diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan
kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
46
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
8
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
6
KASN
7
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PIMP K/L /PPK
1
5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
47
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
7
PRESIDEN
Laporan
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
KASN
PPK
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
4
8
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
6
MEMILIH &
MENETAPKAN
5
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
48
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
9
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
KASN
7
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
MENYAMPAIKAN
3 CALON
8
MENDAGRI
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
6
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
5
1
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
49
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
8
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
6
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
MENETAPKAN JPT
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
5
KOORINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
50
MASA TRANSISI
 INPRES NOMOR 3 TAHUN 2015
 PERMENPAN 13 TAHUN 2014
PENGISIAN PERCEPATAN JPT





Kementerian/Lembaga baru atau
Kementerian/Lembaga yang melakukan reorganisasi
TA 2015
Secara cepat dan tepat
Menjamin kinerja fisik, keuangan dan pelayanan publik
1
PERCEPATAN
2
PENGISIAN JPT YG
LOWONG
3
TERBUKA DAN
KOMPETITIF
4
SINGKAT DAN
SEDERHANA
Sesuai rekam jejak jabatan (kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, diklat, integritas & moralitas serta
persyaratan lain yg dibutuhkan) oleh Panitia Seleksi
Sekurang-kurangnya 10 hari kerja meliputi:
pengumuman (5 hari), seleksi sesuai rekam jejak,
serta wawancara (5 hari)
5
DAPAT DIISI
NON PNS
 Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi syarat
 Dengan persetujuan presiden
6
KOORDINASI
PPK berkoordinasi dengan KASN
7
PENGAWASAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
POLA KARIR JPT
•
•
•
•
•
Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.
Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi
kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu)
tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk
memperbaiki kinerjanya.
Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan
kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji
kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat
dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
53
POLA KARIR
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
ADMINISTRATOR
FUNGSIONAL AHLI
SWASTA
PENGAWAS
FUNGSIONAL TERAMPIL
PPPK
PELAKSANA
TNI
POLRI
SWASTA
MUTASI PNS
•
•
•
•
•
•
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat
dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri.
Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh
Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan:
- prinsip larangan “konflik kepentingan”.
- Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.
55
PENILAIAN KINERJA PNS
Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
56
Penggajian dan Tunjangan
PNS
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi:
– tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
• Single Salary
• Simple salary
57
Penghargaan PNS
• PNS yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian,
kecakapan,
kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
• Penghargaan tsb berupa pemberian:
–
–
–
–
tanda kehormatan;
kenaikan pangkat istimewa;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
58
Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana.
59
Pemberhentian PNS
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 Menjadi anggota/Pengurus Parpol;
 meninggal dunia;
 Mencalonkan/dicalonkan sebagai
 atas permintaan sendiri;
pejabat negara;
 mencapai batas usia pensiun;
 Tidak mencapai target sasaran kerja;
 perampingan organisasi;
 Melanggar salah satu disiplin berat;
 tidak cakap jasmani dan/atau
rohani.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana
penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
60
Pemberhentian Sementara
PNS
PNS diberhentikan sementara, apabila:
• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
61
Batas Usia Pensiun
Batas usia pensiun PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional (PP 21/2014).
62
Jaminan Pensiun & Jaminan
Hari Tua
• Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
• PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
–
–
–
–
–
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban.
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan
jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
• Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan
iuran PNS yang bersangkutan.
63
Perlindungan
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 jaminan kesehatan;
Mencakup jaminan sosial
 jaminan kecelakaan kerja;
yg diberikan dalam program
jaminan sosial nasional
 jaminan kematian; dan
 bantuan hukum.
-> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di
pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
64
MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
65
REGULASI PENGISIAN PPPK
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PPPK
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK
PERATURAN MENTERI PAN DAN RB
MENGENAI PENETAPAN JUMLAH DAN
JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI
PPPK
66
R-PP MANAJEMEN PPPK
FOKUS
PENGATURAN
AMANAT UU ASN (Ps. 93-105)/
DESAIN RPP
KOREA
Kriteria Jabatan
 tidak berkaitan dengan perumusan dan Boleh diposisi mana saja yang
penetapan kebijakan;
memerlukan keahlian yang spesifik
 tidak berkaitan dengan pengambilan (expert)
keputusan dalam pertahanan dan
keamanan negara, rahasia negara dan
keuangan negara
 tidak berwenang mengambil keputusan
dalam pengelolaan asset, personil dan
keuangan;
 bersifat teknis operasional;
 bersifat pelayanan; dan/atau
 bersifat mandiri
Proporsi Jumlah
-
Pengembangan
kompetensi
Hanya beberapa hari karena sudah
 Bentuk kursus/seminar/penataran
 Paling banyak 15 hari kerja dalam 1 dianggap ahli
tahun
1-2% dari total pegawai pemerintah
R-PP MANAJEMEN PPPK
FOKUS
PENGATURAN
Gaji
AMANAT UU ASN (Ps. 93-105)/
DESAIN RPP
KOREA
 berdasarkan beban kerja, tanggung  Lebih tinggi ( 1,5 – 7 x gaji PNS di
jabatan yang sama) dari PNS karena
jawab jabatan, dan resiko pekerjaan
merupakan pakar/expertise
Pola karier
 Diamanatkan namun PPPK terbatas  Tidak ada pola karier karena sudah
dengan masa kerja kontrak maka
dianggap ahli
sebaiknya tidak ada pola karier
Masa kontrak
 Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang  Minimal 2 tahun dan dapat
sesuai kebutuhan dan berdasarkan
diperpanjang setiap tahun sampai
penilaian kerja
dengan 5 tahun setelahnya yang
bersangkutan harus reapply
Legal standing
 Tunduk pada hukum administrasi negara
 Tunduk pada hukum administrasi
negara
Pensiun
 Tidak mendapat pensiun
 Tidak mendapat pensiun
Rasio PNS dan
PPPK
 Direncanakan 60 berbanding 40
 100 berbanding 1
Terima Kasih
Fly UP