...

Catatan Penjelasan untuk Konsultasi Publik September 2015

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Catatan Penjelasan untuk Konsultasi Publik September 2015
Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO
Terkait Pembukaan Lahan yang Tidak Didahului Kajian NKT
Catatan Penjelasan untuk Konsultasi Publik
September 2015
Apa kegunaan catatan ini?
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengenai Pembukaan Lahan yang tidak
didahului Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sebagaimana disusun dan disetujui
oleh Compensation Task Force (CTF, atau Gugus Tugas Kompensasi) yang terdiri dari
berbagai pemangku kepentingan pada bulan Agustus 2015.

Catatan penjelasan ini disusun oleh RSPO untuk memandu pembaca
memahami prosedur remediasi dan kompensasi serta membantu
memberikan informasi mengenai diskusi dan umpan balik yang terjadi selama
proses konsultasi. Catatan ini bukanlah bagian dari prosedur, sehingga belum
disetujui secara resmi.

Catatan ini menjelaskan latar belakang dan dasar bagi keputusan kunci yang
ada sekaligus menjelaskan apa saja sumber-sumber informasi kunci yang
digunakan dalam proses pertimbangan dan memberikan informasi mengenai
pengembangan prosedur tersebut. Teks berwarna biru menunjukkan bagian
dari dokumen inti yang dijadikan acuan oleh catatan ini dan yang akan
diuraikan secara lebih jelas.

Catatan ini juga menyoroti pertanyaan-pertanyaan kunci yang digunakan CTF
untuk mendapatkan umpan balik selama konsultasi publik. Pertanyaanpertanyaan tersebut dikemas dalam bentuk kotak tulisan pada versi
dokumen prosedur yang dijadikan acuan dan pada catatan penjelasan ini.

