...

Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Mendefinisikan
Pencemaran Nama Baik:
Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi
dan Perlindungan atas Reputasi
SERI STANDAR INTERNATIONAL
Mendefinisikan
Pencemaran Nama Baik:
Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi
dan Perlindungan atas Reputasi
ARTICLE 19
© ARTICLE 19, London
ISBN 1 902598 25 3
Juli 2000
ARTICLE 19, 6-8Amwell St., London, EC1R 1UQ. • Telp +44 20 7278 9292 • [email protected] • www.article19.org
DAFTAR ISI
Pengantar ………………………..……………………….............................................
1
Pembukaan .....………………………………………………………………...............
3
BAB 1 PRINSIP-PRINSIP UMUM ….......…………………………………..............
4
Prinsip 1. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi ...................................
4
Prinsip 1.1 Tercantum dalam Undang-Undang............................................................ .
6
Prinsip 1.2 Perlindungan atas Kepentingan Reputasi yang Sah ....................................
7
Prinsip 1.3 Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis ................................................
7
Prinsip 2. Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik .................................
8
Prinsip 3. Pencemaran Nama Baik Badan Publik .........................................................
12
BAB 2 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ............................................................ 13
Prinsip 4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ........…………………………………
13
BAB 3 Undang-undang Perdata Pencemaran Nama Baik ................................
17
Prinsip 5. Prosedur …………………………......……………………………………………..
17
Prinsip 6. Perlindungan Sumber ...............….………………………………………………
18
Prinsip 7. Pembuktian Kebenaran ………......………………………………………………
19
Prinsip 8. Pejabat Publik .....………………………………………………………………….
22
Prinsip 9. Publikasi yang Masuk Akal ………………………………........………………..
23
Prinsip 10. Penyampaian Pendapat ……………………………………………….......…….
24
Prinsip 11. Pengecualian dari Tanggung Jawab Hukum ...........…………………………
25
Prinsip 12. Cakupan Tanggung Jawab Hukum…………………………………………...
28
BAB 4 PEMULIHAN KERUGIAN .............................................................................
30
Prinsip 13. Peran Pemulihan Kerugian………………………………………………..…….
30
Prinsip 14. Pemulihan Kerugian Non Finansial …………………………………………..
34
Prinsip 15. Pemberian Kompensasi Finansial ……………………………………….....…
35
Prinsip 16. Pembekuan Penerbitan …………………………………………………….......
35
Prinsip 17. Penghentian Penerbitan Secara Permanen ……………………………........
37
Prinsip 18. Biaya ………………………………………………………………………….......
37
Prinsip 19. Pengajuan Gugatan dengan Niat Jahat (Malicious) ....................................
28
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Pengantar
Prinsip-prinsip berikut ini bertujuan untuk menetapkan keseimbangan yang tepat antara
hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan pentingnya perlindungan bagi reputasi
individu. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh PBB
dan instrumen-instrumen regional hak asasi manusia serta nyaris seluruh peraturan
perundang-undangan nasional di banyak negara di seluruh dunia. Kebutuhan untuk
melindungi reputasi individu juga merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan
pengakuan luas oleh instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini
disusun berdasarkan pemahaman bahwa dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan
berekspresi harus mendapatkan jaminan. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan
bereksresi hanya bisa tunduk terhadap batasan-batasan yang amat sangat terbatas yang
diperlukan guna melindungi kepentingan-kepentingan yang sah, termasuk reputasi.
Secara khusus, prinsip-prinsip ini menjadi standar bagi penegakan kebebasan berekspresi.
Ketentuan-ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi reputasi paling tidak harus
mengacu pada standar-standar ini.1
Prinsip-prinsip ini dibuat berdasarkan hukum dan standar internasional, praktek-praktek
yang berlaku di berbagai negara (sebagaimana tercermin, antara lain, dalam peraturan
perundang-undangan nasional dan putusan-putusan pengadilan nasional), dan prinsipprinsip umum hukum sebagaimana diakui oleh komunitas bangsa-bangsa. Prinsip-prinsip
ini merupakan hasil dari proses kajian, analisa dan konsultasi panjang yang selama ini
1
Prinsip-prinsip ini tidak menyimpulkan bahwa Negara tidak mampu memberikan perlindungan lebih baik terhadap
kebebasan berekspresi dibandingkan dengan yang tercantum dalam dokumen ini.
-1-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
dilakukan oleh ARTICLE 19, termasuk sederetan seminar dan lokakarya nasional dan
internasional.2 Tahap terakhir dari proses ini adalah penyelenggaraan Lokakarya UndangUndang Pencemaran Nama Baik (Workshop on Defamation Law) yang diselenggarakan
pada tanggal 29 Februari – 1 Maret 2000 di London, Inggris dan konsultasi dengan
berbagai pihak atas draf yang dihasilkan dari lokakarya tersebut.3
Ruang lingkup Prinsip-prinsip ini dibatasi pada upaya untuk mencari keseimbangan yang
tepat antara kebebasan berekspresi dan pencemaran reputasi.4 Yang dimaksud dengan
reputasi dalam hal ini adalah harga diri yang secara umum dimiliki oleh individu yang
berada dalam komunitas tertentu. Ada sejumlah kepentingan lain, seperti privasi, harga
diri atau kata-kata yang menyebarkan kebencian, dalam kebebasan berekspresi.
Kepentingan-kepentingan tersebut memerlukan perlakuan yang berbeda. Prinsip-prinsip
ini tidak bermaksud mengabaikan batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi
kepentingan-kepentingan lain tersebut. Prinsip-prinsip ini juga tidak bermaksud
menyetujui batasan-batasan yang disebutkan sebelumnya.
ARTICLE 19, London, Agustus 2000
2
Termasuk sejumlah pernyataan resmi tentang undang-undang pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi
dalam Landasan Aksi Ota tentang Reformasi Perundang-undangan Media di Nigeria (Ota Platform of Action on Media
Law Reform in Nigeria) yang diadopsi oleh peserta Lokakarya Reformasi Undang-Undang Media (Media Law Reform
Workshop) di Ota, Nigeria, tanggal 16-18 Maret 1999 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi dan
Pencemaran Nama Baik (Declaration Regarding Principles on Freedom of Expression and Defamation Law) yang
diadopsi oleh para peserta dalam Kolokuium Internasional tentang Kebebasan Berekspresi dan Undang-Undang
Pencemaran Nama Baik (International Colloquium on Freedom of Expression and Defamation Law), tanggal 15-17
September di Kolombo, Sri Lanka.
3
Daftar para peserta Lokakarya ini tercantum dalam Lampiran A.
4
Untuk kepentingan penulisan Prinsip-prinsip ini, peraturan hukum yang dibuat untuk mengatur soal pencemaran nama
baik, paling tidak pada tingkat maksud dan tujuan, akan disebut dengan ‘undang-undang pencemaran nama baik.’
Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa di berbagai negara, undang-undang untuk soal ini memiliki sejumlah nama yang
berbeda, seperti penghinaan, penistaan dan fitnah.
