...

Pendapatan Sisa Perhitungan Anggaran

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Pendapatan Sisa Perhitungan Anggaran
LEMBARAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN : 2002 SERI : D NOMOR : 2
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PENDAPATAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2002
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); jo Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomer 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga
Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Memperhatikan
:
Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Nomor 6 Tahun 1975);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692;
Peratuan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
Peratuan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
Peratuan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembara Negara
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);
Peratuan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
Peratuan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);
Peratuan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4029);
Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi
Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun
Anggaran 2001;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2001;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2001
1. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28
Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 879 Tanggal 11
April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Petunjuk Tehnis Tata
Usaha Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor:
903/2477/ SJ Tanggal 17 Nopember 2000 perihal Penyusunan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2001;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
Nomor 08/DPRD/X/1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta;
12. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2001;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2001
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002
terdiri dari :
a. Pendapatan :
- Pendapatan
b. Belanja :
- Rutin
Rp
216.027.248.325,-
Rp
189.826.091.133,-
Pembangunan
Rp
Jumlah :
Rp
19.511.284.638,209.337.375.771,-
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih
Rp
6.689.872.554,-
Pasal 2
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :
a. Pendapatan
b. Belanja
Rp
Rp
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan
Berlebihan, berkurang
Rp
16.704.896.660,16.704.896.660,-
Nihil
Pasal 3
1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada
Pasal 1, dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana Lampiran I Peraturan
Daerah ini;
2. Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas
dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut CII sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
3. Rincian dan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercandum dalam
Lampiran III Peraturan Daerah ini;
b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
d. Perhitungan Belanja Rutin (C/1/R) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/P)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
4. Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 1, yaitu:
1. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran
Peraturan Daerah ini;
2. UKP Belanja menurut CIB/UKP sebagaimana Lampiran XI
Peraturan Daerah ini;
Pasal 4
Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah
Ditetapkan
di
Surakarta
Pada tanggal 27 Maret 2002
WALIKOTA SURAKARTA
Cap.
Ttd.
SLAMET SURYANTO
Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 28 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Cap
Ttd.
Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 5000 043 090
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D NOMOR 2
DAFTAR
:
LAMPIRAN I
PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2001
NOMOR URUT
1
JENIS BELANJA
PASAL-PASAL
KETERANGAN
2
3
4
1
Belanja Barang
2
Belanja
Pemeliharaan
1011 s/d 1050
1051 s/d 1070
3
Belanja Perjalanan
Dinas
1071 s/d 1080
BACK TOP
Fly UP