...

PBM Menteri Dalam Negeri dan MENKES No. 162 ttg Pelaporan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PBM Menteri Dalam Negeri dan MENKES No. 162 ttg Pelaporan
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 15 TAHUN 2010N 2009
NOMOR 162 /MENKES/PB/I/2010
TENTANG
PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan diperlukan
data kematian dan penyebab kematian;
b. bahwa data kematian dan penyebab kematian pada tingkat
desa/kelurahan sampai tingkat nasional belum dapat diperoleh
secara akurat dan tepat waktu;
c. bahwa data kematian dan penyebab kematian dibutuhkan untuk
menyusun kebijakan, prioritas, dan pengembangan program
kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tentang Pelaporan
Kematian dan Penyebab Kematian;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);
-26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
KESEHATAN
KEMATIAN.
BERSAMA
TENTANG
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI
PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang
dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana
untuk pengelolaan data kependudukan.
2. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
3. Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa
penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian
perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan
atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan
kematian.
4. Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa,
keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada
kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain
yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum.
BAB II
PELAPORAN KEMATIAN
Pasal 2
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang
mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
kematian.
(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melampirkan persyaratan:
a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat
keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
(3) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau
bidan.
(4) Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan
kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
-3kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui
petugas registrasi di desa/kelurahan.
Pasal 3
(1) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau
UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian
dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena
hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan
pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta
kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah adanya penetapan pengadilan.
(3) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas
identitasnya, pencatatan pada register akta kematian dan
penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(4) Dalam hal kematian seseorang diduga tidak wajar, pencatatan
pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta
kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan surat keterangan kematian dari kepolisian.
Pasal 4
Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
dan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan dengan tata cara:
a.
b.
c.
d.
e.
pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan
untuk diteruskan kepada instansi pelaksana;
kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan
disampaikan kepada yang bersangkutan;
pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada
register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c
memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi
pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
instansi pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada
huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
Pasal 5
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4 khusus DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah provinsi
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan
dalam urusan Administrasi Kependudukan.
-4BAB III
PENCATATAN PENYEBAB KEMATIAN
Pasal 6
(1) Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan
harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.
(2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan metode autopsi verbal .
(3) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh dokter.
(4) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang
terlatih.
(5) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4)
dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari
almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian.
(6) Pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
setempat.
Pasal 7
(1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus
melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian
wajar maupun tidak wajar kepada
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat setiap bulan sekali, dengan tembusan
disampaikan kepada Instansi Pelaksana.
(2) Rumah sakit melalui Unit/bagian/departemen forensik atau
instalasi kamar jenazah melaporkan data peristiwa kematian dan
penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat.
(3) Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah di
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi
dengan Instansi Kepolisian setempat.
(4) Instansi Kepolisian yang berwenang harus melaporkan data
peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
(5) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) mengolah data menjadi data
statistik kematian dan statistik penyebab kematian.
(6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain :
a. angka kematian umum;
b. angka kematian ibu;
c. angka kematian bayi;
d. angka kematian anak balita; dan
e. angka kematian menurut penyebab dan kelompok umur.
(7) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) melaporkan data statistik kematian dan statistik
penyebab kematian kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan
tembusan kepada unit yang membidangi pengelolaan data
-5kesehatan di Kementerian Kesehatan setiap triwulan sekali.
(8) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) melaporkan data statistik kematian kepada Instansi
Pelaksana setiap triwulan sekali, tanpa disertai data penyebab
kematian.
Pasal 8
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan data statistik
kematian dan statistik penyebab kematian sesuai permintaan fasilitas
pelayanan kesehatan.
Pasal 9
Petugas yang melaksanakan pelaporan dan pencatatan data peristiwa
kematian dan penyebab kematian menyimpan kerahasiaan identitas
almarhum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan
kematian dan penyebab kematian dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kesehatan baik secara sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian di
kabupaten/kota.
(3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab
kematian di desa/kelurahan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KESEHATAN,
TTD
TTD
GAMAWAN FAUZI
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Fly UP