Catatan ini harus dibaca bersama dengan dokumen prosedur. Catatan ini
bukan dan tidak dimaksudkan sebagai deskripsi menyeluruh mengenai
prosedur remediasi dan kompensasi. Oleh karena itu, bagian-bagian pada
dokumen prosedur yang dianggap sudah jelas tidak akan dijelaskan lagi.
Catatan ini disusun secara berurutan mengikuti susunan bagian dalam dokumen
prosedur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pembukaan
Catatan untuk menjelaskan mengenai arti istilah “perusahaan agensi pemilik
dan/atau pengelola aset tertinggi”
Kompensasi diwajibkan bagi segala pembukaan setelah tahun 2005 yang
dilakukan tanpa didahului kajian NKT terhadap lahan yang berada di bawah
kendali perusahaan pemilik aset teratas (top asset) dan/atau pihak
pengelolanya beserta semua anak perusahaannya yang dimiliki dan/atau
dikelola berdasarkan kepemilikan saham mayoritas, yang menghasilkan
kelapa sawit. Hal ini terlepas dari apakah pembukaan dilakukan sebelum
atau sesudah lahan tersebut diakuisisi atau disewagunakan (lih. Catatan
Penjelasan). Sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO
tahun 2007, mayoritas kepemilikan saham didefinisikan sebagai kepemilikan
dengan porsi terbesar. Dalam hal kepemilikan saham adalah sama besarnya
(contohnya 50-50), maka prosedur ini berlaku bagi pihak pemegang kendali
manajemen. Prosedur Remediasi dan Kompensasi juga berlaku bagi lahan
yang disewagunakan atau diakuisisi oleh anggota RSPO dan lahan yang
masih dalam kendali pihak pemegang saham mayoritas.
Prosedur ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan pembukaan lahan pasca
2005 yang tidak didahului dengan kajian NKT pada lahan yang dikelola oleh
perusahaan pemilik aset teratas (top asset) dan/atau pihak pengelolanya beserta
semua anak perusahaannya yang dimiliki dan/atau dikelola berdasarkan kepemilikan
saham mayoritas, yang menghasilkan kelapa sawit. Hal ini terlepas dari apakah
pembukaan dilakukan sebelum atau sesudah lahan tersebut diakuisisi atau
disewagunakan.
Bagian yang sesuai dan mendukung Klausul 4.2.4 Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO
sebagaimana telah diubah dan disetujui oleh Dewan pada tahun 2011 adalah sebagai
berikut:
4.2.4 Organisasi1 yang memegang saham mayoritas di dalam2 dan/atau kendali
manajemen terhadap lebih dari satu perusahaan otonom yang melakukan usaha
budi daya kelapa sawit diperbolehkan untuk mengikutkan unit pengelolaan
individual dan/atau perusahaan anak dalam kegiatan sertifikasi hanya jika semua
hal-hal berikut ini dipatuhi:
Keanggotaan RSPO
1
Grup dengan struktur manajemen kompleks diharuskan melakukan berikut ini.
(a) Pernyataan dari pemegang saham pengendali dan direktur di perusahaan pengelola.
(b) Hal yang sama pada poin (a) berlaku untuk masing-masing kelompok operasi.
(c) Pendaftaran keanggotaan oleh perusahaan pemilik aset teratas (top asset).
(d) Pendaftaran keanggotaan oleh perusahaan pengelola.
2
Pemilik saham mayoritas: pemegang saham terbesar. Dalam hal kepemilikan saham adalah sama besarnya
(contohnya 50:50), maka prosedur ini berlaku bagi pihak pemegang kendali manajemen.
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
2
(a) Organisasi induk atau salah satu anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya
dipegang dan/atau dikelola olehnya adalah anggota RSPO. Persyaratan huruf (b)
hingga (j) akan berlaku jika yang terdaftar sebagai anggota RSPO adalah
perusahaan induk atau salah satu anak perusahaannya;
...
Persyaratan bagi unit pengelolaan dan/atau perusahaan induk yang tidak
bersertifikat
(e) Tidak ada konversi terhadap hutan primer atau kawasan yang teridentifikasi
memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau kawasan yang diperlukan untuk menjaga
atau meningkatkan NKT sesuai Kriteria 7.3 RSPO. Penanaman baru yang dilakukan
sejak tanggal 1 Januari tahun 2010 harus mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO
(Lampiran 5).
2. Pendahuluan
Penjelasan mengenai sejarah CTF dan pengembangan Prosedur Remediasi dan
Kompensasi
Dokumen ini berisi Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO yang berlaku
bagi ketidakpatuhan dengan segala ketentuan dalam Prinsip 7.3 P&C
dan/atau Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure atau NPP)
RSPO. Dokumen ini disusun berdasarkan kerja dan rekomendasi CTF selaku
sub-unit di bawah Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan NKT (BHCVWG) RSPO yang didirikan pada tahun 2011, dan juga turut dikembangkan
dari pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Dewan Gubernur di masa-masa
awal, ide yang dikembangkan Kelompok Kerja NKT RSPO Indonesia (HCVRIWG), dan hasil lokakarya yang telah diselenggarakan bersama anggota
pada forum Roundtable RSPO ke-8 di Jakarta (RT8) bulan November 2010
lalu.
CTF dibentuk pada bulan Agustus tahun 2011 di bawah BHCV WG. CTF bertujuan
untuk mengembangkan dokumen pedoman untuk memandu anggota dan RSPO
sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus pembukaan lahan yang tidak memiliki
kajian NKT, menyusun paket kompensasi yang layak untuk kasus-kasus individual,
dan melaksanakan proyek percontohan mengenai mekanisme yang diusulkan
tersebut. CTF terdiri dari semua anggota BHCV dengan tambahan beberapa orang
ahli yang diminta bantuannya, dan menyelenggarakan pertemuan yang dilaksanakan
setiap tiga bulan sekali. CTF mulai mengembangkan mekanisme ini berdasarkan
pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Dewan Gubernur di masa-masa awal, ide yang
dikembangkan oleh Kelompok Kerja NKT RSPO Indonesia (HCV-RIWG), serta dan
hasil lokakarya yang telah diselenggarakan bersama dengan para anggota pada
forum Roundtable RSPO ke-8 di Jakarta (RT8) bulan November 2010 lalu.
CTF secara rutin mengundang ahli dan pemangku kepentingan kunci lainnya untuk
berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai persoalan-persoalan terkait
prosedur kompensasi. Untuk mendukung kerja CTF dan berdasarkan pada
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
3
rekomendasi yang diberikannya, RSPO juga telah menugaskan kegiatan-kegiatan
kajian yang antara lain mencakup biaya pemulihan (restorasi) dan keuntungan
industri minyak sawit serta koefisien vegetasi di Afrika dan Amerika Selatan.
Untuk mengumpulkan umpan balik dan rekomendasi yang membangun dari para
pemangku kepentingan untuk menyusun draf prosedur, CTF mengadakan beberapa
putaran konsultasi publik, termasuk konsultasi secara online dan pertemuan publik.
Putaran pertama diawali dengan pertemuan publik pada tanggal 1 Agustus 2013
yang diselenggarakan di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Yaoundé. Kemudian putaran
kedua diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 2014 dengan pertemuan publik yang
diselenggarakan di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bogota. Konsultasi publik tahun 2014
di Accra dibatalkan karena wabah Ebola.
Setelah CTF mempresentasikan draf lanjutan Prosedur Remediasi dan Kompensasi,
pada tanggal 6 Maret 2014 Dewan Gubernur RSPO menyetujui rekomendasi CTF
untuk memulai pelaksanaan prosedur ini secara bertahap. Semua anggota RSPO
yang memiliki dan/atau mengelola lahan untuk produksi kelapa sawit kemudian
diwajibkan untuk mematuhi semua Bagian dalam dokumen ini hingga (dan
termasuk) Bagian 8 tentang Kalkulasi Penghitungan Tanggung Jawab Konservasi.
Anggota RSPO diberikan waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 untuk
memenuhi persyaratan ini.
Pada bulan Agustus tahun 2015 CTF telah merevisi draf Prosedur Remediasi dan
Kompensasi serta menyelesaikan dokumen-dokumen pendukung seperti panduan
untuk Perubahan Pemanfaatan Lahan (Land Use Change atau LUC), kriteria proyek
konservasi dan NKT sosial, serta berbagai templat laporan yang sebelumnya
digunakan pada tahap pertama pelaksanaan. Hasil dari tahap pertama pelaksanaan
tersebut bersama dengan masukan dari putaran ketiga konsultasi publik yang
dijadwalkan pada bulan September 2015 diharapkan dapat menjadi bahan untuk
revisi lebih lanjut terhadap dokumen ini.
6. Pengajuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pertanyaan mengenai pengajuan SOP yang telah mendapatkan persetujuan dari
pihak manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab untuk melakukan disklosur
(pengungkapan)
Pekebun wajib mengajukan SOP yang sesuai (sebagaimana telah disetujui
oleh pihak manajemen paling tinggi di perusahaan tersebut) selama
mengungkapkan tanggung jawab dengan tujuan untuk menunjukkan Panel
Kompensasi bahwa pihaknya memiliki tindakan-tindakan yang sebagaimana
mestinya untuk menghindari pembukaan lahan baru yang menyalahi aturan
RSPO.
CTF membutuhkan masukan Anda untuk pertanyaan berikut:
Apakah cara ini sudah tepat, efektif dan dapat dilakukan: meminta perusahaan
untuk menyampaikan SOP yang telah disetujui pihak manajemennya yang
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
4
paling
tinggi
sebagaiuntuk
bukti
bahwa
pihaknya
telah
mengambil tindakan untuk
tidak didahului
Kajian NKT
dan dikeluarkan
konsultasi
publik
bulan September
2015
menghindari pembukaan lahan baru yang menyalahi aturan RSPO?
7. Analisis LUC
Catatan mengenai koefisien pemanfaatan lahan untuk digunakan di dalam LUCA
dan pekerjaan lain yang masih berjalan
Kawasan-kawasan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT (termasuk
kawasan yang diidentifikasi untuk remediasi dalam ketentuan 7.2) harus
diklasifikasikan ke dalam empat kategori sesuai Tabel 1 di bawah ini melalui
analisis data penginderaan jauh (inderaja) terhadap status vegetasi bulan
November 2005 (atau waktu lainnya paling dekat dengan tahun ini – lih.
Lampiran 1: Panduan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan). Masingmasing dari keempat kategori ini diberikan koefisien perkalian sebagai proksi
untuk nilainya sebagai habitat keanekaragaman hayati. Koefisien ini memiliki
rentang mulai dari 1 (hutan dengan struktur yang kompleks termasuk hutan
primer, hutan yang sedang beregenerasi dan ditebang pilih dengan unsurunsur tajuk tinggi) hingga nol (hutan tanaman monokultur, baik kayu
maupun non kayu; serta lahan lain yang dibudidayakan atau dikembangkan
secara permanen, atau terbuka dan mengalami degradasi) (lih. Catatan
Penjelasan).
Konsultasi mengenai koefisien dan penerapannya telah dilaksanakan selama enam
bulan terakhir oleh para ahli di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) teknis dan
ahli pemanfaatan lahan. Ahli di bidang teknis telah memberikan umpan balik, yaitu
bahwa definisi koefisien (yang saat ini masih didefinisikan dalam istilah ekologis)
perlu memuat hal-hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan identifikasi
geospasial dan bahwa sampel citra yang ada disediakan sebagai bagian dari panduan
untuk setiap koefisien. Panduan ini sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut
dan akan mencakup beberapa perbaikan dari Bagian 7 dan Lampiran 1 mengenai
Panduan Analisis LUC. Kemungkinan besar koefisiennya tidak akan diubah, tetapi
definisi dari kategori-kategori yang ada kemungkinan akan dijelaskan lebih lanjut
lagi.
Catatan mengenai kesesuaian koefisien pemanfaatan lahan di luar kawasan Asia
Tenggara
Telah dilakukan proses konsultasi di beberapa kawasan selain Asia Tenggara untuk
menjamin kesesuaian secara global dari koefisien-koefisien yang dijelaskan di dalam
bagian ini. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa koefisien-koefisien tersebut
dapat secara luas mencakup hampir semua kawasan dunia dengan rincian yang
memadai, akan tetapi konsekuensinya adalah bahwa jenis-jenis vegetasi lainnya juga
mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Konsultasi publik tersebut membutuhkan
masukan tambahan untuk meningkatkan definisi koefisien ini.
Pertanyaan mengenai akses publik terhadap informasi spesifik dari analisis LUC
sesuai perusahaan terkait
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
5
Pekebun wajib mengajukan laporan temuan dari analisis LUC kepada
Sekretariat dalam waktu 60 hari kerja sejak mulai mengikuti proses tersebut.
CTF membutuhkan masukan untuk pertanyaan berikut ini:
Setelah disetujui RSPO, apakah ringkasan temuan dari Analisis LUC
harus dipublikasikan atau tetap dijaga kerahasiaannya antara RSPO
dengan anggota yang bersangkutan? Apakah alasannya?
8. Penghitungan tanggung jawab konservasi
Catatan mengenai latar belakang historis dan alasan bagi klasifikasi yang
digunakan di dalam matriks tanggung jawab
Selain memberikan ganti rugi/kompensasi kepada masyarakat untuk
kehilangan NKT 4, 5 dan 6, pekebun yang memegang kendali atas kawasan
yang dibuka tanpa didahului kajian NKT pasca tahun 2005 juga diwajibkan
untuk memberikan kontribusi tambahan bagi konservasi keanekaragaman
hayati yang dilakukan di lokasi operasi atau di luar kawasan tersebut. Total
tanggung jawab konservasi tergantung pada kapan pembukaan lahan
tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dan untuk tujuan apa, di mana
ini akan dihitung menggunakan data dari analisis LUC. Tanggung jawab ini
(disebutkan dalam jumlah hektar yang dicadangkan atau dikelola untuk
melestarikan sumber daya hayati sebagai tujuan utamanya) dihitung
menggunakan Tabel 2 berikut ini.
RSPO menjalankan operasinya berdasarkan prinsip perbaikan terus-menerus
terhadap standar lingkungan dan sosial dalam industri minyak kelapa sawit secara
global dan tidak bermaksud untuk memecah industri ini menjadi ‘kita dan mereka’.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, matriks tanggung jawab kompensasi ini
dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu di satu
sisi mencegah perusahaan sawit agar tidak beralih ke ‘buka dan bayar’ serta di sisi
lainnya membantu para non-anggota RSPO untuk bergabung dengan organisasi ini
dan mendapatkan sertifikat. Bagian berikut menjelaskan alasan pengklasifikasian
utama dalam matriks tanggung jawab.
Klasifikasi perusahaan
Perusahaan yang memiliki unit produksi kelapa sawit diklasifikasikan ke dalam tiga
kelompok berdasarkan tingkat akuntabilitasnya terhadap komitmen sesuai dengan
P&C RSPO. Tiga kelompok tersebut adalah:



anggota RSPO yang memiliki unit pengelolaan bersertifikat;
anggota RSPO yang tidak memiliki unit pengelolaan bersertifikat; dan
non-anggota RSPO
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
6
Anggota RSPO yang memiliki unit pengelolaan bersertifikat dianggap memiliki tingkat
akuntabilitas paling tinggi dalam mematuhi P&C RSPO, dan kompensasi yang
dibebankan kepada anggota tersebut disesuaikan dengan tingginya akuntabilitas
tersebut. Adapun anggota RSPO yang tidak memiliki unit pengelola bersertifikat
diharapkan memahami P&C RSPO karena mereka melaksanakan P&C secara penuh,
dan perusahaan non-anggota RSPO memiliki tingkat akuntabilitas paling rendah dan
kemungkinan akan menerima informasi P&C RSPO lebih lambat daripada anggota.
Waktu pembukaan lahan
RSPO menyadari bahwa ada selisih waktu yang cukup besar dalam penyusunan
standar RSPO dan NKT. Demikian juga halnya dengan perangkat yang digunakan
serta pengetahuan dan kapasitas pemangku kepentingan yang juga berbeda-beda
dalam melaksanakan konsep NKT. Dengan demikian, tanggung jawab dibagi ke
dalam jangka waktu tertentu, dan akan terus meningkat seiring waktu.
Jangka waktu yang ada dibagi menjadi sebagai berikut.