-2-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Pembukaan
Mempertimbangkan selaras dengan prinsip-prinsip yang dideklarasikan dalam Piagam
Persatuan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, bahwa pengakuan akan hak-hak semua manusia yang setara dan tidak dapat
dipisahkan adalah landasan penting bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian;
Menegaskan kembali keyakinan bahwa kebebasan berekspresi dan arus informasi yang
bebas, termasuk debat yang bebas dan terbuka seputar hal-hal yang menyangkut
kepentingan publik, bahkan yang menyangkut kritik terhadap individu, punya nilai amat
penting dalam masyarakat demokratis, bagi perkembangan pribadi, martabat dan
pencapaian setiap individu, juga bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta bagi
penegakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar lainnya;
Mempertimbangkan sejumlah ketentuan yang relevan dari Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Piagam Afrika
tentang Hak-hak Manusia dan Masyarakat, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi
Manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, juga
sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional;
Mengingat kebutuhan fundamental dari sebuah sistem peradilan yang independen dan
adil untuk mengawal penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia, termasuk
kebebasan berekspresi, juga adanya kebutuhan akan pelatihan yudikatif di bidang hak
-3-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
asasi manusia yang berlangsung terus menerus, dan di bidang masalah kebebasan
berekspresi pada khususnya;
Menimbang pentingnya reputasi bagi individu dan kebutuhan untuk memberikan
perlindungan yang tepat pada reputasi.
Mengetahui meluasnya peraturan perundang-undangan pencemaran nama baik yang
secara berlebihan membatasi debat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan
umum, bahwa peraturan perundang-undang seperti ini justru dibenarkan dan dipandang
perlu oleh pemerintah untuk melindungi reputasi, dan peraturan perundang-undangan ini
kerap disalahgunakan oleh individu-individu yang berwenang;
Menyadari pentingnya keterbukaan akses informasi, dan khususnya hak mengakses
informasi yang ada di tangan para pejabat publik, dalam mendukung pemberitaan yang
akurat dan dalam membatasi publikasi pernyataan-pernyataan keliru dan dapat
mencemarkan nama baik;
Mengetahui peran media dalam memperluas hak publik untuk tahu, dalam menyediakan
forum debat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, dan perannya
sebagai ‘anjing penjaga publik’ demi membantu mendukung akuntabilitas pemerintah.
-4-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Mengakui pentingnya kalangan media untuk membentuk mekanisme swa regulasi yang
efektif dan dapat diakses dalam menyediakan pemulihan guna mempertahankan reputasi,
dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebih-lebihan;
Berkeinginan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan yang
tepat antara hak kebebasan berekspresi dan kebutuhan melindungi reputasi;
Kami5 merekomendasikan agar badan-badan nasional, regional dan internasional
mengambil tindakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, untuk mendorong
penyebarluasan, penerimaan dan penerapan Prinsip-prinsip berikut ini:
BAB 1 Prinsip-prinsip Umum
Prinsip 1: Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi
(a)
Semua orang mempunyai hak untuk memiliki pendapat tanpa diganggu.
(b)
Semua orang mempunyai hak kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan
mencari, menerima, menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam bentuk
apapun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tertulis maupun cetak,
dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dipilih.
5
Yang dimaksud dengan ‘kami’ di sini mencakup para peserta Lokakarya London yang disebut dalam catatan kaki no.
3, konsensus pendapat yang secara luas mencakup kelompok lain yang lebih besar yang telah terlibat dalam proses
pengembangan Prinsip-prinsip tersebut, juga sederetan individu dan organisasi yang secara formal memberikan
dukungan dalam jumlah yang terus menerus bertambah.
-5-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
(c)
Apabila diperlukan, pelaksanaan hak yang tercantum dalam paragraf (b) dapat
tunduk pada pembatasan-pembatasan yang spesifik, sebagaimana ditentukan oleh
hukum internasional, termasuk perlindungan atas reputasi orang lain.
(d)
Siapapun yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari pembatasan
kebebasan berekspresi harus dapat menyanggah kesahihan pembatasan tersebut
secara konstitusional atau dengan menggunakan undang-undang hak asasi
manusia di depan pengadilan yang independen.
(e)
Dalam
menerapkan
pembatasan
kebebasan
berekspresi,
harus
terdapat
perlindungan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan tersebut termasuk di
antaranya hak untuk mengakses pengadilan yang independen, sebagai aspek dari
penegakan hukum.
Prinsip 1.1: Tercantum dalam Undang-Undang
Pembatasan apapun atas ekspresi maupun informasi harus tercantum dalam undangundang. Undang-undang tersebut harus dapat diakses oleh semua orang, tidak ambigu
dan diperinci secara sempit dan tepat sehingga memungkinkan individu untuk dapat
membuat perkiraan yang cukup pasti tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan
tertentu.
-6-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Prinsip 1.2: Perlindungan atasKepentingan Reputasi yang Sah
Pembatasan apapun atas ekspresi maupun informasi yang dilakukan dengan alasan bahwa
pembatasan tersebut demi melindungi reputasi orang lain, harus memiliki tujuan jelas
dalam melindungi kepentingan reputasi yang sah dan menunjukkan dampak yang
memenuhi tujuan tersebut.6
Prinsip 1.3: Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis
Pembatasan apapun atas kebebasan berekspresi atau kebebasan informasi, termasuk demi
melindungi reputasi orang lain, hanya dibenarkan apabila pembatasan tersebut benarbenar diperlukan dalam masyarakat demokratis. Secara khusus, pemberlakuan
pembatasan tidak dapat dibenarkan apabila:
i.
masih ada cara-cara lain yang dapat diambil dan tidak terlalu mengekang
yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan yang sah atas
reputasi; atau
ii.
apabila diperhitungkan secara keseluruhan, pembatasan ini tidak lolos uji
proporsionalitas karena keuntungan melindungi reputasi tidak secara
signifikan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang terjadi atas
kebebasan berekspresi.
6
Lihat Prinsip 2.
-7-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Komentar untuk Prinsip 1
Prinsip 1 ini dirumuskan dari jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana terdapat dalam
teks dokumen internasional dan konstitusional, yang kemudian secara resmi dirinci dalam
yurisprudensi internasional dan perbandingan antar yurisprudensi dan Prinsip-prinsip
Siracusa tentang Aturan Pembatasan dan Pelanggaran Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik (the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation
Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights). Uji tiga-bagian
yang digunakan untuk menentukan kesahihan pembatasan yang dikenakan terhadap
kebebasan berekspresi, sebagaimana tercermin dalam Prinsip 1.1 dan 1.3, atau versi
lainnya, kerap kali muncul dalam yurisprudensi internasional serta nasional dalam hal
kebebasan berekspresi.
Prinsip 2: Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik
(a) Undang-undang pencemaran nama baik hanya sah apabila murni bertujuan
melindungi reputasi individu dan mampu menunjukkan dampak yang memenuhi
tujuan tersebut. Selain individu, perlindungan dapat diberikan pada entitas yang
punya hak untuk menuntut dan dapat dituntut secara hukum. Perlindungan ini
diberikan terhadap resiko pencemaran nama baik, termasuk kemungkinan
-8-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
seseorang direndahkan harga dirinya di depan suatu komunitas, kemungkinan
seseorang menjadi bahan olok-olok atau caci maki publik, atau kemungkinan
yang dapat mengakibatkan seseorang dihindari atau dijauhi oleh orang lain.