Lahan yang dibuka antara bulan November tahun 2005 dan bulan
November tahun 2007
Berdasarkan P&C RSPO, anggota produsen minyak kelapa sawit RSPO
diwajibkan untuk menyelesaikan kajian NKT pada lahan yang mereka kuasai
untuk penanaman baru yang dilakukan pada bulan November tahun 2005
dan setelahnya. Akan tetapi anggota RSPO masih mendapatkan kelonggaran
untuk penanaman yang dilakukan antara akhir bulan November tahun 2005
dan akhir bulan November tahun 2007. Hal ini terutama dikarenakan periode
uji coba awal di lapangan untuk P&C yang berlangsung hingga tahun 2007;
panduan kajian NKT yang pada saat itu masih bersifat ala kadarnya; hampir
tidak adanya penilai (assessor) NKT yang memenuhi kualifikasi; persyaratan
Interpretasi Nasional terhadap P&C yang baru selesai disusun; dan persoalan
lainnya dalam komunikasi persyaratan pelaksanaan.

Lahan yang dibuka pada waktu antara Desember 2007 dan 31 Desember
2009
P&C RSPO telah dilaksanakan secara sepenuhnya dan semua produsen
minyak sawit anggota RSPO (khususnya yang memiliki unit pengelola
bersertifikat) diharapkan untuk memahami dan mematuhi persyaratan,
termasuk melaksanakan kajian NKT sebelum membuka lahan.

Lahan yang dibuka antara 1 Januari 2010 dan 9 Mei 2014
Prosedur Penanaman Baru RSPO mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010.
Prosedur ini menekankan kembali dan mewajibkan semua anggota RSPO
yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit untuk menunjukkan bahwa
pihaknya telah melaksanakan kajian dampak sosial dan lingkungan secara
independen, menyeluruh dan partisipatif sebelum membuka lahan baru.
Kajian yang mencakup identifikasi keberadaan hutan primer yang diperlukan
untuk memelihara NKT, kawasan lahan gambut dan lahan milik masyarakat
lokal tersebut harus diverifikasi oleh badan sertifikasi yang terakreditasi
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
7
RSPO. P&C 2013 hasil revisi menambahkan persyaratan bahwa pekebun
anggota RSPO harus menunjukkan telah dilaksanakannya kajian NKT dan
analisis LUC sebelum membuka lahan.

Lahan yang dibuka pasca tanggal 9 Mei 2014
Dewan Gubernur RSPO menyetujui rekomendasi dari CTF pada bulan Mei
2014 untuk memulai pelaksanaan bertahap Prosedur Remediasi dan
Kompensasi.
Pembukaan lahan komersial dan non komersial
RSPO menyadari bahwa lahan yang pada saat ini dimiliki oleh anggota RSPO mungkin
tidak dibuka oleh anggota yang bersangkutan untuk tujuan komersial. Oleh karena
itu, tanggung jawab dalam pembukaan lahan yang tidak didahului kajian NKT
merupakan, dalam beberapa contoh, dipisahkan sebagai berikut.
 Pembukaan lahan untuk tujuan non komersial
Pembukaan lahan yang dilakukan selain untuk tujuan komersial, termasuk
untuk proyek pemerintah yang melibatkan pekerjaan umum atau fasilitas
kepentingan publik, atau yang dilakukan oleh anggota masyarakat lokal
dalam kapasitasnya sebagai perorangan untuk mendukung mata
pencahariannya dan tanpa dukungan dana dari lembaga dan/atau organisasi
apapun.

Pembukaan lahan komersial
Semua pembukaan lahan yang dilakukan untuk perkebunan atau fasilitas
yang dibangun secara langsung dan eksklusif untuk mendukung perkebunan
dan kegiatannya (sebagaimana ditunjukkan oleh rencana umum (masterplan)
setempat dan/atau catatan resmi lainnya).
Catatan mengenai alasan mekanisme penghitungan tanggung jawab dan hasil awal
dari pelaksanaan bertahap (Mei 2014 – Mei 2015)
Mekanisme dan matriks yang digunakan dalam prosedur ini telah diuji menggunakan
kumpulan data hasil pengungkapan/disklosur melalui implementasi bertahap. Data
yang diterima hingga saat ini telah dianalisis dan didiskusikan oleh CTF dan
dituangkan hasilnya dalam dokumen ini sebagai informasi publik dan untuk menjadi
dasar bagi klasifikasi saat ini yang digunakan untuk menghitung nilai tanggung jawab
dengan menggunakan matriks yang ditunjukkan pada bagian ini.
Dewan Gubernur menyetujui pelaksanaan bertahap draf Prosedur Remediasi dan
Kompensasi RSPO Terkait Pembukaan Lahan yang Tidak Didahului Kajian NKT
dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Mei 2014 hingga Mei 2015. Selama jangka
waktu tersebut, semua anggota yang mengelola lahan untuk produksi minyak sawit
diharuskan untuk:
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
8
Per Mei 2014:
Jumlah anggota RSPO pada Mei 2014 yang memiliki lahan yang digunakan untuk
produksi minyak sawit – angka ini juga mencakup beberapa anggota yang tidak
terdaftar dalam kategori pekebun
Per Agustus 2015:
Jumlah pengungkapan/disklosur mengenai adanya ketidakpatuhan (beberapa
anggota telah membuat beberapa pengungkapan sekaligus berdasarkan operasi
yang dijalankan di sejumlah negara.
Jumlah anggota yang belum melakukan pengungkapan kepada RSPO
Jumlah laporan mengenai tidak dilakukannya pembukaan lahan yang tidak
didahului kajian NKT
Jumlah laporan mengenai ketidakpatuhan terhadap aturan RSPO, yaitu
pembukaan lahan tanpa didahului kajian NKT
Jumlah anggota yang menyerahkan analisis LUC secara lengkap
Jumlah analisis LUC yang diajukan kepada dan ditinjau oleh RSPO
152
165
3
105
60
21
6
1. memperlihatkan semua contoh pembukaan lahan yang dilakukan tanpa
didahului kajian NKT sejak November 2005;
2. melaksanakan analisis LUC bagi semua lahan yang tidak mematuhi aturan
RSPO; dan
3. menghitung tanggung jawab akhir untuk kompensasi dengan menggunakan
matriks draf yang dipublikasikan.
Pelaksanaan bertahap ini dirancang untuk dapat mengumpulkan informasi dan
pengalaman tambahan agar semakin meningkatkan kualitas prosedur hasil finalisasi.
Data yang dikumpulkan selama Pelaksanaan Bertahap
Kemajuan Pengungkapan:
Hingga saat ini pengungkapan menunjukkan bahwa hampir dua pertiga anggota yang
memiliki lahan untuk memproduksi minyak sawit telah mengikuti P&C dan
melaksanakan kajian NKT sebelum memulai pembukaan lahan sebagaimana
disyaratkan. Sebanyak enam puluh anggota telah mengungkapkan bahwa pihaknya
telah melakukan pembukaan lahan sebelum kajian NKT dan tiga anggota belum
mengungkapkan mengenai hal ini. Oleh karena itu, saat ini masih belum diketahui
apakah anggota-anggota tersebut telah melakukan ketidakpatuhan terkait
pembukaan lahan. Untuk menekankan pentingnya pengungkapan ini, CTF
memberikan rekomendasi kepada Dewan Gubernur untuk menangguhkan status
anggota yang belum melakukan pengungkapan dalam tenggat waktu yang diberikan.
Sebagai akibatnya, 15 anggota mengalami penangguhan yang akhirnya diikuti oleh
pengungkapan oleh 13 anggota di antaranya.
Skala perkiraan ketidakpatuhan dan tanggung jawab 21 perusahaan yang telah
menyerahkan LUCA lengkap:
Sayangnya kemungkinan tingkat analisis yang ada saat ini masih terbatas karena
hanya 35% anggota (21 dari 60) yang telah mengungkapkan ketidakpatuhan terkait
pembukaan lahan dan menyerahkan analisis LUC lengkap, di mana hanya enam di
antaranya yang telah diperiksa oleh RSPO. Akan tetapi dari informasi yang dimiliki
RSPO, sudah dapat dilakukan penarikan beberapa kesimpulan awal .
Sejak Agustus 2015 dan dengan mempertimbangkan hanya analisis LUC yang telah
diserahkan:
Total luas lahan yang dibuka sejak bulan November tahun 2005 tanpa
219.179 Ha
didahului kajian NKT (Tanggung Jawab Kasar)
Perkiraan Tanggung Jawab Akhir untuk Konservasi (Final Conservation
19.490 Ha
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
9
Liability atau FCL)
Alasan untuk Tanggung Jawab Akhir untuk Konservasi (“FCL”)
FCL berbeda dari ‘Tanggung Jawab Kasar’ (yang merupakan total luas kawasan yang
dibuka tanpa didahului kajian NKT) karena cara penghitungan matriks tanggung
jawabnya berbeda. Tanggung jawab mentah dikalikan dengan koefisien vegetasi 1;
0,7; 0,4; atau 0 agar dapat menggambarkan perkiraan ‘kualitas’ vegetasi yang hilang.
Adapun faktor tambahan yang ikut dipertimbangkan ketika menghitung FCL adalah
waktu dilakukannya pembukaan lahan dan status RSPO perusahaan yang
bersangkutan pada saat pembukaan itu dilakukan. Faktor-faktor ini digunakan
sebagai indikator kemungkinan bahwa perusahaan pada saat itu menyadari bahwa
dengan tidak menyelesaikan kajian NKT sebelum pembukaan lahan, maka
sebenarnya pihaknya sedang melanggar P&C RSPO saat dimulainya kegiatan
pembangunan perkebunan. Faktor terakhir yang menentukan FCL adalah, apakah
pembukaan lahan memiliki tujuan komersial atau non komersial. Faktor inilah yang
digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan dapat dianggap bertanggung
jawab secara langsung atas pembukaan lahan yang telah dilakukan atau tidak.
Sekilas dapat dilihat bahwa dari 219.000 ha lahan yang dibuka tanpa didahului kajian
NKT dihasilkan perkiraan akhir FCL sebesar 19.000 ha atau sekitar 8% dari total luas
lahan yang dibuka. Dengan mendasarkan pada analisis awal mengenai himpunan
bagian dari data yang tersedia (yaitu analisis LUC yang diserahkan kepada RSPO),
ternyata sebagian besar lahan memiliki koefisien vegetasi 0 (dengan perkiraan NKT
rendah atau nol), atau dibuka pada periode paling awal, atau dibuka oleh
perusahaan yang pada saat itu bukan merupakan anggota RSPO. Semua faktor
tersebut mengarah pada rendahnya tingkat tanggung jawab akhir.
Data Analisis LUC yang diajukan oleh 21 anggota:
Jangka
waktu
ketika
lahan
dibuka
Nov
2005 Nov
2007
Koefisien
vegetasi
Bukan
anggota
% total
pembuka
an lahan
Hektar
FCL
Anggota
% total
pembuka
an lahan
Hektar
FCL
Anggota
bersertifi
kat
% total
pembu
kaan
lahan
Koef. 1,0
0
0%
0
191
0%
0
0
0%
Koef. 0,7
15.418
7%
0
18.084
8%
0
0
0%
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
10
Hektar
FCL
tidak
tersedia
tidak
tersedia
Des
2007 Des
2009
Jan 2010
– Mei
2014
Setelah
Mei
2014
tidak
tersedia
tidak
tersedia
Koef. 0,4
69
0%
0
153
0%
0
0
0%
Koef. 0,0
12.433
6%
0
66.633
31%
0
0
0%
Koef. 1,0
0
0%
0
48
0%
48
390
0%
390
Koef. 0,7
17.613
8%
0
4.432
2%
3.102,4
7.560
3%
5.292
Koef. 0,4
1.254
1%
0
5.001
2%
2.00,4
280
0%
112
Koef. 0,0
10.144
5%
0
10.403
5%
0
9.841
5%
0
Koef. 1,0
0
0%
0
57
0%
57
7
0%
14
Koef. 0,7
3.889
2%
2.722,3
5.252
2%
3.676,4
719
0%
1.006,6
Koef. 0,4
662
0%
264,8
839
0%
335,6
586
0%
468,8
Koef. 0,0
416.198
7%
0
10.040
5%
0
902
0%
0
Koef. 1,0
0
0%
0
0
0%
0
0%
tidak
tersedia
Koef. 0,7
0
0%
0
0
0%
38
0%
tidak
tersedia
Koef. 0,4
0
0%
0
0
0%
0
0%
tidak
tersedia
Koef. 0,0
0
0%
0
0
0%
42
0%
tidak
tersedia
tidak
tersedi
a
tidak
tersedi
a
tidak
tersedi
a
tidak
tersedi
a
Kualitas habitat yang terkena pembukaan lahan – Koefisien Vegetasi bulan
November 2005:
Jenis vegetasi
Hektar lahan
yang dibuka
% total lahan
yang dibuka
Koefisien 1
692 Ha
Koefisien 0,7
73.005 Ha
Koefisien 0,4
8.844 Ha
Koefisien 0
136.636 Ha
0,32%
33,31%
4,03%
62,34%
Berdasarkan analisis LUC yang sudah diajukan hingga saat ini, pada tahun 2005
sebagian besar lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT (hampir dua
pertiganya) masuk ke dalam kelas perkebunan pohon dan bukan pohon monokultur,
digarap secara permanen, dibangun, atau berupa lahan terbuka/terdegradasi.
Panduan dalam P&C mengarahkan anggota untuk melakukan ekspansi pada lahanlahan yang demikian. Berdasarkan proposal yang dijelaskan dalam dokumen ini,
lahan-lahan tersebut ‘diperkirakan’ hanya memiliki nilai keanekaragaman hayati
yang sangat rendah atau bahkan tidak memiliki sama sekali sehingga tanggung jawab
kompensasi akhir untuk konservasi yang harus dihadapi anggota yang bersangkutan