(b) Undang-undang pencemaran nama baik tidak sah apabila tujuan atau dampak
undang-undang tersebut adalah untuk melindungi reputasi yang tidak dimiliki
atau bukan hak dari individu tersebut, atau demi melindungi “reputasi” entitas
yang tidak berhak menuntut atau dapat dituntut secara hukum. Secara khusus,
undang-undang pencemaran nama baik tidak sah apabila tujuan atau dampak dari
undang-undang tersebut adalah untuk:
i.
melindungi pejabat dari kritik yang sah atau menutup-nutupi tindak
korupsi atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabat;
ii.
melindungi ‘reputasi’ obyek seperti simbol Negara atau simbol
keagamaan, bendera atau lambang kebangsaan;
iii.
melindungi ‘reputasi’ Negara atau bangsa;
iv.
memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama
seseorang yang sudah meninggal dunia; dan
-9-
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
v.
memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama
kelompok yang tidak memiliki status hukum untuk dapat mengajukan
tuntutan hukum.
(c) Undang-undang pencemaran nama baik ini tidak sah apabila melindungi
kepentingan selain reputasi. Untuk kepentingan selain reputasi tersebut, boleh jadi
kebebasan berekspresi layak dikenai batasan. Akan tetapi lebih baik apabila
kepentingan tersebut mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang yang
khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Secara khusus, undang-undang
pencemaran nama baik tidak bisa dibenarkan apabila digunakan demi kepentingan
menjaga ketertiban umum, keamanan nasional atau memelihara hubungan
persahabatan dengan Negara atau pemerintah lain.
Komentar terhadap Prinsip 2
Satu-satunya tujuan sah dari undang-undang pencemaran nama baik adalah melindungi
reputasi. Berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya
penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat
melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang
dilakukan pejabat. Sejumlah negara memiliki undang-undang yang dibuat demi menjaga
kehormatan sejumlah obyek, termasuk simbol nasional atau keagamaan. Mengingat
- 10 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
obyek tidak mungkin memiliki reputasi, maka undang-undang dengan tujuan seperti ini
tidak bisa dibenarkan.
Resiko seseorang terhadap serangan yang tidak diinginkan atas reputasi yang ia miliki
bersifat langsung dan pribadi. Berbeda dengan properti, reputasi bukanlah hal yang dapat
diwariskan; oleh karena itu kepentingan kerabat dari seseorang yang punya reputasi
tertentu secara mendasar berbeda dengan kepentingan seseorang yang masih hidup atas
reputasinya sendiri. Tambahan lagi, hak untuk mengajukan gugatan hukum atas
pencemaran nama baik atas reputasi seseorang yang telah meninggal dunia dapat dengan
mudah disalahgunakan. Hak semacam itu juga dapat menekan terjadinya debat bebas dan
terbuka seputar berbagai peristiwa dalam sejarah.
Kelompok yang keberadaannya tidak mendapatkan pengakuan hukum tidak layak untuk
memiliki reputasi individual dalam bentuk apapun. Dengan demikian, undang-undang
pencemaran nama baik ini tidak bisa dibenarkan bilamana digunakan untuk melindungi
reputasi kelompok semacam itu. Prinsip 2(b)(v) mencakup baik gugatan bersama yang
dilakukan terhadap pencemaran nama baik terhadap anggota sebuah kelompok tertentu
juga gugatan yang diajukan oleh individu yang mengaku tercemar nama baik secara tidak
langsung lantaran menjadi anggota dari kelompok tertentu. Anggota kelompok dapat
mengajukan gugatan hukum apabila individu tersebut dapat membuktikan bahwa mereka
diposisikan secara pribadi bukan sebagai anggota kelompok dan secara langsung
menanggung akibat atas pencemaran nama baik.
- 11 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Sejumlah Negara memiliki undang-undang pencemaran nama baik yang bersifat pidana
dengan tujuan selain untuk melindungi reputasi. Undang-undang pencemaran nama baik
tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan publik seperti menjaga
ketertiban umum atau keamanan nasional atau hubungan persahabatan dengan Negara
lain. Undang-undang pencemaran nama baik tidak dibuat untuk khusus melindungi
kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, hal seperti ini tidak dapat dibenarkan.
Undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi
karena gagal lolos uji kepentingan, sebagaimana diperinci dalam Prinsip 1.3.
Kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat mendapatkan perlindungan yang sah di
bawah undang-undang yang khusus dibuat demi tujuan tersebut.
Prinsip 3: Pencemaran Nama Baik Badan Publik
Badan publik dalam bentuk apapun – termasuk yang merupakan bagian dari lembaga
legislatif, eksekutif atau yudikatif pemerintah atau yang menjalankan fungsi-fungsi
publik – sama sekali dilarang untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik.
Komentar terhadap Prinsip 3
Di sejumlah negara, lembaga pengadilan tertinggi nasional membatasi kemampuan
pihak-pihak berwenang, termasuk di antaranya lembaga-lembaga yang dipilih publik,
perusahaan milik Negara bahkan partai-partai politik, untuk dapat mengajukan gugatan
- 12 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
pencemaran nama baik. Pembatasan ini merupakan bentuk pengakuan atas pentingnya
kritik terbuka terhadap pemerintah dan pihak berwenang dalam sebuah demokrasi, atas
terbatasnya reputasi yang dimiliki badan-badan tersebut serta pengakuan bahwa badanbadan tersebut bersifat publik. Pembatasan ini juga karena ada banyak cara tersedia bagi
pihak berwenang untuk membela diri mereka sendiri dari kritik. Dalam menerapkan
Prinsip ini, perlu dipertimbangkan bahwa terdapat kecenderungan di tingkat internasional
untuk terus memperluas ruang lingkup pelarangan pada lebih banyak lagi badan publik.
BAB 2 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Prinsip 4: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(a) Semua undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik harus dihapus dan
diganti, jika perlu, dengan undang-undang perdata yang tepat. Di Negara-negara
yang masih memberlakukan undang-undang tindak pidana semacam, harus
diambil langkah-langkah untuk menerapkan Prinsip ini secara progresif.
(b) Pada praktiknya, harus diakui bahwa banyak Negara masih menggunakan
undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik sebagai cara utama untuk
menangani serangan yang tidak diinginkan terhadap reputasi. Negara-negara
tersebut sebaiknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna
- 13 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
memastikan agar undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik yang
masih berlaku tunduk sepenuhnya pada hal-hal di bawah ini:
i.
tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman pidana tindak pencemaran
nama baik kecuali apabila pihak yang mengaku tercemar nama
baiknya dapat membuktikan, tanpa keragu-raguan sedikitpun, adanya
semua elemen pencemaran nama baik sebagaimana tercantum di
bawah ini;
ii.
gugatan
pidana
pencemaran
nama
baik
hanya
dapat
diajukan apabila pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik
tersebut terbukti keliru, bahwa pernyataan tersebut disampaikan
sekalipun diketahui mengandung kesalahan, atau terjadi keteledoran
dalam mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut mengandung
kesalahan atau tidak, dan pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan
khusus untuk merugikan pihak yang dicemarkan nama baiknya.
iii.
pejabat berwenang, termasuk polisi dan jaksa penuntut umum, tidak
boleh terlibat dalam upaya membuka atau mengajukan gugatan hukum
terhadap kasus pencemaran nama baik. Larangan ini berlaku tanpa
memandang status dari pihak yang mengaku tercemar nama baiknya,
bahkan apabila pihak tersebut adalah pejabat publik senior sekalipun.