adalah nol. Akan tetapi lahan tersebut mungkin masih memiliki kewajiban remediasi
dan nilai tanggung jawab sosial.
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
11
CTF menekankan agar anggota tidak menggunakan temuan-temuan ini untuk
menganggap bahwa kajian NKT tidak perlu dilakukan terhadap habitat yang masuk
ke dalam kategori vegetasi 0. Tanggung jawab nol ini hanya mengacu pada
pembukaan lahan sebelum bulan Mei 2014. Pembukaan lahan pada waktu
setelahnya (walaupun pada lahan yang memiliki koefisien nol) mengakibatkan
munculnya tanggung jawab yang harus dihadapi perusahaan non-anggota RSPO.
Sedangkan bagi anggota, hal demikian menyebabkan pencabutan status
keanggotaan RSPO.
Pembukaan lahan tanpa didahului Kajian NKT berdasarkan jangka waktu
Periode ketika
pembukaan
lahan
dilakukan
Hektaran lahan
yang dibuka
% total lahan
yang dibuka
2005-2007
2007-2010
2010-2014
Setelah 2014
112.980 Ha
66.966 Ha
39.151 Ha
81 Ha
51%
31%
18%
0%
Sebanyak 51% lahan dibuka pada periode 2005-2007 yang dianggap sebagai ‘periode
uji coba’ pendekatan NKT baik oleh anggota maupun non-anggota RSPO. Sementara
14% lainnya dibuka sebelum tahun 2010 (ketika Prosedur Penanaman Baru
diperkenalkan) oleh non-anggota RSPO . CTF berasumsi bahwa pada periode atau
status keanggotaan tersebut, kemungkinan masih terdapat ketidakpastian serta
kurangnya kapasitas dan pengetahuan dalam pendekatan NKT. Oleh karena itu
berdasarkan mekanisme yang diusulkan, 65% lahan yang dibuka dengan menyalahi
aturan RSPO ini akan menghasilkan tidak adanya tanggung jawab kompensasi akhir
untuk konservasi. Akan tetapi lahan tersebut sebetulnya mungkin masih memiliki
tanggung jawab remediasi dan sosial.
Berapa banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan anggota dan nonanggota RSPO:
Status perusahaan
pada saat
pembukaan lahan
Hektaran yang
dibuka
% total lahan yang
dibuka
Non-anggota
Pada saat itu
merupakan anggota
77.680 Ha
121.133 Ha
Pada saat itu
merupakan anggota
bersertifikat
20.366 Ha
36%
55%
9%
Perusahaan yang bukan anggota RSPO melakukan 36% dari total pembukaan lahan
yang menyalahi aturan RSPO. Berdasarkan usulan yang ada saat ini, hal tersebut
menyebabkan tanggung jawab akhir yang minimal untuk kompensasi. Akan tetapi
lahan tersebut mungkin masih memiliki tanggung jawab remediasi dan sosial.
Berapa banyak lahan yang dibuka untuk tujuan bukan komersial?
Sebanyak enam dari 21 analisis LUC yang diajukan melaporkan dilakukannya
pembukaan lahan untuk tujuan bukan komersial yang mencakup kawasan seluas
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
12
kurang lebih 1.075 ha. Berdasarkan matriks yang diusulkan, dalam beberapa kasus
hal ini tidak mengakibatkan tanggung jawab konservasi karena diasumsikan bahwa
perambahan yang dilakukan oleh perorangan mungkin sulit untuk dikendalikan.
Kesimpulan
Berdasarkan data terbatas yang tersedia, dari 21 analisis LUC yang diajukan hingga
saat ini, CTF untuk sementara menganggap mekanisme yang diusulkan sudah cukup
kuat untuk dijalankan setelah Periode Implementasi Bertahap tanpa perlu direvisi.
Pendapat ini akan ditinjau karena nantinya akan tersedia data lebih lanjut. Selain itu,
CTF juga meninjau masukan/umpan balik mengenai matriks tanggung jawab yang
diterima dari konsultasi publik.
Oleh karena itu, CTF mengharapkan adanya masukan/umpan balik dari responden
mengenai matriks dan kriteria yang digunakan untuk menghitung tanggung jawab
akhir.
9. Opsi-opsi yang ada untuk memenuhi tanggung jawab konservasi
Catatan mengenai skenario yang mungkin dilakukan dan penggabungan Opsi 1 dan
2 untuk memenuhi tanggung jawab konservasi dan sosial
Selain remediasi, ada dua opsi yang dapat dilakukan untuk kompensasi yang
dapat dilakukan oleh pekebun untuk memenuhi tanggung jawab konservasi
ini. Keduanya disajikan dalam urutan prioritas dan dapat digunakan sekaligus
satu sama lainnya untuk memenuhi tanggung jawab akhir konservasi (lihat
Catatan Penjelasan).
Ada tiga skenario kompensasi yang diberikan dalam dokumen ini untuk menyoroti
kemungkinan untuk mengembangkan ketiganya dalam kondisi riil dengan
menggunakan templat konsep proposal kompensasi (Lampiran 4 dokumen
prosedur). Contoh dari ketiganya adalah kompensasi hasil konversi ke nilai uang di
lokasi (contoh 1), kompensasi berbasis luasan di dalam unit pengelolaan (contoh 2)
dan kompensasi berbasis luasan di luar kawasan pengelolaan (contoh 3). Dapat
tidaknya ketiga contoh ini diterapkan tergantung pada besaran kompensasi total
yang harus diberikan oleh pekebun/perusahaan serta pilihan-pilihan yang tersedia
bagi mereka. Namun demikian daftar ini tidaklah lengkap dan mungkin masih ada
calon opsi lainnya yang dapat diterapkan bagi pekebun/perusahaan sesuai dengan
kondisi yang ada.
Nama anggota RSPO
Nomor Anggota RSPO
Kategori keanggotaan
Tanggal bergabung dengan RSPO
Tanggal menjalani proses
sertifikasi RSPO pertama kali*
Jumlah total unit pengelolaan
Umpama Teladan Holdings Berhad
1-0123-77-111-22
Anggota biasa
31 Agustus 2008
21 April 2011
2
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
13
bersertifikat*
Kompensasi Remediasi dan Sosial
Kompensasi remediasi dan sosial (per unit pengelolaan)
Nama unit pengelolaan
PT Turutan
Lokasi (negara, provinsi dan
Sumatera Barat, Sumatera, Indonesia
kabupaten)
Total luas unit pengelolaan (ha)
9.216
Deskripsi dampak yang memerlukan remediasi (contoh: zona tepian sungai/riparian,
lereng curam, kawasan yang dilarang berdasarkan hukum yang spesifik sesuai negara)
 Zona tepian sungai/riparian seluas 42 ha dibuka dan ditanami pada tahun 2011.
 Kawasan tersebut diberi bayangan pada peta 1 yang dimasukkan dalam Lampiran 1.
Deskripsi kegiatan remediasi untuk mengatasi dampak
 SOP telah direvisi untuk menjamin bahwa di masa mendatang tidak ada penanaman
baru pada zona tepian sungai/riparian.
 Kawasan penyangga riparian telah ditentukan tata batasnya dengan jelas.
 Pembudidayaan sawit secara intensif pada zona riparian akan dihentikan (tidak akan
ada lagi penggunaan pupuk dan herbisida).
 Spesies pohon asli yang dapat bertahan di zona riparian akan ditanam di sela-sela
pohon sawit untuk memulihkan zona riparian kembali menjadi tutupan vegetasi
alami.
Deskripsi dampak potensial (dampak pada NKT 4, 5 & 6)
 Terdapat paling tidak 3 desa yang berada di sekitar unit pengelolaan.
Deskripsi mengenai kegiatan yang diusulkan untuk mengatasi dampak
 Wawancarai masyarakat di ketiga desa tersebut untuk mengkaji apakah ada dampak
yang terjadi terkait hilangnya NKT sosial.
 Kembangkan rencana aksi melalui proses Persetujuan atas Informasi di Awal Tanpa
Paksaan (FPIC) untuk mengatasi dan/atau memitigasi dampak yang ada.
 Bentuk badan sertifikasi untuk memverifikasi dampak terkait hilangnya NKT sosial
pada audit tahap pertama.
Kompensasi remediasi dan sosial (per unit pengelolaan)
Nama unit pengelolaan
Syarikat Contoh Berhad
Lokasi (negara, provinsi dan
Johor, Malaysia
kabupaten)
Total luas unit pengelolaan (ha)
4.615
Deskripsi dampak yang memerlukan remediasi (contoh: zona tepian sungai/riparian,
lereng curam, kawasan yang dilarang berdasarkan hukum yang spesifik sesuai negara)
 Pembukaan lahan dan penanaman pada tebing curam (>25) dengan luas 10 ha.
Deskripsi kegiatan remediasi untuk mengatasi dampak
 Kawasan-kawasan yang ada akan dikelola menggunakan Praktik Pengelolaan Terbaik
untuk mengurangi erosi.
 SOP akan direvisi untuk menjamin bahwa di masa yang akan datang tidak ada lagi
penanaman baru pada lahan dengan kemiringan >25.
 SOP akan mencakup pengawasan erosi.
 Pembudidayaan kelapa sawit secara intensif pada tebing curam akan dihentikan
(tidak akan ada lagi penggunaan pupuk dan herbisida).
 Spesies pohon asli setempat akan ditanam di sela-sela pohon sawit untuk memulihkan
lereng curam agar kembali menjadi tutupan bervegetasi alami.
Deskripsi potensi dampak (dampak pada NKT 4, 5 & 6)
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
14
 Tidak ada masyarakat di kawasan tersebut.
Deskripsi kegiatan yang diusulkan untuk mengatasi dampak
 Tidak ada, karena tidak ada masyarakat yang terdampak.
*jika dapat dilakukan
Kompensasi Konservasi
Contoh 1 kompensasi
Tanggung jawab yang dikompensasi
 secara kolektif untuk dua atau lebih unit
pengelolaan
Kompensasi yang dikonversi ke nilai
Kompensasi berbasis luasan