- 14 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
iv.
hukuman penjara, penundaan hukuman penjara, pembekuan hak
mengekspresikan diri melalui media dalam bentuk apapun atau
melakukan praktek jurnalism atau profesi lainnya, denda berlebihlebihan dan bentuk hukuman pidana berat lainnya tidak boleh
dijadikan sanksi untuk pelanggaran undang-undang pencemaran nama
baik, sekalipun pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik
tersebut dinilai berlebihan atau melewati batas.
Komentar terhadap Prinsip 4
Pemberian sanksi hukum pidana atas kegiatan tertentu berarti Negara jelas punya
kepentingan untuk mengontrol kegiatan tersebut serta mencanangkan cap sosial tertentu
atas kegiatan itu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mahkamah peradilan
internasional menekankan pada sejumlah pemerintah tentang pentingnya memberlakukan
pembatasan atas pemberian sanksi pidana yang dapat berakibat pada pembatasan
penegakan hak-hak dasar. Di banyak negara, pada dasarnya atau secara khusus
perlindungan reputasi seseorang dilihat kepentingan pribadi. Pengalaman pun
membuktikan bahwa untuk mendapatkan perlindungan yang memadai atas reputas, tak
perlu menggunakan sanksi pidana atas pernyataan yang mencemarkan nama baik.
Di banyak negara, undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik kerap
disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk membatasi kritik dan membungkam debat
- 15 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
publik. Ancaman sanksi pidana berat, apalagi hukuman penjara, memberi dampak yang
dapat membekukan kebebasan berekspresi. Sanksi semacam itu jelas tidak dapat
dibenarkan, khususnya karena sanksi non pidana dinilai cukup untuk memberikan
pemulihan atas pencemaran reputasi seseorang. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik selalu ada, bahkan di negaranegara yang memberlakukan undang-undang tersebut secara moderat. Menggunakan
undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik demi menjaga ketertiban umum
atau untuk melindungi kepentingan publik yang lain, merupakan hal yang ilegal.
Penggunaan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik untuk kepentingankepentingan semacam itu harus dihapuskan.
Di saat yang sama, harus diakui bahwa di banyak negara hukum tindak pidana
pencemaran nama baik masih menjadi alat utama untuk menangani serangan yang tidak
diinginkan terhadap reputasi. Guna meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan atau
pemberlakukan batasan berlebihan terhadap praktek kebebasan berekspresi, penting
untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan agar undang-undang tersebut sesuai
dengan empat kondisi yang diperinci dalam Sub-Prinsip (b). Prinsip dasar hukum pidana,
seperti dugaan tidak bersalah sebelum terbukti sebaliknya, mengharuskan pihak yang
mengajukan kasus pencemaran nama baik untuk membuktikan semua elemen material
dari pelanggaran pidana tersebut. Dalam hal pencemaran nama baik, pernyataan yang
keliru dan adanya tingkat tanggungjawab mental tertentu merupakan bagian dari hukum
material. Kondisi ketiga dibuat berdasarkan pada kerapnya penyalahgunaan undangundang hukum pidana tindak pencemaran nama baik oleh pejabat publik, termasuk
- 16 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
melalui penggunakan sumber daya Negara untuk mengajukan kasus ke pengadilan, dan
sifat pribadi dari perlindungan reputasi seseorang. Kondisi keempat diturunkan dari
syarat bahwa sanksi haruslah bersifat proporsional dan tidak berdampak membekukan
kebebasan berekspresi di masa depan.
BAB 3 Undang-undang Perdata Pencemaran Nama Baik
Prinsip 5: Prosedur
(a) Kecuali dalam kondisi khusus, batas periode mengajukan gugatan pencemaran
nama baik tidak boleh lebih dari satu tahun terhitung sejak tanggal publikasi.
(b) Pengadilan harus memastikan bahwa masing-masing tahap pengajuan kasus
pencemaran nama baik berjalan dalam jangka waktu yang masuk akal. Hal ini
dimaksudkan guna membatasi dampak buruk akibat adanya hambatan terhadap
kebebasan berekspresi. Di sisi lain, pengajuan kasus pencemaran nama baik tidak
boleh berjalan sedemikian cepatnya sehingga mengakibatkan terdakwa tidak
punya cukup kesempatan untuk membela diri.
Komentar terhadap Prinsip 5
- 17 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Apabila kasus pencemaran nama baik diajukan jauh sebelum pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik tersebut tersebar
luas, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat tidak punya cukup kesempatan untuk mempersiapkan
pembelaan diri yang layak. Dalam semua contoh kasus, kasus pencemaran nama baik yang berlangsung berlarut-larut dapat
mengakibatkan dampak yang membekukan kebebasan berekspresi dari pihak terdakwa. Hal ini juga meminimalkan kemungkinan
pihak penuntut untuk mendapatkan pemulihan dengan segera. Di saat yang sama, sejumlah yurisdiksi hukum memberlakukan batas
waktu yang begitu singkatnya untuk kasus-kasus pencemaran nama baik sehingga hal ini justru membatasi pihak-pihak yang
bersangkutan. Hal ini antara lain berarti bahwa pihak terdakwa tidak punya cukup kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan diri
yang layak. Khususnya untuk pembuktian kebenaran, batas waktu yang terlalu singkat dapat mempersulit pihak terdakwa yang
mengandalkan sumber-sumber informasi rahasia yang tidak dapat dibuka di depan pengadilan.
Prinsip 6: Perlindungan Sumber
(a) Jurnalis, dan pihak-pihak lain yang menyebarluaskan informasi yang diperoleh
dari sumber-sumber rahasia demi kepentingan publik, berhak untuk tidak
membuka identitas sumber-sumber rahasia mereka. Dalam konteks kasus
pencemaran nama baik, hak ini sama sekali tidak dapat diganggu gugat maupun
dibatasi.
(b) Dalam konteks kasus pencemaran nama baik, mereka yang berada dalam lingkup
Prinsip ini tidak boleh terkena perlakuan buruk akibat menolak membuka
identitas sumber rahasia tersebut.
Komentar terhadap Prinsip 6
Jaminan kebebasan informasi memberi hak pada jurnalis dan pihak-pihak lain yang
menyebarluaskan informasi demi kepentingan publik untuk menolak membuka identitas
- 18 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
sumber rahasia. Prinsip ini menerapkan hak tersebut dalam konteks undang-undang
tindak pencemaran nama baik. Individu yang menolak membuka sumber-sumber rahasia
dapat menyodorkan bukti keberadaan sumber-sumber tersebut di depan pengadilan.
Bobot dari bukti-bukti tersebut ditentukan kemudian oleh pihak penguji fakta
.
Prinsip 7: Pembuktian Kebenaran
(a) Dalam semua kasus, apabila terdapat bukti yang menguatkan bahwa pernyataan
yang dinilai mencemarkan nama baik tersebut benar adanya, maka bukti tersebut
dapat membebaskan si terdakwa dari kemungkinan untuk digugat secara hukum.7
(b) Dalam kasus yang melibatkan pernyataan yang menyangkut kepentingan publik,8
pihak penuntut menanggung beban untuk membuktikan bahwa pernyataan
tersebut mengandung kesalahan atau tidak sepenuhnya memuat kebenaran
sehingga dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik.
(c) Praktek-praktek tidak masuk akal yang membatasi kemampuan pihak terdakwa
untuk membuktikan kebenaran tuntutan mereka harus dihapuskan.
7
Lihat juga Prinsip 9 tentang Publikasi yang Masuk Akal
Sebagaimana diterapkan dalam Prinsip-prinsip ini, istilah ‘kepentingan publik’ didefinisikan secara luas untuk
mencakup semua masalah yang terkait dengan kepentingan publik. Hal ini tidak terbatas dan mencakup ketiga cabang
politik pemerintahan –khususnya urusan-urusan yang terkait dengan figur publik dan pejabat publik – kesehatan dan
keselamatan publik, penegakan hukum dan pelaksanaan urusan pengadilan, kepentingan konsumen dan sosial,
lingkungan hidup, masalah-masalah ekonomi, pelaksanaan kewenangan, juga seni dan budaya. Akan tetapi, hal ini
tidak mencakup misalnya urusan-urusan yang murni bersifat pribadi dimana yang jadi kepentingan anggota
masyarakat, kalaupun ada, merupakan urusan sensasi atau desas desus belaka.
8
- 19 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Komentar terhadap Prinsip 7
Bagian pertama Prinsip ini telah berlaku dalam berbagai undang-undang pencemaran
nama baik di berbagai Negara. Hal ini diturunkan dari pemahaman bahwa upaya
penyebarluasan pernyataan yang benar tidak dapat digugat secara hukum. Apabila
seseorang pada dasarnya tidak layak untuk memiliki reputasi tertentu, maka pencemaran
terhadap reputasi tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan. Sebagaimana ditegaskan
sebelumnya, Prinsip-prinsip ini tidak serta merta menghilangkan kemungkinan pengajuan
gugatan hukum di bidang lain misalnya perlindungan privasi. Dalam sejumlah yurisdiksi
misalnya, undang-undang privasi memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap
publikasi informasi yang menyangkut perbuatan di masa lalu.
Bagian (b) dari Prinsip ini merupakan reaksi dari aturan tradisional yang berlaku dalam
sejumlah yurisdiksi, dimana apabila pernyataan fakta yang dianggap mencemarkan nama
baik tersebut diduga keliru, maka pihak terdakwa harus dapat membuktikan bahwa
pernyataan tersebut benar adanya. Akan tetapi dalam sejumlah kasus-kasus
konstitusional, setidaknya yang terkait dengan pernyataan-pernyataan yang menyangkut
kepentingan publik, hal ini telah digunakan untuk memberikan beban yang tidak masuk
akal ke tangan pihak terdakwa dengan alasan mengakibatkan dampak yang dapat
membekukan kebebasan berekspresi.
- 20 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Dalam sejumlah yurisdiksi, praktek-praktek tertentu mengenakan batasan yang tidak
masuk akal terhadap kemampuan pihak terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari
tuntutan yang diajukan. Akibatnya, apabila gagal, pihak terdakwa menanggung kerugiaan
besar
lantaran
mempertahankan
pendapat
bahwa
pernyataan
yang
dianggap
mencemarkan nama baik tersebut benar adanya. Hal yang berlebih-lebihan semacam ini
dapat membuat pihak terdakwa jera dalam membuktikan kebenaran. Kekuatiran ini juga
akan muncul bahkan apabila pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik
tersebut ternyata memang benar adanya, karena cemas bukti tersebut dipandang tidak
cukup kuat. Yang juga terjadi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik adalah
pemberlakuan aturan yang melarang pengajuan bukti-bukti, yang dalam kasus hukum
lainnya hal tersebut secara normal dapat diterima. Hal ini secara tidak masuk akal
meminimalkan kemampuan pihak terdakwa untuk membuktikan bahwa pernyataan yang
dinilai mencemarkan nama baik tersebut benar adanya. Contoh untuk hal tersebut
termasuk menolak untuk memberikan ijin pada pihak penuntut untuk menyodorkan bukti
adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak terdakwa di masa lalu atau
fakta-fakta historis lainnya.
Prinsip 8: Pejabat Publik
- 21 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Dalam situasi apapun, undang-undang pencemaran nama baik tidak dapat memberi
perlindungan khusus kepada pejabat-pejabat publik, apapun peringkat maupun jabatan
mereka. Prinsip ini berlaku untuk tata cara pengaduan diajukan dan diproses, standar
yang digunakan untuk menentukan apakah pihak terdakwa dipandang bertanggung
jawab, dan kemungkinan hukuman yang dapat dikenakan.
Komentar terhadap Prinsip 8
Di berbagai yurisdiksi, undang-undang pencemaran nama baik memberikan perlindungan
lebih besar terhadap pejabat publik tertentu ketimbang warga negara biasa. Contohnya
adalah adanya bantuan Negara dalam mengajukan kasus pencemaran nama baik, standar
perlindungan reputasi yang lebih tinggi untuk pejabat publik dan hukuman yang lebih
berat terhadap pihak terdakwa terhadap tindakan mencemarkan nama baik. Seperti
semakin ditegaskan dalam hukum internasional, pejabat publik seharusnya memiliki
toleransi lebih besar, bukannya lebih kecil, terhadap kritik. Jelas bahwa pemberian
perlindungan terhadap pejabat publik melanggar aturan ini.
Prinsip 9: Publikasi yang Masuk Akal
Sekalipun sebuah pernyataan faktual tentang hal yang menyangkut kepentingan publik
terbukti keliru, pihak terdakwa harus mendapatkan kesempatan membela diri berdasarkan
prinsip publikasi yang masuk akal. Dasar dari prinsip pembelaan diri ini adalah bahwa
- 22 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
dalam situasi yang dihadapi oleh seseorang yang berada dalam posisi pihak terdakwa,
masuk akal apabila materi dengan gaya dan bentuk tersebut kemudian disebarluaskan.
Dalam menentukan apakah dalam kasus tersebut penyebarluasan materi tersebut masuk
akal untuk situasi tersebut, Pengadilan harus mempertimbangkan pentingnya nilai
kebebasan berekspresi yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik
dan hak publik untuk segera memperoleh informasi semacam itu.
Komentar untuk Prinsip 9
Semakin banyak yurisdiksi yang memberikan pengakuan terhadap pembelaan diri yang
‘masuk akal’ – atau prinsip pembelaan diri lain yang setara dengan prinsip “kecermatan
yang layak” (due dilligence) atau “keyakinan yang baik” (good faith). Hal ini disebabkan
karena peraturan perundang-undangan di sejumlah yurisdiksi mendudukkan pihak
terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila menyebarluaskan pernyataan
yang keliru, atau pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Peraturan
perundang-undangan lama semacam ini tidak adil khususnya untuk kalangan media, yang
mengemban tugas untuk menegakkan hak publik untuk mengetahui. Kalangan media
terkadang tak dapat menunggu sampai yakin bahwa setiap fakta terbukti benar sebelum
naik cetak atau tayang. Bahkan wartawan terbaik pun pernah membuat kesalahan.
Apabila mereka begitu terbuka terhadap resiko hukuman atas setiap tudingan, hal tersebut
akan
menghambat
kepentingan
publik
untuk
memperoleh
informasi
segera.
Keseimbangan yang lebih tepat antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan
- 23 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
reputasi adalah dengan memberi perlindungan bagi mereka yang melakukan tindakan
yang masuk akal, sementara membuka ruang bagi pihak penuntut untuk menuntut mereka
yang berlaku sebaliknya. Untuk kalangan media, tindakan yang sejalan dengan standar
profesional yang berlaku seharusnya cukup untuk lolos uji masuk akal.