uang
Ringkasan tanggung jawab akhir untuk kompensasi (per unit pengelolaan atau secara
kolektif)
 Total besaran tanggung jawab kompensasi konservasi untuk kelompok unit pengelolaan
adalah 725 ha.
Penjelasan kegiatan & hasil kompensasi untuk konservasi yang diusulkan [maksimal 200
kata]
 Perusahaan memilih untuk menginvestasikan dana sejumlah US$ 1.812.500 (US$ 2.500
per ha) dalam program penglepasan orangutan yang dikelola oleh LSM [X] di
Kalimantan, Indonesia.
 Pilihan ini adalah karena semua unit manajemen perusahaan dikelilingi oleh perkebunan
dengan pohon kelapa sawit dewasa dan tidak ada lagi hutan yang tersedia untuk
dilaksanakannya proyek perlindungan atau pemulihan baru.
Bagaimana hasil kompensasi dapat memenuhi kriteria kunci berikut:
 Tambahan [maks. 100 kata]
 Program penglepasan orangutan dipilih dari daftar proyek yang disetujui RSPO.
 Sasaran proyek ini adalah memberikan kontribusi terhadap konservasi orangutan dalam
jangka panjang.
 Berlangsung dalam jangka panjang [maks. 100 kata]
 LSM yang telah berhasil menjalankan operasi dengan baik di Kalimantan selama lebih
dari 20 tahun.
 Program penglepasan akan berjalan selama paling tidak 25 tahun dan secara terusmenerus dipantau selama jangka waktu tersebut.
 Berkeadilan [maks. 100 kata]
 LSM tersebut terlibat mendorong terjadinya alih bagi manfaat yang berkeadilan melalui
mekanisme alih bagi masyarakat.
 Mekanisme alih bagi manfaat ini dibentuk dan dikelola oleh komite bersama antara LSM
dan masyarakat lokal.
 Mekanisme alih bagi manfaat ini diawasi dan dievaluasi secara independen oleh
organisasi masyarakat yang terbiasa dengan situasi di lapangan.
 Berdasarkan pengetahuan [maks. 100 kata]
 Kajian independen untuk menunjukkan keterbatasan sumber daya program penglepasan
dan pemantauan orangutan di kawasan tersebut.
 Penelitian yang telah dipublikasi menunjukkan bahwa kawasan yang terlibat tersebut
menyediakan habitat yang cocok bagi orangutan.
Organisasi mana yang akan mengelola/melaksanakan proyek remediasi & kompensasi ini?
 Remediasi akan dikelola dan dilaksanakan oleh unit keberlanjutan perusahaan.
 Proyek kompensasi akan dikelola dan dilaksanakan oleh LSM [X] di Kalimantan.
Tanggung jawab yang dikompensasi per
masing-masing unit pengelolaan
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
15
Tunjukkan jadwal pelaksanaan kegiatan a) remediasi dan b) kompensasi.
 Remediasi yang diusulkan untuk PT Turutan dan Syarikat Contoh Berhad akan
diselesaikan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2016.
 Proyek kompensasi yang diusulkan akan dilaksanakan dan dipantau selama 25 tahun.
Grover Sama
Kontak yang dapat dihubungi di
[email protected]
organisasi Anda
<alamat><no. telp.>
Contoh 2 kompensasi
Tanggung jawab yang dikompensasi
 secara kolektif untuk dua atau lebih unit
pengelolaan
Kompensasi yang dikonversi ke nilai
 Kompensasi berbasis luasan
uang
Ringkasan tanggung jawab akhir untuk kompensasi (per unit pengelolaan atau secara
kolektif)
 Total besaran tanggung jawab kompensasi konservasi bagi kelompok unit pengelolaan
adalah 1.725 ha.
Penjelasan kegiatan & hasil kompensasi konservasi yang diusulkan [maks. 200 kata]
 Perusahaan mengusulkan untuk memperluas kawasan NKT dari 12.575 ha menjadi
14.575 ha dengan memperluas secara efektif kawasan NKT perusahaan seluas 2.000 ha
sebagai tanggung jawab kompensasi perusahaan.
 Kawasan tambahan ditandai pada peta terlampir (peta 2).
 Pengelolaan dan pemantauan terhadap kawasan perluasan akan dimasukkan ke dalam
rencana pengelolaan NKT yang telah ada.
Bagaimana hasil kompensasi dapat memenuhi kriteria kunci berikut:
 Tambahan [maks. 100 kata]
 Kawasan kompensasi yang diusulkan merupakan perluasan baru dari kawasan NKT yang
sudah ada dan sekarang tidak sedang dilindungi.
 Kawasan ini sebelumnya masuk ke dalam zona yang dapat ditanami, tetapi di tempat
tersebut belum dilakukan kegiatan penanaman serta kawasan tersebut sebagian
besarnya terdiri dari hutan terdegradasi dan belukar tua.
 Akan dilakukan tindakan untuk memulihkan dan meningkatkan keanekaragaman hayati
pada kawasan tersebut melalui kegiatan pemulihan hutan.
 Berlangsung dalam jangka panjang [maks. 100 kata]
 Kawasan ini berada dalam unit pengelolaan kami yang beroperasi berdasarkan sewa
guna lahan tahun XX.
 Berkeadilan [maks. 100 kata]
 Sebagian besar tanggung jawab kompensasi berkaitan dengan hilangnya hutan
dipterokarpa dataran rendah yang mirip dengan ekosistem yang ditemukan di lokasi
yang diusulkan untuk menjadi kawasan konservasi dan pemulihan.
 Tidak ada masyarakat di kawasan tersebut.
 Berdasarkan pengetahuan [maks. 100 kata]
 Kajian NKT dan penelitian oleh Universitas X telah menunjukkan bahwa kawasan
penyangga yang diusulkan untuk konservasi dan pemulihan berfungsi sebagai
penyangga terhadap kawasan NKT yang ada.
Organisasi mana yang akan mengelola/melaksanakan proyek remediasi & kompensasi ini?
 Komponen remediasi dan kompensasi akan dikelola dan dilaksanakan oleh unit
keberlanjutan perusahaan kami.
Tanggung jawab yang dikompensasi per
satuan unit pengelolaan
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
16
Tunjukkan jadwal pelaksanaan kegiatan a) remediasi dan b) kegiatan kompensasi
 Remediasi yang diusulkan untuk PT Turutan dan Syarikat Contoh Berhad akan
diselesaikan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak 2016.
 Proyek kompensasi yang diusulkan akan melibatkan pemulihan aktif selama jangka
waktu 5 tahun lebih dengan pemantauan selama 25 tahun.
Bapak Grover Sama
Kontak yang dapat dihubungi di
[email protected]
organisasi Anda
<alamat><no. telp. >
Contoh 3 kompensasi
Tanggung jawab yang dikompensasi
per satuan unit pengelolaan