Prinsip 10: Penyampaian Pendapat
(a) Tak satupun dapat dikenai undang-undang pencemaran nama baik atas perbuatan
menyampaikan pendapat.
(b) Pendapat dapat dikategorikan sebagai pernyataan apabila:
i.
tidak memuat konotasi faktual yang dapat terbukti keliru; atau
ii.
dalam situasi apapun, tidak dapat secara masuk akal ditafsirkan
sebagai penyampaian fakta-fakta aktual termasuk dari bahasa yang
digunakan (seperti retorika, hiperbola, satir atau lelucon).
Komentar terhadap Prinsip 10
Standar yang sesuai untuk kasus-kasus pencemaran nama baik termasuk penyampaian
pendapat – atau dikenal juga sebagai keputusan-keputusan penilaian – masih dalam tahap
- 24 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
perkembangan. Akan tetapi dari sejumlah yurisprudensi, jelas bahwa penyampaian
pendapat layak memperoleh perlindungan yang tinggi. Besarnya subyektivitas dalam
menentukan apakah suatu pendapat ‘masuk akal’ atau tidak juga mendukung pemberian
perlindungan absolut terhadap pendapat.
Beberapa pernyataan dapat saja kelihatan seolah-olah menyampaikan fakta. Akan tetapi
bahasa maupun konteks yang digunakan tidaklah demikian. Contoh-contoh untuk hal ini
adalah penggunaan instrumen-instrumen retorika seperti hiperbola, satir dan lelucon.
Karena itu penting dalam undang-undang pencemaran nama baik untuk mendefinisikan
pendapat sedemikian rupa sehingga yang menjadi konsep operasional adalah makna riil,
bukan makna sebagaimana ditafsirkan.
Prinsip 11: Pengecualian dari Tanggung Jawab Hukum
(a) Terdapat sejumlah jenis pernyataan yang tidak dapat dikenai tanggung jawab
hukum, termasuk:
i.
pernyataan apapun yang dibuat selama proses yang berlangsung dalam
badan legislatif, termasuk oleh anggota-anggota yang terpilih baik
dalam debat terbuka maupun di dalam komisi, dan oleh saksi mata
yang dipanggil untuk memberikan bukti di depan komisi legislatif;
- 25 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
ii.
pernyataan apapun yang dibuat selama proses yang berlangsung dalam
pemerintahan setempat, oleh pejabat berwenang;
iii.
pernyataan apapun yang dibuat dalam tahap apapun dari proses
peradilan (termasuk proses–proses sebelum persidangan) oleh
siapapun yang secara langsung terlibat dalam proses tersebut
(termasuk majelis hakim, pihak-pihak yang terkait, para saksi mata,
dewan dan anggota juri) sepanjang pernyataan tersebut memiliki
keterkaitan dengan proses tersebut;
iv.
pernyataan apapun yang dibuat di depan lembaga yang memiliki
mandat resmi untuk melakukan investigasi atau menyelidiki
pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di antaranya komisi
kebenaran;
v.
dokumen apapun yang diterbitkan atas permintaan lembaga legislatif;
vi.
pemberitaan yang adil dan akurat tentang materi yang dirinci dalam
poin (i) – (v) di atas; dan
vii.
pemberitaan yang adil dan akurat dimana status resmi dari materi
tersebut membenarkan tindakan penyebarluasan laporan tersebut,
seperti dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh tanya jawab dengan
- 26 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
publik, pengadilan atau peraturan legislatif dari luar negeri atau
organisasi internasional.
(b) Sejumlah jenis pernyataan seharusnya bebas dari tanggung jawab hukum kecuali
apabila terbukti bahwa pernyataan tersebut dibuat atas dasar perasaan benci, tidak
senang maupun tidak baik. Hal ini termasuk pernyataaan-pernyataan yang dibuat
dalam penegakan kepentingan legal dan kewajiban moral atau sosial.
Komentar terhadap Prinsip 11
Dalam berbagai situasi, berbicara tanpa rasa takut atau kuatir di depan pengadilan
merupakan hal yang telah diakui sebagai bagian dari kepentingan publik. Pernyataan
yang digambarkan di Bagian (a)(i)-(v) dari Prinsip ini telah kerap mendapatkan
pengecualian di depan hukum dalam undang-undang pencemaran nama baik. Penting
juga untuk memastikan bahwa surat kabar dan yang lainnya juga dapat memberitakan
secara adil dan akurat kepada publik tentang pernyataan-pernyataan dan dokumendokumen sejenis ini, juga sederetan materi resmi lainnya, bahkan untuk materi-materi
yang penulis aslinya sendiri tidak mendapatkan perlindungan.
Untuk kesempatan-kesempatan lain, pernyataan-pernyataan tertentu – yang dikeluarkan
oleh seseorang karena kewajiban atau kepentingan yang ia miliki – mendapatkan
perlindungan,
kecuali
apabila
hal
tersebut
- 27 -
dilakukan
secara
semena-mena.
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Kecenderungan
dunia
internasional
adalah
untuk
menafsirkan
ruang
lingkup
perlindungan ini secara luas, mempertimbangkan pentingnya nilai kebebasan berekspresi
untuk situasi-situasi seperti itu.
Prinsip 12: Cakupan Tanggung Jawab Hukum
(a) Di bawah undang-undang pencemaran nama baik, tak seorang pun dapat dimintai
tanggung jawab hukum apabila ia bukan pihak yang membuat, mengedit atau
menerbitkan sebuah pernyataan dan apabila tidak tahu menahu atas hal tersebut,
dan apabila tidak ada alasan untuk meyakini bahwa apa yang ia lakukan
membantu penyebarluasan pernyataan yang mengandung nilai pencemaran nama
baik.
(b) Untuk pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik, lembaga-lembaga yang
fungsinya semata-mata menyediakan akses Internet, memindahkan data di
Internet atau mengisi seluruh atau sebagian isi situs Intenet, tidak dapat dikenai
tanggung jawab hukum kecuali apabila dalam situasi tertentu, mereka dapat
dikatakan mengadopsi pernyataan tersebut. Akan tetapi lembaga-lembaga
semacam ini dapat diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk
mencegah publikasi lebih jauh dari pernyataan tersebut, baik melalui pembekuan
penerbitan atau penghentian penerbitan permanen yang sejalan dengan Prinsip 16
atau 17.
- 28 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Komentar terhadap Prinsip 12
Penyebarluasan pernyataan yang mencemarkan nama baik bisa jadi melibatkan banyak
orang. Individu yang tidak punya peran dalam memproduksi maupun mempublikasikan
pernyataan dan tak punya alasan untuk meyakini bahwa pernyataan tersebut
mencemarkan nama baik, seperti distributor dan agen atau kios media, tidak dapat
dimintai tanggung jawab hukum terhadap pernyataan tersebut.
Lembaga-lembaga yang dirinci di Bagian (b) dari Prinsip ini, dan khususnya penyedia
layanan jasa internet, berbeda dalam sederetan hal dengan apa yang dikenal sebagai
penerbit dalam sejumlah sistem undang-undang tindak pencemaran nama baik. Perbedaan
tersebut mencakup tidak adanya hubungan langsung terhadap pernyataan yang mereka
bantu penyebarluasannya dan dengan demikian tidak dapat diharapkan untuk membela
diri atau bertanggung jawab untuk pernyataan-pernyataan tersebut. Perbuatan tersebut
memiliki resiko pertanggung jawaban hukum bagi mereka. Apabila mereka secara hukum
masuk kategori yang sama sebagaimana penerbit, mereka kemungkinan besar akan
langsung memindahkan pernyataan apapun dari internet begitu ada yang menyanggah
maupun mengancam melakukan tindakan hukum, apapun legitimasi maupun kualitas dari
sanggahan maupun ancaman tersebut. Di sejumlah negara, penyedia layanan jasa internet
telah dilindungi dari tanggung jawab hukum terhadap pernyataan yang mencemarkan
nama baik. Hal semacam ini dilakukan demi mencegah kemungkinan adanya individu-
- 29 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
individu dan/atau perusahaan kuat yang dapat secara efektif menyensor internet hanya
dengan melontarkan sanggahan seperti yang disebut sebelumnya.
BAB 4 Pemulihan Kerugian
Catatan tentang Pemulihan Kerugian
Pemulihan kerugian atau sanksi yang tidak proporsional dapat secara signifikan
membatasi kebebasan arus informasi serta gagasan. Alhasil, jelas bahwa kini ganti rugi
atau sanksi, sebagaimana dengan standar, berada di bawah pengujian cermat terhadap
kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi.
Prinsip 13: Peran Pemulihan Kerugian
(a) Pernyataan apapun yang tidak terbukti mencemarkan nama baik berdasarkan
prinsip-prinsip di atas tidak dapat dikenakan kewajiban atau desakan untuk
pemulihan kerugian.
(b) Tujuan utama dari memberikan pemulihan kerugian terhadap pernyataan yang
mencemari nama baik adalah untuk memberikan pemulihan terhadap reputasi
- 30 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
pihak penuntut, bukan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab
terhadap penyebarluasan pernyataan.
(c) Dalam menerapkan pemulihan kerugian, mekanisme lain yang ada harus
dipertimbangkan – termasuk sistem regulasi mandiri maupun yang telah berjalan
dengan sendirinya – yang dapat digunakan untuk membatasi kerugian terhadap
reputasi si penuntut akibat pernyataan yang mencemari nama baik. Yang juga
harus dipertimbangkan adalah kegagalan si penuntut untuk menggunakan
mekanisme-mekanisme lain tersebut guna mengurangi kerugian terhadap
reputasinya.
Komentar terhadap Prinsip 13
Berdasarkan hukum, tak seorangpun wajib untuk melakukan tindakan apapun atau
memberikan pemulihan kerugian kecuali apabila terbukti bertanggung jawab terhadap
publikasi dari pernyataan yang mencemari nama baik, sejalan dengan prinsip-prinsip di
atas. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa surat kabar atau lainnya tidak dapat
melakukan tindakan, misalnya secara sukarela ataupun berdasarkan sistem yang selama
ini telah berjalan dengan sendirinya, apabila dalam konteks tertentu pernyataanpernyataan mereka telah menyebabkan kerugian atas reputasi.
- 31 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Kebebasan berekspresi menekankan bahwa dalam semua kasus kecuali beberapa yang
sifatnya khusus, tujuan dari pemulihan kerugian terhadap pernyataan yang mencemarkan
nama baik adalah terbatas untuk memberi pemulihan terhadap kerugian langsung yang
terjadi pada individu(-individu) yang tercemar nama baiknya. Menggunakan pemulihan
kerugian untuk kepentingan lain hanya akan memberikan dampak yang dapat
membekukan kebebasan berekspresi, hal yang tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat
demokratis.
Sudah menjadi prinsip umum hukum bahwa orang yang mengajukan gugatan kasus
perdata memiliki kewajiban untuk meminimalkan kerugian. Untuk undang-undang tindak
pencemaran nama baik, hal ini berarti pihak yang mengajukan gugatan harus
memanfaatkan mekanisme yang ada, seperti yang diperinci dalam Bagian (c) dalam
Prinsip ini, yang dapat memberi pemulihan kerugian atau meminimalkan kerugian
terhadap reputasi.
Prinsip 14: Pemulihan Kerugian Non Finansial
Peradilan harus memberi prioritas terhadap penggunaan pemulihan kerugian non
finansial yang tersedia untuk memberi pemulihan terhadap kerugian terhadap reputasi
yang disebabkan oleh pernyataan mencemarkan nama baik.
- 32 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Komentar terhadap Prinsip 14
Bagian ‘perlu atau tidak’ dari uji terhadap batasan kebebasan berekspresi menegaskan
bahwa ketergantungan terhadap sejumlah batasan tidak dapat dibenarkan apabila ternyata
terdapat alternatif lain yang efektif dan tidak terlalu berdampak membekukan kebebasan
berekspresi. Pemulihan kerugian non finansial terkadang tidak berdampak besar terhadap
kebebasan aliran informasi dan gagasan dibandingkan dengan ganti rugi finansial dan di
saat yang sama bisa menjadi sarana efektif untuk pemulihan terhadap kerugian atas
reputasi seseorang. Oleh karena itu, pemulihan kerugian semacam itu harus
diprioritaskan.
Dalam sejumlah yurisdiksi, tersedia pemulihan kerugian non finansial yang tidak terlalu
mengakibatkan dampak yang membekukan kebebasan berekspresi. Hal ini mencakup
pernyataan maaf, koreksi dan/atau jawaban atau penerbitan terhadap keputusan yang
menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencemarkan nama baik.
Prinsip 15: Pemberian Kompensasi Finansial
- 33 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
(a) Kompensasi finansial hanya dapat diberikan apabila ganti rugi non finansial tidak
cukup untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pernyataan yang
mencemarkan nama baik.
(b) Dalam
menimbang
besar
kompensasi
finansial,
potensi
dari
dampak
membekukan kebebasan berekspresi dari pemberian kompensasi tersebut harus,
di atas segala hal, dipertimbangkan. Kompensasi finansial jangan pernah tidak
proporsional
dibandingkan
dengan
kerugian
yang
terjadi,
dan
harus
mempertimbangkan ketersediaan ganti rugi non finansial dan tingkat kompensasi
yang diberikan terhadap kesalahan-kesalahan pidana lainnya.
(c) Kompensasi untuk kerugian finansial yang nyata, atau kerugian material, yang
diakibatkan oleh pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik hanya
dapat diberikan apabila benar terjadi kerugian yang khusus disebabkan oleh
pernyataan tersebut.
(d) Tingkat kompensasi yang dapat diberikan terhadap kerugian non material
terhadap reputasi –yakni kerugian yang tidak dapat dikuantifikasikan ke dalam
besaran moneter – harus ada batasnya. Besar maksimal hanya dapat diberikan
untuk kasus-kasus yang sangat serius.
(e) Kompensasi finansial yang lebih dari sekedar mengkompensasikan kerugian
terhadap reputasi harus diberikan hanya pada kasus-kasus yang sangat khusus.
- 34 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Kompensasi semacam ini hanya bias diberikan apabila pihak yang mengajukan
gugatan dapat membuktikan bahwa tindakan pihak terdakwa diambil sekalipun
diketahui bahwa pernyataan tersebut mengandung kesalahan dan dimaksudkan
dengan niat khusus untuk menyebabkan kerugian terhadap pihak pengaju
gugatan.