Kompensasi berbasis luasan

Tanggung jawab yang dikompensasi
secara kolektif untuk dua atau lebih
unit pengelolaan
Kompensasi yang dikonversi ke nilai
uang
Nama unit pengelolaan
PT Turutan
Lokasi (negara, provinsi dan
Sumatera Barat, Sumatera, Indonesia
kabupaten)
Total luas unit pengelolaan (ha)
9.216
Ringkasan tanggung jawab akhir untuk kompensasi (per unit pengelolaan atau secara
kolektif)
 Tanggung jawab kompensasi akhir untuk konservasi (bersih) untuk unit pengelolaan
ini adalah 435 ha.
Penjelasan kegiatan & hasil kompensasi untuk konservasi yang diusulkan [maks. 200
kata]
 Perusahaan kami akan mendukung perlindungan zona penyangga dengan luasan
sekitar 500 ha untuk Taman Nasional Tanjung Aru (peta 10 yang terletak
bersebelahan dengan unit pengelolaan kami di Sumatera.
 Pendanaan akan disediakan untuk mendukung perlindungan kawasan tersebut secara
aktif, termasuk:
o penyediaan tim survei dalam penentuan tata batas zona penyangga; dan
o mendukung tim patroli yang mengawasi zona penyangga yang berbatasan
dengan Taman Nasional tersebut.
Bagaimana hasil kompensasi dapat memenuhi kriteria kunci berikut:
 Tambahan [maks. 100 kata]







Zona penyangga telah diusulkan dalam kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung
Aru, akan tetapi rencana ini hingga sekarang belum dilaksanakan karena kurangnya
sumber daya.
Dukungan yang diberikan oleh PT Turutan akan membantu dalam penetapan dan
penandaan batas-batas baru taman nasional serta pembentukan patroli di lapangan
dengan tujuan untuk melindungi keamanan kawasan perluasan.
Berlangsung dalam jangka panjang [maks. 100 kata]
Sekitar 361 ha zona penyangga pada saat ini diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi
(HP), sedangkan 139 ha lainnya sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).
Melalui dukungan ini Taman Nasional Tanjung Aru akan memasukkan zona
penyangga ke dalam kawasan taman nasional.
Berkeadilan [maks. 100 kata]
Proses FPIC akan mulai dilaksanakan bersama masyarakat yang tinggal di sekitar
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
17
kawasan zona penyangga.
 Staf patroli yang akan direkrut dari masyarakat lokal.
 Berdasarkan pengetahuan [maks. 100 kata]
 Rencana pengelolaan Taman Nasional sejak tahun 2005 telah merekomendasikan
perluasan taman untuk memasukkan sekitar 500 ha zona penyangga.
 Penelitian-penelitian yang ada mendukung didirikannya zona penyangga untuk
membantu memelihara integritas zona inti Taman Nasional tersebut.
Organisasi mana yang akan mengelola/melaksanakan proyek remediasi & kompensasi
ini?
 Proyek akan dilaksanakan melalui komite gabungan antara pengelola Taman
Nasional, PT Turutan, lembaga pemerintah, perwakilan masyarakat lokal dan LSM.
 Komite gabungan ini juga akan melaksanakan pengawasan dan pemantauan.
Tunjukkan jadwal yang diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan a) remediasi dan b)
kompensasi.
 Perusahaan akan berinvestasi dalam proyek ini selama lebih dari 25 tahun.
Kontak yang dapat dihubungi di Grover Sama
organisasi Anda
[email protected]
Catatan dan pertanyaan mengenai mekanisme untuk mengusulkan jumlah dalam
Dolar AS/hektar untuk memenuhi tanggung jawab konservasi
Opsi 2: Perusahaan memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk
proyek-proyek atau program yang mendukung pencapaian tujuan konservasi
di luar kawasan yang dikelola perusahaan tersebut. Nilai keseluruhan
pendanaan tersebut sama dengan tanggung akhir konservasi dalam jumlah
hektar dikalikan dengan nilai 2.500 Dolar Amerika Serikat (lih. Catatan
Penjelasan).
CTF memutuskan untuk memperbolehkan diambilnya opsi tersebut oleh anggota
agar mengonversi semua atau sebagian FCL perusahaannya menjadi jumlah Dolar AS
dengan tujuan memberikan keleluasaan yang maksimal untuk memberikan manfaat
konservasi pada situasi di mana perusahaan tidak dapat mengelola atau berinvestasi
dalam proyek konservasi berbasis lahan secara langsung.
Setelah keputusan dibuat di dalam prinsip, CTF perlu merumuskan cara untuk
menghitung jumlah yang sesuai per hektarnya untuk mengonversi FCL menjadi
jumlah uang dalam mata uang Dolar AS. Untuk melakukan penghitungan tersebut
ada dua pilihan utama yang dipertimbangkan dan keduanya mendasarkan jumlah
Dolar AS pada:
1. ukuran ganti rugi yang diturunkan dari lahan yang telah dikonversi menjadi
tempat produksi kelapa sawit; atau
2. berdasarkan ukuran biaya pelaksanaan proyek konservasi yang sepadan
dengan perkiraan hilangnya NKT karena pembukaan lahan.
CTF melihat bahwa setiap pendekatan memiliki paduan manfaat dan kekurangan
sekaligus sebagaimana digambarkan dalam tabel ringkasan berikut ini:
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
18
Pendekatan berbasis ganti rugi
Alasan
Pendekatan ini akan memberikan nilai
dipilih
yang mencerminkan manfaat
terhadap anggota yang telah
membuka lahan dengan menyalahi
aturan RSPO dan akan
merepresentasikan hukuman/penalti
yang dikenakan kepadanya.
Kendala
1. Pendekatan ini sulit untuk
pendekatan
menentukan nilai yang berkaitan
dengan:
 rata-rata pada kawasan
geografis;
 rata-rata selama satu
periode rotasi; dan
 hasil panen dan laba yang
berbeda.
2. Minimnya ketersediaan data
dikarenakan kerahasiaan dalam
menjalankan usaha.
3. Keragaman yang ekstrem, bahkan
lebih dari 3 tahun yang dijadikan
sampel. Hal ini biasanya
disebabkan oleh fluktuasi harga
minyak sawit mentah (CPO).
Pendekatan berbasis biaya
Pendekatan ini akan menghasilkan
nilai yang mencerminkan biaya
konservasi untuk menekankan
peranan prosedur ini dalam
‘mengganti’ NKT yang hilang.
1. Sebagian besar proyek yang
ditinjau berjangka pendek dan
kemungkinan besar tidak dapat
memenuhi kriteria yang
ditetapkan CTF.
2. Proyek tersebut sering kali
hanya memberikan biaya
pelaksanaan langsung dan
bukan biaya akuisisi lahan atau
biaya pengelolaan dan
Monitoring & Evaluasi (M&E)
yang sedang berjalan.
3. Sedikitnya jumlah sampel yang
ada jauhnya rentang biaya yang
ditemukan.
CTF menugaskan dilakukannya tinjauan independen terhadap data dari Asia
Tenggara agar penghitungan ini dapat dilakukan,3 di mana yang dikehendaki adalah
rentang ganti rugi tahunan kelapa sawit per hektar untuk tahun 2009, 2010 dan 2011
sebesar mulai dari RM 3.216 hingga RM 12.269 (atau 1.054- 4.023 Dolar AS
berdasarkan nilai tukar 1 Dolar AS = RM 3,05 pada November 2012). Ada satu
tinjauan mengenai rentang proyek-proyek pemulihan yang sesuai dengannya yang
memberikan kisaran biaya mulai dari RM 380 hingga RM 11.688 (125-3.832 Dolar AS
berdasarkan nilai tukar 1 Dolar AS = RM 3,05 pada November 2012). Dilihat dari segi
biaya pelaksanaannya saja, sifat proyek-proyek ini cenderung untuk berjangka
pendek (sekitar 5 tahun) dan CTF tidak menganggapnya mencerminkan biaya penuh
yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan proyek konservasi yang lebih lama dan
mencakup pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dipersyaratkan bagi
kompensasi yang semestinya (lih. kriteria pada bagian 11).
Selain itu, juga terjadi perdebatan di kalangan internal CTF sendiri mengenai
kesenjangan antara skala tanggung jawab kompensasi keuangan yang sekali
selesai/lunas terkait dengan penghitungan berbasis pendapatan (revenue-based)
3
http://www.rspo.org/file/3_StudyontheRestorationCostandReturnsfromOilPalmIndustry_Preparedb
yERE.pdf
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
19
ketika pendapatan tersebut diharapkan untuk diperoleh selama masa beroperasinya
perkebunan yang didirikan dengan cara yang menyalahi aturan RSPO.
Melalui penyederhanaan kasar terhadap angka yang didapatkan dari tinjauan
tersebut, diketahui bahwa untuk waktu rotasi perkebunan yang melebihi 25 tahun,
maka harus diberikan ganti rugi sekitar 62.500 Dolar AS untuk setiap hektar lahan
yang dibuka dengan cara yang menyalahi aturan RSPO. Akan tetapi pemulihan
selama 25 tahun juga memerlukan biaya sekitar 10.000 Dolar AS per hektar lahan
yang dibuka dengan menyalahi aturan RSPO. Walaupun dapat dengan mudah
dikritik, kedua angka ini tersebut dapat menunjukkan perbedaan skala antara cara
pandang yang melihat kompensasi sebagai pembayaran berbasis manfaat yang
angkanya didapatkan dari ‘pelanggaran aturan’ dengan cara pandang yang
berdasarkan atas ‘biaya untuk memperbaiki kesalahan’ karena telah melanggar
aturan.
Rekomendasi yang dihasilkan dari laporan yang ditugaskan RSPO adalah bahwa
tidaklah mungkin untuk menghasilkan suatu angka biaya pemulihan yang selalu
dapat diterima dalam segala kondisi, khususnya jika turut mempertimbangkan
perbedaan-perbedaan berskala nasional, sekalipun masih berada dalam satu
kawasan seperti Asia Tenggara; apalagi jika mempertimbangkannya secara global.
Oleh karena itu, yang dapat disimpulkan dari laporan ini adalah perlunya
mempertimbangkan pendekatan lain yang mendefinisikan pendekatan per hektar
dari penanaman dengan turut mempertimbangkan kurangnya data yang dapat
diandalkan, fluktuasi harga komoditas, rentang dan perubahan seiring waktu, serta
aspek geografis dalam produktivitas dan biaya, dsb.
Akan tetapi pada diskusi selanjutnya di CTF, kami tidak dapat mencapai kata sepakat
mengenai opsi mana yang harus digunakan sebagai dasar penghitungan. Kedua
pendekatan yang ada menimbulkan kesulitan terkait dengan ketersediaan data,
variabilitas yang ekstrem dan apakah kasus-kasus yang dipilih telah mencerminkan
persyaratan-persyaratan yang sesungguhnya dalam CTF. Selain itu di satu sisi,
pendekatan berbasis pendapatan telah menuai kritik karena prosedur menjadi
seperti ‘denda atau hukuman’ yang sifatnya negatif; sementara melalui pendekatan
berbasis biaya prosedur menjadi cara yang lebih positif untuk menghasilkan manfaat
konservasi yang berpotensi dapat menggantikan apa yang mungkin telah hilang.
Sementara di sisi lainnya, CTF tidak dapat membuat keputusan mengenai ‘biaya’
sesungguhnya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek konservasi yang
sebagaimana disebutkan dalam Bagian 11 dokumen prosedur. Selain itu, CTF juga
tidak dapat menyepakati pembayaran berbasis pendapatan yang sekali jadi/langsung
lunas yang dapat mencerminkan manfaat pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang
sesungguhnya didapatkan anggota yang bersangkutan selama hampir seluruh waktu
rotasi 25 tahun – semua angka yang ditawarkan terlalu besar, sehingga tidak dapat
diterima para pekebun di dalam CTF.
Akhirnya CTF menentukan konversi yang sifatnya hanya indikatif, dengan besaran
2.500 hingga 3.000 Dolar AS per hektar untuk FCL dalam bentuk pembayaran yang
sekali selesai/lunas untuk ‘proyek’ yang berjalan selama 25 tahun. Alasan
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
20
digunakannya nilai ini adalah karena dicakup dalam rentang semua angka yang
dilaporkan oleh kajian tersebut (yakni 125 hingga 4.023 Dolar AS), akan tetapi tidak
mengandalkan pada salah satu metodologi saja dan berada pada ujung yang lebih
tinggi dalam rentang yang dilaporkan untuk proyek-proyek pemulihan (125-3.832
Dolar AS). Tujuannya adalah agar mencerminkan dorongan non verbal bagi para
anggota yang memiliki tanggung jawab untuk memilih solusi berbasis pengelolaan
hektaran lahan ketimbang ‘membayar denda’.
Selama periode implementasi bertahap, ada banyak hal yang diperoleh dari dampak
‘pajak’ kompensasi ini yang berpotensi negatif terhadap nilai lahan dan bahkan
profitabilitas kelapa sawit dalam sistem semacam ini. Akan tetapi selama
pelaksanaan bertahap tersebut muncul,kita harus tetap memperhatikan beberapa
realitas tertentu terkait dengan angka ini dan skala pembukaan lahan yang dilakukan
tanpa didahului kajian NKT.
Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa pembayaran sekali selesai/lunas
sebesar 2.500-3.000 Dolar AS untuk pembangunan perkebunan yang biasanya
memiliki usia operasi hingga 25 tahun menunjukkan pembayaran per hektar yang
hanya sebesar 100-120 Dolar AS setiap tahunnya. CTF melihat kemungkinan adanya
beberapa fleksibilitas mengenai bagaimana membagi biaya tersebut seiring waktu di
dalam batasan untuk memastikan agar jumlah tersebut dapat berhasil menghasilkan
keluaran/hasil konservasi. Hal kedua adalah berdasarkan matriks tanggung jawab
yang diusulkan, CTF tidak pernah memaksudkan agar matriks tersebut digunakan
untuk semua lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT. Pada kenyataannya,
sebagian besar lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT tidak memiliki
tanggung jawab konservasi apa pun. FCL dihitung berdasarkan waktu dilakukannya
pembukaan lahan tersebut, status perusahaan pada saat pembukaan lahan
dilakukan, sifatnya (komersial atau non komersial), dan kelas vegetasi yang ada pada
saat itu.
Berdasarkan 21 laporan analisis LUC pertama yang diajukan pada saat Pelaksanaan
Bertahap, 21 anggota diketahui telah membuka 215.352 ha lahan tanpa didahului
kajian NKT, dan dengan menggunakan draf matriks tanggung jawab yang telah
dipublikasi didapatkan lahan seluas 18.110 ha untuk FCL-nya. Rentang indikatif
sebesar 2.500-3.000 Dolar AS diberlakukan jika ke-21 perusahaan anggota tersebut
memilih untuk memenuhi FCL-nya dengan mengonversi jumlah yang harus mereka
investasikan menjadi nilai Dolar AS, yakni dari 45.250.000 hingga 54.330.000 Dolar
AS pada proyek konservasi. Di satu sisi hal ini memang menggambarkan adanya uang
dalam jumlah yang signifikan untuk diinvestasikan dalam rangka menyalurkan
manfaat konservasi, akan tetapi di sisi lainnya jumlah ini masih harus dibagi-bagi
untuk lahan seluas 18.110 ha dan waktu 25 tahun untuk rotasi lahan pada umumnya
sehingga akhirnya diperoleh jumlah pembayaran yang hanya sebesar 100-120 Dolar
AS per hektar setiap tahunnya. CTF telah mengajukan angka indikatif ini untuk
mendapatkan tanggapan dan usulan dari anggota dan pihak lainnya pada saat
dilakukannya pelaksanaan bertahap. Satu-satunya masukan yang diterima adalah
dari Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA) yang pada tahun 2014 melakukan
penelitian sendiri mengenai enam proyek pemulihan serupa di Malaysia dan
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
21
melaporkan rentang sejumlah RM 2.600-RM 5.430 (780-1.645 Dolar AS pada nilai
tukar 2014).
Oleh karena itu draf konsultasi publik ini mengusulkan angka sebesar 2.500 Dolar AS
per hektar untuk FCL. Angka ini mencakup penyaluran kompensasi selama periode
25 tahun. CTF menyadari bahwa alasan pemilihan angka ini tidak berubah dan
bahwa data tambahan yang diperoleh pada saat periode implementasi bertahap
berada pada rentang biaya yang sudah dilaporkan sehingga hal ini semata tidaklah
dapat diartikan sebagai perubahan yang berarti.
CTF membutuhkan masukan untuk pertanyaan berikut ini (harap baca Bagian 9
Catatan Penjelasan):
Apakah cara ini sudah tepat: menawarkan perusahaan untuk membayar
sejumlah uang dalam Dolar AS untuk memenuhi tanggung jawab konservasi?
Jika nilai yang sedang diajukan saat ini tidak sesuai, maka cara dan/atau data
apakah yang dapat digunakan untuk membantu CTF merumuskan nilai yang
lebih baik?
11. Perancangan proyek keanekaragaman hayati untuk tujuan
kompensasi
Catatan untuk menjelaskan kelayakan kriteria ‘keberlangsungan jangka panjang’
pada kondisi yang dapat diperkirakan dari penjualan lahan yang memiliki tanggung
jawab kompensasi
Berlangsung dalam jangka panjang – proyek yang dilaksanakan harus
disokong oleh sumber daya yang sebagaimana mestinya, memiliki sasaran,
jadwal dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas, serta dirancang
untuk menciptakan hasil tertentu sebagaimana dikehendaki yang dapat
berlangsung sekurangnya dalam waktu 25 tahun (dan lebih baik lagi jika
terus menerus sesudahnya) (lih. Catatan Penjelasan).
Berdasarkan kriteria yang dikembangkan CTF, anggota RSPO yang memiliki tanggung
jawab kompensasi diharapkan untuk menjamin bahwa proyek konservasi
kompensasi bersifat ‘berlangsung lama’ (jangka panjang). Definisi ‘berlangsung lama’
yang disusun CTF berkaitan dengan P&C RSPO, yakni dengan menyadari bahwa pada
situasi normal kemungkinan besar satu kali siklus penanaman berlangsung
sekurangnya dalam waktu 25 tahun. Oleh karena itu anggota yang saat ini memiliki
proyek kompensasi diharapkan untuk bertanggung jawab atas berjalannya proyek
tersebut.
Akan tetapi persoalan akan muncul jika anggota yang memikul tanggung jawab
kompensasi (dan proyek kompensasi sebagai hasilnya) tersebut memutuskan untuk
menjual lahannya kepada pekebun lain.
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
22
CTF membutuhkan masukan untuk pertanyaan berikut ini:
Dalam rangka memenuhi kriteria ‘berlangsung lama’ untuk menunaikan
tanggung jawab konservasi, dalam hal konsesi mengubah kepemilikan,
maka perusahaan mana yang harus memikul tanggung jawab untuk
proyek konservasi kompensasi yang sedang berjalan: perusahaan yang
membeli ataukah perusahaan yang menjual, yang memiliki tanggung
jawab sejak awal?
15. Rencana Remediasi dan Kompensasi
Catatan mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan kualitas isi
templat
Templat rencana proyek pada Lampiran 5 mungkin dapat berubah setelah ditinjau
oleh anggota CTF pada pertemuan selanjutnya.
16. Pemantauan Pelaksanaan
Catatan mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk peningkatan dan
penambahan keterangan rinci
Anggota CTF sedang mengerjakan bagian ini untuk menambahkan keterangan rinci
mengenai kriteria dan metodologi pemantauan yang diharapkan akan siap pada
pertemuan CTF November 2015 mendatang. CTF terbuka untuk menerima saran
mengenai mekanisme pengawasan yang baik dan handal.
Lampiran 1: Analisis LUC
Catatan mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk peningkatan dan
penambahan keterangan rinci
Sebagaimana telah dijelaskan terkait dengan Bagian 6, CTF dan RSPO tengah
memperbaharui panduan ini untuk menambahkan keterangan rinci dan rujukan
geospasial yang sesuai dengan koefisien. Oleh karena itu lampiran ini merupakan
pekerjaan yang masih berkembang dan dimaksudkan hanya untuk mendukung
dokumen prosedur inti.
Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa
Inggris untuk membantu Anda memahaminya. Jika ada perbedaan di
antara kedua versi ini, yang berlaku adalah dokumen dalam Bahasa Inggris
Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang
tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015
23
Fly UP