Prinsip 16: Pembekuan Penerbitan
(a) Dalam konteks tindak pencemaran nama baik, pembekuan penerbitan tidak dapat
diberlakukan sebagai batasan yang diberlakukan sebelum naik cetak.
(b) Pembekuan penerbitan sebelum dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap
duduk permasalahan tidak dapat diterapkan demi melarang publikasi lebih lanjut
kecuali apabila ada perintah dari pengadilan dan untuk kasus-kasus khusus
dimana terdapat semua kondisi di bawah ini:
i. pihak yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan bahwa
dirinya menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki – dan tidak
dapat dikompensasikan dengan ganti rugi yang tersedia – apabila
terjadi publikasi lanjutan;
ii. pihak yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan dengan
tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, berikut bukti bahwa:
- 35 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
•
pernyatan tersebut tanpa ragu-ragu termasuk pencemaran
nama baik; dan
•
potensi pembelaan diri apapun jelas tidak berdasar.
Komentar terhadap Prinsip 16
Pembekuan penerbitan merupakan batasan ekstrim terhadap kebebasan berekspresi.
Apabila sampai diterapkan sebelum naik cetak, hal ini merupakan batasan yang sama
sekali dikecam oleh sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia. Bahkan apabila
diterapkan setelah cetak, hal ini hanya bisa dilakukan dengan amat sangat jarang, dan
hanya untuk situasi-situasi yang sangat langka. Secara khusus, apabila pihak terdakwa
dapat menyodorkan bukti untuk membela diri, normalnya ini cukup untuk menunjukkan
bahwa ada dasar untuk melakukan pembelaan diri dan dengan demikian tindak
pembekuan penerbitan dapat dihapuskan.
Prinsip 17: Penghentian Penerbitan Secara Permanen
Penghentian permanen sama sekali tidak dapat diterapkan kecuali bila ada perintah
pengadilan dan setelah melalui penyelidikan yang menyeluruh dan adil terhadap duduk
perkara masalah ini. Penghentian penerbitan secara permanen harus diterapkan secara
terbatas pada pernyataan-pernyataan spesifik yang dinilai mencemarkan nama baik. Pihak
- 36 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
terdakwa dapat menentukan tindakan untuk mencegah publikasi lebih lanjut, misalnya
dengan mencabut pernyatan khusus tersebut dari sebuah buku.
Prinsip 18: Biaya
Dalam menetapkan biaya baik untuk pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak
terdakwa, pengadilan harus menaruh perhatian secara khusus pada dampak potensial
kompensasi terhadap kebebasan berekspresi.
Komentar terhadap Prinsip 18
Di banyak yurisdiksi, litigasi pencemaran nama baik semakin lama semakin komples dan
membela kasus-kasus semacam ini semakin lama semakin mahal. Dalam beberapa kasus,
biaya yang ditetapkan untuk pihak pembela diri yang menang di pengadilan hanya
mencakup sebagian kecil dari keseluruhan biaya legal yang sebenarnya untuk pembelaan
diri. Hal ini dapat menghambat adanya penerbitan informasi yang terkait dengan
kepentingan umum di masa mendatang.
- 37 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Prinsip 19: Pengajuan Gugatan dengan Niat Jahat (Malicious)
Pihak terdakwa harus memperoleh kompensasi yang efektif apabila pihak yang
mengajukan gugatan mengajukan kasus yang tidak berdasar dengan tujuan untuk
mengakibatkan dampak yang dapat membekukan kebebasan berekspresi ketimbang
mengugat kerugian atas reputasinya.
Komentar terhadap Prinsip 19
Sejumlah contoh kasus menunjukkan bahwa terdapat individu atau perusahaan yang kuat
secara finansial atau politik mengajukan kasus pencemaran nama baik, bahkan sekalipun
mereka tidak punya kesempatan untuk menang, demi mencegah kritik media terhadap
tindakan mereka. Terdakwa harus memiliki upaya hukum yang dapat mereka tempuh
untuk menghadapi perilaku-perilaku semacam ini.
Pemulihan kerugian khusus berbeda-beda untuk berbagai yurisdiksi. Tetapi ada sejumlah
pilihan-pilihan yang dapat diambil termasuk hak untuk mengajukan gugatan atas kasus
penyalahgunaan proses pidana dan/atau ketersediaan mekanisme prosedural untuk
menghapuskan klaim di tahap awal proses kecuali apabila pihak yang mengajukan
gugatan dapat menunjukkan bahwa kasus tersebut memiliki sejumlah kemungkinan untuk
menang di pengadilan.
- 38 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
LAMPIRAN A
Peserta Lokakarya Internasional tentang
Kebebasan Berekspresi dan Pencemaran Nama Baik
London, 29 Februari – 1 Maret 2000
Nama-nama di bawah ini ikut serta dalam Lokakarya yang menghasilkan Prinsip-prinsp
ini. Para pakar berikut berpartisipasi dalam kapasitas sebagai pribadi; keterangan soal
organisasi dan afiliasi semata-mata untuk keperluan identifikasi.
Vesna Alaburic
Anggota Dewan Kroasia, khusus bidang Undang-undang
Media, Zagreb, Kroasia
Kevin Boyle
Anggota Komisi Eksekutif ARTICLE 19, Profesor di bidang
Hukum dan Direktur Human Rights Centre, Essex University,
Colcherster, Inggris
Aurelie Bregou
Anggota Dewan Perancis, khusus bidang Undang-undang
Media, Paris, Perancis
Param Cumaraswamy
Anggota Dewan Internasional ARTICLE 19 dan Pelapor
Khusus untuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk
independensi hakim dan pengacara, Kuala Lumpur, Malaysia
Helen Darbishire
Manajer Program Undang-undang Media, Open Society
Institute, Budapest, Hungaria
Tunde Fagbhunlu
Pengacara dan Direktur Layanan Hukum, Media Rights
Agenda, Lagos, Nigeria
- 39 -
Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik
Wendy Harris
Pengacara untuk urusan Undang-undang dan Pencemaran
Nama Baik, anggota Dewan Victoria, Melbourne, Australia
Fiona Harrison
Kepala Program Eropa, ARTICLE 19, London, Inggris
Paul Hoffman
Anggota Dewan Internasoinal ARTICLE 19, pengacara
Pencemaran Nama Baik dan Profesor Lepas untuk Undangundang Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresi
Ulrich Karpen
Profesor
Hukum
Perundang-undangan
dan
Hukum
Afrika
Selatan,
Administratif, University of Hamburg, Jerman
Gilbert Marcus
Advokat
untuk
Mahkamah
Agung
Johannesburg, Afrika Selatan
Marie McGonagle
Dosen Hukum, Fakultas Hukum, National University of
Ireland, Galway, Ireland
Toby Mendel
Kepala Program Hukum, ARTICLE 19, London, Inggris
Andrew Puddephatt
Direktur Eksekutif, ARTICLE 19, London, Inggris
Evan Ruth
Staf Program Hukum, ARTICLE 19, London, Inggris
Malcolm Smart
Anggota Dewan Internasional ARTICLE 19 dan Direktur
Program Human Rights Watch, New York, Amerika Serikat
Willem Van Manem
Pengacara, Amsterdam, Belanda
Steingrim Wolland
Pengacara
dan
Penasihat
Organisations, Oslo, Norwegia
- 40 -
untuk
Norwegian
Press
Fly UP